Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Emiten Pertanian Catat Pendapatan Usaha Rp 3,4 T Sepanjang 2024

    Emiten Pertanian Catat Pendapatan Usaha Rp 3,4 T Sepanjang 2024

    Jakarta –

    Emiten pertanian PT Delta Giri Wacana Tbk mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp 182 miliar dengan pendapatan usaha sebesar Rp 3,4 triliun. Dengan pencapaian tersebut DGWG berhasil meraih pertumbuhan laba bersih sebesar 815% di tahun 2024.

    Capaian tersebut, sesuai dengan proyeksi manajemen dengan memperhatikan periode musim tanam yang lebih baik di tahun 2024 pasca El Nino yang mendorong pertumbuhan permintaan produk-produk agrokimia serta semakin meningkatnya loyalitas konsumen terhadap produk-produk Perseroan.

    “Pertumbuhan kinerja bisnis tahun 2024 tidak hanya dikarenakan faktor siklus El Nino yang berakhir namun juga didukung dengan meningkatnya loyalitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk DGWG ” ujar Presiden Direktur DGWG, David Yaory dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

    Direktur Keuangan DGWG, Danny Jo Putra, menjelaskan perusahaan memiliki 4 (empat) pilar bisnis strategis di sektor input pertanian, yaitu produk seperti agrokimia, pupuk, alat pertanian dan distribusi internal.

    “Kontributor utama pendapatan usaha tahun 2024 masih berasal dari segmen usaha agrokimia dan pupuk. “Kedua segmen usaha tersebut menjadi segmen usaha yang memberikan kontribusi signifikan bagi kinerja penjualan Perseroan,” jelas Danny.

    Atas pencapaian di tahun 2024, DGWG tengah menyiapkan beberapa langkah ekspansif dalam menjaga laju pertumbuhan bisnis di tahun-tahun mendatang. Adapun langkah yang disiapkan diantaranya mulai beroperasinya pabrik karbamasi (bahan aktif agrokimia) yang diproyeksikan untuk menjangkau pasar domestik dan global serta segera beroperasi di kuartal II 2025.

    “Sambutan pasar sangat positif terhadap segmen usaha karbamasi kami. Hal ini terlihat dari banyaknya calon mitra yang berminat menjalin kerja sama untuk memasok produk bahan aktif agrokimia baik dalam bentuk bahan baku maupun setengah jadi saat kami berpartisipasi dalam Agrochemical & Crop Protection Exhibition 2025 di Shanghai pada pertengahan Maret lalu,” Terang David.

    Di segmen pupuk, DGWG yang baru melantai di Bursa Efek Jakarta (BEI) pada 13 Januari 2025 itu merencanakan pembangunan pabrik pupuk di wilayah Sumatra yang ditargetkan mulai melakukan proses pembangunan juga di Kuartal II 2025. Pabrik pupuk ini bertujuan untuk menambah kapasitas produksi sebanyak 100.000 metrik ton per tahun pada tahap awal. Selain itu, pabrik ini diharapkan dapat memenuhi permintaan lokal dengan harga yang lebih kompetitif, seiring dengan penurunan biaya distribusi.

    Adapun sumber dana pembangunan pabrik pupuk ini menggunakan sumber dana dari laba ditahan yang disiapkan dalam rencana bisnis 2025.

    Selain itu, DGWG juga berupaya menarik pertumbuhan permintaan dengan meluncurkan beragam produk baru yang menjelajahi hampir seluruh lanskap segmen usaha. “Kami akan terus memperluas portofolio produk kami untuk mencakup berbagai kebutuhan pasar yang terus berkembang,” terang David.

    Di pasar domestik, DGWG telah bekerja sama dengan sekitar 7.000 kios tani, yang melayani sekitar 30% dari total petani di Indonesia. Selain ekspansi di dalam negeri, ke depan DGWG juga akan memperluas jangkauan pasar ekspor dengan menargetkan kawasan ASEAN, China, Asia Selatan, Australia, serta Amerika Latin, termasuk Brasil.

    Dengan potensi yang dimiliki, DGWG optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada level double digits pada tahun 2025. Perusahaan menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 16% dan laba bersih sebanyak 27% pada tahun depan.

    Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengembangan bisnis, DGWG mengalokasikan belanja modal (capex) sebesar Rp 133 miliar pada tahun 2025, yang melanjutkan realisasi penggunaan capex tahun lalu yang mencapai Rp 182 miliar.

    PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG) adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri agrokimia dan pupuk, serta sektor terkait pertanian lainnya. DGWG berkomitmen untuk menyediakan produk-produk berkualitas yang mendukung keberlanjutan pertanian baik domestik maupun global.

    (kil/kil)

  • Trump Tuduh China Manipulasi Mata Uang untuk Meredam Dampak Tarif – Halaman all

    Trump Tuduh China Manipulasi Mata Uang untuk Meredam Dampak Tarif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyulut ketegangan dengan China.

    Kali ini terkait manipulasi mata uang untuk meredam dampak tarif perdagangan.

    Pernyataan ini disampaikan Trump dalam pertemuan Komite Kongres Nasional Republik, Selasa (8/4/2025) malam waktu setempat.

    “Anda harus mengakuinya. Mereka memanipulasi mata uang mereka hari ini sebagai kompensasi terhadap tarif,” ujar Trump seperti dikutip dari Al Jazeera.

    Komentar tersebut muncul di tengah jatuhnya nilai tukar Renminbi (RMB) atau yuan China ke titik terendah sejak tahun 2023.

    Pada minggu ini, RMB tercatat diperdagangkan pada 7,20 terhadap dolar AS, mencerminkan tren depresiasi yang memicu kekhawatiran di pasar global.

    Fluktuasi nilai tukar biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketidakseimbangan perdagangan dan ketidakpastian politik.

    Namun dalam beberapa kasus, depresiasi mata uang bisa terjadi karena intervensi pemerintah secara langsung.

    Menurut analis, penurunan nilai RMB bisa memperkuat daya saing ekspor China di pasar global, sekaligus menyerap sebagian beban dari tarif tinggi yang diberlakukan Trump sebelumnya, yang mencapai 104 persen untuk produk tertentu dari China.

    Dengan RMB yang lebih murah terhadap dolar, harga barang-barang ekspor dari China menjadi relatif lebih terjangkau di pasar internasional, memberikan ruang manuver bagi Beijing dalam menghadapi tekanan dagang dari Washington.

    Profesor Oxford: Tarif Trump Bukan Obat

    Kebijakan tarif mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik keras dari kalangan akademisi.

    Ian Goldin, profesor globalisasi dan pembangunan di Universitas Oxford, menyebut kebijakan tarif Trump bukan solusi, melainkan bencana ekonomi.

    “Ini adalah ekonomi yang sangat buruk. Ini bukan, seperti katanya, obat untuk menyembuhkan penyakit. Ini racun,” ujarnya dalam wawancara dengan Al Jazeera.

    Goldin memperingatkan kalau rencana Trump akan membawa dampak besar, tidak hanya terhadap perekonomian AS, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi global.

    Diskriminatif dan Merusak Lapangan Kerja

    Menurut Goldin, tarif yang diusulkan Trump bersifat “sangat diskriminatif” terhadap negara-negara miskin, karena negara-negara tersebut kemungkinan akan menghadapi beban tarif yang lebih tinggi.

    Ia juga menilai kebijakan itu sangat merugikan bagi sektor lapangan kerja dan rantai pasokan dalam negeri Amerika Serikat sendiri.

    Ancaman terhadap Kerja Sama Global

    Goldin memperingatkan eskalasi kebijakan proteksionis ini dapat memperburuk ketegangan internasional dan menghambat kerja sama di berbagai bidang penting.

    Hal ini mencakup respons terhadap pandemi, krisis keuangan berikutnya, serta upaya global dalam menangani perubahan iklim.

    Risiko Resesi dan Sejarah yang Berulang

    Lebih jauh, ia memprediksi langkah-langkah Trump berpotensi memicu resesi, baik di AS maupun di negara-negara lain yang terdampak.

    “Dampaknya meluas hingga melampaui ekonomi dan memasuki periode yang sangat berbahaya,” katanya.

    Goldin bahkan membandingkan situasi saat ini dengan dekade 1930-an, ketika proteksionisme memicu naiknya gelombang nasionalisme dan akhirnya perang dunia.

