Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Cemindo Gemilang optimistis hadapi 2025 di tengah dinamika pasar

    Cemindo Gemilang optimistis hadapi 2025 di tengah dinamika pasar

    Jakarta (ANTARA) – PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT) optimistis menghadapi 2025 di tengah dinamika pasar fluktuatif seiring penyesuaian permintaan dari sektor riil, yakni dampak perubahan daya beli konsumen dan penjadwalan ulang beberapa proyek pemerintah.

    “Perseroan memanfaatkan situasi ini untuk semakin memperkuat posisi di pasar utama melalui strategi penetrasi pasar yang terfokus, khususnya di wilayah Sumatra yang berhasil mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 12 persen sepanjang 2024,” kata Wakil Presiden Direktur Cemindo Vince Erlington Indigo, dalam keterangan resminya, Sabtu.

    Adanya kondisi tersebut, volume penjualan semen nasional tetap berada pada level yang relatif stabil, mencapai 64,9 juta ton, sedikit terkoreksi sekitar 1 persen dibandingkan 2023 yang mencatatkan 65,5 juta ton.

    Di saat yang sama, perseroan juga mencatatkan kinerja positif di pasar ekspor dengan peningkatan volume penjualan semen dan klinker sebesar 5 persen (YoY).

    Anak usaha perseroan di bisnis produk beton turut memberikan kontribusi dengan pertumbuhan pendapatan 15 persen dan peningkatan EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization atau pendapatan perusahaan tanpa pengurangan biaya tertentu 6 persen (YoY).

    “Di tengah dinamika harga yang terjadi di pasar global dan domestik, perseroan tetap menjaga kinerja keuangan dengan membukukan pendapatan sebesar Rp8,9 triliun,” lanjutnya.

    Penyesuaian harga jual semen domestik dan harga ekspor klinker yang terjadi seiring dinamika pasar memengaruhi kinerja operasional, yang berdampak pada EBITDA dari segmen penjualan semen.

    Namun demikian, bisnis turunan Perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan EBITDA yang positif dan menjadi pilar penting bagi diversifikasi pendapatan Perseroan.

    Pemulihan positif mulai terlihat pada kuartal terakhir 2024 dan terus menguat di awal 2025.

    Tren menunjukkan pertumbuhan baik dalam volume penjualan maupun harga, mengindikasikan pertumbuhan pasar yang cukup menjanjikan.

    “Permintaan produk perseroan, baik di pasar domestik maupun internasional, diperkirakan akan terus meningkat,” ujarnya.

    Perseroan juga senantiasa berupaya untuk memperkuat pasar utama serta memperluas jangkauan ke wilayah lain, baik di dalam maupun luar negeri, melalui strategi penetrasi yang lebih mendalam.

    Selain itu, perseroan juga mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan finansial dan operasional.

    Pada awal 2025, perseroan melakukan konsolidasi pinjaman bank dengan struktur pendanaan yang lebih optimal serta memperoleh tambahan dana untuk investasi belanja modal di sektor logistik.

    Dana ini akan digunakan untuk investasi aset logistik dan distribusi guna meningkatkan efisiensi operasional serta membangun infrastruktur logistik demi kepastian perencanaan distribusi yang lebih baik.

    Dari sisi komersial, perseroan terus memperkuat sinergi dengan anak usaha di bisnis produk beton melalui inovasi yang menghadirkan solusi beton bernilai tinggi serta produk baru yang lebih efisien dari segi biaya dan waktu.

    Ekspansi ke pasar baru juga akan semakin memperkuat skala ekonomi dan memperkokoh posisi Perseroan di industri.

    Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan, perseroan telah mengoperasikan sekitar 40 kendaraan dan alat berat listrik sejak April 2024 di berbagai pabrik dan wilayah tambang.

    Inisiatif ini tidak hanya mengurangi emisi CO₂, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional.

    “Perseroan juga terus mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku dan energi alternatif, baik di Indonesia maupun di anak usaha di Vietnam. Di sisi inovasi, pengembangan produk ramah lingkungan yang sesuai dengan regulasi menjadi fokus utama,” ucapnya.

    Atas upaya tersebut, perseroan meraih Sertifikat Green Label Indonesia kategori Platinum dari Green Product Council Indonesia untuk berbagai produk semen di pabrik-pabrik Perseroan.

    Perseroan merupakan produsen semen pertama yang meraih sertifikat dengan kategori Platinum.

    Penghargaan ini menegaskan komitmen Perseroan dalam menghadirkan produk yang berkelanjutan.

    “Dengan strategi yang jelas dan komitmen kuat terhadap kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan, Cemindo Gemilang tetap optimis dalam menghadapi 2025,” ujarnya.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR Dorong Industri Baja Nasional Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri – Halaman all

    Komisi VII DPR Dorong Industri Baja Nasional Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi VII DPR mendorong industri baja nasional menjadi tuan rumah di dalam negeri sendiri, seiring masifnya impor komoditas tersebut.

    Hal tersebut disampaikan saat PT Krakatau Steel menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR Masa Persidangan II Tahun 2024-2025 dan Kementerian Perindustrian di Kota Cilegon, Banten.

    Para pelaku industri baja lainnya hadir dalam acara ini menyampaikan aspirasi maupun kendala yang dihadapi industri baja saat ini, termasuk diantaranya penyerapan produk baja hulu hingga hilir untuk pemenuhan kebutuhan domestik.

    “Kami mendorong Kementerian Perindustrian untuk berpihak kepada para pelaku industri baja nasional, baik dari hulu hingga hilir, termasuk mengakomodir kebijakan-kebijakan yang mendukung kemajuan industri baja nasional,” jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2025)

    Direktur Utama Krakatau Steel Muhamad Akbar Djohan mewakili para pelaku industri baja nasional berterima kasih atas kehadiran Komisi VII DPR RI yang telah membantu industri baja nasional untuk terus tumbuh dan berkembang, terutama dalam melawan derasnya produk baja impor ke Indonesia.

    “Kami bersyukur kemarin Krakatau Steel kembali melakukan ekspor ke Eropa, ini artinya produk anak bangsa sudah diakui oleh negara-negara di dunia dan seharusnya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tambah Akbar.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta menyampaikan, secara umum permasalahan impor dapat diatasi dengan perlindungan pemerintah dalam bentuk regulasi seperti misalnya kebijakan anti dumping, BMAD produk baja, penerapan P3DN, penerapan SNI, maupun pengendalian produk impor.

    “Semoga ke depan industri baja nasional turut bertumbuh dan terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia,” tegas Setia.
     
     
     

  • Harga Kakao Turun di April 2025 akibat Musim Panen, HPE Ikut Anjlok

    Harga Kakao Turun di April 2025 akibat Musim Panen, HPE Ikut Anjlok

    JAKARTA – Kakao menjadi salah satu komoditas penting dalam perdagangan internasional, dengan harga yang berfluktuasi akibat berbagai faktor seperti musim panen dan kondisi pasar global.

