Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Duh! Trump Diduga Gunakan AI Lancarkan Perang Tarif Dagang

    Duh! Trump Diduga Gunakan AI Lancarkan Perang Tarif Dagang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut buatan Artificial Intelligence (AI). Hal tersebut terungkap dengan perhitungan sederhana yang dilakukan oleh ekonom James Surowiecki dan laman The Verge.

    The Verge melaporkan angka tarif baru itu berasal dari perhitungan yang disederhanakan dari chatbot AI. Menurut laporan itu, tim Trump perlu menggunakannya karena formulasi harus dilakukan dalam waktu singkat.

    Sementara itu. Surowiecki mengatakan seseorang bisa membuat angka yang sama seperti perhitungan Gedung Putih. Caranya dengan mengambil defisit perdagangan suatu negara dengan AS. Berikutnya hasil angka itu membaginya dengan total ekspor ke AS.

    “Bagi dua angka tersebut, dan Anda akan mendapatkan tarif timbal balik diskon yang siap digunakan,” jelasnya.

    Foto: Donald Trump dengan Saham & Dolar/ Aristya Rahadian
    Donald Trump dengan Saham & Dolar

    Media AS, Politico juga mengindikasikan dugaan serupa. Sejumlah pengguna X mencoba melakukan hal serupa. Mereka melakukan percobaan dengan meminta pada sejumlah chatbot yakni ChatGPT, Gemini, Claude, dan Grok. Perhitungannya dengan memecahkan defisit perdagangan dan menempatkan AS pada level yang sama, dengan rumus yang dihasilkan chatbot sama, yakni defisit dibagi ekspor.

    Namun Gedung Putih membantah klaim tersebut. Pihak pemerintah menyebutkan akan mempublikasikan rumus yang digunakan. Kebijakan impor yang dikeluarkan Trump membebankan pada sejumlah negara. Pemerintah AS menerapkan basis tarif impor 10% ke semua negara dan ada juga tarif resiprokal.

    Tiap negara mendapatkan besaran yang berbeda, berdasarkan defisit perdagangan yang ditimbulkan. Misalnya Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%.

    (npb/wur)

  • Tarif Trump Ancam RI, DPR Desak Pemerintah Perkuat Industri Lokal!

    Tarif Trump Ancam RI, DPR Desak Pemerintah Perkuat Industri Lokal!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah harus memperkuat industri lokal sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) lalu.

    Diketahui, Indonesia terkena tarif timbal balik AS sebesar 32%. Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai US$ 14,34 miliar pada tahun 2024.

    “Sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama. Itu concern kita,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

    “Industri kita akan semakin tertekan dan taruhannya tenaga kerja,” tambahnya.

    Evita menilai bahwa memperkuat industri dalam negeri bisa dilakukan dengan terus mendorong peningkatan daya saing produk lokal, salah satunya lewat pemberian insentif bagi sektor industri yang terdampak kebijakan tarif.

    Menurutnya, langkah ini penting agar industri yang terkena imbas tarif Trump tetap mampu bersaing.

    Evita menuturkan, penting untuk meningkatkan kualitas produk ekspor dan mendorong hilirisasi industri guna menghasilkan ekspor bernilai tambah tinggi.

    Ia juga menekankan perlunya konsistensi dalam mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor dapat dikurangi.

    Lebih lanjut, Evita turut menyoroti pentingnya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dinilai mampu memperkuat industri nasional, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang terciptanya lapangan kerja.

    Di samping itu, ia menekankan perlunya langkah cepat dan strategis dari pemerintah, seperti melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS guna mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan perundingan ulang tarif.

    “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan, melakukan negosiasi langsung dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memiliki peran penting dalam memperkuat industri nasional.

    Dengan mendorong penggunaan komponen lokal, TKDN diyakini dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

    Ia menegaskan, penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas tujuan ekspor ke negara-negara lain, seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika.

    Ia juga menekankan perlunya percepatan perjanjian dagang dengan negara mitra guna membuka peluang ekspor baru.

    Saat ini, produk ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada pasar AS, terutama untuk komoditas seperti elektronik, pakaian, alas kaki dan hasil perikanan.

