Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Hadapi Tarif Impor Trump, Guru Besar UI Minta Pemerintah Tingkatkan Daya Saing dan Cari Pasar Baru – Halaman all

    Hadapi Tarif Impor Trump, Guru Besar UI Minta Pemerintah Tingkatkan Daya Saing dan Cari Pasar Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guru Besar FEB UI Prof Telisa Aulia Falianty berpendapat, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan daya saing produk utama ekspor dalam menghadapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan sebutan ‘tarif timbal balik’.

    Menurutnya, melalui kebijakan tarif timbal balik Trump ini Indonesia perlu mencari pangsa pasar dari negara lain bukan hanya Amerika Serikat. 

    “Salah satu solusi baiknya memang meningkatkan daya saing kita ya. Dan mencari pasar selain US juga untuk mengkompensasi dampak negatif terhadap ekspor kita terhadap Amerika yang akan turun. Nah itu sih menurut saya cara terbaik saat ini ya,” kata Telisa saat dihubungi Tribunnews, Minggu (6/4/2025).

    Menurut Telisa, untuk menghadapi kebijakan Trump bisa juga dilakukan dengan negosiasi secara bilateral trade dibanding menerapkan tarif balasan atau resiprokal yang lebih tinggi, untuk produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat.

    “Tapi apakah akan dibalas dengan tarif yang lebih tinggi juga? Kayaknya tidak akan berhenti ya. Kalau retaliation ini malah akan tidak bagus, akan harmful buat semua. Jadi jalan tengah negosiasi, kemudian menaikkan daya saing ekspor,” jelas dia.

    “Tapi kalau menurut saya sih pembalasan dengan tarif lagi itu tidak akan berhenti. Malah akan menyebabkan kita semakin terpuruk kepada resesi global itu,” imbuhnya menegaskan.

    Selain itu, pemerintah juga perlu membuktikan bahwa Indonesia tidak melakukan currency manipulation seperti yang dituduhkan Trump. 

    Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kesiapan dari pelaku usaha dalam persaingan dagang yang nantinya akan semakin tinggi serta kompetitif.

    “Karena walau bagaimanapun kan Amerika juga sebetulnya masih membutuhkan komoditas dari negara-negara berkembang ya. Seperti sawit. Di Indonesia itu masih dibutuhkan oleh Amerika Serikat juga,” ucap Telisa.

    “Tekstilnya Indonesia itu sebetulnya masih dibutuhkan juga. Tekstil yang murah itu kan mereka sebetulnya masih butuh ya. Tetapi ya mudah-mudahan ada equilibrium baru ya,” sambungnya.

    Langkah pemerintah RI

    Pemerintah Indonesia akan menghitung dampak pemberlakuan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang dikenakan Amerika Serikat (AS) kepada produk impor asal Indonesia mulai 9 April 2025.

    Tarif resiprokal tersebut mengacu pada basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS terhadap produk impor dari semua negara yang dikenakan AS selama ini.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif impor AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” kata Susiwijono dikutip dari siaran pers pada Jumat (4/3/2025).

    “Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujarnya.

    Susiwijono menyebutkan, sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan,” ucap Susiwijono.

    “Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” katanya.

    Diketahui, Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

    Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut. Sebab, Indonesia dituduh menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat (AS).

    Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 

    Trump menyatakan bahwa dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional.

  • Rayu Trump Pangkas Tarif Impor, Indonesia hingga India Kirim Tim Lobi ke Amerika – Halaman all

    Rayu Trump Pangkas Tarif Impor, Indonesia hingga India Kirim Tim Lobi ke Amerika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bertandang ke Gedung Putih, usai Presiden AS Donald Trump menjatuhkan tarif impor tinggi sebesar 32 persen kepada barang-barang Indonesia.

    Hal tersebut diungkap langsung oleh Head of Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi. 

    Dalam keterangan resminya ia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya semaksimal mungkin soal menyikapi kebijakan pembaharuan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Trump.

    Sebagai respons awal, saat ini pemerintah sedang menghitung dampak dari penerapan tarif resiprokal (timbal balik) yang dikenakan pemerintah AS. 

    Pemerintah juga turut mengkaji penyederhanaan regulasi agar produk Indonesia bisa lebih kompetitif, serta memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Lebih lanjut untuk mengurangi dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, pemerintah turut mengirimkan tim lobi ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan pemerintah US.

    “Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah US (United States),” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Jumat, 4 April 2025.

    Melalui cara ini pemerintah berharap agar kebijakan tarif Trump tidak berdampak banyak bagi ekspor Indonesia. Mengingat total ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,35 miliar dolar pada periode Februari 2025.

    Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ekspor tersebut tercatat lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 yang hanya dipatok 2,10 miliar dolar dan Januari 2025 sebesar 2,33 miliar dolar.

    India hingga Vietnam Ikut Lobi Trump

    Tak hanya Indonesia, sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk India yang terkena tarif baru Trump juga berupaya keras melobi AS agar memangkas kebijakannya.

    Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India mengatakan dalam sebuah pernyataan pada bahwa mereka sedang melangsungkan penyelesaian cepat lewat Perjanjian Perdagangan Bilateral multi-sektoral yang saling menguntungkan dengan AS, pasca Trump memberlakukan tarif impor 26 persen kepada New Delhi.

    Meski Trump memberlakukan tarif impor 26 persen, namun Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India menegaskan bahwa negaranya akan “tetap berhubungan” dengan AS terkait tarif terbaru Trump.

    Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Vietnam, pasca Trump menghantam ekonomi Vietnam dengan tarif 46 persen pemimpin Vietnam mulai Gerak cepat, melobi Donald Trump untuk mengurangi tarif.

    Dikonfirmasi langsung oleh Presiden Trump, ia mengatakan bahwa Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan dirinya pada Jumat (4/4/2025).

    Adapun panggilan telepon ini dilakukan Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam untuk melobi Trump agar presiden AS itu mengurangi tarif impor. Sebagai tawaran Vietnam siap memangkas tarif barang dari AS menjadi nol jika bisa mendapat kesepakatan yang bagus dengan AS.

    “Baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, yang mengatakan kepada saya bahwa Vietnam ingin memangkas Tarif mereka hingga nol jika mereka dapat membuat kesepakatan dengan AS,” kata Trump di Truth Social, mengutip dari The Guardian.

    Trump tak menjelaskan secara rinci kesepakatan apa yang telah ia buat dengan pemerintah Vietnam, dalam cuitannya ia hanya menyampaikan terima kasih kepada To Lam. Dia mengaku menantikan pertemuan dengan To Lam.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepadanya atas nama Negara kita, dan mengatakan saya menantikan pertemuan dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Menyusul yang lainnya, Israel dilaporkan tengah berunding dengan AS untuk mendapat pengurangan tarif yang diberlakukan Trump.

    “Kementerian Keuangan terus melakukan dialog dengan pemerintah AS dengan tujuan mengurangi cakupan tarif dan mengurangi dampaknya terhadap industri Israel,” tulis Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di X.

    Upaya ini dilakukan pemerintah Israel usai sekutu dekat AS ini terdampak tarif baru Trump sebesar 17 persen. Asosiasi Produsen Israel (MAI) mengatakan pengumuman tarif Trump benar-benar mengejutkan mereka, lantaran keputusan tersebut menimbulkan “tantangan besar” bagi ekonomi Israel.

