Xcloud.id

Topik: ekspor

  • GAPMMI Desak Pemerintah Ambil Langkah Strategis Atasi Tarif Impor Trump: Pertahankan Kebijakan TKDN – Halaman all

    GAPMMI Desak Pemerintah Ambil Langkah Strategis Atasi Tarif Impor Trump: Pertahankan Kebijakan TKDN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) mendesak pemerintah mengambil langkah strategis menyikapi kebijakan Amerika Serikat terkait tarif impor resiprokal 32 persen atau dikenal tarif impor Trump terhadap komoditas asal Indonesia. 

    Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman, menyatakan, selama ini Indonesia dan Amerika telah menjalin kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan dan melengkapi kedua belah pihak.

    “Amerika merupakan pasar ekspor prioritas untuk beberapa produk unggulan makanan dan minuman dari Indonesia seperti produk kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, lemak nabati, produk perikanan dan turunannya,” ujar Adhi dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

    “Di sisi lain, industri makanan dan minuman Indonesia mengimpor berbagai bahan baku industri dari Amerika, beberapa diantaranya gandum, kedelai dan susu,” sambungnya.

    Adhi menyebut, hubungan perdagangan ini mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. 

    “Oleh karena itu, menjaga stabilitas dan kelancaran hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika adalah hal yang sangat penting bagi kedua negara,” paparnya.

    Adapun langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah saat ini, GAPMMI menyodorkan beberapa hal.

    Pertama, negosiasi diplomatik.

    Melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika untuk mencari solusi yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif tarif. Ditekankan bahwa Indonesia dan Amerika saling membutuhkan dan melengkapi

    Kedua, Analisa Dampak Menyeluruh dan Dukungan Kebijakan.

    Menganalisa dampak penerapan tarif secara menyeluruh dan memberikan dukungan kebijakan kepada industri makanan dan minuman untuk mengatasi kenaikan biaya produksi dan menjaga
    daya saing.

    Ketiga, Stabilitas Nilai Tukar Rupiah.

    Menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    Keempat, Penguatan Industri Nasional.

    Mendorong hilirisasi industri sektor agrobisnis dan substitusi impor bahan baku dengan bahan baku nasional pada jenis komoditas yang dimungkinkan.

    Kelima, Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

    Mempertahankan kebijakan TKDN sebagai respon kenaikan BMI Amerika. Kebijakan ini telah terbukti meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja pemerintah. 

    Kebijakan ini juga memberi jaminan kepastian investasi dan dapat menarik investasi baru ke Indonesia. Banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena kebijakan ini.

    Pelonggaran kebijakan ini akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia.

    Keenam, Diversifikasi Pasar.

    Mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat.

    “GAPMMI berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan keberlanjutan industri makanan dan
    minuman Indonesia,” ujarnya.

    Sedangkan dampak dari tarif impor Trump saat ini ke produk Indonesia, yaitu: 

    • Kenaikan Biaya Produksi

    Tarif impor akan meningkatkan biaya produksi industri nasional yang menggunakan bahan baku dari Amerika dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta meningkatkan harga jual produk di Indonesia

    • Penurunan Ekspor

    Tarif yang tinggi dapat menyebabkan penurunan volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke Amerika serta negara tujuan ekspor lainnya, yang berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan industri nasional

    • Dampak pada Pekerja

    Penurunan ekspor dapat mengancam lapangan kerja di sektor makanan dan minuman di Indonesia, di saat situasi ekonomi yang sedang lesu.

     

     

     

  • Pariwisata Bisa Jadi Senjata Rahasia Lawan Dampak Kebijakan Trump

    Pariwisata Bisa Jadi Senjata Rahasia Lawan Dampak Kebijakan Trump

    Jakarta: Di tengah gejolak ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump, Indonesia diyakini punya jurus ampuh.
     
    Salah satunya adalah pariwisata yang dinilai Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebagai benteng ekonomi. 
     
    Dia melihat sektor ini sebagai “penyeimbang devisa” di saat ekspor barang terkena tembok tarif tinggi.

    “Dengan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, kita dapat menjaga stabilitas rupiah dan cadangan devisa,” kata dia dilansir dari Antara, Sabtu, 5 April 2025.
     