    Pada April 2025, harga referensi (HR) biji kakao mengalami penurunan sebesar 2.067,02 dolar AS menjadi 8.327,85 dolar AS per metrik ton (MT), yang disebabkan oleh musim panen di negara-negara produsen utama.

    Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menyatakan bahwa hal ini berdampak pada penurunan harga patokan ekspor (HPE) biji kakao pada April 2025 menjadi 7.895 dolar AS per MT, turun 2.016 dolar AS atau sekitar 20,34 persen dibandingkan dengan periode Maret.

    “Penurunan HR dan HPE biji kakao disebabkan oleh meningkatnya produksi akibat musim panen di negara-negara penghasil utama seperti Nigeria dan Pantai Gading,” ujar Isy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Sementara itu, harga patokan ekspor (HPE) untuk produk kulit pada April 2025 tetap stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, beberapa jenis produk kayu mengalami kenaikan harga.

    Beberapa produk kayu yang mengalami peningkatan harga antara lain kayu veneer dari hutan tanaman serta kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis meranti, rimba campuran, serta berbagai jenis kayu dari hutan tanaman seperti pinus, gemelina, balsa, dan eukaliptus.

    Sebaliknya, harga beberapa jenis kayu mengalami penurunan, termasuk kayu veneer dari hutan alam, wooden sheet for packing box, wood in chips or particle, chipwood, serta kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis eboni, jati, dan dari hutan tanaman seperti akasia, sengon, karet, serta sungkai.

    Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 446 Tahun 2025 mengenai Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar.

    Namun, meskipun harga biji kakao mengalami penurunan, bea keluar (BK) untuk komoditas ini tetap ditetapkan sebesar 15 persen sesuai dengan Kolom 4 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024.

  • VIDEO Senjata Baru Rusia di Perang Ukraina: Drone Asap-Senapan Laser Portable Diklaim Game Changer – Halaman all

    VIDEO Senjata Baru Rusia di Perang Ukraina: Drone Asap-Senapan Laser Portable Diklaim Game Changer – Halaman all

    VIDEO Mainan Baru Rusia di Perang Ukraina: Drone Asap dan Senapan Laser Diklaim Game Changer

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Rusia kembali memamerkan sejumlah inovasi terbarunya yang mereka klaim sudah diterjunkan di zona konflik dalam perang melawan Ukraina.

    Satu di antaranya adalah sebuah pesawat tanpa awak (drone) bermodel First Person View (andangan orang pertama/FPV) dengan kemampuan mengeluarkan tabir asap.

    Penggunaannya dimaksudkan untuk menghalangi penetrasi pasukan darat Ukraiana di medan tempur.

    Pihak Rusia menyebut sejumlah alasan mengapa drone penyebar asap di udara ini diklaim sebagai game changer alias pengubah permainan:

    Menggunakan pesawat nirawak alih-alih pasukan darat berpotensi menghasilkan presisi yang lebih tinggi.
    UAV dapat memperhitungkan perubahan pola angin yang dapat mempengaruhi tabir asap, dan dapat menyebarkan asap tepat di tempat yang dibutuhkan pada waktu tertentu. 
    Drone-drone ini dapat membantu memberikan penyembunyian yang lebih baik bagi pasukan, sehingga mereka terhindar dari bahaya.
    Otonomi dan fleksibilitas, dipadukan dengan teknologi aerosol yang canggih, membuat UAV sangat diperlukan dalam peperangan modern.

    Berikut video penggunaan drone asap Rusia tersebut di medan perang:

    Senapan Laser untuk Lumpuhkan Drone di Jarak 500 Meter

    Rusia juga memamerkan perkembangan baru dalam teknologi militer berupa senapan laser yang dirancang untuk melawan drone kecil, khususnya model FPV.

    Senjata laser ini dipamerkan Rusia pada konferensi pertahanan di dekat St. Petersburg, pekan ini.

    Senjata tersebut, yang beroperasi pada jarak 500 meter, menggunakan emisi laser ytterbium terfokus untuk melumpuhkan drone dengan menargetkan tubuh, baling-baling, mesin, atau baterainya.

    Disampaikan pada Konferensi Pan-Rusia tentang Perlindungan Fasilitas Sipil terhadap Sistem Udara Tak Berawak, pengungkapan tersebut telah menarik perhatian para analis pertahanan dan memicu diskusi tentang masa depan peperangan anti-drone.

    “Acara yang dihadiri oleh pejabat militer dan pakar industri ini menyoroti upaya berkelanjutan Rusia untuk beradaptasi dengan peran drone yang terus berkembang dalam konflik modern,” tulis ulasan situs militer BM. 

    Meskipun rincian tentang penggunaan senapan ini masih terbatas, pengenalannya menandakan adanya potensi perubahan dalam cara negara-negara mengatasi ancaman sistem udara tak berawak yang terus meningkat.

    Debut senapan laser terjadi pada saat drone menjadi semakin menonjol di medan perang di seluruh dunia, khususnya dalam konflik antara Rusia dan Ukraina.

    SENAPAN LASER – Senapan laser penembak drone dalam jarak 500 meter yang diperkenalkan Rusia. Perang drone menjadi fenomena yang menonjol dalam konflik Rusia-Ukraina.

     
    Drone FPV, yang memungkinkan operator mengendalikannya melalui video langsung, telah terbukti efektif untuk pengintaian dan serangan presisi, seringkali dengan biaya rendah dibandingkan dengan persenjataan tradisional.

    “Hal ini telah mendorong militer untuk mencari tindakan penanggulangan yang inovatif, dan tawaran terbaru Rusia merupakan respons langsung terhadap tantangan tersebut,” ungkap ulasan BM.

    Menurut pernyataan dari konferensi yang dilaporkan oleh TASS, kantor berita milik pemerintah Rusia, senjata tersebut menggunakan sinar energi terkonsentrasi untuk menimbulkan kerusakan fisik pada targetnya, membuat mereka tidak dapat beroperasi dalam hitungan detik.

    Teknologi tersebut mengandalkan ytterbium, elemen tanah jarang yang dikenal karena penggunaannya dalam laser berdaya tinggi, untuk menghasilkan intensitas yang diperlukan.

    Pejabat Rusia belum mengungkapkan apakah senapan itu adalah prototipe atau siap digunakan segera, tetapi tampilan publiknya menunjukkan kepercayaan diri terhadap kemampuannya.

    Latar belakang konferensi, yang difokuskan pada perlindungan infrastruktur sipil dari ancaman pesawat tanpa awak, menggarisbawahi tujuan senjata tersebut.

    Drone telah terlibat dalam serangan terhadap target militer dan sipil dalam beberapa tahun terakhir, termasuk insiden serangan di Rusia yang dikaitkan dengan Ukraina.

    Meskipun tidak ada jadwal penyebaran yang spesifik, penekanan pada penanggulangan drone FPV sejalan dengan penggunaan drone yang terdokumentasi dalam perang yang sedang berlangsung.

    Para pakar pertahanan mencatat bahwa jangkauan 500 meter, meskipun sederhana jika dibandingkan dengan beberapa sistem antipesawat, dapat menjadikan senapan tersebut alat praktis bagi pasukan darat yang menghadapi ancaman udara jarak dekat.