    Mengantisipasi terjadinya gonjang-ganjing ekonomi di tengah perang, pemerintah Israel mengungkap pihaknya sedang menghubungi otoritas AS “untuk menjamin pengecualian Israel.

    Setelah sebelumnya Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan pencabutan semua bea masuk yang tersisa atas impor AS oleh Israel, yang memengaruhi satu persen barang Amerika yang masih dikenakan bea masuk tersebut.

  • Hanif Dhakiri Bicara Dampak Negatif Kenaikan Tarif Impor AS, Desak Pemerintah RI Ambil Aksi Berani – Halaman all

    Hanif Dhakiri Bicara Dampak Negatif Kenaikan Tarif Impor AS, Desak Pemerintah RI Ambil Aksi Berani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PKB M. Hanif Dhakiri, menyebut kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. 

    Menurutnya kebijakan baru itu bisa berdampak negatif bagi perekonomian nasional.

    Di antaranya bisa berdampak pada menurunnya nilai ekspor Indonesia, dan meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Hanif Dhakiri dalam keterangannya Minggu (6/4/2025).

    Per 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara, dan tarif tambahan bervariasi berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra. 

    Indonesia dikenakan tarif tambahan 32 persen atas sejumlah produk, sedangkan negara lain dikenai tarif berbeda, misalnya Vietnam 46 persen dan China 34 persen.

    Penetapan ini mengacu pada kalkulasi hambatan perdagangan, manipulasi mata uang, dan akses pasar.

    Hanif menyebut kebijakan ini menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. 

    Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp500 triliun, tertinggi kedua setelah China.

    Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

    “Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tegas Hanif, yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB.

    Ia mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.

    Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.

    “Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” ucap mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini.

    Hanif menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional.

    “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” tandasnya.

  • Trump Terapkan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia, Haidar Alwi: Bukan Bencana Ekonomi, Tapi . . . – Halaman all

    Trump Terapkan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia, Haidar Alwi: Bukan Bencana Ekonomi, Tapi . . . – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, Ir R Haidar Alwi MT mengatakan kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump membuat Indonesia berada dalam posisi strategis yang harus dimanfaatkan secara maksimal.

    Menurut Haidar Alwi, perang dagang bukanlah akhir dari pertumbuhan ekonomi dunia. 

    Melainkan penataan ulang kekuatan global yang membuka peluang bagi negara-negara dengan fundamental ekonomi yang kuat seperti Indonesia.

    “Investor besar dunia pun tahu bahwa Indonesia adalah pasar masa depan. Mereka tidak hanya melihat angka hari ini, tetapi proyeksi lima hingga dua puluh tahun ke depan. Dan dalam semua skenario itu, Indonesia selalu muncul sebagai kekuatan baru di Asia,” ujar Haidar Alwi melalui keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025).

    Kebijakan bea masuk sebesar 32 persen yang diberlakukan Amerika terhadap beberapa produk Indonesia, kata Haidar Alwi, memang memberikan tekanan jangka pendek. 

    Meski begitu, Haidar Alwi menilai hal ini bukan sebagai bencana ekonomi, melainkan filter strategis bagi Indonesia untuk memperkuat nilai tambah produk dalam negeri dan memperluas diversifikasi pasar ekspor ke luar Amerika.

    “Kalau kita hanya bergantung pada satu pasar ekspor, maka kita rapuh. Tapi kalau ini jadi momen untuk membuka jalur dagang ke Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Pasifik Selatan, justru kita keluar dari krisis dengan lompatan besar,” jelasnya.

    Dalam pandangan Haidar Alwi, kebijakan proteksionis Amerika Serikat di bawah Trump justru menegaskan bahwa era globalisasi lama sudah berakhir.

    Menurutnya, yang kini dibutuhkan adalah model globalisasi baru yang berakar pada kemandirian ekonomi nasional, bukan keterikatan yang tidak adil terhadap kekuatan besar dunia.

    Haidar Alwi menekankan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam proses melahirkan ekosistem ekonomi yang mandiri dan tangguh.

    “Pemerintah sedang fokus memperkuat fondasi struktural. Infrastruktur fisik dibangun, digitalisasi diperluas, hilirisasi sumber daya alam berjalan, dan industri padat karya mulai diarahkan ke rantai pasok global yang baru,” kata Haidar Alwi.

    Dengan bonus demografi, stabilitas politik yang terjaga, serta kelas menengah yang terus tumbuh, Indonesia menjadi ladang investasi yang sangat menarik. 

    Bahkan, lembaga keuangan global seperti Standard Chartered dan HSBC memproyeksikan bahwa Indonesia akan masuk dalam 5 besar ekonomi dunia pada 2045.

    Haidar Alwi menolak narasi pesimisme yang kerap dibangun atas dasar fluktuasi nilai tukar atau pergerakan indeks saham harian. 

    Baginya, fluktuasi adalah napas alami pasar bebas, bukan ukuran kekuatan struktural ekonomi.

    “Rupiah melemah sesaat bukan berarti kita kalah. Pasar bereaksi pada sentimen, bukan pada realitas dasar. Dan realitas dasar Indonesia sangat kuat, baik dari sisi konsumsi domestik, kestabilan fiskal, maupun kapasitas manufaktur,” ungkapnya.

    Ia juga menekankan bahwa Indonesia tidak akan serta merta terpuruk karena tekanan dagang Amerika. 

    Justru negara-negara seperti Vietnam dan Meksiko yang sebelumnya dianggap ‘pemenang’ perang dagang, kini menghadapi tekanan akibat ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap ekspor tunggal ke AS.

    Menurutnya, Indonesia memiliki semua modal: sumber daya alam, jumlah penduduk, lokasi strategis, dan potensi SDM unggul.

    “Kebijakan Trump adalah pemicu. Tapi bagaimana kita merespons, itu yang menentukan. Kalau kita gunakan ini untuk memperkuat industri dalam negeri, membangun kepercayaan investor, dan memperluas pasar, maka ini bukan krisis. Ini adalah momen kelahiran kembali kekuatan ekonomi Indonesia,” pungkas Haidar Alwi.

  • Skenario RI Hadapi Perang Dagang Jilid II Donald Trump: Negosiasi atau Retaliasi?

    Skenario RI Hadapi Perang Dagang Jilid II Donald Trump: Negosiasi atau Retaliasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia ikut kena getah kebijakan tarif timbal balik alias reciprocal tariff Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump tanpa pandang bulu mengenakan tarif impor barang asal Indonesia sebesar 32%. Jumlah itu setara 50% dari total bea masuk barang impor yang dipungut RI terhadap barang asal Amerika Serikat, yang menurut versi Trump, di angka 64%.

    Pengenaan tarif 32% berpotensi memukul ekonomi Indonesia yang sedang dalam ketidakpastian. Situasi semakin pelik, karena China, yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua telah mengumumkan aksi retaliasi. Ada kekhawatiran perang dagang antara dua raksasa itu akan memicu pelambatan ekonomi global. Supply chain terganggu. Skema paling buruk, bisa memicu resesi global.

