Topik: ekspor

Vietnam Desak AS Tunda Tarif Impor, Tempuh Jalur Diplomasi

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Vietnam meminta Amerika Serikat menangguhkan rencana pengenaan tarif sebesar 46% terhadap produk-produk impor asal Vietnam dan membuka ruang untuk negosiasi lebih lanjut.

Melansir Bloomberg, Jumat (4/4/2025), Kementerian Perdagangan Vietnam menyampaikan nota diplomatik segera setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor minimum 10% terhadap seluruh negara pengekspor ke AS, serta tarif tambahan terhadap sekitar 60 negara. Vietnam termasuk yang terkena tarif tertinggi dalam kebijakan baru ini.

Kementerian Perdagangan juga mendorong agar Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nguyen Hong Dien segera melakukan pembicaraan langsung melalui sambungan telepon dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, sebagaimana tercantum dalam pernyataan resmi di laman pemerintah.

Dalam dokumen tersebut, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Luar Negeri Ta Hoang Linh mengatakan masih ada ruang untuk diskusi dan negosiasi. Ia menegaskan bahwa barang-barang Vietnam yang diekspor ke AS bersaing dengan produk dari negara lain, bukan langsung dengan produk domestik AS.

Untuk memperkuat upaya diplomasi, Vietnam juga berencana mengirim delegasi tambahan akhir pekan ini ke Washington, dipimpin Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc.

“Vietnam menyesalkan keputusan pemerintah AS dalam mengenakan tarif balasan terhadap ekspor Vietnam,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Pham Thu Hang.

Perdana Menteri Pham Minh Chinh sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan tarif tersebut tidak sejalan dengan hubungan baik kedua negara, dan telah menginstruksikan pembentukan satuan tugas khusus untuk merespons dengan cepat dinamika terbaru.

Langkah tarif ini berisiko mengganggu ambisi Vietnam untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi minimal 8% tahun ini, apalagi AS merupakan pasar ekspor terbesar bagi negara tersebut. Namun Chinh menegaskan bahwa target pertumbuhan tetap belum diubah.

Laporan terbaru Kantor Perwakilan Dagang AS menyebut bahwa rata-rata tarif impor Vietnam mecapai 9,4%. Kementerian Keuangan Vietnam menambahkan bahwa sebagian besar produk AS yang masuk ke Vietnam dikenai tarif lebih rendah dari 15%, jauh di bawah kalkulasi 46% yang diumumkan.

Direktur Eksekutif Kamar Dagang Amerika Adam Sitkoff meyakini dialog dan negosiasi antara AS dan Vietnam akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan.

“Kalau negara-negara bisa menemukan cara untuk mencapai kesepakatan dengan Presiden Trump, maka kebijakan bisa saja berubah,” tutupnya.

04/04/2025 09:40
11 Hal yang Bakal Terdampak Kebijakan Tarif Donald Trump di Indonesia, Ada Harga Emas?

PIKIRAN RAKYAT – Dampak potensial yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan memengaruhi seantero dunia, tak terkecuali Indonesia. Apa saja dampaknya dan apa yang harus dilakukan sebagai reaksi bangsa yang tepat?

Anggota Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan dalam hal ini mendorong pemerintah RI untuk segera menyiapkan langkah-langkah yang praktis.

“Kami mengimbau pemerintah untuk cepat mengantisipasi dampak dari perang tarif ini dan mencari solusi-solusi yang tepat untuk menghadapinya,” ujar Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 3 April 2025.

Dalam pengumuman resmi Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025, Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.

Marwan menjelaskan, kebijakan tarif ini berpotensi memengaruhi dinamika perdagangan internasional dan memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Tanah Air.

Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya, mengingat kebijakan Trump ini dapat berdampak pada nilai tukar rupiah, harga emas, dan neraca perdagangan Indonesia dengan AS.

Meski dampak langsung terhadap Indonesia kemungkinan tidak sebesar negara lain, menurut Marwan, tetap ada potensi dampak tidak langsung yang juga perlu diwaspadai.