    Widiyanti juga menilai pariwisata layak dijadikan alat pertahanan ekonomi strategis, bahkan setara dengan komoditas ekspor unggulan.
     

    3 strategi pariwisata hadapi krisis global ala Kemenpar
    Untuk memaksimalkan peran pariwisata sebagai penopang ekonomi, Kementerian Pariwisata menyiapkan tiga strategi utama:

    1. Pariwisata sebagai Ekspor Jasa

    Widiyanti menyebut, kekayaan alam, budaya, dan kreativitas masyarakat Indonesia merupakan potensi pariwisata yang belum tergarap maksimal. Saat ini, persebaran 13,9 juta wisatawan mancanegara masih terkonsentrasi di destinasi tertentu.

    2. Perkuat UMKM dan Ekonomi Lokal

    Salah satu pilar penting dalam membangun pariwisata tangguh adalah keterlibatan UMKM. Menurut Widianti, kekuatan wisata Indonesia justru dimulai dari desa-desa.
     
    Melalui program Desa Wisata, Kemenpar terus mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi berbasis pariwisata agar manfaatnya merata, dan tidak hanya bertumpu pada sektor manufaktur yang kini rentan terkena tarif tinggi.

    3. Dorong High-Quality Tourism

    Tidak lagi soal kuantitas kunjungan, tapi kualitas pengalaman. Widiyanti mendorong para pelaku wisata untuk membidik segmen wisatawan yang mau membayar lebih untuk pengalaman unik dan eksklusif.
     
    Kemenpar pun meluncurkan program “Pariwisata Naik Kelas” yang berfokus pada sektor maritim, gastronomi, dan wellness tourism. Ketiganya dinilai punya potensi besar untuk menarik turis premium dan mendongkrak devisa secara berkelanjutan.
     
    Dengan langkah-langkah ini, Widiyanti optimistis bahwa sektor pariwisata tidak hanya mampu menopang perekonomian nasional di tengah tekanan eksternal, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai destinasi unggulan di kancah global.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Hitung-Hitungan JK Setelah Trump Naikan Tarif Buat RI

    Hitung-Hitungan JK Setelah Trump Naikan Tarif Buat RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Presiden RI Ke – 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) merespons santai terkait pemberlakuan tarif impor baru oleh Presiden AS Donald Trump. Menurutnya ini tidak “se-mengerikan” yang dipikirkan.

    Seperti diketahui, Trump menerapkan basis tarif impor sebesar 10% ke semua negara. Selain itu ada tarif resiprokal atau timbal balik yang dikenakan, seperti Indonesia sebesar 32%.

    JK mencontohkan, harga ekspor sepatu dari Indonesia ke Amerika Serikat senilai US$ 14 – US$ 20 per pasang, sedangkan harga jual sepatu di AS berkisar US$ 50 – US$ 70. Dari hitungannya dengan tarif impor baru hanya dikenakan sekitar US$ 6,40.

    “Kalau ini 32% (tarif resiprokal), berarti US$ 6,40, Jadi berapa di sini, cuma 10% efeknya,” kata JK,” kepada media dikediamannya, Sabtu (5/4/2025).

    Ia tidak khawatir karena, menurut JK, tarif ini akan ditanggung oleh pengusaha dan konsumen di Amerika Serikat.

    “Siaya yang bayar 10%? tentu yang bayar pengusaha dan konsumen Amerika,” katanya.

    Menurut JK hasil produksi yang dilakukan di pabrik di Indonesia juga telah meningkatkan nilai produk itu. Ia mencontohkan seperti Indonesia yang melaukn impor buah sawit, namun diubah menjadi minyak atau Crude Palm Oil (CPO), sabun hingga minyak goreng yang membuat nilainya melonjak 3 – 4 kali lipat.

    “Jadi tidak berarti semua nanti hasil CPO itu efeknya di Amerika 36%, 32% tidak. Paling tinggi 10% semua, Komponen listrik itu komponen mobil setelah dibeli naiknya luar biasa,” katanya.

    Namun dia menegaskan bahwa kenaikan harga barang di Amerika Serikat tak akan bisa dihindari. Sehingga ia memprediksi kemungkinan pengusaha di AS akan melakukan efisiensi bisnis di banyak perusahaan.

