Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Adies Kadir Dukung Upaya Mitigasi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Adies Kadir Dukung Upaya Mitigasi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Setelah Donald Trump mengumumkan Kebijakan Tarif Resiprokal pada tanggal 2 April di acara Liberation Day AS, babak baru perang dagang dunia versi 2.0 dimulai kembali. Kebijakan tarif resiprokal dinilai mengejutkan dunia, karena setidaknya ada 180 negara terdampak kebijakan Tarif Resiprokal, dengan menggunakan tarif dasar 10% dan termasuk Indonesia dikenakan sebesar 32%.

    Adapun pengenaan tarif resiprokal AS memiliki dampak signifikan terhadap penurunan daya saing produk negara eksportir ke AS, tidak terkecuali Indonesia. Beberapa hal yang terus perlu dicermati adalah respon dan implikasi kebijakan tarif terhadap stabilitas ekonomi keuangan global maupun nasional.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan DPR RI concern dan mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan yang mungkin dapat saja terjadi dalam jangka pendek ini.

    “Misalnya perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar hutang (kenaikan Yield/Imbal hasil SBN)”, ujar Adies dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

    Selain itu, situasi perang dagang yang semakin memanas ditandai dengan balasan balik atau retaliasi oleh para mitra dagang AS seperti Tiongkok, Kanada, Meksiko, negara-negara Uni Eropa dan diikuti beberapa negara lainnya melalui kenaikan bea masuk yang lebih tinggi atas barang-barang impor yang berasal dari AS. Sedangkan Presiden Prancis Macron menghimbau para pengusaha negara Uni Eropa menunda rencana investasi langsung ke AS.

    Adies menjelaskan pihaknya menyaksikan, mengapresiasi dan mendukung respon cepat dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespon kebijakan tarif resiprokal AS, meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan meningkatkan kualitas iklim investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Disamping itu, semangat dan upaya tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS, diperlukan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal, patut didukung,” imbuhnya.

    Sebagaimana diketahui, situasi dan kondisi perekonomian dan keuangan AS akan memiliki implikasi secara global, tidak terkecuali terhadap stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan tarif, secara langsung akan menjadi pengurang daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS, yang memiliki potensi menurunkan nilai ekspor Indonesia ke AS.

    “Kiranya perlu langkah-langkah segera menemukan pemecahan masalah apakah itu kesegeraan negosiasi dengan mitra dagang AS ataukah dukungan fasilitasi menemukan pasar pengganti AS,” ungkap Adies.

    Selanjutnya, kebijakan tarif AS diperkirakan akan meningkatkan risiko ketidakpastian keuangan global. Hal ini ditandai, menjelang ataupun setelah diumumkannya kebijakan tarif resiprokal ini, hampir seluruh indeks bursa saham di berbagai negara merosot jatuh.

    “Dalam meningkatkan peningkatan transaksi dagang dan iklim investasi yang lebih berkualitas, kami mendukung penuh instruksi Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier,” kata Adies.

    Lebih lanjut, Adies menambahkan kita perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung.

    “Kami juga memandang perlu penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentiment negatif dan menepis keraguan baik investor ataupun pelaku pasar,” pungkas Adies.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri Prabowo, BI & OJK Rapat Mendadak, RI Siap Nego Tarif Trump!

    Menteri Prabowo, BI & OJK Rapat Mendadak, RI Siap Nego Tarif Trump!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Merespons tarif “timbal balik” ala Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Indonesia menegaskan akan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pemerintah menyebut langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

    “Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2024).

    Selain itu Pemerintah juga memperhatikan potensi dampak kebijakan tarif terhadap industri apparel dan alas kaki yang dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.

    Pemerintah mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan. Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

    “Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Menko Airlangga.

    Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/04) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.

    “Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.

    Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan Amerika Serikat.

    “Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Menko Airlangga.

    Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.