    Senjata laser DragonFire milik Inggris (UK Ministry of Defence)

    Senjata Laser Bukan Baru, Tapi yang Portable Masih Sangat Jarang

    Konsep persenjataan berbasis laser bukanlah hal baru, tetapi penerapannya dalam format senapan portabel menandai kemajuan penting.

    Secara historis, laser telah dieksplorasi untuk penggunaan militer sejak Perang Dingin, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet bereksperimen dengan sistem energi terarah.

    Upaya awal, seperti Prakarsa Pertahanan Strategis AS pada tahun 1980-an, difokuskan pada aplikasi berskala besar seperti pertahanan rudal, tetapi keterbatasan teknologi dan biaya tinggi menghambat kemajuan pengembangan senjata tersebut. 

    Baru-baru ini, negara-negara termasuk Amerika Serikat, Cina, dan Israel telah mengembangkan sistem laser untuk melawan pesawat nirawak dan ancaman lainnya.

    Misalnya, Angkatan Laut AS telah menguji Sistem Senjata Laser [LaWS], yang mampu melumpuhkan kapal kecil dan pesawat nirawak dari kapal, sementara Iron Beam milik Israel melengkapi jaringan pertahanan misilnya.

    Namun, senapan Rusia menonjol karena desainnya yang ringkas, yang memungkinkan prajurit perorangan untuk menggunakannya di lapangan.

    Berikut video kemampuan senjata laser Rusia tersebut:

    Benarkah Jadi Game Changer?

    Untuk memahami pentingnya perkembangan ini, ada baiknya membandingkan senapan laser dengan teknologi anti-drone yang ada.

    Aksi penanggulangan drone secara tradisional meliputi perangkat pengacau yang mengganggu sinyal komunikasi drone dan senjata kinetik seperti senjata atau rudal yang secara fisik menghancurkannya.

    Pengacauan bisa efektif tetapi sering kali memerlukan peralatan canggih dan bisa gagal terhadap pesawat nirawak otonom yang tidak bergantung pada masukan operator secara langsung. Solusi kinetik, meskipun andal, menghabiskan amunisi dan mungkin kurang praktis terhadap kawanan target kecil yang lincah.

    Sebaliknya, senapan laser Rusia menawarkan alternatif energi terarah yang tidak bergantung pada proyektil. 

    Jika berhasil, senapan ini dapat memberikan opsi yang dapat digunakan kembali dan tepat bagi pasukan, meskipun efektivitasnya dalam berbagai kondisi—seperti cuaca buruk atau terhadap beberapa pesawat tanpa awak—masih belum teruji di depan umum.

    Komentar dari peserta konferensi St. Petersburg mengungkap potensi senapan tersebut.

    Seorang insinyur militer, yang dikutip oleh TASS, menggambarkan senjata tersebut sebagai “pengubah permainan” bagi unit infanteri yang menghadapi gangguan pesawat tanpa awak.

    “Kecepatannya dalam menetralkan target sungguh luar biasa,” kata insinyur tersebut, menekankan waktu tembak yang hanya berlangsung beberapa detik.

    Namun, belum ada verifikasi independen atas klaim tersebut, dan analis Barat memperingatkan bahwa tampilan promosi sering kali melebih-lebihkan kemampuan.

    Seorang pejabat pertahanan AS, yang berbicara secara anonim kepada Reuters, mencatat bahwa meskipun teknologi tersebut layak, kinerjanya di dunia nyata akan bergantung pada faktor-faktor seperti pasokan daya, sistem pendingin, dan ketahanan dalam tekanan pertempuran.

    Laser portabel membutuhkan energi yang signifikan, dan memperkecilnya menjadi paket seukuran senapan menimbulkan tantangan teknis.

    Inovasi Persenjataan Rusia di Tengah Hujaman Sanksi

    Konteks yang lebih luas dari inovasi militer Rusia menambah lapisan lain pada cerita tersebut.

    Negara tersebut telah menghadapi sanksi internasional dan tekanan ekonomi sejak invasinya ke Ukraina, namun tetap berinvestasi dalam persenjataan canggih.

    Senapan laser ini mengikuti proyek-proyek besar lainnya, seperti rudal hipersonik Kinzhal dan sistem laser Peresvet, yang diklaim Rusia dapat membutakan satelit dan menangkal rudal.

    Para kritikus berpendapat kalau pameran senjata militer Rusia tersebut lebih merupakan tujuan propaganda daripada tujuan praktis, yang menunjukkan kekuatan di tengah ketegangan geopolitik.

    Namun, para pendukungnya melihat hal itu sebagai bukti kemampuan Rusia untuk beradaptasi dengan tuntutan peperangan modern.

    “Kebenarannya mungkin terletak di antara keduanya, dengan pengembangan senapan yang mencerminkan prioritas strategis dan keinginan untuk menegaskan kecakapan teknologi,” papar ulasan BM.

    Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, pengumuman tersebut menimbulkan pertanyaan tentang penyebaran senjata berenergi terarah.

    Pentagon telah melacak program laser Rusia selama bertahun-tahun, dan pengungkapan terbaru ini dapat mendorong percepatan investasi dalam teknologi serupa.

    Pada tahun 2023, Angkatan Darat AS menguji laser yang dipasang di kendaraan untuk menjatuhkan drone, dengan jangkauan yang jauh melebihi 500 meter, meskipun portabilitas masih menjadi kendala.

    Sementara itu, perusahaan swasta seperti Raytheon dan Lockheed Martin tengah menjajaki solusi komersial, yang beberapa di antaranya pada akhirnya dapat menyaingi penawaran Rusia.

    Persaingan ini menggarisbawahi perlombaan senjata yang lebih luas, di mana pesawat nirawak dan penangkalnya membentuk kembali doktrin militer.

    Seperti yang dikatakan seorang pejabat NATO kepada CNN, “Ancaman pesawat nirawak tidak akan hilang, dan begitu pula dorongan untuk menemukan cara baru untuk menghentikannya.”

    Di luar medan perang, pengenalan senapan ini memiliki implikasi bagi keamanan sipil.

    Konferensi St. Petersburg difokuskan pada perlindungan infrastruktur—pikirkan pembangkit listrik, bandara, dan gedung pemerintah—dari serangan pesawat nirawak.

    Dalam beberapa tahun terakhir, insiden seperti penutupan Bandara Gatwick tahun 2018 di Inggris, yang disebabkan oleh pesawat nirawak yang tidak sah, telah menyoroti kerentanan.

    Penekanan Rusia pada isu ini menunjukkan bahwa senapan lasernya dapat digunakan untuk dua tujuan, meskipun pembatasan ekspor dan biaya akan membatasi penyebarannya. Untuk saat ini, senjata tersebut tetap menjadi alat militer, tetapi teknologi yang mendasarinya dapat menginspirasi aplikasi yang lebih luas jika terbukti efektif.

