Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Bos Danareksa Proyeksikan Investasi KEK Industropolis Batang Tembus Rp 133,8 Triliun – Page 3

    Bos Danareksa Proyeksikan Investasi KEK Industropolis Batang Tembus Rp 133,8 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jawa Tengah digadang-gadang menjadi sumber magnet investasi asing baru. Bahkan, diproyeksikan investasinya tembus Rp 133,8 triliun pada 2035 mendatang.

    Angka itu diprediksi dicatatkan usai status KEK resmi diemban Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Direktur Utama Holding BUMN Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi memprediksi angka itu bisa dicapai dalam 10 tahun kedepan.

    “Dengan ditetapkannya KITB sebagai KEK Industropolis Batang, kami optimistis arus investasi global dapat semakin meningkat,” kata Yadi di KEK Industropolis Batang, Jawa Tengah, Kamis (20/3/2025).

    Selain karena status KEK, peluang investasi itu terbuka setelah adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara KITB dan China State Construction Engineering (CSCE) dalam program Two Countries Twin Park.

    Yadi bilang, nilai investasi yang diproyeksikan mencapai Rp 133,8 triliun dalam satu dekade ke depan. Asal tahu saja, angka ini meningkat berkali lipat dari proyeksi masuknya investasi Rp 60 triliun dalam 5 tahun kedepan.

    Dengan begitu, KEK Industropolis Batang tidak hanya akan menjadi magnet bagi perusahaan multinasional tetapi juga mengakselerasi penyerapan lebih dari 240 ribu tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan daya saing industri nasional.

    “Sehingga dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memberikan dampak bagi masyarakat di sekitar kawasan,” ucap Yadi.

    Selain itu, dengan adanya insentif pajak dan kemudahan regulasi, kawasan ini juga berpotensi meningkatkan ekspor hingga USD 23,98 juta, memperluas akses pasar global bagi industri di dalamnya, serta mempercepat transfer teknologi dan inovasi.

     

  • Ratusan Pengusaha Truk Demo Tolak SKB, Minta Pembatasan Angkutan Hanya 6 Hari Surabaya 20 Maret 2025

    Ratusan Pengusaha Truk Demo Tolak SKB, Minta Pembatasan Angkutan Hanya 6 Hari Surabaya 20 Maret 2025

    Ratusan Pengusaha Truk Demo Tolak SKB, Minta Pembatasan Angkutan Hanya 6 Hari
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Ratusan
    pengusaha truk
    menggelar
    aksi unjuk rasa
    di depan DPRD Jawa Timur pada Kamis (20/3/2025).
    Mereka menolak
    Surat Keputusan Bersama
    (SKB) Tiga Dirjen dan Korlantas Polri yang mengatur
    pembatasan lalu lintas
    angkutan Lebaran selama 16 hari.
    Aksi ini dipimpin Ketua DPD Asosiasi
    Pengusaha Truk
    Indonesia (Aptrindo) Jawa Timur, Sundoro. Ia mengungkapkan bahwa pembatasan tersebut dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi pengusaha logistik.
    “Seperti satu hari itu, saya pernah mendengar ada sekitar seribu truk kontainer yang beraktivitas di satu PT,” kata Sundoro saat ditemui di sela aksinya.
    Ia menjelaskan bahwa jika satu truk seharusnya menghasilkan 10 dollar hingga 15 dollar per hari, maka kerugian yang dialami bisa mencapai jumlah yang sangat besar.
    “Seribu truk itu kalikan 10 dollar dan dikali 16 hari,” tambahnya.
    Sundoro juga menyebutkan bahwa di seluruh Jawa Timur terdapat sekitar 16.000 hingga 17.000 truk logistik.
    Ia khawatir bahwa kegiatan ekspor dan impor akan terganggu jika SKB tersebut diterapkan.
    “Kita ini masih membutuhkan sektor impor yang bagus dan ekspor sehingga kalau aktivitasnya itu sampai diganggu, apa nantinya yang menjadi penghasilan bagi kita semua?” ujarnya.
    Dalam tuntutannya, Sundoro meminta pemerintah mengembalikan aturan pembatasan lalu lintas menjadi enam hari, yaitu dari H-3 hingga H+3 Lebaran.
    “Kalau tidak menyikapi ini, kami akan terus melakukan demo sehingga perubahan-perubahan itu bisa dilakukan. Karena kita cinta negara kita supaya nanti ke depan kita jauh lebih bagus,” ucapnya.
    Sebelumnya, berdasarkan pantauan Kompas.com, puluhan truk melintas dari Bundaran Waru, Sidoarjo, sebelum bergerak menuju Jalan Ahmad Yani.
    “Truk mungkin sekitar 25 unit dengan jumlah massa sekitar 100 orang,” kata Ketua DPC Aptrindo Surabaya, I Wayan Sumadita.
    Ia menjelaskan rute yang dilalui massa aksi, yaitu mulai dari Jalan Ahmad Yani, Jalan Darmo, lalu ke Jalan Basuki Rahmat, dan melewati sekitar Jalan Bubutan hingga ke Jalan Indrapura.
    Tuntutan para demonstran mencakup revisi masa pembatasan angkutan barang yang tertuang di SKB, dari 16 hari menjadi 6 hari, serta pengecualian barang ekspor dan impor dari pembatasan.
    “Ketiga, khusus di Jawa Timur, Aptrindo Jatim ingin pembatasan dilakukan hanya 6 hari, yaitu dari H-3 sampai H+3 Lebaran Idulfitri, karena tidak ada kepadatan di dalam tol,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus LPEI, KPK Sita 24 Aset Senilai Rp 882,5 Miliar

