Topik: ekspor

Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Ini Saran dari Ketua Komisi XI DPR Misbakhun – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memperkirakan kebijakan
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang tarif bea masuk tambahan baru atas produk luar negeri akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS.

Legislator Golkar itu pun mendorong tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan konsolidasi menyeluruh demi menghadapi guncangan akibat kebijakan yang kondang dengan sebutan Trump 2.0 tersebut.

“Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Misbakhun melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (4/3/2025).

Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.

“Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” tuturnya.

Misbakhun juga membeber data transaksi perdagangan Indonesia – AS pada 2024. Pada tahun lalu, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar.

Menurut Misbakhun, angka itu setara dengan 9,9 perseb dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. “Posisi surplus di pihak Indonesia,” ujarnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga memerinci soal ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik. Misbakhun pun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia.

“Industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar US yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” ulasan Misbakhun.

Alumnus Sekolah Tinggu Akuntansi Negara (STAN) itu menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Akibatnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, bahkan bisa berefek ke APBN.

“Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” ujar Misbakhun.

Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu juga mengutip arahan Presiden Prabowo tentang perbaikan struktural pada berbagai hambatan perekonomian melalui deregulasi ataupun penyederhanaan aturan yang menghambat. Misbakhun meyakini arahan tersebut jika dilaksanakan akan membantu upaya membangun efisiensi perusahaan di Indonesia.

“Dengan demikian industri kita tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan, tetapi juga menjadi lebih mampu bersaing di pasar global,” imbuhnya.

Selain itu, Misbakhun juga mendorong Bank Indonesia (BI) mengantisipasi kinerja kurs Rupiah terhadap dolar AS (USD). Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu memprediksi harga barang di US akan makin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19. Misbakhun memperkirakan Bank Sentral AS (The Fed) pasti akan menurunkan tingkat suku bunga sebagai alat kontrol supaya inflasi bisa dikendalikan.

“Penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang. Kondisi ini akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar Rupiah atas USD,” ujarnya.

Oleh karena itu, Misbakhun mengingatkan BI melakukan upaya serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas USD. Menurut dia, jangan sampai tekanan koreksi negatif atas Rupiah melewati angka psikologis.

“Pada saat pasar sedang libur Lebaran saat ini adalah waktu yg tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” tambahnya.

Misbakhun menyebut beberapa poin penting dalam kebijakan baru dari Presiden Trump itu harus diantisipasi sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan sebesar 32 persen atas produk RI bisa diminimalisasi.

“Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” kata Misbakhun.

05/04/2025 15:46
Gapmmi Waspadai Kenaikan Biaya Produksi Efek Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) mewaspadai kenaikan biaya produksi dan penurunan ekspor dampak dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman, menyatakan, Indonesia dan Amerika telah menjalin kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan dan melengkapi kedua belah pihak.

Amerika merupakan pasar ekspor prioritas untuk beberapa produk unggulan makanan dan minuman dari Indonesia seperti produk kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, lemak nabati, produk perikanan dan turunannya.

“Di sisi lain, industri makanan dan minuman Indonesia mengimpor berbagai bahan baku industri dari Amerika, beberapa diantaranya gandum, kedelai dan susu,” ujar Adhi saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/4/2025).

Adhi menambahkan hubungan perdagangan ini mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Oleh karena itu, menjaga stabilitas dan kelancaran hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika adalah hal yang sangat penting bagi kedua negara.

Adhi memaparkan, bahwa Gapmmi mengidentifikasi beberapa dampak utama dari tarif ini.

“Tarif impor akan meningkatkan biaya produksi industri nasional yang menggunakan bahan baku dari Amerika dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta meningkatkan harga jual produk di Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, diperkirakan tarif yang tinggi dapat menyebabkan penurunan volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke Amerika serta negara tujuan ekspor lainnya, yang berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan industri nasional.

Kemudian, penurunan ekspor dapat mengancam lapangan kerja di sektor makanan dan minuman di Indonesia, di saat situasi ekonomi yang sedang lesu.

Pemerintah diminta melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika. Termasuk, menganalisa dampak penerapan tarif secara menyeluruh.

Adhi berujar, pemerintah harus menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melakukan penguatan industri nasional, serta mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

“Kami mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat,” ucap Adhi.