    Selain AS, China dan India juga menjadi pasar utama. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), ketiganya menyumbang 42,94% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada 2024.

    Evita menekankan bahwa meskipun hubungan dagang Indonesia dengan China dan India relatif baik, langkah diversifikasi pasar tetap diperlukan.

    Anggota DPR dari fraksi PDIP itu menegaskan pentingnya mencari pasar ekspor baru sebagai upaya antisipasi agar Indonesia tetap aman jika terjadi gangguan seperti dampak dari kebijakan tarif Trump terhadap produk ekspor.

  • Mitigasi Tarif Trump, IBC Usulkan Indonesia Renegosiasi dan Perluas Perjanjian Dagang – Halaman all

    Mitigasi Tarif Trump, IBC Usulkan Indonesia Renegosiasi dan Perluas Perjanjian Dagang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesian Business Council (IBC) mengusulkan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan renegosiasi, dan memperluas perjanjian dagang dengan negara dan kawasan baru.

    Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memitigasi dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump, 

    CEO IBC Sofyan Djalil menyampaikan, langkah-langkah perlu dilakukan sebagai upaya mitigasi untuk menjaga dampak kebijakan tarif terhadap kinerja perekonomian dan perdagangan nasional.

    “Lalu kami juga meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi tarif dan memperluas perjanjian dagang (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru,” ujar Sofyan saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/4/2025).

    Sofyan berujar, IBC mendukung upaya pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dalam merespons kebijakan tarif dagang terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah AS pekan ini, serta memitigasi dampaknya terhadap kinerja ekspor Indonesia.

    Secara rinci, IBC menyampaikan usulan empat langkah strategis yang dapat diambil pemerintah. Pertama, fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memberikan dukungan kepada industri yang terdampak, termasuk di dalamnya kelompok UMKM yang merupakan bagian dari mata rantai industri ekspor.

    Upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang kondusif, kepastian regulasi, dan reformasi struktural dalam kemudahan berbisnis.

    “Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing ekspor,” ujar Sofyan.

    Kedua, IBC mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS dan mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara, untuk mengupayakan penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang.

    Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung, tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan diplomasi dagang yang aktif.

    Ketiga, IBC meminta pemerintah untuk mengambil langkah negosiasi multilateral bersama negara-negara ASEAN untuk mendorong tatanan perdagangan internasional yang lebih adil dan setara.

    ASEAN merupakan mitra dagang yang sangat besar dan penting, sehingga baik AS maupun ASEAN akan sama-sama diuntungkan melalui upaya negosiasi dan diplomasi dagang ketimbang penerapan kebijakan yang sepihak.

    Keempat, IBC mendorong perluasan perjanjian kerjasama perdagangan bilateral dan multilateral serta mempercepat penyelesaian perundingan dagang (FTA) yang saat ini sedang berlangsung. Perjanjian kerjasama dengan negara-negara dan kawasan-kawasan akan memperluas akses pasar baru untuk Indonesia.

    Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menyatakan, momen ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi dan mitra dagang strategis di tengah pergeseran rantai pasok global.

    “Kami melihat tantangan ini sebagai peluang untuk mempercepat reformasi struktural, mendorong diversifikasi pasar ekspor, serta mengembangkan industri bernilai tambah. Kemudahan berusaha juga perlu terus ditingkatkan agar Indonesia lebih kompetitif secara global,” tutur Arsjad.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pekan ini mengumumkan daftar negara yang dikenai tarif resiprokal untuk produk-produk yang diekspor ke AS. Indonesia termasuk dalam daftar tersebut dengan nilai tarif dikenakan sebesar 32 persen.

    Tarif baru ini memberi tekanan besar pada daya saing ekspor nasional, khususnya ke pasar AS yang menyumbang 38,7 miliar dolar AS ekspor Indonesia pada 2024.

    Kebijakan tarif dari pemerintah AS berpotensi memperburuk tensi dagang global dan mengganggu stabilitas ekonomi lintas negara, termasuk Indonesia.

