Topik: ekspor

  • DPR Desak Pemerintah Berani Lawan Kebijakan Tarif Trump

    DPR Desak Pemerintah Berani Lawan Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mendesak pemerintah berani melawan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif sebesar 32% terhadap produk Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menyebut kebijakan tarif baru AS tersebut merupakan alarm serius bagi ekonomi nasional. Dia pun mendorong pemerintah segera merespons dengan langkah berani, nyata, terarah, dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan, harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu meyakini tarif baru Trump itu akan menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia yang selama ini laris di pasar AS seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik.

    Oleh sebab itu, sambungnya, jika tidak diantisipasi maka ditakutkan dampaknya bisa meluas seperti turunnya nilai ekspor, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan.

    Apalagi, Hanif mengingatkan nilai tukar rupiah saat ini sempat menyentuh Rp16.675 per dolar AS meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

    Dia pun berpendapat, strategi moneter saja tidak cukup. Menurutnya, pemerintah harus melakukan penguatan sektor riil dan fiskal.

    Hanif mendorong pemerintah melalui diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika. Selain itu, penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas sekaligus bisa menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa AS merupakan mitra dagang penting untuk Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus merespons secara diplomatis tarif baru dari AS.

    Kendati demikian, Dasco juga menekankan pentingnya pemerintah menjaga agar Indonesia tidak menjadi “tempat pembuangan” barang-barang produk negara lain yang tidak bisa masuk ke pasar AS akibat kenaikan tarif.

    “Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa menggagalkan proses hilirisasi kita. Kita musti jaga bersama kepentingan nasional,” ujar Dasco kepada awak media, Kamis (3/4/2025).

    Kebijakan Trump 

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

  • Tanggapi Kebijakan Trump, Sekjen HIPMI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Dagang Baru untuk Indonesia

    Tanggapi Kebijakan Trump, Sekjen HIPMI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Dagang Baru untuk Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Anggawira, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), menyerukan kepada pemerintah untuk mempercepat perjanjian dagang dengan negara-negara Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika, dalam rangka diversifikasi pasar ekspor dan pengurangan ketergantungan pada Amerika Serikat.

    Tindakan ini merupakan respons terhadap kebijakan Presiden AS, Donald Trump, yang memberlakukan tarif dasar dan bea masuk baru kepada banyak mitra dagang, termasuk Indonesia yang terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen.

    “Percepat perjanjian dagang dengan Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika agar ketergantungan kepada AS berkurang,” ujar Anggawira.

    Ia menyatakan bahwa diversifikasi pasar ekspor dengan mempercepat perjanjian dagang merupakan kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk jangka menengah.

    Ia berpendapat bahwa dalam jangka pendek, pemerintah perlu meyakinkan pelaku pasar dengan komitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar, termasuk melalui intervensi di pasar keuangan dan pemberian stimulus kepada dunia usaha yang terdampak.

    Menurutnya, target perdagangan dapat diperluas dengan mengoptimalkan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Blok perdagangan Asia Pasifik yang dikenal sebagai RCEP melibatkan 15 negara dan mewakili sepertiga dari total perekonomian dunia.

    “Mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian RCEP untuk meningkatkan ekspor ke Asia-Pasifik,” ucap Anggawira dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 3 April 2025.

    Menurutnya, kebijakan Trump yang disebut ‘Hari Pembebasan’ oleh pemimpin negara adidaya itu, perlu direspons dengan cepat dan tepat oleh Pemerintah Indonesia. Ia mengatakan bahwa respons pemerintah yang cepat dan tepat akan berdampak positif bagi pengusaha.

    “Jika tidak ada langkah konkret, ketidakpastian ekonomi bisa semakin dalam dan berdampak negatif,” kata dia.

    Kebijakan tarif Trump dipandang sebagai faktor yang memperparah tekanan ekonomi global sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia usaha. Pada Selasa 2 April 2025, Presiden Trump mengumumkan bahwa akan ada peningkatan tarif perdagangan bagi negara-negara yang selama ini memiliki surplus neraca perdagangan dengan AS.

    Menurut data yang dirilis Gedung Putih, Indonesia termasuk dalam daftar negara yang terkena dampak kenaikan tarif AS, menempati urutan ke-8 dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara akan dikenakan tarif balasan yang besarnya 50 persen dari tarif yang mereka terapkan terhadap AS.

    Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang terdampak kebijakan perdagangan AS tersebut. Negara-negara lain seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand juga mengalami kenaikan tarif masing-masing sebesar 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • UMK Academy jadi Cara Jitu Bikin Bisnis UMKM Melesat, Mau Coba?

