Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Ini Daftar Negara yang Kena Tarif Impor AS Lebih Besar dari Indonesia – Page 3

    Ini Daftar Negara yang Kena Tarif Impor AS Lebih Besar dari Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada sejumlah negara Asia Tenggara yang terkena tarif impor ke Amerika Serikat lebih tinggi dari Indonesia. Dia turut melihat peluang dari kondisi itu.

    Diketahui, produk asal Indonesia dikenakan tarif 32 persen. Adapun, kisaran tarif bea masuk baru ke Amerika Serikat (AS) bagi negara Asia Tenggara berkisar 10-49 persen.

    “Nah sebetulnya pengenaan terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dari kita yaitu Vietnam, Kamboja, kemudian juga Thailand. Yang lebih rendah dari kita adalah Malaysia, kemudian Filipina, dan Singapura,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Rinciannya, Kamboja dikenakan tarif 49 persen, Laos terkena 48 persen, Vietnam terkena 46 persen, Myanmar terkena 44 persen, dan Thailand terkena 36 persen.

    Sedangkan, negara dengan tarif lebih rendah dari Indonesia diantaranya, Brunei Darussalam dan Malaysia dengan 24 persen, Filipina 17 persen, dan Singapura 10 persen.

    Menko Airlangga menyoroti sektor makanan dan pakaian hingga alas kaki menjadi yang paling terdampak.

    “Penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena yaitu food and apparel karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun (asosiasi) persepatuan juga kami dengar,” katanya.

    Intip Peluang

    Dia menjelaskan, meski ada risiko tekanan, ternyata masih ada peluang yang terbuka. Mengingat lagi, negara saingan Indonesia di sektor tersebut dikenakan tarif lebih besar dari Indonesia.

    “Namun kompetitor kita di sektor ini apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja itu bea masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan, shifting produk itu juga kita perhatikan,” ucap dia.

    “Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga karena marketnya itu besar di Amerika,” tambah Menko Airlangga.

     

  • RI Tambah Volume Impor dari AS Imbas Tarif 32%, Ini Komoditasnya

    RI Tambah Volume Impor dari AS Imbas Tarif 32%, Ini Komoditasnya

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia berencana menambah volume impor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul tambahan tarif balasan atau resiprokal 32% dari AS untuk Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu hal yang menjadi alasan AS menaikkan tarif impornya terhadap Indonesia karena AS mengalami defisit perdagangan terhadap Indonesia sebesar US$ 18 miliar.

    Hal ini menjadi salah satu pokok bahasan dalam rapat koordinasi bersama lebih dari 100 asosiasi pengusaha terkait penerapan tarif perdagangan baru AS. Sektor yang paling terdampak dari kebijakan ini adalah makanan dan pakaian jadi yang merupakan andalan ekspor Indonesia.

    “Terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan impor, arahan Bapak Presiden (Prabowo) bagaimana delta daripada impor ekspor kita yang bisa sampai US$ 18 miliar,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

    Untuk memenuhi defisit tersebut, Airlangga mengatakan, peningkatan volume impor dari AS akan didorong dengan produk-produk yang sudah biasa diimpor seperti gandum, kapas, hingga minyak dan gas (migas).

    Airlangga menambahkan, pihaknya akan mengambil dari 10 produk impor dan ekspor teratas, seperti elektronik, mebel kayu, sepatu, tembaga, hingga emas dari sisi ekspor, dan impor produk semikonduktor.

    Tawaran untuk meningkatkan volume impor ini akan dimasukan ke dalam proposal yang akan digodok Indonesia untuk AS sebagai bagian dari negosiasi. Indonesia juga akan mengkaji perhitungan lainnya untuk memenuhi angka defisit tersebut, salah satunya melalui kebijakan non tariff measures.

