Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Trump Bakal Umumkan Tarif Baru, Siap-siap Perang Dagang Memanas!

    Trump Bakal Umumkan Tarif Baru, Siap-siap Perang Dagang Memanas!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengenakan tarif baru untuk mitra dagang global pada Rabu (2/4). Kebijakan ini berisiko menimbulkan kenaikan biaya dan kemungkinan akan membuat perang dagang global semakin memanas.

    Dilansir dari Reuters, Rabu (2/4/2025), rincian rencana pengenaan tarif Trump masih dirumuskan dan dirahasiakan secara ketat menjelang pengumuman di White House Rose Garden yang dijadwalkan pada pukul 4 sore waktu AS.

    Bea masuk baru tersebut akan berlaku segera setelah Trump mengumumkannya, sementara tarif global terpisah sebesar 25% pada impor mobil akan berlaku pada 3 April 2025.

    “Hal-hal yang tidak terduga akan terjadi dan tidak ada yang tahu detailnya,” kata Kepala Strategi di Interactive Brokers, Steve Sosnick dikutip dari Reuters.

    Trump mengatakan rencana tarif baru ini merupakan langkah untuk menyamakan tarif yang dikenakan oleh negara lain dan menangkal hambatan nontarif yang merugikan ekspor AS. Format bea masuk tersebut tidak jelas di tengah laporan pertimbangan tarif universal sebesar 20%.

    Seorang mantan pejabat perdagangan Trump mengatakan bahwa Trump kemungkinan besar akan mengenakan tarif komprehensif pada masing-masing negara pada tingkat yang agak lebih rendah. Mantan pejabat itu menambahkan bahwa jumlah negara yang menghadapi bea masuk ini kemungkinan akan melebihi sekitar 15 negara yang sebelumnya dikatakan oleh Menteri Keuangan Scott Bessent sebagai fokus pemerintah karena surplus perdagangan mereka tinggi dengan AS.

    “Apa pun itu, dampak pengumuman hari ini akan signifikan di berbagai industri,” kata Majerus, mitra di firma hukum King and Spalding.

    (kil/kil)

  • 2.300 Tentara dari 12 Negara NATO Gelar Latihan Militer Gabungan di Laut Hitam – Halaman all

    2.300 Tentara dari 12 Negara NATO Gelar Latihan Militer Gabungan di Laut Hitam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Personel militer dari 12 negara NATO memulai latihan angkatan laut tahunan yang dipimpin oleh Rumania di Laut Hitam dan delta Sungai Donau minggu ini.

    Dilansir Euronews, lebih dari 2.300 tentara ikut serta dalam latihan “Sea Shield”, yang bertujuan memperkuat kolaborasi antara angkatan laut, udara, dan darat di antara negara-negara sekutu.

    Sebanyak 1.600 tentara Rumania berpartisipasi bersama personel dari 11 negara mitra, yaitu Albania, Bulgaria, Kanada, Prancis, Yunani, Italia, Inggris, Belanda, Spanyol, Amerika Serikat, dan Turki.

    Latihan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015.

    Invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 membuat latihan militer ini semakin relevan.

    Angkatan Laut Rumania menyebut latihan ini sebagai “acara paling kompleks” yang pernah mereka selenggarakan.

    Peran Penting Laut Hitam dalam Perang Rusia-Ukraina

    Laut Hitam adalah laut yang tertutup dan relatif kecil.

    Perairannya berbatasan dengan beberapa negara, yakni Turki di selatan, Bulgaria dan Rumania di barat, Georgia di timur, serta Ukraina dan Rusia di utara.

    Penguasaan wilayah perairan di Laut Hitam telah menjadi perebutan selama berabad-abad dan memainkan peran strategis dalam perang Rusia-Ukraina saat ini.

    Pengambilalihan Semenanjung Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 memungkinkannya mengendalikan pelabuhan angkatan laut Sevastopol.

    Wilayah yang sebelumnya berada di perairan dekat Ukraina kini secara de facto menjadi bagian dari perairan yang dikuasai Rusia.

    Kontrol atas perairan ini membuat Rusia mengganggu perdagangan Ukraina, khususnya ekspor gandum ke berbagai negara di Afrika.

    Namun, tindakan Rusia digagalkan melalui kerja sama antara Rumania, Bulgaria, dan Turki, yang memungkinkan kapal kargo melewati perairan dekat mereka dan menuju Laut Mediterania melalui Selat Bosporus.

    Upaya membatasi kendali Rusia atas perairan dekat Ukraina di Laut Hitam, serta keengganan Rusia menghadapi konsekuensi dari serangan terhadap kapal-kapal di perairan dekat negara-negara NATO, membuat Ukraina tetap dapat mengakses perairan internasional.

    Hal ini berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi Ukraina.