    “Kita benar-benar harus berharap hal ini mereda sekarang, sehingga kita tidak sampai pada titik itu,” kata dia.

    Tidak Semua Kena Tarif

    Kebijakan tarif impor baru yang diterapkan Trump memicu dampak luas di berbagai sektor ekonomi global.

    Meski begitu, tidak semua produk impor terkena beban tarif baru ini.

    Secara umum, Amerika Serikat kini memberlakukan tarif dasar sebesar 10 persen pada seluruh impor, serta tambahan bea masuk lebih tinggi terhadap puluhan negara lainnya, sebagaimana dikutip dari lembar fakta resmi Gedung Putih.

    Trump juga menerapkan tarif timbal balik atau reciprocal tariff terhadap negara-negara yang dianggap memiliki defisit perdagangan besar dengan AS.

    Akibatnya, negara seperti China terkena tarif hingga 54 persen (20 persen tarif impor umum ditambah 34 persen tarif timbal balik).

    Sementara itu, total tarif yang dikenakan ke Indonesia bisa mencapai 64 persen.

    Namun, terdapat enam jenis barang yang dikecualikan dari tarif timbal balik tersebut, yaitu:

    Barang yang tercakup dalam ketentuan 50 USC 1702(b).
    Produk baja, aluminium, serta mobil dan suku cadangnya yang sudah dikenai tarif khusus lewat Section 232.
    Barang yang berkaitan dengan tembaga, farmasi, semikonduktor, dan kayu.
    Barang-barang yang berpotensi terkena Section 232 di masa depan.
    Emas batangan.
    Energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di wilayah Amerika Serikat.

    Khusus untuk Kanada dan Meksiko, tarif mengikuti peraturan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act of 1977 (IEEPA) yang tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh aturan tarif baru ini.

    Artinya, selama barang yang diimpor dari Kanada dan Meksiko memenuhi ketentuan United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), maka tarif tetap 0 persen.

    Jika tidak memenuhi, tarif yang berlaku adalah 25 persen atau 10 persen untuk energi dan kalium.

    Namun jika perintah IEEPA soal migrasi atau fentanyl dihentikan, barang yang memenuhi USMCA tetap mendapat perlakuan khusus, sementara yang tidak memenuhi akan dikenakan tarif timbal balik sebesar 12 persen.

    Gedung Putih menegaskan kebijakan tarif timbal balik akan terus berlaku sampai Presiden Trump memutuskan ancaman defisit perdagangan dan perlakuan tidak adil dari negara mitra dagang telah diatasi.

    Bahkan, Trump membuka kemungkinan untuk menaikkan tarif jika negara mitra melakukan aksi balasan atau tidak menunjukkan itikad baik dalam perdagangan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Prabowo Mau Impor LPG dan LNG dari AS Ditambah, Bagaimana Pasokan di RI?

    Prabowo Mau Impor LPG dan LNG dari AS Ditambah, Bagaimana Pasokan di RI?

    Jakarta –

    Pemerintah berencana meningkatkan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) dari Amerika Serikat (AS). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap tarif AS 32%.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya masih mengupayakan untuk tidak impor LPG dan LNG pada April hingga Mei. Pasalnya, kebutuhan LPG dan LNG periode tersebut telah terpenuhi dari Blok Tangguh, Bontang, dan Donggi Senoro.

    “Saat ini belum. Kita kan belum pernah impor kan. Kita upayakan untuk April-Mei, Alhamdulillah sudah bisa dipenuhi di dalam negeri,” kata Djoko kepada wartawan di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu (9/4/2025).

    Ia mengatakan, kebutuhan dua komoditas tersebut berasal dari realokasi ekspor. Djoko mengatakan, LPG dan LNG dari ekspor dialihkan ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

    Namun begitu, ia tak menampik harga yang cenderung tinggi, yakni 17,5% SCP. Djoko menilai, hal tersebut mau tidak mau mesti diterima mengingat ekspor yang dialihkan untuk bulan Juni 2025.

