Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Mendag: Tingginya permintaan ekspor sebabkan harga kelapa bulat naik

    Mendag: Tingginya permintaan ekspor sebabkan harga kelapa bulat naik

    Kelapa itu kan banyak permintaan ekspor, terus industri di dalam negeri juga banyak minta.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut bahwa salah satu penyebab naiknya harga kelapa bulat di pasar lantaran permintaan ekspor yang meningkat, sehingga stok menipis jelang Lebaran 2025.

    “Kelapa itu kan banyak permintaan ekspor, terus industri di dalam negeri juga banyak minta,” ujar Budi, di Jakarta, Jumat.

    Budi menyampaikan Kemendag akan melakukan evaluasi guna mengantisipasi dan menstabilkan harga kelapa bulat.

    “Kita akan evaluasi bareng-bareng, dari sisi industri, dari sisi eksportir, petani, harus berkumpul bareng,” kata Budi.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor kelapa bulat di dalam kulit Indonesia mencapai 71.077 ton sepanjang Januari-Februari 2025.

    Beberapa negara tujuan ekspor kelapa bulat, yakni Tiongkok sebesar 68.065 ton dengan nilai 29,5 juta dolar AS, Vietnam 2.180 ton, Thailand 550 ton, dan Malaysia 280 ton.

    Pada 2021, nilai ekspor kelapa bulat mencapai 102,9 juta dolar AS dengan volume 431.841 ton. Pada 2022, tercatat jumlah ekspornya mencapai 65,6 juta dolar AS dengan volume 288.286 ton.

    Selanjutnya, pada 2023 tercatat jumlah ekspor kelapa bulat mencapai 380.883 ton dan meningkat di 2024 menjadi 431.915 ton.

    Kelapa Indonesia diekspor dalam 22 jenis produk, di antaranya kelapa bulat, bungkil, minyak, santan, kelapa parut, air kelapa, tepung, serbuk (media tanam), gula kelapa, dan tempurung. Seluruh produk turunan kelapa ini dapat dilakukan ekspor tanpa melalui perjanjian protokol bilateral kedua negara.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag Akui Harga Kelapa Naik, Ini Biang Keroknya

    Mendag Akui Harga Kelapa Naik, Ini Biang Keroknya

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui terjadi kenaikan harga kelapa bulat. Penyebabnya, tingginya permintaan dan banyak diekspor.

    Kedua hal itu membuat semakin menipis pasokan kelapa bulat dalam negeri. Itulah sebabnya harga kelapa bulat mengalami kenaikan.

    “Kelapa itu kan banyak permintaan ekspor juga ya, terus industri di dalam negeri juga banyak minta. Ya jadi industri di dalam negeri karena banyak yang ekspor, juga kadang-kadang keseluruhan dapat barang dan sebagainya. Itu memang masalahnya itu,” kata dia di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Untuk itu, pihaknya juga akan melakukan evaluasi dari sisi industri, eksportir, hingga ke petani.

    “Kan harus berkumpul bareng. Kan kita lihat juga harganya. Jadi misalnya, jangan sampai kalau informasinya lebih mahal ya harganya,” terangnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mencatat ekspor kelapa bulat pada Februari 2025 meningkat 29,84% secara bulanan (month to month/mtm). Ekspor paling banyak ditujukan ke China dan Vietnam.

    “Menurut data yang kita miliki, ekspor kelapa bulat menunjukkan adanya peningkatan sebesar 29,84% secara month to month. Sebagian besar ekspor kelapa bulat ditujukan ke Tiongkok dan Vietnam,” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (17/3/2025).

    Hal ini juga pernah dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), yang menyebut bahwa kelapa Indonesia laris diborong China sampai stok di dalam negeri kurang. Kelapa Indonesia disebut diolah menjadi coconut milk di China.

    “Kita sekarang kekurangan kelapa karena kelapa kita sekarang habis dibeli sama Tiongkok,” ungkap Zulhas dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025) lalu.

    “Untuk apa? Untuk pengganti susu. Jadi kalau bikin kopi, tren di sana sekarang pakai santan, pakai susu kelapa, coconut milk,” tambah Zulhas.

    (ada/ara)

  • Penggunaan Diksi Oplosan dalam Kasus Dugaan Korupsi Pertamina Mendapat Kritik dari IPW: Tidak Tepat – Halaman all

    Penggunaan Diksi Oplosan dalam Kasus Dugaan Korupsi Pertamina Mendapat Kritik dari IPW: Tidak Tepat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Ketua Indonesian Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menyoroti dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Menurut Teguh, ada beberapa catatan dari dirinya terhadap kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani perkara di tubuh PT Pertamina Patra Niaga itu. 