    Implikasi negatif lainnya kepada Indonesia adalah, potensi banjir barang impor, imbas tersumbatnya pasar barang made in China ke AS karena kebijakan tarif Trump. Selain itu, reciprocal tariff Trump juga berpotensi menggerus kinerja ekspor Indonesia karena lesunya permintaan barang dari pasar AS.

    Dalam catatan Bisnis, AS selama beberapa dasawarsa terakhir adalah mitra dagang utama Indonesia. Salah satu negara tujuan ekspor. Produk-produk manufaktur hingga pruduk kayu mengalir deras ke sana. Alhasil, neraca perdagangan RI – AS selalu surplus selama 4 tahun belakangan.

    Presiden Prabowo Subianto./Istimewa

    BPS mencatat bahwa pada tahun 2021, surplus neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Pada tahun 2024, data sampai Desember, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$26,3 miliar. Sementara impor non-migas dari AS hanya di angka mencapai US$9,6 miliar.  Surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai angka di kisaran US$16,85 miliar.

    Sementara itu, jika mengacu data dari United States Trade Representative (USTR), perdagangan barang antara AS dengan Indonesia diperkirakan mencapai $38,3 miliar pada tahun 2024. Ekspor barang AS ke Indonesia pada tahun 2024 sebesar $10,2 miliar, naik 3,7 persen ($364 juta) dari tahun 2023.

    Impor barang AS dari Indonesia mencapai $28,1 miliar pada tahun 2024, naik 4,8 persen ($1,3 miliar) dari tahun 2023. Defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia sebesar $17,9 miliar pada tahun 2024, meningkat 5,4 persen ($923 juta) dari tahun 2023.

    Presiden Prabowo Subianto telah berbicara dengan sejumlah pemimpin Asean. Pembicaraan itu terekam dalam unggahan media sosial Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sebagian pemimpin Asean telah menyepakati untuk segera memberikan respons terhadap kebijakan Trump yang dianggap telah mengacak-acak konsesus global.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Anwar Ibrahim. 

    Anwar juga mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi Asean yang akan digelar pada minggu depan. Pertemuan itu akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut. “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” sambungnya.

    Peluang Negosiasi Terbuka

    Adapun Trump, sejatinya membuka peluang negosiasi untuk negara-negara yang dikenakan tarif timbal balik. Dia menegaskan tentang peluang negosiasi tersebut saat berbicara dengan para wartawan di pesawat kepresidenan Amerika Serikat pada tanggal 29 Maret 2025 lalu.

    “Saya tentu terbuka untuk itu, jika kita dapat melakukan sesuatu, kita bisa mendapatkan sesuatu untuk itu,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One.

    Sabtu kemarin, misalnya, Trump bahkan telah bertemu dengan perwakilan dari Vietnam, Israel dan India untuk membicarakan kebijakan tarif yang baru saja dikeluarkannya. Trump dan para delegasi asal ketiga negara itu berbicara mengenai kemungkinan keringanan tarif timbal balik.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump

    Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengaku optimistis langkah negosiasi terhadap penetapan tarif baru AS untuk Indonesia masih terbuka.

    Anindya menjelaskan, keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan pengenaan tarif timbal balik (resiprokal) sebesar 32% untuk Indonesia merupakan opening statement dan masih bisa berubah.

    “Saya melihat pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement. Artinya pintu negosiasi masih terbuka,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).

    Pasalnya, tambah Anindya, Amerika dan Indonesia sebagai mitra bisnis strategis keduanya sama-sama saling membutuhkan dalam mendorong neraca perdagangan dan kinerja investasi kedua negara.

    Di samping itu, Anindya juga optimistis Trump bakal mempertimbangkan revisi pengenaan tarif timbal balik sebesar 32% untuk Indonesia lantaran beberapa faktor. Faktor Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi muslim terbesar masuk ke dalamnya.

    “Posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan Pasifik. Selain bagian dari kekuatan ekonomi Asean, Indonesia adalah anggota APEC yang strategis. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan pimpinan negara nonblok, juga tentu menjadi pertimbangan Trump,” kaya Anindya.

    Negosiasi atau Retaliasi?

    Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mendesak supaya pemerintah mengedepankan upaya negosiasi dibandingkan melakukan tarif balasan ke AS.

    Menurutnya, pemerintah harus melakukan negosiasi secara strategis dengan penjelasan yang logis terkait kebijakan Indonesia yang dinilai protektif oleh Trump. Apalagi, Indonesia bukan negara kontributor utama dalam defisit perdagangan AS. Eko menekankan langkah reaktif dengan retaliasi tidak perlu menjadi opsi pertama.

    “Jalan diplomasi harus diupayakan. Kita [Indonesia] tidak punya kemewahan posisi seperti China yang memilih melakukan retaliasi karena berbagai kemampuan negara tersebut,” kata Eko.

    Eko mewanti-wanti bahwa dampak dari kebijakan tarif Trump akan melemahkan perdagangan Indonesia. Dia menyebut, dampak langsungnya relatif moderat lantaran porsi AS sekitar 10% dari total ekspor Indonesia. Namun, perdagangan dengan AS menjadi kontributor surplus tertinggi pada Januari—Februari 2025.

    Ilustrasi peti kemas

    Alhasil, dia menyebut pengenaan tarif sebesar 32% ini akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air.“Mengingat ekspor utama Indonesia ke AS sebagian besar produk padat karya, risiko PHK memang meningkat,” imbuhnya.

    Selain itu, Eko menambahkan pengenaan tarif AS terhadap Indonesia ini juga berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). “Dampak yang lebih perlu diwaspadai adalah dampak tidak langsung atau ikutan seperti melemahnya rupiah dan IHSG, serta naiknya imbal hasil utang SBN karena risiko meningkat,” ujarnya.