    Kasus LPEI, KPK Sita 24 Aset Senilai Rp 882,5 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita 24 aset terkait penyidikan kasus pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Aset-aset tersebut diduga punya afiliasi dengan pihak tersangka dalam kasus LPEI ini. 

    “KPK telah melakukan penyitaan aset atas nama perusahaan yang terafilisasi dengan tersangka,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

    Disebutkan Asep, 22 aset yang disita terkait kasus LPEI terletak di Jabodetabek, sedangkan dua aset lainnya di Surabaya. Nilai seluruh aset itu mencapai ratusan miliar rupiah. 

    “Terhadap ke-24 aset tersebut dilakukan penilaian berdasarkan ZNT senilai Rp 882.546.180.000,” ujar Asep. 

    KPK menduga telah terjadi benturan kepentingan antara direktur LPEI dengan pihak PT Petro Energy selaku debitur. Diduga ada kesepakatan awal demi mempermudah proses pemberian kredit. 

    Total ada lima orang tersangka dalam kasus LPEI tersebut yaitu Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi (DW), Direktur Pelaksana IV Arif Setiawan (AS), Komisaris Utama PT Petro Energy (PE) Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama PT Petro Energy Newin Nugroho (NN), dan konsultan, Susy Mira Dewi (SMD).

  • UMKM Produsen Wewangian Binaan BRI Siap Harumkan Indonesia di Kancah Dunia

    UMKM Produsen Wewangian Binaan BRI Siap Harumkan Indonesia di Kancah Dunia

    Fajar.co.id, Jakarta — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas dan menembus pasar global. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan BRI UMKM EXPO(RT) 2025, ajang pameran akbar yang mempertemukan 1.000 UMKM binaan BRI terpilih dengan pasar nasional hingga internasional.

    Salah satu UMKM binaan BRI yang turut berpartisipasi adalah SWR, produsen pengharum ruangan asal Jakarta yang berhasil masuk dalam kategori Healthcare & Wellness. Kehadiran SWR menjadi bukti nyata bagaimana BRI mendorong pengusaha UMKM untuk terus berinovasi dan memperluas pasar.

    Pemilik SWR Deddy Suwardi menceritakan awal mula usahanya yang terinspirasi dari bisnis cuci mobil hingga akhirnya mengembangkan produk wewangian yang kini menjadi andalan SWR.

    “Saya mengerjakan sendiri seluruh proses produksi, mulai dari mencari bahan baku hingga melakukan uji coba. Produk reed diffuser ini memang membutuhkan waktu dalam proses pengembangannya,” tuturnya.

    Dari sisi omzet, secara bulanan SWR mampu meraih pendapatan bersih hingga belasan juta rupiah. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pameran ini menjadi momentum strategis untuk memperluas pasar sekaligus mendorong rencana ekspansi bisnisnya ke tingkat global. 

    “Rencana ekspor pada 2026, target saya produk ini dapat masuk ke seluruh store dan dipasarkan melalui pameran seperti BRI UMKM EXPO(RT), karena strategi pemasaran saya memang melalui pameran. Selain itu, selama pameran, eksposur di media online juga ikut meningkat,”ungkapnya.

  • KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Fasilitas Kredit LPEI Rp 549 M

    KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Fasilitas Kredit LPEI Rp 549 M

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Kamis (20/3/2025).