    Menurut Sugeng, ada beberapa kejanggalan dari proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) itu, terutama pada kluster tersangka dari pihak swasta. 

    Pertama, soal sangkaan tersangka dari kluster swasta memberikan bantuan kejahatan mengoplos minyak Ron 90 dengan minyak yang Ron-nya lebih rendah untuk menghasilkan minyak Ron 92.

    Menurut Sugeng, PT Orbit Terminal Merak sebagai swasta bukanlah mengoplos, melainkan lebih tepatnya melakukan blending.

    Praktik blending merupakan hasil kerjasama dengan Pertamina yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2004 jo PP Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

    “Dan itu ada syaratnya, harus sesuai standar dan mutu yang ditetapkan oleh menteri yang pembinaan serta pengawasannya dilakukan melalui Dirjen Migas,” ujar Sugeng usai diskusi Kompas.com Talks di Menara Kompas Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Pengawasan standar mutu ini merujuk pula pada Peraturan ESDM Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar Mutu serta Pengawasan BBM Lain, LPG, LNG, dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

    Artinya, Kejaksaan Agung dinilai telah salah memilih diksi oplosan karena praktik blending dalam dunia industri sudah sesuai aturan.

    Kesalahan diksi itu sempat diralat oleh Kejaksaan Agung, tetapi Sugeng menilai sudah terlambat dan telanjur menyesatkan masyarakat.

    “Penggunaan istilah oplosan yang tidak tepat itu sudah telanjur menyesatkan masyarakat dan merugikan Pertamina. Informasi tak akurat ini menyebabkan konsumen kehilangan kepercayaan dan beralih ke SPBU asing. Pendapatan Pertamina melorot sampai 20 persen,” ujar Sugeng.

    Kedua, mengenai keterkaitan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun dari dugaan korupsi di Pertamina dengan tersangka dari kluster swasta.

    Dalam siaran persnya, Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara itu terbagi dalam lima kluster, yakni:

    Kerugian ekspor mintak mentah dalam negeri sebesar Rp 35 triliun;
    Kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/broker sekitar Rp 2,7 triliun;
    Kerugian impor BBM melalui DMUT/broker sekitar Rp 9 triliun; 
    Kerugian pemberian kompensasi (2023) sebesar Rp 126 triliun;
    Kerugian pemberian subsidi (2023) sebesar Rp 21 triliun.

    Sugeng mempertanyakan letak kaitannya antara kerugian negara pada lima kluster itu dengan sangkaan pengoplosan/blending serta mark up kontrak shipping yang dituduhkan ke para tersangka swasta. 

    “Tidak nyambung antara petitum dengan posita. Tidak ada relevansinya antara peristiwa hukum yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 193,7 triliun dengan dugaan pengoplosan/blending dan mark up kontrak shipping,” ujar Sugeng.

    Ia menambahkan, ada pihak-pihak yang sebenarnya berkaitan langsung dengan kerugian negara itu, tetapi belum disentuh oleh Kejaksaan Agung.

    Atas sejumlah kejanggalan ini, Sugeng pun mendorong Kejaksaan Agung profesional dan tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas dugaan perkara korupsi di Pertamina.

    “Ini harus dijawab oleh Kejaksaan Agung. Ingat bahwa tindakan tidak cermat akan menimbulkan ketidakadilan. Orang yang harusnya diproses, tapi Kejaksaan tidak memproses,” ujar Sugeng.

    Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi yang hadir pula dalam Kompas.com Talks juga menyampaikan harapan senada, yakni agar Kejaksaan Agung tidak berhenti pada sembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Bahkan, jangan sampai Kejaksaan Agung melakukan “cuci nama” sebelum proses hukum kasus ini berjalan paripurna.

    “Tentu Rp 193,7 triliun per tahun pastilah tidak hanya melibatkan sembilan orang ini. Bisa ke atas, ke samping, ke bawah,” ujar dia.

    “Dan Kejaksaan Agung lebih baik jangan memberikan batasan dulu, ini tidak terlibat, ini terlibat. Bisa jadi nanti dalam proses pengumpulan barang bukti mengarah ke alat bukti lainnya, bisa jadi ke atas samping dan bawah,” lanjut Pujiyono.

    Ia meminta publik bersabar menunggu langkah selanjutnya dari Kejaksaan Agung agar menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina.

