Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Trump Berlakukan Tarif Timbal Balik, Ini Dampaknya bagi Indonesia dan Langkah-Langkah Pemerintah – Halaman all

    Trump Berlakukan Tarif Timbal Balik, Ini Dampaknya bagi Indonesia dan Langkah-Langkah Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

    Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut.

    Dilansir dari Kompas TV, Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat (AS).

    Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. 

    Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 

    Trump menyatakan bahwa dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional.

    Apa Dampaknya Bagi Indonesia?

    Dilansir web resmi Kemlu, pengenaan tarif timbal balik ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Diketahui bahwa Indonesia memiliki sejumlah produk ekspor utama di pasar AS.

    Di antaranya adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut.

    Guna menyikapi kebijakan dari Trump itu, pemerintah akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    Langkah-langkah Pemerintah

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

    Dia menyebutkan, sejak awal tahun ini, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional pun telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS itu.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan,” ucap Susiwijono.

    “Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” katanya.

    Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia disebut telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat Pemerintah AS.

    Terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” kata Susiwijono.

    Susiwijono mengatakan, langkah-langkah Pemerintah Indonesia itu salah satunya berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS.

    Bersama Bank Indonesia, Indonesia juga akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    Serta memastikan likuiditas valas tetap terjaga guna mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi melalui penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs).

    Hal itu sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Langkah kebijakan strategis lainnya yang akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas,” kata Susiwijono. 

    (Tribunnews.com/Rifqah/Endrapta Ibrahim)

  • Minyak Telon Lokal Tembus Pasar Dunia, UMKM Binaan BRI Unjuk Gigi di Mancanegara

    Minyak Telon Lokal Tembus Pasar Dunia, UMKM Binaan BRI Unjuk Gigi di Mancanegara

    TRIBUNJATENG.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mempertegas komitmennya dalam memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas dan memperluas akses pasar.

    Salah satu UMKM binaan yang berhasil tumbuh bersama BRI adalah Habbie, brand minyak telon asal Yogyakarta yang berdiri sejak 2019. Produk ini dikenal inovatif dengan ragam aroma yang variatif dan modern.

    Habbie telah meraih rekor MURI sebagai brand dengan varian aroma terbanyak di dunia. Selain itu, Habbie juga terpilih menjadi salah satu dari Top 20 finalis Pengusaha Muda BRILiaN 2024, yaitu program inisiatif BRI untuk mencetak pengusaha muda unggul yang siap berkontribusi bagi perekonomian nasional.

    “Dari tahun 2019, Habbie telah terjual lebih dari 2,5 juta botol. Pada BRI UMKM EXPO(RT) 2025 ini, kami mencatatkan penjualan ratusan botol dengan total omset hingga belasan juta rupiah. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan saat pertama kali kami mengikuti BRI UMKM EXPO(RT) di tahun 2023,” ujar Novita, pemilik Habbie.

    Produk Habbie dipasarkan dengan kisaran harga mulai dari Rp27.000 untuk Telon Roll On 10ml hingga Rp65.000 untuk Minyak Kayu Putih 100ml. Selain itu, Habbie juga meluncurkan produk perawatan rambut untuk ibu dan bayi serta menghadirkan Sakura Origin, parfum terinspirasi aroma Telon Sakura Habbie dengan harga Rp149.000 untuk ukuran 50ml.

    Novita menuturkan bahwa partisipasi Habbie dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025 diawali dari proses kurasi. Pengalaman mengikuti program ini memberikan dampak signifikan, tidak hanya dari sisi penjualan, tetapi juga dalam memperluas jejaring bisnis. 

    Saat ini, Habbie masih fokus memperkuat pasar lokal dan memperluas jaringan toko offline. Meski rencana ekspansi ke luar negeri sudah masuk dalam proyeksi bisnis, potensi pasar minyak telon dan kayu putih di dalam negeri masih menjadi prioritas utama.

    “Harapan kami, BRI terus merangkul UMKM melalui pelatihan dan program seperti ini karena dampaknya sangat terasa bagi kami. Semoga BRI dapat terus mempertahankan penyelenggaraan BRI UMKM EXPO(RT), yang sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM untuk memperluas jaringan dan pasar,” tutupnya.

