Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Harga Minyak Dunia Naik Tipis Usai Anjlok, Ini Penyebabnya

    Harga Minyak Dunia Naik Tipis Usai Anjlok, Ini Penyebabnya

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak sedikit menguat pada perdagangan Kamis, 13 November 2025. Kenaikan harga minyak dunia terjadi setelah turun tajam pada sesi sebelumnya karena investor menimbang kekhawatiran tentang kelebihan pasokan global akibat ancaman sanksi terhadap Lukoil Rusia.

    Mengutip CNBC, Jumat (14/11/2025), harga minyak mentah Brent naik 55 sen menjadi USD 63,24 per barel. Harga minyak Brent sempat turun 3,8%. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menguat terbatas 50 sen menjadi USD 59,01 per barel, dan memulihkan sebagian penurunan 4,2% pada Kamis pekan ini.

    “Harga minyak di kisaran USD 60 per barel akan mendapatkan dukungan yang cukup besar, terutama mengingat kemungkinan gangguan jangka pendek terhadap arus ekspor Rusia setelah sanksi lebih ketat diberlakukan,” ujar DBS Bank’s Energy Sector Team Lead, Suvro Sarkar.

    AS telah menjatuhkan sanksi kepada Lukoil sebagai bagian dari upayanya untuk mengajak Kremlin berunding damai terkait Ukraina. Sanksi tersebut melarang transaksi dengan perusahaan Rusia tersebut setelah 21 November. Namun, investor tetap mencermati kekhawatiran akan kelebihan pasokan.

    Stok Minyak Mentah AS Meningkat

    Stok minyak mentah AS naik 1,3 juta barel dalam pekan yang berakhir 7 November, menurut sumber pasar pada Rabu, mengutip data dari American Petroleum Institute (API).

    Badan Informasi Energi AS (EIA) diperkirakan merilis data inventaris pada Kamis nanti.

    “Kami telah melihat peningkatan inventaris minyak di lokasi-lokasi utama di darat di Eropa, Singapura, Fujairah, dan Amerika Serikat berdasarkan data awal pekan lalu,” kata analis UBS, Giovanni Staunovo.

     

  • Pengusaha Vs Kemenkeu: Dua Sisi Wacana Penerapan Single Profile Wajib Pajak

    Pengusaha Vs Kemenkeu: Dua Sisi Wacana Penerapan Single Profile Wajib Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penerapan integrasi data antara wajib pajak pajak, bea cukai, dan wajib bayar PNBP dalam format single profile menuai pro dan kontra.

    Pemerintah memastikan bahwa integrasi data akan meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan. Sementara itu, kalangan pengusaha berharap penerapan single profile tidak menjadi beban baru ke pelaku usaha.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menjelaskan, single profile bertujuan untuk mengintegrasikan data para pengguna layanan Kemenkeu.

    Sekadar catatan, saat ini data wajib pajak (WP), pengguna jasa kepabeanan dan cukai maupun wajib bayar PNBP dikoordinasikan oleh masing-masing direktorat jenderal berbeda di Kemenkeu.

    Single profile merupakan salah satu inisiatif untuk mengkalibrasi profil pelaku usaha berdasarkan profil pengguna layanan digital, yang saat ini telah ada di masing-masing layanan elektronik di bawah berbagai unit Kemenkeu.

    “Rencana implementasi single profile untuk berbagai layanan akan dilakukan secara bertahap serta dilakukan perluasan penerapan di beberapa sistem dan layanan Kemenkeu lainnya,” terang Deni kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025). 

    Dia menyebut pihaknya berharap program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti peningkatan layanan dan mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 

    “Termasuk menunjang intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara ke depan,” lanjut Deni. 

    Namun demikian, Deni mengungkap rencana pembuatan single profile secara spesifik belum mengarah ke integrasi data dengan unit kementerian/lembaga lain, meskipun PMK No.70/2025 menyebut integrasi basis data penerimaan negara melalui single profile dilakukan untuk antarunit Kemenkeu maupun antarkementerian. 

    Deni hanya menambahkan bahwa, sebelum adanya rencana pembangunan single profile, integrasi data salah satu unit Kemenkeu seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah diintegrasikan dengan kementerian atau lembaga lainnya. Dia mencontohkan misalnya, dengan data nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

    Integrasi basis data Bea Cukai dan BKPM itu terkait dengan layanan elektronik di bidang ekspor-impor maupun logistik, yang kini dikoordinasikan oleh Lembaga National Single Window (LNSW), salah satu unit di bawah Kemenkeu juga. Data eksportir maupun importir serta pelaku logistik lainnya sudah berdasarkan single stakeholder information. 

    Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan bahwa data bea cukai sudah diintegrasikan dengan kementerian dan lembaga lain khususnya terkait dengan ekspor dan impor. Koordinasi dilakukan di bawah unit Kemenkeu lainnya, yakni Lembaga National Single Window (LNSW).

    “Melalui SINSW, sistem Bea Cukai terhubung secara langsung dengan berbagai K/L teknis yang menerbitkan izin ekspor maupun impor. Artinya, setiap kali pelaku usaha mengajukan dokumen kepabeanan, sistem secara otomatis akan memeriksa apakah perizinan dari instansi terkait telah terpenuhi, dan apakah dokumen yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan,” terang Nirwala kepada Bisnis melalui keterangan tertulis.

    Sudah Berlangsung Lama

    Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak juga sudah mengintegrasikan datanya dengan berbagai instansi seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Salah satu contohnya adalah pemadanan identitas nomor induk kependudukan (NIK), yang dikoordinasikan oleh Ditjen Pendudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli juga menyebut data WP sudah diintegrasikan dengan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum terkait dengan data badan usaha. 

    Sementara itu, lanjut Rosmauli, antarunit Kemenkeu yakni Ditjen Pajak serta Ditjen Bea Cukai sudah saling bertukar data terkait dengan ekspor impor maupun profil wajib pajak pelaku usahanya. 

    Dia mengeklaim integrasi basis data sejatinya sudah berjalan dan sedang dalam tahap penyempurnaan, serta perluasan cakupan. Akan tetapi, otoritas pajak disebut bakal menyiapkan data-data sesuai dengan profil yang ingin dibangun oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. 

    “Untuk keperluan pembuatan single profile, data yang diperlukan dari DJP tentunya sesuai dengan profile apa yang akan dibangun. DJP berkomitmen untuk mendukung pembangunan single profile wajib pajak,” terangnya kepada Bisnis.

    Adapun mengutip Renstra Kemenkeu 2025-2029, nantinya pembuatan single profile akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu, serta unit baru di kementerian itu yakni Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BATII). 

    Jangan Bebani Pengusaha

    Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, dunia usaha melihat langkah pemerintah membangun single profile ini sebagai kebijakan strategis dan sejalan dengan kebutuhan tata kelola penerimaan negara yang lebih berbasis data, transparan, dan efisien.

    Dia pun melihat rencana Menkeu Purbaya itu menjadi praktik terbaik (best practice) menuju pengelolaan fiskal yang lebih akurat, berkeadilan dan kredibel. 

    “Namun demikian, yang perlu kita pastikan bersama nantinya adalah bagaimana proses implementasi kebijakan ini berjalan secara terukur dan inklusif, agar tidak menimbulkan friction cost baru bagi pelaku usaha, baik dari sisi administratif, teknis, maupun kepastian hukum,” terang Shinta kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025). 

    Untuk itu, lanjutnya, dunia usaha memerlukan peta jalan kebijakan single profile yang jelas, periode transisi yang memadai, proses sosialisasi dan konsultasi yang efektif, serta jaminan perlindungan data yang kuat. 

    CEO Sintesa Group itu menilai, profil tunggal data penerimaan negara yang ideal tidak hanya merupakan instrumen pengawasan. Dia berharap agar single profile yang ingin dibangun Kemenkeu itu terintegrasi, ramah pengguna, serta mengurangi biaya kepatuhan. 

    Selain itu, profil data tunggal untuk wajib pajak/wajib bayar/pengguna jasa kepabeanan dan cukai itu diharapkan mempercepat proses perizinan dalam bentuk kepabenan maupun restitusi pajak. 

    “Dengan kata lain, if designed well, this reform can be a catalyst for ease of doing business, not a barrier [apabila dirancang dengan baik, reformasi ini akan bisa menjadi katalis untuk kemudahan berusaha, bukan hambatan],” terang Shinta. 

    Menurut perempuan yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu, kebijakan single profile ini perlu dilihat sebagai dua sisi koin. Saat pemerintah ingin memperkuat basis penerimaan negara, pelaku usaha juga memerlukan kepastian dan kejelasan regulasi supaya bisa beroperasi secara efisien. 

