Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Soal Tarif Impor Trump, Banggar DPR: Indonesia Harus Desak WTO

    Soal Tarif Impor Trump, Banggar DPR: Indonesia Harus Desak WTO

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, memberikan sejumlah saran kepada pemerintah dalam merespons kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah mendesak World Trade Organization (WTO) untuk menyehatkan perdagangan global agar lebih adil dan berkelanjutan.

    “Desakan kepada WTO ini penting agar perdagangan global lebih adil dan dapat menopang pertumbuhan ekonomi dunia secara berkelanjutan. Kita tidak ingin kepentingan masyarakat global terabaikan hanya demi kepentingan negara adidaya,” ujar Said kepada wartawan, Jumat (4/4/2025).

    Said menambahkan Indonesia perlu mengingatkan dunia tentang prinsip dasar WTO, yakni perdagangan nondiskriminatif, transparansi, pembangunan kapasitas perdagangan internasional, serta penyelesaian sengketa dagang yang adil.

    Selain itu, Said menekankan pentingnya langkah antisipatif di dalam negeri untuk mengurangi dampak kebijakan tarif impor Trump. Salah satunya adalah menjaga daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional dan mencari pasar alternatif bagi produk yang terdampak.

    “Jika produk ekspor Indonesia terhambat akibat tarif tinggi, kita harus segera mencari pasar pengganti agar harga tetap kompetitif dan neraca perdagangan tetap surplus,” tegasnya.

    Said juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan kebijakan penempatan 100% devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan efektif dan dipatuhi oleh pelaku usaha. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan devisa nasional.

    “Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan hedging fund untuk melindungi nilai keuangan dari risiko investasi serta memperluas skema bilateral currency swap dengan mitra dagang strategis agar ketergantungan terhadap dolar AS bisa dikurangi,” imbuhnya.

    Said turut menyoroti perlunya kebijakan fiskal kontra siklus (counter cyclical fiscal policy) guna membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.

    “Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham serta pasar keuangan agar lebih inklusif dan tetap menarik bagi investor internasional,” katanya.

    Selain itu, ia menekankan pentingnya komunikasi publik yang akurat dan transparan agar para pelaku usaha mendapatkan informasi yang jelas dan terpercaya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan penerapan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke AS. Selain itu, tarif lebih tinggi akan diberlakukan bagi sejumlah negara mitra dagang. Beberapa negara yang diterapkan tarif impor lebih tinggi dari 10%, antara lain China (34%), Uni Eropa (20%), Indonesia (32%), dan Vietnam (46%, tarif tertinggi).

  • PCO Ungkap 3 Gebrakan Prabowo Hadapi Tarif Baru AS yang Diumumkan Trump

    PCO Ungkap 3 Gebrakan Prabowo Hadapi Tarif Baru AS yang Diumumkan Trump

    Jakarta –

    Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memiliki setidaknya tiga langkah dalam merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno mengatakan Prabowo telah menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik dalam menghadapi tantangan global, termasuk tarif baru AS ini.

    “Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik, pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy dalam keterangan, Jumat (4/4/2025).

    Noudhy menjelaskan ketiga gebrakan ini, yang bersinergi dengan strategi geopolitik yang matang, akan mampu membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi disrupsi ekonomi global.

    Noudhy mengatakan salah satu langkah paling signifikan yang diambil Prabowo adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia. Dia menyinggung langkah pemerintah yang mengajukan bergabung BRICS di masa awal pemerintahan.

    “Pada minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global. Langkah ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral,” kata Noudhy.

    Noudhy menyebut Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global. Selain itu juga aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global, serta beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

    Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya, yang semakin memperkokohkan daya saing Indonesia di pasar internasional.

    Selain itu, Noudhy juga mengungkit langkah Prabowo meluncurkan BPI Danantara yang dirancang untuk mempercepat hilirisasi SDA strategis di Indonesia. BPI Danantara disebut akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Noudhy.

    “Gebrakan ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025,” ujar dia.

    Selain itu, Noudhy menyebut Prabowo juga akan mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah. Menurutnya, program itu juga akan mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Dengan gebrakan-gebrakan strategis ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diharapkan berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan posisi sebagai kekuatan ekonomi yang stabil dan optimistis di kawasan Asia Tenggara dan global.