    “Untuk bulan Juni kita kurangi Gas yang dari Sumatera yang ke Singapura. Nah Singapura kurang, kita maksimalkan gas yang dari Natuna, untuk Juni ya. Teriwulan ke-2 insyaallah aman. Nanti kita lihat teriwulan ke-3, teriwulan ke-4 apakah kita perlu impor atau tidak,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah Indonesia bakal meningkatkan impor LPG dan LNG dari AS. Airlangga mengatakan langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai respons kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif 32% terhadap Indonesia.

    “Dengan pembicaraan Menteri ESDM juga arahan Pak Presiden kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika,” kata Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

    Airlangga menambah peningkatan jumlah impor LPG dan LNG dari AS tidak bakal menambah volume impor, hanya mengalihkan impor LPG dan LNG dari negara lain ke AS.

    “Tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian, switch jadi tidak mengganggu APBN,” katanya.

    (ara/ara)

  • IHSG Hari Ini Rabu 9 April 2025 Dibuka Kembali Melemah Dihantam Krisis Eksternal

    IHSG Hari Ini Rabu 9 April 2025 Dibuka Kembali Melemah Dihantam Krisis Eksternal

    PIKIRAN RAKYAT – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka di zona merah pada perdagangan Rabu pagi 9 April 2025, menandakan tekanan di pasar modal Indonesia masih belum mereda pasca kejutannya kemarin.

    Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka melemah 17,70 poin atau 0,30 persen ke posisi 5.978,44. Sementara itu, indeks LQ45—yang mencerminkan performa 45 saham unggulan—juga turun tipis 1,00 poin atau 0,15 persen ke posisi 666,77.

    Melanjutkan Tren Pelemahan Sehari Sebelumnya

    Pada penutupan perdagangan Selasa 8 April 2025, IHSG mengalami penurunan tajam sebesar 514 poin atau 7,9 persen ke level 5.996. Saat itu, sebanyak 710 saham melemah, hanya 33 saham yang naik, dan 215 stagnan.

    Tim Analis Pilarmas Investindo Sekuritas menyebut bahwa pelemahan IHSG disebabkan oleh kurangnya respons konkret pemerintah terhadap kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    “Di dalam negeri, IHSG ditutup melemah cukup dalam. Tanggapan pemerintah terkait pengenaan tarif oleh AS belum memenuhi ekspektasi pasar,” ucap tim analis Pilarmas dalam risetnya.

    Sektor saham yang mengalami penurunan paling tajam adalah bahan baku sebesar 10,55 persen, diikuti oleh sektor finansial dan sektor energi. Saham-saham seperti INCO, MAPI, SMGR, MDKA, dan MBMA mendominasi daftar penurunan LQ45.

    Volume transaksi cukup tinggi, yakni 22,38 miliar lembar saham diperdagangkan dalam 1,42 juta kali transaksi, dengan nilai total Rp20,94 triliun. Meski demikian, kapitalisasi pasar menyusut menjadi Rp10,28 triliun.

    Dinamika Eksternal Masih Bayangi Pasar

    Gejolak pasar saham Indonesia masih dipicu oleh kebijakan tarif tinggi dari pemerintah AS. Pada pekan ini, Trump mengumumkan rencana tarif 50 persen terhadap produk impor Tiongkok dan Indonesia, jika negara-negara tersebut tidak mencabut bea masuk terhadap barang-barang AS.

    “Tiongkok dengan tegas menolak ultimatum Trump yang disebutnya sebagai ‘pemerasan’. Tiongkok menegaskan akan membela kepentingan nasionalnya,” ujar Pilarmas Investindo dalam analisanya.

    Ketegangan antara dua raksasa ekonomi dunia ini memperburuk sentimen global, yang turut menyeret indeks saham di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Pilihan Jalur Negosiasi, Pasar Internasional Menilai Positif

    Pengamat pasar sekaligus Founder Stocknow.id, Hendra Wardana, menyatakan bahwa langkah pemerintah Indonesia yang memilih jalur negosiasi ketimbang retaliasi dalam menghadapi kebijakan tarif AS menjadi sinyal positif bagi pasar.

    “Rencana pemerintah untuk memilih jalur negosiasi, bukan retaliasi, dinilai positif pasar internasional karena menunjukkan Indonesia tetap terbuka terhadap investasi dan menjaga stabilitas jangka panjang,” ujar Hendra saat dihubungi di Jakarta, Rabu 9 April 2025.