    “Ada beberapa yang sedang dikaji pertama tentu kita melihat impor sebetulnya import tariff kita terhadap produk yang diimpor Amerika relatif rendah, 5% bahkan untuk wheat maupun soya bean itu sudah 0%. Hal lain tentu kita akan lihat terkait PPH dan PPN impor,” ujarnya.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, salah satu fokus pemerintah saat ini dalam mengurangi defisit tersebut melalui peningkatan impor. Meski begitu, ia memastikan langkah ini sudah diantisipasi.

    “Itu pasti kita antisipasi dan ini kan tadi juga diskusi dengan asosiasi-asosiasi kita menerima banyak masukan. Pertama adalah kita melihat juga bagaimana kemampuan dari pelaku usaha kita,” kata Febrio.

    “Kalau kita lihat top 10 dari ekspor kita ke Amerika, nomor satu kan elektronik, nomor dua itu TPT, nomor tiga itu sepatu dan sebagainya. Jadi teman-teman pengusaha juga sudah memiliki cara untuk menavigasi ini. Dan ketika mereka melakukan navigasi itu mereka juga berkonsultasi dengan pemerintah,” sambungnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza mengatakan, penambahan volume impor RI untuk sejumlah produk akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi industri dalam negeri.

    “Tentu ini menjadi PR buat industri kita. Tapi ini itu sudah dibahas oleh asosiasi dan asosiasi sudah bahas itu,” kata Fasiol.

    Lihat juga Video: Grafik Tarif Terbaru untuk 185 Negara, Indonesia Kena 32%

    (shc/ara)

  • RI Kirim Tim Negosiasi dengan Tim Trump, Ini Bocoran Mendag

    RI Kirim Tim Negosiasi dengan Tim Trump, Ini Bocoran Mendag

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan Indonesia bakal mengirim tim ekonomi yang untuk bernegosiasi dengan USTR (US Trade Representative) terkait kebijakan pengenaan tarif impor tinggi oleh Amerika Serikat.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto nantinya bakal memimpin tim negosiasi ini.

    “Ya kan kita impor lebih banyak. Tadi disampaikan volumenya kan ditingkatkan, volume impor kita dari impor barang (AS) yang sudah ada tadi,” kata Budi saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Namun, ia tidak khawatir perundingan ini akan membuat produk AS semakin membanjiri pasar domestik RI. Sebaliknya, RI berharap AS mau menegosiasikan ulang kebijakannya. Sebagai gantinya, ketika impor dari AS bertambah, maka impor dari negara lain ditargetkan bisa lebih ditekan.

    “Belum, sekarang lagi diidentifikasi ya. Tadi hasil rapat tadi kita identifikasi semua termasuk tarif dan sebagainya, kebijakannya seperti apa, komoditasnya apa juga, baru kita, 15 besar lah ya kita cek dulu,” sebut Budi.

    Demi mengantisipasi jebloknya pasar ekspor ke AS, maka Indonesia juga perlu mencari negara lain yang berpotensi menjadi pasar ekspor, termasuk Uni Eropa. Pemerintah mengupayakan di Semester I 2025 ini perjanjian dagang tersebut bisa rampung.

    “IEU-CEPA dipercepat. Tadi kan disepakati juga agar segera diselesaikan. [Itu kapan?] Beliau tadi menyampaikan kesepakatannya kan Juni harus selesai. Jadi kita juga harus punya pasar baru,” ujar Budi.

    Bukan tidak mungkin revisi Permendag No.8 tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang sudah berjalan juga bakal mengakomodir kebijakan tarif dari AS.

    “Kalau konsekuensinya harus diubah, ya diubah, kita sesuaikan semua,” sebutnya.