Sebelumnya, besaran tarif yang dikenakan Trump terhadap Indonesia hanya berbeda 2 persen dari China, “lawan berat” AS, yaitu 34 persen. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, juga mendapat “tekanan” tarif yang cukup besar, masing-masing 36 persen dan 46 persen.

Merujuk laman resmi Kementerian Perdagangan RI, AS memang merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas nasional tahun 2024. Angka surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar dollar AS dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar 31,04 miliar dollar AS. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS antara lain berupa garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.

05/04/2025 15:42
Usai Kebijakan Tarif Trump, Pengusaha Tidak Banyak Pilihan Selain Andalkan Permintaan Dalam Negeri – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usai kebijakan tarif impor terbaru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke banyak negara, pengusaha Indonesia tak memiliki pilihan banyak selain mengandalkan permintaan dalam negeri.

Hal itu diungkap oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam.

Diketahui, AS memberlakukan kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ ke Indonesia dan sekian banyak negara lainnya.

Donald Trump memberlakukan tarif timbal balik, yaitu bea masuk tambahan sebesar 10 persen yang berlaku 5 April 2025.

Kemudian, ada tarif tambahan spesifik per negara yang akan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

“Sekarang tidak banyak pilihan selain mengandalkan permintaan dalam negeri,” kata Bob kepada Tribunnews, Sabtu (5/4/2025).

Akibat dari itu, ia meminta pemerintah lebih serius menggarap pasar domestik. Bob mendorong agar pembatasan impor bahan baku dan perizinan dipermudah.

Lalu, barang jadi yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri harus dibatasi impornya karena ini mampu mempengaruhi daya saing produk lokal.

“Selain itu juga currency harus dijaga dengan membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Jika pasar domestik tidak dikembangkan secara serius, industrinya akan terpukul akibat dibanjiri produk impor.

Produk impor dari negara-negara yang juga terkena tarif Trump diprediksi akan membanjiri RI karena mereka juga mencari pasar alternatif selain Amerika Serikat.

“Industri padat karya kita akan kembali terpukul karena impor dari negara-negara yang sebelumnya mengekspor ke Amerika Serikat,” ucap Bob.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada pekan ini mengumumkan daftar negara yang dikenai tarif resiprokal untuk produk-produk yang diekspor ke AS. Indonesia termasuk dalam daftar tersebut dengan nilai tarif dikenakan sebesar 32 persen.

Tarif baru ini memberi tekanan besar pada daya saing ekspor nasional, khususnya ke pasar AS yang menyumbang 38,7 miliar dolar AS ekspor Indonesia pada 2024.

Langkah Pemerintah RI

Pemerintah Indonesia akan menghitung dampak dari tarif resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat (AS) kepada RI sebesar 32 persen.

Diketahui, Presiden AS Donald Trump telah mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini.

Tarif resiprokal oleh AS untuk RI akan mulai berlaku pada 9 April 2025.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

“Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” kata Susiwijono dikutip dari siaran pers pada Jumat (4/3/2025).

“Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujarnya.

Susiwijono menyebut bahwa sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

“Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan,” ucap Susiwijono.

“Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” katanya.

Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia disebut telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS.

Terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

“Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” kata Susiwijono.

05/04/2025 15:36
Sebut Tarif Trump Baru Opening Statement, Kadin: Ada Pintu Negosiasi

Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut Amerika Serikat (AS) merupakan mitra strategis bagi Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun investasi. Hal ini disampaikan menyusul kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia sebesar 32%.

“AS adalah mitra bisnis strategis Indonesia. Hal itu tecermin dalam neraca perdagangan dan aliran investasi antara kedua negara. Hubungan Indonesia dan AS adalah hubungan yang saling membutuhkan,” jelas Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (5/4/2025).

Anindya menilai bahwa pernyataan terkait tarif Trump belum final dan masih bisa membuka ruang negosiasi. Ia optimistis bahwa peluang dialog dan kesepakatan masih terbuka lebar, terutama karena posisi Indonesia yang sangat strategis di kawasan Pasifik dan dalam dinamika geopolitik global.

“Saya melihat pernyataan Presiden Trump terkait tarif merupakan opening statement. Artinya, pintu negosiasi masih terbuka. Posisi Indonesia sangat strategis, bukan hanya sebagai bagian dari ASEAN dan anggota APEC, tetapi juga sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini tentunya juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi AS,” jelasnya.