    Proposal Gencatan Senjata AS di Laut Hitam

    Pada 25 Maret, AS mengumumkan bahwa mereka telah mengusulkan kesepakatan gencatan senjata kepada Ukraina dan Rusia untuk “menghilangkan penggunaan kekuatan” di Laut Hitam setelah pembicaraan di Arab Saudi.

    Kesepakatan gencatan ini bertujuan memulihkan keamanan transportasi kapal di Laut Hitam.

    Ukraina mengatakan siap untuk mematuhinya segera, tetapi Rusia menundanya, lapor Kyiv Independent.

    Rusia bersikeras agar AS mencabut beberapa sanksi yang dijatuhkan sejak dimulainya invasi besar-besaran ke Ukraina.

    Saat mengumumkan kesepakatan gencatan senjata tersebut, AS mengatakan akan membantu memulihkan akses Rusia ke pasar dunia untuk ekspor pertanian dan pupuk.

    Namun, AS tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang bagaimana hal ini akan dilakukan atau apakah itu akan melibatkan pencabutan sanksi.

    Tuntutan utama Rusia adalah pencabutan sanksi terhadap beberapa lembaga keuangan, termasuk bank pertanian milik negara Rosselkhozbank.

    Selain itu, Rusia ingin bank-bank lain yang terkait dengan sektor pertanian dihubungkan kembali ke sistem pembayaran perbankan global SWIFT yang berbasis di Brussels.

    Bank-bank Rusia terputus dari SWIFT setelah invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022.

    Menurut penilaian Institut Studi Perang (ISW) yang berbasis di Washington, tarik ulur proposal gencatan senjata ini hanyalah upaya Rusia untuk menunda gencatan senjata permanen sambil terus memperoleh konsesi tambahan dari Barat.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Hindari Ancaman Tarif Trump, Thailand Bakal Genjot Impor dari AS

    Hindari Ancaman Tarif Trump, Thailand Bakal Genjot Impor dari AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Thailand bertekad meningkatkan impor produk energi dan pangan dari Amerika Serikat (AS) demi memangkas surplus perdagangan dengan negara tersebut.

    Langkah ini merupakan antisipasi Thailand atas kebijakan tarif Presiden Donald Trump terbaru yang akan diumumkan pada Rabu (2/4/2025) waktu AS atau Kamis (3/4/2025) pagi waktu Asia. Kebijakan ini berpotensi menyasar negara-negara penyumbang defisit terbesar bagi AS, tak terkecuali Thailand.

    Mengutip Bloomberg, pemerintah Thailand memperkirakan kenaikan tarif sebesar 11% dapat menggerus ekspor ke AS dengan nilai menyentuh US$8 miliar.

    Sekretaris Tetap di Kementerian Perdagangan Thailand Vuttikrai Leewiraphan mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra telah menyiapkan strategi untuk menghadapi tarif balasan (reciprocal tariff) yang dijadwalkan akan diumumkan Trump pada Rabu.

    Dalam konferensi pers di Bangkok, Rabu (2/4/2025), dia mengatakan Thailand akan mengadopsi pendekatan “holistik” dalam negosiasi perdagangan guna meminimalkan dampak terhadap perekonomiannya.

    Berdasarkan data dari Kantor Perwakilan Dagang AS (US Trade Representatives/USTR), surplus perdagangan Thailand dengan AS mencapai US$45 miliar pada 2024. Berbeda dengan Vietnam dan India yang telah menurunkan pajak impor terhadap produk-produk AS untuk mengurangi defisit perdagangan mereka, pemerintahan Paetongtarn memilih untuk menunggu pengumuman resmi dari AS sebelum mengambil langkah negosiasi.

    AS adalah pasar ekspor terbesar bagi Thailand. Produk elektronik, mesin, dan hasil pertanian mendominasi daftar barang yang dikirim Thailand ke negara tersebut. Namun, dengan meningkatnya tarif AS terhadap produk-produk China, kelompok bisnis di Thailand memperingatkan bahwa ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini juga berisiko mengalami banjir barang murah dari negara tetangganya itu.

    Rencana Trump untuk memberlakukan tarif balasan sedang memasuki tahap akhir. Tim Trump dikabarkan masih merampungkan besaran dan cakupan tarif baru yang akan diumumkan.

    Thailand diperkirakan menjadi negara paling terdampak kebijakan tarif Trump di Asia Tenggara karena eksposurnya yang besar pada dua sektor yang paling rentan terhadap tarif balasan, yakni pertanian dan transportasi.

    Menurut Nomura Holdings Inc., rata-rata tarif efektif berbobot Thailand terhadap impor dari AS mencapai 6,2%, dibandingkan dengan tarif 0,9% yang dikenakan AS pada produk asal Thailand.

    “Perusahaan makanan dan energi Thailand berencana untuk meningkatkan investasi di AS, terutama di negara bagian yang dikuasai Partai Republik,” tambah Vuttikrai. Saat ini, investasi perusahaan Thailand di AS telah mencapai sekitar US$17 miliar dan menciptakan sekitar 11.000 lapangan kerja.