    (wia)

  • Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Diminta Bertindak Lewat WTO

    Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Diminta Bertindak Lewat WTO

    Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Diminta Bertindak Lewat WTO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
    Said Abdullah
    mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang menyehatkan perdagangan global imbas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS)
    Donald Trump
    yang menerapkan
    tarif impor
    baru.
    Said menyebutkan, kebijakan itu bisa diambil pemerintah melalui World Trade Organization (WTO) agar perdagangan global lebih adil dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan.
    “Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan. Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO,” kata Said dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).
    Said mengatakan, pemerintah juga dapat mengambil langkah seperti menjaga produk-produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dan mencari pasar pengganti.
    Khususnya jika produk-produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif.
    “Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
    Pemerintah juga diminta memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor untuk memperkuat kebutuhan devisa.
    Kemudian, Said menyarankan pemerintah memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir.
    “Memperluas dan memperdalam skema bilateral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dollar Amerika Serikat,” kata dia.
    Selain itu, pemerintah diminta menyiapkan seperangkat kebijakan kontra siklis pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global dan kondisi perekonomian domestik yang cenderung menurun.
    Kemudian, memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham serta pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional.
     
    “Membangun komunikasi publik yang tepercaya, dialogis, dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat dirujuk oleh para pelaku usaha,” ujar Said.
    Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif terbaru pada 2 April 2025.
    Trump menerapkan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, dan Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.
    Sementara itu, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN bervariasi.
    Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kadin Sarankan Pemerintah RI Perkuat Pendekatan ke Amerika Serikat Atasi Hambatan Perdagangan – Halaman all

    Kadin Sarankan Pemerintah RI Perkuat Pendekatan ke Amerika Serikat Atasi Hambatan Perdagangan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyarankan Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret melindungi industri di dalam negeri akibat penerapan tarif resiprokal Pemerintah Amerika Serikat.

    Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin, Akhmad Ma’ruf menuturkan langkah konkret pemerintah dibutuhkan untuk mengurangi dampak PHK massal dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di Indonesia.

    “Kami percaya bahwa dengan langkah yang tepat, Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau dapat tetap menjadi pusat industri yang berkembang pesat,” kata Akhmad Ma’ruf dikutip pada  Senin (7/4/2025).

    Ma’ruf mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi global pascapenerapan tarif perdagangan baru oleh Presiden Donald Trump terhadap negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

    Dirinya mengatakan dengan baseline tarif 10 persen dan tarif resiprokal 32 persen untuk produk-produk asal Indonesia, dikhawatirkan muncul dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

    Selain itu, Kadin juga khawatir kebijakan Pemerintah AS ini menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS dan memperburuk situasi tenaga kerja dan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

    Untuk mengatasi berbagai potensi dampak negatif dari penerapan tarif resiprokal AS ini, Kadin menyarankan sejumlah hal kepada Pemerintah Indonesia.

    “Pertama, mendorong Pemerintah untuk memperbaiki praktik perdagangan dengan mempercepat harmonisasi regulasi terkait izin impor, kebijakan TKDN, registrasi ekspor, sertifikasi halal, dan persyaratan lainnya yang dianggap diskriminatif,” tutur Ma’ruf.

    Selain itu, pemerintah juga diminta memprioritaskan penguatan pendekatan bilateral dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk mengatasi hambatan perdagangan.

    Selanjutnya Ma’ruf memberikan saran khusus untuk Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas, serta dengan ekspor langsung ke pasar Amerika mencapai 25 persen, perlu diberikan perhatian khusus untuk disarankan menjadi “Foreign Trade Zone” dan diberikan status “Privileged Foreign Status”.

    Menurutnya, hal ini penting karena BBK saat ini tidak dikenakan aturan kepabeanan, termasuk bea masuk dan PPN/PPNBM pada barang impor.

    Tiga, pemerintah juga diminta memperhatikan persaingan dengan Malaysia, terutama dengan dibentuknya “Johor-Singapore Special Economic Zone” yang hanya dikenakan tarif resiprokal 24 persen (khusus Solar PV, Malaysia mendapatkan reduced tariff dari 17,84 persen menjadi 6,43 persen) untuk ekspor tujuan Amerika Serikat.

    Ma’ruf mengakui, kondisi ini sangat memukul FDI di Batam.