    Ngambil Ikan Jangan Sampai Airnya Keruh

    Pujiyono Suwadi mewanti-wanti Kejaksaan Agung (Kejagung) agar tidak menimbulkan kegaduhan publik saat mengungkap sebuah kasus dugaan korupsi.

    Hal ini berkaca pada pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang terjadi pada tahun 2018-2023. 

    “Bahwa apa yang harus kita ingat, ngambil ikannya, jangan sampai kemudian airnya itu keruh. Nah, ternyata ketika mengucapkan itu kan agak sedikit menimbulkan kegaduhan di publik,” kata Pujiyono Suwadi dalam acara Kompas.com Talks yang dikutip dari YouTube Kompas.com, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Puji, pengungkapan kasus blending antara Pertamax dan Pertalite itu membuat publik gaduh dan tidak lagi mempercayai Pertamina.

    Ia mengatakan, Kejagung harus berhati-hati karena kasus itu adalah megakorupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan keuntungan besar.

    Terlebih, produksi BUMN itu digunakan oleh banyak masyarakat setiap hari. Ia tak ingin upaya penegakan hukum justru membunuh usaha badan pelat merah tersebut.

    “Saya pikir penegakan hukum itu bukan bagian dari upaya untuk membunuh atau mematikan Pertamina. Tetapi bagaimana untuk mempertahankan Pertamina itu tetap tumbuh setelah penegakan hukum, bagaimana Pertamina itu tumbuhnya itu lebih berkembang lagi,” ucap Pujiyono.

    Lebih lanjut, ia mengaku mengapresiasi penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejagung atas kasus Pertamina Patra Niaga tersebut.

    Upaya itu dilakukan untuk membuat pertumbuhan badan usaha tetap sehat.

    “Kita dukung bahwa ini bagian dari upaya penegakan hukum untuk membongkar mafia migas di negeri kita,” kata Pujiyono.

    “Dan dalam banyak hal, apa yang dilakukan ini kan produktif di tengah kondisi kita yang saat ini, meneruskan apa yang menjadi Asta Cita Pak Prabowo, salah satunya dari pemberantasan korupsi,” ujar dia.

    Diberitakan, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka atas kasus tersebut, di mana enam di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina. Keenamnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin.

    Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.

    Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    LBH Jakarta Sudah Terima 590 Aduan 

    Jumlah warga yang melaporkan diri sebagai korban praktik pertamax oplosan terus bertambah.

    Hingga Selasa (4/3/2025), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah menerima 590 aduan, baik secara daring maupun luring.

    ”Saat ini sudah ada 590 pengaduan yang masuk,” kata Direktur LBH Jakarta, Muhammad Fadhil Alfathan, Rabu (5/3/2025).

    LBH Jakarta bekerja sama dengan Center of Economics and Law Studies (Celios) telah membuka Pos Pengaduan Warga Korban Pertamax Oplosan sejak Jumat (28/2/2025).

    Pos ini berfungsi untuk memverifikasi apakah warga benar-benar mengalami kerugian akibat pencampuran RON 92 (Pertamax) dengan RON lebih rendah.

    Rencananya, aduan itu bakal dijadikan bahan untuk menggugat Pertamina ke pengadilan melalui dua skenario:, melalui gugatan warga negara atau citizen law suit dan gugatan perwakilan kelompok atau class action. 

     (Kompas.com/Tribunnews)

     

  • Danareksa percepat investasi untuk tingkatkan daya saing KEK Batang

    Danareksa percepat investasi untuk tingkatkan daya saing KEK Batang

    TCTP membuka peluang besar bagi industri lokal untuk terlibat dalam ekosistem industri yang lebih luas

    Jakarta (ANTARA) – PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa mendorong percepatan investasi untuk memperkuat daya saing PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) pasca ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

    Salah satu percepatan investasi yang didorong adalah implementasi program Two Countries Twin Park (TCTP) yang akan menjadikan KITB sebagai pusat kolaborasi strategis antara Indonesia dan China.

    “TCTP membuka peluang besar bagi industri lokal untuk terlibat dalam ekosistem industri yang lebih luas,” kata Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Yadi Jaya Ruchandi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Yadi menjelaskan, program alih teknologi, pelatihan tenaga kerja, serta integrasi rantai pasok akan meningkatkan akses Indonesia ke kawasan industri mitra di China, yang memberikan peluang bagi perusahaan Indonesia untuk berinvestasi dan memasarkan produknya ke pasar China.

