Topik: ekspor

  • Banyak Negara Sulit Ekspor ke AS Gegara Trump, RI Harus Waspada Hal Ini

    Banyak Negara Sulit Ekspor ke AS Gegara Trump, RI Harus Waspada Hal Ini

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan pengenaan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut sejumlah negara akan mengalami penurunan ekspor ke Amerika Serikat (AS) yang akan berdampak juga pengalihan perdagangan.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Ahmad Heri Firdaus memprediksi ekspor Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 2,8% dan penurunan impor sebesar 2,2%. Menurutnya, kebijakan ini akan berpengaruh pada rantai pasok dunia.

    China menjadi salah satu target kebijakan tersebut dengan tarif sebesar 34%. Apabila volume perdagangan China ke AS terdampak, Ahmad menilai dapat berdampak juga terhadap ekspor negara lain, termasuk negara-negara yang tidak terkena kebijakan tersebut.

    “Karena kesimbangan perdagangan dunia ini akan berpengaruh. Amerika Serikat itu satu, dua dengan China, negara pengekspor dan pengimpor terbesar di dunia. Artinya kalau ada penurunan volume perdagangan di sana, ini akan berpengaruh terhadap rantai pasok dunia. Rantai pasok yang akhirnya negara-negara yang tidak kena tarif resiprokal juga akan mengalami penurunan ekspor, seperti Australia, Rusia, tidak ada di list tarif resiprokalnya. Ini yang justru dampak tidak langsungnya yang harus diwaspadai,” kata Ahmad dalam acara ‘Waspada Genderang Perang Dagang’ yang disiarkan secara daring, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Ahmad, hal ini dapat diantisipasi apabila adanya keberhasilan negosiasi yang dilakukan oleh negara-negara yang terkena kebijakan tersebut. Dia menilai apabila negosiasi tersebut tidak berhasil, akan ada dua kemungkinan yang terjadi, yakni pengalihan perdagangan dan penurunan ekspor.

    “Akan ada trade diversion ke negara-negara yang marketnya besar, salah satunya Indonesia. Kemudian yang kedua adalah akan ada penurunan ekspor ke negara mitra kita sehingga nanti neraca perdagangan itu tidak hanya terpengaruh langsung dari kebijakan AS, tetapi neraca perdagangan kita dengan negara-negara mitra,” jelas Ahmad.

    Untuk menekan laju barang impor, Ahmad menyebut Indonesia dapat menerapkan non-tariff measures (NTMs) atau tindakan non-tarif, salah satunya dengan kebijakan pelabelan produk. Menurut dia, banyak produk-produk impor yang tidak berbahasa Indonesia pada label produknya.

    “Nah kalau misalnya ada kewajiban berbahasa lokal, kan itu juga jadi NTM bagi kita buat menghadang laju impor yang kemungkinan akan besar. Jadi, NTM masih berpeluang besar untuk ditingkatkan, untuk menyeleksi atau menyaring produk impor yang tadi kemungkinan terjadinya trade diversion,” terang dia.

    Kemudian juga Indonesia harus melakukan diversifikasi pasar ekspor akibat kemungkinan terjadinya penurunan ekspor ke negara-negara mitra. Untuk itu, pemerintah harus mulai dipetakan perdagangan dunia seperti apa. Lalu dia juga mengusulkan agar ada kebijakan penguatan ketahanan industri.

    “Industri kita juga perlu didukung dan diperkuat untuk membendung produk-produk impor yang memang dirasa kurang perlu. Itu yang bisa dilakukan,” jelas dia.

    (acd/acd)

  • Tarif Impor Trump Bikin Geger, Industri Keramik RI Bisa Bertahan? – Page 3

    Tarif Impor Trump Bikin Geger, Industri Keramik RI Bisa Bertahan? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan program 3 juta rumah, bisa melindungi pasar keramik domestik imbas pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

    Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyatakan dengan program dan kebijakan sertifikasi tersebut akan secara langsung membuat permintaan keramik dalam negeri terjaga dari dampak kebijakan tarif AS.

    “Melalui sertifikasi TKDN yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri bagi industri keramik nasional. Selain itu Asaki mendesak Pemerintah Prabowo segera menjalankan program 3 juta rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (4/4/2025).