    Selain meningkatkan impor dari AS, pemerintah Thailand juga telah menyiapkan berbagai proposal, termasuk pemangkasan tarif impor terhadap beberapa produk AS serta penerapan langkah-langkah nontarif yang belum diungkapkan.

    Vuttikrai menambahkan bahwa keputusan AS untuk menaikkan tarif baja dan aluminium telah berdampak pada pengiriman produk Thailand akibat berkurangnya pesanan baru. Ke depan, Thailand akan mendiversifikasi pasar ekspornya untuk mengimbangi dampak dari tarif AS, imbuhnya.

  • Ukraina Krisis Listrik, 45.000 Warga Hidup di Kota Gelap Gulita Imbas Serangan Rudal Rusia – Halaman all

    Ukraina Krisis Listrik, 45.000 Warga Hidup di Kota Gelap Gulita Imbas Serangan Rudal Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hampir 45.000 penduduk Kherson Ukraina harus bertahan hidup di kota yang gelap gulita lantaran akses listrik di wilayah itu rusak akibat serangan rudal Rusia.

    Dalam keterangan resminya, Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga mengatakan bahwa puluhan puluhan ribu orang di Ukraina selatan kini kehilangan akses listrik setelah serangan Rusia pada Selasa (1/4/2025).

    Adapun serangan itu dilancarkan Rusia dengan menargetkan lokasi energi Ukraina setelah mereka menolak usulan gabungan AS-Ukraina untuk gencatan senjata tanpa syarat dan penuh.

    “Pagi ini, serangan Rusia lainnya merusak fasilitas listrik di Kherson, menyebabkan 45.000 penduduk kehilangan listrik,” kata Sybiga dalam konferensi pers yang dikutip dari Ahram.

    Serangan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Rusia.

    Sejak perang dimulai pada Februari 2022, Rusia telah berulang kali melancarkan serangan udara sistematis terhadap pembangkit listrik dan jaringan listrik Ukraina.

    Pada tahun 2023, sekitar 63 persen fasilitas energi di Kyiv dilaporkan rusak akibat konflik tersebut.

    Pada tahun 2024, jumlah fasilitas energi Ukraina yang rusak bertambah hingga 80 persen menyebabkan pemadaman listrik yang mempengaruhi lebih dari satu juta warga.

    Namun pada awal pekan lalu Rusia secara mengejutkan menyetujui kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata dengan Ukraina, sesuai dengan usulan Presiden AS Donald Trump.

    Dalam kesepakatan itu, Rusia diketahui bersedia menghentikan serangan terhadap fasilitas dan infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari kedepan.

    Rusia Abaikan Perintah Trump

    Akan tetapi beberapa jam pasca moratorium itu dirilis, Rusia dan Ukraina kembali melancarkan serangan dengan pesawat nirawak (drone).

    Mengutip dari Al Jazeera, perseteruan ini kembali memanas buntut keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menolak tawaran Trump untuk gencatan senjata penuh selama 30 hari dalam perangnya di Ukraina.

    Penolakan tersebut diungkap Putin lantaran adanya sejumlah masalah yang perlu diselesaikan sebelum perang dapat diakhiri.

    Beberapa isu yang menjadi perhatian Moskow diantaranya terkait bagaimana gencatan senjata akan ditegakkan serta kemungkinan bahwa hal ini akan memberikan kesempatan bagi Ukraina untuk memperkuat pasukannya dengan bantuan militer Barat.

    Putin juga  bersikeras bahwa perundingan damai harus mempertimbangkan “keamanan hukum Rusia” dan penyebab awal dari konflik ini.

    “Kami sangat serius dalam menanggapi model dan solusi yang diusulkan oleh Amerika, tetapi kami tidak dapat menerimanya dalam bentuk saat ini,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov

    “Sejauh yang kami lihat, dalam proposal mereka tidak ada ruang untuk tuntutan utama kami, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi akar konflik ini. Itu sama sekali tidak ada, dan hal itu harus diatasi,” imbuhnya.

    Perseteruan ini yang membuat konflik keduannya memanas hingga Rusia kembali melakukan aksi serang ke fasilitas energi Ukraina.

    Trump Ancam Jegal Bisnis Minyak Rusia

    Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump tampaknya semakin tidak sabar dengan lambatnya perkembangan negosiasi.

    Dalam beberapa hari terakhir, Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap Putin dengan mengatakan bahwa ia “sangat marah” atas sikap Rusia dalam pembicaraan damai.

    Ia bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia jika Moskow terus menghambat kesepakatan.

    Sanksi yang dimaksud yakni pemberlakukan tarif impor 25 persen kepada negara-negara yang membeli minyak mentah Rusia.

    Tak sampai disitu, Jika Rusia tidak menunjukkan itikad baik, Trump berencana menerapkan sanksi tambahan yang serupa dengan kebijakan terhadap Venezuela.