    Menurutnya, beberapa strategi negosiasi telah disiapkan pemerintah Indonesia, antara lain:

    Relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT), Evaluasi larangan terbatas (lartas) untuk barang ekspor/impor AS, Peningkatan impor produk agrikultur dan energi dari AS, termasuk minyak dan gas (migas), Insentif fiskal dan non-fiskal, seperti pengurangan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor.

    “Relaksasi aturan TKDN untuk sektor ICT, evaluasi larangan terbatas (lartas), hingga rencana peningkatan impor produk agrikultur dari AS adalah bagian dari strategi negosiasi yang disiapkan pemerintah,” tutur Hendra.

    Diplomasi Jadi Kunci Stabilitas Pasar

    Sementara itu, menurut informasi dari Kementerian Perdagangan, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan paket diplomasi dalam bentuk proposal konkret untuk dibahas bersama U.S. Trade Representative (USTR) di Washington D.C. Salah satu usulannya adalah revitalisasi Trade & Investment Framework Agreement (TIFA) antara Indonesia dan AS.

    “Saat ini, diplomat Indonesia telah menjalin komunikasi dengan USTR, yang tengah menunggu proposal konkret dari Indonesia,” ujar Hendra.

    Langkah ini dianggap sebagai upaya penting untuk memulihkan kepercayaan investor dan mengembalikan stabilitas pasar saham dalam negeri yang sempat terpuruk dalam dua hari terakhir.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Usaha Rayu Trump, Korsel hingga RI Kompak Beli Gas Alam dari AS

    Usaha Rayu Trump, Korsel hingga RI Kompak Beli Gas Alam dari AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Negara-negara Asia dari Korea Selatan hingga Indonesia bergegas mendaftar untuk membeli gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari AS.

    Langkah itu diharapkan dapat mengurangi surplus perdagangan dengan Negeri Paman Sam dan mengamankan sedikit keringanan dari tarif “timbal balik” Presiden Donald Trump yang luas.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (9/4/2025) Presiden Indonesia Prabowo Subianto, berjanji untuk membeli lebih banyak barang dari Amerika. Dia mengatakan, pembelian yang ditingkatkan itu akan mencakup LNG.

    Sementara itu, Thailand juga mengatakan sedang mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak. Trump sendiri mengatakan dia telah membahas pembelian “skala besar” LNG AS dengan pemimpin sementara Korea Selatan Han Duck-soo.

    Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan semuanya mengatakan mereka sedang mempertimbangkan investasi dalam proyek ekspor LNG senilai $44 miliar yang telah lama tertunda di Alaska yang didukung oleh Trump.

    Serangkaian tarif global yang diberlakukan minggu lalu membuat ekonomi Asia terhuyung-huyung akibat pungutan terburuk. Karena pemerintah berupaya meringankan beban, LNG menjadi pilihan yang wajar, sebagai salah satu dari segelintir ekspor AS yang dapat dengan mudah ditingkatkan oleh negara-negara Asia. AS adalah pemasok pembangkit listrik dan bahan bakar pemanas terbesar di dunia, dengan ekspor yang dijadwalkan akan berlipat ganda pada akhir dekade ini.

    Sementara itu, Asia menjadi rumah bagi pembeli teratas dan permintaan dari negara-negara berkembang dijadwalkan akan tumbuh karena ekonomi berkembang, produksi dalam negeri mandek, dan banyak yang mulai beralih dari batu bara.

    LNG juga biasanya dibeli melalui kontrak jangka panjang yang berlangsung selama beberapa dekade dan dapat bernilai miliaran dolar — angka utama yang cukup besar untuk menarik perhatian Gedung Putih.

    “Ada pembicaraan tentang kesepakatan energi besar di Alaska di mana Jepang, dan mungkin Korea, mungkin Taiwan, akan mengambil banyak keuntungan dan menyediakan pembiayaan untuk kesepakatan tersebut,” kata Menteri Keuangan Scott Bessent.

    Bessent melanjutkan, hal “itu tidak hanya akan menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi Amerika, tetapi juga akan mempersempit defisit perdagangan.

    Menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini, importir LNG India telah melobi pemerintah untuk menghapuskan bea masuk sebesar 2,5% atas pengiriman gas AS. Namun, harga tetap menjadi perhatian di sana.