    Ia mengharapkan pemerintah konsisten mendorong penerapan alokasi belanja kementerian/lembaga melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta meminta program 3 juta rumah dijalankan, karena turut memacu sektor ubin keramik, sanitary ware, dan genteng keramik.

    Lebih lanjut, Edy mengatakan pihaknya mengharapkan atensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap industri domestik, mengingat adanya potensi pengalihan ekspor produk-produk negara lain yang tidak bisa tembus ke pasar AS setelah penerapan tarif resiprokal.

    Ia menyampaikan bahwa Asaki mengkhawatirkan adanya banjir produk keramik dari India, mengingat negara tersebut selama ini menjadi eksportir keramik terbesar di AS setelah keramik dari China dikenakan tarif antidumping 200-400 persen.

    “Untuk itu Asaki akan mempersiapkan segera pengajuan antidumping untuk keramik dari India yang naik signifikan dari tahun ke tahun sebesar ratusan persen,” ujarnya.

     

  • Tarif Trump Ancam Industri Nasional, RI Berpotensi Dibanjiri Barang Impor – Halaman all

    Tarif Trump Ancam Industri Nasional, RI Berpotensi Dibanjiri Barang Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan kebijakan tarif impor baru bertajuk Reciprocal Tariffs atau dijuluki Tarif Trump, menjadi pukulan keras bagi sejumlah negara mitra dagang AS, termasuk Indonesia.

    Nantinya, produk utama ekspor Indonesia mencakup sektor-sektor unggulan seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut, bakal terdampak dari kebijakan tersebut.

    Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Edi Rivai mengatakan, dalam menghadapi situasi ini, INAPLAS menekankan pentingnya perlindungan pasar domestik untuk menjaga daya saing industri Indonesia, terutama di sektor kimia dan petrokimia yang merupakan industri strategis bagi sektor industri lainnya.

    “Dengan posisi Indonesia yang memiliki pasar besar dan daya beli yang relatif kuat, negara ini berpotensi menjadi tujuan ekspor bagi banyak negara yang terkena dampak kebijakan tarif AS. Hal ini dapat menyebabkan banjir barang impor yang dapat merugikan industri dalam negeri, mengancam keberlangsungan dan daya saing sektor-sektor strategis seperti kimia dan petrokimia,” ujar Edi dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

    Ia menyebut, banjir produk impor bukan sekadar isu perdagangan biasa, melainkan ancaman langsung terhadap kelangsungan manufaktur nasional. Tanpa kebijakan proteksi yang memadai, industri nasional bisa tergulung barang impor murah yang membanjiri pasar.

    INAPLAS juga menegaskan, pemerintah harus segera mengantisipasi dengan kebijakan perlindungan pasar yang tegas. Salah satunya adalah dengan mempercepat proses penyelidikan anti-dumping dan safeguard oleh Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) dan Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). 

    “Dengan langkah cepat dan responsif, Indonesia dapat mencegah kerugian lebih jauh di sektor industri nasional atas pasar alternatif oleh negara lain seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Cina ke Indonesia sebagai dampak kebijakan tariff Presiden Trump,” ujar Edi.

    Selain itu, INAPLAS juga menekankan pentingnya mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

    “Kebijakan TKDN harus dipertahankan sebagai fondasi utama kemandirian industri nasional. Bagi sektor kimia dan petrokimia, penerapan TKDN bukan hanya soal keberpihakan, tapi juga strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat penggunaan bahan baku lokal, dan membangun ekosistem industri yang berkelanjutan yang sekaligus dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia,” ujar Edi.

    Pemerintah juga didorong mengembalikan 12 pos tarif HS Code 39 yang sebelumnya telah dihapus sebelumnya dalam kebijakan pengendalian barang import Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023

    ”Kami mendorong pemerintah untuk segera mengembalikan 12 pos tarif HS Code 39 seperti pada Permendag No. 36 Tahun 2023 yang dihapus melalui Permendag 8 Tahun 2024 . Kode-kode harmonisasi tarif ini berkaitan erat dengan bahan baku plastik dan sangat strategis bagi keberlangsungan industri dalam negeri,” paparnya.