     

    (oln/sptnk/BM/*)

     

  • Sejumlah Negara Alami Krisis Produksi, Indonesia Siap Ekspor Telur

    Sejumlah Negara Alami Krisis Produksi, Indonesia Siap Ekspor Telur

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong ekspor telur ayam konsumsi untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang tengah mengalami krisis produksi, seperti Amerika Serikat (AS).

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya mendorong peningkatan ekspor dengan memastikan standar kualitas, keamanan pangan, dan persyaratan negara tujuan terpenuhi.

    “Sebagai tahap awal, ekspor [telur ayam] ke AS sebanyak 1,6 juta butir per bulan diyakini dapat terealisasi. Saat ini, proses penjajakan dan pemenuhan protokol ekspor tengah dilakukan,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Agung menyebut Indonesia sendiri telah lebih dulu mengekspor telur konsumsi ke Singapura dan Uni Emirat Arab (UEA).

    Namun, Agung menekankan telur yang diekspor juga harus memenuhi ketentuan ketat dari otoritas keamanan pangan AS.

    “Telur yang akan diekspor harus berkualitas tinggi, bebas Salmonella, serta tidak mengandung residu antibiotik agar sesuai dengan standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh Food and Drug Administration [FDA] Amerika Serikat,” terangnya.

    Di samping itu, dia juga memastikan ekspor telur ayam ini tidak akan mengganggu kebutuhan dalam negeri. 

    Kementan mencatat, potensi produksi telur nasional pada 2025 bisa mencapai 6,5 juta ton, sedangkan kebutuhannya 6,2 juta ton. Alhasil, potensi surplus mencapai 288.700 ton atau setara 5 miliar butir per bulan. “Ekspor dilakukan tanpa mengganggu pasokan dan stabilitas harga di pasar dalam negeri,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Agung menyatakan Kementan akan terus memfasilitasi pelaku usaha dalam memenuhi standar ekspor, mulai dari kualitas, keamanan, hingga ketelusuran produk.

    “Kami siap bekerja sama dengan berbagai pihak agar ekspor telur ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi peternak, pelaku usaha, serta perekonomian nasional,” tuturnya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU) Ahmad Dawami menyanggupi untuk mengekspor 1,6 juta butir telur, bahkan hingga 160 juta butir telur setiap bulan ke negara yang tengah dilanda krisis harga telur ayam alias eggflation, termasuk AS.

    Dawami menyebut bahwa produksi telur secara nasional diperkirakan mencapai 14.000 ton per hari atau 14 juta kilogram per hari. Dia juga mengeklaim pasokan telur ayam negeri tetap aman jika pemerintah mengirimkan 16 juta butir—160 juta butir setiap bulan ke AS.

    “Kalau misalkan ada ekspor 1,6 juta butir [setiap bulan] ke Amerika, nothing lah. It’s nothing lah, kalau bisa 16 juta [butir] atau 160 juta butir [setiap bulan] malah bagus, ya,” kata Dawami saat dihubungi Bisnis, Rabu (26/3/2025).

    Menurutnya, semakin tinggi ekspor telur ayam yang dilakukan Indonesia, maka semakin baik. “Kalau bisa per bulan 160 juta butir aja tidak masalah. Indonesia malah makin bagus kalau bisa demikian. Dan itu harus diinisiasi atau dipimpin atau dilokomotifi oleh pemerintah,” ujarnya.

    Dawami juga menjelaskan bahwasanya peningkatan produksi telur sejatinya mengikuti kebutuhan pasar atau permintaan masyarakat. Sehingga, jika kebutuhan telur meningkat, maka produksi juga bisa digenjot. Begitu pun sebaliknya.

    “Kalau mau dinaikkan [produksi telur ayam] itu sebenarnya tidak mengalami kesulitan, karena dengan menambah pemeliharaan, menambah pemeliharaan umur ayam saja, sudah pasti akan bertambah kan jumlah telurnya,” terangnya.

    Meski begitu, dia menyampaikan bahwa untuk melakukan ekspor telur ke negara yang dilanda eggflation seperti AS tidaklah mudah. Sebab, diperlukan sejumlah syarat agar telur ayam dalam negeri bisa lolos ke mancanegara.

    “Memang kalau lihat peluang, pasti peluang untuk ekspor dan sebagainya. Tapi kan ekspor juga tidak segampang itu. Karena ekspor itu kan perlu beberapa persyaratan,” tuturnya.

    Dawami menyebut harus ada kecocokan dengan skema government-to-government (G2G) antardua negara. Setelahnya, juga diperlukan survei dan pengecekan kualitas biosecurity ayam petelur, seperti kualitas telur, higienitas, hingga keamanan.

    “Apalagi perbedaannya kalau telur di Amerika, di Eropa itu kan hampir semuanya warnanya putih, di Indonesia warnanya coklat. Kan tidak gampang merubah pikiran orang,” tandasnya.

    Harga telur di AS sebelumnya diberitakan mampu mencapai US$4,11 atau Rp68.103 per kilogram. Sama halnya dengan harga telur di Singapura yang tembus US$3,24 atau Rp53.687 per kilogram dan di Australia US$4,13 atau Rp68.428 per kilogram.

    Selain itu, harga telur di Swiss menyentuh US$6,85 atau sekitar Rp113.534 per kilogram. Sementara itu, di Selandia Baru harga telur mencapai US$6,22 atau Rp103.063 per kilogram dan harga telur di Prancis dibanderol US$4,08 atau Rp67.606 per kilogram.

  • Ekonomi Turki Anjlok Usai Penangkapan Rival Politik Erdogan

    Ekonomi Turki Anjlok Usai Penangkapan Rival Politik Erdogan

    Ankara –

    Berita tentang penangkapan Ekrem Imamoglu pekan lalu, memicu kerugian besar di pasar modal Turki, dengan banyak investor kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

    Saham Turki mengalami pekan terburuk sejak krisis keuangan global 2008, dengan indeks saham unggulan ISE 100 turun lebih dari 16% pada puncak kejatuhan.

    Sebagai respons, otoritas pasar modal Turki melarang penjualan pendek dan spekulasi terhadap penurunan harga lebih lanjut, sekaligus melonggarkan aturan pembelian kembali saham untuk menopang harga saham yang merosot. Indeks sempat naik sekitar 2%, tetapi kembali turun ke level terendah sejak November.

    Para pengamat sepakat bahwa perkembangan ini bisa menjadi masalah besar bagi Erdogan. Dalam beberapa tahun terakhir, investor Turki beralih ke pasar saham untuk melindungi kekayaan mereka dari inflasi tinggi, yang bulan ini mencapai sekitar 39%.

    Janji untuk menjaga stabilitas

    Pada awal pekan ini, pasar obligasi dan saham Turki sedikit stabil setelah Menteri Keuangan Mehmet Simsek berjanji akan melakukan “apa pun yang diperlukan” untuk menenangkan pasar keuangan.

    Ia menegaskan bahwa Turki tetap menawarkan peluang investasi jangka panjang yang menarik. Bersama Gubernur Bank Sentral Turki, Fatih Karahan, ia menegaskan kembali komitmen Erdogan untuk mempertahankan kebijakan ramah investor yang telah diterapkan selama dua tahun terakhir guna mencegah arus keluar modal dari lira Turki.