    Seperti diketahui, gelaran BRI UMKM EXPO(RT) 2025 menjadi salah satu wujud komitmen BRI dalam mendorong lebih banyak UMKM binaan BRI untuk go international. Acara yang berlangsung pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 di ICE BSD City tersebut, sukses dihadiri oleh lebih dari 69 ribu pengunjung, mencatatkan transaksi lebih dari Rp40 miliar dan berhasil merealisasikan kontrak ekspor mencapai USD 90,6 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan UMKM EXPO(RT) tersebut merupakan bagian dari strategi berkelanjutan BRI dalam mendorong UMKM Indonesia menjadi pemain global. 

    “Keikutsertaan dalam pameran berskala internasional ini juga merupakan bentuk dukungan nyata BRI untuk mendorong pengusaha UMKM untuk terus go global yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor produk lokal,” ujar Hendy.

  • Tarif Impor AS 32 Persen Jadi Alarm Serius, Pemerintah Harus Tegas

    Tarif Impor AS 32 Persen Jadi Alarm Serius, Pemerintah Harus Tegas

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika serikat (AS) Donald Trump dalam kebijakan terbarunya mengenakan tarif impor sebesar 32 persen kepada Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, kebijakan ini menjadi alarm serius bagi ekonomi nasional. Ia meminta pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah, dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya, Jumat, 4 April 2025.

    Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara dan tarif tambahan bervariasi berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra pada 2 April 2025.

    Indonesia dikenakan tarif tambahan 32 persen untuk sejumlah produk, sedangkan Vietnam 46 persen dan China 34 persen. Penetapan ini mengacu pada kalkulasi hambatan perdagangan, manipulasi mata uang serta akses pasar.

    Kebijakan Trump Pukul Komoditas Ekspor Unggulan

    Hanif menyebut kebijakan Trump dapat memukul komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp500 triliun, tertinggi kedua setelah China. Menurut Hanif, jika pemerintah tidak bergerak cepat dampaknya bakal fatal.

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” tutur Hanif.

    Hanif menuturkan, nilai tukar rupiah telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia (BI) sudah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar tetapi langkah tersebut belum cukup tanpa penguatan sektor riil dan fiskal.

    “Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PKB ini mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika. Selain itu perlu dilakukan penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas serta lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan harus maju dan menembus pasar baru,” kata Hanif.

    Pentingnya Investasi SDM

    Hanif menyebut investasi pada sumber daya manusia (SDM) menjadi langkah yang penting, termasuk pada pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.

    “Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” tuturnya.

    Mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional. Menurutnya, saat ini momentum tepat untuk melangkah lebih berani.

    “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” ucap Hanif.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Resiprokal AS Berpotensi Bikin Kurs Rupiah Terdepresiasi

    Tarif Resiprokal AS Berpotensi Bikin Kurs Rupiah Terdepresiasi

    JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menganggap kebijakan tarif resiprokal (Reciprocal Tariff) Amerika Serikat (AS) berpotensi membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi.

    “Untungnya kan sekarang ini kita masih libur, sehingga kita belum mengetahui secara persis setelah adanya kebijakan ini, dalam short term itu gimana dampaknya terhadap nilai tukar rupiah itu, walaupun kemarin kita mengetahui bahwa memang ada sedikit pelemahan, walaupun kemudian katanya kemarin itu ada sedikit menguat kembali,” katanya dilansir ANTARA, Jumat, 4 April.

    Dengan adanya kebijakan ini, lanjut Fadhil, maka harga produk impor yang dijual di Amerika semakin mahal dan dapat memicu inflasi. Sebagai respon atas keadaan tersebut, Federal Reserve (The Fed) kemungkinan bakal menaikkan atau menahan diri tidak menurunkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi.

    Apabila ada tekanan terhadap inflasi AS yang dibarengi dengan kenaikan suku bunga The Fed, maka bisa menyebabkan capital outflow dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, karena obligasi AS menjadi lebih menarik bagi investor.

    “Ini yang kemudian saya kira menyebabkan terjadinya depresiasi lebih lanjut daripada nilai tukar rupiah kita..itu kan spillover-nya kemana-mana, kepada hutang, kepada fiskal kita, dan seluruhnya. Jadi, saya kira selain dampak perdagangan, tapi juga dampak terhadap depresiasi nilai tukar rupiah dan yang lainnya itu juga perlu kita antisipasi,” ungkap dia.

    Dalam sisi perdagangan, dia menganggap dampak tarif resiprokal AS terhadap Indonesia cenderung moderat.