    Kedua tersangka tersebut adalah Komisaris Utama PT Petro Energy (PE) Jimmy Masrin (JM) dan Direktur Keuangan PT PE Susy Mira Dewi (SMD).

    Dengan ini, total tersangka dalam kasus ini menjadi lima orang, yaitu:
    1. Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi (DW)
    2. Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan (AS) 
    3. Komisaris Utama PT Petro Energy Jimmy Masrin (JM)
    4. Direktur Utama PT Petro Energy Newin Nugroho (NN) 
    5. Konsultan Susy Mira Dewi (SMD)

    KPK Tahan Tersangka di Rutan Jakarta Timur

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengonfirmasi penahanan ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. “KPK melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka dalam perkara LPEI pada hari ini,” ujarnya terkait kasus fasilitas kredit LPEI.

    Sebelumnya, KPK telah terlebih dahulu menahan Newin Nugroho sejak Kamis (13/3/2025). Sementara itu, Jimmy Masrin dan Susy Mira Dewi akan menjalani masa tahanan selama 20 hari, mulai 20 Maret hingga 8 April 2025, di cabang rumah tahanan negara (Rutan) Kelas I Jakarta Timur.

    Dugaan Benturan Kepentingan dan Kerugian Negara Rp 549 M

    KPK menduga ada benturan kepentingan antara direktur LPEI dan PT Petro Energy sebagai debitur. Diduga, terjadi kesepakatan awal untuk mempermudah pencairan kredit tanpa verifikasi yang layak.

    Selain itu, direktur LPEI diduga mengabaikan kontrol penggunaan kredit dan tetap menginstruksikan bawahannya untuk mencairkan dana meskipun tidak memenuhi syarat kelayakan.

    “Akibat fasilitas kredit khusus dari LPEI kepada PT Petro Energy, negara mengalami kerugian besar. Outstanding pokok KMKE 1 PT Petro Energy mencapai US$ 18.070.000, sedangkan outstanding pokok KMKE 2 PT Petro Energy mencapai Rp 549.144.535.027,” ungkap Asep terkait kasus fasilitas kredit LPEI.

  • KPK Sebut Pemberian Kredit LPEI untuk PT Petro Energy Rugikan Negara Rp 846,9 Miliar

    KPK Sebut Pemberian Kredit LPEI untuk PT Petro Energy Rugikan Negara Rp 846,9 Miliar

    KPK Sebut Pemberian Kredit LPEI untuk PT Petro Energy Rugikan Negara Rp 846,9 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fasilitas kredit yang diberikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (
    LPEI
    ) untuk
    PT Petro Energy
    merugikan negara sebesar Rp 846,9 miliar.
    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ), Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).
    “Pemberian fasilitas kredit oleh LPEI khusus kepada PT PE ini telah mengakibatkan
    kerugian negara
    sebagai berikut, untuk
    outstanding
    pokok KMKE 1 PT PE senilai 18.070.000 dollar Amerika Serikat (AS),” kata Asep.
    Kemudian, untuk
    outstanding
    pokok KMKE 2 PT Petro Energy, kata Asep, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 549.144.535.027.
    Dengan demikian, jika ditotal, kerugian keuangan negara akibat perkara tersebut mencapai Rp 846.956.205.027 berdasarkan kurs rupiah saat ini sebesar Rp 16.480.
    Dalam konstruksi perkaranya, KPK menduga terjadi benturan kepentingan antara Direktur LPEI dengan debitur PT PE dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses
    pemberian kredit
    .
    Kemudian, Direktur LPEI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP.
    “Direktur LPEI memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan,” tutur dia.
    Sementara itu, KPK menduga PT PE memalsukan dokumen
    purchase order
    dan
    invoice
    yang menjadi
    underlying
    pencairan fasilitas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
    Selain itu, PT PE diduga melakukan
    window dressing
    terhadap Laporan Keuangan (LK).
    “PT PE mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPEI,” kata dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus
    korupsi
    pemberian fasilitas kredit oleh LPEI, pada Senin (3/3/2025).
    Mereka adalah Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana I LPEI, Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana IV LPEI, Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susy Mira Dewi Sugiarta selaku debitur dari PT Petro Energy.
    KPK telah menahan tiga tersangka dalam perkara ini.
    Mereka adalah Direktur Utama PT Petro Energy (PT PE) Newin Nugroho (NN) yang ditahan pada Kamis (13/3/2025).
    Kemudian, dua direksi PT Petro Energy (PT PE), yaitu Jimmy Masrin (JM) dan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD), ditahan pada Kamis (20/3/2025).
    Keduanya ditahan selama 20 hari, yaitu mulai 20 Maret sampai dengan 8 April 2025 di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Volume bongkar muat di Pelabuhan Belawan 48.251 TEUs pada Februari

    Volume bongkar muat di Pelabuhan Belawan 48.251 TEUs pada Februari

    Medan (ANTARA) – PT Belawan New Container Terminal (BNCT) menyatakan bahwa volume bongkar muat di Pelabuhan Belawan Medan Sumut 48.251 tewenty foot equivalent units (TEUs) pada Februari 2025.