“Jika ekspor dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti China dan Jepang ke AS menurun akibat kebijakan ini, maka permintaan mereka terhadap produk Indonesia juga dapat ikut menurun. Hal ini berisiko menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global,” tutur Marwan.

Ia lantas menyarankan, pemerintah mengadopsi langkah-langkah strategis guna memitigasi dampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik AS.

Salah satunya, mendiversifikasi pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada AS dengan memperluas hubungan dagang dengan negara-negara lain.

Simak, berikut adalah hal-hal yang akan terdampak di Indonesia setelah kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump:

1. Produk Ekspor Indonesia

Produk seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak nabati, alas kaki, dan produk perikanan akan terdampak. Peningkatan tarif impor di pasar AS dapat mengurangi daya saing produk Indonesia, karena harga barang akan menjadi lebih mahal.

2. Industri Pengolahan

Banyak industri pengolahan di Indonesia bergantung pada ekspor produk-produk tersebut.

Penurunan daya saing produk ekspor dapat memengaruhi sektor industri yang menyerap sekitar 13,28 persen tenaga kerja Indonesia pada 2023, yang berpotensi berdampak pada jutaan pekerja.

3. Nilai Tukar Rupiah

Kebijakan tarif ini dapat memengaruhi nilai tukar rupiah, yang berisiko mengalami volatilitas akibat ketegangan dalam perdagangan internasional.

4. Harga Emas

Kenaikan tarif impor berpotensi memengaruhi harga emas, meskipun ini lebih dipengaruhi oleh dinamika pasar global.

5. Neraca Perdagangan dengan AS

Indonesia sudah mengalami defisit neraca perdagangan dengan AS pada 2023 dan 2024. Penerapan tarif dapat memperburuk defisit perdagangan dengan AS, meskipun masih lebih kecil dibandingkan dengan defisit yang dialami negara-negara lain seperti China, Jepang, dan Vietnam.

6. Permintaan Produk Indonesia oleh Negara Mitra Dagang

Negara-negara seperti China dan Jepang, yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, berisiko menurunkan ekspor mereka ke AS.

Penurunan ekspor negara mitra ini ke AS dapat menyebabkan mereka mengurangi permintaan terhadap produk Indonesia, yang dapat menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global.

7. Sektor Industri yang Bergantung pada Rantai Pasok Global

Kebijakan tarif dapat mengganggu sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global, sehingga memperlambat pertumbuhan sektor-sektor ini.

8. Kebijakan Fiskal dan Moneter

Untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih adaptif diperlukan. Kebijakan ini dapat mencakup upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengurangi gejolak pasar.

9. Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Negara Lain

Indonesia disarankan untuk mendiversifikasi pasar ekspor dengan memperluas hubungan dagang melalui perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara potensial.

10. Kebijakan Insentif Pajak dan Subsidi

Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau subsidi kepada industri yang terdampak untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

11. Negosiasi dengan AS

Pemerintah Indonesia bisa bernegosiasi dengan AS untuk memperoleh pengecualian tarif bagi beberapa produk ekspor utama atau memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) untuk mempertahankan akses istimewa ke pasar AS.

Melalui langkah-langkah mitigasi seperti diversifikasi pasar, kebijakan moneter yang adaptif, dan diplomasi perdagangan yang proaktif, menurut Marwan, Indonesia diharapkan bisa mengelola dampak negatif dari kebijakan tarif AS ini. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

04/04/2025 09:15
Rupiah Melemah terhadap Dolar AS seperti Krisis 1998? Ini Kata Pengamat – Page 3

Menurut dia, terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah dan Bank Indonesia cenderung membiarkan pelemahan rupiah terjadi secara perlahan, yakni pertama, untuk meningkatkan daya saing ekspor.

Pelemahan rupiah membuat produk ekspor Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Dengan nilai tukar yang lebih rendah, harga barang ekspor dalam mata uang asing menjadi lebih murah, sehingga lebih diminati oleh pasar luar negeri.

Selain itu, keuntungan dari ekspor juga meningkat, yang pada akhirnya dapat mendongkrak penerimaan pajak negara dari sektor ekspor.