    Menurutnya, tanpa perubahan tarif (tetap 32 persen), berpotensi terjadinya diverting atau switching production ke Malaysia. Mengingat banyak FDI di Batam juga memiliki pabrik di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, serta negara lainnya seperti China dan India.

    “Empat, mendorong percepatan perizinan melalui Satgas Evaluasi Penghambat Investasi, khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus yang menjadi motor penggerak industri nasional,” ujarnya.

    Ma’ruf mengatakan percepatan perizinan di bidang pertanahan, lingkungan, dan perizinan dasar lainnya sangat penting untuk mendukung operasional industri.

    Diketahui, ada Tujuh proyek strategis Nasional di Kepulauan Riau, terutama dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam yang memerlukan perhatian khusus dalam percepatan perizinan dasar.

    Saran yang kelima yakni meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada Kepulauan Riau yang saat ini memiliki 26 perusahaan manufaktur Solar PV dan pengembangan industri hilirisasi dari pasir silika untuk rantai pasokan Solar PV (seperti ingot, polysilicon, solar cell, dan wafer), serta beberapa perusahaan industri peralatan listrik lainnya.

    Menurut Ma’ruf industri ini menyumbang 25 persen ekspor Kepulauan Riau ke pasar Amerika Serikat atau sekitar 350 juta dolar AS per bulan dan mempekerjakan 10 ribu tenaga kerja langsung serta 30 ribu tenaga kerja tidak langsung.

    “Jika situasi ini berlanjut, akan terjadi kehilangan pekerjaan yang signifikan,” tegas Akhmad Ma’ruf.

     

  • Klaim Harga Pangan Turun Saat Lebaran, Prabowo: Daging Bisa Rp 75.000/Kg

    Klaim Harga Pangan Turun Saat Lebaran, Prabowo: Daging Bisa Rp 75.000/Kg

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan harga pangan telah terkendali dengan baik di Indonesia khususnya saat bulan puasa dan Lebaran. Dia mengatakan hal ini baru terjadi sekali selama bertahun-tahun.

    “Pertama kali selama bertahun-tahun harga-harga pangan kita terkendali dengan baik,” sebut Prabowo dalam acara Panen Raya di Majalengka yang disiarkan virtual, Senin (7/4/2025).

    Dia mencontohkan harga daging sapi yang diklaim bisa ditekan menjadi Rp 75.000 per kilogram (kg). Padahal pada bulan puasa biasanya harga daging bisa tembus Rp 150.000 per kg.

    “Kalau daging berapa harganya Pak Menteri? Sekarang bisa kita turunkan harga daging Rp 75.000 yang biasanya kalau bulan puasa sampai Rp 150.000,” kata Prabowo.

    Prabowo juga menginginkan harga ikan harus bisa ditekan sampai di bawah Rp 75.000 per kg. Kalau bisa di harga terendah sampai Rp 40.000 per kg.

    “Tapi nanti saya berharap ikan-ikan kita harapkan bisa di bawah Rp 75.000. Kalau bisa sampai Rp 40.000 atau maksimal Rp 50.000 kalau bisa lebih rendah,” sebut Prabowo.

    Khusus telur ayam, menurut Prabowo saat ini Indonesia memiliki surplus pasokan dan bisa diekspor ke berbagai negara. Menurutnya, hal ini bisa menjadi capaian yang baik, di tengah langkanya telur di berbagai negara besar yang ada di dunia.

    Indonesia justru memiliki pasokan berlebih untuk telur dan membuat harganya jadi murah untuk masyarakat. “Di negara besar dan terkaya di dunia sekarang telur itu langka, alhamdulillah kita sudah ekspor telur sekarang. Kita surplus telur, turun harganya itu telur,” ujar Prabowo.

    (hal/ara)

  • Prabowo Pamer RI Bisa Ekspor Telur Saat Langka di Banyak Negara Besar

    Prabowo Pamer RI Bisa Ekspor Telur Saat Langka di Banyak Negara Besar

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia berhasil melakukan manajemen ketersediaan pangan dengan baik. Khusus telur, menurutnya saat ini Indonesia memiliki surplus pasokan dan bisa diekspor ke berbagai negara.

