Xcloud.id

Topik: ekspor

  • PCO ungkap langkah pemerintah hadapi kebijakan tarif Trump

    PCO ungkap langkah pemerintah hadapi kebijakan tarif Trump

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PCO ungkap langkah pemerintah hadapi kebijakan tarif Trump
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 April 2025 – 18:11 WIB

    Elshinta.com – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengungkap beberapa langkah Pemerintah Republik Indonesia menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Indonesia.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kepada wartawan, di Jakarta, Jumat, menyebut paralel dengan langkah-langkah itu, pemerintah saat ini juga menghitung dengan cermat dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS kepada barang-barang dari Indonesia.

    “Pemerintah sedang menghitung dengan cermat dampak penerapan tarif resiprokal yang dilakukan oleh Pemerintah AS. Paralel dengan itu, pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan Pemerintah AS,” kata Hasan Nasbi.

    Dia melanjutkan, di dalam negeri pemerintah juga berupaya menjadikan produk-produk Indonesia lebih kompetitif, di antaranya melalui penyederhanaan regulasi.

    “Di dalam negeri, pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” kata Hasan Nasbi.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara termasuk Indonesia, yang efektif 3 hari setelah diumumkan. Kebijakan Trump itu bakal diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara termasuk Indonesia mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan baru itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (3/4), menyebut kebijakan Presiden Trump itu bakal berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    “Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS, antara lain adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut,” kata Menko Airlangga.

    Oleh karena itu, demi meminimalisir dampak negatif akibat kebijakan tersebut, Airlangga menyebut Pemerintah Indonesia menyiapkan beberapa langkah strategis, di antaranya menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pascapengumuman tarif resiprokal AS, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memastikan likuiditas valuta asing (valas) tetap terjaga, dan negosiasi dengan pemerintah AS yang telah berjalan sejak awal tahun ini.

    Sumber : Antara

  • Pengusaha Tekstil RI Minta Pemerintah Buka Impor Kapas AS

    Pengusaha Tekstil RI Minta Pemerintah Buka Impor Kapas AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah ancaman kebijakan tarif balasan (reciprocal tariff) dari Amerika Serikat (AS), pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia justru mendorong pemerintah untuk membuka lebih banyak impor kapas dari Negeri Paman Sam. Hal ini dinilai sebagai strategi untuk mempertahankan pasar ekspor ke AS sekaligus memperkuat industri TPT nasional dari hulu ke hilir.

    Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) bersama Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyatakan, meski kebijakan tarif baru AS bisa menjadi hambatan, masih ada celah agar ekspor produk tekstil Indonesia tetap bisa menembus pasar AS dengan tarif rendah.

    “Ekspor ke AS masih tetap bisa dilakukan dengan tarif rendah, asalkan produk kita mengandung minimal 20% bahan baku dari AS,” tulis keterangan tertulis API dan APSyFI yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Karena AS tidak memproduksi benang dan kain, maka bahan baku yang paling mungkin diambil dari sana adalah kapas. Oleh karena itu, API dan APSyFI mendorong agar pemerintah membuka keran impor kapas AS yang bisa dipadukan dengan serat polyester dan rayon produksi dalam negeri.

    “Jika dipintal dan ditenun atau dirajut di dalam negeri, kombinasi bahan ini bisa memperkuat kinerja industri TPT secara menyeluruh. Ini juga akan menekan laju impor produk jadi seperti benang, kain, dan garmen,” tambahnya.

    Saat ini, katanya, kondisi industri tekstil nasional masih belum ideal. Dalam situasi normal, Indonesia sebenarnya sudah mengimpor kapas dari AS senilai US$ 600 juta per tahun. Namun ironisnya, Indonesia justru membanjiri pasarnya dengan impor produk jadi dari China seperti benang, kain, dan garmen hingga mencapai US$ 6,5 miliar.

    “Produk-produk impor dari China ini masuk dan bersaing tidak sehat, sehingga mematikan industri dalam negeri. Akibatnya, utilisasi mesin produksi kita hanya sekitar 45%,” tulis mereka.

    Situasi paling mencolok terjadi di industri pemintalan, yang saat ini hanya mengoperasikan 4 juta dari total kapasitas terpasang sebesar 12 juta mata pintal.