  • 7 Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia Nasional

    7 Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia Nasional

    Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia
    Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
    SAAT
    terjadi krisis rupiah pada akhir 1997 (lalu diikuti krisis politik yang menjatuhkan Orde Baru pada 1998), kita menuduh George Soros, pelaku bisnis keuangan berkebangsaan Amerika Serikat (AS), sebagai biang keladi.
    Aksi Soros dianggap sebagai penyebab mata uang Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara terguncang.
    Mingguan Forum Keadilan No. 9 Tahun VI, 11 Agustus 1997, misalnya, menurunkan dua laporan. Laporan pertama berjudul “Spekulan Beraksi, Rupiah pun Diuji” (hlm. 88). Kedua berjudul “Soros, Si ‘Perampok’ Dermawan” (hlm. 89).
    Kedua tulisan membicarakan Soros dan aksi-aksinya sehingga mata uang Indonesia merosot tajam.
    Apakah menjelang paruh 2025 nanti,
    Donald Trump
    , Presiden AS, akan menjadi tertuduh sebagaimana Soros dulu? Tertuduh apa? Tertuduh sebagai biang keladi krisis multidimensi Indonesia dengan segala risikonya.
    Sebagaimana dilaporkan berbagai media massa, Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif yang disebutnya “Hari Pembebasan” (
    Liberation Day
    ) pada 2 April 2025.
    Tentu saja pembebasan dari sudut pandang AS. Bukan sudut pandang sejumlah negara yang disebut Trump.
    Pengumuman Trump itu persis saat kita sedang cuti bersama dalam rangka perayaan Lebaran. Kita pun sedang asyik membicarakan suasana Lebaran para elite politik di Tanah Air, saling puji antarelite.
    Sudah lazim di Indonesia, Lebaran diisi tradisi “open house” elite politik: rakyat mengantre untuk bersalaman dengan pemimpinnya, mantan anak buah mendatangi kediaman mantan bosnya, dan sebagainya. Secara antropologis, tradisi Lebaran memang berfungsi integrasi sosial.
    Namun, masalahnya, realitas sosial yang kita hadapi terlampau keras untuk dipulihkan dengan pendekatan simbolik-kultural semata. Realitas sosial membutuhkan aksi nyata, bukan pantas-pantasan, bukan pemerah bibir.
    Lalu, apakah kebijakan tarif Presiden Trump akan berpengaruh serius pada realitas sosial sebagaimana tindakan Soros dulu? Seberapa gawat kebijakan Trump itu bagi Indonesia?
    Tajuk
    Kompas
    (04/04/2025) menyebut kebijakan tarif Trump sebagai “palu godam Presiden Trump”. Metafor yang juga saya pinjam untuk judul tulisan ini memberi kesan besar dan berat sekali dampak yang ditimbulkannya.
    Bahkan, menurut Profesor Mari Pangestu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, kebijakan Trump itu merupakan bentuk proteksionis terbesar sejak tahun 1930-an, saat perang dagang terjadi menjelang “Depresi Besar” (
    Kompas
    , 04/04/2025).
    Sejarah mencatat, krisis ekonomi dunia pada 1930-an, akhirnya mengantarkan Perang Dunia II.
    Sebagian dunia, termasuk Indonesia, saat itu masih di bawah pemerintah kolonial. Keadaan rakyat jajahan semakin sengsara.
    Produksi perkebunan yang menjadi andalan pemerintah kolonial mengalami penurunan tajam akibat krisis ekonomi dunia. Rakyat jajahan bertambah terpukul.
    Menurut catatan Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1994), mahaguru sejarah dari UGM, pemerintah Hindia-Belanda menerapkan politik “pengetatan”, di antaranya dengan menurunkan upah kerja. Akibatnya, pendapatan rakyat merosot tajam sampai pada tingkat subsistensi.
    Rakyat lalu menggambarkan keadaan waktu itu dengan sebutan zaman “meleset”, pelesetan dari kata “malaise”.
    Namun, meski rakyat merasakan zaman “meleset”, tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan antara pemerintah Hindia-Belanda dan rakyat adalah hubungan antara penjajah dan terjajah. Zaman “meleset” lalu dimaknai pula sebagai kesadaran baru.
    Kondisi objektif (keadaan zaman) membuahkan kondisi subjektif (kesadaran baru) rakyat jajahan. Begitulah dialektika tanah jajahan pada zaman “meleset”. Ujungnya, pertumbuhan dan perluasan pergerakan nasional untuk kemerdekaan Indonesia.
    Lalu, apa hubungannya dengan palu godam Trump? Inti kebijakan tarif Presiden Trump, sejumlah negara, juga Indonesia, akan dikenai tarif, karena dinilai telah merugikan AS.
    Selain dikenakan tambahan bea masuk sebesar 10 persen, yang berlaku mulai 5 April, negara-negara yang oleh Trump dianggap sebagai ”the worst offenders” akan dikenai tarif lebih tinggi mulai 9 April. Negara-negara tersebut sebagian besar dari Uni Eropa dan Asia.
    Trump memandang, sejumlah negara mitra dagang AS telah mengambil keuntungan. Menurut Trump, saatnya negara-negara mitra dagang AS itu membayar balik melalui kenaikan tarif.
    Indonesia dikenai tarif 32 persen. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, dikenai tarif lebih tinggi, masing-masing 36 persen dan 46 persen.
    Kebijakan Trump itu, menurut tajuk
    Kompas
    (04/04/2025), mirip dengan upaya AS terhadap negara-negara Eropa terkait pertahanan.
    AS menggertak Eropa agar menambah belanja pertahanan demi kepentingan NATO. AS menilai dirinya terlalu banyak memberi kepada Eropa dalam belanja pertahanan.
    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke AS sepanjang 2024 mencapai 27,6 miliar dollar AS, sedangkan impor dari AS sebesar 10,4 miliar dollar AS.
    Indonesia surplus sebesar 17,2 miliar dollar AS. Surplus itu dilihat Trump sebagai alasan untuk menaikkan tarif.
    Tentu saja kebijakan Trump itu menghebohkan. Dampak bagi Indonesia akan sangat terasa. Sektor ekspor dinilai sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
    Ekspor utama Indonesia ke pasar AS meliputi alat elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, udang dan juga produk kayu (
    Kompas
    , 04/04/2025).
    Di sektor alas kaki, misalnya, lebih dari 45 persen ekspor ditujukan ke pasar AS. Sektor ini menyerap sekitar 3,6 juta tenaga kerja, dengan konsentrasi industri di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
    Tanda-tanda kita akan memasuki zaman “meleset” lagi?
    Sungguh berat buat Indonesia. Saya membayangkan betapa pusing Presiden Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan. Ibarat “jatuh terhimpit tangga”, Presiden Trump berpeluang tertuduh sebagai biang keladi, serupa Soros dulu, bila kita benar-benar jatuh lalu terhimpit tangga.
    Tak ada cara lain, pemerintahan Presiden Prabowo harus bekerja lebih keras lagi. Tenaga, pikiran dan hatinya. Jangan biarkan palu godam Trump membuat kita jatuh terhimpit tangga.
    Kita butuh kejujuran dan keterbukaan. Bukankah sebelum palu godam Trump diumumkan, kita sesungghnya sudah jatuh duluan?
    Keadaan jatuh itu dirumuskan oleh para mahasiswa dengan sebutan “Indonesia Gelap”. Bila diuraikan tentu banyak hal mengisi tesis “Indonesia Gelap”.
    Memang dibantah oleh pejabat pemerintah, tapi dengan retorika sinis: “Kau yang gelap”. Bukan dengan fakta dan retorika yang masuk akal.
    Lalu, disusul Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot. Nilai rupiah terhadap dollar AS juga merosot mendekati angka Rp 17.000 per dollar AS. Pelemahan daya beli pun tak terhindarkan.
    Krisis ketenagakerjaan juga menghadang sejalan dengan semakin melambatnya perekonomian. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi momok belakangan ini.
    Hidup rakyat semakin berat. Di kalangan kelas menengah, sudah muncul pernyataan “makan tabungan”.
    Tanda-tanda hidup semakin sulit juga tercermin dari penurunan jumlah pemudik Lebaran 2025. Menurut Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran 2025 turun 24 persen.
    Penurunan jumlah pemudik mengindikasikan pendapatan yang dibelanjakan menyusut, terutama pada kelompok menengah ke bawah.
    Hal itu, saya kira, linier dengan maraknya PHK akhir-akhir ini. Linier pula dengan kebijakan “efisiensi” pemerintah, sehingga banyak kegiatan ekonomi terpaksa dibatalkan.
    Pada zaman “meleset” dikenal politik “pengetatan”, kini kebijakan “efisiensi”. Boleh jadi keduanya tak jauh berbeda. Kehidupan rakyat bertambah sengsara dari sebelumnya.
    Sementara itu, pemerintah dan pejabatnya tampak asyik dengan kepentingan sendiri. Mereka pongah dengan pandangan dan kebenaran sendiri.
    Keluh kesah rakyat terkesan diremehkan. Rakyat dibiarkan hidup sendirian bersama kecemasan dan pesimismenya.
    Pemerintah dan pejabatnya juga cenderung reaksioner dan ketus menanggapi kritik publik. Bukan menghadirkan ketenangan buat rakyat, melainkan malah terkesan “menantang” (orang Jawa menyebut “ngece”, “njarak”). Akibatnya, relasi konfliktual keduanya justru menajam.
    Pada sisi lain, penanganan isu korupsi yang kronis di Indonesia juga belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Kita baru disuguhi penangkapan sejumlah pejabat yang diduga korup dan nilai korupsi yang membuat kita geleng-geleng kepala. Itu pun ditengarai hanya pejabat pinggiran dan terkesan tebang pilih. Tak ada efek jera.
    Pemerintah dan DPR ternyata malah mendahulukan pengesahan revisi UU TNI (meski mengundang penolakan sejumlah kalangan) daripada pengesahan undang-undang perampasan aset.
    Padahal, undang-undang perampasan aset dinilai banyak pihak sebagai salah satu instrumen penting pemberantasan korupsi.
    Singkat kata, Indonesia sesungguhnya sedang didera krisis multidimensi. Antarbidang kehidupan saling terkait dan memperburuk satu sama lain.
    Di tengah krisis multidimensi itu, palu godam Trump berpotensi besar membuat kita jatuh terhimpit tangga. Palu godam Trump potensial sekali membuat krisis multidimensi semakin mendalam.
    Tak ada cara lain, secara internal pemerintah harus mengubah secara radikal pendekatan kepada rakyat. Pemerintah harus menjauhi hal-hal yang menajamkan relasi konfliktual dengan rakyat, baik kebijakan maupun perilaku dan tutur kata pejabatnya.
    Sembari secara eksternal menguatkan kerja sama di antara negara-negara menengah guna melepas ketergantungan kepada kekuatan besar. Metafor palu godam untuk kebijakan tarif Trump sekaligus merefleksikan ketergantungan yang besar kepada pasar AS.
    Namun, ikhtiar secara eksternal itu tak mungkin bisa segera dipetik buahnya. Karena itu, ikhtiar secara internal menjadi kunci. Keteladanan pemimpin Indonesia pada hari-hari ini amat sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan.
    Palu godam Trump niscaya bisa dilemahkan dengan jiwa besar pemimpin yang mau menyatu dengan pikiran dan perasaan rakyat.
    Niscaya rakyat bersedia menerima keadaan apapun tatkala para pemimpin bersedia membersamainya.
    Meminjam Bung Karno, rakyat membutuhkan pemimpin yang setia kepada sumbernya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Koperasi Itu Soal Masa Depan, Bukan Masa Lalu