    Meskipun mata uang nasional Turki melemah terhadap dolar, depresiasi sebesar 3% dianggap tidak terlalu buruk, memberikan sedikit ketenangan bagi investor. Analis RBC Bluebay, Timothy Ash, mengatakan kepada Bloomberg News bahwa “sebagian besar arus keluar [lira] tampaknya berasal dari investor asing.”

    Krisis diperkirakan bersifat sementara

    Menurutnya, suku bunga tinggi dan dukungan mata uang oleh bank sentral berhasil menarik kembali investor internasional ke Turki. Itulah sebabnya sebelum penangkapan Imamoglu, pasar obligasi dan saham sedang dalam tren pemulihan.

    Namun, saat ini krisis politik kembali berdampak pada pasar karena ketidakpastian meningkat tajam. “Dalam hitungan jam, investor internasional menarik sejumlah besar modal dari pasar keuangan Turki. Pada saat yang sama, lira mengalami tekanan besar, memaksa bank sentral menjual cadangan yang signifikan untuk menstabilkan mata uang,” jelas Yalcin.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Dampak krisis politik di sektor pariwisata

    Pariwisata adalah salah satu industri utama Turki, dan ketidakpastian politik yang baru ini mungkin berdampak pada sektor tersebut, menurut Dirk Schmcker, Direktur Riset di Institut NIT (New Insights for Tourism) di Kiel, Jerman.

    Namun, ia memperingatkan agar dampaknya tidak dilebih-lebihkan. “Penangkapan ini bukan pertama kalinya pemerintah Turki bertindak berbeda dari kebanyakan pemerintah Eropa,” katanya kepada DW.

    Marco A. Gardini, profesor di Fakultas Manajemen Pariwisata Universitas Ilmu Terapan Kempten, bahkan lebih skeptis terhadap dampaknya. Menurutnya, langkah terhadap Imamoglu sangat relevan di lingkaran politik dan diplomatik internasional, tetapi tidak akan banyak mempengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung ke Turki.

    Ia berpendapat bahwa peristiwa semacam ini tidak lagi menjadi penghalang utama, karena hanya sedikit wisatawan yang menghindari Turki akibat kebijakan Erdogan.

    Dirk Schmcker juga tidak melihat politik domestik Turki sebagai penghambat bagi sektor pariwisata, kecuali ada ancaman keamanan yang jelas, dampak bencana alam yang membuat infrastruktur pariwisata tidak dapat digunakan, atau masalah visa yang signifikan.

    Wisatawan dari Jerman dan negara lain, katanya, tetap bertekad melanjutkan rencana liburan mereka, terutama jika destinasi tersebut terjangkau.

    Kondisi keuangan Turki dalam sorotan

    Menurut Erdal Yalcin, sektor perbankan dan keuangan Turki berada dalam tekanan yang lebih besar. Ia menjelaskan bahwa bank-bank di Turki bisa menghadapi biaya pinjaman yang lebih mahal, sementara investor asing mungkin memotong pendanaan mereka. Hal ini bisa memicu keluarnya lebih banyak uang dari negara, memperburuk masalah keuangan, dan berisiko mengguncang stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

    Selain itu, sektor properti juga rentan karena sangat bergantung pada investor asing. “Ketidakstabilan politik yang meningkat memperbesar risiko penarikan modal dan kesulitan pembiayaan, terutama dalam kondisi suku bunga yang terus naik dan volatilitas nilai tukar yang tinggi,” kata Yalcin.

    Industri yang bergantung pada ekspor juga bisa terdampak, karena mitra dagang mungkin menjadi lebih berhati-hati dan meminta jaminan lebih tinggi atau premi risiko tambahan. Ketidakpastian di pasar valuta asing juga meningkatkan biaya lindung nilai bagi perusahaan ekspor, yang dapat melemahkan daya saing mereka.

    Para ahli percaya bahwa dampak ekonomi dan politik dari penahanan Imamoglu akan terlihat sepenuhnya dalam beberapa bulan ke depan.

    Namun, Yalcin melihat kemungkinan realistis bahwa langkah kontroversial Erdogan ini tidak akan berdampak jangka panjang. Ia berpendapat bahwa pengumuman Menteri Keuangan Turki tentang tindakan tegas untuk melindungi ekonomi bisa diterima dengan baik oleh pasar.

    Turki juga memiliki kepentingan strategis bagi Uni Eropa dan Amerika Serikat, bukan hanya sebagai mitra NATO yang penting, tetapi juga sebagai penyangga utama dalam mengontrol arus migrasi ke Eropa. Itulah sebabnya, kata Yalcin, kritik dari negara-negara Eropa sejauh ini masih bersikap hati-hati.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • BPKH Ekspor 475 Ton Bumbu Indonesia untuk Jemaah Haji di Arab Saudi

    BPKH Ekspor 475 Ton Bumbu Indonesia untuk Jemaah Haji di Arab Saudi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui anak perusahaan Arab Saudi, yakni BPKH Limited mengirimkan sebanyak 475 ton bumbu khas Indonesia ke Arab Saudi, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas makanan jemaah haji Indonesia.

    Sidiq Haryono, Mudir BPKH Limited, menjelaskan bahwa berbagai macam bumbu tersebut akan digunakan di dapur-dapur yang menyiapkan konsumsi jemaah haji di Makkah dan Madinah selama musim haji tahun ini.

    Menurut Sidiq, inisiatif untuk mengirimkan 475 ton bumbu khas Indonesia tersebut bertujuan untuk memberikan cita rasa makanan yang lebih familiar bagi jemaah haji Indonesia, sehingga mereka dapat menikmati makanan yang sesuai dengan selera.

    “Dengan makanan yang lebih sesuai dengan lidah mereka [jemaah haji Indonesia], stamina dan semangat jemaah dalam menjalankan ibadah haji diharapkan tetap terjaga,” kata Sidiq, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Adapun, proyek ini merupakan hasil seleksi ketat terhadap produsen bumbu Indonesia yang telah dilakukan sejak November 2024. Dari hasil seleksi tersebut, tujuh produsen bumbu terpilih untuk menyediakan 22 jenis bumbu khas Indonesia, seperti bumbu nasi goreng, semur, gulai, rendang, tumis, balado, dan lain-lain.

    Mudir BPKH Limited lainnya, Iman Ni’matullah mengungkapkan bahwa jumlah bumbu yang didatangkan dari Indonesia meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    “Tahun lalu, jumlah bumbu yang kami distribusikan hanya 76 ton. Tahun ini meningkat menjadi 475 ton, atau naik sebesar 625%. Ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan bumbu khas Indonesia di dapur-dapur penyedia konsumsi jemaah haji,” ujarnya.

    Lebih dari sekadar meningkatkan kualitas konsumsi jemaah, imbuhnya, inisiatif bisnis ini juga membawa manfaat finansial bagi penyelenggaraan ibadah haji. Seluruh keuntungan yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan bumbu tersebut akan dikembalikan sebagai nilai manfaat keuangan haji dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun berikutnya.