    Beberapa produk ekspor Indonesia akan terdampak akibat dari kebijakan ini adalah tekstil, garmen, alas kaki, kemudian palm oil. Secara total, dia menyatakan ada 10 produk ekspor Indonesia yang akan terdampak tarif resiprokal AS.

    Kendati demikian, mengingat kebijakan tarif berlaku bagi semua negara, terutama negara-negara pesaing Indonesia seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand, Fadhil menganggap dampak yang dialami Tanah Air lebih moderat.

    Saat ini, AS merupakan partner dagang terbesar kedua Indonesia setelah China dengan total share dari ekspor Tanah Air ke Amerika sekitar 10,5 persen. Indonesia juga memperoleh surplus perdagangan dengan Amerika sebesar 16,8 miliar dolar AS.

    Pada Rabu (2/4), Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut.

    Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

    Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

    Trump mengatakan bahwa tarif timbal balik itu bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

    Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa AS telah “dirugikan” oleh banyak negara akibat praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.

    Tarif-tarif yang telah lama diancamkan Trump itu diumumkan dalam acara “Make America Wealthy Again” di Rose Garden, Gedung Putih.

     

  • Makin Panas! China Kenakan Tarif 34% Balas Perang Dagang Trump

    Makin Panas! China Kenakan Tarif 34% Balas Perang Dagang Trump

    Beijing –

    China akan mengenakan tarif balasan sebesar 34% pada semua barang impor dari Amerika Serikat (AS) mulai 10 April. Kebijakan itu merupakan balasan usai Presiden AS Donald Trump meningkatkan perang dagang global.

    Dilansir CNN, Jumat (4/4/2025), Trump telah mengumumkan tarif tambahan sebesar 34% pada semua barang China yang diimpor ke AS. Langkah itu bakal memperburuk ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia.

    China menganggap kebijakan Trump merusak hak dan kepentingan China. Hal itu yang menjadi pemicu China membalas tarif Trump.

    “Praktik AS ini tidak sejalan dengan aturan perdagangan internasional, sangat merusak hak dan kepentingan sah China, dan merupakan praktik intimidasi unilateral yang khas,” kata Komisi Tarif Dewan Negara China dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan tarif balasannya.

    Sejak kembali berkuasa pada bulan Januari 2025, Trump telah mengenakan dua tahap bea tambahan sebesar 10% pada semua impor dari China, yang menurut Gedung Putih diperlukan untuk membendung aliran fentanil ilegal dari negara itu ke AS. Artinya, barang-barang China yang masuk ke AS akan secara efektif dikenakan tarif sebesar 54%.

    Balasan China terhadap putaran tarif AS terbaru lebih luas daripada tindakan balasan sebelumnya. Beijing telah menanggapi pungutan sebelumnya dengan cepat, tetapi moderat, dengan mengenakan tarif balasan pada impor AS yang ditargetkan termasuk produk pertanian dan bahan bakar, sambil mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan AS tertentu dan meningkatkan kontrol ekspor.

    Kementerian Perdagangan China juga mengumumkan penyelidikan antidumping terhadap tabung sinar-X CT medis impor yang berasal dari AS dan India. Selain itu, Beijing juga mengumumkan kontrol ekspor terhadap tujuh jenis mineral tanah jarang ke AS, termasuk samarium, gadolinium, dan terbium.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Awas Salah Respons Tarif Impor Trump, Badai PHK Makin Parah – Page 3

    Awas Salah Respons Tarif Impor Trump, Badai PHK Makin Parah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kelompok pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) meminta pemerintah tidak salah langkah dalam merespons kebijakan tarif impor AS terbaru dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Sebab jika itu terjadi, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) pada industri TPT bakal semakin membludak dengan adanya kebijakan tarif Trump sebesar 32 persen terhadap Indonesia.

    Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, tujuan tarif resiprokal Trump adalah jelas, agar defisit perdagangan antara Amerika Serikat dengan mitra dagangnya bisa berkurang.

    Sehingga, Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena sanksi itu wajib memitigasinya dengan cermat.

    “Kami minta perlindungan dari pemerintah untuk segera menyusun tim negosiasi, berangkatkan ke Amerika dan bicara dengan tim Trump untuk turunkan trade deficit. Dengan harapan angka 32 persen bisa dapat tarif lebih ringan,” ujarnya dalam sesi konferensi pers virtual, Jumat (4/4/2025).