    (fca/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Banggar DPR Minta Pemerintah RI Adukan Kenaikan Tarif Impor Sepihak AS ke WTO – Halaman all

    Banggar DPR Minta Pemerintah RI Adukan Kenaikan Tarif Impor Sepihak AS ke WTO – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta Pemerintah Indonesia membawa kasus kenaikan tarif impor sepihak sebesar 32 persen oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia ke forum WTO.

    Said menilai, kenaikan tersebut dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama di tengah penurunan daya beli, serta kondisi pasar saham dan  keuangan yang sangat volatile. 

    “Pemerintah perl mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO) untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan,” kata Said dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

    Said berharap, langkah ini dapat memastikan bahwa perdagangan internasional tetap berlandaskan prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi.

    Untuk dalam negeri, dia meminta pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menghadapi ketidakpastian tanpa batas waktu.

    Langkah tersebut antara lain menjaga daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional, mencari pasar alternatif, serta memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri tetap berjalan.

    Selain itu, Said juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan hedging fund guna membantu importir dalam pembayaran impor, memperluas skema bilateral currency swap dengan mitra dagang strategis, serta menyiapkan kebijakan kontra-siklus di sektor fiskal agar perekonomian tetap stabil.

    Dia juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur pasar saham dan keuangan agar lebih inklusif serta menarik bagi investor internasional. 

    Komunikasi publik yang transparan dan akurat juga menjadi poin penting agar pelaku usaha mendapatkan informasi yang dapat diandalkan dalam mengambil keputusan bisnis.

    “Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha,” ucapnya.

  • Strategi China Hadapi Tarif Trump, Terapkan Tarif Balasan?

    Strategi China Hadapi Tarif Trump, Terapkan Tarif Balasan?

    Jakarta, Beritasatu.com – China diperkirakan akan merespons tarif baru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan memperkuat stimulus domestik dan memperluas hubungan dagang.

    Melansir CNBC International, Jumat (4/4/2025), beberapa jam setelah Donald Trump mengumumkan tarif tambahan sebesar 34% terhadap produk China, Kementerian Perdagangan China meminta AS untuk membatalkan kebijakan tersebut dan berjanji akan mengambil langkah balasan, meski tanpa rincian lebih lanjut.

    Kebijakan ini juga berdampak pada Uni Eropa dan beberapa negara besar Asia. Tahun ini, ekspor China ke AS sudah dikenakan tambahan tarif 20%, sehingga total beban tarif mencapai 54%, angka tertinggi selama pemerintahan Trump. Tarif efektif pada tiap produk bisa bervariasi.

    Namun, alih-alih membalas dengan tarif serupa, China masih membuka peluang negosiasi.

    “Saya pikir dalam waktu dekat, respons China tidak akan berupa tarif balasan atau tindakan serupa,” ujar asisten profesor CUHK Business School Bruce Pang.

    Sebaliknya, Pang memperkirakan China akan berfokus pada penguatan ekonominya dengan mendiversifikasi ekspor serta meningkatkan konsumsi dalam negeri setelah adanya tarif Trump.

    Sebagai ekonomi terbesar kedua dunia, China telah meningkatkan stimulus sejak September, dengan memperluas defisit fiskal, menambah subsidi perdagangan dan konsumsi, serta berupaya menstabilkan sektor properti.

    Salah satu langkah signifikan adalah pertemuan Presiden Xi Jinping dengan pemimpin industri teknologi, termasuk pendiri Alibaba, Jack Ma, pada Februari, yang menunjukkan dukungan terhadap sektor swasta.

    Perubahan kebijakan ini mencerminkan upaya Beijing mengantisipasi perlambatan ekspor.

    Kepala Ekonom Macquarie Larry Hu mencatat bahwa lonjakan ekspor 2021 akibat pandemi memungkinkan Beijing menerapkan regulasi ketat sebelumnya.

    “Pandangan saya tetap sama. Beijing akan mengandalkan stimulus domestik untuk mengatasi dampak tarif Trump agar tetap mencapai target pertumbuhan sekitar 5%,” ucapnya.

    Daripada membalas dengan tarif Trump, Hu memperkirakan China akan menggunakan strategi lain, seperti daftar hitam, kontrol ekspor mineral penting, serta penyelidikan terhadap perusahaan asing di Tiongkok. 

    Meski terkena tarif Trump, Beijing kemungkinan akan menjaga yuan tetap kuat terhadap dolar AS dan menolak pemotongan harga guna mengendalikan inflasi di AS.
     