“Yang pertama untuk membantu ekspor kita biar tetap mendapatkan keuntungan yang besar, dapat pajak yang besar juga dari ekspor,” ujarnya.

Kedua, yakni menarik Investasi Asing. Dengan nilai tukar rupiah yang lebih lemah, biaya investasi di Indonesia menjadi lebih murah bagi investor asing. Harga saham, suku bunga, serta biaya tenaga kerja dalam denominasi dolar menjadi lebih menarik, mendorong arus masuk investasi langsung ke Indonesia.

“Semakin lemah mata uang kita, semakin murah, maka investasi di Indonesia semakin murah. Harga saham semakin murah, harga suku bunga semakin murah, harga susunan hutang semakin murah gitu,” tutur dia.

Ketiga, menyesuaikan dengan Kebijakan Global. Lantaran banyak negara di dunia, terutama negara berkembang, mengalami pelemahan mata uang akibat kebijakan moneter ketat dari Amerika Serikat. Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi di Amerika, sehingga banyak investor menarik dananya dari negara berkembang dan kembali ke aset berbasis dolar yang dianggap lebih aman.

04/04/2025 09:05
Soal Kebijakan Impor Trump, Indonesia Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk Nasional – Page 3

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif dagang yang lebih luas pada Rabu, 2 April 2025. Hal ini sebagai upaya untuk mengganti perdagangan bebas dengan perdagagan yang adil.

Mengutip Strait Times, Kamis (3/4/2025), dalam kebijakan ekonomi Donald Trump yang paling ambisius membuat AS kembali jaya. Ia mengumumkan tarif 10 persen untuk semua barang yang masuk ke AS dari mana saja di dunia termasuk Singapura.

Trump juga mengenakan tarif timbal balik atau resiprokal yang besar sedikitnya 60 mitra dagang. Hal ini dilakukan kepada negara yang kenakan bea masuk sangat tinggi pada produk-produk AS.

Beban terberat jatuh pada ekonomi Asia dengan tarif tertinggi sebesar 49 persen dikenakan kepada Kamboja. Sementara Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

Padahal, Amerika Serikat sering kali menjadi salah satu negara penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia pada Februari 2025 mengalami surplus perdagangan barang dengan beberapa negara dan tiga terbesar diantaranya adalah dengan Amerika Serikat (AS) yang mencapai surplus USD 1,57 miliar, dengan India mengalami surplus sebesar USD 1,27 miliar, dan dengan Filipina USD 0,75 miliar.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, komoditas penyumbang surplus terbesar pada Februari 2025 dengan Amerika Serikat yang didorong oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, komoditas pakaian dan aksesorisnya yang berupa rajutan, serta alas kaki.

Sama halnya pada Januari 2025, Indonesia mengalami surplus perdagangan barang dengan Amerika Serikat dengan nilai yang mencapai USD1,58 miliar.

Amalia menyampaikan, dengan Amerika Serikat surplus perdagangan pada Januari 2025 didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesorisnya (rajutan), dan alas kaki.

Sementara, untuk dilihat perkembangan nilai ekspor nonmigas Indonesia dengan Amerika Serikat pada periode Januari hingga Februari 2025 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Untuk periode Januari-Februari 2025, nilai ekspor nonmigas Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai USD4,68 miliar, sedangkan pada periode yang sama tahun 2024 mencapai USD4,09 miliar.

04/04/2025 09:04
4 Saran Pengusaha ke Prabowo buat Hadapi Perang Dagang Trump

Jakarta –

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani merespons kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurutnya sejak wacana kebijakan tarif itu beredar, dunia usaha terus memantau dinamika kebijakan perdagangan AS.

Shinta menyebut penting untuk dipahami bahwa penerapan tarif tinggi oleh AS merupakan tantangan global yang tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga bagi seluruh negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS. Trump sendiri mengenakan tarif impor 32% terhadap Indonesia.

“Kebijakan ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas, karena berpotensi membawa dampak signifikan terhadap stabilitas arus perdagangan internasional,” ujar Shinta saat dihubungi detikcom, Kamis (3/4/2025).