    Gail India Ltd, yang memiliki kontrak jangka panjang untuk mengangkat 5,8 juta ton LNG AS per tahun, saat ini menjual kembali sebagian besar volume ke luar negeri berdasarkan kesepakatan swap karena terlalu mahal untuk dibawa pulang.

    Satu-satunya pengecualian dari pesta pembelian ini adalah China, importir terbesar bahan bakar super dingin tersebut. Beijing telah mengenakan pungutan balasan atas bahan bakar Amerika dan importir China telah menjual kembali pengiriman LNG AS yang dikontrak ke Eropa dan tempat lain di Asia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Prabowo memastikan untuk memilih pendekatan negosiasi dibanding dengan tindakan pembalasan untuk menghadapi kebijakan tarif terbaru AS.

    Oleh karena itu, pemerintah akan meningkatkan impor LPG dan LNG dari Negeri Paman Sam. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan impor dan investasi dari AS ke Indonesia. Dengan begitu, defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dapat berkurang sehingga diharapkan kebijakan Trump bisa melunak.

    “Dengan pembicaraan dengan menteri ESDM, juga kita arahan presiden, kita bisa membeli LPG dan LNG dari AS,” kata Airlangga.

  • Tarif Trump Ancam Ekspor, Ketua HKTI Dukung Pemerintah Lindungi Petani

    Tarif Trump Ancam Ekspor, Ketua HKTI Dukung Pemerintah Lindungi Petani

    Jakarta –

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Fadli Zon menyatakan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menghadapi kebijakan ‘Tarif Trump’ yang dinilai bisa merugikan petani dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) sektor pangan. Hal ini disampaikan dalam policy brief HKTI pada sarasehan ekonomi bersama Presiden Prabowo.

    “Kami mendukung langkah pemerintah menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat. Fokus utama kami adalah menjaga ketahanan ekonomi petani dan UKM pangan,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu, (9/4/2025).

    Fadli menegaskan, HKTI mendorong pemerintah mengintensifkan diplomasi perdagangan internasional sambil memperluas pasar ekspor.

    “Diplomasi perdagangan harus mengedepankan prinsip trade for development agar kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

    DPN HKTI juga mendukung percepatan program makan bergizi gratis dan bantuan sosial. Menurut HKTI, kedua program ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung produktivitas pertanian. Untuk menunjang keberlanjutan, HKTI mendorong penerapan sistem intercropping di lahan perkebunan dan regenerative agriculture di lahan kritis.

    HKTI juga meminta optimalisasi dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), baik melalui dana keluar maupun pajak ekspor, agar dialokasikan langsung untuk peningkatan produktivitas petani.

    Kawasan ASEAN dan Pasifik disebut sebagai basis strategis yang dapat dikembangkan sebagai pasar utama produk pertanian Indonesia.

    Terkait kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap sejumlah komoditas, seperti Tarif Trump pada CPO, karet, dan kopi, DPN HKTI menyarankan agar Indonesia menerapkan tarif resiprokal terhadap impor kedelai, gandum, dan jagung dari AS. Alternatif lainnya adalah membuka pasar impor tersebut dengan syarat penghapusan tarif ekspor produk unggulan Indonesia.

    Delegasi DPN HKTI pada policy brief yang terdiri dari Dr. Delima Azahari, Ir. Iriana Muadz, Drs. Manimbang Kahariady, Ir. Mulyono Machmur, MS., dan Dra. Anita Ariyani turut mengusulkan langkah strategis untuk mengakselerasi sektor riil melalui stimulus fiskal dan nonfiskal.

    Dalam hal hilirisasi, DPN HKTI menekankan pentingnya akses permodalan bagi petani untuk membangun pabrik kecil seperti PKS mini, pabrik minyak goreng, dan biodiesel.

    “Hilirisasi CPO, karet, dan kopi harus dikelola oleh koperasi petani agar nilai tambah tidak hanya dinikmati industri besar,” ujar perwakilan HKTI.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pesan Airlangga ke Dubes AS: RI Pilih Negosiasi, Tak Akan Retaliasi

    Pesan Airlangga ke Dubes AS: RI Pilih Negosiasi, Tak Akan Retaliasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, H.E Kamala S. Lakhdhir, pada Selasa (8/04).

    Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

    Penyampaian tarif resiprokal sebesar 32% kepada Indonesia yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025 akan mulai berlaku pada 9 April 2025, kecuali dapat dinegosiasikan lebih lanjut.

    Mengenai hal tersebut, Airlangga memastikan Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan.

    “Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya. Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” kata Airlangga, Rabu (9/4/2025).

    Airlangga menyatakan akan menempuh beberapa kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespon tarif AS. Beberapa di antaranya yakni dengan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, melakukan evaluasi terhadap kebijakan Lartas, dan mempercepat proses sertifikasi halal.

    Kedua negara juga mendiskusikan langkah-langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang. Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS, tentunya dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

    Merespon hal tersebut, Dubes AS Kamala menyampaikan bahwa di tengah inisiatif negosiasi dengan Amerika Serikat dari berbagai negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkomitmen untuk memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

    “Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” ungkap Dubes Kamala.

    Menutup pertemuan, Airlangga menegaskan peran strategis AS sebagai mitra penting bagi Indonesia. “Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” pungkas Airlangga.

    Adapun, turut mendampingi Airlangga pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.

    (haa/haa)

  • Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor, utamanya komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

    Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, sejauh ini pemerintah belum membahas secara teknis mengenai arahan tersebut. 

    “Kalau itu nanti keputusan di Menko [Airlangga Hartarto] dulu kan, itu masih belum dibahas teknis seperti apa,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

    Isy menuturkan, Indonesia memiliki neraca komoditas yang menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam melakukan ekspor dan impor. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.7/2025 tentang Neraca Komoditas.

    Untuk itu, kementerian/lembaga terkait perlu membahas lebih lanjut mengenai rencana penghapusan kuota impor. Mengingat, kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan kebutuhan di hulu dan hilir.

    “Prinsipnya di neraca komoditas itu kan berapa produksi nasional kemudian berapa konsumsi nasional, kekurangannya itu diimpor,” ujarnya.

    Lantaran belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai arahan Kepala Negara, Isy belum dapat membeberkan komoditas apa saja yang dihapus kuota impornya.

    Sejauh ini, Isy menyebut sudah ada beberapa komoditas yang dihapus kuota impornya, seperti garam, gula konsumsi, daging, dan ikan, sebagaimana telah disepakati dalam neraca komoditas.

    “Kan sekarang yang sudah disepakati di neraca komoditas mulai dari garam, gula konsumsi, daging, kemudian ikan,” pungkasnya. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghapus kuota impor. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor. 

    “Siapa mau impor daging silahkan, siapa saja boleh impor. Silahkan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya.

  • Anggota DPR apresiasi langkah pemerintah respons kebijakan tarif Trump

    Anggota DPR apresiasi langkah pemerintah respons kebijakan tarif Trump

    upaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS merupakan hal positif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons kebijakan kenaikan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Wakil rakyat yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan menilai pendekatan yang dipakai oleh pemerintah cerdas, karena mencerminkan keseimbangan antara diplomasi perdagangan dan penguatan ekonomi dalam negeri.

    “Langkah-langkah yang ditempuh, mulai dari negosiasi hingga insentif bagi industri nasional, merupakan pendekatan yang cerdas dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global,” kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam merespons tarif impor baru AS membuat Indonesia dapat mempertahankan daya saing di pasar internasional tanpa harus terlibat dalam konflik dagang yang merugikan banyak pihak.

    Marwan menyebut langkah yang diambil pemerintah bijak dan strategis. Bahkan, justru membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih adil.

    “Pendekatan ini tidak hanya menghindari konflik dagang yang dapat merugikan industri nasional, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih adil bagi Indonesia,” ujarnya.

    Dia mengatakan evaluasi terhadap larangan dan pembatasan barang ekspor maupun impor menjadi bagian penting dalam negosiasi tarif impor dengan AS di hari mendatang. Hal itu diharapkan dapat menciptakan keseimbangan perdagangan yang lebih baik.

    Oleh karena itu, ia mendukung Presiden Prabowo Subianto yang telah mengarahkan jajarannya meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempermudah proses bagi para pelaku usaha.