    Shinta juga menyinggung bahwa upaya mendulang penerimaan negara harusnya lebih berorientasi pada perluasan basis ekonomi. Integrasi data fiskal semestinya menjadi instrumen kebijakan untuk memperluas basis penerimaan, bukan sekadar memperdalam pengawasan terhadap sektor yang sudah patuh. 

    “Dengan data yang lebih terkalibrasi dan terhubung lintas direktorat, Pemerintah dapat memetakan potensi penerimaan secara lebih objektif, mendorong kepatuhan sukarela, dan memperluas basis pajak tanpa menambah beban pelaporan bagi pelaku usaha,” ujarnya.

  • Titah Prabowo Mandatori B50 Tersandera Pasokan Minyak Sawit

    Titah Prabowo Mandatori B50 Tersandera Pasokan Minyak Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penerapan program mandatori biodiesel 50% (B50). Tujuannya adalah mencapai ketahanan energi nasional melalui sumber yang lebih ramah lingkungan.

    Namun, ambisi tersebut tersandera oleh persoalan pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang belum mencukupi kebutuhan domestik.

    Bisnis mencatat, Pemerintah menargetkan implementasi B50 dimulai pada 2026. Kebijakan ini diklaim akan menekan impor solar sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen biodiesel terbesar di dunia.

    Namun, di balik optimisme tersebut, pasokan CPO yang ada saat ini belum mencukupi, bahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan domestik.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui ketersediaan bahan baku CPO masih menjadi tantangan utama dalam rencana penerapan biodiesel B50 di Indonesia.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pelaksanaan mandatori B50 masih bergantung pada hasil kajian teknis dan ketersediaan bahan baku CPO di dalam negeri.

    “Kalau kita mau mandatori 50 pun nggak bisa sama-sama 50, karena kurang dan belum ada replanting, belum ada penambahan lahan, belum ada itu,” kata Eniya dalam konferensi pers 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

    Eniya menyampaikan, produktivitas perkebunan sawit saat ini tidak mengalami peningkatan signifikan. Di sisi lain, kebutuhan bahan baku akan melonjak tajam bila program B50 dijalankan secara serentak. Untuk itu, opsi penyesuaian volume penyerapan biodiesel di sektor Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO tengah dikaji.

    “Kalau ini naik 50, berarti ini turun jadi 35 atau 40 atau berapa. Jadi, adjustment itu. Plus adjustment serapan solar. Jadi, ini masih diskusi ya,” ujarnya.

    Risiko Terhadap Harga CPO

    Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan tantangan utama dalam implementasi kebijakan B50 terletak pada cara meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit dalam negeri. 

    “Kalau B50 diimplementasikan maka ada kemungkinan ekspor akan turun, perihal harga apabila supply berkurang maka kemungkinan harga akan naik, kecuali supply minyak nabati lain supply-nya bagus,” kata Eddy kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

    Senada, pengamat mewanti-wanti implementasi kebijakan B50 pada semester II/2026 akan membuat harga CPO menjulang, jika rantai pasok komoditas tersebut lebih sedikit.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kebijakan B50 dipastikan akan menambah permintaan (demand) terhadap bahan baku minyak sawit.

    “Jadi, ini ada additional demand yang di-drive oleh kebijakan pemerintah, on top of demand yang ada sekarang. Jadi, kalau kemudian suplai [CPO] tidak bisa picking up terhadap penambahan demand, tentu saja akan berdampak terhadap harga minyak sawit di pasar internasional,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

    Faisal menuturkan, implementasi B50 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan harga CPO. Jika kebijakan tersebut dilakukan dalam skala yang luas, kata dia, ada kemungkinan di semester II/2026 sudah terlihat lonjakan harga CPO di internasional.

    “Karena sudah pasti kemungkinan besar kalau dia [B50] implementasinya cepat dan masif, maka supply itu tidak bisa mengimbangi secara dengan mudah dalam waktu singkat, sehingga akan berdampak terhadap kenaikan harga,” terangnya.

    Faktor lainnya adalah masalah cuaca, peremajaan sawit, hingga hilirisasi sawit untuk mendukung B50. Dia menjelaskan, jika hilirisasi tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan produksi di hulu, maka harga CPO akan meningkat dan langka seperti kelapa bulat.

    Bahkan, dia menyebut lonjakan harga CPO di tingkat internasional akan membuat para pemain mencari celah untuk mengekspor komoditas tersebut.