Menanggapi kebijakan tarif resiprokal tersebut, Kadin mendukung langkah-langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menghadapi tantangan ini.

Salah satu upaya yang dianggap krusial adalah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah AS di berbagai level, termasuk dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung.

“Kadin mendukung keputusan pemerintah untuk mempersiapkan strategi yang matang dan menjalankan diplomasi ekonomi secara aktif. Komunikasi langsung dengan pemerintah AS, termasuk pengiriman delegasi tingkat tinggi, merupakan langkah yang tepat dan perlu segera dilaksanakan,” tegas Anindya.

Langkah negosiasi ini diharapkan dapat meredam potensi dampak negatif kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap produk ekspor Indonesia.

05/04/2025 15:32
Transformasi Digital Sebagai Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional di Era Perang Dagang Global – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dunia sedang mengalami pergeseran geopolitik dan ekonomi yang luar biasa.

Direktur Indonesia Digital & Cyber Institute (IDCI) Yayang Ruzaldy mengatakan di tengah tekanan inflasi, krisis energi, dan ketegangan antara negara-negara besar, kebijakan proteksionisme kembali muncul dalam bentuk perang dagang modern.

Amerika Serikat baru-baru ini memberlakukan tarif resiprokal terhadap semua mitra dagangnya, termasuk Indonesia dengan tarif sebesar 32 persen.

“Hal ini tidak hanya menjadi pukulan bagi neraca perdagangan, tetapi juga menjadi sinyal yang jelas bahwa kekuatan ekonomi di masa depan tidak lagi bergantung pada ekspor fisik saja, tetapi juga pada nilai tambah dari inovasi dan digitalisasi,” ujar Yayang Ruzaldy di Jakarta, Sabtu (5/4/2025).

Alih-alih melihat kebijakan tarif sebagai batu sandungan, Indonesia harus menggunakannya sebagai momentum untuk bertransformasi.

Menurut dia ketika biaya logistik meningkat dan akses pasar menjadi lebih terbatas, saluran digital tetap terbuka lebar.

“Oleh karena itu, transformasi digital harus menjadi pilar utama dalam strategi ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional, bukan sekadar pelengkap modernisasi,” ujarnya.

Berikut penjelasan selengkapnya Yayang Ruzaldy soal dampak tarif global terhadap struktur ekonomi Indonesia :

Tarif 32% yang dikenakan pada sejumlah komoditas unggulan Indonesia berdampak langsung pada sektor manufaktur, pertanian, dan logistik.

UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional juga tertekan oleh lonjakan biaya produksi dan kesulitan mengakses pasar luar negeri.

Data statistik dari World Integrated Trade Solution (WITS) memperkirakan bahwa setiap kenaikan tarif sebesar 10?pat mengurangi volume ekspor sebesar 7%.

Dalam konteks Indonesia, dia mengatakan tarif sebesar 32?rarti potensi kerugian ekspor yang signifikan dan efek domino terhadap pendapatan negara, lapangan kerja, dan stabilitas makroekonomi.

“Namun, justru di tengah tekanan inilah peluang muncul.

Dunia sedang memasuki fase penyeimbangan kembali di mana kekuatan ekonomi global tidak lagi semata-mata ditentukan oleh produksi fisik, tetapi oleh efisiensi, kreativitas, dan kecepatan inovasi melalui teknologi digital,” ujar Ruzaldy.

Transformasi Digital sebagai Solusi Strategis dan Adaptif

1. Digitalisasi Industri dan Rantai Nilai

Teknologi digital seperti AI, IoT, dan big data dapat merevolusi proses produksi industri nasional, terutama manufaktur dan logistik. Dengan otomatisasi, efisiensi meningkat dan biaya operasional menurun.

Studi McKinsey Global Institute menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas sektor manufaktur sebesar 25%.

Blockchain memberikan transparansi dan kecepatan dalam rantai pasokan, bahkan lintas negara, mengurangi ketergantungan pada sistem konvensional yang rentan terguncang oleh kebijakan tarif.

2. Pemberdayaan UMKM melalui Ekosistem Digital

Transformasi digital memungkinkan UMKM untuk keluar dari keterbatasan pasar lokal dan menembus pasar global melalui e-commerce, pemasaran berbasis AI, dan pembayaran digital. Laporan Google-Temasek-Bain 2023 memperkirakan bahwa ekonomi digital Indonesia akan mencapai USD 146 miliar pada tahun 2025. Dalam ekosistem ini, fintech dan pinjaman blockchain memfasilitasi akses keuangan untuk usaha kecil, yang secara struktural memperkuat daya saing mereka.