  • Mitigasi Tarif Trump, IBC Usulkan Indonesia Renegosiasi dan Perluas Perjanjian Dagang – Halaman all

    Dampak Kebijakan Trump, Ekspor Peralatan Listrik RI ke AS akan Tertekan, Pasar Domestik Terancam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekspor peralatan listrik dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) berpotensi tertekan imbas kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

    Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif timbal balik, yaitu bea masuk tambahan sebesar 10 persen yang akan berlaku mulai 5 April 2025.

    Kemudian, ada tarif tambahan spesifik per negara yang akan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) Yohanes P. Widjaja meminta pemerintah untuk segera bernegosiasi dengan AS terkait tarif impor produk kelistrikan.

    Penerapan tarif impor oleh AS beberapa hari lalu dinilai akan berdampak negatif terhadap potensi ekspor bagi produk kelistrikan dari Indonesia.

    Menurut Yohanes, beberapa tahun terakhir Indonesia mendapat kesempatan ekspor ke AS serta beberapa negara lainnya untuk produk peralatan listrik.

    Produk itu antara lain Transformator Tenaga, Transformator Distribusi, Panel Listrik Tegangan Menengah, Panel Listrik Tegangan Rendah, dan Meter Listrik (kWh Meter).

    “Produk peralatan listrik dari Indonesia secara kualitas sudah mampu untuk bersaing di pasar International dan kami membutuhkan kehadiran pemerintah untuk mempertahankan industri lokal,” kata Yohanes dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).

    Dampak Negatif Lain   

    Dampak negatif lainnya, kata Yohanes, adalah potensi pasar Indonesia dibanjiri produk dari negara yang juga terkena tarif impor dari Amerika Serikat.

    Produk-produk itu ditengarai masuk ke Indonesia dengan cara dumping.

    Yohanes memandang hal itu dapat membawa dampak yang luar biasa besar di dalam negeri seperti yang dialami produk tekstil.

    Industri lokal disebut dapat tumbang dan Indonesia akhirnya kehilangan kesempatan menjadi negera manufaktur.

    Saat ini kondisinya adalah produk-produk dari Asia Tenggara, China, dan India dikenakan bea masuk 0 persen. 

    Sementara itu, negara-negara tersebut sudah mampu untuk menghasilkan produk peralatan listrik mereka sendiri.

    Mereka juga tidak mengandalkan bahan baku impor. Contohnya China, mereka sudah memiliki bahan baku yang melimpah, sehingga kecepatan dan daya saing mereka lebih unggul.

    Dengan mereka terkena tarif impor terbaru AS, Indonesia berpotensi menjadi tujuan mereka karena memiliki pasar yang besar.

    Jika kelak produk impor dari negara-negara tersebut tidak dibendung, lama kelamaan dapat membuat goyah produsen dalam negeri untuk beralih menjadi importir atau bahkan seluruhnya.

    Bila produsen dalam negeri akhirnya pada beralih menjadi importir, itu dapat mengakibatkan meningkatnya pengangguran.

    “APPI berharap pemerintah untuk mulai memikirkan dan merumuskan bagaimana untuk mengendalikan perdagangan di sektor swasta agar industri kelistrikan dalam negeri dapat tetap hidup,” ujar Yohanes.

    Kebijakan TKDN Dipertahankan

    Yohanes meminta agar kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespon kebijakan kenaikan BMI (Bea Masuk Impor) AS.

    Kebijakan TKDN dinilai terbukti ampuh meningkatkan permintaan produk manufaktur
    dalam negeri terutama dari belanja pemerintah.

    “Kebijakan TKDN juga telah memberi jaminan kepastian investasi dan juga menarik investasi baru ke Indonesia,” ucap Yohanes.

    Ia mengatakan, banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena kebijakan TKDN ini.

    Pelonggaran kebijakan TKDN disebut malah akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia.

    Penerapan TKDN untuk proyek proyek yang bersumber dana APBN yang saat ini diterapkan oleh pemerintah dinilai sudah tepat guna melindungi produsen dalam negeri.

    “Hal tersebut juga diberlakukan di negera-negara lain di dunia,” kata Yohanes.

    Apabila Kebijakan TKDN RI dianggap sebagai salah satu penyebab terbitnya kebijakan BMI AS ini, Yohanes menyebut perlu adanya pembicaraan secara bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat.