    “Jumlah tersebut melampaui target dari 42.667 TEUs atau naik 13,09 persen pada Februari ini,” ujar Corporate Secretary BNCT Rizki Affandi Nasution di Medan, Kamis.

    Rizki melanjutkan kenaikan volume bongkar muat ini didorong oleh meningkatnya ekspor 1.465 TEUs, yang mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspor produk Indonesia.

    Keberhasilan ini menegaskan peran BNCT dalam menjaga operasional dengan tetap mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama.

    “Keberhasilan operasional bukan sekadar angka, tapi juga cerminan dari komitmen perusahaan dalam menjaga standar keselamatan kerja yang tinggi,” ucapnya.

    Pasalnya, keselamatan adalah aspek fundamental dengan lingkungan kerja yang aman, produktivitas dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

    Di sisi lain, beberapa pabrik mulai mempercepat pengiriman sebelum lonjakan permintaan pengapalan menjelang libur Idul Fitri pada Maret sampai April 2025.

    Sebagai bagian dari tren positif ini, BNCT juga menerima tambahan “call” kapal dari Marsha Ocean Shipping.

    MTT Shipping juga tengah menyiapkan rencana untuk menambah panggilan kapal guna mendukung pertumbuhan arus logistik di Pelabuhan Belawan.

    “Langkah ini selaras dengan komitmen BNCT dalam mengembangkan terminal peti kemas yang tidak hanya unggul dalam keselamatan, tetapi juga dalam keberlanjutan lingkungan,” ucap Rizki.

    BNCT berkomitmen untuk menghadirkan layanan logistik yang aman dan berstandar internasional.

    Adanya inovasi serta perhatian serius terhadap aspek keselamatan, pihaknya terus memainkan peran strategis dalam mendukung kelancaran arus perdagangan domestik maupun internasional.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua DPR Adies Kadir: Anjloknya IHSG Masih Dalam Jangkauan Mitigasi – Halaman all

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir: Anjloknya IHSG Masih Dalam Jangkauan Mitigasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir optimistis dengan fundamental ekonomi Indonesia saat ini.

    Menurut Adies, kuatnya fondasi ekonomi nasional saat ini tak bisa dilepaskan dari langkah-langkah mitigasi yang telah diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Demikian hal tersebut disampaikan oleh Adies Kadir merespons relatif cepatnya pemulihan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari level 6.058 pada, Selasa (18/3/2025) menjadi 6.325 di Rabu (19/3/2025).

    “Trading halt baru terjadi sekali pada Selasa kemarin dengan penurunan IHSG sebesar 6,02 persen ke level 6.058. Sehari setelahnya, pada penutupan perdagangan Rabu, IHSG sudah naik kembali ke level 6.325. Relatif cepatnya pemulihan IHSG tersebut mengisyaratkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan pada saat pandemi. Padahal, tantangan eksternal yang dihadapi relatif sama beratnya,” kata Adies Kadir, Kamis (20/3/2025).

    Adies membeberkan sejumlah langkah-langkah mitigasi  yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adies mengungkapkan, langkah mitigasi dan kebijakan strategis yang pertama 
    adalah revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Kebijakan baru DHE SDA dirancang untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Kebijakan yang berlaku efektif per 1 Maret 2025 ini diharapkan dapat menjaga nilai tukar rupiah pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2025 di kisaran Rp 16.000 per dolar AS. Tanpa kebijakan ini, kurs rupiah berisiko melemah hingga menembus batas psikologis Rp 17.000 per dolar AS,” jelas Adies.

    Lebih lanjut, Adies mengungkapkan, kebijakan lain yang tak kalah strategis adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Adies yakin, Danantara akan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas investasi domestik melalui konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    “Dengan ini, keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional diharapkan tidak terlalu terganggu oleh risiko menurunnya investasi asing akibat situasi global,” ujar Adies.