    Selain itu, dirinya memandang arahan itu akan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mempercepat proses perdagangan internasional.

    “Dengan birokrasi yang lebih sederhana dan transparan, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya tanpa terbebani prosedur administratif yang berbelit,” ucap Marwan.

    Marwan juga menilai upaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS merupakan hal positif.

    Dia menuturkan sinergi di antara negara-negara ASEAN akan memperkuat posisi tawar kawasan di kancah perdagangan global serta mencerminkan komitmen Indonesia dalam membangun solidaritas ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

    Ia pun mendukung deregulasi beberapa aturan perdagangan, seperti mempermudah ekspor dan impor, relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi, hingga rencana peningkatan impor dan investasi dari Amerika Serikat terutama di sektor minyak dan gas.

    Marwan juga menilai beberapa kebijakan lain sangat penting bagi industri nasional agar tetap kompetitif di pasar dan mempertahankan daya saing ekspor, seperti pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, penurunan bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) impor, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor.

    Dengan adanya insentif ini, diharapkan ekspor Indonesia tetap stabil dan terus berkembang, meskipun menghadapi tantangan dari kebijakan perdagangan AS.

    Sebelumnya, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kebijakan Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif impor baru AS sudah tepat.

    “Kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah menghadapi 32 persen tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, saya nilai baik dan tepat. Lebih memilih negosiasi daripada retaliasi,” kata SBY dikutip dari akun X @SBYudhoyono pada Selasa, (8/4).

    Dia menyebut strategi yang dilakukan Prabowo adalah dual track strategy, sebab Indonesia melakukan komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan secara simultan mengirimkan tim negosiasi yang kuat ke Washington DC juga tepat.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 5%, Meski Seluruh Asia Dipangkas

    ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 5%, Meski Seluruh Asia Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA — Asian Development Bank (ADB) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% untuk 2025, meski lembaga tersebut memangkas ekonomi kawasan Asia dan Pasifik. 

    Dalam laporan terbaru Asian Development Outlook (ADO) April 2025, produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% pada 2025 dan meningkat menjadi 5,1% pada 2026. 

    ADB menilai konsumsi swasta yang stabil dan peningkatan investasi secara bertahap akan menopang pertumbuhan, dengan belanja sosial berbasis masyarakat yang kuat yang memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata. 

    “Permintaan domestik akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, mengimbangi ekspor neto yang terbatas,” tulis ADB, dikutip pada Rabu (9/4/2025). 

    Dalam analisisnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didorong oleh sektor manufaktur dan pertanian serta jasa-jasa seperti perdagangan eceran, transportasi, dan pergudangan, yang akan diuntungkan oleh permintaan domestik.

    ADB mengungkapkan bahwa konsumsi kemungkinan akan tetap tangguh dengan pertumbuhan yang dirancang agar lebih inklusif. 

    Kepercayaan konsumen diperkirakan akan tetap kuat dengan adanya langkah-langkah ekonomi yang mendukung seperti peningkatan upah minimum dan peluncuran program-program belanja sosial baru, terutama program makanan bergizi gratis, di atas bantuan sosial yang sudah ada. 

    ADP turut menilai bahwa implementasi penuh program makanan bergizi, yang pada akhirnya menjangkau 82,9 juta orang (anak sekolah serta ibu hamil dan ibu menyusui) di seluruh Nusantara, dapat membantu mempertahankan daya beli rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. 

    “Program ini juga dapat memberikan dampak pemerataan yang positif dengan menstimulasi kegiatan ekonomi dan lapangan kerja di daerah perdesaan dan terpencil, sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif,” tulis ADB. 

    Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp171 triliun (US$10,7 miliar) untuk program ini.

    Secara umum, ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia dan Pasifik ke level 4,9% pada 2025, dari 5% tahun lalu.

    Melihat di kawasan Asia Tenggara, ternyata hanya Indonesia yang proyeksinya dipertahankan. Sementara proyeksi untuk Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, dan Singapura direvisi ke bawah.

    Berbeda dengan Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam yang justru dikerek naik di tengah tantangan dari kebijakan Presiden AS Donald Trump. 

    Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang bakal terjaga di level 5%, inflasi turut diperkirakan tetap berada di level 2% pada tahun ini dan tahun depan.