    “Karena tentu saja harga diekspor lebih menguntungkan misalnya,” imbuhnya.

    Faisal menilai pemerintah perlu mengontrol rantai distribusi untuk mengantisipasi segala kemungkinan dampak dari adanya kebijakan B50 pada semester II/2026. 

  • Pertempuran Ukraina Belum Seberapa, Putin Siapkan Perang Lebih Besar

    Pertempuran Ukraina Belum Seberapa, Putin Siapkan Perang Lebih Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin tengah bersiap menggelar “perang besar” di Eropa, yang bisa dimulai paling cepat pada 2029.

    “Kita perlu lebih banyak tekanan pada Rusia. Berdasarkan situasi di medan perang, kita tidak melihat Rusia ingin berhenti,” kata Zelensky dalam unggahan di X pada Kamis (13/11/2025).

    Menurutnya, industri pertahanan Rusia terus meningkatkan kapasitas produksi, sebuah indikasi bahwa Moskow berencana memperpanjang perang.

    “Kami pikir jika kita memberikan tekanan besar, Rusia akan membutuhkan jeda. Tetapi kita harus menyadari bahwa mereka menginginkan perang besar dan bersiap untuk siap pada tahun 2029 atau 2030 untuk memulai perang sebesar itu di benua Eropa,” ujarnya.

    Zelensky menegaskan bahwa komunitas internasional perlu bertindak lebih tegas dengan memperkuat sanksi terhadap Rusia, khususnya di sektor energi.

    “Kita tidak boleh memberi mereka uang, yang masih bisa mereka dapatkan dari energi. Dan bukan memberi mereka senjata,” tegasnya.

    Pernyataan itu memperkuat seruan Kyiv agar negara-negara Barat segera memperketat embargo terhadap ekspor energi Rusia yang selama ini menjadi sumber utama pendanaan perang Moskow. Parlemen Eropa bahkan telah mengusulkan percepatan larangan penuh impor bahan bakar fosil Rusia mulai 1 Januari 2027.

    Komentar Zelensky senada dengan kekhawatiran sejumlah pemimpin Eropa dan NATO yang menilai Moskow tengah membangun kekuatan untuk kemungkinan perang skala besar di akhir dekade ini.

    Ancaman tersebut juga menjadi dasar penyusunan “Peta Jalan Kesiapan Pertahanan 2030” oleh Komisi Eropa yang menyerukan peningkatan postur militer di seluruh benua.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Airlangga Ungkap Rencana RI Bikin Avtur dari Sawit

    Airlangga Ungkap Rencana RI Bikin Avtur dari Sawit

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana Indonesia membuat bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis kelapa sawit.

    “Saat ini kami sedang mempersiapkan tahap selanjutnya yaitu penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF) berbasis kelapa sawit,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

    Menurut Airlangga, salah satu contoh yang baik adalah kerja sama antara PT Pindad dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam pengembangan fasilitas produksi industri pertahanan. “Inisiatif ini akan memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk material berbasis minyak sawit,” tambahnya.

    Dalam rangka hilirisasi, Indonesia sedang mengubah minyak sawit menjadi energi bersih yakni melalui program mandatori biodiesel yang saat ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pada 2024 Indonesia telah menerapkan program B40 yang telah berhasil mengurangi impor bahan bakar fosil lebih dari 15,6 juta kiloliter dan mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 41,46 juta ton setara CO₂.

    Untuk memastikan daya saing dan keberlanjutan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 16 Tahun 2025 untuk memperkuat sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang memastikan produk minyak sawit Indonesia sudah sesuai standar lingkungan dan global.

    “Kami juga sedang mempersiapkan Sistem Informasi ISPO yang menghubungkan data perkebunan, sertifikasi dan perdagangan. Sistem ini juga meningkatkan transparansi dan memungkinkan pelacakan produk secara real-time,” ujar Airlangga.

    Minyak sawit menjadi salah satu pilar ekonomi terpenting Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi besar minyak sawit terhadap surplusnya nilai neraca perdagangan Indonesia sebesar US$ 4,34 miliar pada September 2025.

    Dari Januari-September 2025, volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 28,66 juta ton atau meningkat 11,26% dibandingkan tahun lalu. Harga rata-rata minyak sawit mentah dan tandan buah segar juga tetap di atas Rp 3 ribu per kilogram (kg) sehingga berdampak positif bagi produsen dan jutaan petani kecil.