    Iman mengungkapkan bahwa dapur-dapur penyedia makanan di Makkah dan Madinah menyambut baik inovasi penggunaan bumbu instan dari Indonesia. Selain memastikan cita rasa yang lebih terstandar, penggunaan bumbu pasta juga dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi biaya tenaga kerja, listrik, dan bahan baku lainnya.

    “Kami telah melakukan pendampingan kepada produsen bumbu Indonesia untuk memproses ekspor, termasuk pengurusan izin SFDA [Saudi Food & Drugs Authority], clearance, serta koordinasi dengan importir lokal dan pihak otoritas di Arab Saudi. Sebagai perusahaan merah putih di Arab Saudi, kami senang dapat menjalin sinergi positif dan kolaborasi produktif dengan semua elemen anak bangsa,” kata Iman.

    Keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk BPKH, Kementerian Agama, Kantor Urusan Haji Jeddah, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, serta para importir di Arab Saudi.

    Dengan inisiatif ini, BPKH Limited berharap dapat terus menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi jemaah haji serta meningkatkan optimalisasi dana haji untuk kepentingan umat.

    Sebagai gambaran, pada musim haji 2024 BPKH berhasil mendatangkan 76 ton bumbu Indonesia untuk dipergunakan oleh 78 perusahaan katering di Makkah dan Madinah yang menyediakan konsumsi jemaah haji Indonesia.

    Ke depannya, anak perusahaan BPKH yang berdiri pada 16 Maret 2023 dan berkantor di Makkah tersebut akan memasarkan produk bumbu khas Indonesia di luar musim haji, seperti untuk umrah maupun restoran-restoran Indonesia di Arab Saudi.

  • Polda Riau Inisiasi Aksi Tanam Pohon, Melindungi Tuah Menjaga Marwah – Halaman all

    Polda Riau Inisiasi Aksi Tanam Pohon, Melindungi Tuah Menjaga Marwah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, DUMAI – Ketua Yayasan Tumbuh sekaligus founder dari Tumbuh Institute, Rocky Gerung menghadiri prosesi penanaman pohon yang diinisiasi oleh Polda Riau, Kamis (27/3/2025).

    Penanaman pohon yang digagas langsung oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan ini mengambil tema ‘Melindungi Tuah Menjaga Marwah’.

    Menurut Irjen Herry, menamam pohon bukan sekadar menanam kehidupan, tetapi juga menjaga kelestarian alam, melindungi tuah negeri, dan merawat Marwah budaya.

    “Dengan langkah kecil ini, kita berharap Riau semakin hijau, sejuk, dan lestari,” ujar Irjen Herry sesaat sebelum melakukan aksi tanam bibit pohon di Dumai.

     
    Selain untuk penghijauan, aksi penanaman pohon kali ini juga berangkat dari rapat dengan Kemenkopolkam yang meminta wilayahi Riau untuk mulai siaga dengan pergantian musim dari penghujan ke kemarau.

    Hal ini lantaran saat musim kemarau potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) cukup tinggi di wilayah Riau. 

    Selain merugikan masyarakat dan mengganggu kesehatan karena kabut asap, sering kali Karhutla yang gagal ditangani menjadi problem negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura yang secara geografis berdekatan dengan Provinsi Riau.

    “Kegiatan ini menyadarkan kita untuk siaga supaya ke depan tidak ada lagi ekspor asap ke negara tetangga sehingga membuat citra negara kita tercoreng di mata internasional,” jelas Kapolda.

    Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan, aksi penanaman bibit pohon hari ini diharapkan juga menjadi momen menghidupkan bibit-bibit yang baru terhadap kecintaan masyarakat terhadap Provinsi Riau. 

    “Memang di Sumatera ini, Riau, Jambi, dan Palembang menjadi wilayah yang rawan dengan bencana Karhutla. KIta tidak mau bencana di tahun-tahun lalu terulang kembali hingga siang pun tidak ada sinar matahari karena tertutup kabut asap,” ujar Gubernur Abdul.

    Gubernur berharap, masyarakat dapat memanahi dan berkomitmen bersama dengan seluruh stakeholder terkait untuk bersatu padu mencegah bencana Karhutla kembali terjadi di Negeri Lancang Kuning Riau dan aksi tanam pohon ini bisa membuat Riau makin hijau dan asri.

    Founder Tumbuh Institute Rocky Gerung juga berharap aksi tanam pohon kali ini dapat membawa berkah bagi Provinsi Riau.

    “Semua hal yang kita tumbuhkan dari hati nurani ini akan menjadi berkah pada manusia yang bahkan mereka tidak paham tentang etika lingkungan akhirnya mengerti bahwa hanya dengan menanam kita bisa memuliakan bumi,” ujar Rocky.

    Rocky menilai, Dumai sebagai lokasi yang dipilih untuk aksi tanam pohon kali ini adalah tempat yang sangat mulia untuk memulai suatu percakapan tentang lingkungan karena Dumai langsung berbatasan dengan mereka yang kesal dengan Indonesia karena bencana Karhutla.

    Versi Rocky, menanam adalah merawat oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk tidak selesai dengan hanya menanam.

    “Bahkan bila dirasa perlu, masyarakat diberikan insentif untuk ikut menanam dan merawat pohon hingga bertumbuh hingga manfaat dari tumbuhnya pohon tersebut dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

    “Kita harus bisa pastikan apa yang kita tanam itu bertumbuh dan kewadahannya itu sampai ke langit,” kata Rocky Gerung. 

  • Guru Besar UI Kritisi Program Bersama 7 Lembaga Kemenkeu untuk Genjot Penerimaan Negara

    Guru Besar UI Kritisi Program Bersama 7 Lembaga Kemenkeu untuk Genjot Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Haula Rosdiana mengkritisi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kembali melaksanakan joint programme alias program bersama antar lembaga di Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara.

    Haula menjelaskan joint programme merupakan cara lama. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), program serupa sempat dilaksanakan oleh Sri Mulyani.

    Masalahnya, masih ditemukan kelemahan dari program tersebut sehingga tidak secara maksimal menambah kas negara. Haula mengaku sudah sempat melakukan evaluasi terhadap program tersebut.

    Dia mencontohkan, pertukaran data antara lembaga yang ikut dalam joint programme tersebut tidak terlaksana secara otomatis dalam sistem. Artinya, antar lembaga masih harus meminta konfirmasi apabila ingin menerima atau meminta data.

    Oleh sebab itu, Haula meyakini joint programme tersebut hanya sekadar kebijakan yang dipaksakan dari atas ke bawah. Masing-masing lembaga masih memiliki ego sektoral dan fokus ke target kelembagaan masing-masing.

    Akibatnya, nilai kerja sama antar lembaga tidak terinternalisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Akhirnya, simpul Haula, joint programme hanya sekedar formalitas saja.

    “Kata Einstein gitu kan, ‘Insanity [kegilaan] itu adalah kalau kamu mengharapkan result [hasil] yang berbeda tapi masih dengan cara-cara yang sama,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (28/3/2025).

