Topik: ekspor

  • Bos Pabrik Elektronik RI Bilang Percuma Bersaing dengan China

    Bos Pabrik Elektronik RI Bilang Percuma Bersaing dengan China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri elektronik dalam negeri menghadapi tantangan berat untuk bersaing dengan produk asal China. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman menegaskan bahwa tanpa campur tangan pemerintah, industri lokal tidak akan mampu mengejar skala ekonomi raksasa produksi Negeri Tirai Bambu tersebut.

    “Sangat sulit bagi industri dalam negeri untuk bisa bersaing dengan Tiongkok tanpa campur tangan pemerintah, saya garis bawahi, kami gak akan bisa bersaing dengan Tiongkok tanpa campur tangan pemerintah karena skala ekonomi Tiongkok sudah jauh melampaui Indonesia,” ujar Daniel dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII di Gedung DPR, Rabu (12/11/2025).

    Ia menjelaskan bahwa ketimpangan kapasitas produksi antara kedua negara membuat industri lokal kesulitan bersaing secara harga maupun efisiensi.

    “Misal AC, pendingin udara atau pendingin ruangan, di Tiongkok permintaan pasar lebih dari 30 juta setahun, Indonesia sih 2,3-2,5 juta. Kalau industri komponen utamanya yaitu kompresor, Tiongkok 100 juta produksinya, jadi di luar kemampuan industri Indonesia untuk bersaing,” jelasnya.

    Perbedaan volume produksi ini membuat biaya produksi di Tiongkok jauh lebih murah dan tak terjangkau oleh pelaku usaha Indonesia. Kendati demikian, Daniel menilai bahwa posisi industri Indonesia sebenarnya masih cukup kuat jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

    “Kalau apple to apple dengan negara ASEAN lain kami cukup kuat, hampir enggak ada produksi Vietnam, Malaysia yang mudah bisa unggul dibanding produk dalam negeri,” tuturnya.

    Namun, ia menegaskan bahwa kekuatan tersebut belum cukup untuk menandingi dominasi China di pasar global. Selain faktor skala produksi, Daniel juga menyoroti kebijakan fiskal yang membuat produk asal China makin kompetitif.

    “Ditambah lagi ekspor tax rebate setahu kami ada 13% yang dibuang ke harga, sehingga kalau bicara skala ekonomis maupun ditambah tax rebate, ini secara alami barang sama kualitas sama diproduksi Tiongkok dan Indo selisih 25%,” ungkapnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wamendag Roro dorong kolaborasi lintas sektor perkuat sistem logistik

    Wamendag Roro dorong kolaborasi lintas sektor perkuat sistem logistik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam memperkuat ekosistem logistik nasional yang efisien, tangguh, dan berdaya saing.

    Menurut Roro, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci untuk mewujudkan sistem logistik yang terintegrasi dan mendukung kelancaran arus perdagangan nasional maupun internasional.

    “Logistik bukan sekadar sektor pendukung, tetapi menjadi tulang punggung perdagangan nasional. Tingkat efisiensi logistik juga menentukan daya saing harga produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional,” ujar Roro dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Pemerintah berkomitmen untuk mengawal reformasi logistik nasional. Tidak hanya itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus memperkuat konektivitas perdagangan antarwilayah, efisiensi distribusi, serta daya saing logistik nasional.

    Kemendag juga terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan. Logistik yang tangguh akan memperkuat struktur perdagangan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Lebih lanjut, Roro mengatakan setiap pihak memiliki peran yang saling terkait dalam menjaga kelancaran perdagangan. Ia menekankan bahwa kestabilan harga dan pasokan tidak akan tercapai apabila arus barang terhambat.

    Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat rantai pasok dalam negeri.

    Saat ini, pemerintah terus memperkuat konektivitas multimoda yang menghubungkan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Hal tersebut ditunjukkan melalui upaya modernisasi pelabuhan, bandara, pelabuhan daratan (dry port), dan depo kontainer yang dilakukan bersamaan dengan digitalisasi sistem logistik seperti e-manifest, e-invoice, e-tracking, dan e-payment.