3. Pengembangan Infrastruktur dan Regulasi Pendukung

Digitalisasi nasional tidak akan berhasil tanpa infrastruktur yang solid. Indonesia harus mempercepat pembangunan jaringan serat optik, pusat data nasional, dan sistem cloud yang berdaulat. Laporan Bank Dunia 2023 mencatat bahwa logistik digital dan regulasi yang cerdas dapat meningkatkan efisiensi perdagangan lintas batas sebesar 20%. Di saat yang sama, negara harus memastikan kedaulatan data dan keamanan siber untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku bisnis.

Analisis Strategis: Data, Daya Saing, dan Daya Tahan

Analisis Kuantitatif

Transformasi digital memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat bahwa digitalisasi dapat menyumbang tambahan 0,75?ri pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan.

Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital di berbagai sektor dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perekonomian nasional. Peningkatan ini berasal dari berbagai faktor, seperti digitalisasi industri, adopsi teknologi canggih dalam rantai pasok, dan penguatan ekosistem bisnis berbasis teknologi.

Selain itu, Bank Dunia memperkirakan sektor digital dan turunannya memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru. Menurut laporan terbaru, transformasi digital dapat menciptakan sekitar 27 juta lapangan kerja baru di Indonesia pada tahun 2030. Peningkatan ini akan terjadi seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengandalkan teknologi digital, baik dalam proses produksi, pemasaran, maupun distribusi. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya digitalisasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Analisis Kualitatif

Transformasi digital tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga membentuk ekosistem bisnis dan sosial yang lebih tangguh, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan global. Dengan digitalisasi, para pelaku bisnis, baik dari sektor besar maupun UMKM, dapat lebih fleksibel dalam menyesuaikan strategi bisnisnya dengan perubahan kondisi pasar dan ekonomi global. Teknologi digital juga mendorong peningkatan kolaborasi antar industri, di mana perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor dapat terhubung melalui platform digital untuk berbagi sumber daya, informasi, dan inovasi.

Selain itu, transformasi digital juga memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi guncangan eksternal, seperti embargo perdagangan, fluktuasi harga komoditas, atau gangguan logistik global.

Dengan sistem berbasis digital, ketahanan ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat karena rantai pasok dapat dioptimalkan secara real-time dan ketergantungan terhadap mekanisme konvensional yang rentan terhadap hambatan geopolitik dapat dikurangi. Digitalisasi juga memungkinkan diversifikasi sumber pendapatan bagi negara, sehingga perekonomian tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas, tetapi juga sektor-sektor berbasis inovasi dan teknologi.

Rekomendasi Strategis untuk Semua Pemangku Kepentingan

1. Pemerintah

Pemerintah perlu mendesain ulang kebijakan perdagangan luar negeri dengan mengadopsi pendekatan yang mengutamakan digital. Dalam menghadapi tantangan perang dagang global dan proteksionisme, strategi perdagangan berbasis digital akan membantu Indonesia memperluas akses pasar internasional tanpa harus bergantung pada ekspor fisik.

Pemerintah juga perlu memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi digital, seperti keringanan pajak bagi industri yang menerapkan otomatisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), atau digitalisasi rantai pasok. Selain itu, pembentukan Digital Sovereign Fund merupakan langkah strategis untuk mendukung investasi di sektor teknologi nasional, sehingga mendorong inovasi dan pengembangan ekosistem digital yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

2. Industri dan Sektor Swasta

Pelaku industri dan perusahaan swasta harus mulai menerapkan otomatisasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam rantai pasok mereka. Dengan penerapan teknologi ini, efisiensi operasional dapat meningkat, biaya produksi dapat ditekan, dan daya saing produk di pasar global akan semakin kuat. Selain itu, industri juga perlu membangun kemitraan regional melalui platform digital Business-to-Business (B2B). Kolaborasi lintas batas berbasis digital ini memungkinkan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk terus berpartisipasi dalam rantai pasokan global, meskipun di tengah pengetatan kebijakan proteksionisme dan tarif perdagangan.