  • Pengusaha Minta Ini ke Pemerintah buat Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Pengusaha Minta Ini ke Pemerintah buat Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ikut bersuara terkait kebijakan tarif impor baru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. HIMPI menilai kebijakan tersebut sebagai ancaman serius bagi stabilitas ekonomi global dan berisiko menekan industri dalam negeri yang bergantung pada ekspor ke AS.

    Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Anggawira mengatakan kebijakan ini dapat memperlemah daya saing Indonesia di pasar global, terutama di sektor manufaktur padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik. Selain itu, potensi arus modal keluar akibat ketidakpastian global dapat mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah dan mengerek volatilitas di pasar keuangan.

    “Kita menghadapi ancaman nyata. Tarif tinggi ini bisa memukul ekspor kita ke AS, memperburuk defisit perdagangan, dan berimbas pada lapangan kerja,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).

    Anggawira mendorong pemerintah dan dunia usaha untuk segera menerapkan kebijakan mitigasi yang konkret. Ia menilai, jka pemerintah dan dunia usaha tidak cepat bertindak, dampaknya bisa lebih besar dari yang diperkirakan.

    “Jika kita lambat bertindak, kita hanya akan menjadi korban dari kebijakan negara lain. Indonesia harus menunjukkan ketangguhan ekonomi dengan kebijakan yang cerdas, cepat, dan berorientasi pada solusi nyata,” kata Anggawira.

    Ia mendorong pemerintah Indonesia memperkuat cadangan devisa dengan optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE), yang tidak hanya mengharuskan eksportir menyimpan dananya di dalam negeri tetapi juga memberi insentif agar mereka mau melakukannya secara sukarela.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan wajib tanpa insentif. Kalau kita ingin eksportir patuh, mereka juga harus melihat manfaat ekonominya,” ujar Anggawira.

    Selain itu, HIPMI menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor dengan mempercepat negosiasi dagang dengan Uni Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Dengan adanya ketidakpastian hubungan dagang dengan AS, mencari alternatif pasar ekspor menjadi langkah krusial agar Indonesia tidak bergantung pada satu negara.

    “Kita tidak bisa terus berharap pada satu pintu perdagangan saja. Dunia berubah, dan kita harus memastikan ekspor kita punya banyak jalur agar tetap bertahan,” tegasnya.

    HIPMI juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah diplomasi perdagangan yang lebih agresif dalam menjaga hubungan dagang dengan AS. Salah satu strategi yang disarankan adalah memperkuat peran sektor swasta dan diaspora Indonesia di AS dalam upaya membuka jalur negosiasi yang lebih fleksibel.

    “Jangan hanya mengandalkan negosiasi formal antarnegara. Perusahaan swasta dan komunitas bisnis Indonesia di AS bisa menjadi jembatan penting dalam meredakan dampak kebijakan ini,” kata Anggawira.

    Selain peran pemerintah, HIPMI menilai dunia usaha juga harus lebih inovatif dalam menghadapi tantangan global ini. Peningkatan efisiensi produksi, adopsi teknologi digital, serta penguatan rantai pasok lokal menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing di tengah ketidakpastian global.

    “Kita tidak boleh hanya bersikap defensif. Ini saatnya dunia usaha mengambil langkah proaktif dengan strategi adaptif agar tetap bisa bersaing,” tutup Anggawira.

    (acd/acd)

  • Jurus RI Biar Nggak Amsyong Gara-gara Kebijakan Tarif Trump

    Jurus RI Biar Nggak Amsyong Gara-gara Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia tengah membahas beberapa potensi kerja sama dengan Amerika Serikat (AS). Potensi kerja sama itu melalui investasi, perdagangan terhadap komoditas-komoditas strategis antar kedua negara, serta rantai pasok mineral kritis.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, telah melaksanakan video conference dengan Anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik Carol Miller, pada Selasa (1/4) lalu. Pertemuan virtual tersebut menyoroti pentingnya posisi Indonesia dalam tatanan kawasan Indo-Pasifik, serta peran strategis Indonesia dalam beberapa forum multilateral, seperti ASEAN, G20, dan APEC.

    Dengan peran strategis tersebut, Indonesia dapat membuka peluang kerja sama dengan AS pada beberapa sektor, seperti investasi dan perdagangan terhadap komoditas-komoditas strategis antar kedua negara.