    “Penghapusannya membuka keran impor produk substitusi yang melemahkan industri lokal. Dengan pemulihan HS Code ini, kami yakin daya saing industri plastik nasional dapat tetap terjaga di tengah gempuran produk asing,” tambah Edi.

    INAPLAS pun mengusulkan agar pemerintah mempertahankan tarif impor dari Amerika Serikat.  Sebab, barang-barang dari AS kini tidak dapat bersaing secara harga dengan produk dalam negeri yang cenderung lebih efisien. 

    Dengan tetap menerapkan tarif terhadap produk AS, Indonesia tidak hanya menunjukkan sikap resiprokal terhadap kebijakan Trump, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap pasar domestik yang belum pulih, serta kepastian pasar dalam upaya memperkuat iklim investasi hilirisasi sektor petrokimia pemenuhan kebutuhan domerstik dalam negeri.

    “Surplus kita tidak terlalu besar, komoditi paling banyak elektrik dan tekstil, sehingga kita tidak perlu gegabah turunkan tariff dengan tetap mempertahan tarif MFN bahan baku plastik. Sehingga kita tetap mempertahankan ketahanan industri pasar domestik dan menjaga iklim investasi sektor hilirisasi petrokimia yang tengah dibangun,” ujar Edi.

    Kekhawatiran serupa juga datang dari Wakil Ketua DPR  Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan bahwa AS adalah mitra dagang yang penting. 

    “Amerika Serikat adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Kita harus melaksanakan diplomasi perdagangan dengan baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Dasco memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan barang-barang dari negara-negara lain yang tidak bisa masuk ke pasar Amerika. 

    Menurutnya, jika hal ini tidak diantisipasi, maka proses hilirisasi yang tengah dibangun pemerintah bisa terancam gagal. 

    “Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa menggagalkan proses hilirisasi kita. Kita musti jaga bersama kepentingan nasional ini bersama antara pemerintah, swasta, eksekutif, legislatif, dan penegak hukum,” tegas Dasco.

    Diketahui, Donald Trump memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor ke Amerika Serikat serta bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar negara tersebut. 

    Vietnam terkena tarif timbal balik resiprokal tertinggi 46 persen, sementara Indonesia terkena tarif 32 persen.

  • Tarif AS Bikin Pasar RI Berpotensi Banjir Tekstil Impor, Pemerintah Jangan Salah Ambil Kebijakan – Halaman all

    Tarif AS Bikin Pasar RI Berpotensi Banjir Tekstil Impor, Pemerintah Jangan Salah Ambil Kebijakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah diminta tidak salah mengambil langkah ketika menyikapi kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32 persen.

    Kebijakan yang diumumkan Presiden AS Donald Trump ini akan berlaku pada 9 April 2025 dan berpotensi membawa dampak signifikan bagi industri tekstil di Indonesia.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengingatkan bahwa kebijakan ini berisiko menghancurkan industri tekstil domestik jika tidak ditangani secara bijaksana.

    Redma menjelaskan bahwa sekitar 35 hingga 40 persen hasil produksi tekstil Indonesia diekspor ke AS dengan dominasi pada ekspor pakaian jadi.

    “Pakaian jadinya 60 sampai 70 persen yang kita ekspor ke sana,” kata Redma dalam konferensi pers daring, Jumat (4/4/2025).

    Indonesia sendiri merupakan salah satu eksportir utama pakaian jadi ke AS, menduduki peringkat kelima setelah China, India, Vietnam, dan Bangladesh.

    Dengan posisi yang cukup baik ini, Redma menilai bahwa kebijakan tarif AS bisa menimbulkan perubahan besar bagi industri tekstil Indonesia.

    Redma mengingatkan agar pemerintah tidak salah dalam mengambil sikap terhadap kebijakan ini.

    “Jangan sampai kita salah menyikapi, nanti malah industri tekstilnya yang mendapatkan tekanan. Ekspor kita turun, dalam negerinya juga hancur. Nah ini dua poin yang menurut kami sangat penting disikapi oleh pemerintah,” ujarnya.