    Tidak sampai di situ, melalui penerapan Indonesia National Single Window (INSW) yang terintegrasi dengan 18 kementerian dan lembaga, proses ekspor-impor kini menjadi lebih efisien dan transparan.

    Pemerintah Indonesia juga terus memperluas akses pasar di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis. Indonesia terus memperkuat kemitraan ekonomi internasional guna memperluas peluang ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    “Sejumlah langkah konkret telah dilakukan pemerintah, mulai dari ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Kanada, penyelesaian perundingan Indonesia-Peru CEPA, serta penandatangan perundingan Indonesia-European Union CEPA. Upaya ini dilakukan untuk membuka akses Indonesia ke pasar-pasar baru yang potensial,” imbuh Roro.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Probabilitas ditemukan migas dari kegiatan eksplorasi capai 30 persen

    Probabilitas ditemukan migas dari kegiatan eksplorasi capai 30 persen

    Di Indonesia yang tadi indeksnya adalah 1 banding 10, sekarang sudah 30 persen. Jadi, probabilitas untuk ditemukannya migas itu sudah 30 persen dari kegiatan eksplorasi…,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, probabilitas ditemukan migas dari kegiatan eksplorasi sudah mencapai 30 persen.

    “Di Indonesia yang tadi indeksnya adalah 1 banding 10, sekarang sudah 30 persen. Jadi, probabilitas untuk ditemukannya migas itu sudah 30 persen dari kegiatan eksplorasi. Kalau misalnya kita ngebornya sumur 10, Insya Allah tiga discovery (ditemukan migas),” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan tersebut, dia melaporkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak cekungan migas yang belum dieksplorasi. Salah satu kendala yang menyebabkan hal tersebut terkait perizinan dan terutama anggaran eksplorasi.

    Saat ini, anggaran eksplorasi masih hanya sekitar lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Padahal, pihaknya mengaku sudah berusaha memperbaiki aspek fiskalnya.

    “Perizinan juga kita upayakan untuk mempersingkat dan mempercepat proses perizinan dan yang paling penting adalah anggaran untuk eksplorasi karena tidak satupun bank dalam negeri yang mau membiayai untuk eksplorasi karena risikonya besar,” ungkap Djoko.

    SKK Migas mengusulkan, di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang sedang disusun, Indonesia bisa belajar dari Inggris melalui British Petroleum dan Malaysia melalui Petronas untuk mendanai kegiatan eksplorasi.

    Di Inggris, lanjutnya, pernah suatu ketika seluruh pendapatan dari hulu migas digunakan untuk eksplorasi, sehingga ditemukan ladang gas di kawasan Inggris Timur Laut yang cukup besar.

    Begitu pula dengan sebagian dari hasil Kontrak Bagi Hasil Petronas yang dipakai untuk kegiatan eksplorasi.

    “Di kita, beberapa tahun yang lalu produksi kita mencapai 1,6 juta (barel setara minyak per hari. Konsesi kita saat itu 600 ribu, sehingga kita ekspor 1 juta lebih kurang, maka kita menjadi negara OPEC (Organisasi Petroleum Exporter Country). Sekarang kebalikan, kita impor banyak, kita impor terus, kemudian impor LPG (Liquefied Petroleum Gas) cukup besar hampir 80 persen dan impor bensin,” ucap dia.