    “Indonesia sangat mengapresiasi hubungan bilateral yang baik dengan Amerika Serikat, baik dalam kerja sama ekonomi maupun bentuk lainnya. Untuk mendukung ketahanan pangan domestik, kami berharap bahwa kerja sama perdagangan pada komoditas pangan esensial seperti kacang kedelai dan gandum dapat diteruskan,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

    Selain kerja sama pada perdagangan di sektor pangan strategis, Airlangga menyebut ada potensi kerja sama di bidang ekonomi bersih, seperti Carbon Capture and Storage (CCS) serta mineral kritis dapat diteruskan ke depannya.

    “Kerja sama strategis dengan Amerika Serikat pada kedua sektor ini dapat secara signifikan mendorong posisi Indonesia pada sektor ekonomi bersih dan rantai pasok mineral kritis global,” terang Airlangga

    Merespons hal tersebut, Congresswoman Miller menyampaikan bahwa AS akan berfokus pada tiga aspek yang menjadi prioritas hubungan dengan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, yakni kerja sama, stabilitas kawasan, dan keamanan.

    “Good trading partners makes good friends, kami mengapresiasi peran penting Indonesia dalam kawasan Indo-Pasifik dan ASEAN, serta akan terus menjalin hubungan diplomatik secara bilateral yang baik dengan Indonesia,” ujar Congresswoman Miller.

    Untuk diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena tarif impor sebesar 32% oleh AS. Tarif itu merupakan balasan karena Indonesia juga telah mengenakan tarif kepada AS.

    Jika melihat laporan dari situs resmi Gedung Putih, alasan pertama Trump mengenakan tarif balasan ke RI, ada kaitannya dengan tarif yang dikenakan Indonesia terhadap produk etanol asal AS, yakni 30%. Menurut Trump tarif itu lebih besar dari yang diterapkan AS untuk produk serupa ke Indonesia yakni 2,5%.

    Dikutip dari The New York Times, setidaknya ada 100 mitra dagang yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Pengenaan tarif impor ini dilakukan kepada negara dengan surplus perdagangan dengan AS tinggi, sehingga membuat Negeri Paman Sam itu defisit. Defisit itu terjadi karena hitungan antara ekspor dan impor, lebih besar barang impor yang masuk ke AS.

    (acd/acd)

  • Strategi Bertahan dalam Gejolak Global

    Strategi Bertahan dalam Gejolak Global

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada Kabinet Merah Putih untuk menghadapi pengenaan tarif impor sebesar 32 persen oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan mulai 9 April 2025.

    Pengenaan tarif ini diumumkan secara resmi oleh Presiden AS Donald Trump sebagai kebijakan resiprokal terhadap negara-negara yang dinilai memiliki hambatan perdagangan yang merugikan AS.

    Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang dirilis pada Kamis 3 April 2025, disebutkan bahwa tarif sebesar 32 persen ini merupakan kelipatan dari tarif dasar 10 persen yang dikenakan AS ke semua negara.

    “Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ujar pernyataan Kemlu RI.

    Produk-produk utama Indonesia yang terdampak antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, udang, dan hasil perikanan lainnya. Pemerintah Indonesia kini tengah menghitung potensi kerugian dan dampak luas dari kebijakan ini terhadap ekonomi nasional.

    Tiga Senjata Strategis Prabowo Hadapi Krisis

    Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo langsung mengarahkan kabinetnya untuk menjalankan tiga strategi utama guna menjaga stabilitas ekonomi nasional:

    Memperluas Mitra Dagang dan Diplomasi Ekonomi

    Dalam minggu pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

    “Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” kata Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno.

    Indonesia juga terus memperkuat perjanjian dagang multilateral seperti RCEP, serta mempercepat negosiasi dengan CP-TPP, Uni Eropa (IEU-CEPA), dan Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU CEPA).

    Percepatan Hilirisasi dan Kemandirian Ekonomi

    Presiden Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia. Melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pemerintah akan mengelola proyek hilirisasi di sektor mineral, energi, pertanian, hingga kelautan.

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Noudhy.

    Memperkuat Konsumsi Domestik dan Ketahanan Rakyat

    Program makan bergizi gratis untuk 82 juta penerima manfaat dan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih menjadi ujung tombak kebijakan Prabowo dalam memperkuat daya beli masyarakat.