    Implementasi program TCTP tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Momerandum of Understanding/MoU) antara KITB dengan China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) di sela peresmian KEK Industropolis Batang yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong.

    Adapun ruang lingkup MoU mencakup tiga hal, yaitu Kerja Sama Perencanaan dan Pengembangan yang meliputi perencanaan dan pengembangan lahan industri seluas 500 hektare (ha) dengan akses logistik terintegrasi melalui pelabuhan laut dan pelabuhan kering.

    Kemudian, Kerja Sama Pemasaran Bersama untuk menarik tenant dan membangun ekosistem rantai pasok (supply chain); serta Kerja Sama Investasi di mana KITB akan menyediakan lahan dan infrastruktur dasar dan BUMN China yang akan membawa infrastruktur canggih dan akuisisi tenant.

    Dengan nilai investasi yang diproyeksikan mencapai Rp133,8 triliun dalam satu dekade ke depan, Yadi menilai KEK Industropolis Batang tidak hanya akan menjadi magnet bagi perusahaan multinasional tetapi juga mengakselerasi penyerapan lebih dari 240 ribu tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan daya saing industri nasional.

    Selain itu, dengan adanya insentif pajak dan kemudahan regulasi, kawasan ini juga berpotensi meningkatkan ekspor hingga 23,98 juta dolar AS, memperluas akses pasar global bagi industri di dalamnya, serta mempercepat transfer teknologi dan inovasi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporannya kepada Presiden RI menyampaikan bahwa kerja sama TCTP ini sudah dibicarakan sejak 2 tahun, dan jalannya menunggu status KEK.

    Adapun TCTP akan dilakukan di tiga kawasan industri, yakni di KITB, Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), dan Bintan.

    “Kehadiran 20 perusahaan Tiongkok ini diharapkan dapat mengembangkan potensi kerja sama di atas lahan KEK Industropolis Batang seluas 500 hektar dengan target KITB menjadi Shenzhen-nya Indonesia. Kerja sama TCTP juga akan menarik investasi minimal Rp60 triliun dalam lima tahun ke depan. Tentunya, kalau semua sudah berjalan ke tiga kawasan, nilai investasinya akan menjadi lebih besar lagi dan menjadi semacam momentum dari kerja sama politik Indonesia-China,” kata Airlangga.

    Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan menegaskan bahwa dengan ditetapkannya KITB sebagai KEK Industropolis Batang dan investasi oleh CSCEC ini semakin membuktikan kepercayaan akan peran KITB oleh investor global sebagai kawasan industri yang diyakini mampu memberikan nilai tambah.

    “Kami sangat bersyukur dengan penetapan kami sebagai KEK akan membantu percepatan pembangunan KITB ini menjadi lebih cepat, menjadi lebih menarik bagi para investor dalam rangka peningkatan investasi asing dan investasi dalam negeri di Batang dan tentunya menambah jumlah pabrik dan aktivitas ekonomi di sini, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan oleh pemerintah,” kata Ngurah.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perang Dagang Makin Panas! ASEAN-Tiongkok Kompak Perkuat Ekonomi

    Perang Dagang Makin Panas! ASEAN-Tiongkok Kompak Perkuat Ekonomi

    Jakarta: Perdagangan global sedang menghadapi ancaman besar. Kebijakan proteksionisme yang diterapkan Amerika Serikat (AS), seperti tarif tinggi dan pembatasan ekspor, memicu ketidakstabilan ekonomi dunia. 
     
    Bagi ASEAN, sebuah kawasan yang pertumbuhannya didorong oleh pasar terbuka, hal ini bukanlah badai yang mengamuk di kejauhan, melainkan krisis yang akan segera terjadi. Kini, Asia Tenggara dan Tiongkok harus kompak bersatu untuk melawan kekuatan-kekuatan perusak kestabilan ini dan memperjuangkan perdagangan bebas sebagai landasan bagi masa
    depan ekonomi bersama.
    Kemitraan dagang ASEAN-Tiongkok 
    Selama bertahun-tahun, ASEAN dan Tiongkok telah menjalin hubungan dagang yang saling menguntungkan. Sejak 2009, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar bagi ASEAN. Lalu pada 2020, ASEAN berhasil menggeser Uni Eropa sebagai mitra dagang utama Tiongkok. 
     
    Hubungan ini bukan kebetulan semata, melainkan hasil dari keterkaitan ekonomi yang semakin erat. Pasar Tiongkok yang luas menjadi tujuan utama bagi berbagai produk Asia Tenggara, seperti elektronik dari Vietnam, kelapa sawit dari Indonesia, hingga suku cadang otomotif dari Thailand. 