    Redma menyebut jangan sampai pemerintah menyikapinya dengan melakukan relaksasi atau bahkan menghapus kebijakan impor.

    Jika ini dilakukan, bukan hanya AS yang bisa memanfaatkan, tetapi negara lain juga akan melihat kesempatan untuk membanjiri pasar Indonesia dengan produk tekstil mereka.

    Perlu diingat, negara-negara seperti China, Vietnam, Bangladesh, dan India juga terkena kebijakan tarif AS dan tentu akan mencari pasar baru untuk produk tekstil mereka.

    Indonesia, dengan pasar besar dan konsumsi yang tinggi, dianggap sebagai tujuan potensial untuk produk-produk mereka.

    “Kalau kita menyikapinya dengan mengurangi atau merelaksasi impor, tentu akan menjadi kesalahan besar karena nanti ekspornya kita enggak dapat, impornya malah tambah banjir,” kata Redma.

    Lebih lanjut, dia memperingatkan bahwa jika kebijakan impor dilonggarkan, industri tekstil dalam negeri akan semakin tertekan, yang bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

    Redma juga menegaskan pentingnya bagi pemerintah untuk tidak melonggarkan peraturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

  • Ekonomi Dunia Bergejolak, Said Abdullah Dorong Pemerintah Bergerak di WTO dan Dalam Negeri

    Ekonomi Dunia Bergejolak, Said Abdullah Dorong Pemerintah Bergerak di WTO dan Dalam Negeri