    Untuk itu, API dan APSyFI mendesak pemerintah agar segera melakukan negosiasi dagang timbal balik (reciprocal) dengan AS. Mereka berharap, sebagai bagian dari kesepakatan dagang, Indonesia bisa mengimpor lebih banyak kapas dari AS sebagai trade-off, dan bukan justru terus mengimpor produk jadi dari negara lain yang merusak pasar dalam negeri.

    “Kami berharap pemerintah bisa mendorong impor bahan baku yang tidak bisa kita produksi, bukan produk jadi. Ini akan menyelamatkan industri tekstil nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja,” tegas mereka.

    (hsy/hsy)

  • Pemerintah Masih Kaji Dampak Tarif Impor Dagang Trump ke Indonesia

    Pemerintah Masih Kaji Dampak Tarif Impor Dagang Trump ke Indonesia

    JAKARTA – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengungkap beberapa langkah pemerintah menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Indonesia.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut paralel dengan langkah-langkah itu, pemerintah saat ini juga menghitung dengan cermat dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS kepada barang-barang dari Indonesia.

    “Pemerintah sedang menghitung dengan cermat dampak penerapan tarif resiprokal yang dilakukan oleh Pemerintah AS. Paralel dengan itu, pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan Pemerintah AS,” kata Hasan Nasbi dilansir ANTARA, Jumat, 4 April.

    Sementara di dalam negeri pemerintah juga berupaya menjadikan produk-produk Indonesia lebih kompetitif, di antaranya melalui penyederhanaan regulasi.

    “Di dalam negeri, pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” kata Hasan Nasbi.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara termasuk Indonesia, yang efektif 3 hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu bakal diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara termasuk Indonesia mulai berlaku pada 9 April 2025.

    Dari kebijakan baru itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan Presiden Trump itu bakal berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    “Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS, antara lain adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut,” kata Menko Airlangga.

    Karena itu, demi meminimalisir dampak negatif akibat kebijakan tersebut, Airlangga menyebut Pemerintah Indonesia menyiapkan beberapa langkah strategis, di antaranya menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pascapengumuman tarif resiprokal AS, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memastikan likuiditas valuta asing (valas) tetap terjaga, dan negosiasi dengan pemerintah AS yang telah berjalan sejak awal tahun ini.

  • Indef: Was-was Badai PHK jika Prabowo Gagal Melobi Donald Trump Soal Kebijakan Tarif

    Indef: Was-was Badai PHK jika Prabowo Gagal Melobi Donald Trump Soal Kebijakan Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mewanti-wanti potensi hantaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan tarif Trump. 

    Tauhid menyampaikan bahwa adanya negosiasi perdagangan menjadi penting karena akan berdampak pada keberlangsungan industri yang berorientasi ekspor. 

    Pasalnya, tarif bea masuk sebesar 32% untuk barang ekspor dari Indonesia akan otomatis menyebabkan kenaikan harga dan membuat produsen melakukan penyesuaian kapasitas industri.  

    “[Efeknya] ke masyarakat, adalah kemungkinan PHK dapat terjadi pada perusahaan-perusahaan eksportir,” ujarnya dalam Diskusi Publik Indef: Waspada Genderang Perang Dagang, Jumat (4/4/2025). 

    Tauhid memandang bahwa dalam enam bulan pertama, kemungkinan besar perusahaan masih dapat bertahan. 

    Apabila dalam enam bulan pemerintah tak dapat menemukan titik terang terkait tarif tersebut, maka potensi PHK tidak dapat dibendung. 

    Pada kesempatan yang sama, Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus menyampaikan bukan hanya Indonesia yang perlu melakukan negosiasi, namun juga seluruh negara yang terkena tarif resiprokal. 

    Kalau tidak, hal tersebut akan mempengaruhi ekspor masing-masing negara ke Amerika Serikat. 

    Meski demikian, di tengah hal tersebut, terdapat kemungkinan yang akan terjadi terhadap tatanan perdagangan internasional. 

    Heri melihat akan ada diversi perdagangan ke negara-negara yang pasarnya besar, salah satunya Indonesia. Kemudian yang kedua adalah penurunan ekspor kita ke negara-negara mitra. 

    “Akan ada penurunan ekspor ke sana, sehingga nanti neraca perdagangannya itu tidak hanya terpengaruh langsung dari kebijakan AS, tetapi neraca perdagangan kita dengan negara-negara mitra,” ujarnya. 