    Selain itu, tegas Adies, di luar dua kebijakan di atas, sebenarnya masih banyak lagi yang layak menjadi perhatian pasar. Sebut saja misalnya pendirian Bullion Bank, hilirisasi dan industrialisasi, program tiga juta rumah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    “Semua kebijakan tersebut tidak hanya akan semakin memperkuat fundamental ekonomi nasional, namun juga berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai target Presiden,” tutur Adies.

    Meski demikian, Adies mengakui, bahwa program serta kebijakan yang secara teknokratis sangat baik tersebut belum mampu dikonversi menjadi sentimen positif yang optimal di pasar. 

    “Ini disebabkan salah satunya oleh keterpaduan antar instansi dalam komunikasi dan narasi publik yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Dan tentunya, pasar juga masih menantikan informasi tentang progres konkret atas implementasi program-program peningkatan kapasitas ekonomi nasional yang diharapkan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel,” kata Adies.

    Atas kondisi itu, Adies memastikan, DPR RI akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan utamanya kebijakan fiskal tahun 2025 ini. 

    Beberapa langkah krusial telah dilaksanakan, antara lain mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda implementasi aplikasi Coretax secara penuh. 

    “Sebagai gantinya, wajib pajak masih dapat menggunakan aplikasi-aplikasi perpajakan eksisting hingga Coretax benar-benar siap pakai,” imbuhnya. 

    Adies melanjutkan, DPR RI juga akan terus memantau perkembangan indikator-indikator ekonomi maupun non-ekonomi yang relevan. Faktor non-ekonomi yang berdampak pada kepercayaan pasar antara lain yang berkaitan dengan indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi. 

    “DPR RI berkomitmen untuk mengawal agar kedua indeks tersebut dapat meningkat dalam periode pemerintahan ini,” ungkap Adies.

    Adies menuturkan, meskipun fundamental ekonomi nasional saat ini lebih kuat dibanding masa pandemi, kita tidak boleh lengah mengantisipasi setiap risiko yang mungkin terjadi. 

    “Satu hal yang pasti, anjloknya IHSG belakangan ini masih dalam jangkauan mitigasi risiko yang dilakukan Pemerintah maupun DPR RI. Pelaku pasar dan masyarakat secara umum tidak perlu ragu ataupun risau atas prospek ekonomi Indonesia tahun 2025 ini,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

  • Ditetapkan jadi Tersangka, KPK Tahan 3 Pihak Debitur LPEI

    Ditetapkan jadi Tersangka, KPK Tahan 3 Pihak Debitur LPEI

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan terhadap tiga dari total lima tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.

    Pada hari ini, Kamis (20/3/2025), tim penyidik resmi menahan dua orang tersangka yakni pemilik PT PE Jimmy Masrin (JM) dan Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD). Pada pekan sebelumnya, KPK telah lebih dulu melakukan penahanan terhadap Direktur Utama PT PE Newin Nugroho (NN).

    “Yang NN ini pada minggu sebelumnya sudah kita lakukan penahanan, sehingga hari ini yang hadir adalah dua orang yaitu JM dan SMD,” jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Kamis (20/3/2025). 

    Asep menjelaskan, lembaganya menduga terjadi benturan kepentingan atau conflict of interest antara sejumlah pejabat di LPEI dan debiturnya, dalam hal ini yaitu PT Petro Energy (PE). 

    Para tersangka diduga melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah pemberian kredit ekspor dari LPEI ke PT PE. 

    “Jadi, kreditnya itu sudah ada kesepakatan-kesepakatan awal, pembicaraan-pembicaraan antara petinggi LPEI yaitu direkturnya, dan debiturnya yakni PT PE,” ungkap Asep. 

    Kemudian, tersangka dari pihak LPEI diduga tidak melakukan kontrol terhadap debitur yang mendapatkan fasilitas kredit. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa fasilitas kredit yang diterima digunakan tidak sesuai peruntukannya. 

    Petinggi LPEI saat itu yang kini ditetapkan tersangka pun tak menghiraukan penilaian bawahannya bahwa PT PE sejatinya tidak layak untuk menerima fasilitas kredit. 

    Sementara itu, dari pihak debitur, PT PE diduga memalsukan purchase order maupun invoice ekspor yang menjadi underlying untuk menerima pencairan kredit LPEI. Mereka juga diduga melakukan window dressing atas laporan keuangan mereka. 