    “Tentu mereka tidak mau dagangannya habis, maka mungkin mereka, pasti mereka akan efisienkan. Pasti mereka mengurangi mungkin iklannya atau pegawainya, sehingga di bisa hemat 5% katanya. Pasti itu,” katanya.

    “Karena Amerika yang mahal apa? logistik, toko, pasti diefisienkan. Supaya jangan kehilangan konsumen. jadi ini bisa 5% dikurangi,” katanya.

    Terkait dengan permintaan barang, JK juga tidak khawatir. Menurutnya pasar ekspor untuk barang kebutuhan sehari-hari masih akan dibeli oleh pasar AS.

    “Karena tidak mungkin Amerika berhenti beli baju, tidak mungkin berhenti beli spare parts,” kata JK.

    (emy/mij)

  • Tarif Trump Menggila, Menpar: Pariwisata Kunci Selamatkan Ekonomi

    Tarif Trump Menggila, Menpar: Pariwisata Kunci Selamatkan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan, sektor pariwisata berpotensi menjadi penyangga utama ekonomi nasional, terutama di tengah tekanan eksternal seperti kebijakan tarif dagang dari Amerika Serikat (AS).

    Pernyataan ini merespons kebijakan “Tarif Timbal Balik” yang diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    “Ketika ekspor barang terkena tarif tinggi, kita perlu mengandalkan sektor lain. Pariwisata merupakan ekspor jasa yang tidak terpengaruh tarif dagang. Dengan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, kita bisa menjaga stabilitas Rupiah dan devisa negara,” kata Menpar Widiyanti di Jakarta, pada Sabtu (5/4/2025).

    Ia menekankan tiga strategi utama untuk memperkuat sektor tersebut, yakni sebagai berikut:

    1. Pariwisata Sebagai Ekspor Jasa

    Indonesia memiliki kekayaan alam, budaya, dan kreativitas yang tinggi. Namun, penyebaran wisatawan masih terfokus di beberapa destinasi. Kemenpar mendorong seluruh daerah mengembangkan destinasi dan produk wisata secara merata dengan promosi dan pengelolaan terintegrasi.

    “Didukung upaya promosi dan pengembangan yang pemerintah lakukan, Kemenpar optimistis upaya ini akan menjadi sumber devisa yang tinggi, memitigasi dinamika global dan menjadi ekspor jasa penyeimbang,” ungkap Menpar Widiyanti Putri.

    2. Pemberdayaan UMKM dan Desa Wisata

    Potensi pariwisata dimulai dari tingkat lokal. Kemenpar terus mengembangkan desa wisata dan mendorong UMKM berbasis pariwisata agar manfaat ekonomi tersebar luas dan tidak tergantung pada sektor manufaktur yang rentan terhadap kebijakan luar negeri.

    3. Pengembangan Wisata Berkualitas

    Fokus tidak hanya pada jumlah kunjungan, tetapi juga peningkatan kualitas pengalaman wisata. Wisatawan dengan daya beli tinggi cenderung tahan terhadap fluktuasi global. Program “Pariwisata Naik Kelas” yang menekankan wisata maritim, kuliner, dan kebugaran menjadi langkah konkret ke arah ini.

    “Kemenpar mengidentifikasi ruang untuk pelaku usaha pariwisata Indonesia untuk mengembangkan hal ini masih terbuka luas, dan Kemenpar mendukung penuh upaya ini,” jelasnya.

    Dengan strategi tersebut, Menpar Widiyanti Putri optimistis pariwisata Indonesia mampu menjadi tulang punggung ekonomi sekaligus menjadikan Indonesia destinasi unggulan di mata dunia.

  • Vietnam, Korsel, Jepang dkk Diproyeksi Alihkan Ekspor Baja dari AS ke RI

    Vietnam, Korsel, Jepang dkk Diproyeksi Alihkan Ekspor Baja dari AS ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) memproyeksi sejumlah negara, seperti Korea Selatan, Vietnam, Jepang dan Taiwan, akan mengalihkan ekspor produk baja ke Indonesia imbas tarif tinggi bea masuk ke Amerika Serikat (AS).

    Berdasarkan catatan IISIA, impor baja AS pada 2024 mencapai 26 juta ton, yang terutama dipasok oleh Kanada (7 juta), Brasil (4,1 juta), Meksiko (3,2 juta), Korea Selatan (2,5 juta), Vietnam (1,2 juta), Jepang (1 juta), Taiwan (0,9 juta), dan lainnya. 