    (hsy/hsy)

  • Siapa Pemilik PT Yihong Novatex? Ini Profil Perusahaan Asal China yang Tutup di Cirebon Usai PHK Massal

    Siapa Pemilik PT Yihong Novatex? Ini Profil Perusahaan Asal China yang Tutup di Cirebon Usai PHK Massal

    PIKIRAN RAKYAT – PT Yihong Novatex Indonesia mendadak jadi sorotan publik setelah menyatakan secara resmi penutupan operasionalnya usai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap ribuan karyawan. Perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor produksi alas kaki ini diketahui berlokasi di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Berdiri belum genap dua tahun, PT Yihong Novatex merupakan anak usaha dari perusahaan asal Tiongkok. Namun hingga kini, identitas pemilik utama perusahaan tersebut belum sepenuhnya terungkap ke publik secara resmi. Meski begitu, perusahaan ini diketahui memiliki koneksi erat dengan investor dan pengusaha dari Tiongkok yang menanamkan modal di sektor industri manufaktur Indonesia, khususnya produk ekspor alas kaki.

    PHK Massal dan Penutupan Operasional

    Kabar penutupan PT Yihong Novatex mencuat setelah pihak manajemen mengumumkan PHK terhadap seluruh karyawan yang berjumlah 1.126 orang. Keputusan ini diambil menyusul kerugian besar yang diklaim perusahaan akibat mogok kerja yang terjadi pada awal Maret 2025.

    Kisruh bermula saat tiga karyawan terkena PHK mendadak. Merasa tidak diperlakukan adil, ratusan rekan kerja mereka melakukan aksi solidaritas dengan mogok kerja selama empat hari. Akibatnya, operasional pabrik terhenti total dan pesanan dari buyer batal karena keterlambatan pengiriman.

    “PT Yihong Novatex Indonesia hendak memberitahukan maksud pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2025 dengan alasan karena pihak pemberi pekerjaan menarik dan menghentikan pesanan akibat keterlambatan pengiriman sebagai dampak dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan pekerja,” demikian kutipan surat resmi dari perusahaan.

    Tawaran Pesangon dan Persoalan Hukum

    Dalam surat tersebut, perusahaan menjanjikan pembayaran kompensasi berupa pesangon, upah, dan Tunjangan Hari Raya (THR) pada 17 Maret 2025 bagi pekerja yang menerima PHK. Namun bagi mereka yang menolak, perusahaan menyerahkan keputusan akhir kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

    Keputusan ini memicu gelombang protes. Para pekerja menilai PHK dilakukan secara sepihak dan menyebut perusahaan menghindari tanggung jawab hukum. Mereka menuntut agar bisa kembali bekerja dan mendesak pemerintah daerah turun tangan.

    Aksi Demonstrasi dan Tuntutan Pekerja

    Pada 11 Maret 2025, ratusan pekerja PT Yihong Novatex Indonesia dan PT Long Rich Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon. Mereka mengenakan pakaian serba merah sambil membawa spanduk bertuliskan tuntutan pengembalian hak dan pembatalan PHK.

    Salah satu perwakilan pekerja, Suryana, menyoroti keputusan aneh dari manajemen yang turut memecat divisi Human Resource Development (HRD). “Kalau HRD-nya saja di-PHK, siapa yang akan menghitung gaji kami yang seharusnya dibayarkan tanggal 14?” ujarnya.

    Suryana juga menuding perusahaan berdalih pailit tanpa bukti nyata. Ia menyebut ada 617 pekerja yang seharusnya sudah diangkat menjadi karyawan tetap, namun tidak kunjung direalisasikan.