    “Alhamdulillah untuk solar kita sudah B30, B35. Nanti ke depan Pak Menteri (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia) sudah menyampaikan (bahwa) gak impor lagi solar. Tetapi bensin, Pak Menteri sudah menyampaikan, nanti akan ada bio etanol, bio fuel dan juga kendaraan listrik, hidrogen atau hibrid, dan sebagainya,” kata Kepala SKK Migas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SKK Migas Usul Penerimaan Hulu Migas Dialihkan untuk Eksplorasi

    SKK Migas Usul Penerimaan Hulu Migas Dialihkan untuk Eksplorasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengusulkan agar seluruh penerimaan dari kegiatan hulu migas dapat dialokasikan untuk memperkuat kegiatan eksplorasi. Langkah ini dilakukan guna menggenjot cadangan dan produksi minyak dan gas nasional.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan anggaran untuk eksplorasi migas saat ini masih sangat terbatas. Ditambah lagi, tidak ada satupun bank dalam negeri yang mau membiayai kegiatan eksplorasi karena risikonya besar.

    Padahal tingkat keberhasilannya di Indonesia saat ini sudah meningkat dari 10 persen menjadi sekitar 30 persen. Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar Indonesia dapat meniru model pembiayaan yang diterapkan oleh Inggris dan Malaysia.

    “Kendalanya adalah anggaran, nah kami mengusulkan ke depan mungkin barangkali nanti ada pembahasan RUU, bagaimana belajar dari Inggris dan Malaysia, di sini ada BP dan ada Petronas,” ujar Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (12/11/2025).

    Djoko membeberkan di Inggris, pernah seluruh revenue hulu migasnya digunakan untuk eksplorasi hingga akhirnya ditemukan ladang gas besar di North Sea. Hal serupa juga dilakukan oleh Petronas di Malaysia, di mana sebagian hasilnya dikembalikan untuk kegiatan eksplorasi.

    Menurut Djoko Indonesia sejatinya pernah menjadi pengekspor minyak dan gas (migas) yang signifikan, bahkan pernah mengekspor hingga 1 juta barel per hari. Sementara kondisi saat ini beralih menjadi pengimpor yang cukup besar.

    “Di kita beberapa tahun yang lalu produksi kita mencapai 1,6-1,7 juta barel, konsumsi kita saat itu 600 ribu barel sehingga kita ekspor 1 juta barel lebih kurang maka kita menjadi negara OPEC,” katanya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kabar Terbaru Kondisi Pabrik Sepatu di Banten Terkontaminasi Cs-137

    Kabar Terbaru Kondisi Pabrik Sepatu di Banten Terkontaminasi Cs-137

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan, pabrik yang memproduksi sepatu yang sebelumnya dinyatakan terkontaminasi radioaktif Cesium 137 (Cs-137) sudah dinyatakan aman. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Taufik Bawazier.

    “Oh udah selesai itu, udah selesai. Nikomas Gemilang kan? Sudah ada surat dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) sudah di-clearance, nggak ada masalah,” ujar Taufik saat ditemui di kompleks DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam proses ekspor produk dari pabrik tersebut. “Nggak, nggak ada masalah ke ekspor,” kata Taufik menambahkan.

    Lebih lanjut, ia berharap kegiatan ekspor perusahaan tersebut dapat terus berjalan lancar setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dan surat resmi dari Bapeten. “Ekspornya semoga bisa lancar. Itu aja, suratnya (Bapeten) juga sudah ada,” ujarnya.

    Sebelumnya, isu mengenai potensi kontaminasi zat radioaktif Cs-137 sempat mencuat setelah otoritas terkait melakukan pemeriksaan di sejumlah fasilitas industri. Namun, dengan hasil pemeriksaan terbaru dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Kemenperin menegaskan tidak ditemukan indikasi paparan bahan radioaktif di pabrik tersebut.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta, pada awal pekan ini di Gedung DPR sembari memaparkan hasil pemeriksaan dan pemetaan yang dilakukan di Kawasan Industri Cikande, salah satu yang terpapar ialah PT Nikomas Gemilang.