    Chairman IISIA Akbar Djohan mengatakan, kinerja ekspor langsung produk baja Indonesia ke AS masih relatif kecil. Adapun, ekspor baja ke AS pada 2024 hanya 69.000 ton dari total 7,7 juta ton atau hanya kurang dari 1%. 

    “Sehingga dampak langsungnya terhadap ekspor baja baja Indonesia secara keseluruhan diperkirakan sangat kecil,” ujar Akbar kepada Bisnis, dikutip Sabtu (5/4/2025). 

    Tarif impor baja sebesar 25% telah dikenakan pemerintah AS pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump pertama yaitu pada Maret 2018 dengan target utama produk baja dari China. 

    Tarif 25% tersebut juga diberlakukan kembali ke semua negara, termasuk negara-negara sekutu AS oleh pemerintah Trump pada periode keduanya sejak Februari 2025, alhasil dampaknya semakin luas dan besar.

    “Kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung yang sangat signifikan terutama pada dampak meningkatnya potensi ekspor dari berbagai negara, khususnya China, ke pasar Indonesia,” tuturnya. 

    Akbar menerangkan, dampak kebijakan tarif bea masuk 25% atas produk China sebenarnya telah terjadi sejak penerapan tarif bea masuk impor baja pertama pada 2018 yang berdampak pada peningkatan ekspor China ke Indonesia pada periode 2020 – 2024.

    Penerapan tarif bea masuk oleh pemerintah Trump pada periode kedua masa jabatannya diperkirakan akan semakin meluas dan besar mengingat tarif ini diberlakukan kepada semua negara (without exceptions or exemptions), termasuk negara dekat/sekutu AS seperti Kanada, Uni Eropa, Korea Selatan, Brasil, Meksiko, India dan berbagai negara lainnya. 

    “Dampak dari kebijakan inilah yang akan sangat signifikan mengingat produsen baja dari negara-negara tersebut akan mencari pasar baru di luar AS, termasuk Indonesia,” jelasnya. 

    Akbar juga menerangkan, dengan penerapan bea masuk tinggi, tidak ada produsen baja di dunia yang mampu melakukan ekspor ke AS dengan tetap mendapatkan keuntungan mengingat EBITDA margin industri baja global dalam dekade terakhir hanya berkisar 8-9% (McKinsey). 

    Artinya, produsen baja yang selama ini mengekspor produknya ke AS harus mengalihkannya ke negara lain, dalam hal ini Indonesia disebut akan menjadi sasaran empuk. 

    “Negara yang berpotensi besar mengalihkan produknya ke Indonesia adalah Korea Selatan, Vietnam, Jepang dan Taiwan yang merupakan eksportir utama produk baja ke Indonesia,” jelasnya. 

    Di samping itu, Akbar melihat beberapa negara telah mulai melakukan proteksi dari serbuan produk baja China pada 2024. Pemerintah Uni Eropa, India, Kanada, Brasil, Asean, bahkan Korea dan Jepang telah melakukan perlindungan bagi produsen baja. 

    Beberapa kebijakan perlindungan dari masing-masing negara tersebut yakni melalui kebijakan tarif impor, pemberlakuan kuota impor, trade remedies (antidumping, counter vailing duty/CVD), safeguard), serta instrumen perlindungan perdagangan lainnya (pemberlakuan standar produk dan standar lingkungan atau CBAM/Carbon Border Adjustment Mechanism).

    Lebih lanjut, kebijakan Trump ini dikhawatirkan akan semakin mendorong negara lainya untuk menutup pasar masing-masing dari produk baja China.

    “Proteksi ini akan mengakibatkan produsen baja China mengalihkan produknya dan mencari pasar yang lebih terbuka, termasuk Indonesia, dengan perlindungan trade remedies yang masih terbatas,” ujarnya. 

    Secara langsung, terdapat sejumlah dampak yang dirasakan oleh produsen baja nasional. Pertama, kehilangan pangsa pasar domestik, porsi impor terus mengalami kenaikan dan mencapai lebih dari 44% pada 2024.

    Kedua, penurunan harga yang sangat signifikan karena harga jual produk baja China sangat rendah akibat subsidi dan dukungan Pemerintah China lainnya. 