    Pembicaraan perlu meliputi produk apa
    yang diinginkan oleh Amerika Serikat untuk tidak dikenakan kebijakan TKDN ini.

    Yohanes pun mendorong agar Pemerintah Indonesia merespon perang tarif dengan tarif
    juga.

    “Jangan isu perang tarif digeser pada isu NTM (Non Tariff Measure) atau NTB (Non Tariff Barrier). Kalau perlu, pemerintah Indonesia beri tarif masuk nol persen pada produk manufaktur kelistrikan AS,” ujarnya.

  • Pengusaha Sepatu RI akan Terkena Dampak Berat dari Tarif Resiprokal 32 Persen AS – Halaman all

    Pengusaha Sepatu RI akan Terkena Dampak Berat dari Tarif Resiprokal 32 Persen AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) mengaku akan merasakan dampak yang berat dari kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

    Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif timbal balik, yaitu bea masuk tambahan sebesar 10 persen yang akan berlaku mulai 5 April 2025.

    Kemudian, ada tarif tambahan spesifik per negara akan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen. Bila ditotal, produk RI yang masuk AS akan terkena tarif 42 persen.

    Ketua Umum APRISINDO Eddy Widjanarko mengaku pihaknya akan membutuhkan penyesuaian usai tarif ini diberlakukan.

    “Tentu ini akan memiliki dampak yang cukup berat bagi pelaku industri persepatuan. Anggota APRISINDO perlu waktu untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dari kebijkan ini,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Sektor persepatuan RI merupakan industri padat karya yang menyerap kurang lebih 1,8 juta tenaga kerja.

    Menurut data yang Eddy punya, AS menjadi negara tujuan ekspor alas kaki terbesar Indonesia. Selama 2020 – 2022, kinerja ekspor selalu meningkat setiap tahunnya.

    Nilai ekspor pada 2020 tercatat sebesar 1,38 miliar dolar AS, 2021 sebesar 2,11 miliar dolar AS, dan 2022 sebesar 2,61 miliar dolar AS.

    Pada 2023, terjadi penurunan ekspor ke US sebesar 26 persen ke angka 1,92 miliar dolar AS, tetapi kembali meningkat pada 2024 sebesar 24 persen yang nilainya mencapai 2,39 miliar dolar AS.

    Eddy memastikan APRISINDO siap bekerja sama secara pro-aktif dengan pemerintah untuk langka-langkah strategis yang diambil dalam rangka mitigasi dampak dari tarif ini.

    Ia berharap Pemerintah RI mengirimkan delegasi level tingkat tinggi yang berkompeten dan kredibel ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

    Ada satu solusi yang Eddy tawarkan untuk menjadi penyelesaian masalah ini.

    Ia menyebut Pemerintah RI perlu mempercepat penyelesaian perundingan dagang Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

    Perundingan I-EU CEPA yang telah berjalan selama sembilan tahun itu diharapkan bisa segera rampung agar RI bisa mendapat pasar alternatif.

    Lalu, perjanjian dagang tersebut juga bisa mengurangi tarif bea masuk produk alas kaki Indonesia ke pasar 27 negara Eropa.

    Negara pesaing lainnya, yang juga terkena tarif impor tinggi baru dari AS seperti Vietnam dan Bangladesh, telah memiliki perjanjian CEPA dengan Uni Eropa. 

  • Metode Tarif Tambahan Impor Trump Cacat dan Merugikan Indonesia

    Metode Tarif Tambahan Impor Trump Cacat dan Merugikan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom menilai metode penghitungan tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia, tergolong cacat. Tarif Impor terhadap produk Indonesia sebesar 32% yang diputuskan Presiden AS Donald Trump terjadi karena Indonesia mengenakan tarif hingga 64% terhadap produk asal Paman Sam tersebut.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai, metode penghitungan tarif tersebut cacat prosedur dikarenakan pertimbangan proteksi terhadap barang impor asal Indonesia secara terang-terangan. Kebijakan tersebut dinilai Andry sangat merugikan Indonesia.

    “Metode ini cacat dan sangat menyesatkan karena dihitung dengan membagi defisit perdagangan dengan total ekspor, bukan berdasarkan tarif sebenarnya,” jelas Andry pada Jumat (4/4/2025).