3. UMKM

UMKM harus bertransformasi menjadi bisnis digital-native untuk memperluas jangkauan pasar mereka ke tingkat global. Dengan memanfaatkan e-commerce lintas negara, para pelaku UMKM dapat menjangkau konsumen internasional tanpa harus bergantung pada ekspor konvensional. Selain itu, penggunaan teknologi finansial (tekfin) menjadi kunci dalam meningkatkan akses permodalan dan pengelolaan keuangan yang lebih modern. Fintech memungkinkan UMKM memperoleh modal usaha melalui skema kredit digital atau blockchain lending, sehingga dapat lebih mudah berkembang tanpa terkendala keterbatasan akses perbankan tradisional.

4. Investor

Investor sebaiknya memprioritaskan investasi pada perusahaan rintisan teknologi lokal, terutama yang berfokus pada sektor logistik digital dan ekosistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Investasi di bidang-bidang ini akan mempercepat transformasi digital nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam ekonomi digital global. Selain itu, kolaborasi antara modal ventura dan inkubator digital nasional juga perlu didorong. Dengan ekosistem yang kuat, perusahaan rintisan teknologi di Indonesia dapat berkembang lebih cepat dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan produktivitas industri.

5. Akademisi dan Komunitas Digital

Dunia akademis perlu melakukan reformasi kurikulum pendidikan vokasi dan universitas agar dapat menghasilkan talenta digital yang siap bersaing di industri. Kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi, seperti AI, data science, dan blockchain, harus segera diimplementasikan untuk memastikan lulusannya siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin terdigitalisasi. Selain itu, para akademisi dan komunitas digital juga harus aktif dalam penelitian berbasis data dan inovasi kebijakan untuk mendukung arah pengembangan digital nasional. Hasil riset ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan sektor industri dalam merancang kebijakan dan strategi bisnis berbasis teknologi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam membangun ketahanan ekonomi digital Indonesia.

Kolaborasi antara pemerintah, industri, UMKM, investor, dan akademisi menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya sekadar adaptasi terhadap perkembangan zaman, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemandirian dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Menyatukan Langkah, Mencapai Kedaulatan Ekonomi Digital

Kebijakan tarif resiprokal dan perang dagang global bukanlah akhir dari kisah pertumbuhan Indonesia, melainkan titik balik menuju kemandirian yang lebih besar.

Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi merupakan lompatan strategis bagi bangsa ini untuk keluar dari ketergantungan struktural dan membangun ekonomi berbasis pengetahuan, kreativitas, dan inovasi.

Dengan kepemimpinan yang berani dan kolaborasi lintas sektor-pemerintah, bisnis, akademisi, dan komunitas-Indonesia tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga unggul sebagai kekuatan digital baru di Asia dan dunia.

05/04/2025 15:31
Rupiah NDF Tembus Rp 17.000 Imbas Perang Dagang

Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami tekanan seiring memanasnya tensi dagang global. Situasi ini dipicu oleh kebijakan tarif baru yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra, termasuk Indonesia.

Menurut data Bloomberg per Jumat (4/4/2025) malam, kontrak rupiah di pasar non-deliverable forward (NDF) melemah hingga menyentuh Rp 17.006 per dolar AS, mencerminkan pelemahan sebesar 1,58%.

Pelemahan ini terjadi sebagai respons pasar terhadap kebijakan tarif impor AS yang dinilai berpotensi menekan nilai tukar rupiah lebih lanjut.

Trump diketahui mengimplementasikan kebijakan tarif resiprokal, yang berdampak pada berbagai negara, termasuk Indonesia. Produk-produk non-migas dari Indonesia kini dikenakan tarif masuk sebesar 32% saat memasuki pasar Amerika Serikat.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menilai, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor utama pelemahan rupiah. Ia memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah berpotensi terus melemah hingga menembus level psikologis Rp 17.000 per dolar AS.

“Ketegangan perang dagang saat ini bisa kembali menyeret rupiah ke zona lemah. Dalam waktu dekat, ada kemungkinan rupiah dibuka di kisaran Rp 16.900, bahkan bisa tembus Rp 17.000,” ujarnya.

Situasi kian rumit setelah Tiongkok turut mengumumkan tarif balasan terhadap Amerika Serikat. Pemerintah Tiongkok akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 34% terhadap seluruh produk impor dari AS, di atas tarif yang sudah ada.