    Ekonomi Dunia Bergejolak, Said Abdullah Dorong Pemerintah Bergerak di WTO dan Dalam Negeri
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
    Said Abdullah
    menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah strategis baik di tingkat internasional maupun domestik untuk menjaga
    stabilitas ekonomi
    nasional di tengah ketidakpastian global yang makin kompleks.
    “Di dalam negeri, Indonesia tengah menghadapi tantangan serius, mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga volatilitas tinggi di pasar saham dan sektor keuangan,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (3/4/2025).
    Sebagai respons terhadap ketidakpastian tersebut, Said merinci beberapa poin kebijakan yang perlu segera disiapkan oleh pemerintah.
    Pertama
    , mendorong inisiatif di forum World Trade Organization (
    WTO
    ). Pemerintah perlu melakukan penyehatan sistem perdagangan global yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi dunia secara berkelanjutan.
    “Kami tidak ingin kepentingan negara adidaya justru mengorbankan kesejahteraan masyarakat global,” tegasnya.
    Indonesia, lanjut Said, perlu kembali mengingatkan dunia atas tujuan utama WTO, yaitu menegakkan prinsip perdagangan nondiskriminatif dan meningkatkan kapasitas perdagangan internasional.
    Tujuan WTO lainnya adalah menjaga transparansi, mendorong perdagangan bebas, serta menjadi forum penyelesaian sengketa perdagangan antarnegara.
    “Kedua
    , menyiapkan langkah strategis dalam negeri,” ucap Said.
    Untuk merespons ketidakpastian global yang berkepanjangan, pemerintah juga perlu segera melakukan langkah-langkah strategis di dalam negeri, antara lain:
    Melindungi produk-produk ekspor Indonesia di pasar internasional dan mencari pasar alternatif jika pasar utama terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat harga menjadi tidak kompetitif.
    “Langkah ini penting untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” ujar Said.
    Memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan efektif dan dipatuhi oleh para eksportir.
    “Ini adalah cara untuk memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah,” kata Said.
    Menurut Said, penting untuk menyiapkan instrumen
    hedging fund
    sebagai pembayaran impor oleh para importir.
    Mengembangkan kerja sama bilateral
    currency swap
    dengan negara mitra dagang strategis, guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi internasional.
    Menyusun kebijakan fiskal kontra-siklus (
    counter-cyclical
    ) yang mendukung dunia usaha menghadapi perlambatan global, tanpa mengorbankan kesehatan fiskal nasional.
    Meningkatkan infrastruktur dan regulasi di sektor pasar saham dan keuangan untuk menjadikannya lebih inklusif dan menarik bagi investor global.
    Membangun sistem komunikasi publik yang terpercaya, dialogis, dan komunikatif, sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha.
    Said menyampaikan keprihatinannya terhadap dinamika ekonomi global yang kembali diselimuti ketidakpastian akibat gelombang proteksionisme perdagangan, yang dimulai dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden
    Donald Trump
    .
    “Dunia kembali dihadapkan awan kelabu. Distorsi mulai terjadi akibat kebijakan pengenaan tarif dari berbagai negara, yang dipicu oleh memanasnya kembali tensi dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok,” jelasnya. 
    Hal tersebut, lanjut dia, menandai babak kedua
    perang dagang
    , setelah babak pertama terjadi pada 2018 silam.
    Padahal, dalam dua tahun terakhir, ekonomi dunia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pascapandemi Covid-19 dan perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina. 
    “Namun, kondisi tersebut kembali terancam setelah Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada November 2024 lalu,” imbuh Said.
    Di bawah kepemimpinan Trump, AS kembali masuk ke dalam arena konflik dagang dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia mencapai 27,7 triliun dollar AS.
    Tiongkok kini juga menyandang status sebagai kekuatan ekonomi baru dengan PDB sebesar 17,7 triliun dollar AS.
    Presiden Trump juga melancarkan kebijakan dagang agresif terhadap negara-negara tetangga seperti Kanada dan Meksiko, memperluas jangkauan gelombang proteksionisme yang kini mulai menyebar ke berbagai belahan dunia.
    Dalam berbagai pernyataannya, Trump menegaskan keberpihakan terhadap kebijakan tarif sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara, mengurangi defisit perdagangan, serta memperkecil kesenjangan antara nilai ekspor dan impor. 
    “Pandangan tersebut sekaligus menandai pergeseran tajam posisi AS dari negara penganjur perdagangan bebas menjadi pengusung kebijakan proteksionis,” ucap Said.
    Pada era Presiden William McKinley, AS juga pernah menerapkan tarif tinggi lewat kebijakan McKinley Tariff pada 1890. 
    Kebijakan tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya depresi panjang global (
    long depression
    ) antara tahun 1873 hingga 1896.
    Kondisi saat ini menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya petaka ekonomi global, terutama karena negara-negara besar, seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko telah mulai merespons dengan kebijakan serupa.
    Hal yang paling memprihatinkan, Indonesia pun tak luput dari imbasnya. Pemerintahan Trump baru-baru ini menerapkan tarif sebesar 32 persen terhadap berbagai produk ekspor asal Indonesia ke pasar AS.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Minyak Telon Lokal Go Global, UMKM Binaan BRI Sukses Ekspor ke Mancanegara

    Minyak Telon Lokal Go Global, UMKM Binaan BRI Sukses Ekspor ke Mancanegara

    FAJAR.CO.ID, TANGERANG — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atauBRI terus mempertegas komitmennya dalam memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas dan memperluas akses pasar.

    Salah satu UMKM binaan yang berhasil tumbuh bersama BRI adalah Habbie, brand minyak telon asal Yogyakarta yang berdiri sejak 2019. Produk ini dikenal inovatif dengan ragam aroma yang variatif dan modern. Habbie telah meraih rekor MURI sebagai brand dengan varian aroma terbanyak di dunia. Selain itu, Habbie juga terpilih menjadi salah satu dari Top 20 finalis Pengusaha Muda BRILiaN 2024, yaitu program inisiatif BRI untuk mencetak pengusaha muda unggul yang siap berkontribusi bagi perekonomian nasional.

    “Dari tahun 2019, Habbie telah terjual lebih dari 2,5 juta botol. Pada BRI UMKM EXPO(RT) 2025 ini, kami mencatatkan penjualan ratusan botol dengan total omset hingga belasan juta rupiah. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan saat pertama kali kami mengikuti BRI UMKM EXPO(RT) di tahun 2023,” ujarnya.

    Produk Habbie dipasarkan dengan kisaran harga mulai dari Rp27.000 untuk Telon Roll On 10ml hingga Rp65.000 untuk Minyak Kayu Putih 100ml. Selain itu, Habbie juga meluncurkan produk perawatan rambut untuk ibu dan bayi serta menghadirkan Sakura Origin, parfum terinspirasi aroma Telon Sakura Habbie dengan harga Rp149.000 untuk ukuran 50ml.

