Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Digelar 15 Hari, Lampung Fest 2025 Jadi Wadah Promosi Kopi & Pariwisata

    Digelar 15 Hari, Lampung Fest 2025 Jadi Wadah Promosi Kopi & Pariwisata

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Lampung Fest 2025 bertema “Coffee and Tourism” di PKOR Way Halim. Tema ini dipilih untuk mensinergikan dua kekuatan ekonomi utama Lampung.

    Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan komoditas kopi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 5,4% pada kuartal I 2025, tertinggi di Sumatera. Namun, 70% ekspor kopi nasional dari Lampung masih berbentuk biji mentah (green bean) sehingga pemerintah provinsi saat ini berfokus pada hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.

    “Provinsi Lampung tentu dengan bangga akan menghilirisasi, akan memberikan nilai tambah terhadap kopi-kopinya. Saya dan rekan-rekan ingin bagaimana kopi Lampung ini jauh lebih terkenal, bukan hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia. Dan benar-benar diberikan nilai tambah, diproduksi di Provinsi Lampung,” kata Mirza dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

    Hal tersebut disampaikannya saat membuka Lampung Fest 2025 bersama Wakil Gubernur Lambung Jihan Nurlela dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, kemarin.

    Terkait sektor pariwisata, Mirza mengungkapkan tahun ini Provinsi Lampung mengalami lonjakan kunjungan domestik. Setelah mencatat 18 juta wisatawan di tahun 2024, kunjungan wisatawan diproyeksikan akan menembus 28 juta orang di tahun 2025.

    “Bayangkan kalau 30 juta wisatawan kita pulang ke rumahnya dari seluruh Indonesia, dia coba kopi Lampung, dia suka dengan kopi Lampung, maka kopi Lampung akan semakin terkenal dan harganya akan semakin tinggi, yang akhirnya akan meningkatkan kualitas, meningkatkan ekonomi yang ada di Provinsi Lampung,” jelasnya.

    Mirza juga menekankan Lampung Fest 2025 berhasil diselenggarakan tanpa menggunakan dana APBD. Adapun gelaran ini murni hasil kolaborasi berbagai pihak dan pemangku kepentingan mulai dari pelaku ekraf, komunitas media sosial, komunitas kuliner, UMKM, komunitas EO, komunitas promotor musik, band lokal dan lainnya.

    Dengan semangat kolaborasi inklusif ini, Lampung Fest 2025 bukan hanya menjadi sekadar sarana pameran, tetapi juga wadah inkubasi dan promosi serta gairah baru dalam penyelenggaraan event besar di Provinsi Lampung.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Bobby Irawan mengatakan Lampung Fest 2025 akan digelar selama 15 hari mulai 11 November – 25 November 2025.

    Festival ini diselenggarakan untuk mendukung gerakan Bangga Berwisata dan Bangga Buatan Indonesia dan bertujuan menjaring wisatawan domestik. Adapun festival ini menargetkan 200.000 hingga 300.000 pengunjung selama 15 hari, dengan harapan mencapai putaran transaksi sebesar Rp30-50 miliar.

    Lampung Fest 2025 juga menghadirkan berbagai acara mulai dari festival budaya, kuliner, dan musik yang menampilkan musisi nasional dan lokal. Adapun pameran akan menampilkan Paviliun Kopi, Semarak Anjungan Kabupaten/Kota, Trade Fair, Ekspos Pembangunan dan Pelayanan Publik serta UMKM Nusantara Expo, dengan total partisipasi dari 6 anjungan kabupaten/kota, 14 OPD, 3 perguruan tinggi, perbankan, BUMN, 40 perusahaan, serta melibatkan sekitar 250 UMKM, termasuk pelaku kopi keliling.

    (akd/ega)

  • Industri Ban RI Tidak Baik-Baik Saja, Ramai Pekerja Dirumahkan

    Industri Ban RI Tidak Baik-Baik Saja, Ramai Pekerja Dirumahkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantam industri ban di Tanah Air. Setelah kabar penutupan pabrik Michelin beberapa waktu lalu, kini sejumlah pabrik ban lokal mulai merumahkan sebagian pekerjanya. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengungkapkan, situasi di lapangan semakin mengkhawatirkan.

    “Di salah satu pabrik di dekat Bogor itu, Cileungsi, ada 100 orang. Tapi kayak yang di Cileungsi itu ataupun di pabrik-pabrik yang lain itu negosiasi sama karyawan, kamu saya keluarin dulu, tiga bulan saya panggil lagi. Tapi gajinya itu di-stop,” kata Aziz kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (1/11/2025).