Menyikapi kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) dari Pemerintah AS, Shinta memandang isu ini perlu ditangani secara terkoordinasi dan kolektif antara semua pemangku kepentingan, baik itu Pemerintah Indonesia maupun pelaku usaha.

“Saat ini, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, baik di dalam negeri maupun melalui perwakilan di AS, serta menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan, mitra usaha, hingga perwakilan pemerintah AS untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi eksportir Indonesia yang terdampak,” tutur Shinta.

Ada 4 kebijakan yang diusulkan APINDO kepada Pemerintah:1. Mendorong Kesepakatan Bilateral dengan AS

Hal ini untuk memastikan Indonesia mendapatkan akses pasar terbaik atau paling kompetitif dan saling menguntungkan (win-win). Secara khusus, APINDO meyakini bahwa penciptaan integrasi rantai pasok antara industri Indonesia dan industri di AS perlu dilakukan.

“Sehingga ekspor Indonesia akan dipandang sebagai upaya memperkuat daya saing industri AS, bukan sebagai ancaman. Inisiatif ini tengah kami dorong bersama pemerintah Indonesia, dan kami berharap dapat disambut dengan baik oleh Pemerintah AS,” tuturnya.

Selain itu Shinta mendorong pendekatan tematik seperti kerja sama di sektor energi, critical minerals, dan farmasi, tanpa harus langsung masuk ke negosiasi FTA yang kompleks.

2. Mengevaluasi Penerapan Prinsip Resiprokal Menyeluruh

Upaya itu termasuk dengan memperhatikan tarif dan hambatan non-tarif atas produk impor dari AS ke Indonesia. Shinta menyebut hal itu guna menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan dagang kedua negara.

3. Menstimulasi Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor Indonesia

Diversifikasi pasar bertujuan agar kinerja ekspor nasional dapat lebih optimal dan stabil meskipun menghadapi hambatan di pasar tertentu, seperti kebijakan AS yang restriktif ini. Negara-negara di ASEAN, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika memiliki potensi besar sebagai pasar pengganti AS.

“Kami juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan secara maksimal perjanjian dagang yang telah ada (FTA/CEPA), serta mempercepat penyelesaian perjanjian yang masih dalam proses negosiasi, seperti Indonesia-EU CEPA (IEU-CEPA),” sebut Shinta.

4. Dukungan Revitalisasi Industri Padat Karya

Shinta menyatakan, pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya serta melakukan deregulasi, guna meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar ekspor. Kenaikan tarif AS ini tentu akan berdampak pada struktur biaya produksi dan daya saing industri dalam negeri.

“Terutama kebijakan ini akan berdampak langsung pada daya saing produk ekspor nasional, terutama sektor-sektor yang selama ini bergantung pada pasar AS, seperti tekstil, alas kaki, furniture, elektronik, batubara, olahan nikel, dan produk agribisnis,” imbuhnya.

Reformasi kebijakan yang adaptif dan berpihak pada industri perlu terus diperkuat agar produk Indonesia tetap kompetitif secara global. Dunia usaha berharap agar kolaborasi dengan pemerintah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas iklim usaha nasional di tengah dinamika global.

Ketahanan ekonomi hanya dapat terjaga jika respons terhadap tantangan eksternal dibangun secara kolektif, terukur, dan berbasis dialog erat antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Sebagai representasi dunia usaha, dan seperti yang konsisten kami berikan kepada anggota kami, APINDO menyediakan platform untuk diskusi dan sharing best practices, dukungan advokasi, serta pendampingan agar pelaku usaha mampu menyusun strategi respons yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan terhadap kebijakan ini,” tutupnya.

(ily/rrd)

04/04/2025 08:28
Indonesia Hubungi Malaysia Tentukan Sikap ASEAN Soal Tarif Trump, Akankah Asia Tenggara Melawan?

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia bergerak cepat menyikapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang dirilis pada Kamis 3 April 2025, Indonesia menyatakan telah menghubungi Malaysia selaku Ketua ASEAN tahun ini, untuk menyusun sikap bersama dalam merespons dampak kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara Asia Tenggara.

“Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” ujar Kemlu dalam pernyataan tertulis.

Tarif Trump Hantam Asia Tenggara

Pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang dijuluki sebagai “Hari Pembebasan.” Kebijakan ini mengenakan tarif dasar sebesar 10 persen pada seluruh negara mitra dagang, dan tarif tambahan terhadap negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar dengan AS.

Indonesia dikenakan tarif tambahan sebesar 32 persen dari basis 10 persen, efektif mulai 9 April 2025. Negara ASEAN lain juga terkena dampak besar: Kamboja (49%), Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (44%), Thailand (36%), Brunei dan Malaysia (24%), Filipina (17%), Singapura dan Timor-Leste (10%).

Gedung Putih menyatakan bahwa tarif ini merupakan bagian dari upaya Presiden Trump untuk “membalikkan kerusakan ekonomi yang ditinggalkan oleh Presiden Biden.”

“Tarif ini adalah inti dari rencana Presiden Trump untuk menempatkan Amerika di jalur menuju zaman keemasan baru,” ucapnya.

Akan tetapi, sejumlah pengamat mempertanyakan validitas data yang digunakan pemerintah AS.

“Sinyal penipuan penghitungan tarif ini hampir lebih buruk daripada tarif itu sendiri,” ujar Mike Bird dari The Economist di media sosial X.

Dampak bagi Ekonomi Indonesia

Menurut Kemlu, pengenaan tarif ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke pasar AS, terutama pada sektor elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kelapa sawit, karet, furnitur, udang dan produk perikanan laut.

“Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” tutur Kemlu.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk segera melakukan langkah-langkah strategis dan perbaikan struktural, termasuk kebijakan deregulasi guna meningkatkan daya saing dan menjaga kepercayaan investor.
Langkah-langkah tersebut mencakup:

Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan yield Surat Berharga Negara (SBN). Menjamin ketersediaan likuiditas valas untuk pelaku usaha. Melanjutkan negosiasi langsung dengan AS melalui delegasi tingkat tinggi ke Washington DC. Merespons laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari USTR. Diplomasi Ekonomi ASEAN

Langkah Indonesia yang menghubungi Malaysia menjadi sinyal penting bahwa ASEAN tidak akan tinggal diam. Mengingat semua anggota ASEAN terkena tarif dalam berbagai tingkat, potensi koordinasi regional menjadi sangat krusial.

“Kami mendesak agar ASEAN segera mengadakan pertemuan darurat tingkat menteri ekonomi untuk merespons kebijakan ini secara kolektif dan terkoordinasi,” ujar seorang pejabat senior Kemlu yang tidak ingin disebut namanya.

Beberapa analis menilai bahwa upaya Donald Trump dapat memicu ketegangan regional dan memaksa ASEAN untuk memperkuat kerja sama ekonomi internal serta menggandeng mitra alternatif seperti Tiongkok dan Uni Eropa.

“Tarif sewenang-wenang ini bukan hanya ancaman ekonomi, tetapi juga bisa merusak citra AS sebagai mitra strategis di Asia Tenggara,” kata Evan Feigenbaum, analis kebijakan luar negeri, melalui X.

Dengan meningkatnya tekanan global dan regional, ASEAN dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan stabilitas ekonomi kawasan sambil mengelola hubungan dengan kekuatan besar dunia.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

04/04/2025 08:08
Antisipasi Dampak Negatif Tarif Impor AS, RI Segera Kaji Langkah Strategis

JAKARTA – Presiden AS Donald Trump pada Rabu, 2 April, mengumumkan pengenaan tarif impor ke hampir semua negara yang mengekspor produknya ke AS, termasuk ke negara mitra dagangnya selama ini.

Trump memutuskan Indonesia akan dikenakan “tarif resiprokal” impor sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang dipungut AS kepada semua negara dalam aturan tarif terbaru ini. AS menuding Indonesia memungut tarif atas produknya sebesar 64 persen.