    Menurutnya hal ini bisa menjadi capaian yang baik, di tengah langkanya telur di berbagai negara besar yang ada di dunia. Indonesia justru memiliki pasokan berlebih untuk telur dan membuat harganya pun jadi murah untuk masyarakat.

    “Di negara besar dan terkaya di dunia sekarang telur itu langka, alhamdulillah kita sudah ekspor telur sekarang. Kita surplus telur, turun harganya itu telur,” ujar Prabowo dalam acara Panen Raya di Majalengka yang disiarkan virtual, Senin (7/4/2025).

    Prabowo meminta kepada semua pihak, khususnya jajaran Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan juga Kementerian Pertanian untuk bekerja keras menjaga pasokan telur dan harganya juga dibuat terjangkau.

    Dia menilai telur harus menjadi salah satu sumber protein besar yang dapat didapatkan dengan mudah dan murah bagi seluruh masyarakat.

    “Saya minta ke semua unsur untuk bekerja keras lagi agar harga daging telur dan susu bisa turun lagi, agar rakyat bisa menikmati peningkatan protein karena ini penting untuk anak dan cucu kita. Rakyat harus bisa terima protein dengan harga murah dan terjangkau insyaallah dalam setahun bisa kita capai itu,” pungkas Prabowo.

    (hal/ara)

  • Airlangga Sebut Prabowo Minta RI Negosiasi dengan AS soal Tarif 32%

    Airlangga Sebut Prabowo Minta RI Negosiasi dengan AS soal Tarif 32%

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memanggil sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) dan asosiasi pengusaha membahas penerapan tarif perdagangan baru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% oleh Trump.

    Airlangga mengatakan, tidak lama setelah pengumuman tarif tersebut Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar Indonesia dapat melangsungkan negosiasi dengan AS. Hal ini juga sejalan dengan keputusan bersama negara-negara Asean.

    “Bapak Presiden (Prabowo) sudah mengarahkan setelah hari ini, kita akan memberikan masukan kepada Amerika untuk kita bisa memberikan respons (negosiasi),” kata Airlangga dalam konferensi pers usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

    Selain itu, Indonesia juga akan meningkatkan volume produk impor dan ekspor AS hingga memenuhi defisit AS US$ 18 miliar terhadap Indonesia. Beberapa produk yang didorong masuk dari AS ke Indonesia seperti kapas, gandum, hingga minyak dan gas (migas).

    “Kedutaan Besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR) dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia,” ujarnya.

    Airlangga memaparkan, pada 5 April AS mulai menerapkan 10% tarif untuk Indonesia, lalu mulai 9 April berlaku tarif 32%. Meski demikian, menurutnya, pengenaan tarif terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dibanding Indonesia.

    Beberapa hari setelah pengumuman Trump, Airlangga mengaku telah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim untuk membahas langkah negara-negara ASEAN menyikapi kebijakan baru ini. Indonesia juga akan mendorong beberapa kesepakatan bersama untuk merespons kebijakan Trump.

    “Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN. Menteri perdagangan, saya juga berkomunikasi selain Malaysia juga dengan PM Singapura dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” kata Airlangga.

    Rencananya, menteri perdagangan negara-negara ASEAN mengadakan pertemuan pada 10 April untuk membahas kesepakatan bersama. Airlangga juga bilang, negara-negara ASEAN mayoritas tidak akan mengambil langkah retalisasi atau tarif balasan.

    “ASEAN akan mengutamakan negosiasi jadi ASEAN tidak mengambil angka retaliasi tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA,” katanya.