    “Minyak sawit akan terus memainkan peran kunci sebagai sumber pendapatan, energi, inovasi dan kekuatan nasional. Kita tidak boleh berhenti pada ekspor bahan mentah. Melalui strategi hilirisasi, kita ingin meningkatkan nilai tambah, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperkuat industri kita,” tegas Airlangga.

    (acd/acd)

  • Hipmi Minta Single Profile Pajak hingga Bea Cukai Tak Bebani Pengusaha

    Hipmi Minta Single Profile Pajak hingga Bea Cukai Tak Bebani Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pebisnis meminta supaya integrasi basis data pajak, bea cukai hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui single profile tidak memicu beban baru berupa pelaporan kepatuhan maupun sanksi administratif. 

    Sekadar informasi, rencana untuk mengintegrasikan basis data sejumlah unit di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025-2029. 

    Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan single profile yang dinilai sebagai upaya modernisasi sistem penerimaan negara. 

    “Dunia usaha pada prinsipnya mendukung penguatan basis data yang terintegrasi, selama implementasinya dilakukan secara bertahap, transparan, dan tetap menjaga kepastian berusaha,” terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hipmi Anggawira kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025). 

    Menurutnya, ada beberapa manfaat yang bakal didapatkan pelaku usaha dari upaya integrasi basis data penerimaan negara.

    Pertama, kepastian dan konsistensi regulasi meningkat. Anggawira melihat bahwa data yang terintegrasi membuat penilaian risiko, penetapan kewajiban, dan pelayanan menjadi lebih standar sehingga mengurangi potensi perbedaan interpretasi di lapangan.

    Kedua, mempermudah layanan dan mengurangi duplikasi dokumen. Basis data yang sama untuk ketiga penerimaan negara itu dinilai bisa membuat proses administrasi lebih efisien. 

    “Mulai dari ekspor-impor, restitusi pajak, hingga perizinan. Ini sejalan dengan agenda ease of doing business [kemudahan berusaha],” ujar Anggawira. 

    Ketiga, mendorong reformasi birokrasi berbasis data. Single profile itu dinilai bisa meminimalisasi kontak fisik serta menekan biaya-biaya tak resmi. 

    Akan tetapi, Anggawira juga mencatat otoritas perlu memastikan berbagai hal sejak awal. Misalnya, perlindungan data yang kuat dengan standar cyber-security, governance dan audit data yang jelas. 

    Selanjutnya, perbedaan sistem historis antar direktorat sering membuat validasi data tidak selalu linier. Dia mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi mismatch yang pada akhirnya membebani wajib pajak.

    Anggawira, yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara (Aspebindo), turut meminta pemerintah bisa memastikan agar integrasi basis data itu justru tidak menambah beban kepatuhan. 

    “Kami ingin memastikan single profile tidak melahirkan kewajiban pelaporan tambahan atau sanksi administratif baru. Integrasi harus membuat proses lebih ringan, bukan lebih rumit,” terangnya. 

    Doktor lulusan Tsinghua University, China itu menilai single profile yang berhasil akan menciptakan sistem fiskal yang lebih berkeadilan (fair), modern, dan berbasis risiko, sehingga mendorong iklim investasi yang lebih sehat.

    “Hipmi dan dunia usaha pada dasarnya mendukung penuh transformasi digital Kemenkeu. Namun keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada proses transisi, keamanan data, serta ruang dialog yang berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha,” tuturnya. 

  • Tuah Purbaya Effect ke Perekonomian Indonesia

    Tuah Purbaya Effect ke Perekonomian Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan ekonom menilai efek Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah terasa bagi aktivitas ekonomi Tanah Air kendati baru dua bulan menjabat.

    Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai dampak paling nyata terlihat dari likuiditas perbankan. Setelah dilantik, Purbaya menempatkan dana Rp200 triliun di sistem perbankan. Langkah ini mendorong penyaluran kredit tumbuh dari 6,96% pada Agustus menjadi 7,2%.

    “Pertumbuhan kredit itu sebagian besar masih ditopang oleh debitur BUMN. Dari 1,69% naik menjadi 10,04%,” ujar Sunarsip dalam keterangan resmi acara Katadata Policy Dialogue di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Kementerian Keuangan mencatat, dana pemerintah senilai Rp200 triliun yang ditempatkan di bank-bank milik negara (Himbara) telah banyak terserap untuk pembiayaan kredit. Dana tersebut baru disalurkan pada 12 September 2025.