    Cari Pasar Alternatif

    Menurut dia, banyak negara yang juga terkena tarif impor Trump bakal mencari pasar alternatif untuk membuang produknya. Adapun Indonesia diyakini sebagai salah satu pasar paling potensial di luar Amerika Serikat.

    Alhasil, pasar Indonesia akan semakin dibanjiri produk-produk tekstil dari berbagai negara. Situasi tersebut bakal membuat sektor industri TPT dalam negeri semakin lemah, sehingga badai PHK lanjutan tak lagi terelakkan.

    “Jangan sampai Indonesia dengan populasi banyak jadi tujuan ekspor. Nanti dibuang ke Indonesia, akan membuat dampaknya ke PHK semakin parah di sektor TPT,” tegas Jemmy.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Indonesia Masih Hitung-hitungan Kala Negara Lain Protes Tarif Trump

    Indonesia Masih Hitung-hitungan Kala Negara Lain Protes Tarif Trump

    Indonesia Masih Hitung-hitungan Kala Negara Lain Protes Tarif Trump
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Amerika Serikat
    (AS) Donald
    Trump
    mengenakan
    tarif timbal balik
    (Reciprocal Tariffs) atau disebut
    tarif Trump
    terhadap Indonesia sebesar 32 persen. Kebijakan ini juga diterapkan terhadap lebih dari 180 negara lain.
    Namun hingga Jumat (4/4/2025) sore,
    pemerintah
    Indonesia belumlah mengeluarkan pernyataan langsung secara terbuka dalam menanggapi kebijakan tarif
    impor
    tersebut.
    Pernyataan resmi pemerintah baru sekedar rilis tertulis yang diunggah di laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Rabu (2/4/2025). Di dalamnya termuat sembilan poin pernyataan pemerintah ihwal tarif Trump terhadap Indonesia sebesar 32 persen.
    Dalam poin ke-2 pernyataan pemerintah, tertulis bahwa pengenaan tarif bea masuk atau tarif Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
    Sebab selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar Amerika Serikat di antaranya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, udang, dan produk-produk perikanan laut.
    ”
    Pemerintah
    Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” bunyi poin ke-3 pernyataan pemerintah.
    Selanjutnya dalam poin ke-6, pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat dalam berbagai tingkatan. Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung.
    “Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” bunyi poin ke-7 pernyataan pemerintah.
    Pemerintah juga menunda konferensi pers yang sebelumnya dijadwalkan untuk merespon kebijakan AS dalam menetapkan tarif timbal balik sebesar 32 persen bagi Indonesia.
    Dalam undangan yang sebelumnya sudah dibagikan, konferensi pers tersebut akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, dan Wakil Menteri Industri.
    Penundaan dilakukan agar pemerintah dapat menambahkan kajian lebih mendalam untuk memberikan tanggapan yang komprehensif.
    “Terkait kebijakan tarif AS yang sangat teknis dengan beragam komoditas, masih perlu pembahasan lebih lanjut di tataran masing-masing kementerian dan lembaga,” ujar pihak Kemenko Perekonomian dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).
    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho menilai adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kebijakan tarif timbal balik tersebut.
    Terbukti dari batalnya konferensi pers dari sejumlah menteri dalam menanggapi pernyataan kebijakan tarif Trump.
    “Respons dari pemerintah itu justru batal dilakukan, ini menurut saya ada hal yang saya tidak bisa katakan lagi selain pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan merasa bahwa ini bukan sesuatu yang urgen untuk ditanggapi,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
    Di samping itu, ia menyoroti pemerintah yang tidak segera menunjuk duta besar (dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat. Sebab saat ini posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, usai Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Padahal posisi tersebut penting dalam melakukan diplomasi kepada pemerintah Amerika Serikat.
    “Jadi ada kekosongan representatif di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry.
    Berbeda dengan Indonesia yang terkesan masih berhitung, sejumlah negara sudah melancarkan protes terkait kebijakan tarif timbal balik Trump.
    Salah satunya adalah pemerintah
    China
    yang mendesak Amerika Serikat untuk segera membatalkan tarif baru tersebut. Diketahui, Trump pada Rabu (3/4/2025) mengumumkan tarif tambahan sebesar 34 persen bagi China.
    Pemerintah China berjanji akan mengambil langkah balasan guna melindungi kepentingannya. Langkah AS dianggap mengabaikan kesepakatan multilateral yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
    “China dengan tegas menentang kebijakan ini dan akan mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak serta kepentingannya,” demikian pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China.
    Sementara itu, Perdana Menteri
    Australia
    Anthony Albanese menyebut tarif timbal balik atau tarif Trump 10 persen yang diberlakukan terhadap negaranya sebagai tindakan yang sepenuhnya tidak berdasar.
    “Presiden Trump menyebutnya sebagai tarif timbal balik. Jika benar timbal balik, maka tarifnya seharusnya nol, bukan 10 persen. Kebijakan tarif pemerintahan ini tidak memiliki dasar logis dan justru bertentangan dengan prinsip kemitraan antara dua negara. Ini bukan tindakan yang dilakukan oleh seorang sahabat,” kata Albanese pada Rabu (2/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Kebijakan Tarif Baru Trump, Pemerintah Diminta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    Ada Kebijakan Tarif Baru Trump, Pemerintah Diminta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk meminimalisir dampak negatif tarif impor baru Amerika Serikat (AS), bahkan menjadikan momentum ini peluang bagi memperkuat sektor industri dalam negeri.