    (shc/ara)

  • PDIP Buka Suara soal Dampak Tarif Trump ke Rupiah dan Pariwisata RI

    PDIP Buka Suara soal Dampak Tarif Trump ke Rupiah dan Pariwisata RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Legislator PDI Perjuangan (PDIP) Novita Hardini berpendapat kebijakan tarif proteksionis yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menjadi peluang besar untuk memperkuat pariwisata dalam negeri sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    Menurut dia, tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat ketegangan ekonomi global dan kebijakan tarif internasional berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang biasa bepergian ke luar negeri.

    “Biaya perjalanan ke luar negeri melonjak dan ini saat yang tepat untuk mendorong pergeseran arus wisata ke destinasi lokal,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (7/4/2025).

    Dia berharap bahwa hal tersebut dapat menjadi sinyal penting bahwa wisata domestik harus menjadi prioritas atau pilihan utama wisatawan, sehingga tidak hanya dipandang sebagai alternatif saja.

    “Pemerintah harus melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan fiskal, memberikan insentif bagi pengembangan destinasi lokal, serta menjaga kepercayaan investor di sektor pariwisata,” tuturnya.

    Maka demikian, dia mengingatkan perlu adanya kolaborasi antara kementerian terkait, pelaku industri, dan pemerintah dalam mengembangkan akses transportasi yang terjangkau, promosi wisata yang masif, dan menciptakan pengalaman wisata domestik yang berkualitas dan kompetitif.

    “Kalau wisatawan domestik dialihkan ke destinasi lokal, dampaknya bisa sangat besar terhadap perputaran ekonomi daerah. Ini bukan sekadar soal pariwisata, tapi soal penguatan ekonomi rakyat,” tutup dia.

    Adapun, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyebut sektor pariwisata dapat menjadi alat pertahanan ekonomi nasional dalam menghadapi kebijakan fair reciprocal plan atau tarif imbal balik yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan sektor pariwisata merupakan bentuk ekspor jasa yang tidak terganggu oleh kebijakan tarif Trump. 

    “Ketika ekspor barang terkena tarif tinggi, kita harus melihat sektor lain yang bisa menjadi penyeimbang. Pariwisata adalah bentuk ekspor jasa yang tidak terganggu oleh kebijakan tarif dagang,” kata Widiyanti dalam keterangannya, dikutip Senin (7/4/2025).

  • Dampak Luar Biasa Ini Akan Terjadi Jika Pemerintah Salah Merespons Tarif Dagang Trump

    Dampak Luar Biasa Ini Akan Terjadi Jika Pemerintah Salah Merespons Tarif Dagang Trump

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan Pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi terkait pengenaan tarif dagang 32 persen untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS).

    Menurutnya, pembahasan terkait dampak dari kebijakan baru tarif dagang Trump ini cukup kompleks dan melibatkan perhitungan yang matang.

    Politisi Partai Golkar itu mengatakan dampak tarif ini sangat signifikan terhadap ekspor Indonesia ke AS. Menurutnya, perlu dikaji secara mendalam dampak-dampak yang dapat timbul ke depannya dari respon yang mungkin diambil oleh Indonesia.

    “Kebijakan tarif perdagangan baru AS di era Trump 2.0 ini kan sangat signifikan dampak tekanannya pada ekspor Indonesia ke AS, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stakeholder untuk menghadapinya karena pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tarif baru AS tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ungkapnya dikutip pada Senin (7/4/2025).

    Diketahui, pihak Trump mengaku bahwa tarif 32 persen yang diterapkan pada Indonesia dihitung berdasarkan asumsi Gedung Putih bahwa Indonesia telah menerapkan pembatasan perdagangan dan manipulasi mata uang yang mengakibatkan tarif sebesar 64 persen pada barang AS.

    Selain kepada RI, tarif juga dijatuhkan untuk beberapa negara lain termasuk negara jiran seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Australia, hingga Brunei Darussalam.

    “Negara kita dan pembayar pajak kita telah dirampok selama 50 tahun namun hal ini tidak akan terjadi lagi,” ujar Presiden Trump dalam caption posting Instagram terhadap tarif tersebut. (Pram/fajar)