    Dia melanjutkan, kebijakan tarif sebesar 32% tersebut jelas menghantam sektor ekspor utama dari Indonesia ke AS. Ia menuturkan, sektor tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kelapa sawit sampai karet, akan mengalami dampak terbesar dari kebijakan tarif impor AS tersebut.

    “Tekstil, pakaian, dan alas kaki menyumbang 27,5% dari total ekspor kita ke AS. Ini belum termasuk kelapa sawit serta karet yang juga menjadi komoditas strategis Indonesia,” tutur Andry terkait tarif impor Trump.

    Lebih lanjut, Andry mengatakan dirinya khawatir kebijakan tarif impor Paman Sam itu dapat menghadirkan kembali badai pemutusan hubungan kerja (PHK) lanjutan. Terlebih, dia mengatakan badai PHK lanjutan di Indonesia ini akan cenderung lebih dahsyat.

    “Jika pemerintah terus diam, kita bukan hanya kehilangan pasar utama, tetapi juga akan muncul badai PHK lanjutan yang jauh lebih besar,” katanya.

    Diketahui sebelumnya, Pemerintah Indonesia akan mengirimkan tim lobi tingkat tinggi ke AS untuk menegosiasikan pengenaan tarif impor sebesar 32% yang baru saja diumumkan Presiden AS Donald Trump. Secara paralel, pemerintah juga tengah menghitung dengan cermat dampak dari penerapan tarif tersebut.

    “Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS,” kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (4/4/2025).

    Hasan menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah mempersiapkan tiga langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global, terutama akibat adanya kebijakan tarif impor baru AS oleh Donald Trump.

    Tiga strategi hadapi tarif impor Trump itu, yakni memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.
     

  • Diplomasi Ekonomi, Cara Indonesia Hadapi Kebijakan Tarif Presiden AS Donald Trump – Halaman all

    Diplomasi Ekonomi, Cara Indonesia Hadapi Kebijakan Tarif Presiden AS Donald Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia telah melakukan langkah untuk mengantisipasi ketidakpastian perdagangan global seperti yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan mengenakan tarif resiprokal.

    Hal itu dikatakan Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta dalam keterangan, Sabtu (5/4/2025).

    Salah satu langkah antisipasi yang sudah dilakukan adalah diplomasi ekonomi. 

    Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengambil langkah besar yaitu Indonesia bergabung dengan BRICS—yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

    “Kita sudah menjadi anggota BRICS sehingga bisa memudahkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam rangka untuk memperkuat penetrasi market bagi produk-produk kita untuk di ekspor ke negara-negara anggota BRICS tersebut. Seperti itu, kita sudah antisipasi,” jelasnya.

    Adapun Indonesia mampu menghadapi tantangan perang dagang ini karena fundamental makroekonomi domestik yang solid didukung kebijakan mewajibkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) ditempatkan di dalam negeri 100 persen selama 12 bulan guna menopang nilai tukar rupiah.

    “Terlihat dari cadangan devisa kita. Memang jika cadangan devisa kita bisa ditargetkan di kisaran 165 miliar dolar AS. Sejak penerapan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam kita, yang memang telah diterapkan 1 Maret pada waktu itu, ya memang semestinya bisa memperkuat cadangan devisa kita ke depannya,” ucap Nafan.

    Dia mengatakan cadangan devisa yang kuat ini pun membuat keadaan saat ini berbeda dengan saat krisis moneter, di mana cadangan devisa Indonesia hanya sekitar 15 miliar dolar AS.

    “Jadi otomatis resiliensi kita juga relatif lebih kuat kalau menurut saya dalam rangka menghadapi ketidakpastian global dan memang salah satunya adalah terkait dengan trade fragmentation yang diterapkan oleh Donald Trump,” kata Nafan.

    Nafan menyebut bahwa selain Tiongkok juga ada India juga yang menjadi powerhouse pertumbuhan ekonomi global, di mana kedua negara itu pertumbuhan ekonominya masih bisa di atas 5%.

    “Jadi memang jauh lebih tinggi juga dibandingkan AS yang hanya sekitar 2%. Jadi memang kita bisa memaksimalkan potensi tersebut dan memperkuat kapasitas dan kapabilitas ekspor kita,” jelas dia.