    UMK Academy jadi Cara Jitu Bikin Bisnis UMKM Melesat, Mau Coba?

    Jakarta: Dalam dunia bisnis, berkembang atau tertinggal adalah pilihan. Jika kamu pelaku UMKM yang ingin maju, UMK Academy dari Pertamina bisa jadi jawabannya! 
     
    Program yang digelar sejak 2020 ini sudah sukses membantu ribuan UMKM naik kelas, bahkan tembus pasar global. 
     
    Lalu, apa UMK Academy dan apa manfaatnya buat bisnis kamu? Yuk, simak!
    Apa itu UMK Academy?
    UMK Academy adalah program pembinaan UMK dari Pertamina untuk meningkatkan kualitas produk dan manajemen UMKM. 

    Mengusung empat kurikulum yaitu Go Modern yang bertujuan agar UMK mengadopsi praktik bisnis modern, Go Digital untuk mengenalkan dan mengintegrasikan teknologi digital dalam operasional bisnis, Go Online untuk membantu UMK memanfaatkan platform online dalam pemasaran dan penjualan, serta Go Global untuk mempersiapkan UMK memasuki pasar internasional.
     

    Apa manfaat UMK Academy?
    Berikut beberapa manfaat mengikuti UMK Academy:

    1. UMK dapat pelatihan dan pendampingan bisnis oleh mentor profesional

    Belajar dari pengalaman sendiri memang bagus, tapi belajar dari mentor profesional jauh lebih cepat dan efektif. Di 
     
    UMK Academy, kamu akan mendapatkan pelatihan langsung dari para ahli untuk meningkatkan kualitas produk dan manajemen bisnis.
     
    “Pertamina UMK Academy adalah program keren! Saya dapat ilmu, networking, dan kesempatan ikut pameran. Bahkan bisa dapat modal usaha!” kata Founder Haluan Bali.
    Defria Kirana.

    2. UMK bisa terdorong melek teknologi

    Bisnis tanpa digital marketing seperti punya toko tapi nggak ada yang tahu. 
     
    UMK Academy punya kelas Go Digital yang mengajarkan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk pemasaran dan penjualan. 
     
    Dengan strategi digital yang tepat, produkmu bisa lebih dikenal luas dan omzet pun naik!

    3. UMK dapat dukungan pemasaran

    Jualan nggak harus di toko fisik. Lewat kelas Go Online, peserta UMK Academy belajar cara memanfaatkan marketplace dan media sosial untuk meningkatkan penjualan. Hasilnya? Banyak peserta yang sukses membawa produknya ke luar negeri!

    4. UMK dapat bantuan sertifikasi usaha untuk meningkatkan daya saing

    Efisiensi adalah kunci sukses bisnis. Dengan pendekatan Go Modern, UMKM diajarkan cara mengoptimalkan biaya produksi, mengembangkan inovasi produk, dan memperkuat branding.
     
    “Dari pelatihan ini, Exobrooch berhasil membuat produk baru yang lebih ramah lingkungan, yakni Eco-friendly scrunchie, sustainable hairpin batik, sustainable HP strap, hingga kostum dari limbah rumah tangga,” ucap Founder Exobrooch, Ika Bunga Maharani.

    5. UMK punya kesempatan memperluas jaringan bisnis dan kolaborasi

    Mau produkmu mendunia? Kelas Go Global di UMK Academy memberikan strategi ekspor yang efektif, membantumu memahami regulasi perdagangan internasional, hingga memperluas jaringan bisnis. Buktinya, banyak peserta yang berhasil menembus pasar luar negeri setelah ikut program ini.

    6. Kesempatan dapat bantuan modal dan alat produksi

    Tak hanya ilmu dan networking, UMK Academy juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan hibah alat produksi serta bantuan modal usaha. 
     
    Dengan begitu, bisnis bisa berkembang lebih cepat tanpa harus pusing mencari tambahan modal sendiri.
     
    “Para peserta juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan hibah alat produksi untuk mendukung pengembangan usaha,” kata Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto.
     

    UMK Academy jembatan bagi UMKM 
    Sejak diluncurkan tahun 2020, UMK Academy telah membantu ribuan UMKM berkembang pesat. Tahun 2024 saja, lebih dari 8.000 UMKM mendaftar, dan 1.686 peserta lolos untuk mengikuti program ini. 
     