  • Menuntut Respons Cepat, Inggris dan Prancis Tuduh Putin Terus Ulur Waktu Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    Menuntut Respons Cepat, Inggris dan Prancis Tuduh Putin Terus Ulur Waktu Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inggris dan Prancis menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin menunda-nunda pembicaraan gencatan senjata yang bertujuan menghentikan invasi di Ukraina, Jumat (4/4/2025).

    Inggris dan Prancis menuntut tanggapan cepat dari Moskow setelah berminggu-minggu upaya Amerika Serikat (AS) untuk mengamankan gencatan senjata.

    Dikutip dari AP News, Rusia secara efektif menolak usulan AS untuk menghentikan pertempuran penuh dan segera selama 30 hari.

    “Penilaian kami adalah bahwa Putin terus mengaburkan, terus mengulur-ulur waktu,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, kepada wartawan di markas besar NATO, berdiri di samping mitranya dari Prancis, Jean-Noel Barrot, dalam sebuah pertunjukan persatuan yang simbolis.

    Kremlin: Dialog Akan Memakan Waktu

    Utusan Kremlin, Kirill Dmitriev, yang mengunjungi Washington minggu ini untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pemerintahan Donald Trump, mengatakan pertemuan lebih lanjut akan diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan.

    Kirill Dmitriev mengatakan kepada wartawan Rusia bahwa “dialog akan memakan waktu, tetapi berjalan secara positif dan konstruktif.”

    Ia mengkritik apa yang disebutnya sebagai “kampanye media yang terkoordinasi dengan baik dan upaya berbagai politisi untuk merusak hubungan Rusia-AS, mendistorsi pernyataan Rusia, dan menggambarkan Rusia dan para pemimpinnya secara negatif.”

    Sebelumnya, Dmitriev, kepala dana kekayaan negara Rusia, dijatuhi sanksi oleh pemerintahan Joe Biden setelah invasi Ukraina.

    AS terpaksa mencabut pembatasan sementara untuk mengizinkannya bepergian ke Washington minggu ini.

    Serangan Drone Rusia Tewaskan 5 Orang di Kharkiv

    Sementara itu, serangan pesawat tak berawak Rusia menewaskan lima orang dan melukai lebih dari 30 orang di kota Kharkiv di timur laut Ukraina, kata pihak berwenang pada hari Jumat, serangan terbaru di tengah meningkatnya tekanan AS untuk gencatan senjata.

    Rusia dan Ukraina telah meningkatkan serangan udara bahkan ketika Presiden AS Donald Trump mendorong mereka untuk datang ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran yang mahal selama lebih dari tiga tahun.

    Serangan terhadap Kharkiv terjadi beberapa jam sebelum kepala militer Prancis dan Inggris tiba di Kyiv untuk berunding tentang bagaimana pasukan penjaga perdamaian Eropa dapat dikerahkan ke Ukraina untuk membantu menegakkan gencatan senjata di masa mendatang.

    “Seorang pria berusia 88 tahun meninggal di rumah sakit. Sampai saat ini, lima orang meninggal dan 32 lainnya luka-luka,” kata Gubernur Kharkiv Oleh Syniehubov di media sosial, memperbarui jumlah korban sebelumnya.

    Seorang reporter AFP di kota itu melihat petugas penyelamat memanjat melalui puing-puing bangunan perumahan yang hancur, sementara asap abu-abu memenuhi udara di tempat apartemen dulunya berdiri.

    Ukraina telah berulang kali menuduh Rusia menargetkan wilayah pemukiman dan warga sipil selama invasi tiga tahunnya.

    Moskow membantah sengaja menembaki target non-militer, meskipun ribuan warga sipil telah tewas dalam serangan udara Rusia, termasuk di sekolah, rumah sakit, dan blok apartemen.

    Enam orang lainnya terluka dalam serangan Rusia semalam di wilayah Ukraina di Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia dan Kyiv, otoritas setempat melaporkan.

    Reporter AFP di ibu kota melaporkan ledakan keras dari sistem pertahanan udara kota yang beroperasi sepanjang malam.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina juga telah menembakkan lebih dari 100 pesawat tak berawak ke wilayah Rusia semalam, termasuk ibu kota Moskow.

    Seorang pria di wilayah perbatasan Bryansk tewas dalam satu serangan, kata gubernur daerah tersebut dalam sebuah posting Telegram pada hari Jumat.