    Penjelasan Satgas Penanganan Kontaminasi Radioaktif Cs-137

    Terpisah, Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 Bara Krishna Hasibuan mengonfirmasi adanya temuan Cs-137 pada produk alas kaki yang diekspor ke Amerika Serikat

    “Kami mendapatkan informasi lanjutan bahwa memang terdapat temuan kontaminasi Cs-137 pada produk alas kaki yang diekspor ke Amerika Serikat,” ujarnya di Kantor Kemenko Pangan Graha Mandiri Jakarta, Rabu (12/11).

    “Initial NM. NM, NM,” jawabnya saat ditanya profil perusahaan dimaksud.

    Bara menjelaskan, penemuan tersebut usai dilakukan penelusuran dari dua kontainer yang telah terkonfirmasi Cs-137. Produk alas kaki tersebut juga berlokasi di Cikande, namun di luar kawasan industri dengan jarak radius 5 km dari sumber kontaminasi Cs-137, yaitu fasilitas PT PMT yang menjadi sumber kontaminasi.

    “Jadi itu memang pakai sepatu, tapi saya tegaskan itu bukan di dalam kawasan industri Cikande, tapi di luar. Tapi memang dekat dengan kawasan industri,” sebutnya.

    Ia mengungkapkan, kontainer pertama sudah tiba sebulan yang lalu di Indonesia. Dan belum diproses oleh pihak produsen sehingga belum ada pemeriksaan. Sementara kontainer kedua sudah tiba 29 Oktober 2025 lalu dengan notifikasi adanya kontaminasi Cs-137 dan sudah dilakukan pemeriksaan pada 30 Oktober.

    “Hasil pemeriksaan pada kontainer kedua tidak ditemukan kontaminasi di permukaan. Sehingga aman untuk disimpan di pelabuhan. Namun sekarang sudah dilakukan pengujian pada barang-barang alas kaki pada isinya kontainer tersebut, barang-barang alas kaki yang dilakukan oleh BRIN,” pungkasnya.

    Foto: Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen IKTF Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier (ketiga dari kanan) bersama Asosiasi-Asosiasi Membahas Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Nasional, Rabu (12/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi VII DPR RI Channel)
    Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen IKTF Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier (ketiga dari kanan) bersama Asosiasi-Asosiasi Membahas Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Nasional, Rabu (12/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi VII DPR RI Channel)

    (rob)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi VII minta Ditjen IKFT bangun ekosistem hilirsasi bahan baku

    Komisi VII minta Ditjen IKFT bangun ekosistem hilirsasi bahan baku

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (Ditjen IKFT) Kementerian Perindustrian untuk membangun ekosistem bahan baku dengan memperkuat hilirisasi industri.

    Dia menilai bahwa tantangan utama industri dalam negeri yakni masih terletak pada tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku. Menurut dia, pemerintah dan berbagai pihak perlu mencari solusi atas permasalahan itu.

    “Nah, bagaimana kita sekarang ini kembali menguatkan industri-industri tersebut yang merupakan unggulan bagi kita sebelumnya dan menambah industri-industri baru yang memang mempunyai peluang yang tinggi untuk market global,” kata Evita saat rapat dengan Ditjen IKFT dengan berbagai asosiasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa kondisi industri dalam negeri saat ini sudah tidak bisa selalu tergantung kepada bahan baku impor. Terlebih lagi, kata dia, situasi tarif perdagangan global dan kerja sama internasional yang sepenuhnya belum memberi nilai tambah bagi industri nasional.

    “Jadi saya harapkan juga adanya perhatian dari pemerintah di dalam hal ini tentu memerlukan investasi, riset, dan kemitraan strategis, ya kan, antara kementerian dan asosiasi terkait,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kondisi perdagangan tanah air sedang memiliki masalah ekspor barang ke luar negeri. Namun menurut dia, impor barang dari negara lain justru tidak dikenakan tarif.

    “Nah, ini kan ada keadilan, tidak win-win solution di dalam perjanjian internasional yang kita sepakati yang harusnya dengan keinginan dari Bapak Presiden, bahwa kita ini memiliki ketahanan ini, kedaulatan ini,” katanya.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa perjanjian perdagangan dengan negara lain harus dievaluasi, baik bilateral atau multilateral, agar bisa mengedepankan kepentingan industri nasional.