    Ketiga, beberapa produsen baja nasional melaporkan adanya kesulitan untuk melakukan penjualan di pasar domestik dan mengalami penurunan penjualan hingga hingga mencapai 20-30% pada tahun 2024. 

  • Produk Kelistrikan RI Bisa Kena Getahnya Usai Trump Kenakan Tarif 32%

    Produk Kelistrikan RI Bisa Kena Getahnya Usai Trump Kenakan Tarif 32%

    Jakarta –

    Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) meminta pemerintah melakukan negosiasi terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia dikenakan tarif balasan sebesar 32%.

    Dewan Pengurus Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) menjelaskan penerapan tarif impor oleh AS akan berdampak negatif terhadap potensi ekspor bagi produk kelistrikan dari Indonesia, karena dalam beberapa tahun terakhir industri ini mendapat kesempatan ekspor ke AS serta beberapa negara lainnya. Produk yang diekspor itu seperti Transformator Tenaga, Transformator Distribusi, Panel Listrik Tegangan Menengah, Panel Listrik Tegangan Rendah, Meter Listrik (kWh Meter).

    “Produk peralatan listrik dari Indonesia secara kualitas sudah mampu untuk bersaing di pasar internasional, dan kami membutuhkan kehadiran pemerintah untuk mempertahankan industri lokal,” kata APPI dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

    Selain itu, APPI juga khawatir Indonesia malah menjadi alternatif ekspor produk dari negara yang terdampak tarif Trump. Untuk itu, APPI meminta pemerintah melindungi industri dalam negeri.

    “Pasar domestik Indonesia, merupakan secondary market, size besar dan dengan daya beli tinggi. Oleh karena itu, perlu bagi industri atau asosiasi industri meminta perlindungan dari pemerintah atas pemberlakuan kebijakan BMI (Bea Masuk Imbalan) AS tersebut,” terang APPI.

    Banjirnya impor dari berbagai negara dikhawatirkan industri peralatan listrik akan bernasib sama dengan produk tekstil dan Indonesia kehilangan kesempatan menjadi negara manufaktur.

    Hal tersebut dikarenakan pengenaan bea masuk 0% untuk produk produk dari Asia Tenggara, China dan India sementara di dalam negeri sudah mampu untuk menghasilkan produk produk tersebut.

    “Yang menjadi kendala utama adalah tidak tersedianya bahan baku di dalam negeri, sehingga kita tergantung dengan impor, sementara di negara negara lain, China contohnya, bahan baku melimpah sehingga kecepatan dan daya saing mereka akan lebih unggul,” lanjut keterangan APPI.

    Selain itu, APPI meminta agar kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespon kebijakan kenaikan BMI AS. Kebijakan TKDN telah terbukti ampuh meningkatkan demand produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja pemerintah.

    Kebijakan TKDN juga telah memberi jaminan kepastian investasi dan juga menarik investasi baru ke Indonesia. Banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena kebijakan TKDN ini.

    “Pelonggaran kebijakan TKDN akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia,” ungkap keterangan APPI.

    Apabila Kebijakan TKDN pemerintah Indonesia dianggap sebagai salah satu penyebab terbitnya kebijakan BMI AS tersebut perlu dibicarakan secara bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS, selektif produk apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat untuk tidak dikenakan kebijakan TKDN ini.

    APPI juga mendorong agar pemerintah merespons perang tarif dengan tarif juga. Jangan isu perang tarif digeser pada isu NTM (Non Tariff Measure) atau NTB (Non Tariff Barrier). Kalau perlu, pemerintah Indonesia beri tarif masuk 0 (nol) persen pada produk manufaktur kelistrikan AS.

    (ada/ara)

  • Respons Resmi Pemerintah Soal Penerapan Tarif Resiprokal AS Donald Trump

    Respons Resmi Pemerintah Soal Penerapan Tarif Resiprokal AS Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah merespons penetapan kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia. 

    Setidaknya terdapat 7 langkah yang dilakukan pemerintah. Pertama, Indonesia telah bertemu dengan pemerintah Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara Asean seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.

    Dalam hal ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah bertemu langsung dengan PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di kantornya di Putrajaya hari ini. 

    PM Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa pertemuan tersebut untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerjasama ekonomi Malaysia dengan Indonesia. 

    “Malaysia selaku KeketuaanASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerja sama seluruh negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025). 