    Bahkan, UMK Academy 2025 akan semakin inovatif dengan menambahkan aspek Go Green, mendukung UMKM untuk lebih ramah lingkungan!
     
    “Dari tahun ke tahun antusiasme pelaku UMKM terhadap program rutin Pertamina ini terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa gelaran ini membawa banyak manfaat buat UMKM di Indonesia. Ini juga menunjukkan potensi yang luar biasa bahwa UMKM Indonesia punya semangat untuk semakin maju dan berdaya saing. Kami berharap, UMK Academy 2025 dapat mencetak UMKM-UMKM yang lebih sukses dari program sebelumnya,” jelas VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.
     
    Kalau kamu punya UMKM dan ingin naik kelas, UMK Academy bisa jadi jalan pintas menuju sukses. 
     
    Siap jadi bagian dari UMKM yang berdaya saing global? Jangan sampai kelewatan UMK Academy tahun depan!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Indonesia Dikenakan Tarif Dagang 32 Persen, Bagaimana Langkah Pemerintah RI? – Page 3

    Indonesia Dikenakan Tarif Dagang 32 Persen, Bagaimana Langkah Pemerintah RI? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia dikenakan tarif dagang sebesar 32 persen. Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Trump juga mengenakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal yang besar sedikitnya 60 mitra dagang. Hal ini dilakukan kepada negara yang kenakan bea masuk sangat tinggi pada produk-produk AS. Lantas bagaimana respon Pemerintah Indonesia terkait hal tersebut?

    Berdasarkan informasi yang diterima Liputan6.com, Pemerintah akan melaksanakan konferensi pers mengenai respons terhadap Kebijakan Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Terhadap Negara Mitra, yang akan diadakan secara daring atau virtual pada pukul 10.45 WIB. Selain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, konferensi pers tersebut akan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Industri Faisol Reza.

    Beberapa saat kemudian, disampaikan acara konferensi pers Respon Terhadap Kebijakan Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Terhadap Negara Mitra dibatalkan. Alasannya dibatalkan, karena mengenai Kebijakan Tarif AS tersebut diatas sangat teknis dengan beragam komoditas, sehingga masih memerlukan pembahasan secara komprehensif di tataran masing-masing K/L.

    “Menimbang hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa press conference tersebut ‘ditunda’ hingga pemberitahuan selanjutnya. Demikian disampaikan, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kami ucapkan mohon maaf,” tulis keterangan Humas Kementerian Bidang Perekonomian.

    Mitra AS pun Kena Penerapan Tarif

    Pengecualian berlaku untuk pajak barang dan jasa (GST) Singapura yang berlaku untuk barang impor dan domestik sebesar 9 persen. Selain itu, barang-barang tertentu seperti alkohol dan tembakau dikenakan pajak cukai. Vice President of the Asia Society Policy Insitute and Former Acting Deputy US Trade Representative, Wendy Cutler menuturkan, Asia tampaknya menjadi pihak yang dirugikan.

    “Bahkan mitra FTA AS di kawasan tersebut juga menerima tarif baru dengan tarif Korea Selatan sebesar 25 persen yang sangat tinggi mengingat lebih dari 99 persen ekspor AS ke Korea Selatan masuk bebas bea,” ujar dia mengacu pada perjanjian perdagangan bebas AS-Korea yang mulai berlaku pada 2012.

    “Mitra dagang kami tidak akan melihat tarif ini sebagai “baik” atau dapat dibenarkan dan banyak yang akan mendapatkan tekanan domestik untuk menanggapi dengan tindakan mereka sendiri,” ia menambahkan.

     

  • DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Tarif Impor Trump

    DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diminta untuk segera merespons kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan tarif impor timbal balik (reciprocal tariffs) terhadap Indonesia sebesar 32 persen.

    Menurut anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto, jika tidak segera diantisipasi, kebijakan ini bisa berdampak negatif terhadap industri dalam negeri.

    “Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk melindungi industri nasional yang selama ini bergantung pada ekspor. Amerika Serikat merupakan salah satu tujuan utama ekspor, selain China dan Jepang. Jika tarif ini dibiarkan, beban ekspor akan semakin berat,” ujar Firnando dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/4/2025).

    Salah satu sektor yang berisiko terdampak adalah industri garmen. Banyak perusahaan di sektor ini mengalami kesulitan keuangan, bahkan terancam gulung tikar akibat kesulitan membayar pesangon. Kebijakan perdagangan baru yang diterapkan Amerika Serikat terhadap negara mitra dagangnya berpotensi semakin menghambat ekspor garmen dan memperburuk kondisi industri tersebut.