    Dengan polemik yang terus berlanjut, publik kini mempertanyakan siapa sosok di balik kepemilikan PT Yihong Novatex. Di tengah ketidakpastian nasib para pekerja, desakan terhadap transparansi manajemen dan perlindungan hukum terhadap buruh pun semakin menguat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ancam Ekonomi Jabar, Tarif Ekspor Amerika Bisa Picu PHK Besar-Besaran

    Ancam Ekonomi Jabar, Tarif Ekspor Amerika Bisa Picu PHK Besar-Besaran

    PIKIRAN RAKYAT – Serikat pekerja di Jawa Barat resah atas kebijakan tarif timbal balik (resiprokal) sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk Indonesia.

    Aturan ini, yang mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025), dinilai akan berdampak serius pada industri padat karya di Jabar, terutama sektor alas kaki dan tekstil yang sangat bergantung pada ekspor ke AS.

    Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat penurunan produksi. Bahkan, beberapa perusahaan dikhawatirkan akan gulung tikar karena beban biaya ekspor yang meningkat.

    “Industri seperti alas kaki dan garmen di Jabar sangat bergantung pada pasar AS. Dengan kenaikan tarif ini, perusahaan terpaksa mengurangi biaya produksi, termasuk dengan memangkas tenaga kerja,” ujar Roy pada Sabtu (5/4/2025).

    Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, termasuk memperluas pasar ekspor ke negara lain dan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS guna mengurangi dampak negatifnya.

    Strategi

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, Nining Yuliastiani, mengakui bahwa kebijakan Trump akan sangat memengaruhi industri manufaktur di Jabar. Namun, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meminimalisir dampaknya.

    Di antaranya diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.

    Meningkatkan daya saing produk melalui inovasi, efisiensi produksi, dan peningkatan kualitas. Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi jangka panjang.

    “Kami akan mendorong pelaku industri untuk tidak hanya bergantung pada AS, tetapi juga mencari peluang di pasar baru,” ujar Nining.

    Ancaman PHK massal

    Sementara itu, menyikapi ancaman PHK massal, Pemprov Jabar berencana menguatkan ekonomi pedesaan berbasis pertanian sebagai jaring pengaman sosial. Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa langkah ini terinspirasi dari ketahanan sektor pertanian saat krisis 1998.

    “Jika terjadi PHK, kami ingin memastikan bahwa lapangan kerja alternatif tersedia di sektor pertanian dan UMKM berbasis kearifan lokal,” ujar Herman.

    Ia menambahkan bahwa kenaikan tarif ekspor ke AS dari 12% menjadi 44% akan membuat produk Jabar sulit bersaing, sehingga penurunan permintaan berpotensi memicu penurunan produksi dan PHK.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rupiah Anjlok Rp17 Ribu, Terburuk Melebihi Krisis Moneter Tahun 1998

    Rupiah Anjlok Rp17 Ribu, Terburuk Melebihi Krisis Moneter Tahun 1998

    GELORA.CO – Masyarakat Indonesia tengah menyoroti anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp17 ribu di bulan April 2025 ini.

    Bagaimana tidak, kondisi ini mencetak sejarah baru bagi Indonesia bahkan lebih buruk dari krisis moneter tahun 1998 dimana nilai tukar saat itu sebesar Rp16 ribu lebih per dolar AS.

    Berdasarkan data Revinitiv, pada Minggu 6 April 2025 pagi hari pukul 08.10 WIB, kurs rupiah terhadap dolar ASN ini menembus level Rp17.059.

    Pelemahan kurs rupiah ini cukup parah, dimana dibadingkan posisi terakhir pada perdagangan reguler sebelum libur lebaran yang sempat menguat tipis 0,12 persen di angka Rp16.555 per dolar AS.

    Tentu saja pelemahan kurs rupiah juga menjadi sinyal tekanan ekonomi global yang akan menjadi tantangan bagi Indonesia.

    Penyebab Kurs Rupiah Melemah

    Ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi nilai tukar rupiah ini, termasuk salah satunya adalah penetapan tarif pajak baru Presiden Amerika, Donald Trump.

    Indonesia sendiri menjadi sasaran kebijakan Trump soal pajak impor, dimana tarif resipokal atau timbal balik mencapai 32 persen.