    “Jadi enggak, enggak dibuka secara keseluruhan, sektor-sektor strategis yang menjadi unggulan kita, ya kita kalau memang sudah mencukupi kebutuhan dalam negeri, ya kita tidak memberikan peluang untuk impor itu,” kata dia.

    Saat ini, Komisi VII DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Daya Saing untuk meningkatkan daya saing industri-industri nasional dari berbagai sektor. Komisi VII DPR RI pun sudah menggelar rapat dengan berbagai direktorat jenderal di Kemenperin dengan mengundang beragam asosiasi industri untuk menyampaikan aspirasinya dan keluhannya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tidak Hanya Dolar, Rupiah Keok di Hadapan Ringgit Jadi Rp4 Ribu per Ringgit

    Tidak Hanya Dolar, Rupiah Keok di Hadapan Ringgit Jadi Rp4 Ribu per Ringgit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nilai tukar rupiah makin terpuruk. Tidak hanya melemah terhadap dolar Amerika Serikat, kini rupiah juga “keok” di hadapan Ringgit Malaysia. Per Selasa (11/11/2025), nilai tukar 1 ringgit menembus Rp4.011.

    Angka itu menjadi yang terlemah sepanjang sejarah kurs antara rupiah dan ringgit. Sebagai perbandingan, awal tahun ini posisi ringgit masih di kisaran Rp3.400–Rp3.500 per ringgit.

    Artinya, rupiah sudah melemah lebih dari 15 persen hanya dalam beberapa bulan.
    Kenaikan nilai ringgit tidak lepas dari penguatan ekonomi Malaysia yang lebih stabil dan terkendalinya inflasi di negara tersebut.

    Selain itu, ekspor Malaysia yang meningkat membuat arus devisa mereka lebih kuat.

    Sementara di dalam negeri, rupiah juga tertekan terhadap dolar AS. Berdasarkan catatan Antara pada Rabu pagi (12/11/2025), rupiah dibuka di level Rp16.716 per dolar AS, turun sekitar 0,13 persen dibanding hari sebelumnya.

    Melemahnya rupiah ini menjadi tanda tekanan ganda terhadap mata uang nasional. Dolar terus menguat di tengah kebijakan moneter ketat The Fed, sementara ringgit menguat berkat prospek ekonomi yang lebih baik di kawasan Asia Tenggara.

    Ekonom menilai, tekanan terhadap rupiah disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik. Dari luar negeri, ketidakpastian global dan tingginya imbal hasil obligasi AS membuat investor menarik dana dari pasar berkembang, termasuk Indonesia.

    Sementara dari dalam negeri, faktor defisit transaksi berjalan dan ketergantungan pada impor bahan baku masih menjadi beban. Kondisi ini membuat rupiah sulit menahan tekanan saat investor global memilih aset yang dianggap lebih aman.

  • Ancaman Nyata Buat Honda Datang dari Mobil China

    Ancaman Nyata Buat Honda Datang dari Mobil China

    Jakarta

    Honda menurunkan proyeksi laba tahunannya dan menyoroti tekanan dari tarif impor AS serta kelangkaan chip global. Namun ancaman lebih nyata justru datang dari produsen mobil listrik China.

    Produsen mobil terbesar kedua di Jepang itu belum lama ini memangkas proyeksi laba tahunannya hingga seperlima. Alasannya berkaitan dengan biaya kendaraan listrik dan kelangkaan komponen yang menggunakan chip dari perusahaan berbasis di Belanda, Nexperia. Diketahui pemerintah Belanda mengambil alih perusahaan yang dimiliki oleh Wingtech, China, pada 30 September 2025.