    “Dampaknya akan sangat besar. Saya pernah menyampaikan kepada menteri perdagangan tarif masuk ke Amerika seharusnya tidak terlalu tinggi, mengingat industri garmen kita memiliki volume ekspor yang cukup besar ke sana,” lanjut Firnando.

    Firnando juga menyoroti tren penurunan ekspor Indonesia, yang dari 2023 ke 2024 mengalami penurunan sekitar 8%. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya upaya serius untuk meningkatkan angka ekspor ke arah positif.

    “Jika pemerintah tidak berhasil menegosiasikan tarif impor timbal balik dengan Amerika Serikat, maka langkah alternatifnya adalah mempertimbangkan relokasi industri ke negara lain yang lebih stabil dan tidak terdampak kebijakan tersebut,” jelasnya.

    Firnando berharap ekspor ke Amerika Serikat dapat terus berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Ia menekankan kenaikan tarif impor sekecil apa pun akan berdampak pada produksi industri nasional. Mengingat Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi terbesar ketiga di dunia serta memiliki daya beli tinggi, maka pasar ini sangat penting untuk dijaga.

    “Indonesia harus bisa menjaga hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat agar ekspor tetap stabil, bahkan meningkat. Kenaikan volume ekspor sekecil apa pun, misalnya 1-2%, akan sangat berarti bagi para pelaku usaha,” tutup Firnando terkait kebijakan tarif impor Trump.

  • Kenapa Indonesia Kena Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump, Investasi China Jadi ‘Biang Kerok’?

    Kenapa Indonesia Kena Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump, Investasi China Jadi ‘Biang Kerok’?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan kebijakan baru terkait tarif impor yang memengaruhi puluhan negara di dunia, termasuk Indonesia, pada Rabu 2 April 2025. Dalam kebijakan ini, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen, menjadikannya salah satu negara dengan beban tarif tertinggi dari kebijakan perdagangan terbaru AS.

    Menurut Gedung Putih, kebijakan tarif ini merupakan bagian dari strategi “Make America Wealthy Again” yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi domestik AS dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi pekerja Amerika.

    “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan. Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” ucap Donald Trump dalam pidatonya di Rose Garden Gedung Putih.

    Mengapa Indonesia Kena Tarif 32 Persen?

    Beberapa faktor utama yang menyebabkan Indonesia masuk dalam daftar negara dengan tarif tinggi antara lain:

    Investasi China di Indonesia

    Menurut Donald Trump, Indonesia telah menerima investasi besar dari China, yang dianggap semakin mengintegrasikan Indonesia ke dalam rantai pasokan China. Ini membuat Indonesia dianggap sebagai bagian dari “ekspansi ekonomi China” yang oleh Trump dipandang merugikan AS.

    Defisit Perdagangan AS-Indonesia

    AS mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia, yang berarti AS mengimpor lebih banyak dari Indonesia dibandingkan yang diekspornya ke negara tersebut. Trump menggunakan data ini sebagai dasar untuk menerapkan tarif timbal balik.

    Kebijakan Proteksionisme Trump

    Sejak kembali ke Gedung Putih, Trump telah menerapkan berbagai kebijakan proteksionisme, termasuk tarif impor pada berbagai sektor, seperti otomotif, baja, dan aluminium. Indonesia terkena dampaknya karena menjadi salah satu pemasok utama bahan-bahan tersebut ke AS.

    Daftar Negara yang Terkena Tarif AS

    Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami kenaikan tarif. Berikut adalah beberapa negara lain yang juga terdampak:

    Kamboja: 49% Vietnam: 46% Sri Lanka: 44% Bangladesh: 37% Thailand: 36% Tiongkok: 34% (ditambah 20% tarif sebelumnya, total 54%) Taiwan: 32% Indonesia: 32% Swiss: 31% Afrika Selatan: 30% Pakistan: 29% India: 26% Korea Selatan: 25% Jepang: 24% Malaysia: 24% UE: 20% Filipina: 17% Singapura: 10% Turki: 10% Brasil: 10% Australia: 10% Dampak Tarif bagi Indonesia

    Penerapan tarif sebesar 32 persen oleh AS akan memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor-sektor berikut:

    Industri Manufaktur dan Ekspor

    Kenaikan tarif membuat produk Indonesia lebih mahal di pasar AS, yang dapat mengurangi daya saingnya. Sektor manufaktur yang bergantung pada ekspor ke AS, seperti tekstil, elektronik, dan otomotif, akan terdampak langsung.