    Profesor perempuan bidang perpajakan pertama di Indonesia ini melanjutkan, pelaksanaan kembali joint programme menunjukkan bahwa adanya suatu kelemahan mendasar dari aspek kelembagaan dalam hal memungut penerimaan negara.

    Oleh sebab itu, dia mendorong agar pemerintah menggunakan cara baru dalam menggenjot penerimaan negara. Menurutnya, akan lebih baik apabila Presiden Prabowo Subianto segera merealisasi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) seperti janji kampanyenya.

    Haula menjelaskan jika ada BPN maka tidak perlu ada joint programme karena otomatis sudah tersinergi dalam suatu lembaga.

    “Karena Pak Sumitro [Sumitro Djojohadikoesoemosaja, mantan menteri keuangan, ayah Prabowo], tahun 1955 itu sudah bilang kelembagaan itu satu hal yang krusial, satu hal yang penting. Jadi kalau mau ingin mengadakan transformasi di dalam penerimaan negara, ya memang kelembagaan itu menjadi hal yang penting,” jelas Haula.

    Joint Programme Kemenkeu Resmi Beroperasi

    Sebelumnya, Sri Mulyani meresmikan penyelenggara joint programme antara tujuh lembaga di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara pada Kamis (27/3/2025) kemarin.

    Sri Mulyani meyakini program bersama tersebut bisa membuat penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak akan terus meningkat.

    “Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui joint program dimulai hari ini,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

    Program bersama ini akan mensinergikan unit Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak atau DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW).

    Nantinya, tujuh lembaga tersebut akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, hungga intelijen bersama. Sri Mulyani mengungkapkan, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia.

    “DJP, DJBC, Setjen, BKF, DJA, Itjen, dan LNSW yang akan saling bekerja sama menerjemahkan amanat Presiden ke dalam tugas dan fungsi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan,” tutup bendahara negara tersebut.

    Cara Lama

    Pada 2018, notabenenya DDJP, DJBC, dan DJA sudah pernah melakukan program joint analysis atau kegiatan analisis bersama dalam rangka melakukan penelitian pemenuhan kewajiban terhadap 13.748 wajib pajak (WP).

    Kemudian pada 2019, melanjutkan dari tahun sebelumnya, dilakukan perluasan kepada 3.390 WP (termasuk WB PNBP), yang dicantumkan dalam Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB).

    Selain itu, dilakukan pula kegiatan pemblokiran akses kepabeanan bagi WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya (1243 WP pada 2018, di mana 424 WP memenuhi kewajibannya; dan 2181 WP pada 2019).

    Selanjutnya, joint audit yang merupakan pemeriksaan terhadap kewajiban pajak dan kepabeanan dari WP, yang pada 2019 terdapat 31 WP yang menjadi objek joint audit dan sudah melibatkan kantor vertikal DJP dan DJBC.

    Adapun dalam rangka mempercepat pencairan piutang pajak, dilakukan kegiatan penagihan bersama antara DJP dan DJBC (joint collection). Pada 2019, telah berhasil dilakukan joint collection antara KPU BC Tanjung Priok dengan Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, dan Kanwil DJP Jawa Barat III.

    Sementara itu, terkait dengan efektivitas penegakan hukum, dilakukan investigasi bersama antara DJP dan DJBC terhadap arus lalu lintas barang (ekspor/impor) dan cukai.

    Berikutnya, joint proses bisnis, IT, dan pembentukan single profile WB (DJP, DJBC, DJA, dan K/L terkait) untuk memberikan perlakuan yang sama kepada WP berdasarkan tingkat risikonya.

    Hasilnya, program bersama tersebut ‘hanya’ mampu menghasilkan penerimaan sebesar Rp6,5 triliun pada 2019.

  • Belajar dari negara yang selamatkan anggaran

    Belajar dari negara yang selamatkan anggaran

    Defisit Rp31,2 triliun bukanlah akhir dari cerita, melainkan panggilan untuk transformasi

    Jakarta (ANTARA) – Pada Februari 2025, Indonesia menghadapi defisit anggaran belanja sebesar Rp31,2 triliun, sebuah kondisi yang mempertegas urgensi reformasi manajemen keuangan publik.

    Defisit ini muncul di tengah tekanan geopolitik global, pergeseran demografi, dan ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi.

    Seperti diungkapkan dalam berbagai artikel di media massa, paradigma lama pengelolaan keuangan publik yang hanya berfokus pada pemotongan belanja, peningkatan utang, atau kenaikan pajak telah terbukti tidak memadai.

    Indonesia perlu belajar dari kesuksesan negara lain, seperti Singapura dan negara-negara Eropa, yang mengoptimalkan aset publik untuk menciptakan aliran pendapatan baru.

    Sebagian besar negara, termasuk Indonesia, masih mengadopsi sistem akuntansi berbasis kas (cash-based accounting), yang hanya mencatat transaksi saat uang fisik berpindah. Sistem ini mengabaikan nilai aset dan kewajiban jangka panjang, seperti properti pemerintah, infrastruktur, atau pensiun pegawai negeri.

    Padahal, akuntansi akrual yang mencatat pendapatan dan pengeluaran saat terjadi, bukan saat kas diterima, dapat memberikan gambaran utuh kesehatan fiskal. Contohnya, kota Pittsburgh di AS menemukan nilai aset propertinya 70 kali lebih tinggi dari catatan keuangan resmi. Jika dikelola dengan baik, aset ini bisa menghasilkan pendapatan non-pajak yang signifikan.

    Di sisi lain, kegagalan mengelola kewajiban non-utang seperti pensiun pegawai negeri atau liabilitas BUMN juga memperparah defisit. Menurut IMF, rasio kewajiban pensiun pemerintah di Indonesia mencapai 45 persen dari PDB pada 2023, tetapi ini jarang dimasukkan dalam perdebatan fiskal.

    Padahal, negara seperti Swedia dan Kanada telah membuktikan bahwa transparansi liabilitas jangka panjang melalui laporan neraca sektor publik mendorong kebijakan yang lebih berkelanjutan.

    Pemerintah perlu mempercepat transisi ke akuntansi akrual seperti yang dilakukan Selandia Baru. Membentuk sistem pelaporan aset publik yang transparan, termasuk properti, BUMN, dan infrastruktur strategis. Mengadopsi metrik nilai bersih sektor publik (public-sector net worth) sebagai indikator utama kesehatan fiskal.

    Singapura (melalui Temasek Holdings) dan Malaysia (via Khazanah Nasional) telah membuktikan bahwa pengelolaan aset komersial melalui dana kekayaan publik (PWFs) dapat menghasilkan pendapatan besar.

    Temasek, misalnya, mengelola portofolio senilai $315 miliar pada 2024, menyumbang sekitar 20 persen belanja pemerintah Singapura melalui hasil investasi. PWFs dirancang untuk memaksimalkan keuntungan bagi pembayar pajak, terlepas dari campur tangan politik.

    Selama enam dekade terakhir, Singapura telah membangun salah satu portofolio kekayaan negara terbesar di dunia, dengan aset yang terbagi di antara Temasek dan dua dana kekayaan negara (SWF) yaitu GIC dan Otoritas Moneter Singapura.