    Sebaliknya, investasi dan teknologi dari Tiongkok membantu membangun infrastruktur dan mendorong inovasi di berbagai negara ASEAN.
     
    Namun, situasi kini berubah. Kebijakan ekonomi AS yang semakin proteksionis mengancam stabilitas perdagangan global. Dengan menerapkan tarif tinggi pada barang-barang impor dan mendorong perusahaan untuk memindahkan produksi kembali ke dalam negeri, Washington telah menciptakan efek domino yang mengguncang rantai pasokan dunia. 
     
    Meskipun ASEAN bukan target utama, kebijakan ini tetap berisiko besar bagi perekonomian di kawasan tersebut. Hampir semua negara anggota ASEAN, kecuali Singapura, mencatatkan surplus perdagangan dengan AS. Ini membuat mereka rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi yang semakin agresif dari Washington.
     

    Perang dagang AS dan dampaknya ke ASEAN
    Dampak dari perang dagang ini terasa hingga ke berbagai sektor industri di ASEAN. Ketika AS menaikkan tarif terhadap barang-barang Tiongkok, pabrik semikonduktor di Malaysia ikut terdampak. 
     
    Pemasok komponen otomotif di Thailand juga mengalami penurunan pesanan, sementara eksportir bahan baku di Indonesia merasakan penurunan permintaan yang signifikan. 
     
    Ketidakpastian ini menyebabkan investasi melambat dan ekspor menurun, menciptakan kondisi ekonomi yang lebih tidak stabil dibanding sebelumnya.
    RCEP & ACFTA 3.0 senjata ASEAN-Tiongkok hadapi ancaman ekonomi
    Di tengah ancaman ini, ASEAN dan Tiongkok tidak bisa hanya diam. Mereka harus mengambil langkah konkret untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan perdagangan di kawasan. 
     
    Salah satu langkah paling strategis adalah dengan mengoptimalkan kerja sama melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), sebuah perjanjian perdagangan terbesar di dunia yang mencakup 30 persen dari PDB global. 
     
    RCEP dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkuat perdagangan intra-Asia dan mengurangi ketergantungan ASEAN terhadap pasar Barat.
     
    Selain itu, ASEAN dan Tiongkok juga telah sepakat untuk memperbarui perjanjian perdagangan bebas mereka melalui ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0. Kesepakatan ini bertujuan untuk memangkas tarif lebih jauh, menyederhanakan regulasi, serta mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan. 
     
    Jika diterapkan dengan baik, ACFTA 3.0 dapat menjadi solusi untuk memperkuat daya saing ekonomi kawasan.
    Kurangi ketergantungan, perkuat kemandirian ekonomi
    Namun, langkah-langkah ini tidak cukup jika ASEAN masih bergantung pada pasar Barat. Diversifikasi perdagangan harus menjadi prioritas utama. 
     
    Dengan meningkatkan kerja sama di bidang logistik, energi hijau, serta eksplorasi mineral penting, ASEAN dan Tiongkok bisa memperkuat rantai pasokan mereka sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara yang semakin proteksionis.
     
    Di tingkat global, ASEAN dan Tiongkok juga perlu lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan perdagangan di forum internasional seperti WTO dan G20. 
     
    Dengan membentuk aliansi yang lebih kuat bersama negara-negara berkembang lainnya, mereka bisa memberikan tekanan pada kebijakan proteksionis yang berpotensi merugikan perekonomian dunia.
     

    Malaysia pegang kendali di ASEAN 2024
    Tahun ini, Malaysia memegang peran penting sebagai ketua ASEAN. Sebagai negara yang memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi perdagangan, Malaysia bisa memanfaatkan posisinya untuk mendorong kebijakan ekonomi yang lebih terintegrasi di kawasan. 
     
    Dengan memperkuat kerja sama dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang mengedepankan proteksionisme, ASEAN dan Tiongkok dapat memastikan bahwa masa depan ekonomi mereka tetap cerah, tanpa harus terombang-ambing oleh kebijakan negara lain.
    ASEAN-Tiongkok harus tentukan sikap
    ASEAN dan Tiongkok harus memilih kerja sama ketimbang perpecahan,
    memilih visi jangka panjang ketimbang proteksionisme jangka pendek. Jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan tetap terbuka asalkan ASEAN dan Tiongkok berjalan bersama. (Director General Xinhua/Cao Kai)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • SKB Larangan Operasi Truk 16 Hari Rugikan Pengusaha Rp 5 Triliun

    SKB Larangan Operasi Truk 16 Hari Rugikan Pengusaha Rp 5 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menggelar aksi protes terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) yang membatasi operasional kendaraan barang atau larangan truk beroperasi selama 16 hari saat arus mudik dan balik Lebaran 2025. Kebijakan ini dinilai merugikan pengusaha hingga Rp 5 triliun.

    Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan menyatakan, kekecewaannya karena durasi pembatasan yang biasanya 10 hari kini diperpanjang menjadi 16 hari. Ia menilai aturan ini merupakan yang terberat dalam sejarah.

    “Kapal tidak bisa bongkar, barang menumpuk di pelabuhan, industri terhenti. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 5 triliun. Negara dan rakyat yang menanggung akibatnya,” ujarnya dalam aksi di Kemenhub, Jakarta (21/3/2025).

    Tarigan juga menyoroti ketidakseimbangan SKB larangan operasi truk 16 hari dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyebut adanya penurunan pemudik sebesar 24%. Menurutnya, larangan operasional truk selama 16 hari tidak memiliki urgensi yang jelas.

    “Kalau kecelakaan itu kan bukan hanya truk. Kecelakaan itu bisa terjadi sepeda motor, jauh lebih tinggi,” jelas Tarigan.

    Dia menilai langkah itu melukai para pengusaha, baik yang menjual maupun barang ekspor-impor. Banyak pengusaha yang mengajukan protes karena barang tidak segera sampai tujuan.

    “Kemarin Gabungan Pengusaha Ekspor-Impor sudah menghadap kepada menteri perdagangan. Namun, hal ini tidak didengar sama mereka semua. Kita tidak tahu lagi kita kemana,” jelasnya terkait SKB larangan operasi truk 16 hari.

  • Moreno Soeprapto: Ekspor Baterai EV Tingkatkan Nilai Tambah Indonesia

    Moreno Soeprapto: Ekspor Baterai EV Tingkatkan Nilai Tambah Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pembalap sekaligus politisi DPR, Moreno Soeprapto, menekankan pengembangan industri kendaraan listrik (EV) di Indonesia seharusnya tidak hanya sekadar mengikuti tren global, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dalam negeri dan potensi pasar global.

    “Saya melihat pengembangan energi di Indonesia saat ini terlalu fokus pada industri baterai EV saja. Padahal, kita perlu memastikan pasokan listrik di rumah dan sekolah di daerah-daerah juga tercukupi,” ujar Moreno Soeprapto dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XII dengan Dirut IBC, PLN, ANTAM, dan Pertamina di ruang rapat Komisi XII, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Adik kandung Ananda Mikola ini menyarankan agar Indonesia tidak hanya fokus pada pengembangan kendaraan listrik, khususnya mobil, tanpa mempertimbangkan teknologi lainnya.

    “Jika kita hanya berfokus pada kendaraan listrik, sementara industri global sudah mengembangkan teknologi hidrogen maka kita bisa ketinggalan,” ucapnya.

    “Jadi, jangan sampai kita sedang membangun pabrik kendaraan listrik, sementara dunia internasional sudah beralih ke teknologi lain. Akhirnya, kita hanya menjadi pengikut dan konsumen di negeri sendiri,” tambahnya.

    Moreno Soeprapto meminta agar pengembangan industri baterai kendaraan listrik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga dapat memenuhi permintaan pasar global, termasuk sektor industri di luar otomotif.

    “Apabila strategi yang tepat diterapkan, ekspor baterai ke luar negeri dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi Indonesia,” tutup Moreno Soeprapto yang meyakini ekspor baterai EV bisa meningkatkan Nilai Tambah Indonesia.

  • Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    PIKIRAN RAKYAT – Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Taukhid, memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat dalam konferensi pers bertajuk “Kinerja APBN Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat” pada Jumat 21 Maret 2025.

    Dia mengungkapkan bahwa di tengah tekanan global, ekonomi Jawa Barat menunjukkan daya tahan yang solid.

    Kinerja Makrofiskal 2025

    Taukhid menjelaskan bahwa awal triwulan 1-2025 dipenuhi tantangan eksternal, termasuk ketegangan geopolitik dan pelemahan berbagai mata uang global. Namun, Jawa Barat mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy).

    “Ekonomi kita tetap tumbuh berkat kekuatan sektor Industri Pengolahan dan Konsumsi Rumah Tangga sebagai kontributor utama,” ujarnya.