    Dia menilai, tanpa tambahan kredit yang merupakan bagian dari Purbaya Effect, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 kemungkinan tak akan mencapai 5,04%.

    “Itu sebabnya saya bilang Purbaya Effect sudah bekerja,” kata Sunarsip.

    Sunarsip menilai, pertumbuhan ekonomi saat ini masih cukup baik, namun belum didukung oleh perbaikan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi saat ini banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 5,49% pada kuartal III/2025.

    Sunarsip menyarankan agar pemerintah mengubah pendekatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika sebelumnya fokus pada peningkatan permintaan, kini perlu diarahkan pada penguatan suplai sektoral.

    “Kalau saya, lebih baik perbaiki sisi supply-nya, bukan demand,” ujarnya.

    Dia menilai, konsumsi rumah tangga yang masih stagnan di bawah 5% disebabkan oleh belum pulihnya sejumlah sektor industri pascapandemi Covid-19.

    Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Lutfi Ridho menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya terus berupaya memperkuat konsumsi rumah tangga. Namun, kunci utamanya adalah membangun kepercayaan publik terhadap prospek pendapatan mereka.

    “Mereka harus yakin terutama keyakinan pendapatan di masa yang akan datang,” kata Lutfi.

    Ia menambahkan bahwa DEN akan memfokuskan perhatian pada peningkatan optimisme dan stabilitas pendapatan masyarakat. Jika kepercayaan itu terbentuk, konsumsi rumah tangga bisa kembali jadi motor utama pertumbuhan ekonomi, meski investasi masih akan jadi pendorong utama tahun depan.

    Luthfi Ridho mengatakan, tahun depan pemerintah berupaya untuk meningkatkan daya beli kelompok kelas menengah. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi saat ini masih bisa dimaksimalkan potensinya.

    “Tren konsumsi rumah tangga turun, dan ini yang ingin kami balikkan. Kelas menengah harus percaya diri atas peluang pendapatan ke depan,” ucap Luthfi.

    Dia menekankan, ada dua kebijakan besar yang menjadi fokus tahun depan, yaitu formula UMP yang seimbang dan perbaikan aturan investasi termasuk terkait tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

    “Semoga keduanya bisa menjawab turunnya daya beli. Tapi output-nya tetap perlu kerja sama semua pihak agar Indonesia semakin kompetitif,” kata Luthfi.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 sebesar 5,04%secara year on year (yoy). Angka tersebut dinilai sebagai capaian yang baik.

    Menurut Chief Economist Permata Bank Josua Pardede, capaian di kuartal III/2025 sudah sesuai ekspektasi. Hal itu sekaligus membuka ruang optimistis untuk tahun depan terutama jika konsumsi kelas menengah bisa dipulihkan.

    “Pertumbuhan tahun depan berpeluang lebih baik dari tahun ini. Kuncinya ada pada sinergitas kebijakan internal, yakni fiskal, moneter, dan sektor riil, sembari memberi ‘vitamin C’, yaitu confidence. Demand dan suplai harus dijaga bersama,” ujar Josua.

    Secara kuartalan, merujuk data BPS, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibanding kuartal II yang mencapai 5,12%. Namun, dilihat secara tahunan, pencapaian kuartal III lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    “Kuartal III sesuai proyeksi kami, termasuk perlambatan konsumsi rumah tangga yang sifatnya musiman. Motor pertumbuhan tetap konsumsi, lalu investasi, dan net ekspor. Tapi memang data BPS menunjukkan daya beli kelas menengah turun,” tutur Josua.

  • Buka OPOP Expo 2025, Sekdaprov Jatim Dorong Digitalisasi untuk Produk Pesantren

    Buka OPOP Expo 2025, Sekdaprov Jatim Dorong Digitalisasi untuk Produk Pesantren

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UKM terus mendorong penerapan digitalisasi bagi produk-produk pesantren atau OPOP.

    Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono, saat membuka OPOP Expo 2025 di Atrium Royal Plaza Surabaya.

    “Bagaimana OPOP itu melangkah untuk sampai kepada digitalisasi, menggunakan platform digital dalam pemasaran. Ini sudah mulai mereka menggunakan online shop-nya, menggunakan marketplace-nya, dan juga pembayarannya sudah digital,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

    OPOP merupakan program yang diinisiasi Pemprov Jatim, untuk meningkatkan perekonomian dan kemandirian pesantren. Program ini sudah berjalan selama 7 tahun, dan dinilai berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Terbukti dari tahun ketahun, jumlahnya pesantren yang memiliki usaha terus meningkat dan berkembang.