    Tak lama setelah serangan semalam, panglima militer dari London dan Paris tiba di Kyiv untuk membicarakan kemungkinan pengerahan pasukan.

    “Pada suatu saat nanti akan ada kebutuhan untuk kapasitas militer atau jaminan, kapan pun perdamaian tercapai. Dan inilah alasan mengapa para panglima militer kita akan berada di Kyiv hari ini untuk memajukan pekerjaan ini,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di sela-sela pertemuan NATO di Brussels.

    Saat ini, Ukraina mendesak Barat, termasuk Amerika Serikat, untuk memasukkan jaminan keamanan yang kuat sebagai bagian dari perjanjian perdamaian yang lebih luas untuk memastikan Rusia tidak menyerang lagi.

    RUSIA REBUT KURSK – Tangkapan layar video YouTube Shanghai Eye memperlihatkan situasi daerah Kursk, Rusia, tanggal 13 Maret 2025. Presiden AS Donald Trump meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyelamatkan nyawa tentara Ukraina di Kursk. (Tangkapan layar video YouTube Shanghai Eye)

    Trump Menyalahkan Putin dan Zelensky

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengecam Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky pada Minggu (30/3/2025).

    Trump mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap para pemimpin Rusia dan Ukraina saat ia berjuang untuk mencapai gencatan senjata guna mengakhiri perang.

    Meskipun Trump menegaskan kepada wartawan bahwa “kami membuat banyak kemajuan,” ia mengakui bahwa “ada kebencian yang luar biasa” antara kedua pria tersebut, sebuah indikasi baru bahwa negosiasi mungkin tidak menghasilkan kesimpulan cepat seperti yang ia janjikan selama kampanye.

    Diketahui, Trump tengah berupaya mengakhiri konflik di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.

    Bulan lalu, Washington mengadakan pembicaraan terpisah dengan Kyiv dan Moskow di Arab Saudi, mengumumkan bahwa keduanya telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi dan di Laut Hitam.

    Tetapi Moskow dan Kyiv sejak itu saling menuduh satu sama lain melakukan serangan yang disengaja terhadap infrastruktur energi.

    Trump mulai menyuarakan kritiknya dalam wawancara dini hari dengan NBC News saat ia berada di Mar-a-Lago, klub pribadinya di Florida.

    Ia mengatakan “marah, kesal” karena Putin mempertanyakan kredibilitas Zelensky.

    Pemimpin Rusia baru-baru ini mengatakan bahwa Zelensky tidak memiliki legitimasi untuk menandatangani kesepakatan damai dan menyarankan bahwa Ukraina membutuhkan pemerintahan eksternal.

    Trump mengatakan dia akan mempertimbangkan untuk menambahkan sanksi baru terhadap Rusia, yang sudah menghadapi sanksi keuangan berat, dan menggunakan tarif untuk melemahkan ekspor minyaknya.

    Presiden dari Partai Republik itu jarang mengkritik Putin, dan sebelumnya ia sendiri pernah menyerang kredibilitas Zelensky.

    Misalnya, Trump telah menyatakan bahwa Ukraina menyebabkan perang yang dimulai dengan invasi Rusia tiga tahun lalu, dan ia bersikeras bahwa Zelensky harus menyelenggarakan pemilu meskipun menurut konstitusi Ukraina hal itu ilegal untuk dilakukan selama darurat militer.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

  • Indonesia-Malaysia Satukan Barisan Hadapi Tarif ‘Mencekik’ dari Trump

    Indonesia-Malaysia Satukan Barisan Hadapi Tarif ‘Mencekik’ dari Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah pemimpin negara-negara ASEAN langsung melakukan koordinasi untuk merespons pengenaan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025 lalu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Malaysia yang saat ini bertindak sebagai Keketuaan ASEAN tahun 2025. 

    Indonesia dan Malaysia mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menimbulkan tantangan yang besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan tetap menghormati kebijakan tersebut, Indonesia dan Malaysia percaya pada hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan. Keduanya berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS.

    “Malaysia selaku Keketuaan ASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerjasama seluruh Negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” kata Airlangga.

    Sejalan dengan Menko Airlangga, PM Malaysia Anwar Ibrahim juga mengatakan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, pihaknya membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia.

    Setelah pertemuan dengan PM Anwar, Menko Airlangga langsung melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.

    “Dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian, persatuan ASEAN bukan lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama,” ujar Tengku Zafrul.

    Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga menegaskan, “Posisi ASEAN di Indo Pasifik sangat penting, bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar, untuk mendorong penguatan ekonomi regional di Kawasan ASEAN dan di tingkat global.”

    Kedua negara sepakat, pada saat ekonomi global sedang bergejolak, maka suara ASEAN perlu lebih lantang.

    Seperti diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS. Menko Airlangga menegaskan, “Perlu dilakukan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, karena dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif membangun komunikasi dan engagement dengan Pemerintah AS.”

    Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    (hsy/hsy)

  • Indonesia Hadapi Tarif Trump, Begini 4 Tuntutan Pengusaha Tekstil

    Indonesia Hadapi Tarif Trump, Begini 4 Tuntutan Pengusaha Tekstil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang digulirkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai mengundang kekhawatiran industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia. Dua asosiasi besar di sektor ini, yakni Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah demi melindungi industri dalam negeri dari dampak kebijakan tersebut.

    Menurut pernyataan resmi kedua asosiasi, kebijakan tarif dari AS ini akan mengubah peta perdagangan TPT dunia secara signifikan. Negara-negara produsen seperti China, India, Vietnam, Bangladesh, Myanmar, dan Kamboja diperkirakan akan mencari pasar baru, dan Indonesia berisiko besar menjadi target banjir produk impor murah.

    Oleh karenanya, API dan APSyFI meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor. Selain itu, mereka juga meminta agar kebijakan Persetujuan Teknis dalam pengaturan impor tetap diberlakukan, termasuk kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Ekspor ke AS tidak ada kaitannya dengan aturan impor dan TKDN yang saat ini berlaku. Jadi jangan sampai ada pengenduran aturan dalam negeri hanya karena tekanan dari luar,” tegas mereka dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Mereka juga menyoroti pentingnya pemerintah merespons perang tarif dengan kebijakan tarif serupa, bukan dengan bergeser ke isu non-tarif seperti Non-Tariff Measures (NTM) atau Non-Tariff Barriers (NTB). Di sisi lain, menjaga keberlangsungan industri padat karya juga menjadi sorotan.

    “Mempertahankan industri tekstil padat karya ini penting untuk penyerapan tenaga kerja dan menjaga daya beli masyarakat,” tulisnya.

    Gunakan Kapas AS, Bukan Produk Jadinya

    Sementara itu, API dan APSyFI menilai peluang tetap terbuka bagi Indonesia untuk mengekspor ke AS dengan tarif rendah, asal memenuhi syarat menggunakan setidaknya 20% bahan baku dari AS. Karena AS tidak memproduksi benang atau kain, API dan APSyFI menyarankan agar industri tekstil dalam negeri menggunakan kapas asal AS, yang bisa dipadukan dengan serat polyester dan rayon produksi lokal.

    “Ini akan memperkuat industri TPT dari hulu ke hilir dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk jadi impor,” jelas mereka.

    Kendati demikian, data menunjukkan, dalam kondisi normal, industri TPT Indonesia membeli kapas dari AS senilai US$ 600 juta. Namun ironisnya, Indonesia justru mengimpor benang, kain, dan pakaian jadi dari China hingga mencapai US$ 6,5 miliar per tahun.

    “Impor dari China ini telah membunuh industri tekstil dalam negeri. Akibatnya, tingkat pemanfaatan mesin produksi kita hanya 45%,” ungkap mereka.

    Untuk industri pemintalan saja, dari total kapasitas 12 juta mata pintal, hanya 4 juta yang digunakan saat ini. Karena itu, mereka mendorong adanya negosiasi dagang yang lebih adil dengan AS.

    “Kami berharap pemerintah mendorong kerja sama dagang agar kita bisa mengimpor lebih banyak kapas dari AS sebagai trade-off, bukan justru membanjiri pasar dengan produk jadi yang mematikan industri lokal,” tambahnya.

    Tertibkan SKA, Hentikan Transshipment

    Tuntutan terakhir dari API dan APSyFI menyasar pada tata kelola ekspor-impor yang dinilai masih lemah, khususnya terkait penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO). Selama tiga tahun terakhir, diduga terjadi praktik transshipment, yakni produk asal China diekspor ke AS dengan SKA Indonesia.