Tarif dasar 10 persen mulai berlaku pada 5 April. Sementara “tarif resiprokal” AS akan berlaku pada 9 April mendatang.

Indonesia mengakui bahwa pengenaan “tarif resiprokal” AS t akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor produk Indonesia ke AS yang selama ini didominasi produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan produk perikanan laut.

Indonesia akan mengambil langkah strategis memitigasi dampak negatif dari pengenaan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk buatan Indonesia dan akan segera mengkaji potensi dampak yang muncul.

“Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pernyataan persnya yang diterima di Jakarta, Kamis, 3 April.

“Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurut pernyataan itu, pemerintah Indonesia sejak awal tahun ini telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan terus bernegosiasi dengan pihak AS.

Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan RI di AS, dan para pelaku usaha nasional juga terus berkoordinasi intensif untuk persiapan menghadapi tarif impor AS ini.

Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait non-tariff barrier.

Hal tersebut adalah demi meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan mempertahankan investasi.

Di tengah gejolak pasar keuangan global yang semakin dinamis menyusul pengumuman tarif resiprokal AS oleh Presiden Donald Trump, Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN).

Indonesia juga akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar bisa terus mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha nasional serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan, demikian menurut pernyataan pers Kemlu RI.

04/04/2025 08:01
Dasco DPR soal Tarif Dagang AS: Kita Harus Melaksanakan Diplomasi Perdagangan dengan Baik – Page 3

Pengecualian berlaku untuk pajak barang dan jasa (GST) Singapura yang berlaku untuk barang impor dan domestik sebesar 9 persen. Selain itu, barang-barang tertentu seperti alkohol dan tembakau dikenakan pajak cukai. Cutler menuturkan,Asia tampaknya menjadi pihak yang dirugikan.

“Bahkan mitra FTA AS di kawasan tersebut juga menerima tarif baru dengan tarif Korea Selatan sebesar 25 persen yang sangat tinggi mengingat lebih dari 99 persen ekspor AS ke Korea Selatan masuk bebas bea,” ujar dia mengacu pada perjanjian perdagangan bebas AS-Korea yang mulai berlaku pada 2012.

“Mitra dagang kami tidak akan melihat tarif ini sebagai “baik” atau dapat dibenarkan dan banyak yang akan mendapatkan tekanan domestik untuk menanggapi dengan tindakan mereka sendiri,” ia menambahkan.

Donald Trump menilai tarif timbal balik akan mempersempit apa yang menurut dia merupakan kesenjangan yang “tidak adil” antara bea yang dikenakan AS pada barang impor dan apa yang dikenakan negara lain pada produk AS.

Kebijakannya menandai perombakan tatanan internasional yang paling luas sejak Perang Dunia II, yang AS bantu terapkan. Mungkin hanya masalah waktu sebelum mitra dagang Amerika membalas dengan tarif mereka sendiri, sebuah pola yang meningkatkan kemungkinan perang dagang global yang menghancurkan.

“Tanggal 2 April 2025, akan selamanya dikenang sebagai hari ketika industri Amerika terlahir kembali, hari ketika takdir Amerika direbut kembali, dan hari ketika kita mulai membuat Amerika kaya kembali,” kata Trump.

“Negara-negara asing akhirnya akan diminta untuk membayar hak istimewa akses ke pasar kita, pasar terbesar di dunia,” Trump menambahkan.

“Karena kami sangat baik, kami akan mengenakan tarif kepada mereka sekitar setengah dari tarif yang mereka tetapkan kepada kami, jadi tarifnya tidak akan sepenuhnya timbal balik,” ujar dia.

04/04/2025 08:00
Dampak Besar Perang Dagang Trump ke Ekonomi RI, Prabowo Harus Turun Tangan!

Jakarta –

Indonesia masuk daftar mitra dagang Amerika Serikat (AS) yang dikenakan tarif balasan oleh Presiden AS Donald Trump. Berdasarkan data dari Gedung Putih, Indonesia terkena tarif sebesar 32%.

Apa dampak yang akan dirasakan Indonesia dengan adanya kebijakan tersebut? Dampak langsung yang akan dirasakan Indonesia, pertama penurunan nilai ekspor dan produksi barang yang berbasis ekspor.