    Novita menuturkan bahwa partisipasi Habbie dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025 diawali dari proses kurasi. Pengalaman mengikuti program ini memberikan dampak signifikan, tidak hanya dari sisi penjualan, tetapi juga dalam memperluas jejaring bisnis. Saat ini, Habbie masih fokus memperkuat pasar lokal dan memperluas jaringan toko offline. Meski rencana ekspansi ke luar negeri sudah masuk dalam proyeksi bisnis, potensi pasar minyak telon dan kayu putih di dalam negeri masih menjadi prioritas utama.

  • Rupiah Menguat Dampak Tarif Trump, Sinyal Positif atau Efek Sementara?

    Rupiah Menguat Dampak Tarif Trump, Sinyal Positif atau Efek Sementara?

    PIKIRAN RAKYAT – Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat 4 April 2025 pagi. Rupiah naik sebesar 93 poin atau 0,55 persen menjadi Rp16.653 per dolar AS dari posisi sebelumnya di Rp16.746 per dolar AS.

    Penguatan ini terjadi di tengah dinamika global yang dipicu oleh kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Faktor Penguatan Rupiah

    Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai bahwa rupiah akan kembali menemukan keseimbangan baru setelah sempat mengalami tekanan akibat pengumuman tarif resiprokal AS.

    “Dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi dan rupiah akan berada dalam kondisi overshoot (pelemahan yang cepat dalam waktu pendek), untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru,” katanya.

    Fakhrul Fulvian menyoroti kebijakan baru Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif tambahan 32 persen bagi produk asal Indonesia, yang sebelumnya sudah dikenakan tarif dasar 10 persen. Menurutnya, kebijakan ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk bernegosiasi dan mencari celah keuntungan di pasar ekspor.

    Selain itu, penguatan rupiah juga dipengaruhi oleh melemahnya dolar AS akibat kekhawatiran pasar global terhadap kemungkinan adanya retaliasi dari negara-negara lain terhadap kebijakan tarif AS.

    Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menyebutkan bahwa kekhawatiran akan resesi di AS akibat kebijakan proteksionis Trump turut menekan nilai tukar dolar.

    “Rupiah diperkirakan akan menguat terhadap dolar AS yang melemah oleh kekhawatiran retaliasi negara-negara terhadap tarif Trump yang berpotensi menyebabkan resesi di AS,” tuturnya.

    Respon Global terhadap Tarif Trump

    Sejumlah negara besar telah menyatakan akan mengambil langkah balasan terhadap kebijakan tarif AS.

    Kanada, misalnya, berjanji akan menanggapi kebijakan ini dengan menerapkan tarif terhadap beberapa produk AS. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, bahkan menegaskan bahwa negaranya akan membangun ekonomi yang lebih kuat untuk menghadapi tekanan dari AS.

    Uni Eropa (UE) juga tengah merancang paket kebijakan balasan untuk melindungi kepentingan bisnisnya. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyebutkan bahwa pihaknya sedang menyusun langkah-langkah lanjutan yang akan diambil jika negosiasi dengan AS gagal.

    Sementara itu, China secara tegas menyatakan akan mengambil tindakan balasan yang diperlukan guna melindungi kepentingan ekonominya. Negara ini telah dikenakan tarif tambahan 34 persen oleh AS, yang semakin memperburuk hubungan dagang antara kedua negara.

    Langkah Indonesia Menghadapi Tekanan Tarif

    Meskipun menghadapi tantangan besar dari kebijakan tarif AS, pemerintah Indonesia tidak akan serta-merta mengambil langkah pembalasan. Sebaliknya, strategi negosiasi dan pendekatan diplomasi ekonomi akan menjadi prioritas utama.

    “Negosiasi bilateral antarnegara terkait perdagangan adalah hal yang selanjutnya akan dilakukan,” ujar Fakhrul. 

    Dia juga menekankan bahwa perjanjian ekonomi global kini lebih cenderung mengarah pada negosiasi bilateral daripada pendekatan multilateral seperti sebelumnya.

    Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia perlu melakukan realokasi anggaran untuk memperkuat ekonomi domestik. Selain itu, komunikasi yang baik dengan pasar keuangan dan masyarakat sangat diperlukan agar sentimen negatif akibat kebijakan proteksionis AS dapat diminimalkan.

    “Isu ketahanan pangan, energi, dan kesehatan menjadi hal penting terkait dengan meningkatnya tensi perang dagang,” ucap Fakhrul.

    Selain itu, dia melihat adanya peluang bagi Indonesia dalam kondisi ini. Beberapa sektor seperti tekstil, alas kaki, furnitur, komponen otomotif, dan nikel memiliki potensi besar untuk mengisi celah pasar yang ditinggalkan akibat tarif tinggi AS terhadap negara-negara lain.
    Namun demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa negosiasi perdagangan dengan AS tidak akan mudah.

    “Kita harus sadar bahwa tidak ada lagi kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat yang berbasis aturan tetap. Negosiasi yang alot akan terjadi,” tuturnya.

    Dampak ke Pasar Keuangan dan Prospek Rupiah ke Depan

    Selain nilai tukar rupiah, pasar keuangan Indonesia juga turut terdampak oleh kebijakan tarif AS ini. Indeks harga saham sempat mengalami tekanan sebelum akhirnya menunjukkan pemulihan.

    “Sebagian besar dampak tarif ini sudah priced in (terprediksi) di pasar. Jika tidak ada kejutan besar lainnya, investor bisa mulai melihat peluang dari saham-saham yang telah terdiskon,” ujar Fakhrul.

    Sementara itu, Lukman Leong memproyeksikan bahwa kurs rupiah akan bergerak dalam kisaran Rp16.600 hingga Rp16.800 per dolar AS dalam beberapa waktu ke depan, dengan kecenderungan tetap menguat jika dolar AS terus melemah akibat ketidakpastian ekonomi di Negeri Paman Sam.

    “Pemerintah sebaiknya berusaha menegosiasi dan wait and see perkembangan lebih jauh,” ucapnya.

    Selain itu, data ekonomi AS yang menunjukkan pelemahan, seperti yang dirilis oleh Institute for Supply Management (ISM), semakin memperkuat sentimen negatif terhadap dolar AS, yang pada akhirnya turut memberikan dorongan bagi penguatan rupiah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Impor Trump Bikin Kaos Vietnam dan Bangladesh Serbu Pasar Indonesia – Page 3

    Tarif Impor Trump Bikin Kaos Vietnam dan Bangladesh Serbu Pasar Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kebijakan tarif impor baru yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, diyakini bakal membuat sejumlah negara mencari pasar alternatif untuk memasarkan produk hasil industrinya, melalui praktik dumping.

    Situasi ini jadi lampu kuning tersendiri bagi Indonesia, yang pasar dalam negerinya sudah dibanjiri oleh produk-produk asal China. Terlebih dari total 57 negara yang terkena tarif impor Trump, 20 di antaranya berasal dari Asia, semisal Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, termasuk Indonesia.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, lantas memberikan perhatian khusus kepada pasar domestik di Indonesia saat ini, yang digempur habis-habisan oleh impor dari China. Termasuk untuk produk pakaian dan aksesorinya, yang telah melemahkan sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

    Andry khawatir, Indonesia bakal jadi tempat pembuangan barang-barang ekspor negara lain yang tidak bisa masuk pasar AS.

    “Ketika tarif tambahan ini tidak hanya diberikan kepada Indonesia, tetapi juga kepada negara-negara lain yang dalam hal ini mengekspor produk tekstil, bisa jadi mereka akan melakukan praktik dumping,” ujar dia kepada Liputan6.com, Jumat (4/4/2025).

    Produk Tekstil dan Alas Kaki

    Tak terkecuali untuk produk tekstil dan alas kaki, dimana beberapa negara yang terkena keistimewaan tarif dari Trump akan membuang produknya ke pasar yang lebih besar. Andry menilai Indonesia jadi pasar yang paling potensial, lantaran secara geografis berdekatan dengan banyak negara yang terdampak tarif Trump.