    “Baik yang didukung pendanaannya, pembinaannya oleh Pemprov, maupun oleh secara mandiri, stakeholdernya. Yang kedua, jumlah produk unggulannya bertambah. Yang ketiga, transaksinya bertambah, dan juga ada jangkauan untuk penjualnya untuk pemasarannya sampai ekspor,” katanya.

    Sekdaprov mengatakan, bahwa hal ini membuktikan program OPOP terbukti menggerakkan ekonomi pesantren, sehingga diharapkan menumbuhkan entrepreneurship. Pesantren bukan hanya sekedar tempat pendidikan, tetapi juga pemberdayakan ekonomi kemandirian pesantren.

    “Dan akhirnya bisa juga, bukan hanya memenuhi captive market di pesantrennya saja, tetapi juga masyarakat sekitar dan juga pasar,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endy Alim Abdi Nusa menjelaskan, program OPOP terbukti menumbuhkan kemandirian pesantren melalui sektor ekonomi. Tidak hanya di dalam pesantrennya, tapi seputar pesantren, hingga alumninya.

    “Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu care terhadap ekosistem perasantren. Jadi temen-temen di pesantren itu tidak hanya belajar saja terkait ilmu agama, tapi juga diajarkan ilmu yang lain yaitu ilmu ekonomi, bagaimana bisa memberdayakan semua santrinya, terus ada alumninya,” terangnya.

    Endy menceritakan, ada pesantren yang pemasarannya menembus luar Jatim. Ternyata hal itu didukung oleh jaringan alumni pesantren tersebut. Oleh karena itu, program OPOP terbukti tidak hanya meningkatkan ekonomi pesantren, tetapi juga santrinya dan alumninya.

    “Artinya itu yang kita dorong, supaya temen-temen Pesantren itu bisa berdaya dan mandiri,” tuturnya.

    Pada OPOP Expo 2025 ini, diikuti sekitar 40 pesantren dengan berbagai produk unggulan. Mulai dari makanan, minuman, kria atau kerajinan, hingga fashion. Bahkan, Bank Jatim turut memberikan dukungan terkait dengan pembiayaan atau modal. [tok/beq]

  • Digelar 15 Hari, Lampung Fest 2025 Jadi Wadah Promosi Kopi & Pariwisata

    Digelar 15 Hari, Lampung Fest 2025 Jadi Wadah Promosi Kopi & Pariwisata

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Lampung Fest 2025 bertema “Coffee and Tourism” di PKOR Way Halim. Tema ini dipilih untuk mensinergikan dua kekuatan ekonomi utama Lampung.

    Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan komoditas kopi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 5,4% pada kuartal I 2025, tertinggi di Sumatera. Namun, 70% ekspor kopi nasional dari Lampung masih berbentuk biji mentah (green bean) sehingga pemerintah provinsi saat ini berfokus pada hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.

    “Provinsi Lampung tentu dengan bangga akan menghilirisasi, akan memberikan nilai tambah terhadap kopi-kopinya. Saya dan rekan-rekan ingin bagaimana kopi Lampung ini jauh lebih terkenal, bukan hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia. Dan benar-benar diberikan nilai tambah, diproduksi di Provinsi Lampung,” kata Mirza dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

    Hal tersebut disampaikannya saat membuka Lampung Fest 2025 bersama Wakil Gubernur Lambung Jihan Nurlela dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, kemarin.

    Terkait sektor pariwisata, Mirza mengungkapkan tahun ini Provinsi Lampung mengalami lonjakan kunjungan domestik. Setelah mencatat 18 juta wisatawan di tahun 2024, kunjungan wisatawan diproyeksikan akan menembus 28 juta orang di tahun 2025.

    “Bayangkan kalau 30 juta wisatawan kita pulang ke rumahnya dari seluruh Indonesia, dia coba kopi Lampung, dia suka dengan kopi Lampung, maka kopi Lampung akan semakin terkenal dan harganya akan semakin tinggi, yang akhirnya akan meningkatkan kualitas, meningkatkan ekonomi yang ada di Provinsi Lampung,” jelasnya.

    Mirza juga menekankan Lampung Fest 2025 berhasil diselenggarakan tanpa menggunakan dana APBD. Adapun gelaran ini murni hasil kolaborasi berbagai pihak dan pemangku kepentingan mulai dari pelaku ekraf, komunitas media sosial, komunitas kuliner, UMKM, komunitas EO, komunitas promotor musik, band lokal dan lainnya.