“Misalnya kan produk sepatu (seperti sepatu olahraga), itu ekspornya banyak ke Amerika. Otomatis karena harga meningkat, itu pasti mengalami penurunan permintaan. Jadi produk pabrik-pabrik itu akan mencoba efisiensi,” Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad kepada detikcom, Kamis (3/4/2025).

Selain itu, pasar ekspor Indonesia juga akan berkurang ke China. Hal ini disebabkan China juga terkena tarif cukup besar oleh Trump. Jika ekspor dan ekonomi China saja menurun, otomatis, pasar Indonesia juga akan berkurang di China.

“Karena ekonomi China turun, karena barang mereka katakan tidak bisa masuk (ke AS), otomatis ekonomi China turun, pasar kita ke China juga turun,” terangnya.

Ancaman lainnya, kondisi perekonomian Indonesia diperkirakan akan menurun. Dampaknya diprediksi akan langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025.

“Kalau ekonomi dunia turun, ini ke kita dampaknya besar. Jadi potensi dari sektor eksternal kita, walaupun tidak sebesar domestik, itu pengaruh menjadi ancaman kita, ekonomi kita bisa di bawah 5%,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memandang kebijakan Trump bisa memicu resesi ekonomi bagi Indonesia karena permintaan ekspor yang menurun. Bhima menyebut terutama pada sektor dengan ekspor cukup tinggi yakni produk otomotif.

“Total ekspor produk otomotif Indonesia tahun 2023 ke AS US$ 280,4 juta setara Rp4,64 triliun (kurs Rp 16.600). Rata-rata 2019-2023 pertumbuhan ekspor produk otomotif ke AS 11%,” jelasnya.

Jika ekspor otomotif turun, maka dampaknya akan meluas, pertama pada permintaan yang lesu. Imbasnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri.

Bhima juga menyebut sektor padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan makin terpuruk. Ia mengatakan sebagian besar merek internasional yang ada di Indonesia, punya pasar besar di AS.

“Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order/ pemesanan ke pabrik Indonesia. Sementara didalam negeri, kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif,” terangnya.

Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan mengenakan tarif impor sebesar 10% untuk semua barang yang masuk ke AS, dengan tarif yang lebih tinggi bagi beberapa negara, termasuk mitra dagang terbesar AS, kebijakan ini berlaku mulai 5 April 2025.

Dikutip dari The New York Times, Kamis (3/4/2025), setidaknya ada 100 mitra dagang yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

Mengacu pada data Gedung Putih yang dikutip oleh The New York Times, Indonesia juga termasuk negara yang terkena dampak dari perang dagang Trump. Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32%.

(ada/hns)

04/04/2025 07:51
Respons 2 Anak Buah Prabowo Redam Efek Negatif Kebijakan Tarif Trump

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi hingga mengirim delegasi ke pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32%.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

Contohnya, tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

“Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS,” kata Susi dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah akan menjawab berbagai permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan Perwakilan Perdagangan AS (US Trade Representative/USTR).

Susi juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis, perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi atau penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan hambatan nontarif atau Non-Tariff Measures (NTMs).

Dia melanjutkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

Dia mencontohkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama. “Mengingat 10 negara Asean seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” jelasnya.

Langkah Strategis

Pemerintah akan mengambil langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif dari pengenaan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk buatan Indonesia dan akan segera mengkaji potensi dampak yang muncul.

“Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dilansir dari Antara.

Pemerintah mengakui bahwa pengenaan “tarif resiprokal” AS tersebut akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor produk Indonesia ke AS yang selama ini didominasi produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan produk perikanan laut.

“Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” sebut pernyataan tersebut.

Menurut pernyataan itu, pemerintah Indonesia sejak awal tahun ini telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan terus bernegosiasi dengan pihak AS.

Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan RI di AS, dan para pelaku usaha nasional juga terus berkoordinasi intensif untuk persiapan menghadapi tarif impor AS ini.

Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait non-tariff barrier.

04/04/2025 07:33