    Koperasi Itu Soal Masa Depan, Bukan Masa Lalu

    Jakarta –

    Dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang Rusia versus Ukraina yang membuat suram ekonomi Eropa sudah berjalan 3 tahun belum jelas akhirnya. Israel versus Palestina terus membara di seputar jalur Gaza. Presiden Amerika yang baru terpilih, Donal Trump, mengambil langkah-langkah kontroversial seperti keluar dari WHO, menghentikan bantuan USAID, mau mencaplok Greenland dan yang terakhir baru saja ditandatangani adalah pemberlakuan tarif timbal balik ke sejumlah negara, termasuk Indonesia yang kena tarif 32%.

    Dampak negatif tarif timbal balik Amerika ini terhadap perekonomian Indonesia bisa sangat signifikan. Jika tidak direspon secara cepat dan tepat bisa berbahaya. Kurs rupiah yang terus melemah terhadap USD berpotensi terus melemah. Sektor sawit, karet, tekstil dan alas kaki bakal terpukul. Akibatnya tekanan terhadap IHSG semakin kuat dan bisa berdampak ke sektor riil sehingga menambah jumlah penutupan pabrik dan terjadi PHK massal.

    Tentu ini bukan soal perasaan pesimis, tetapi soal kondisi yang realistis. Namun kata enterpreneur sejati, selalu ada peluang di setiap gelombang perubahan. Akan selalu muncul pelangi sesudah hujan badai besar menepi. Akankah masa depan ekonomi kita sesuram perkiraan kebanyakan pakar ekonomi?

    Kalau kita jeli, sesungguhnya ada tampak cahaya di ujung lorong gelap. Cahaya yang dinyalakan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan kebijakan pembelaan (affirmative policy) untuk mengembangkan ekonomi rakyat kecil di pedesaan melalui koperasi. Apa iya? Kita lihat mimpi Prabowo soal koperasi dan langkah kebijakan yang diambil selama ini.

    Dalam sebuah acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) di Jakarta pada bulan Nopember 2023 yang lalu, Prabowo Subianto yang saat itu masih menjadi kandidat Presiden, dengan tegas ingin membesarkan koperasi karena ayah dan kakeknya adalah juga pejuang koperasi. Oleh karena itu dia sebagai Ketua Dewan Pembina INKUD bermimpi dan bercita-cita suatu saat nanti koperasi turut memiliki pabrik, smelter, kapal ikan dan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.

    Ketika Prabowo akhirnya resmi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, tampaknya janji manis kampanye tersebut mulai direalisasikan. Berawal dari pemisahaan Kementerian Koperasi dari UMKM sehingga tampak visi Prabowo tentang koperasi bahwa sebagai badan usaha, koperasi tidak selalu berskala UMKM tetapi juga bisa berkembang besar. Bahkan bisa menjadi konglomerat nantinya. Ketika kementerian lain terkena efisiensi anggaran, Kementerian Koperasi justru diberi alokasi tambahan kredit untuk Koperasi sebesar Rp 10 trilyun melalui LPDB (Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir) Kemenkop RI.

    Prabowo juga tidak mau menunda realisasi program unggulannya yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus berjalan di awal tahun 2025. Dalam program ini, Prabowo memerintahkan agar suplai bahan baku baik dari pertanian, perikanan maupun peternakan sebisa mungkin tidak impor tetapi berasal dari lingkungan lokal yang dikelola oleh jaringan koperasi.

    Seperti langkah bidak kuda dalam catur, kebijakan yang tidak terduga berikutnya adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 70 ribu desa se-Indonesia. Langkah yang mengagetkan banyak pengamat ekonomi yang memang selama ini asing dengan istilah koperasi. Tidak ada nomenklatur koperasi di dalam textbook yang mereka baca.