    “Saran kami sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama, ini yang menjadi concern kita,  industri kita akan makin tertekan, dan taruhannya tenaga kerja,” kata Evita. Jumat (4/4/2025).

    Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan ini menanggapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump. Indonesia terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen. Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai 14,34 miliar dolar AS pada tahun 2024. 

    Menurut Evita, penguatan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan konsisten meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan insentif bagi industri yang terkena dampak tarif agar tetap kompetitif, meningkatkan kualitas produk ekspor, dan hilirisasi industri agar ekspor bernilai tambah tinggi. Kemudian konsisten mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor berkurang. 

    Termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri yang bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja.

    Disamping itu, Evita  meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis diantaranya adalah melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS untuk mencari solusi terbaik seperti perundingan ulang tarif. 

    “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” katanya.

    Indonesia juga disarankan menggunakan forum internasional seperti WTO dan ASEAN untuk menekan AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tarifnya, serta berkoordinasi dengan negara-negara yang terkena dampak tarif untuk membentuk strategi bersama dan mendorong perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara yang lebih terbuka terhadap produk Indonesia.

    “Kita juga perlu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang ekspor baru,” ucapnya.

    Diakui, produk ekspor Indonesia selama ini sangat mengandalkan pasar AS untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya. Selain AS, dua negara lain yaitu China dan India juga menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

    “Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita perlu mencari pasar baru dan membuka peluang ekspor baru sehingga ketika terjadi masalah produk ekspor kita tetap aman,” ujar Evita lagi.

  • Minyak Telon Lokal Tembus Pasar Dunia, UMKM Binaan BRI Unjuk Gigi di Mancanegara – Halaman all

    Minyak Telon Lokal Tembus Pasar Dunia, UMKM Binaan BRI Unjuk Gigi di Mancanegara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mempertegas komitmennya dalam memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas dan memperluas akses pasar.

    Salah satu UMKM binaan yang berhasil tumbuh bersama BRI adalah Habbie, brand minyak telon asal Yogyakarta yang berdiri sejak 2019. Produk ini dikenal inovatif dengan ragam aroma yang variatif dan modern.

    Habbie telah meraih rekor MURI sebagai brand dengan varian aroma terbanyak di dunia. Selain itu, Habbie juga terpilih menjadi salah satu dari Top 20 finalis Pengusaha Muda BRILiaN 2024, yaitu program inisiatif BRI untuk mencetak pengusaha muda unggul yang siap berkontribusi bagi perekonomian nasional.

    “Dari tahun 2019, Habbie telah terjual lebih dari 2,5 juta botol. Pada BRI UMKM EXPO(RT) 2025 ini, kami mencatatkan penjualan ratusan botol dengan total omset hingga belasan juta rupiah. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan saat pertama kali kami mengikuti BRI UMKM EXPO(RT) di tahun 2023,” ujar Novita, pemilik Habbie.

    Produk Habbie dipasarkan dengan kisaran harga mulai dari Rp27.000 untuk Telon Roll On 10ml hingga Rp65.000 untuk Minyak Kayu Putih 100ml. Selain itu, Habbie juga meluncurkan produk perawatan rambut untuk ibu dan bayi serta menghadirkan Sakura Origin, parfum terinspirasi aroma Telon Sakura Habbie dengan harga Rp149.000 untuk ukuran 50ml.