    “Sebenarnya peluangnya sudah kita ambil. Tinggal kita memaksimalkan diplomasi ekonomi kita Yang memang lebih adaptif. Karena kita juga menerapkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

    Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut.

    Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat (AS).

    Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika.

    Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 

    Trump menyatakan bahwa dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional.

    Apa Dampaknya Bagi Indonesia?

    Pengenaan tarif timbal balik ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Diketahui bahwa Indonesia memiliki sejumlah produk ekspor utama di pasar AS.

    Di antaranya adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut.

  • Indonesia Kena 32 Persen, Ekspor Terancam Lesu?

    Indonesia Kena 32 Persen, Ekspor Terancam Lesu?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah resmi menerapkan tarif impor baru mulai dari tarif timbal balik dan tarif universal untuk barang masuk. Diketahui, untuk tarif universal akan mulai berlaku pada 5 April 2025 dan tarif timbal balik 9 April 2025.

    Berdasarkan tarif impor baru ini, Indonesia kena 32 persen, sedangkan untuk negara ASEAN lainnya yakni Vietnam 46 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Singapura 10 persen, Filipina 7 persen, Laos 48 persen, Brunei 24 persen, Timor Leste 10 persen, Thailand 36 persen, dan Myanmar 44 persen.

    Sebagai informasi, tarif universal 10 persen untuk semua negara dan tarif timbal balik dihitung dari separuh persentase surplus dagang terhadap AS.

    Dampak dari pengenaan tarif impor pada Indonesia adalah daya saing produk ekspor menurun di pasar karena harganya naik.

    Lalu, perlambatan atau penurunan hasil produksi komoditas ekspor akibat penurunan permintaan. Selanjutnya, menurunnya pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal mendatang.

    Menurut data Badan Pusat Statistik perdagangan Indonesia-AS pada 2020-2024, angka ekspor terjadi kenaikan dan kestabilan pada 2020 angka menunjukkan 8,25, 2021 11,25, 2022 11,61, 2023 11,28, dan 11,97 pada 2024.

    Sedangkan, untuk angka impor pada 2020 mencapai 18,62, 2021 25,79, 2022 28,18, 2023 23,25, dan 2024 26,31.

    Komoditas ekspor terbesar di Indonesia ke AS menurut data Kementerian Perdagangan per 4 April 2025 adalah 62 kakao dan olahannya, 67 mesin dan perlengkapan, 60 alas kaki pelindung sejenisnya, 58 perangkat semikonduktor, dan 52 telepon dan perangkat telekomunikasi.

    Sebagai informasi, angka ekspor Januari 2025 merupakan hasil pembulatan dalam juta dolar AS.

    Selain itu, sebelumnya telah dikabarkan ada empat negara yang dikecualikan oleh Donald Trump termasuk Rusia dan Korea Utara.

    Atas keputusannya itu, Gedung Putih pun membela keputusan Presiden AS tersebut dari kebijakan tarif impor baru.

    “Kuba, Belarus, Korea Utara, dan Rusia tidak termasuk dalam Pemerintah Eksekutif Tarif Resiprokal karena mereka sudah menghadapi tarif yang sangat tinggi dan sanksi yang telah kami jatuhkan sebelumnya menghalangi perdagangan dengan negara-negara itu,” ucap pejabat Gedung Putih.

    Ia juga mengatakan bahwa Trump baru-baru ini telah mengancam akan menjatuhkan sanksi berat kepada Rusia.

    Pengecualian terhadap Rusia ini pun menyulut kecaman di media sosial setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif baru dan banyak pihak menuduh bahwa ia telah tunduk pada Presiden Rusia Vladimir Putin.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rupiah Melemah dan Harga Emas Melonjak, Puan Maharani: Lebaran Dulu, Kita Silaturahmi

    Rupiah Melemah dan Harga Emas Melonjak, Puan Maharani: Lebaran Dulu, Kita Silaturahmi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak pernah benar-benar mereda sejak masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, dan kembali memanas dalam era pemerintahan Joe Biden.