    Diberitakan Reuters, Honda juga memperkirakan akan mengalami kerugian sebesar 385 miliar yen akibat penerapan tarif impor AS. Angka tersebut sejatinya lebih rendah dari yang diperkirakan pada awal tahun sebesar 450 miliar yen.

    Saham Honda tercatat anjlok 4,7 persen pada Senin. Namun ancaman yang patut diwaspadai Honda dan secara tidak langsung para produsen Jepang lainnya adalah penurunan pangsa pasar di kawasan Asia Tenggara. Padahal dulu mereka mendominasi tanpa tantangan berarti di pasar Asia.

    “Di pasar seperti Thailand, persaingan sangat ketat dan secara keseluruhan kami telah kehilangan keunggulan secara kompetitif dari sisi harga,” urai Executive Vice President Honda Motor Co., Ltd Noriya Kaihara.

    Kaihara menyebut para produsen itu meningkatkan pemberian insentif dan memangkas harga untuk menarik pembeli. Hal itu berarti margin keuntungan yang didapat lebih tipis. Honda kini menargetkan bisa menjual 925.000 unit mobil di Asia, termasuk China, pada tahun fiskal ini. Proyeksi tersebut mengalami penurunan 10 persen dari target sebelumnya yang mencapai 1,09 juta unit.

    Sebelumnya, Honda memperkirakan akan menjual 5.000 unit mobil lebih sedikit di Asia di luar China dibandingkan tahun lalu. Tapi angkanya justru melonjak menjadi 75.000 unit lebih sedikit.

    Tak bisa dipungkiri, produsen China memang kian masif masuk ke pasar Asia Tenggara, termasuk Thailand dan juga Indonesia. Ini kian menyulitkan bagi para produsen Jepang.

    “Asia Tenggara mulai merasakan dampak signifikan dari para pemain China. Pertumbuhan mobil listrik China di Thailand selama dua tahun terakhir sangat luar biasa,” kata seorang sumber yang enggan disebutkan namanya sebelum Honda mengumumkan kinerja keuangannya.

    Di Indonesia pun demikian, penjualan Honda mengalami penurunan yang cukup signifikan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat pada tahun 2024 misalnya, Honda per bulannya bisa menjual 8.500-an unit secara retail. Namun pada tahun 2025, sepanjang Januari-Oktober, rata-rata per bulannya Honda menjual 5.800-an unit mobil. Pada tahun lalu, pangsa pasar Honda mencapai 11,6 persen sedangkan tahun ini menurun menjadi 8,9 persen. Perusahaan kabarnya tidak menyiapkan model baru untuk Asia Tenggara di tahun fiskal ini dan tahun berikutnya, kecuali pembaruan pada sedan. Ini justru memicu perusahaan kian kehilangan pangsa pasar terhadap para produsen China.

    Pabrikan Jepang kini mulai beralih ke pasar India. Di Negeri Bollywood itu, mobil listrik China masih sulit untuk masuk. Honda pada bulan lalu mengumumkan akan menjadikan India sebagai basis produksi dan ekspor untuk salah satu mobil listriknya.

    (dry/din)

  • Bisa Lebih dari 25 Persen

    Bisa Lebih dari 25 Persen

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang memangkas jatah ekspor batu bara dengan menaikkan persentase Domestic Market Obligation (DMO) menjadi lebih dari 25 persen.

    “DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), DMO-nya mungkin bukan 25 persen, bisa lebih dari itu,” ucap Bahlil dilansir ANTARA, Selasa, 11 November.

    Aturan mengenai DMO batu bara termaktub di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri.

    Pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25 persen dari realisasi produksi batu bara pada tahun berjalan.

    Aturan tersebut berlaku kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batu bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Batu bara, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara tahap Operasi Produksi.

    Sebanyak 25 persen dari realisasi produksi batu bara tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; serta bahan baku/bahan bakar untuk industri.

    Selain itu, pemerintah juga masih menetapkan Domestic Price Obligation (DPO) khusus bagi PT PLN (Persero) memasok batu bara untuk pembangkit sebesar 70 dolar AS per ton.