    “Upaya ini akan mendongkrak konsumsi rumah tangga yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia,” ucap Noudhy.

    Instruksi Prabowo ke Kabinet

    Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Kabinet untuk segera melakukan deregulasi besar-besaran demi meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi

    “Presiden menginstruksikan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait Non-Tariff Barrier,” kata Kemlu dalam siaran pers.

    “Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas,” tuturnya menambahkan.

    Sebagai bagian dari langkah diplomasi, Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS. Indonesia juga sedang menjajaki kerja sama dan solidaritas regional bersama Malaysia dan negara-negara ASEAN yang turut terdampak.

    Stabilitas Keuangan Jadi Fokus

    Pemerintah dan Bank Indonesia kini berfokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memastikan likuiditas valas tetap tersedia, serta menstabilkan yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah volatilitas global. Kebijakan ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan melindungi dunia usaha nasional.

    “Dengan strategi geopolitik yang matang dan kebijakan ekonomi yang progresif, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global,” ujar Noudhy Valdryno.

    Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi tekanan global, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia di kancah global.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Asosiasi Data Center Indonesia Berhitung Dampak Kebijakan Tarif Trump

    Asosiasi Data Center Indonesia Berhitung Dampak Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) memperkirakan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff dapat berdampak pada sektor data center, meski tidak secara langsung.

    Ketua umum IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan meski tarif Trump dampaknya tidak langsung, tetap ada indikator yang perlu diperhatikan oleh pelaku industri data center.

    Di antaranya adalah kenaikan biaya investasi, ketidakpastian ekonomi global, dan peluang untuk mempercepat kemandirian digital nasional.

    Hendra mengatakan, sebagian besar peralatan utama dalam infrastruktur data center seperti sistem manajemen daya, sistem pendingin, dan server berperforma tinggi umumnya berasal dari mitra teknologi global, termasuk perusahaan-perusahaan di AS. 

    “Jika rantai pasok global terpengaruh oleh kebijakan tarif dan negara-negara menyesuaikan strategi ekspor-impor mereka, maka biaya investasi (capex) untuk pembangunan atau ekspansi data center bisa meningkat,” kata Hendra kepada Bisnis, Jumat (4/4/2025).

    Tidak hanya capex, Hendra menuturkan ketegangan dagang antara AS dan negara-negara mitranya menciptakan ketidakpastian dalam ekonomi global. 

    Bagi pelaku industri data center, ini membuat perencanaan jangka panjang menjadi lebih kompleks, terutama dalam menentukan lokasi investasi strategis, mitra teknologi, serta suplai perangkat keras. 

    “Saya juga lihat beberapa pemain besar di Amerika Serikat sudah menghentikan investasinya di negara lain termasuk Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Hendra mengatakan kebijakan ini akan membuat terbatasnya akses ke pasar tertentu akibat tarif tinggi. Dengan begitu, pelaku industri digital termasuk data center akan lebih serius melirik pasar domestik dan regional (Asean) sebagai prioritas pertumbuhan. 

    Di sisi lain, kondisi ini juga dapat katalis positif bagi Indonesia untuk mempercepat penguatan industri TIK dalam negeri, termasuk pengembangan ekosistem manufaktur perangkat keras dan software pendukung industri data center. 

    Ketergantungan pada impor, kata Hendra harus perlahan dikurangi melalui insentif riset, pengembangan SDM, dan kolaborasi publik-swasta. 

    “Ini harus didukung dengan regulasi-regulasi yang mendorong tumbuh kembangnya industri lokal,” ucap Hendra.

    Maka dari itu, IDPRO mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan penyedia teknologi untuk memastikan Indonesia dapat menjaga daya saing dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital nasional.

    “Ketahanan digital baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun SDM menjadi kunci dalam menghadapi era disrupsi geopolitik dan ekonomi yang semakin kompleks,” tutur Hendra.

  • Rieke Diah PDIP: Mendag Harus Segera Respons Perang Dagang Trump – Page 3

    Rieke Diah PDIP: Mendag Harus Segera Respons Perang Dagang Trump – Page 3

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif dagang yang lebih luas pada Rabu, 2 April 2025. Hal ini sebagai upaya untuk mengganti perdagangan bebas dengan perdagagan yang adil.

    Mengutip Strait Times, Kamis (3/4/2025), dalam kebijakan ekonomi Donald Trump yang paling ambisius membuat AS kembali jaya. Ia mengumumkan tarif 10 persen untuk semua barang yang masuk ke AS dari mana saja di dunia termasuk Singapura.