    Potensi PHK dan Penurunan Investasi

    Dengan menurunnya permintaan dari AS, banyak perusahaan bisa mengurangi produksi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di beberapa industri.

    Gangguan Rantai Pasok Global

    Indonesia yang semakin terintegrasi dalam rantai pasokan China dapat menghadapi tekanan lebih besar karena AS juga menargetkan China dengan tarif 34 persen. Hal ini bisa memengaruhi aliran bahan baku dan produk setengah jadi ke Indonesia.

    Kenaikan tarif impor AS terhadap Indonesia hingga 32 persen adalah bagian dari kebijakan proteksionisme Donald Trump untuk memperkuat ekonomi domestik AS. Faktor utama yang menyebabkan Indonesia terkena tarif ini adalah investasi China di Indonesia serta defisit perdagangan AS dengan Indonesia.

    Dampak dari kebijakan ini bisa sangat signifikan bagi industri manufaktur, tenaga kerja, dan rantai pasokan global Indonesia. Oleh karena itu, strategi diversifikasi pasar, negosiasi perdagangan, dan peningkatan industri dalam negeri menjadi langkah penting yang harus segera diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif AS ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen untuk Indonesia, Ini Usul Apindo – Page 3

    Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen untuk Indonesia, Ini Usul Apindo – Page 3

     

    4. Pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya serta melakukan deregulasi, guna meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar ekspor. Kenaikan tarif AS ini tentu akan berdampak pada struktur biaya produksi dan daya saing industri dalam negeri.

    “Terutama kebijakan ini akan berdampak langsung pada daya saing produk ekspor nasional, terutama sektor-sektor yang selama ini bergantung pada pasar AS, seperti tekstil, alas kaki, furniture, elektronik, batubara, olahan nikel, dan produk agribisnis. Reformasi kebijakan yang adaptif dan berpihak pada industri perlu terus diperkuat agar produk Indonesia tetap kompetitif secara global,” ujar dia.

    Shinta menuturkan, dunia usaha berharap agar kolaborasi dengan pemerintah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas iklim usaha nasional di tengah dinamika global.

    “Ketahanan ekonomi hanya dapat terjaga jika respons terhadap tantangan eksternal dibangun secara kolektif, terukur, dan berbasis dialog erat antara pemerintah dan pelaku usaha,” ujar dia.

    Ia mengatakan, pihaknya juga menyediakan dukungan kepada anggota untuk mampu susun strategi menanggapi kebijakan dagang AS.

    “Sebagai representasi dunia usaha, dan seperti yang konsisten kami berikan kepada anggota kami, APINDO menyediakan platform untuk diskusi dan sharing best practices, dukungan advokasi, serta pendampingan agar pelaku usaha mampu menyusun strategi respons yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan terhadap kebijakan ini,” ia menambahkan.

  • Donald Trump Terapkan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia, Akankah Surplus Dagang RI Terjaga? – Page 3

    Donald Trump Terapkan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia, Akankah Surplus Dagang RI Terjaga? – Page 3

    Sebelumnya, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai bahwa kebijakan kenaikan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Donald Trump akan memberikan dampak signifikan bagi ekonomi Indonesia.

    “Dampak kenaikan tarif resiprokal yang diumumkan Trump akan berdampak signifikan ke ekonomi Indonesia,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Kamis (3/4/2025).

    Meskipun ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya berkontribusi sekitar 10,5% dari total ekspor non-migas, dampak lanjutan (spillover effect) terhadap ekspor negara lain cukup besar, yang dapat memicu resesi ekonomi di Indonesia pada kuartal IV-2025.

    “Bukan sekedar ekspor Indonesia ke AS cuma 10,5% dari total ekspor non-migas, tapi spillover effect nya ke ekspor negara lain juga besar. Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV 2025,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bhima mengatakan, salah satu sektor yang paling terancam akibat tarif resiprokal sebesar 32% adalah industri otomotif dan elektronik.

    Pada tahun 2023, total ekspor produk otomotif Indonesia ke AS mencapai USD280,4 juta atau setara Rp4,64 triliun (kurs Rp16.600/USD). Selama periode 2019-2023, rata-rata pertumbuhan ekspor otomotif ke AS mencapai 11% per tahun. Namun, dengan lonjakan tarif yang signifikan, pertumbuhan ini bisa berubah menjadi negatif.