    Novita menuturkan bahwa partisipasi Habbie dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025 diawali dari proses kurasi. Pengalaman mengikuti program ini memberikan dampak signifikan, tidak hanya dari sisi penjualan, tetapi juga dalam memperluas jejaring bisnis. 

    Saat ini, Habbie masih fokus memperkuat pasar lokal dan memperluas jaringan toko offline. Meski rencana ekspansi ke luar negeri sudah masuk dalam proyeksi bisnis, potensi pasar minyak telon dan kayu putih di dalam negeri masih menjadi prioritas utama.

    “Harapan kami, BRI terus merangkul UMKM melalui pelatihan dan program seperti ini karena dampaknya sangat terasa bagi kami. Semoga BRI dapat terus mempertahankan penyelenggaraan BRI UMKM EXPO(RT), yang sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM untuk memperluas jaringan dan pasar,” tutupnya.

    Seperti diketahui, gelaran BRI UMKM EXPO(RT) 2025 menjadi salah satu wujud komitmen BRI dalam mendorong lebih banyak UMKM binaan BRI untuk go international. Acara yang berlangsung pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 di ICE BSD City tersebut, sukses dihadiri oleh lebih dari 69 ribu pengunjung, mencatatkan transaksi lebih dari Rp40 miliar dan berhasil merealisasikan kontrak ekspor mencapai USD 90,6 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan UMKM EXPO(RT) tersebut merupakan bagian dari strategi berkelanjutan BRI dalam mendorong UMKM Indonesia menjadi pemain global. 

    “Keikutsertaan dalam pameran berskala internasional ini juga merupakan bentuk dukungan nyata BRI untuk mendorong pengusaha UMKM untuk terus go global yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor produk lokal,” ujar Hendy.

  • Ada Kebijakan Tarif Impor Baru, Ini Cara Pengusaha RI Jaga Ekspor Tekstil ke AS Tetap Lancar – Halaman all

    Ada Kebijakan Tarif Impor Baru, Ini Cara Pengusaha RI Jaga Ekspor Tekstil ke AS Tetap Lancar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkap cara agar ekspor tekstil dari Indonesia bisa tetap lancar meski ada hambatan berupa kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat (AS).

    Presiden AS Donald Trump baru saja memberlakukan kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tariffs’ terhadap Indonesia sebesar 32 persen. Kebijakan ini akan berlaku mulai 9 April 2025.

    Namun, Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa ekspor tekstil ke AS tetap bisa berjalan dengan tarif yang lebih rendah, asalkan pengusaha Indonesia memanfaatkan ketentuan tertentu.

    “Mereka punya peraturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Jadi kalau kita menggunakan minimal 20 persen local content-nya dari bahan baku yang kita ekspor, itu akan mendapatkan pemotongan tarif,” katanya dalam konferensi pers daring, Jumat (4/4/2025).

    Ia lalu mengungkap Indonesia pernah mengimpor kapas dari AS hingga mencapai 300 juta dolar AS, tetapi kini telah berkurang menjadi 140 juta dolar AS

    Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya produksi pakaian jadi dalam negeri, akibat pasar yang dibanjiri produk pakaian jadi impor.

    “Kita sudah terlalu banyak impor kain dan pasar kita dibanjirin oleh kain dan benang dari negara lain, termasuk impor pakaian jadi,” ujar Redma.

    Ia memandang kebijakan tarif impor AS ini bisa menjadi peluang untuk membangkitkan kembali industri tekstil dalam negeri.

    Caranya, Indonesia perlu terlebih dahulu meningkatkan kembali impor kapas dari AS atau dengan kata lain mengembalikan angkanya seperti dulu.

    Lalu, kapas yang diimpor itu perlu diolah di Indonesia, bisa dipintal, ditenun, atau dirajut di dalam negeri, kemudian dijadikan produk pakaian jadi.

    “Kita pasti akan dapat memenuhi peraturan 20 persen itu karena kan bahan baku itu kan sekitar 60 persen. Jadi itu kita sudah pasti dapat pengurangan biaya masuk dari Amerika Serikat,” ujarnya.

    Langkah ini, menurut Redma, akan memberikan keuntungan ganda bagi Indoensia.

    Selain mendapatkan pengurangan tarif dari AS karena mengimpor lebih banyak bahan baku, utilisasi industri pembuatan pakaian jadi dalam negeri juga akan meningkat.

    “Jadi ini kita bisa sekali kayuh, langsung dapat banyak sebetulnya, kalau kita mau serius untuk menyikapi hal ini,” ucap Redma.