    Visi besar pengembangan ekonomi rakyat ini juga tampak ketika Danantara terbentuk dan pasar merespon negatif ditandai anjloknya iHSG, Prabowo seolah tidak peduli. Menurutnya, biarkan harga saham naik turun, kalau harga pangan di masyarakat aman maka negara aman. Terbukti, dalam beberapa hari saja nilai IHSG kembali naik. Bahkan begitu Danantara selesai diresmikan di pagi hari, sore harinya Prabowo langsung memanggil manajemen Danantara dan Kementerian terkait ke istana dan memberikan arahan bahwa salah satu program yang akan didukung Danantara adalah pembentukan 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

    Prabowo nampaknya yakin benar bahwa melalui koperasi, kesejahteraan rakyat di pedesaan akan meningkat sehingga dinamika ekonomi luar negeri tidak akan banyak berpengaruh. Prabowo seolah meresapi pemahaman Sukarno soal koperasi. Bagi Sukarno, koperasi harus difungsikan sebagai medium peningkatan pendapatan petani, buruh, dan rakyat miskin, sekaligus juga menjamin ketersediaan barang-barang bagi mereka. Sebab, ketiga golongan itu adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jika mereka produktif maka ekonomi Indonesia dapat bangkit.

    Ini Bukan Soal Masa Lalu, Tapi Masa Depan Ekonomi Indonesia

    Langkah Prabowo yang ingin membesarkan ekonomi nasional berbasis pedesaan melalui koperasi masih juga belum dipahami banyak pihak. Mereka cenderung sinis dan selalu beralasan soal masa lalu koperasi yang berperilaku korup dan penuh penyelewengan. Pandangan ini bisa jadi ada benarnya. Namun juga banyak kelirunya. Penyelewengan dan perilaku korup terjadi juga di model badan usaha kapitalis. Bahkan jauh lebih besar dan masif. Kasus Timah, Jiwasraya, Pertamina, Kominfo dan kredit ekspor yang besarnya ratusan trilyun tidak melibatkan koperasi sama sekali.

    Mereka mungkin juga seperti katak dalam tempurung. Tidak melihat bagaimana koperasi berkembang di negara-negara maju. Organisasi koperasi Dunia yaitu International Cooperative Alliance (ICA) baru mengumumkan pada tahun 2023 bahwa 300 koperasi teratas di seluruh dunia berhasil mencatatkan omset US$ 2 triliun (2,409 miliar USD) atau setara Rp. 30.000 triliun per tahun dengan acuan data keuangan tahun 2021. Meliputi usaha koperasi yang bergerak di sektor Pertanian (105 perusahaan), Asuransi (96 perusahaan), Perdagangan Besar dan Eceran mewakili sektor ekonomi terbesar ketiga (57 perusahaan).

    Dari segi omset terbesar, dua koperasi sektor keuangan menduduki posisi teratas, yaitu Groupe Crédit Agricole Perancis (omset 117,01 miliar USD pada tahun 2021) dan Grup REWE dari Jerman (omzet 82,03 Miliar USD pada tahun 2021). Menyusul di posisi ketiga koperasi ritel Groupe BPCE (omset 64,06 Miliar USD pada tahun 2021). Ada juga koperasi pertanian Jepang Zen Noh dengan omzet 55 milyar USD per tahun dan Koperasi industri pertanian Korsel Nonghyup yang beromzet 41 milyar USD per tahun. Kelasnya sudah seperti omzet konglomerat di Indonesia.

    Sayang memang koperasi di Indonesia belum masuk dalam ranking 300 besar koperasi dunia tersebut. Namun seperti halnya timnas sepakbola Indonesia yang sedang berjuang masuk 100 besar dunia versi FIFA, gerakan koperasi di bawah pemerintahan Prabowo mulai disiapkan untuk besar dan masuk 300 besar dunia. Bayangkan jika 70 ribu koperasi desa itu terealisasi dan memiliki bisnis dengan putaran omzet Rp 1 milyar saja per tahun maka sudah ada putaran Rp 70 trilyun per tahun. Itu belum ditambah putaran omzet koperasi yang ada sekarang sekitar 150 trilyun per tahun.

    Belum lagi efek penyerapan tenaga kerja jika koperasi desa ini berkembang. Rata-rata koperasi desa bisa menyerap 100-300 orang sebagai pekerja. Total bisa menyerap 10-20 juta pekerja.

    Kepemilikan usahanya juga tersebar di banyak orang. Bukan hanya di segelintir pemilik modal. Ekonomi yang berbasis rakyat banyak ini tampaknya akan menjadi model ekonomi Indonesia ke depan.

    Membangun Legacy Melalui Koperasi

    Tokoh buruh nasional Jumhur Hidayat yang juga pejuang ekonomi kerakyatan, dalam sebuah diskusi menyampaikan bahwa hanya koperasi bentuk usaha paling cocok untuk membentengi rakyat dari keserakahan kaum kapitalis. Dan itu adalah amanah konstitusi.

    Karena itu seyogyanya cabang-cabang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan sifatnya memanfaatkan kekayaan alam harus berbentuk badan hukum koperasi. Seperti halnya di sektor pertanian, peternakan, perikanan, hutan, tambang dan bahkan minyak bumi. Kalau tidak, maka sumber daya alam tersebut akan habis dihisap kaum kapitalis. Dengan adanya koperasi akan lebih menjamin masa depan kehidupan warga setempat. Mereka memiliki posisi yang setara dengan pelaku bisnis lain.

    Bahkan, dalam bisnis modern seperti taksi online, sudah seharusnya para sopir ojol berhimpun dalam koperasi dan turut memiliki saham di perusahaan pemilik aplikasi sehingga relasi antara sopir dan pemilik aplikasi bukan hanya mitra tetapi juga sesama pemilik usaha. Seperti halnya koperasi peternak sapi perah di negara maju, yang memiliki saham di industri pengolahan susu. Ada kesetaraan antara rakyat dan pelaku bisnis. Koperasi sebagai fasilitas kelembagaannya.

    Prabowo yang di dalam darahnya mengalir ideologi koperasi sebagaimana diwariskan oleh kakeknya Margono Djojohadikoesoemo dan ayahnya Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo, tentu terpanggil untuk menghidupkan kembali gerakan koperasi di tanah air, terutama di pedesaan. Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan pilar ekonomi nasional dari sedikit oligarki ke tangan rakyat banyak. Tentu ini langkah yang tidak mudah dan bakal menghadapi banyak tantangan seperti mendaki gunung terjal.

    Namun sesungguhnya semangat ini sama dengan semangat sejumlah masyarakat kota Rochdale, Inggris yang mendirikan koperasi pertama di dunia pada tahun 1844, sebelum akhirnya gerakan koperasi menyebar ke seluruh dunia. Mereka mendirikan koperasi sesungguhnya adalah respon atas kegagalan revolusi industri yang memperjuangkan konse Liberte-Egalite-Fraternite (kebebasan-persamaan-kebersamaan).

    Konsep tersebut dianggap gagal karena revolusi industri tidak membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi rakyat. Liberte atau kebebasan hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki kapital sehingga dapat meraup untung sebanyak-banyaknya. Begitu juga dengan Egalite dan Fraternite atau persamaan dan kebersamaan, hanya menjadi milik pemilik-pemilik modal besar.