    Trump juga mengenakan tarif timbal balik atau resiprokal yang besar sedikitnya 60 mitra dagang. Hal ini dilakukan kepada negara yang kenakan bea masuk sangat tinggi pada produk-produk AS.

    Beban terberat jatuh pada ekonomi Asia dengan tarif tertinggi sebesar 49 persen dikenakan kepada Kamboja. Sementara Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    Padahal, Amerika Serikat sering kali menjadi salah satu negara penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia pada Februari 2025 mengalami surplus perdagangan barang dengan beberapa negara dan tiga terbesar diantaranya adalah dengan Amerika Serikat (AS) yang mencapai surplus USD 1,57 miliar, dengan India mengalami surplus sebesar USD 1,27 miliar, dan dengan Filipina USD 0,75 miliar.

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, komoditas penyumbang surplus terbesar pada Februari 2025 dengan Amerika Serikat yang didorong oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, komoditas pakaian dan aksesorisnya yang berupa rajutan, serta alas kaki.

    Sama halnya pada Januari 2025, Indonesia mengalami surplus perdagangan barang dengan Amerika Serikat dengan nilai yang mencapai USD1,58 miliar.

    Amalia menyampaikan, dengan Amerika Serikat surplus perdagangan pada Januari 2025 didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesorisnya (rajutan), dan alas kaki.

    Sementara, untuk dilihat perkembangan nilai ekspor nonmigas Indonesia dengan Amerika Serikat pada periode Januari hingga Februari 2025 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Untuk periode Januari-Februari 2025, nilai ekspor nonmigas Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai USD4,68 miliar, sedangkan pada periode yang sama tahun 2024 mencapai USD4,09 miliar.

  • Usai Badai PHK, Tarif Impor Trump Ancam Kelanjutan Industri Tekstil – Page 3

    Usai Badai PHK, Tarif Impor Trump Ancam Kelanjutan Industri Tekstil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ujian terhadap sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) diramal bakal terus berlanjut, usai adanya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah pabrikan tekstil semisal PT Sri Isman Rejeki (sritex).

    Pasalnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif impor baru sebesar 32 persen kepada Indonesia. Lantaran defisit perdagangan AS kian memburuk, dan Indonesia dianggap tidak memberikan timbal balik sepadan terhadap Negeri Paman Sam.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menilai, tarif impor Trump sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia jadi ancaman serius yang tidak boleh diabaikan.

    Sebab, itu langsung menghantam sektor eskpor utama Indonesia. Semisal tekstil dan alas kaki yang menyumbang 27,5 persen dari total ekspor Indonesia ke AS.

    Berkaca kepada angka perdagangan di 2024, ekspor produk tekstil dan alas kaki Indonesia ke Amerika Serikat mencapai sekitar USD 7 miliar, atau setara Rp 117,25 triliun (kurs Rp 17.750 per dolar AS). Dengan adanya tarif impor baru, tekstil dan produk turunannya berpotensi kehilangan pendapatan ekspor luar biasa besar.

    “Seberapa besar sih sebetulnya dampak dari tarif tambahan ini? bisa jadi menurut saya di fase awal itu penurunannya akan bisa lebih daripada 20 persen. Ini yang kita takutkan, karena skenarionya di penurunan 20 persenan dari value yang ada ini, tentunya akan memberikan ancaman bagi sektor TPT,” ujar Andry kepada Liputan6.com, Jumat (4/4/2025).

    Ketergantungan Pasar AS

    Andry mengatakan, kebergantungan sektor TPT terhadap pasar Amerika Serikat cukup besar. Sehingga, tarif Trump bakal sangat berpengaruh terhadap kelanjutan industri tekstil di Indonesia.

    “Dependensi terhadap pasar TPT dan alas kaki, kurang lebih 38,1 persen. Artinya, sebanyak 38,1 persen produk yang diekspor oleh Indonesia larinya ke US. Kalau kita diberikan tarif impor yang cukup besar itu, ya maka menurut saya ini pasti akan ada pengurangan yang cukup dalam,” urainya.

    “Jika penurunan tadi bisa menurun sampai 20 persen, maka 38,1 persen ekspor kita ke US pasti akan berkurang. Dari 38 persen itu bisa menjadi hanya 30 persen saja,” dia menekankan.