    Dia menyatakan tindakan keras terhadap ekspor minyak Venezuela berhasil mengisolasi negara tersebut secara ekonomi. 

    “Jika Rusia dan saya tidak dapat membuat kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina, dan jika saya pikir itu adalah kesalahan Rusia, saya akan mengenakan tarif sekunder pada minyak, pada semua minyak yang keluar dari Rusia,” kata Trump.

    “Itu berarti, jika Anda membeli minyak dari Rusia, Anda tidak dapat berbisnis di Amerika Serikat. Akan ada tarif 25 persen untuk semua minyak, tarif 25-50 persen untuk semua minyak,” tambahnya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Kadin Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif meski Melambat

    Kadin Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif meski Melambat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Anindya Bakrie, menanggapi indikasi perlambatan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat dan anjloknya jumlah pemudik pada Idulfitri 2025.

    Anindya menilai, kondisi tersebut belum berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Anindya menyampaikan pandangannya seusai menghadiri open house Menteri Investasi/ Kepala BKPM, Rosan Roeslani, di Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Selasa (1/4/2025) malam.

    “Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, itu masih sesuai dengan target,” ujar Anindya.

    Menurutnya, fluktuasi ekonomi Indonesia merupakan hal wajar. Oleh karena itu, perbandingan harus dilakukan berdasarkan target ekonomi nasional dan prioritasnya.

    “Target ekonomi bisa tercapai, dan ekspor setiap bulannya meningkat sebesar US$ 2,5 miliar hingga US$ 3 miliar. Ini merupakan prospek positif untuk jangka panjang, termasuk tahun ini,” jelasnya.

    Anindya menambahkan tingkat investasi di Indonesia pada 2024 mengalami kenaikan. Dibandingkan tahun sebelumnya, investasi meningkat hingga Rp 700 triliun, dengan total mencapai Rp 900 triliun pada 2024.

    “Jika investasi dan perdagangan terus meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan tetap sesuai target,” ujarnya.

    Dengan data tersebut, Anindya memastikan perlambatan ekonomi hanya bersifat sementara. Kadin tetap optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh sesuai harapan.

    “Jadi kita cukup positif pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap sesuai target,” tegasnya.

  • Daya Beli Masyarakat Melemah, Bos Kadin: Masih Sesuai Target

    Daya Beli Masyarakat Melemah, Bos Kadin: Masih Sesuai Target

    Jakarta –

    Daya beli masyarakat hingga Lebaran 2025 ini terpantau mengalami pelemahan, terlebih jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Misalkan saja sektor perhotelan yang mengalami penurunan tingkat okupansi hingga turunnya jumlah pemudik Lebaran tahun ini.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang Dan Industri (Kadin), Anindya Bakrie, mengatakan pelemahan sejumlah indikator perekonomian nasional ini sudah masuk dalam perhitungan pihaknya. Pria yang akrab disapa Anin tersebut pun meyakini target ekonomi yang telah ditetapkan masih dalam rentang perkiraan.

    “Kalau dari catatan Kadin yang penting kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, itu masih sesuai dengan target. Tentu biasa, ini kan baru bulan Maret menuju April, jadi naik turun per kuartal itu biasa. Tapi kita melihat target ekonomi bisa tercapai,” kata Anin saat ditemui wartawan usai mengikuti open house di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Selasa (1/4/2025).

    Lebih lanjut menurutnya sejauh ini angka ekspor RI yang masih surplus hingga terus bertambah sekitar US$ 2,5-3 miliar setiap bulannya dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha nasional sepanjang 2025 ini.

    “Ekspor itu setiap bulannya nambah positifnya US$ 2,5-3 miliar dolar. Nah ini merupakan sesuatu yang prospektif untuk jangka panjang termasuk untuk tahun ini,”.

    Menurutnya neraca dagang RI yang masih surplus hingga saat ini merupakan salah satu pertanda baik bahwa pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pemerintah dan prediksi para pengusaha.

    Terlebih saat ini Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk mengenakan tarif masuk untuk berbagai negara dan komoditas yang dinilai akan menjadi awal dari perang dagang ‘jilid’ dua.

    Selain itu menurutnya roda perekonomian RI juga baru mulai berputar pada kuartal kedua mulai dari April hingga Juni nanti. Sehingga indikator atau sektor ekonomi yang sempat melemah ini dapat didorong kembali.

    “Surplus itu sudah sangat bagus pada zaman sekarang ini, apalagi 2 April ini kan Trump akan menaikkan tarif. Jadi kita mesti melihat ini dengan cara positif dan kita juga melihat bahwa ekonomi setelah Lebaran ini baru mulai akan bergeliat lagi. Jadi saya rasa sih saya tidak khawatir bahwa semuanya masih sesuai dengan target,” jelas Anin.

    Di luar itu menurutnya pertumbuhan investasi dalam negeri juga dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lainnya. Sehingga ia optimis pada 2025 ini seluruh pertumbuhan ekonomi RI akan mencapai target.