    Kemudian, pada 11 September 2025, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Dalam Pasal 157 PP 39/2025, diatur soal kewajiban pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan mineral dan/atau batu bara dalam negeri dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    Adapun sektor yang dimaksud adalah ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

    Ayat (3) Pasal 157 PP 39/2025 menyatakan kewajiban pengutamaan pemenuhan tersebut dilaksanakan dengan memprioritaskan pemenuhan batu bara sebelum melakukan penjualan ke luar negeri/ekspor.

    “Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil.

  • Kata Pemerintah Malaysia soal Usul Durian Jadi Buah Nasional

    Kata Pemerintah Malaysia soal Usul Durian Jadi Buah Nasional

    Jakarta

    Asosiasi produsen mengusulkan agar pemerintah Malaysia menetapkan durian sebagai buah nasional. Lalu seperti apa tanggapan pemerintah Malaysia?

    Dilansir The Star dan Straits Times, Selasa (11/11/2025), usulan itu disampaikan oleh Asosiasi Produsen Durian Malaysia (ADM). Presiden DMA Eric Chan mengatakan bahwa pihaknya telah secara resmi mengajukan permohonan kepada Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menetapkan durian, yang dijuluki “raja buah-buahan”, sebagai buah nasional Malaysia.

    DMA juga meminta supaya tanggal 7 Juli ditetapkan sebagai Hari Durian Nasional.

    “Durian bukan sekadar buah biasa. Durian merupakan bagian dari identitas nasional kita,” kata Eric dalam pernyataannya.

    “Setiap warga Malaysia, apa pun latar belakangnya, memiliki kisah dengan durian — sebuah kenangan, sebuah tradisi. Itulah satu hal yang menyatukan kita semua,” sebutnya.

    Varietas premium durian seperti Musang King (D197), Black Thorn (D200), dan D24 telah menjadi sensasi global, yang menempatkan Malaysia di peta dunia sebagai rumah durian kelas dunia.

    Status Indikasi Geografis (IG) untuk durian Musang King, yang dikeluarkan Badan Kekayaan Intelektual Malaysia, baru-baru ini diperpanjang selama 10 tahun hingga Maret 2034.

    Eric mengatakan hal itu menegaskan status Musang King sebagai produk nasional yang sangat dilindungi, dan mencegah negara lain mengklaim atau menggunakan nama tersebut.

    “Pembaruan IG ini seperti stempel paspor untuk Musang King. Ini membuktikan bahwa ini benar-benar asli Malaysia. Ini adalah sesuatu yang bisa kita semua banggakan, dan ini menunjukkan bahwa para petani dan produsen kita telah membangun merek global dari akar lokal,” sebutnya.

    Eric menambahkan bahwa status durian sebagai buah nasional akan mendorong inovasi, penelitian dan agrowisata.

    Respons Pemerintah Malaysia

    Direktur Jenderal Departemen Pertanian Malaysia, Nor Sam Alwi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima permohonan resmi dari DMA, yang diajukan melalui Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan pada 8 September lalu.

    Nor menjelaskan bahwa setiap keputusan untuk menetapkan suatu buah sebagai buah nasional akan memerlukan kajian komprehensif dan pertimbangan matang oleh berbagai instansi pemerintah.

    “Faktor-faktor seperti dampak sosial-ekonomi, nilai ekspor, warisan budaya, penerimaan publik, dan pentingnya buah tersebut bagi industri pertanian nasional, semuanya akan dipertimbangkan,” jelasnya.

    “Kementerian saat ini sedang meninjau masalah ini bersama dengan departemen dan instansi terkait untuk memastikan setiap keputusan dibuat secara bijaksana dan secara holistik,” ujar Nor kepada The Star.

    Lihat juga Video ‘Wisata Petik Durian dari Pohonnya Langsung di Lubuklinggau’:

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)