    Hampir 200 tahun kemudian, dengan semangat yang sama, Prabowo ingin membangkitkan kembali gerakan koperasi di Indonesia. Langkah ini akan bertemu dengan semacam common sorrow, rasa senasib sepenanggungan di dalam hati masyarakat bawah yang selama ini terpinggirkan secara ekonomi. Cahaya di ujung lorong itu memang belum terlalu terang, tapi sepertinya akan terus membesar dan menerangi jalan. Semoga bisa menjadi legacy.

    Turino Yulianto, mantan Ketua Umum Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa (Kokesma) ITB

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Harga Makanan dan Minuman RI Bakal Naik Buntut Tarif Trump

    Harga Makanan dan Minuman RI Bakal Naik Buntut Tarif Trump

    Jakarta –

    Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengungkap deretan dampak yang akan terjadi dari pengenaan tarif impor resiprokal dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32%.

    Ketua Umum Gapmmi, Adhi Lukman, mengungkap salah satu dampak yang akan dirasakan atas kebijakan Trump, kenaikan harga produk makanan dan minuman. Hal ini terjadi karena banyak bahan baku yang diimpor dari AS.

    AS merupakan pasar ekspor prioritas untuk beberapa produk unggulan makanan dan minuman dari Indonesia seperti produk kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, lemak nabati, produk perikanan dan turunannya.

    “Di sisi lain, industri makanan dan minuman Indonesia mengimpor berbagai bahan baku industri dari Amerika, beberapa diantaranya gandum, kedelai dan susu,” kata Adhi dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

    Ia menjelaskan kenaikan harga makanan dan minuman terjadi karena tarif impor akan meningkatkan biaya produksi industri nasional yang menggunakan bahan baku dari AS. Selain itu, kondisi tersebut juga diyakini akan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta meningkatkan harga jual produk di Indonesia.

    Dampak kedua penurunan nilai ekspor. Adhy mengatakan tarif yang tinggi dapat menyebabkan penurunan volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke Amerika serta negara tujuan ekspor lainnya, yang berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan industri nasional

    Lebih lanjut, penurunan ekspor dapat mengancam lapangan kerja di sektor makanan dan minuman di Indonesia, di saat situasi ekonomi yang sedang lesu. Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah strategis.

    Pertama, melakukan negosiasi diplomatik. Hal itu perlu dilakukan untuk mencari solusi yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif tarif. Ditekankan bahwa Indonesia dan Amerika saling membutuhkan dan melengkapi.

    Kedua, menganalisa dampak penerapan tarif secara menyeluruh dan memberikan dukungan kebijakan kepada industri makanan dan minuman untuk mengatasi kenaikan biaya produksi dan menjaga daya saing. Ketiga, menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    Keempat, mendorong hilirisasi industri sektor agrobisnis dan substitusi impor bahan baku dengan bahan baku nasional pada jenis komoditas yang dimungkinkan. Kelima, mempertahankan kebijakan TKDN sebagai respon kenaikan BMI Amerika.

    Kebijakan ini telah terbukti meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja pemerintah. Kebijakan ini juga memberi jaminan kepastian investasi dan dapat menarik investasi baru ke Indonesia. Dengan regulasi itu, tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena kebijakan ini.

    “Pelonggaran kebijakan ini akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia,” ucapnya.

    Keenam, mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat.

    (ada/ara)

  • Asosiasi Minta Pemerintah Waspadai Banjirnya Baja Impor Usai Trump Tetapkan Tarif

    Asosiasi Minta Pemerintah Waspadai Banjirnya Baja Impor Usai Trump Tetapkan Tarif

    Jakarta –

    IISIA (The Indonesian Iron and Steel Industry Association) mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah guna menjaga stabilitas industri dalam negeri atas kebijakan tarif baru yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Asosiasi meminta pemerintah waspada terhadap dampak lanjutan dari kebijakan tersebut, khususnya potensi membanjirnya produk baja asing ke pasar dalam negeri.

    Chairman IISIA M. Akbar Djohan, mengatakan bahwa kebijakan tarif dari AS berpotensi mendorong negara-negara lain untuk mengalihkan ekspornya ke pasar baru, termasuk Indonesia.

    “Dengan pasar yang besar dan daya beli masyarakat yang terus tumbuh, Indonesia menjadi target potensial bagi produk-produk dari luar. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap pasar dalam negeri agar tidak kebanjiran produk baja impor,” ujar Akbar Djohan dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).

    Asosiasi juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kebijakan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) melalui sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang selama ini menjadi bagian penting dari strategi penguatan industri nasional.

    “TKDN bukan hanya soal angka di atas kertas. Kebijakan ini mendorong pemanfaatan produksi lokal dan menunjukkan kemampuan industri nasional untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi dan sesuai standar global. Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan ini akan memberikan sinyal positif bagi para pelaku industri baja dalam negeri dan memperkuat kemandirian industri baja nasional,” tambah Akbar Djohan.

    Menanggapi kondisi perdagangan internasional saat ini yang mulai masuk ke arah perang tarif, IISIA berpandangan bahwa Indonesia juga perlu menggunakan kebijakan tarif sebagai langkah antisipasi.

    IISIA mendukung jika pemerintah memutuskan untuk menurunkan hingga menghapus tarif impor produk baja dari AS. Namun, IISIA juga menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan dagang, yaitu dengan catatan produk baja Indonesia juga tidak dikenakan tarif tinggi saat masuk ke pasar AS.

    “Kami tidak keberatan jika tarif untuk produk baja dari AS dihapuskan, selama produk baja dari Indonesia juga diperlakukan adil di pasar mereka. Hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan harus menjadi prinsip utama,” tegas Akbar Djohan.

    Lebih lanjut, untuk menjaga pasar domestik dari potensi serbuan baja impor akibat perang dagang global, IISIA mengusulkan untuk dilakukan perbaikan Tata Niaga Impor Baja untuk pengendalian impor secara efektif serta menjamin pasokan baja dalam negeri. Tata Niaga Impor Baja ini juga untuk memastikan impor tidak berdampak negatif bagi industri baja nasional. Impor baja hanya dilakukan jika tidak dapat dipenuhi produsen baja domestik.

    “Dalam kondisi seperti ini, penting bagi kita untuk memastikan bahwa impor benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak mengganggu kelangsungan industri baja dalam negeri. Karena itu, IISIA mengusulkan pembentukan sentral logistik baja untuk tata kelola ekosistem rantai pasok baja nasional dengan tetap mempertimbangkan kemampuan industri baja nasional. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara ASEAN juga perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem baja di tingkat regional” ujar Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara.

    Sebagai informasi, volume ekspor produk baja Indonesia ke AS selama 2024 sebesar 429,3 ribu ton, yang didominasi oleh produk semi finished slab sebesar 359,5 ribu ton dan hot dip (CGI) sebesar 7,8 ribu ton. Sedangkan, impor produk baja dari AS pada tahun 2024 sekitar 27,5 ribu ton yang didominasi oleh scrap sebesar 12,7 ribu ton dan seamless pipes sebesar 12,1 ribu ton.

    IISIA berharap pemerintah segera mengambil langkah yang tepat dan cepat agar industri baja nasional tetap bisa tumbuh dan mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional.