    “Jadi Indonesia akan besar-besaran diserang tidak hanya oleh China, tetapi nanti akan ada negara-negara lain. Termasuk negara seperti Vietnam, Bangladesh, Kamboja. Yang pada akhirnya akan membuang produk-produk tekstilnya ke Indonesia,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, Indonesia terkena tambahan tarif bea impor hingga sebesar 32 persen dari Amerika Serikat. Sementara Vietnam, Kamboja dan Bangladesh mendapat angka yang jauh lebih besar daripada Indonesia.

    Bangladesh terkena tarif impor hingga 37 persen. Sedangkan Vietnam mencapai 46 persen, dan Kamboja jadi salah satu negara dengan tarif tertinggi mencapai 49 persen.

     

  • Tarif Impor Trump: Pukulan Langsung ke Industri Padat Karya

    Tarif Impor Trump: Pukulan Langsung ke Industri Padat Karya

    Tarif Impor Trump: Pukulan Langsung ke Industri Padat Karya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat Donald
    Trump
    telah mengumumkan
    tarif bea masuk
    (Reciprocal Tariffs) atau disebut
    tarif Trump
    pada 2 April 2025. AS akan mengenakan tarif
    impor
    sebesar 32 persen untuk Indonesia.
    Wakil Ketua Komisi XI DPR M. Hanif Dhakiri mengatakan bahwa kebijakan
    tarif impor
    tersebut akan berdampak ke banyak hal di Indonesia. Salah satunya adalah
    industri
    padat karya.
    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja,” ujar Hanif lewat keterangannya yang sudah dikonfirmasi, Jumat (4/4/2025).
    Komoditas
    ekspor
    Indonesia seperti minyak nabati, garmen, dan tekstil dinilai Hanif akan disasar Amerika Serikat dalam penerapan kebijakan tarif impor tersebut.
    Mantan Menteri Ketenagakerjaan itu meminta
    pemerintah
    melakukan antisipasi yang terarah, nyata, dan berpihak ke industri dalam negeri.
    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Hanif.
    Selain itu, pemerintah disebutnya harus melakukan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Termasuk penguatan terhadap industri berbahan lokal agar tangguh menghadapi tantangan eksternal.
    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju, dan menembus pasar baru,” ujar Hanif.
    Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), tarif bea masuk atau tarif Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.
    Sebab selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS di antaranya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, udang, dan produk-produk perikanan laut.

    Pemerintah
    Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” bunyi keterangan resmi Kemenlu yang diunggah di laman resminya.
    Presiden
    Prabowo
    Subianto sendiri telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dalam menanggapi tarif timbal balik Amerika Serikat.
    Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan dan penghapusan regulasi yang menghambat.
    “Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-tariff barrier,” bunyi poin ke-8 pernyataan resmi Kemenlu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Tarif Impor Trump, Pemerintah Kirim Tim Lobi Tingkat Tinggi

    Respons Tarif Impor Trump, Pemerintah Kirim Tim Lobi Tingkat Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia akan mengirimkan tim lobi tingkat tinggi ke Amerika Serikat (AS) untuk menegosiasikan pengenaan tarif impor sebesar 32% yang baru saja diumumkan Presiden AS Donald Trump. Secara paralel, pemerintah juga tengah menghitung dengan cermat dampak dari penerapan tarif tersebut.

    “Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS,” kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (4/4/2025).

    Hasan menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah mempersiapkan tiga langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global, terutama akibat adanya kebijakan tarif impor baru AS oleh Donald Trump.

    Tiga strategi tersebut yaitu memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.

    “Di dalam negeri sendiri pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” tambah Hasan.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto juga memastikan pemerintah akan mengirimkan delegasi ke pemerintah AS untuk menegosiasikan lagi tarif impor Trump.

    Disampaikan Airlangga, pengenaan tarif impor ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar Amerika antara lain tekstil dan produk tekstil, elektronik, alas kaki, karet,  palm oil, furniture, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak dari penerapan tarif impor tersebut terhadap perekonomian nasional,” kata Airlangga soal tarif impor Trump.