    Secara kolektif, aset dana-dana ini diperkirakan bernilai tiga hingga empat kali lipat PDB tahunan Singapura melebihi SWF negara-negara kaya hidrokarbon seperti Norwegia dan Arab Saudi.

    Tanpa sumber daya alam, bahkan tanpa kemampuan menghasilkan listrik saat merdeka pada 1965, kesuksesan Singapura digerakkan oleh kerja keras, inovasi, dan disiplin finansial. Saat ini, sekitar seperlima belanja pemerintahnya dibiayai dari hasil investasi dana kekayaan negara, yang menyumbang aliran pendapatan rata-rata setara 3,4% PDB per tahun dalam lima tahun terakhir hampir menyamai pendapatan pajak korporasi Singapura.

    Secara hukum, separuh dari laba investasi bersih dana tersebut wajib diinvestasikan kembali untuk menjamin stabilitas finansial jangka panjang.

    Indonesia memiliki aset serupa yang belum tergarap. Kementerian BUMN mencatat nilai aset BUMN mencapai Rp11.000 triliun (2023), tetapi kontribusinya ke APBN hanya Rp60 triliun/tahun. Bandingkan dengan Malaysia, di mana Khazanah Nasional, PWFs milik pemerintah menyumbang 5% dari PDB melalui pengelolaan aset strategis.

    Jika Indonesia membentuk PWFs nasional untuk mengonsolidasi aset BUMN, properti pemerintah, dan lahan militer yang idle, defisit Rp31,2 triliun bisa tertutup hanya dari peningkatan efisiensi 3-5 persen saja.

    Indonesia perlu membentuk PWFs di tingkat nasional dan daerah untuk mengelola aset seperti properti pemerintah, BUMN, dan infrastruktur dan juga menjamin independensi PWFs melalui dewan direksi profesional dan target komersial yang jelas.

    Namun, pembentukan PWFs harus disertai reformasi hukum dan transparansi. Kasus Birmingham, Inggris, yang bangkrut pada 2023 karena salah urus aset, menjadi peringatan: penjualan aset publik secara terburu-buru hanya akan merugikan negara.

    Alih-alih menjual aset, pemerintah harus memaksimalkan pendapatan operasionalnya. Misalnya, Gedung DPR Senayan atau kompleks militer di daerah strategis bisa disewakan untuk kegiatan komersial dengan skema public-private partnership.

    Kita ketahui bahwa kebijakan fiskal Trump ditandai oleh pemotongan pajak korporasi (Tax Cuts and Jobs Act 2017) dan pengurangan belanja sosial, yang meningkatkan defisit AS hingga 3.1 triliun dolar AS padaDana kekayaan publik 2020.

    Pendekatan ini seperti dikritik dalam beberapa artikel dianggap “ceroboh” karena mengorbankan layanan publik dan mengabaikan pengelolaan aset.

    Dampak bagi Indonesia adalah ketidakpastian perdagangan. Kebijakan proteksionis Trump (misalnya perang dagang dengan China) mengganggu ekspor Indonesia, terutama komoditas seperti minyak sawit. Penurunan investasi AS. Iklim kebijakan yang tidak stabil mengurangi minat investor AS di pasar emerging seperti Indonesia.

    Kita bandingkan dengan administrasi Biden ysng lebih fokus pada pemulihan ekonomi melalui paket infrastruktur 1.2 triliun dolar AS (Infrastructure Investment and Jobs Act) dan insentif hijau (Inflation Reduction Act). Kebijakan ini menciptakan stabilitas global dan peluang bagi Indonesia berupa peningkatan kerja sama hijau. Stabilitas kebijakan AS di bawah Biden mendorong aliran investasi asing (FDI) ke Indonesia. Program transisi energi Biden membuka peluang pendanaan untuk proyek EBT di Indonesia.

    Permintaan AS untuk produk seperti baterai kendaraan listrik dan komponen elektronik meningkat. Namun, tekanan standar lingkungan dari kebijakan hijau Biden juga memaksa Indonesia mempercepat reformasi subsidi energi.

    Pada 2024, alokasi subsidi BBM Indonesia mencapai Rp350 triliun, dana yang bisa dialihkan ke sektor produktif jika defisit ingin dikendalikan.

    Implikasi Kebijakan

    Pertama, reformasi akuntansi dan transparansi. Kementerian Keuangan perlu memperkuat kapasitas SDM dan sistem IT untuk transisi ini. Pelatihan akuntansi sektor publik harus menjadi prioritas. Portal data harus terbuka dengan membuat platform digital yang memetakan nilai aset pemerintah secara real-time, mirip dengan sistem land registry di Singapura.

    Kedua, optimalisasi aset melalui PWFs untuk tingkat nasional dapat dilakukan dengan membentuk badan mirip Temasek untuk mengelola BUMN strategis (misalnya Pertamina, PLN) dengan prinsip komersial. Ini sudah dilakukan dengan dibentuknya badan pengelola investasi Danantara namun untuk tingkat daerah, kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya dapat membentuk PWFs untuk mengembangkan properti pemerintah menjadi pusat bisnis atau perumahan terjangkau.

    Ketiga, mitigasi risiko defisit dengan menghindari penjualan aset likuid. Alih-alih menjual aset untuk menutup defisit (seperti kasus TfL di London), pemerintah harus meningkatkan pendapatan operasional aset tersebut. Perlu dilakukan negosiasi ulang suku bunga utang luar negeri dan diversifikasi sumber pendanaan.

    Keempat, sinergi dengan kebijakan global dapat dilakukan dengan memanfaatkan pendanaan iklim. Program seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 20 miliar dolar AS bisa digunakan untuk mengurangi defisit energi. Penting juga untuk memperkuat kerja sama dengan IMF dan World Bank untuk memperoleh asistensi teknis dalam reformasi akuntansi.

    Defisit Rp31,2 triliun bukanlah akhir dari cerita, melainkan panggilan untuk transformasi. Indonesia harus belajar dari kegagalan Eropa dan AS yang mengabaikan nilai aset publik, serta mencontoh kesuksesan Singapura dalam mengelola kekayaan negara. Dengan mengadopsi akrual akuntansi, membentuk PWFs, dan memanfaatkan momentum kerja sama global di era Biden, Indonesia dapat mengubah defisit menjadi peluang pertumbuhan.

    Indonesia perlu membangun budget culture yang menghargai transparansi, akuntabilitas, dan inovasi. Jika tidak, kita hanya akan terus mengulangi kesalahan yang sama yaitu mengelola anggaran dengan kalkulator, tetapi mengabaikan neraca.

    Langkah ini tidak hanya adil bagi generasi mendatang, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dalam menghadapi gejolak geopolitik. Kelangsungan hidup bergantung pada tindakan kini dan waktu Indonesia untuk bertindak semakin sempit.

    *) Dr.Aswin Rivai,SE.,MM adalah Pemerhati Ekonomi, Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

    Copyright © ANTARA 2025