    Selain itu, inflasi berhasil dikendalikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Barat di Februari 2025 tercatat 105,95, mengalami deflasi 0,27 persen (yoy). Kabupaten Subang mengalami deflasi terdalam sebesar 1,04 persen, sedangkan Kota Sukabumi mengalami inflasi 0,78 persen.

    Neraca perdagangan Januari 2025 juga mencatat surplus USD 1,94 miliar, dengan ekspor mencapai USD 3,02 miliar dan impor USD 1,08 miliar. Namun, Nilai Tukar Petani (NTP) turun menjadi 113,53, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik menjadi 110,61.

    “Kita harus pastikan surplus ini terus terjaga. Ekspor harus kita dorong, dan kita bantu sektor pertanian serta perikanan agar lebih produktif,” ucap Taukhid.

    Pendapatan Negara

    Hingga Februari 2025, total pendapatan Jawa Barat mencapai Rp21,60 triliun (13,32 persen dari target), terdiri dari:

    Penerimaan Perpajakan: Rp20,34 triliun (12,97 persen) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp1,25 triliun (23,41 persen)

    Penerimaan Pajak mencapai Rp14,29 triliun (11,32 persen target), dengan PPN dan PPnBM sebagai penyumbang tertinggi tumbuh 10,24 persen (Rp675,2 miliar). Penerimaan dari sektor Industri Pengolahan tumbuh 10,44 persen, sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami kontraksi -3,88 persen.

    Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp6,05 triliun (19,77 persen target), dengan Bea Masuk Rp89,36 miliar dan Cukai Rp5,96 triliun.

    “Peningkatan penerimaan pajak ini penting agar kita punya ruang lebih besar mendanai program prioritas rakyat,” tutur Taukhid.

    Belanja Negara: Efisiensi dan Prioritas

    Total Belanja Negara hingga Februari 2025 mencapai Rp18,10 triliun (15,46 persen pagu), terdiri dari:

    Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp3,37 triliun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): Rp14,74 triliun

    Sesuai Inpres No.1/2025, belanja harus lebih efisien. Pemerintah menyisir anggaran non-prioritas seperti perjalanan dinas, seminar, dan acara seremonial. Efisiensi di Jawa Barat mencapai Rp7,49 triliun (K/L) dan Rp1,26 triliun (TKD).

    “Efisiensi ini bukan berarti kita potong hak rakyat. Belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial tetap aman,” kata Taukhid.

    Beberapa realisasi belanja yang sudah dicapai:

    Belanja Pegawai ASN/TNI/Polri tetap terbayar tepat waktu. Bantuan Sosial
    Rp16,23 miliar, termasuk KIP Kuliah, bantuan pendidikan dasar-menengah, serta asistensi penyandang disabilitas. Anggaran Pendidikan
    Rp0,13 triliun (0,43 persen), dialokasikan untuk 1.133 pesantren, BOS untuk 229.868 siswa madrasah, dan tunjangan 15.280 guru PAI Non PNS. Program Kesehatan
    Mendukung obat-obatan, renovasi 113 gedung layanan, serta pembinaan 5.844 fasilitas kesehatan. Ketahanan Pangan
    Subsidi pupuk untuk 1,55 juta petani, benih ikan tawar 11,35 juta ekor, serta sarana budidaya dan mesin pertanian. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
    Rp5,18 miliar, menjangkau 517.834 penerima, termasuk balita, ibu hamil, dan siswa di berbagai jenjang pendidikan. THR 2025
    Dibayarkan ke 249.562 ASN Pusat/TNI/Polri (Rp1,07 triliun) dan 549.169 pensiunan (Rp1,57 triliun). Dukungan UMKM
    Penyaluran KUR mencapai Rp4,86 triliun ke 90.727 debitur. APBN Tetap Jadi Penyangga Ekonomi

    Meski ada efisiensi anggaran, APBN tetap menjadi instrumen vital mendukung perekonomian Jawa Barat.

    “Kami pastikan belanja yang esensial tetap berjalan, terutama yang mendukung rakyat kecil dan ekonomi daerah,” ujar Taukhid.

    “APBN kita harus jadi instrumen yang adil dan bermanfaat bagi semua. Di tengah ketidakpastian global, kita harus tetap optimis dan kerja lebih keras untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ramai Rumor Veloz Hybrid, Toyota: Tunggu Tanggal Mainnya

    Ramai Rumor Veloz Hybrid, Toyota: Tunggu Tanggal Mainnya

    Jakarta –

    Sinyal kehadiran mobil hybrid Toyota dengan harga kompetitif ditandai munculnya kode mesin mobil baru di Peraturan Menteri Dalam Negeri 2024. Mobil itu diduga sebagai Veloz Hybrid. Saat ditanya kebenarannya, Toyota tidak bisa memberikan detail pastinya. Namun mereka mengimbau agar sabar menunggu.