    Dengan semangat kolaborasi inklusif ini, Lampung Fest 2025 bukan hanya menjadi sekadar sarana pameran, tetapi juga wadah inkubasi dan promosi serta gairah baru dalam penyelenggaraan event besar di Provinsi Lampung.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Bobby Irawan mengatakan Lampung Fest 2025 akan digelar selama 15 hari mulai 11 November – 25 November 2025.

    Festival ini diselenggarakan untuk mendukung gerakan Bangga Berwisata dan Bangga Buatan Indonesia dan bertujuan menjaring wisatawan domestik. Adapun festival ini menargetkan 200.000 hingga 300.000 pengunjung selama 15 hari, dengan harapan mencapai putaran transaksi sebesar Rp30-50 miliar.

    Lampung Fest 2025 juga menghadirkan berbagai acara mulai dari festival budaya, kuliner, dan musik yang menampilkan musisi nasional dan lokal. Adapun pameran akan menampilkan Paviliun Kopi, Semarak Anjungan Kabupaten/Kota, Trade Fair, Ekspos Pembangunan dan Pelayanan Publik serta UMKM Nusantara Expo, dengan total partisipasi dari 6 anjungan kabupaten/kota, 14 OPD, 3 perguruan tinggi, perbankan, BUMN, 40 perusahaan, serta melibatkan sekitar 250 UMKM, termasuk pelaku kopi keliling.

    (akd/ega)

  • Industri Ban RI Tidak Baik-Baik Saja, Ramai Pekerja Dirumahkan

    Industri Ban RI Tidak Baik-Baik Saja, Ramai Pekerja Dirumahkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantam industri ban di Tanah Air. Setelah kabar penutupan pabrik Michelin beberapa waktu lalu, kini sejumlah pabrik ban lokal mulai merumahkan sebagian pekerjanya. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengungkapkan, situasi di lapangan semakin mengkhawatirkan.

    “Di salah satu pabrik di dekat Bogor itu, Cileungsi, ada 100 orang. Tapi kayak yang di Cileungsi itu ataupun di pabrik-pabrik yang lain itu negosiasi sama karyawan, kamu saya keluarin dulu, tiga bulan saya panggil lagi. Tapi gajinya itu di-stop,” kata Aziz kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (1/11/2025).

    Fenomena pekerja dirumahkan kini meluas ke berbagai wilayah industri ban di Indonesia. Meskipun belum ada pabrik yang benar-benar tutup, ribuan tenaga kerja terdampak oleh kebijakan efisiensi ini.

    “Ada 20 pabrik ban motor dan mobil, belum ada yang ditutup, hanya merumahkan, kira-kira 60-70 ribu orang pekerja di industri ban, dikali 3 aja yang jadi tanggungan. Tapi the real thing betul-betul kita itu ada problem,” ujarnya.

    Aziz menjelaskan, masalah utama yang dihadapi industri ban nasional bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga akibat melemahnya permintaan dan tantangan global.

    “Di samping daya beli rendah, pasar nggak ada, ekspor terganggu karena ketidakpastian tarif Trump yang belum beres, lalu juga akibat sistem tenaga kerja Indonesia, makanya salah satu faktor investor itu nggak mau masuk adalah gajinya yang naik terus tiap tahun, tiap tahun. Pada suatu saat, gaji seorang pegawai bisa sama dengan gaji Direksi lho, karena itu, mereka mencari jalan,” ungkapnya.

    Selain faktor tenaga kerja dan pasar, tekanan nilai tukar rupiah yang melemah juga memperparah kondisi industri ban nasional. Dengan kombinasi antara lemahnya pasar, biaya produksi tinggi, dan tekanan nilai tukar, industri ban Indonesia kini berada di titik kritis.

    APBI berharap pemerintah dapat memberikan dukungan nyata agar sektor ini tidak semakin terpuruk dan bisa kembali kompetitif di tengah ketidakpastian global.

    “1 US$ sekarang Rp16 ribu, sedangkan 70% bahan baku ban itu impor, ada carbon black, silica, steel untuk bahan radial, jadi karet alami cuma 27%, total yang bisa disiapkan oleh domestik 30%, karena yang kecil-kecil bisa dari dalam negeri,” kata Aziz menegaskan.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]