    “Dengan tarif resiprokal 32% sektor otomotif dan elektronik Indonesia diujung tanduk. Total ekspor produk otomotif Indonesia tahun 2023 ke AS USD280,4 juta setara Rp4,64 triliun (Kurs 16.600). Rata-rata 2019-2023 pertumbuhan ekspor produk otomotif ke AS 11%,” ujarnya.

  • Tanggapi Kebijakan Trump, Sekjen HIPMI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Dagang Baru untuk Indonesia

    Donald Trump Menilai Indonesia Hambat Perdagangan Amerika Serikat, Pakar Ekonomi Bilang Begini

    PIKIRAN RAKYAT – Donald Trump memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang menghambat kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Selain Indonesia, ada 57 negara di dalam daftar tersebut.

    Indonesia dianggap menerapkan kebijakan yang menghambat perdagangan AS. Beberapa diantaranya yaitu tarif, nontarif, dan kebijakan investasi.

    Karena situasi tersebut, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan perdagangan dengan negara adidaya tersebut.

    Beberapa hal yang perlu dievaluasi, jelasnya, yaitu kebijakan proteksionis, transparansi investasi dan perizinan asing, dan memenuhi standar internasional. Ia pun menyebut bahwa evaluasi ini penting untuk menjaga hubungan baik kedua negara.

    Joshua memaparkan bahwa Amerika Serikat menyoroti besarnya tarif impor yang terus naik setiap tahun. Kebijakan ini dianggap terlalu proteksionis. Selain itu, perihal perizinan asing pun perlu dievaluasi.

    Aturan sertifikat halal pun perlu menjadi perhatian. Joshua menjelaskan bahwa AS menilai kebijakan ini diterapkan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengsn WTO.

    Perizinan impor pun perlu juga menjadi perhatian. Sebabnya, dianggap sulit dan tumpang tindih. Aturan kepemilikan saham dalam sektor jasa keuangan perlu juga dievaluasi.

    Bila keseluruhan evaluasi ini tak dilaksanakan. jelasnya, berisiko berdampak buruk kepada hubungan perdagangan kedua negara. Terlebih bila semakin bertambah.

    Joshua menjelaskan bahwa hambatan ini bisa saja menyebabkan Donald Trump mengambil kebijakan balasan. Karenanya. mempersulit ekspor berbagai produk Indonesia ke AS.

    Josua pun menuturkan bahwa Indonesia dan Amerika bisa berdialog intensif melalui kerangka Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). Kerangka ini sudah tercipta antar dua negara.

    Tujuannya, agar kebijakan perdagangan Indonesia tak menghambat kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Begitu pun juga sebaliknya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Impor Trump Bisa Tekan Nilai Tukar Rupiah ke Level Rp 17.000

    Tarif Impor Trump Bisa Tekan Nilai Tukar Rupiah ke Level Rp 17.000

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan tarif impor yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan membuat nilai tukar rupiah melemah hingga Rp 17.000 per dolar AS. Diketahui, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32% oleh AS.

    “Dampaknya dari tarif impor ini adalah akan terjadi depresiasi rupiah yang saat ini sudah Rp 16.700-an per dolar AS, dalam beberapa hari ke depan tidak mustahil akan melampaui Rp 17.000,” kata guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga merupakan salah satu pendiri Indef, Didin S Damanhuri, Kamis (3/4/2025).

    Dikutip dari data Bloomberg pada Kamis (3/4/2025) pukul 15.36 WIB di pasar spot exchange, rupiah sore ini berada pada level Rp 16.745 per dolar AS atau melemah 33 poin (0,20%). 

    Didin menegaskan, pemerintah Indonesia perlu segera memitigasi dampak jangka pendek, menengah, dan panjang dari kebijakan tarif impor Trump ini. Selain itu, kerja sama ekonomi juga perlu diperkuat antara negara-negara anggota ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan juga BRICS plus.

    Sementara itu, anggota komisi VI DPR, Firnando H Ganinduto menyoroti pentingnya melakukan negosiasi dengan AS dan mitra dagang lainnya, khususnya untuk sektor-sektor yang selama ini bergantung pada ekspor ke AS.

    Menurutnya, dampak dari kebijakan ini sangat besar pada perekonomian. Negara-negara maju kemungkinan akan memberikan balasan, yang dapat memicu perang dagang. 

    “Perlu dilakukan negosiasi tingkat tinggi antarnegara melalui perjanjian dagang untuk menghindari dampak luas terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Firnando terkait antisipasi dampak tarif impor Trump.