    Kini, di bawah pemerintahan baru AS tahun 2025, kebijakan res-shoring dan deglobalisasi makin diperkuat, dengan tarif ekspor baru terhadap semikonduktor, mineral kritis, dan bahkan hasil pertanian.

    Imbas dari perang dagang ini tidak hanya melibatkan AS dan Tiongkok, namun juga pemicu lemahnya nilai tukar rupiah yang bukan sekadar fluktuasi teknikal.

    Namun, ini merupakan dampak struktural dari ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap impor, utang luar negeri, dan ekspor komoditas mentah.

    Sebelumnya, saat penutupan perdagangan Jumat, 28 Maret 2025, mata uang Indonesia semakin tak berharga di hadapan mata uang negeri Uncle Sam. Rupiah melemah 14 poin atau 0,08 persen, menjadi roboh di titik Rp16.676 per dolar AS, ketimbang sehari sebelumnya sebesar Rp16.562 per dolar AS.

    Kemudian dikabarkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami pelemahan. Pada pembukaan perdagangan pada Kamis, 3 April 2025. Rupiah melemah 0,35 persen ke Rp16.772 dari perdagangan sebelumnya Rp16.713 per dolar AS.

    Saat yang sama, Bank Indonesia mengumumkan telah menghabiskan lebih dari USD 4,2 miliar cadangan devisa hanya dalam dua bulan pertama 2025 untuk melakukan intervensi pasar. Namun, cadangan devisa Indonesia saat ini menurun dari USD 144 miliar (Desember 2024) menjadi USD 135 miliar.

  • Vietnam Siap Buka Pintu Lebar untuk Produk AS dengan Tarif Nol Persen

    Vietnam Siap Buka Pintu Lebar untuk Produk AS dengan Tarif Nol Persen

    Hanoi, Beritasatu.com – Vietnam siap menjalin kerja sama lebih erat dengan Amerika Serikat (AS) dalam rangka menurunkan tarif impor terhadap produk-produk asal AS hingga 0%.

    Hal ini diungkap Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Tô Lâm yang langsung disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump dalam percakapan telepon pada Jumat (4/4/2025).

    Dalam pembicaraan itu, turut hadir sejumlah pejabat tinggi Vietnam, seperti Perdana Menteri Phạm Minh Chính, Kepala Kantor Komite Sentral Partai Lê Hoài Trung, dan Wakil Perdana Menteri Hồ Đức Phớc.

    Keduanya menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat hubungan bilateral demi kepentingan kedua negara, serta berkontribusi terhadap perdamaian dan pembangunan di kawasan maupun dunia.

    Tô Lâm menyampaikan, Vietnam bersedia melakukan negosiasi agar tarif terhadap produk ekspor AS ke Vietnam bisa diturunkan menjadi 0%. Ia juga mendorong agar AS memberikan perlakuan serupa terhadap produk-produk Vietnam.

    “Vietnam akan terus meningkatkan volume impor dari AS serta menciptakan iklim investasi yang ramah bagi perusahaan-perusahaan asal AS yang ingin menanamkan modal di Vietnam,” ucapnya seperti dikutip dari Vietnamnews, Sabtu (5/4/2025).

    Kedua pemimpin sepakat untuk melanjutkan dialog agar komitmen tersebut bisa dituangkan dalam bentuk kesepakatan resmi dalam waktu dekat.

    Pada kesempatan itu, Tô Lâm mengundang Presiden Trump beserta Ibu Negara untuk berkunjung ke Vietnam. Trump menerima undangan tersebut dan menyatakan keinginannya untuk segera bertemu langsung dengan Tô Lâm. Ia juga menitipkan salam hangat kepada para pemimpin serta rakyat Vietnam.

    Panggilan telepon ini berlangsung dua hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan baru berupa tarif timbal balik terhadap sejumlah negara mitra dagang, termasuk Vietnam, yang dikenakan tarif tinggi hingga 46%.

    Pemerintah Vietnam menyayangkan kebijakan tarif tersebut yang dinilai tidak mencerminkan semangat kerja sama kedua negara. Meski demikian, Vietnam tetap membuka ruang diskusi dengan pihak AS untuk menemukan solusi yang adil dan saling menguntungkan terkait tarif produk pada kedua negara tersebut.