    “Investasi di tahun 2024 itu kalau tidak salah Rp 900 triliun di atas Rp 700 triliun tahun sebelumnya. Jadi kalau investasi dan juga perdagangan itu naik, tentu dengan sendirinya ekonomi growth akan on target Jadi kita cukup positif bahwa akan sesuai dengan targetnya,” pungkasnya.

    (igo/eds)

  • Raksasa Asia Disebut Satukan Kekuatan Hadapi ‘Hari Pembebasan’ Trump

    Raksasa Asia Disebut Satukan Kekuatan Hadapi ‘Hari Pembebasan’ Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – China, Jepang, dan Korea Selatan disebut sepakat untuk bersama-sama menanggapi tarif Amerika Serikat (AS). Hal ini terungkap dalam unggahan sebuah akun media sosial yang berafiliasi dengan media pemerintah China.

    Namun hal itu disebut sebuah pernyataan yang “agak dibesar-besarkan” oleh Korea Selatan. Sedangkan, Jepang mengatakan tidak ada diskusi semacam itu.

    Komentar media pemerintah itu muncul setelah ketiga negara mengadakan dialog Ekonomi pertama mereka dalam lima tahun pada Minggu (30/3/2025) yang berupaya memfasilitasi perdagangan regional saat kekuatan ekspor Asia bersiap menghadapi tarif Presiden AS Donald Trump.

    Jepang dan Korea Selatan berupaya mengimpor bahan baku semikonduktor dari China. Kemudian China juga tertarik untuk membeli produk chip dari Jepang dan Korea Selatan, akun Yuyuan Tantian, yang terhubung dengan China Central Television, mengatakan dalam sebuah unggahan di Weibo.

    Ketiga pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama rantai pasokan dan terlibat dalam lebih banyak dialog tentang kontrol ekspor, kata unggahan itu, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (1/4/2025).

    Ketika ditanya tentang laporan itu, seorang juru bicara kementerian perdagangan Korea Selatan mengatakan “saran bahwa ada tanggapan bersama terhadap tarif AS tampaknya agak dibesar-besarkan,” dan merujuk pada teks pernyataan bersama kedua negara.

    Menteri Perdagangan Jepang Yoji Muto, saat ditanya tentang hal itu pada konferensi pers pada Selasa, mengatakan ada pertemuan para menteri perdagangan pada akhir pekan tetapi tidak ada diskusi semacam itu. Pertemuan itu hanya pertukaran pandangan, kata Muto.

    Selama pertemuan Minggu, para menteri perdagangan negara-negara itu sepakat untuk mempercepat pembicaraan tentang kesepakatan perdagangan bebas Korea Selatan-Jepang-China untuk mempromosikan “perdagangan regional dan global”, menurut pernyataan yang dirilis setelah pertemuan tersebut.

    “Ketiga negara bertukar pandangan tentang lingkungan perdagangan global, dan seperti yang dapat Anda lihat dalam pernyataan bersama, mereka berbagi pemahaman tentang perlunya melanjutkan kerja sama ekonomi dan perdagangan,” kata juru bicara kementerian perdagangan Korea Selatan.

    Para menteri perdagangan negara-negara itu bertemu menjelang pengumuman yang direncanakan Trump pada Rabu (2/4/2025) tentang lebih banyak tarif dalam apa yang disebutnya “hari pembebasan”.

    Beijing, Seoul, dan Tokyo adalah mitra dagang utama AS, meskipun mereka telah berselisih satu sama lain mengenai berbagai masalah termasuk sengketa wilayah dan pembuangan air limbah Jepang dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang rusak.

    (luc/luc)

  • Uni Eropa Siapkan Serangan Balasan Lawan Kebijakan Tarif Trump

    Uni Eropa Siapkan Serangan Balasan Lawan Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Uni Eropa memiliki rencana yang kuat untuk membalas kebijakan Amerika Serikat (AS) dalam menanggapi kenaikan tarif impor yang mau diterapkan Presiden AS, Donald Trump, besok hari. Selama berminggu-minggu ke belakang, Trump telah mengatakan bahwa tanggal 2 April sebagai Hari Pembebasan di Amerika.

    AS telah mengumumkan kenaikan tarif yang tinggi pada semua impor baja, aluminium, dan bahkan kendaraan seperti mobil.

    “Eropa belum memulai konfrontasi ini. Kami tidak serta-merta ingin membalas, tetapi jika perlu, kami memiliki rencana yang kuat untuk membalas dan kami akan menggunakannya,” kata Kepala Eksekutif Uni Eropa (UE), Ursula von der Leyen, dalam sebuah pidatonya yang dikutip dari CNN Business, Selasa (1/4/2025).

    Dalam pidatonya, Ursula, mengatakan bahwa Eropa terbuka untuk negosiasi.