Selain itu, Tiongkok juga akan mulai membatasi ekspor sejumlah komoditas strategis ke AS, seperti samarium, gadolinium, terbium, diprosium, lutetium, scandium, dan itrium.

Di tengah ketidakpastian ini, kontrak NDF menjadi indikator penting untuk memantau ekspektasi nilai tukar rupiah ke depan.

NDF merupakan kontrak derivatif antara dua pihak yang menyepakati pertukaran selisih nilai tukar antara kurs forward dan kurs spot yang berlaku pada saat jatuh tempo, tanpa pertukaran mata uang secara fisik.

NDF biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional dan institusi keuangan sebagai bagian dari strategi lindung nilai (hedging) untuk mengelola risiko fluktuasi mata uang.

Namun demikian, banyak pelaku pasar yang juga memanfaatkan NDF untuk spekulasi, dengan harapan meraih keuntungan dari volatilitas nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

05/04/2025 15:19
Asean Diguncang Tarif Trump, Anwar Ibrahim Telepon Prabowo hingga Bongbong Marcos

Bisnis.com, JAKARTA — Para pemimpin negara Asean tengah berkoordinasi dan mencari solusi dalam menanggapi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Kebijakan tarif impor tinggi tersebut turut menyasar negara-negara Asia Tenggara, di antaranya Malaysia dikenai 24%, Indonesia 32%, Brunei Darussalam 24%, Filipina 17%, dan Singapura 10%.

Untuk merespons kebijakan Trump, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim melakukan pembicaraan melalui telepon dengan sejumlah pemimpin negara Asean, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Filipina Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Jumat (4/4/2025).

“Hari ini, saya mengadakan percakapan telepon dengan para pemimpin beberapa negara Asean, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk bertukar pandangan dan mengoordinasikan tanggapan kolektif terhadap masalah tarif timbal balik yang diberlakukan oleh Amerika Serikat,” ujar Anwar melalui akun resmi Instagramnya, dikutip Sabtu (5/4/2025).

Anwar menekankan bahwa sebagai ketua Asean 2025, Malaysia tetap berkomitmen untuk mendorong konsensus di antara negara-negara anggota dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam semua negosiasi perdagangan, termasuk dalam kerangka kerja dialog Asean-AS.

“Pertemuan menteri ekonomi Asean pada pekan depan akan melanjutkan pembahasan mengenai hal ini dan mencari solusi terbaik untuk semua negara anggota,” tutur Anwar.

Pasar saham dan mata uang Asia Tenggara terguncang setelah Presiden AS Donald Trump menetapkan kebijakan tarif impor terhadap sejumlah negara.

Melansir Bloomberg, Kamis (3/4/2025), indeks saham utama Vietnam turun hingga 6,2%. Angka tersebut menjadi penurunan harian terbesar selama lebih dari 4 tahun. Saham di Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura juga mencatat pelemahan.

Sementara itu, nilai tukar baht Thailand melemah hingga 0,8% terhadap dolar AS, diikuti oleh dong Vietnam dan ringgit Malaysia yang juga terdepresiasi.

Aset di Asia Tenggara terguncang setelah terkena dampak dari tarif timbal balik yang diumumkan Donald Trump.

“Ekonomi Asean akan menghadapi hambatan besar dalam beberapa bulan ke depan akibat kenaikan tajam tarif AS terhadap ekspor mereka,” ujar Homin Lee, ahli strategi makro senior di Lombard Odier Ltd., Singapura, Kamis (3/4/2025).

Menurutnya, sejauh ini juga belum ada kejelasan apakah pemerintah di Asia Tenggara dapat menegosiasikan penurunan tarif secara signifikan dengan tim Donald Trump.

Ekonomi Asia Tenggara memang rentan terhadap tarif AS karena negara ini masuk dalam dua mitra dagang utama bagi Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina.

Vietnam, yang sebelumnya mencoba merayu pemerintahan Trump sebelum pengumuman tarif, juga tidak luput dari kebijakan proteksionis AS.

Padahal, negara tersebut bergantung pada perdagangan, dengan ekspor mencapai hampir 90% dari total output ekonomi. Vietnam juga memiliki surplus perdagangan terbesar ketiga dengan AS, menjadikannya target utama tarif impor tinggi.