    “Jadi, laporan keuangannya pun dibuat bagus sehingga PT PE layak untuk menerima kucuran dana dari LPEI,” terang Asep. 

    KPK menyebut PT PE menerima kucuran dana kredit ekspor senilai total sekitar Rp846 miliar. Nilai itu diduga merupakan kerugian keuangan negara pada kasus LPEI khusus untuk debitur PT PE.

    Kredit itu terbagi dalam dua termin pencairan yakni outstanding pokok Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I PT PE senilai US$18 juta, dan dilanjutkan dalam bentuk rupiah yakni Rp549 miliar. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, terdapat lima orang yang telah ditetapkan tersangka pada kasus dugaan fraud di Eximbank itu sejak 20 Februari 2025. Dua di antaranya adalah mantan Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan (AS). Dua mantan petinggi LPEI itu saat ini belum ditahan. 

    Kemudian, tiga orang dari PT Petro Energy adalah pemilik perusahaan yakni Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD). 

    Kasus LPEI yang melibatkan PT PE hanya sebagian dari debitur yang diduga terindikasi fraud. Total ada 11 debitur LPEI yang diusut oleh KPK saat ini. Dugaan fraud terkait dengan 11 debitur itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun. 

    “Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugaian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan,” kata Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers pekan lalu. 

  • Penurunan IHSG Masih dalam Kendali Mitigasi

    Penurunan IHSG Masih dalam Kendali Mitigasi

    Jakarta, Beritasatu.com  – Wakil Ketua DPR Adies Kadir optimistis terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun ke level 6.058 pada Selasa (18/3/2025), tetapi kembali naik menjadi 6.325 pada Rabu (19/3/2025).

    “Yang jelas, penurunan IHSG baru-baru ini masih dalam batas yang dapat dimitigasi oleh pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, pelaku pasar dan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai prospek ekonomi Indonesia di tahun 2025,” jelas Adies Kadir di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Dikatakannya trading halt hanya terjadi sekali pada Selasa kemarin, dengan IHSG turun 6,02% ke level 6.058. Namun, keesokan harinya, indeks sudah pulih ke level 6.325.

    “Ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia saat ini lebih kuat dibandingkan dengan periode pandemi, meskipun tantangan eksternal yang dihadapi tetap besar,” jelas Adies.

    Menurutnya, ketahanan ekonomi nasional yang kuat tidak terlepas dari berbagai langkah mitigasi yang telah diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengungkapkan berbagai kebijakan strategis telah diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu langkah utama adalah revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Kebijakan baru terkait DHE SDA bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Maret 2025 dan diharapkan mampu menjaga nilai tukar rupiah sesuai target APBN 2025, yaitu sekitar Rp 16.000 per dolar AS. Jika kebijakan ini tidak diterapkan, rupiah berpotensi melemah hingga menembus batas psikologis Rp 17.000 per dolar AS,” ungkapnya.

    Selain itu, Adies juga menyoroti pembentukan Danantara, yang berperan dalam meningkatkan kapasitas investasi domestik dengan mengonsolidasikan perusahaan-perusahaan BUMN.

    “Dengan adanya Danantara, pembangunan ekonomi nasional dapat tetap berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada investasi asing, yang saat ini menghadapi tantangan akibat kondisi global,” tambahnya.

    Adies juga menyoroti kebijakan lain yang berpotensi memperkuat ekonomi nasional, seperti pendirian Bullion Bank, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan tiga juta rumah, serta program makan bergizi gratis (MBG).

    “Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya memperkokoh ekonomi nasional, tetapi juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8%, sesuai dengan target Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Namun, ia mengakui bahwa meskipun secara teknokratis program-program tersebut sangat baik, dampaknya terhadap sentimen pasar belum optimal.

    “Salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi dalam komunikasi kebijakan antara berbagai instansi. Selain itu, pasar masih menunggu perkembangan konkret dari implementasi program-program ekonomi nasional,” kata Adies.

    Menanggapi kondisi ini, Adies memastikan DPR akan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan fiskal 2025. Di samping itu, DPR juga akan terus memantau indikator ekonomi dan nonekonomi yang memengaruhi kepercayaan pasar, termasuk indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi.

    “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kedua indeks ini meningkat selama periode pemerintahan saat ini,” tegasnya.

    Meskipun fundamental ekonomi Indonesia lebih kuat dibandingkan masa pandemi, Adies menekankan pentingnya tetap waspada terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul. Untuk itu dia menilai tidak perlu khawatir berlebihan dengan kondisi IHSG yang sempat anjlok.