    “Kami akan mendekati negosiasi ini dari posisi yang kuat. Eropa memegang banyak kartu, mulai dari perdagangan hingga teknologi hingga ukuran pasar kami. Namun kekuatan ini juga dibangun atas kesiapan kami untuk mengambil tindakan balasan yang tegas jika diperlukan. Semua instrumen tersedia,” kata Ursula.

    Ursula tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana UE akan merespons kebijakan Trump. Namun, bulan lalu blok tersebut telah melaksanakan apa yang mereka katakan yakni menanggapi tarif baja dan aluminium Trump dengan mengungkap tindakan balasan terhadap ekspor barang Amerika senilai hingga € 26 miliar (atau setara US$ 28 miliar), termasuk tarif atas kapal, bourbon, dan sepeda motor.

    Komisi Eropa juga tidak ragu untuk menjatuhkan denda besar dan tagihan lainnya kepada perusahaan teknologi besar AS di masa lalu. Ini menjadi fakta yang tidak luput dari perhatian Trump, yang pada Februari lalu mengeluarkan tindakan eksekutif yang mengancam akan menyasar negara-negara yang mengenakan denda dan hukuman yang tidak adil terhadap para inovator Amerika.

    Berdasarkan data dari Biro Sensus Amerika Serikat, UE telah menjadi pembeli besar ekspor AS di tahun lalu dan merupakan pasar tunggal terbesar untuk ekspor barang AS, bahkan mengungguli negara tetangga Amerika, Kanada dan Meksiko.

    Senada, China, Jepang, dan Korea Selatan juga bersiap untuk membalas tarif yang akan diberlakukan Trump. Mereka berencana untuk mengumumkan tarif balasan secara bersamaan.

    Ketiga negara Asia tersebut mengadakan pembicaraan ekonomi pada hari Minggu lalu untuk pertama kalinya dalam lima tahun, dengan janji untuk mendukung perdagangan yang adil dan memperkuat hubungan ekonomi di antara mereka.

    Tepat pada esok hari, Trump mengatakan bahwa ia akan mengumumkan tarif luas yang sesuai dengan tarif yang diberlakukan negara asing terhadap AS, atau yang disebut tarif timbal balik. Sekutu lama AS, seperti Korea Selatan, juga tidak luput dari hal ini.

    “Tarif rata-rata Korea Selatan empat kali lebih tinggi. Pikirkan itu: empat kali lebih tinggi. Dan kami memberikan begitu banyak bantuan militer dan dalam banyak hal lain kepada Korea Selatan, tetapi itulah yang terjadi,” kata Trump.

    (eds/eds)

  • Trump Lagi-Lagi Berulah, 2 Negara Ini Bakal Jadi Korban Baru

    Trump Lagi-Lagi Berulah, 2 Negara Ini Bakal Jadi Korban Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) pimpinan Presiden Donald Trump dilaporkan akan menjatuhkan tarif ke 2 negara Eropa. Hal ini terjadi saat presiden Partai Republik itu berupaya untuk menyeimbangkan defisit dalam neraca perdagangan biilateralnya.

    Mengutip BBC News, Selasa (1/4/2025), kedua negara itu adalah Irlandia dan Inggris. Khusus Inggris, Downing Street mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan akan masuk dalam rangkaian tarif baru yang bakal diumumkan Trump pada Rabu besok. Prediksi ini muncul setelah kesepakatan untuk menghindari barang Inggris dari tarif tidak tercapai.

    “Terkait tarif, Perdana Menteri telah menegaskan bahwa ia akan selalu bertindak demi kepentingan nasional dan kami telah mempersiapkan segala kemungkinan menjelang pengumuman dari Presiden Trump, yang kami perkirakan akan berdampak pada Inggris dan negara-negara lain,” kata seorang juru bicara Downing Street.

    “Kami tengah melakukan diskusi konstruktif mengenai kesepakatan kemakmuran ekonomi AS-Inggris, tetapi kami hanya akan melakukan kesepakatan yang mendatangkan kemakmuran ekonomi bagi rakyat Inggris dan kami hanya akan bertindak demi kepentingan nasional.”

    Ketika ditanya apakah pemerintah berharap kesepakatan untuk menghindari tarif tercapai pada hari Rabu, juru bicara tersebut mengatakan diskusi antara Inggris dan AS “kemungkinan akan berlanjut setelah hari Rabu”.

    “Inggris akan mengambil pendekatan yang tenang dan pragmatis dalam menanggapi tarif apa pun, dengan alasan perang dagang dengan AS tidak menguntungkan siapa pun. Namun, kami tidak mengesampingkan apa pun sebagai tanggapan.”

    Pernyataan Downing Street ini dilontarkan setelah Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer berbicara dengan Trump melalui telepon pada hari Minggu. London berpendapat bahwa Inggris memiliki hubungan perdagangan yang relatif setara dengan AS, dibandingkan dengan mitra-mitranya yang lain.