05/04/2025 15:13
Awas! Sektor Industri RI Ini Rawan PHK Efek Ngeri Tarif Horor Trump

Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yakni tarif impor barang yang masuk ke negara tersebut. Hal itu dinilai akan ‘menelan pil pahit’ di berbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor industri di Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan setidaknya ada berbagai industri yang beroperasi dalam negeri terdampak imbas kebijakan baru Trump dan rawan terjadi pemutusan hubungan kerja seperti industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan.

“Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” jelasnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

Belum lagi, Said mengungkapkan ada kemungkinan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia akan ‘hengkang’ dan mencari negara lain yang lebih rendah tarifnya ke AS.

“Misal tekstil dia akan cari negara yang tarifnya lebih rendah dari Indonesia atau nggak dikenakan tarif. Yang nggak kena misal apa Bangladesh atau India, Asia Selatan, Sri Lanka. (Industri) tekstil, garmen, sepatu pindah ke sana otomatis investor Indonesia menurun atau sekalian PHK,” ucapnya.

Bahkan, Said menyebutkan sebanyak 50 ribu pekerja di dalam negeri berpotensi menghadapi pemutusan hak kerja (PHK) hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Hal itu dinilai lantaran banyak industri yang akan terdampak dari kebijakan tersebut.

“Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” ungkapnya.

PHK gelombang pertama saja, terang Said, sudah memakan ‘korban’ PHK hingga 60 ribu pekerja dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan sejak Januari hingga awal Maret 2025 lalu. Bahkan, para pekerja yang terkena PHK tersebut dinilai banyak yang justru tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan.

Foto: Donlad Trump & RI /Aristya Rahadian
Donlad Trump & RI

“Litbang KSPI sudah catat 60 ribu buruh PHK di 50 perusahaan di Indonesia dalam kurun Januari – Februari atau awal Maret 2025 dan sayangnya seperti yang dikhawatirkan terbukti 60 ribu buruh yang tercatat di KSPI tidak dapat THR termasuk Sritex yang kami buka posko depan Sritex sampai hari ini nggak dapat THR,” bebernya.

Dengan perhitungan tingginya potensi angka PHK yang akan terjadi di Indonesia, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS.

Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

“Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

Said menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK kedepannya.

“Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh dia (Dasco) respon positif semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK dimana-mana, kami turun ke jalan jelas,” tandasnya.

(wur)

05/04/2025 15:00
Pengusaha Makanan Minuman Waswas Ekspor Anjlok hingga PHK Imbas Tarif Trump

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) tengah bersiap menghadapi risiko kebijakan tarif impor resiprokal yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada produk-produk asal Indonesia sebesar 32%.

Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman mengatakan, pihaknya prihatin atas langkah pemerintah AS tersebut. Padahal, selama ini Indonesia dan AS telah menjalin kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan dan melengkapi antara kedua belah pihak.

“Amerika merupakan pasar ekspor prioritas untuk beberapa produk unggulan makanan dan minuman dari Indonesia seperti produk kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, lemak nabati, produk perikanan dan turunannya,” ujar Adhi dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025).

Sementara itu, industri makanan dan minuman Indonesia mengimpor berbagai bahan baku industri dari Amerika, beberapa di antaranya gandum, kedelai dan susu.

Menurut Adhi, hubungan perdagangan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Untuk itu, menjaga stabilitas dan kelancaran hubungan perdagangan antara Indonesia dan AS menjadi krusial.

Apalagi, pihaknya telah mengidentifikasi beberapa dampak utama dari tarif bea masuk ke AS yang akan berpengaruh pada kenaikan biaya produksi, penurunan ekspor hingga hilangnya lapangan pekerjaan.

“Tarif yang tinggi dapat menyebabkan penurunan volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke Amerika serta negara tujuan ekspor lainnya, yang berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan industri nasional,” ujarnya.

Kondisi penurunan ekspor akan mengancam lapangan kerja di sektor makanan dan minuman di Indonesia, di saat situasi ekonomi yang sedang lesu.

Di samping itu, Adhi juga cemas akan kenaikan biaya produksi yang disebabkan kenaikan tarif impor bahan baku dari AS. Hal ini dapat mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta meningkatkan harga jual produk di Indonesia.

Dalam hal ini, pihaknya mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah stretegis seperti negosiasi diplomatik, analisa dampak menyeluruh dan dukungan kebijakan, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, penguatan industri, memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga diversifikasi pasar.