    “Tunggu tanggal mainnya. Yang penting ekosistemnya terbentuk dulu,” bilang Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam kepada wartawan di sela-sela acara buka bersama Toyota Indonesia di Jakarta belum lama ini.

    Saat ini, Toyota sudah memiliki dua model hybrid yang dirakit lokal di Indonesia, yakni Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid. Dua model itu cukup baik diterima oleh masyarakat Indonesia. Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid juga menjadi andalan ekspor Toyota.

    Jika nantinya Toyota meluncurkan lagi produk mobil hybrid dengan segmen dan harga yang lebih terjangkau, Bob berharap pemerintah bisa memberikan insentif. Kata Bob, insentif tersebut bukan untuk pabrikan, melainkan buat konsumen.

    “Kita juga tidak mau begitu hybrid, lokalisasinya turun. Berarti kan harus ada komponen yang kita lokalisasi. Untuk lokalisasi komponen itu, kita butuh economic scale. Jadi, kita butuh insentif dari pemerintah,” ujar Bob.

    “Ini bukan untuk Toyota ya, tapi untuk konsumen. Jadi untuk diketahui, dari mobil yang dibeli (konsumen), itu 40 persennya pajak. Jadi otomotif itu jadi sumber pendapatan bagi negara. Maka layak untuk di-support,” terang Bob.

    Sebelumnya, sinyal kehadiran mobil hybrid dengan harga kompetitif Toyota menguat dengan munculnya kode mesin W102RE-LBVFJ di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2024.

    Mobil itu diduga kuat Veloz hybrid. Dalam Permendagri itu, tercatat ada dua model yang diduga Veloz hybrid, W102RE-LBVFJ 1.5 Q HV CVT dan W102RE-LBVFJ 1.5 Q HV CVT TSS. W102RE-LBVFJ 1.5 Q HV CVT tercatat memiliki nilai jual Rp 264 juta sedangkan W102RE-LBVFJ 1.5 Q HV CVT TSS nilai jualnya Rp 284 juta.

    (lua/din)

  • Freeport Raih Izin Ekspor 1,4 Juta Ton Konsentrat hingga September 2025

    Freeport Raih Izin Ekspor 1,4 Juta Ton Konsentrat hingga September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memberikan persetujuan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Andri Gilang Nugraha mengatakan, izin itu diberikan untuk enam bulan.

    Adapun, rentang Waktu enam bulan itu terhitung dari tanggal rekomendasi ekspor Kementerian ESDM terbit, yakni sejak 17 Maret hingga 16 September 2025.

    “Persetujuan Ekspor hanya berlaku selama enam bulan sejak tanggal Rekomendasi Ekspor diterbitkan oleh Kementerian ESDM,” kata Andri kepada Bisnis, Jumat (21/3/2025).

    Andri juga mengatakan kuata ekspor konsentrat tembaga untuk Freeport itu diberikan sebesar 1,4 juta wet ton.

    “Volume ekspor yang diberikan sebesar 1,4 jutaan wet ton,” katanya.

    Andri menyebut Freeport memenuhi syarat untuk mengekspor konsentrat tembaga perusahaan lantaran kondisi force majeur dari smelter mereka di Gresik, Jawa Timur pada Oktober 2024 lalu.

    Hal berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan baru Nomor 9 Tahun 2025 (Permendag 9/2025) tentang Kebijakan Ekspor.

    Terpisah, Presiden Direktur Freeport Tony Wenas sebelumnya menyatakan siap melakukan ekspor, jika rekomendasi telah dikeluarkan Kemendag.

    Tony mengatakan, pihaknya saat ini sudah melakukan pengapalan untuk 150.000 ton hingga 200.000 ton konsentrat per bulan.

    Adapun, konsentrat itu akan diangkut oleh 12 kapal. Dengan kata lain, ketika menteri perdagangan memberikan persetujuan ekspor, kapal-kapal itu tinggal berlayar.  

    “Jadi kalau 6 bulan kira-kira mudah-mudahan bisa mencapai 1,2 juta ton sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Bahlil karena kuotanya kan 1,27 juta, kalau saya tidak salah,” ucap Tony di Gresik, Senin (17/3/2025).