    Kantor Independen untuk Tanggung Jawab Anggaran (OBR) Inggris telah memperingatkan bahwa perang dagang akan menghapus miliaran dolar dari pertumbuhan ekonomi. Ini juga hampir menghilangkan ruang gerak Menteri Keuangan Rachel Reeves untuk tetap mematuhi aturan yang ditetapkannya sendiri tentang pengeluaran dan pinjaman. Hal ini juga dapat menyebabkan kenaikan pajak lebih lanjut atau pemotongan pengeluaran jika dia ingin menghindari pelanggaran aturan fiskalnya.

    Prakiraan ekonomi terbaru OBR, yang diterbitkan pada hari Rabu pekan lalu, mengatakan PDB akan menjadi 0,6% lebih rendah dari perkiraan tahun ini dan 1% lebih rendah tahun depan dalam skenario yang paling parah, di mana Inggris dan negara-negara lain membalas tarif Trump.

    Dalam skenario alternatif di mana Inggris tidak membalas, OBR telah memperkirakan penurunan pertumbuhan yang lebih kecil, dengan PDB 0,4% lebih rendah dari yang diharapkan tahun ini dan 0,6% lebih rendah tahun depan.

    Irlandia Juga Kena

    Irlandia diperkirakan akan menjadi salah satu negara yang paling terdampak ketika Presiden Trump mengumumkan putaran tarif baru akhir minggu ini. Hal ini disebabkan oleh posisi Dublin yang merupakan anggota dari Uni Eropa (UE), salah satu pihak yang kemungkinan akan terkena tarif yang tinggi dari Trump.

    Barang-barang UE diperkirakan akan dikenakan tarif sekitar 20% saat memasuki AS. Di antara negara-negara Uni Eropa, Irlandia adalah yang paling bergantung pada AS sebagai pasar ekspor.

    Pada tahun 2024, ekspor barang Irlandia ke AS bernilai 73 miliar euro (Rp 1.307 triliun), hampir sepertiga dari total ekspor negara tersebut. Sektor ekspor terbesar Irlandia adalah farmasi, di mana negara ini merupakan pusat manufaktur utama bagi perusahaan-perusahaan AS seperti Pfizer dan Eli Lilly.

    Trump telah berulang kali menyatakan ketidaksenangannya pada skala manufaktur farmasi AS di Irlandia. Bulan lalu ia berkata: “Tiba-tiba Irlandia memiliki perusahaan-perusahaan farmasi kita, pulau yang indah dengan lima juta penduduk ini telah menguasai seluruh industri farmasi AS.”

    Dan O’Brien, kepala ekonom Institut Urusan Internasional dan Eropa, yakin ekonomi Irlandia dapatterdampak karena keberhasilan sektor farmasi di sana. Ia menambahkan dampak potensial tarif terhadap Irlandia dapat disejajarkan dengan krisis ekonomi negara itu pada tahun 2008.

    “Republik ini adalah eksportir farmasi terbesar ke AS. Dengan jumlah penduduk lebih dari lima juta jiwa, negara ini menjadi eksportir yang lebih besar daripada negara-negara besar seperti Jerman dan Swiss,” katanya.

    “Kemudian terjadi krisis keuangan, yang terjadi dengan cepat, seperti angin yang menerbangkan atap rumah. Dalam kasus ini, erosi fondasi lebih bertahap, yang jelas sangat penting bagi bangunan apa pun.”

    Taoiseach (Perdana Menteri Irlandia) Micheál Martin mengatakan pada hari Senin bahwa peningkatan tarif AS merupakan “ancaman yang sangat serius dan serius”. Analisis yang ditulis bersama oleh Departemen Keuangan Irlandia dan lembaga pemikir ESRI menunjukkan bahwa tarif tersebut dapat merugikan Irlandia lebih dari 18 miliar euro (Rp 322 triliun).

    Namun, kekhawatiran akan tarif ini telah mencapai taraf masyarakat luas dan para pelaku usaha. Pasalnya, banyak kota dan wilayah di Irlandia telah menikmati manfaat dari kehadiran bisnis AS selama puluhan tahun.

    Pabrikan fortklift yang berkantor pusat di wilayah Monaghan, Combilift, menghasilkan sekitar seperempat dari penjualannya di pasar AS, tempat perusahaan itu juga mempekerjakan 50 orang.  Pendiri dan direktur pelaksana perusahaan Martin McVicar mengunjungi Chicago pada bulan Maret untuk memberi pengarahan kepada pelanggannya di AS bahwa ia akan membekukan harga dolar untuk semua produk Combilift tahun ini untuk memberi mereka kepastian tentang biaya impor.

    “Kami telah memberi pelanggan kami kepastian tentang berapa biaya mereka dalam dolar AS untuk produk yang dikirim ke pelabuhan di AS. Setidaknya mereka dapat mencoba merencanakan bisnis mereka berdasarkan hal itu pada tahap ini,” tuturnya.