    “Contohnya, lonjakan ekspor benang tekstur filament polyester dari Indonesia ke AS yang tidak wajar. Ini dilakukan oleh trader, bukan produsen. Tapi imbasnya, semua produsen Indonesia kena Bea Masuk Anti Dumping dari AS,” tegas mereka.

    Untuk itu, mereka meminta pemerintah menertibkan penerbitan SKA agar hanya berlaku untuk barang-barang yang benar-benar diproduksi di Indonesia.

    “SKA tidak boleh dipakai untuk melegalkan transshipment. Ini merugikan industri kita sendiri,” pungkasnya.

    (hsy/hsy)

  • Hadapi Tarif Impor Trump, Diversifikasi Pasar Ekspor Jadi Keharusan

    Hadapi Tarif Impor Trump, Diversifikasi Pasar Ekspor Jadi Keharusan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah strategis menyikapi kebijakan tarif impor sebesar 32% yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap produk asal Indonesia.

    Pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional sekaligus Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Ariawan Gunadi menegaskan, diversifikasi pasar menjadi langkah krusial agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada AS sebagai mitra dagang utama.

    “Pemerintah harus memperluas ekspor ke kawasan yang tidak terlalu rentan dengan kebijakan proteksionisme dan juga lebih stabil, seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin,” ujar Ariawan dalam keterangan resminya, Jumat (4/4/2025).

    Menurutnya, optimalisasi perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) juga harus diperkuat agar produk Indonesia mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan lebih kompetitif di kancah global.

    Selain ekspansi pasar, strategi diplomasi ekonomi yang lebih taktis juga sangat penting. Ariawan menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dalam peta perdagangan internasional, terutama di tengah konflik dagang antara AS dan Tiongkok.

    Menurutnya, Indonesia harus cermat dalam menavigasi kepentingan ekonomi global agar tidak terjebak dalam tarik-ulur kepentingan dua kekuatan besar ini. Bermain fleksibel di antara blok Barat dan Timur akan menjadi kunci agar kita tetap eksis dalam rantai perdagangan global.

    Selain itu, instrumen hukum perdagangan internasional juga harus segera diaktifkan dalam upaya melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif kebijakan tersebut.

    Ariawan menekankan, pemerintah bisa mengaktifkan sejumlah instrumen hukum perdagangan internasional, seperti safeguard measures untuk meredam dampak lonjakan impor.

    Selain itu, penerapan countervailing duties (CVD) dapat menjadi langkah strategis untuk melawan praktik subsidi yang diberikan negara lain kepada produsennya, sehingga persaingan pasar tetap adil. Instrumen lain yang bisa dioptimalkan adalah anti-subsidy measures, yang berfungsi melindungi pasar domestik dari produk impor yang mendapat subsidi berlebihan dari negara asalnya.

    “Diplomasi perdagangan harus lebih agresif dengan memperkuat negosiasi bilateral dan multilateral guna mencari solusi terbaik atas kebijakan tarif impor AS ini,” tambahnya.

    Dengan kombinasi ekspansi pasar, strategi diplomasi ekonomi, dan langkah hukum perdagangan internasional, Indonesia diharapkan dapat mempertahankan daya saing global serta melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif kebijakan tarif impor AS.

  • IBC Usulkan Pemerintah Ambil 4 Langkah Mitigasi Atasi Kebijakan Tarif Trump

    IBC Usulkan Pemerintah Ambil 4 Langkah Mitigasi Atasi Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian Business Council (IBC) mengusulkan empat langkah strategis yang dapat diambil pemerintah dalam merespons kebijakan Amerika Serikat (AS) terkait penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) kepada Indonesia sebesar 32%.

    CEO IBC Sofyan Djalil mengatakan tarif baru ini memberikan tekanan besar pada daya saing ekspor nasional. Ini khususnya ke pasar Amerika yang menyumbang US$38,7 miliar ekspor Indonesia di 2024.  

    IBC pun mengusulkan langkah-langkah yang mencakup upaya mitigasi untuk menjaga dampak kebijakan tarif terhadap kinerja perekonomian dan perdagangan nasional. 

    “Lalu kami juga meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi tarif dan memperluas perjanjian dagang (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru,” kata Sofyan melalui keterangan resmi, Jumat (4/4/2025).

    Secara rinci, IBC menyampaikan usulan empat langkah strategis yang dapat diambil pemerintah.