    (ara/ara)

  • JK: Kebijakan Tarif Trump Tidak Berdampak Signifikan, Justru Amerika Bakal Kena Imbasnya – Halaman all

    JK: Kebijakan Tarif Trump Tidak Berdampak Signifikan, Justru Amerika Bakal Kena Imbasnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan pandangan kritis mengenai kebijakan tarif 32 persen yang diterapkan Presiden AS, Donald Trump, terhadap Indonesia. 

    Menurut Kalla, dampak dari kebijakan tersebut tidak akan sebesar yang banyak dikhawatirkan. Dalam penilaiannya, Indonesia tidak akan merasakan efek yang terlalu berat.

    “Jadi efeknya, itu kira-kira kurang lebihnya itu 10 persen, nah siapa yang bayar 10 persen itu, tentu yang bayar pengusaha dan konsumen Amerika,” ujar Kalla di Jakarta pada Sabtu (5/4/2025), dalam wawancara dengan Breaking News KompasTV.

    Kalla menjelaskan, komoditas ekspor Indonesia ke AS, seperti crude palm oil (SPO)/minyak kelapa sawit mentah, komponen elektronik, atau komponen mobil, ketika nantinya diolah kembali menjadi barang jadi di AS, harganya akan berkali lipat lebih mahal.

    Contohnya, CPO akan diolah menjadi minyak goreng atau sabun, komponen elektronik akan menjadi barang elektronik, dan komponen mobil akan menjadi kendaraan. 

    Meskipun tarif tinggi diterapkan, Kalla meyakini bahwa pasar Amerika tetap akan membutuhkan produk Indonesia, seperti sepatu, pakaian, dan bahan-bahan lainnya.

    Oleh karena itu, menurut Jusuf Kalla, Amerika tidak akan mungkin berhenti membeli komoditas dari Indonesia. 

    “Akhirnya efeknya itu tidak besar untuk Indonesia. Kenapa? Karena tidak mungkin Amerika berhenti beli baju, sabun, sawit, sepatu, sparepart,” ujarnya. 

    Kalla lebih jauh mengkritisi bahwa dampak kebijakan tarif impor dari Donald Trump ini.

    Menurutnya, dampak terbesar dari kebijakan tersebut justru akan berbalik kepada pihak Amerika sendiri, terutama dalam bentuk penurunan daya beli konsumen di negeri Paman Sam. 

    “Dia (komoditas Indonesia) masuk itu bukan kita (Indonesia) yang bayar, kita efeknya saja, yaitu bahwa daya beli Amerika diperkirakan menurun karena harga naik, jangan lupa yang bayar Amerika,” ujarnya menekankan.

    Selain itu, Kalla menilai bahwa kebijakan tarif ini sebenarnya lebih kepada strategi politik daripada dampak ekonomi jangka panjang. 

    Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri domestik AS, namun bukan tanpa kendala.

    Misalnya, Amerika akan menghadapi masalah dalam membangun pabrik-pabrik baru di dalam negeri, terutama terkait biaya tenaga kerja dan pembangunan fasilitas yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan produksi yang dilakukan di negara-negara Asia.

    Kalla juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Ia berpendapat bahwa tarif tinggi yang diterapkan Trump lebih merupakan taktik tekanan dalam negosiasi dagang.

    Kebijakan tarif tinggi impor ini lebih pada upaya menjaga posisi tawar AS dalam negosiasi dagang global. Jika tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, maka AS harus mempertimbangkan banyak faktor lainnya sebelum benar-benar mengubah arus perdagangan secara drastis.

    “Jadi semua ini, sebenarnya isu pressure, isu politik untuk menjaga daya saingnya Amerika, supaya dia bisa berunding,” kata Jusuf Kalla. 

    Menurutnya, kebijakan ini lebih pada upaya menjaga posisi tawar AS dalam negosiasi dagang global. Jika tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, maka AS harus mempertimbangkan banyak faktor lainnya sebelum benar-benar mengubah arus perdagangan secara drastis.

    Dengan pandangan yang tegas ini, Jusuf Kalla menggambarkan kebijakan Trump bukanlah ancaman besar bagi Indonesia, melainkan lebih merupakan langkah strategis AS untuk meningkatkan daya saingnya dalam pasar global.

    “Ya, kan dia bilang masih terbuka negosiasi, sebenarnya ini pressure untuk negosiasi. Sama dengan Anda beli sesuatu, kasih dulu harga tinggi, baru berunding,” ucapnya. 

     

    Kadin Siap Jalin Kerja Sama dengan AS

    Arsjad Rasjid(Indika Group), Hashim Djojohadikusumo(Arsari Group) dan Anindya Bakrie(Bakrie Group) saat menemani Presiden RI Prabowo Subianto kunjungan negara ke China. (Instagram/Arsjad Rasjid)

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempersiapkan langkah konkret untuk menanggapi kebijakan tarif 32 persen yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Melalui jalur diplomasi dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce), Kadin berencana memperkuat hubungan dagang antara kedua negara.

    Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan bahwa pada awal Mei mendatang, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah dan melakukan kunjungan ke AS untuk menghadiri sejumlah konferensi bisnis dan ekonomi. 

    ”Awal Mei, menurut rencana, nanti, berkoordinasi dengan pemerintah, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri beberapa konferensi bisnis dan ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam siaran pers, Jumat (4/4/2025).

    Anindya juga menyatakan keyakinannya bahwa meskipun ada tantangan, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika masih memiliki peluang untuk dipertahankan dan bahkan diperkuat. Dengan kedekatan ekonomi yang sudah terjalin, kedua negara diperkirakan akan terus berusaha mencari titik temu yang saling menguntungkan.

     

    Aprisindo: Negosiasi dengan AS Masih Terbuka

    BADAI PHK BELUM BERHENTI – Perusahaan produsen sepatu Nike PT Victory Chingluh Indonesia kembali mem-PHK 2.393 buruhnya. Sebelumnya perusahaan telah melakukan pemecatan terhadap 5.000 buruh di Mei 2020. (dok.)

    Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko, menambahkan bahwa negosiasi dengan AS masih terbuka lebar.

    Ia menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan, terutama dalam sektor perdagangan alas kaki dan rantai pasokan global. 

    ”Hubungan kedua negara yang saling menguntungkan dalam perdagangan, termasuk alas kaki, saling menjaga kepentingan bersama, termasuk penguatan integrasi rantai pasokan dan investasi ke depan,” ujar Eddy. 

    Namun, Eddy juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu mencari alternatif lain untuk mengurangi dampak dari kebijakan tarif ini. Salah satunya adalah dengan mempercepat penyelesaian kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang sudah terhambat bertahun-tahun. Hal ini dinilai penting untuk membuka akses pasar alternatif, khususnya bagi produk alas kaki Indonesia yang terkena dampak tarif tinggi ke AS.

    Di tengah ketidakpastian, Eddy juga menyatakan bahwa Aprisindo tengah melakukan kajian menyeluruh untuk menilai dampak kebijakan Trump terhadap anggotanya.

    ”Tentu ini akan memiliki dampak yang cukup berat bagi pelaku industri persepatuan. Kemampuan anggota Aprisindo, dengan penerapan tarif baru ini, perlu waktu untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dari kebijakan ini,” ujarnya.