    (tps/tps)

  • Ini yang Ke-16, Drone MQ-9 Reaper AS Jadi Mangsa Empuk Houthi, Rp8 Triliun Hangus – Halaman all

    Ini yang Ke-16, Drone MQ-9 Reaper AS Jadi Mangsa Empuk Houthi, Rp8 Triliun Hangus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok Houthi di Yaman kembali berhasil menjatuhkan drone atau pesawat nirawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat (AS).

    Dalam pernyataanya pada hari Senin kemarin, Houthi menyebut drone itu merupakan MQ-9 ke-16 yang dijatuhkan pihaknya sejak perang di Jalur Gaza meletus tanggal 7 Oktober 2023.

    “Sebagai balasan atas agresi militer Amerika terhadap negara kami, sistem pertahanan udara kami berhasil menembak jatuh satu drone MQ-9 saat melanjakan misi permusuhan di langit Provinsi Ma’arib dengan rudal buatan lokal yang sesuai,” kata Houthi dikutip dari Press TV.

    Di samping itu, Houthi menyebut AS dalam beberapa jam terakhir telah melancarkan serbuan ke berbagai area di Yaman sehingga mengakibatkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan bangunan.

    Lalu, Houthi mengatakan akan terus mencegah kapal Israel di Laut Merah dan Laut Arab sebagai bentuk dukungan kepada rakyat Palestina di Gaza yang diinvasi Israel. Houthi akan terus melakukannya hingga perang di Gaza berakhir.

    Adapun AS pada Sabtu malam kembali menyerang Yaman. Dilaporkan ada tiga belas serangan terhadap Sanaa, ibu kota Yaman.

    Rinciannya adalah delapan serangan di area Al Malikah dan lima serangan di area Sarf.

    Serangan AS sebelumnya menyebabkan satu warga sipil tewas dan dua belas orang terluka di dua distrik di Sanaa. Kebanyakan serangan AS menargetkan bangunan sipil.

    Berharga sangat mahal

    Reaper adalah drone yang sangat mahal karena bernilai $32 juta atau sekitar setengah triliun rupiah. 

    Sudah ada enam belas Reaper yang dihancurkan Houthi. Oleh karena itu, kerugian AS mencapai Rp8 triliun.

    Reaper rawan dijatuhkan oleh musuh-musuh AS. Drone ini bahkan kerap menjadi korban Houthi.

    Reaper mampu terbang hingga ketinggian 15.240 meter dan terbang di udara selama 24 jam. Drone ini adalah aset yang sangat penting bagi militer AS dan operasi Intelijen.

    Berikut sejumlah drone MQ-9 Reaper yang telah dijatuhkan Houthi.

    – Pada tanggal 4 Agustus, Houthi meledakkan satu Reaper di atas langit Kota Saada di Yaman barat laut.

    Kelompok itu menggunakan sistem pertahanan 2K12 Kub Soviet yang telah dimodernisasi untuk menembak Reaper. Kub digunakan untuk meluncurkan rudal penangkis berjenis Fater-1 buatan Houthi.

    – Pada tanggal 29 Mei, Houthi menghancurkan Reaper yang barangkali dimiliki CIA. Houthi mengunggah video rekaman para pejuangnya berada di atas drone yang dijatuhkan dari langit Marib.

    – Pada tanggal 24 Mei, Houthi menembak jatuh Reaper di atas Sanaa, ibu kota Yaman.

    – Pada tanggal 17 Mei, satu lagi Reaper dijatuhkan Joithi di Marib.

    – Pada tanggal 27 Mei, Houthi menembak jatuh MQ-9 di Provinsi Sadaa di Yaman barat laut.

    – Pada tanggal 19 Februari, satu Reaper dihancurkan di Kota Al-Hudaydah di Yaman barat.

    – Pada tanggal 8 November 2024, Houthi menjatuhkan Reaper di atas Laut Merah.

    – Pada tanggal 1 Januari 2025, satu Reaper jatuh di Marib.

    – Pada tanggal 4 Maret 2024, drone Reaper di al-Hudaydah ditembak jatuh.

    Reputasi AS bisa hancur

    Pakar politik dari Universitas Mardin Artuklu, Dr. Mehmet Rakipoglu, mengatakan banyaknya drone AS yang dijatuhkan Houthi bisa memperburuk reputasi militer AS.

    “Jatuhnya drone lain bisa berdampak negatif terhadap reputasi militer-industri AS di panggung internasional,” katanya kepada Sputnik.

     “Kepercayaan terhadap efektivitas teknologi pertahanan dan kekuatan militer AS bisa berkurang. Ini bisa menyebabkan klien potensial dalam bidang militer dan ekspor teknologi AS menjadi khawatir akan kegagalan produk Amerika di lapangan.”

    Di samping itu, keberhasilan serangan Houthi terhadap drone AS bisa mengancam keberlanjutan operasi AS di kawasan Timur Tengah.

    (*)