    Fenomena pekerja dirumahkan kini meluas ke berbagai wilayah industri ban di Indonesia. Meskipun belum ada pabrik yang benar-benar tutup, ribuan tenaga kerja terdampak oleh kebijakan efisiensi ini.

    “Ada 20 pabrik ban motor dan mobil, belum ada yang ditutup, hanya merumahkan, kira-kira 60-70 ribu orang pekerja di industri ban, dikali 3 aja yang jadi tanggungan. Tapi the real thing betul-betul kita itu ada problem,” ujarnya.

    Aziz menjelaskan, masalah utama yang dihadapi industri ban nasional bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga akibat melemahnya permintaan dan tantangan global.

    “Di samping daya beli rendah, pasar nggak ada, ekspor terganggu karena ketidakpastian tarif Trump yang belum beres, lalu juga akibat sistem tenaga kerja Indonesia, makanya salah satu faktor investor itu nggak mau masuk adalah gajinya yang naik terus tiap tahun, tiap tahun. Pada suatu saat, gaji seorang pegawai bisa sama dengan gaji Direksi lho, karena itu, mereka mencari jalan,” ungkapnya.

    Selain faktor tenaga kerja dan pasar, tekanan nilai tukar rupiah yang melemah juga memperparah kondisi industri ban nasional. Dengan kombinasi antara lemahnya pasar, biaya produksi tinggi, dan tekanan nilai tukar, industri ban Indonesia kini berada di titik kritis.

    APBI berharap pemerintah dapat memberikan dukungan nyata agar sektor ini tidak semakin terpuruk dan bisa kembali kompetitif di tengah ketidakpastian global.

    “1 US$ sekarang Rp16 ribu, sedangkan 70% bahan baku ban itu impor, ada carbon black, silica, steel untuk bahan radial, jadi karet alami cuma 27%, total yang bisa disiapkan oleh domestik 30%, karena yang kecil-kecil bisa dari dalam negeri,” kata Aziz menegaskan.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ketua GAPKI: Sawit Jadi Penopang Utama Ekonomi Nasional, Produksi Capai 43 Juta Ton

    Ketua GAPKI: Sawit Jadi Penopang Utama Ekonomi Nasional, Produksi Capai 43 Juta Ton

    FAJAR.CO.ID, BALI — Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menegaskan bahwa industri kelapa sawit masih menjadi penopang utama perekonomian Indonesia.

    Hingga September 2025, produksi minyak sawit nasional tercatat mencapai lebih dari 43 juta ton, naik 11 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Dalam sambutannya pada pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-21 and 2026 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Eddy mengungkapkan bahwa ekspor minyak sawit beserta produk turunannya seperti CPO, oleokimia, dan biodiesel telah mencapai 25 juta ton, atau naik 13,4 persen dari tahun lalu.

    “Nilai ekspor minyak sawit beserta turunannya ini menghasilkan devisa sekitar USD27,3 miliar, meningkat 40 persen dibanding tahun 2024,” urai Eddy di hadapan peserta IPOC 2025, Kamis, (13/11/25).

    “Data ini menunjukkan minyak sawit merupakan fondasi surplus perdagangan Indonesia dan salah satu sumber utama devisa bangsa,” lanjutjya.

    Meski mencatat kinerja positif, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks. Ia menyoroti pentingnya kesiapan industri menghadapi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), serta perlunya memperkuat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar diakui sebagai standar global.

    “Kita harus membuktikan bahwa keberlanjutan adalah komitmen nyata industri sawit Indonesia,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, ia sempat menyoroti stagnasi produktivitas akibat perkebunan yang menua dan produktivitas petani kecil yang menurun. Ia menyerukan gerakan nasional peremajaan sawit rakyat dan dukungan terhadap inovasi berbasis riset.

  • Barantin: Tak ada lagi amplop untuk mengurus izin ekspor

    Barantin: Tak ada lagi amplop untuk mengurus izin ekspor

  • Produksi Emas Freeport Belum Pulih, Bisnis Bullion Bank Aman?

    Produksi Emas Freeport Belum Pulih, Bisnis Bullion Bank Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia mengungkapkan bahwa produksi emas perseroan belum akan optimal dalam waktu dekat. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya permintaan emas seiring langkah bullion bank memperkuat posisi mereka di pasar logam mulia,

    Wakil Direktur PTFI Jenpino Ngabdi mengatakan, tahun ini perusahaan baru memulai kembali produksi emasnya, namun kapasitasnya masih jauh dari kondisi normal. Adapun insiden longsor di salah satu area tambang perusahaan menjadi alasan produksi emas di Freeport berpotensi menurun. 