    Pertama, fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memberikan dukungan kepada industri yang terdampak. Ini termasuk didalamnya kelompok UMKM yang merupakan bagian dari mata rantai industri ekspor. 

    Menurut Sofyan, upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang kondusif, kepastian regulasi, dan reformasi struktural dalam kemudahan berbisnis. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing ekspor. 

    Kedua, IBC mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS dan mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara, untuk  mengupayakan penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang. 

    Sofyan menilai, hal ini tidak hanya bertujuan  untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung, tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan diplomasi dagang yang aktif.

    Ketiga, meminta pemerintah untuk mengambil langkah negosiasi multilateral bersama negara negara ASEAN untuk mendorong tatanan perdagangan internasional yang lebih adil dan setara. 

    Sofyan pun mengatakan, ASEAN merupakan mitra dagang yang sangat besar dan penting, sehingga baik AS maupun ASEAN akan sama-sama diuntungkan melalui upaya negosiasi dan diplomasi dagang ketimbang penerapan kebijakan yang sepihak.

    Keempat, IBC mendorong perluasan perjanjian kerjasama perdagangan bilateral dan multilateral  serta mempercepat penyelesaian perundingan dagang (FTA) yang saat ini sedang berlangsung. Menurut Sofyan, perjanjian kerjasama dengan negara-negara dan kawasan-kawasan akan memperluas akses pasar baru untuk Indonesia. 

    Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menyatakan momen ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi dan mitra dagang strategis di tengah pergeseran rantai pasok global.  

    “Kami melihat tantangan ini sebagai peluang untuk mempercepat reformasi struktural, mendorong diversifikasi pasar ekspor, serta mengembangkan industri bernilai tambah. Kemudahan berusaha juga perlu terus ditingkatkan agar Indonesia lebih kompetitif secara global,” ujarnya.

    Arsjad menambahkan bahwa kebijakan dari pemerintah AS berpotensi memperburuk tensi dagang global dan mengganggu stabilitas ekonomi lintas negara, termasuk Indonesia. 

    Kementerian Perdagangan mengungkapkan, AS merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas Indonesia pada 2024. Nilai surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar US$16,08 miliar dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar US$31,04 miliar. 

    Adapun ekspor nonmigas Indonesia ke AS terutama adalah garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.

  • Ekonom: Efek Tarif Trump Berpotensi Tekan Nilai Tukar Rupiah

    Ekonom: Efek Tarif Trump Berpotensi Tekan Nilai Tukar Rupiah

    Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memandang bahwa kebijakan tarif baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpotensi menekan nilai tukar rupiah ke depan.

    Ekonom Senior Indef M. Fadhil Hasan menjelaskan bahwa penerapan tarif baru itu memiliki implikasi terhadap sisi perdagangan Indonesia hingga depresiasi nilai tukar rupiah.

    Menurutnya, produk ekspor negara lain yang dijual di AS akan mengalami kenaikan harga, sehingga mendorong peningkatan inflasi di negeri Paman Sam. Hal tersebut akan memicu bank sentral AS Federal Reserve untuk menyesuaikan kebijakan moneter.

    “Kalau misalnya inflasi itu meningkat di Amerika, maka kebijakan The Fed itu biasanya menghentikan atau mengontrol inflasi itu adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga,” kata Fadhil dalam diskusi publik secara virtual, Jumat (4/4/2025).

    Dia memaparkan bahwa peningkatan suku bunga itu akan memicu terjadinya capital outflow (aliran modal keluar) dari pasar negara berkembang alias emerging market ke AS.

    Hal ini dimungkinkan oleh peningkatan suku bunga dari obligasi yang dijual di AS. Semakin tinggi tingkat suku bunga obligasi, maka tingkat keuntungan atau yield terkait juga akan meningkat.

    “Sehingga mungkin akan terjadi outflow dari negara-negara emerging market ke Amerika itu. Nah ini yang kemudian saya kira menyebabkan terjadinya depresiasi lebih lanjut daripada nilai tukar rupiah kita,” lanjutnya.

    Menurutnya, depresiasi nilai tukar rupiah memiliki dampak yang luas terhadap beberapa hal, antara lain utang luar negeri hingga kondisi fiskal dalam negeri.

    Itu sebabnya, dia menyebut bahwa pemerintah mesti menyiapkan antisipasi terkait rupiah, di samping mengukur dampak terhadap aktivitas ekspor.

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.