    Pada kesempatan tersebut Airlangga menegaskan posisi Asean di Indo Pasifik sangat penting dan dapat menjadi satu kekuatan besar untuk mendorong penguatan ekonomi regional di kawasan Asean dan di tingkat global.

    Untuk diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkanPerjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/ TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS. 

    “Perlu dilakukan sinkronisasi antar negara-negara Asean, karena dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif membangun komunikasi dan engagement dengan Pemerintah AS,” ujarnya. 

    Kedua negara mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menimbulkan tantangan yang besar terhadap dinamikaperdagangan global. 

    Namun, Indonesia dan Malaysia memilih untuk tetap menghormati kebijakan tersebut dan percaya pada hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan. Keduanya berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS.

    PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pihaknya akan memprioritaskan penguatan dan memperbarui sinergi ekonomi, yang mencerminkan komitmen kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Malaysia ke tingkat yang lebih baik di masa mendatang. 

    “Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat lebih banyak lagi kegiatan ekonomi dan perdagangan, yang melibatkan para Pengusaha Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor terkait,” terangnya. 

    Sebagai Ketua Asean tahun ini, Malaysia membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan di kawasan. 

    Di sisi lain, berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri, Indonesia juga memiliki langkah lain yang dilakukan. Adapun, langkah kedua yang dimaksud yakni segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    Pemerintah Indonesia juga disebut akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

    Sebagaimana diketahui, tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32% dari basis tarif sebesar 10% yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini. Tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.

    Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Adapun, produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut. 

    Upaya ketiga yang akan dilakukan pemerintah yakni menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) ditengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS. 

    Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    Keempat, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS sejak awal tahun ini. 

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. 

    Kelima, pemerintah Indonesia akan melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS. 

    Keenam, sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    Ketujuh, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier. 

    Hal ini juga dinilai dapat sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. 

    Tak hanya itu, langkah kebijakan strategis pemerintah lainnya akan ditempuh untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

  • Bos The Fed Peringatkan Trump soal Tarif: Bisa Picu Kenaikan Inflasi

    Bos The Fed Peringatkan Trump soal Tarif: Bisa Picu Kenaikan Inflasi

    Jakarta –

    Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell memperingatkan dampak besar bagi Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif Presiden Donald Trump terhadap 100 negara atau mitra dagang AS, salah satunya kenaikan inflasi. Kenaikan inflasi mengancam keberlangsungan kondisi perekonomian AS.

    “(Kebijakan) tarif sangat mungkin menghasilkan setidaknya kenaikan sementara dalam inflasi, ada kemungkinan juga bahwa dampaknya bisa lebih persisten,” kata dia dikutip dari CNN, Sabtu (5/4/2025).

    Dalam keterangan berbeda, Ekonom di JPMorgan bahkan melihat dampak dari kebijakan tersebut kepada ancaman resesi global. Persentase angka resesinya 60% jika tarif tetap diberlakukan.

    Sejauh ini The Fed telah menahan kenaikan suku bunga, karena ada tanda-tanda inflasi melambat. Sempat ada rencana memangkas suku bunga tetapi hal itu tidak dilakukan.

    Pada awal 2025, The Fed memutuskan menahan suku bunga di level 4,25-4,50%. Kala itu ekonomi AS dinilai akan kuat dan inflasi akan terkendali.

    Trump telah mengumumkan kebijakan tarif untuk 100 mitra dagang AS. Dalam daftar itu, China, Malaysia, Thailand, hingga Indonesia menjadi negara yang dikenakan tarif oleh Trump.

    Dikutip dari laman Gedung Putih, ada dua alasan mengapa Donald Trump mengenakan tarif balasan kepada Indonesia sebesar 32%. Pertama, Indonesia disebut telah mengenakan tarif kepada produk etanol AS sebesar 30% dibanding tarif AS 2,5%. Kedua, Trump menyinggung kebijakan TKDN yang diberlakukan Indonesia.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan, mulai tahun ini, akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$ 250.000 atau lebih,” tulis keterangan di laman Gedung Putih.

    (ada/ara)

  • Produsen Sepatu Desak Penyelesaian IEU-CEPA untuk Redam Efek Tarif Trump

    Produsen Sepatu Desak Penyelesaian IEU-CEPA untuk Redam Efek Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) untuk meminimalisir dampak kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, kesepakatan tersebut dapat membuat Indonesia memiliki akses pasar alternatif dan mengurangi tarif bea masuk produk alas kaki ke 27 negara Eropa. 