    “Untuk produksi saya pikir normal production kita itu setahun sekitar 50 hingga 60 ton. Untuk tahun ini mungkin maksimum 15 ton,” ujarnya saat ditemui di acara Bullion Connect 2025 di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

    Jenpino menuturkan sebagian besar produksi emas Freeport saat ini disuplai ke PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) alias Antam. Meski permintaan tengah meningkat, dia mengakui kapasitas produksi masih terbatas akibat adanya insiden.

    “Kebetulan tahun ini kan kita baru mulai untuk produksi emasnya, jadi kita belum full capacity. Selain itu juga ada insiden kemarin, sehingga produksi kami berkurang,” 

    Adapun untuk tahun depan, Freeport memperkirakan volume produksi emas masih akan menurun sekitar 30% dibanding kondisi normal.

    “Untuk tahun depan kemungkinan supply atau produksi kita berkurang 30% dari kondisi normalnya, karena ada insiden wetmark,” kata Jenpino.

    Dengan demikian, perseroan menargetkan pemulihan produksi emas secara bertahap dan baru akan kembali ke level normal, yakni di kisaran 50 sampai dengan 60 ton per tahun pada 2027.

    Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun permintaan emas global tengah melaju, pasokan domestik dari tambang raksasa seperti Freeport masih dalam fase pemulihan kapasitas.

    Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan sektor pertambangan menjadi satu-satunya lapangan usaha yang tumbuh negatif alias terkontraksi pada kuartal III/2025. 

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengungkapkan sektor pertambangan terkoreksi -1,98% pada kuartal III/2025. Dia menjelaskan sejumlah komponen sektor pertambangan yang memang mengalami kontraksi pertumbuhan seperti pertambangan migas seperti batu bara dan bijih logam.

    Menurutnya, penyebab karena dinamika global. Selain itu, dinamika domestik seperti insiden longsor tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) milik PT Freeport Indonesia di Papua Tengah pada 8 September 2025. 

    “Pertambangan batu bara untuk triwulan III sebetulnya kontraksi 7,29%, karena penurunan permintaan di pasar global. Jadi, batu bara memang kalau kita lihat di data ekspor juga kontraksi. Bijih logam juga kontraksi 3,19% karena ada penurunan produksi bijih tembaga dan emas. Jadi utamanya di wilayah Papua, ini Freeport, kemarin ada kondisi kahar yang menyebabkan penurunan produksi,” ungkap Edy dalam konferensi pers, Rabu (5/11/2025)

    Sektor pertambangan sendiri masuk ke dalam lima besar lapangan usaha yang paling berkontribusi dalam perekonomian. Pada kuartal III/2025, BPS mencatat distribusi pertambangan terhadap pertumbuhan PDB mencapai 8,51%, hanya kalah dari sektor konstruksi (9,82%), perdagangan (13,19%), pertanian (14,35%), dan industri pengolahan (19,15).

    Sebagai informasi, produksi tembaga dan emas Freeport Indonesia anjlok pada kuartal III/2025. Hal ini sejalan dengan penghentian produksi dari tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) di Papua Tengah. 

    “Penghentian sementara operasi sejak insiden luncuran lumpur September 2025 telah mengurangi produksi sekitar 90 juta pound tembaga dan 80.000 ounce emas pada kuartal ketiga 2025,” tulis Freeport-McMoran Inc. (FCX) dalam laporannya, dikutip Jumat (24/10/2025). 

    Bila diperinci, produksi tembaga PTFI mencapai 311 juta pound atau menurun 29,16% (year-on-year/yoy) pada kuartal III/2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 439 juta pound. 

    Jika dilihat secara kumulatif untuk periode 9 bulan pertama tahun 2025, produksi tembaga mencapai 966 juta pound, turun 29% yoy dari 1,37 miliar pound pada 2024. 

    Tak hanya produksi, penjualan tembaga pada kuartal III/2025 juga turun 15,49% yoy atau sebanyak 360 juta pound dari tahun sebelumnya 426 juta pound. Meski volume menurun, harga jual rata-rata tembaga mengalami kenaikan menjadi US$4,52 per pound, dibandingkan US$4,29 per pound pada tahun lalu.