    Kebijakan ini ditetapkan karena merespons defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dinilai terlalu besar.

    Dampak dari kebijakan ini yang mungkin terjadi adalah harga barang asal Indnesia menjadi kurang kompetitif di pasar AS.

    Selain itu ekspor dari Indoneisa ke negeri paman Sam bisa jadi menurun tajam yang akan mengurangi suplai dolar AS di dalam negeri.

    Respons Bank Indonesia

    Bank Indonesia memberikan tanggapan soal kondisi ekonomi baru-baru ini tentang melemahnya nilai kurs rupiah.

    Disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan global terkait dengan kebijakan tarif AS yang berlaku mulai 2 April tersebut.

    Selain itu, bank sentral juga akan memantau retalisasi dari China pada 4 April 2025 untuk bisa menjaga stabilitas kurs rupiah.

    “Pasar keuangan global bergerak dinamis, dengan pelemahan di pasar saham dan penurunan yield US Treasury yang kini menyentuh titik terendah sejak Oktober 2024,” ujar Ramdan dalam keterangan tertulis.

    Adapun beberapa langkah yang akan dilakukan adalah optimalisasi instrumen triple intervention – intervensi di pasar valuta asing (valas) baik di transaksi spot maupun DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward).

    Selain itu pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder juga dilakukan untuk menjaga likuiditas valas dan mendukung kepercayaan pelaku pasar.

  • 25% Ekspor Batam Menuju ke AS, BP Batam Putar Otak

    25% Ekspor Batam Menuju ke AS, BP Batam Putar Otak

    Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald  Trump. 25% Ekspor Batam saat ini menuju ke negeri Paman Sam. 

    Indonesia termasuk dalam negara yang terkena kebijakan tarif timbal balik sebesar 32%, yang diprediksi akan memberikan tekanan berat pada perekonomian Batam.

    Deputi Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis mengatakan pemberlakuan tarif sebesar 32% untuk barang impor-ekspor tentu menjadi kendala bagi neraca perdagangan Indonesia khususnya Batam.

    Dengan perubahan kebijakan Amerika, maka sedikit banyak akan mempengaruhi minat dan perluasan investasi untuk pasar tujuan negeri paman Sam tersebut.

    “Perusahaan yang beroperasi di Batam berorientasi ekspor di berbagai bidang. Tahun 2024 saja, total ekspor Batam ke Amerika sekitar USD $4 Miliar, atau 25% dari total ekspor Batam,” ujarnya Minggu (6/4/2025) di Batam.

    Meski demikian, ia menyebut perubahan kebijakan internasional yang diberlakukan Amerika bukan hal baru bagi BP Batam.

    Menurutnya, Indonesia khususnya BP Batam mampu bertahan menghadapi berbagai manuver perdagangan Internasional seperti ini.

    Fary kemudian menjabarkan strategi komprehensif yang dimiliki BP Batam, antara lain melakukan penyesuaian kebijakan dan insentif, memperkuat industri bernilai tambah agar ekspor dapat tetap dilakukan ke Amerika.

    BP Batam juga memaksimalkan status Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ), memperkuat koordinasi BP Batam bersama pemerintah pusat ke berbagai Saluran Diplomasi perdagangan internasional, dan melakukan agregasi supply-chain perdagangan internasional bersama sektor swasta lainnya.

    Kelima langkah konkret ini dinilai Fary sebagai strategi yang efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan perekonomian internasional ini.

    “BP Batam tidak akan menghindari AS sebagai tujuan pasar, tetapi kami akan berjuang agar tetap kompetitif meskipun ada tarif yang telah ditetapkan,” katanya optimis.

    BP Batam berupaya untuk meningkatkan daya saing serta menekan harga produk.Dengan demikian, meski dengan tarif yang ada, barang-barang dari Indonesia akan tetap kompetitif saat memasuki pasar AS.