“Kami mendesak pemerintah melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika untuk mencari solusi yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif tarif,” tuturnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga diminta untuk menganalisa dampak penerapan tarif secara menyeluruh dan memberikan dukungan kebijakan kepada industri makanan dan minuman untuk mengatasi kenaikan biaya produksi dan menjaga daya saing.

Adhi juga menyoroti pentingnya menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendorong hilirisasi industri sektor agrobisnis dan substitusi impor bahan baku dengan bahan baku nasional pada jenis komoditas yang dimungkinkan.

Tak hanya itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk mempertahankan kebijakan TKDN sebagai respons kenaikan BMI Amerika. Kebijakan ini telah terbukti meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja pemerintah.

Upaya lain yang dibutuhkan yakni mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat.

05/04/2025 14:53
Bos Buruh Warning Efek Ngeri Trump, Ramal Jumlah PHK di RI Bisa Segini

Jakarta, CNBC Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperhitungkan potensi terjadinya badai pemutusan hak kerja (PHK) yang akan berdampak pada 50 ribu pekerja di Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan hal tersebut terutama lantaran adanya tarif baru yang akan diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap barang yang masuk ke negara tersebut, tidak terkecuali dari Indonesia.

“Dalam kalkulasi sementara saya ini bukan kepastian. Setelah mendengarkan fakta buruh, badai PHK gelombang kedua bisa tembus angka 50 ribu (orang) dalam 3 bulan pasca ditetapkannya tarif berjalan. Jadi sampai 3 bulan kedepan runtuh itu 50 ribu orang akan ter-PHK,” ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (5/4/2025).

Dengan perhitungan tingginya potensi angka PHK yang akan terjadi di Indonesia, Said meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi terjadinya potensi badai PHK gelombang kedua di Indonesia terutama imbas dari kebijakan baru tarif dari AS.

Dia menilai, hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal itu belum bisa mengurangi kemungkinan jumlah pekerja yang akan di-PHK.

“Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum jelas bagaimana antisipasi itu,” tambahnya.

Foto: Donlad Trump & RI /Aristya Rahadian
Donlad Trump & RI

Said menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK yang dinilai akan bisa setidaknya mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK kedepannya.

“Saya sudah ketemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco tujuannya lebaran. Saya sarankan bentuk satgas PHK, (anggotanya) jangan hanya Menaker, nggak kuat Menaker (PHK) gelombang 1 saja kelabakan. Kami dari serikat buruh dia (Dasco) respon positif semoga satgas PHK ini bisa setidak-tidaknya (mengurangi PHK jadi) 30 ribu (orang). Kalau PHK dimana-mana, kami turun ke jalan jelas,” imbuhnya.

Adapun, Said menyebutkan terdapat berbagai industri yang beroperasi di dalam negeri berpotensi melakukan PHK yakni industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman orientasi ekspor ke AS, minyak sawit, karet, dan sebagian kecil industri pertambangan dalam negeri juga akan terdampak.

“Saya ulangi, industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman orientasi ekspor Amerika, kemudian industri sawit, industri karet, dan pertambangan yang dikirim ke Amerika,” tandasnya.

Belum lagi, Said mengungkapkan ada kemungkinan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia akan ‘hengkang’ dan mencari negara lain yang lebih rendah tarifnya ke AS.

“Misal tekstil dia akan cari negara yang tarifnya lebih rendah dari Indonesia atau nggak dikenakan tarif. Yang nggak kena misal apa Bangladesh atau India, Asia Selatan, Sri Lanka. (Industri) tekstil, garmen, sepatu pindah ke sana otomatis investor Indonesia menurun atau sekalian PHK,” ucapnya.

PHK gelombang pertama saja, terang Said, sudah memakan ‘korban’ PHK hingga 60 ribu pekerja dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan sejak Januari hingga awal Maret 2025 lalu. Bahkan, para pekerja yang terkena PHK tersebut dinilai banyak yang justru tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan.

“Litbang KSPI sudah catat 60 ribu buruh PHK di 50 perusahaan di Indonesia dalam kurun Januari – Februari atau awal Maret 2025 dan sayangnya seperti yang dikhawatirkan terbukti 60 ribu buruh yang tercatat di KSPI tidak dapat THR termasuk Sritex yang kami buka posko depan Sritex sampai hari ini nggak dapat THR,” bebernya.

(wur)

05/04/2025 14:45