  • BKHIT Sumsel fasilitasi ekspor kopi asal dua kabupaten ke Malaysia

    BKHIT Sumsel fasilitasi ekspor kopi asal dua kabupaten ke Malaysia

  • BP Batam dan Wamen Helvi dukung UMKM Batam agar berorientasi ekspor

    BP Batam dan Wamen Helvi dukung UMKM Batam agar berorientasi ekspor

    Saat ini kami dorong kolaborasi perbankan dengan BP Batam untuk membentuk ekosistem UMKM. Kami melihat aset-aset BP Batam yang potensial untuk dimanfaatkan dalam pengembangan sektor ini,

    Batam (ANTARA) – Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkomitmen memperkuat daya saing UMKM lokal di Kota Batam agar berorientasi ekspor.

    Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kementerian UMKM Helvi Yuni Moraza saat kunjungan kerja ke Batam, Rabu.

    Wamen Helvi menjelaskan, pembiayaan UMKM di Batam saat ini didominasi oleh bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).

    “Saat ini kami dorong kolaborasi perbankan dengan BP Batam untuk membentuk ekosistem UMKM. Kami melihat aset-aset BP Batam yang potensial untuk dimanfaatkan dalam pengembangan sektor ini,” ujarnya di Batam, Rabu.

    Ia menambahkan, Batam memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan UMKM nasional.

    “Kami ingin program kami, yaitu Corporate Business Responsibility (CBR), berjalan berdampingan dengan kegiatan investasi. Saat perusahaan besar mendapat izin usaha dengan BP Batam, kami mendorong agar mereka juga melibatkan UMKM lokal,” katanya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis mengatakan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembangkan UMKM Batam.

    “Pertama, kami akan mengadakan promosi bersama dengan pihak perbankan untuk menjadikan Batam sebagai destinasi investasi. Kedua, membuat model industri bersama investor kawasan yang dibina oleh perbankan. Dan ketiga, memberdayakan UMKM agar dapat mengakses aset-aset BP Batam untuk pengembangan usaha,” ujar Fary.

    Ia mencontohkan, beberapa aset seperti Taman Rusa dan Sport Hall bisa dikerjasamakan dengan sektor swasta sambil melibatkan UMKM lokal.

    “Tujuannya agar aset kita tidak hanya menjadi fasilitas publik, tapi juga memberi nilai ekonomi bagi masyarakat dan mendukung UMKM lokal,” katanya.

    Fary juga menegaskan pentingnya memberi keistimewaan bagi pelaku usaha kecil di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.

    “Selama ini investor besar menikmati keunggulan FTZ, tetapi UMKM lokal juga harus mendapat keuntungan yang sama untuk mendukung orientasi ekspor,” ujarnya.

    Dari total 75.575 unit UMKM di Batam, kata dia, saat ini baru sekitar 5 persen yang berorientasi ekspor.

    BP Batam dan Kementerian UMKM menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 12 persen pada tahun 2026.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Dugaan Korupsi LPEI, KPK Periksa Kadiv Kepatuhan

    Kasus Dugaan Korupsi LPEI, KPK Periksa Kadiv Kepatuhan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Divisi Kepatuhan LPEI tahun 2015 berinisial DWK sebagai saksi terkait kasus dugaan pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025). 

    Budi mengatakan DWK diperiksa oleh penyidik perihal kepatuhan mengenai proposal pembiayaan yang diberikan LPEI.

    “Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait review kepatuhan atas proposal pembiayaan yang akan diberikan oleh LPEI,” kata Budi, Rabu (12/11/2025).

    Sekadar informasi, LPEI diduga memberikan fasilitas kredit kepada sejumlah perusahaan atau pihak debitur yang tidak layak dan tidak sesuai prosedur. Dalam proses pencairan dana, direksi diduga melakukan kesepakatan dengan sejumlah debitur.

    KPK telah menetapkan 5 tersangka pada 3 Maret 2025, yakni Direktur Pelaksana I LPEI DW, Direktur Pelaksana IV LPEI AS, PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT PE JM, Direktur Utama PT PE NN, dan Direktur Keuangan PT PE SM.

    Kemudian pada 28 Agustus 2025, KPK menetapkan Hendarto selaku debitur PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera pada grup PT Bara Jaya Utama sebagai tersangka.

    Dalam perkara ini terdapat 15 debitur yang diberi kredit oleh LPEI dan diduga mengakibatkan kerugian hingga lebih dari Rp11 triliun.

  • Impor Scrap Baja Dilonggarkan Bersyarat Usai Polemik Kontaminasi Radioaktif

    Impor Scrap Baja Dilonggarkan Bersyarat Usai Polemik Kontaminasi Radioaktif

    Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) mengungkap pemerintah telah memberikan kelonggaran untuk impor scrap metal atau besi tua yang sebelumnya sempat disetop lantaran temuan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137). 

    Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan pemerintah memberikan waktu tiga bulan bagi industri baja, selaku pengguna bahan baku berupa scrap, untuk memasang alat pendeteksi radioaktif seperti Radiation Portal Monitor (RPM) di fasilitas peleburan. 

    “Untuk memasang itu perlu waktu karena barangnya juga impor, paling cepat 3 bulan, nah jadi kami pun meminta bahwa kalau 3 bulan kami nggak bisa impor scrap, berarti kan berhenti produksi, akhirnya diizinkan dikasih tambahan waktu 3 bulan,” kata Harry saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Jika dalam 3 bulan pelaku usaha peleburan belum memasang alat pendeteksi tersebut, maka izin impor scrap tidak dikeluarkan. Hal tersebut tentunya dapat berakibat ke operasional pabrik. 

    Harry menerangkan bahwa pihaknya menyepakati keputusan tersebut. Meskipun, dalam pemasangannya dibutuhkan investasi tambahan sebesar Rp3,5 miliar-Rp5 miliar. 

    “Kami ikut permintaan pemerintah memasang alat itu, hanya saja pada saat kami bersimulasi, misalnya ini ya, ternyata terdeteksi ini nggak bisa diapa-apain, kan pertanyaannya apakah bisa kita re-ekspor? nggak bisa, karena sudah keluar dari wilayah kepabeanan,” tuturnya. 

    Menurut dia, mestinya alat pendeteksi radioaktif berada di wilayah kepabeanan atau kawasan border yang dikelola Bea Cukai. Dengan begitu, jika impor scrap terdeteksi radioaktif, maka barang tersebut bisa dikembalikan ke negara asalnya. 

    Sementara, jika ditemukan paparan ketika sudah berada di kawasan fasilitas peleburan, maka barang tersebut tak bisa dikembalikan ke negara asal. Pihaknya telah bertanya ke Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) jika ditemukan lagi barang terkontaminasi radioaktif maka barang tersebut ‘ditanam’. 

    “Pertanyaan ditanam dimana? kan belum ketahuan, alangkah baiknya, kalau tempat pencegahan pertama itu di border, kami pasang alat kami peleburan, tapi itu jangan dijadikan tempat pendeteksi awal jadikanlah tempat itu pendeteksi lanjutan,” jelasnya. 

    Adapun, saat ini industri membutuhkan 2 juta ton scrap atau logam bekas untuk kebutuhan produksi baja. Dalam hal ini, scrap dari lokal baru bisa memasok 600.000 ton, sementara sisanya diimpor. 

    Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kebutuhan bahan baku baja yang diimpor bisa tetap diizinkan. 

    “Ini yang kami coba koordinasi lagi dengan teman-teman k/l supaya industri tetap produksi,” tuturnya. 

  • Komisi VII sebut industri-industri harap pemerintah bisa batasi impor

    Komisi VII sebut industri-industri harap pemerintah bisa batasi impor

    “Banyak beberapa industri kita sebenarnya sudah cukup, produksi mereka itu sudah mencukupi untuk kebutuhan daripada dalam negeri,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan bahwa sejumlah industri dalam negeri dari berbagai sektor berharap agar pemerintah bisa membatasi impor produk-produk asing guna meningkatkan daya saing industri nasional.

    Dia mengatakan bahwa sebenarnya produksi barang-barang dari industri-industri dalam negeri sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

    “Banyak beberapa industri kita sebenarnya sudah cukup, produksi mereka itu sudah mencukupi untuk kebutuhan daripada dalam negeri,” kata Evita usai rapat dengan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Namun, menurut dia, masih ada beberapa industri yang belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Untuk hal itu, kata dia, barulah pemerintah bisa mempersilakan barang impor untuk masuk ke Indonesia.

    Menurut dia, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang berkaitan dengan industri hingga soal ekspor-impor. Tentunya, dia menginginkan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang benar-benar pro terhadap industri dalam negeri.

    “Kita ingin industri kita ini bangkit, ya kan? Jadi Pak Presiden kita kan selalu mengatakan kita ini harus, kedaulatan kita, pertahanan, baik pangan dan lain-lain. Dan tentunya kita juga ingin kita mempunyai ketahanan dan kedaulatan di sektor industri kita ke depan,” kata dia.

    Saat ini, menurut dia, para pelaku industri pun berharap ada insentif dari pemerintah. Pasalnya, industri dalam negeri bersaing dengan industri luar negeri yang mendapat dukungan penuh dari pemerintahan negara asalnya.

    “Jadi, juga mereka-mereka industri kita juga mengharapkan dukungan yang sama dari insentif fiskal, kemudahan-kemudahan perizinan dan lain-lain,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.