    Selain itu, dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan investasi Data Center yang sangat signifikan di Batam, dengan salah satu konsumen terbesar adalah perusahaan-perusahaan AS menjadi kekuatan tersendiri bagi Kota Batam.

    “Ini tidak akan tergantikan oleh tempat lain karena keunggulan-keunggulan yang kita miliki, salah satunya adalah pasar yang besar, dan kondisi geografis yang ‘seksi’,” pungkas Fary.

  • ATSI Ungkap Dampak Kebijakan Tarif Trump Terhadap Perkembangan Infrastruktur 5G

    ATSI Ungkap Dampak Kebijakan Tarif Trump Terhadap Perkembangan Infrastruktur 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff sebesar 32% yang diterapkan Amerika Serikat (AS) berpeluang menaikkan nilai tawar Indonesia dalam pengembangan 5G. Penetrasi teknologi baru tersebut bakal makin kencang. 

    Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan kebijakan tarif Trump hanya memberatkan ekspor komoditas Indonesia, tidak dengan sektor teknologi, termasuk 5G. 

    “Sementara pembangunan infrastruktur khusus nya 5G tidak terkait dengan ekspor ke AS,” kata Merza kepada Bisnis, Minggu (6/4/2025).

    Merza menambahkan kebijakan Trump justru berpeluang membuat penetrasi 5G makin berkembang. 

    Negara-negara yang awalnya mengirimkan perangkat 5G ke AS, akan menjadikan Indonesia sebagai pasar alternatif, yang kemudian berpotensi membuat nilai tawar Indonesia naik. 

    Indonesia berpeluang mendapatkan perangkat 5G dengan harga yang relatif lebih terjangkau.

    “Mereka (negara penghasil 5G) akan melihat Indonesia sebagai alternative solution untuk maintain volume ekspor,” ucap Merza.

    Laporan terbaru Global System for Mobile Communications Association (GSMA) memperkirakan penetrasi 5G Indonesia masih berkisar 3% pada 2024. 

    Penetrasi tersebut diharapkan dapat meningkat menjadi 32% pada 2030 dengan dukungan berbagai kebijakan, termasuk ekosistem yang makin matang. 

    Diberitakan sebelummya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia. Kebijakan itu menjadi serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil.

    Trump mengatakan dirinya akan menerapkan tarif minimum 10% pada semua eksportir ke AS dan mengenakan bea masuk tambahan pada sekitar 60 negara dengan ketidakseimbangan perdagangan atau defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS.

    “Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita. Namun kini giliran kita untuk makmur,” kata Trump dalam sebuah acara di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat dilansir dari Bloomberg.

    Seperti diketahui, Kanada dan Meksiko sudah menghadapi tarif 25% yang terkait dengan perdagangan narkoba dan migrasi ilegal. Tarif tersebut akan tetap berlaku dan dua mitra dagang terbesar AS tersebut tidak akan terkena rezim tarif baru selama tarif terpisah masih berlaku.

    Pengecualian untuk barang-barang yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Utara yang ditengahi oleh Trump pada masa jabatan pertamanya akan tetap ada.

    China akan dikenakan tarif sebesar 34%. Sementara Uni Eropa akan dikenakan pungutan 20% dan Vietnam akan dikenakan tarif 46%, menurut dokumen Gedung Putih.

    Negara-negara lain yang akan dikenakan tarif impor Trump yang lebih besar termasuk Jepang sebesar 24%, Korea Selatan sebesar 25%, India sebesar 26%, Kamboja sebesar 49%, dan Taiwan sebesar 32%.

  • Bahas Tarif Impor Trump, Airlangga Bakal Panggil Pelaku Industri Besok

    Bahas Tarif Impor Trump, Airlangga Bakal Panggil Pelaku Industri Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal memanggil pelaku industri untuk membahas tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump besok, Senin (7/4/2025).