    “Negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh yang telah memiliki perjanjian serupa,” ujar Eddy dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (5/4/2025). 

    Tak hanya itu, pihaknya juga melihat peluang negosiasi masih terbuka terhadap pemerintah AS. Menurut Eddy, pemerintah harus segera mengirimkan delegasi level tingkat tinggi yang berkompeten dan kredibel ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS.

    “Solusi sebagai akselerasi masalah ini adalah penyelesaian IEU-CEPA yang sudah terhambat 9 tahun,” tegasnya. 

    Dalam catatan Aprisindo, AS merupakan negara tujuan ekspor alas kaki terbesar Indonesia, bahkan selama tahun 2020 – 2022 kinerja ekspor selalu meningkat setiap tahunnya. 

    Pada 2023, terjadi penurunan ekspor ke AS sebesar 26%. Namun, kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 24%. 

    Secara terperinci, pada 2020, nilai ekspor alas kaki ke AS mencapai US$1,3 miliar. Setahun setelahnya naik ke US$2,1 miliar, kemudian naik menjadi US$2,6 miliar pada 2022. 

    Sempat terjadi penurunan pada 2023 ke angka US$1,9 miliar hingga 2024 nilai ekspor naik menjadi US$2,3 miliar. 

    Adapun, pelaku usaha tengah mengkaji secara komprehensif dampak terkait ketentuan tarif baru bea masuk ke AS tersebut dan bekerja sama dengan pemerintah untuk langka-langkah strategis yang diambil dalam rangka mitigasi dampaknya. 

    “Tentu ini akan memiliki dampak yang cukup berat bagi pelaku industri persepatuan, kemampuan anggota Aprisindo waktu berjalan dengan penerapan tarif baru ini perlu waktu untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dari kebijkan ini,” tuturnya. 

    Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan perintah eksekutif tentang tarif timbal balik yang mengenakan bea masuk tambahan berkisar antara 10% yang akan berlaku mulai 5 April 2025, sedangkan tarif tambahan spesifik per negara akan berlaku mulai 9 April 2025. 

    Adapun, tambahan tarif untuk Indonesia, sesuai dengan Lampiran I dari Eksekutif tersebut, adalah sebesar 32% dengan total menjadi 42%.

  • Pengusaha Khawatir RI Kebanjiran Impor Keramik India Gegara Tarif Trump

    Pengusaha Khawatir RI Kebanjiran Impor Keramik India Gegara Tarif Trump

    Jakarta –

    Pengusaha keramik khawatir Indonesia kebanjiran impor dari negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengkhawatirkan banjirnya produk keramik dari India yang selama ini menjadi eksportir keramik terbesar di AS.

    “Asaki mengharapkan atensi pemerintah melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri yang mana menjadi ancaman sasaran pengalihan ekspor atau tempat pembuangan bagi produk-produk negara lain yang tidak bisa tembus pasar AS pasca diterapkan Tarif Resiprokal tersebut,” kata Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto dalam keterangannya, Kamis (5/4/2025).

    Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah melakukan negosiasi tarif impor yang diberlakukan untuk Indonesia. Menurutnya, untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dan AS, ada potensi Indonesia melakukan impor gas alam cair yang besar dari AS.

    “Di mana saat ini Industri Keramik Nasional mengalami gangguan supply gas dan mahalnya harga regasifikasi gas US$ 16,77/MMBTU. Ini saatnya Indonesia membuka keran impor gas,” tuturnya.

    Edy mengatakan pengusaha juga tidak keberatan jika di dalam negosiasi dengan AS, bea masuk impor keramik dari AS yang saat ini 5% dibebaskan atau (0%) karena selama ini tidak melakukan praktik kecurangan seperti dumping.

    “Produk keramik nasional tidak kalah berdaya saing terhadap produk keramik buatan AS,” ucapnya.

    Sementara terkait dengan tarif impor Trump disebabkan oleh kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Edy menilai kebijakan itu perlu dipertahankan.

    “Sertifikasi TKDN telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri bagi Industri Keramik Nasional,” pungkasnya.

    (ada/ara)