    Airlangga mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan wadah bagi pelaku usaha yang ingin memberikan masukan terhadap pemerintah terkait kebijakan AS tersebut.

    “Besok seluruh industri akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025).

    Dia menambahkan, masukan dari pelaku usaha bakal menjadi menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan dalam merespons tarif resiprokal tersebut.

    “Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja,” tambahnya.

    Adapun, Airlangga mengungkap hingga saat ini pihaknya terus melakukan komunikasi secara intens dengan pihak terkait untuk merespons kebijakan Trump.

    Sejumlah pihak tersebut mulai dari United States Trade Representative (USTR), US Chamber of Commerce, hingga negara mitra lainnya. Adapun, Airlangga mengaku bahwa pihaknya telah ditenggat untuk menentukan langkah Indonesia terkait kebijakan AS hingga Rabu (9/4/2025).

    “Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” tutur Airlangga.

  • Kesuksesan UMKM Unici Songket Silungkang, Upaya BRI Dorong Produk Warisan Budaya Tembus Pasar Internasional

    Kesuksesan UMKM Unici Songket Silungkang, Upaya BRI Dorong Produk Warisan Budaya Tembus Pasar Internasional

    Guna memperluas usahanya, Fitri mulai bergabung dalam program UMKM EXPO(RT) yang diselenggarakan BRI pada 2023 lalu. Melalui berbagai program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BRI, Fitri merasakan manfaat besar dalam pengembangan usaha, baik dari sisi pemasaran, penjualan, hingga perluasan jaringan bisnis.

    “Alhamdulillah, program pembinaan dari BRI sangat membantu kami dalam meningkatkan skala bisnis. Tidak hanya melalui pameran, tetapi juga pelatihan dan business matching yang membuka peluang kerja sama lebih luas,” ujar Fitri saat ditemui di ajang BRI UMKM EXPO(RT) 2025 di ICE BSD, Tangerang.

    BRI UMKM EXPO(RT) menjadi salah satu platform penting bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka ke pasar yang lebih luas, termasuk buyer internasional. Selain itu, BRI juga memberikan fasilitas bagi peserta, mulai dari akomodasi hingga pendampingan bisnis. Fitri mengungkapkan bahwa pengalaman mengikuti acara ini sejak 2023 telah memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan Unici Songket.

    Selain partisipasi dalam pameran, Fitri juga mendapatkan pelatihan digitalisasi bisnis. Dengan arahan dari BRI, ia mulai mengoptimalkan pemasaran di berbagai marketplace seperti Lazada, Blibli, dan Tokopedia. Langkah ini semakin meningkatkan daya saing dan eksposur produknya di pasar online.

    Terkait dengan program pemberdayaan UMKM yang dilakukan BRI, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi, menegaskan komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satunya adalah melalui kegiatan UMKM EXPO(RT) yang telah sukses diikuti oleh 1.000 UMKM terpilih pada Februari 2025 lalu. Di samping itu, BRI juga terus memperluas akses pasar ekspor bagi UMKM binaannya melalui program business matching bersama Kementerian Perdagangan yang rutin dilakukan dua kali dalam sebulan.

  • AS Terapkan Tarif Resiprokal, Pemerintah Siapkan Langkah Stabilisasi, Diplomasi dan Negosiasi – Halaman all

    AS Terapkan Tarif Resiprokal, Pemerintah Siapkan Langkah Stabilisasi, Diplomasi dan Negosiasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya dalam rangka merumuskan langkah strategis yang tepat guna merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

    Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.

    Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif tersebut dan memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

    Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

    “Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2025).

    Di sisi lain, Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki.

    Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha. 

    Tarif resiprokal Amerika Serikat sendiri akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025. 

    Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal yakni antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702(b) misalnya barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.

    Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan.

    Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan.

    Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

    “Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Airlangga.

    Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

    Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/4/2025) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.

    “Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.

    Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setalah China dan Amerika Serikat.

    “Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Airlangga.

    Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.