Topik: ekspor

Pengamat: Kenaikan Porsi DMO Batu Bara Perlu Perhitungan Matang

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai wacana menaikkan porsi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) lebih dari 25% dari total produksi, harus dilakukan dengan perhitungan matang.

Adapun, wacana tersebut bakal diterapkan lantaran ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%.

Ketua Indonesian Mining Institute Irwandi Arif mengatakan, DMO merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, kenaikan porsi DMO harus disesuaikan untuk kebutuhan PT PLN (Persero) dan industri lainnya.

“Kenaikan DMO tentunya disesuaikan dengan kebutuhan PLN, dan industri lain seperti pupuk, semen, smelter, tekstil dan lain-lain,” kata Irwandi kepada Bisnis, Jumat (14/11/2025).

Adapun, dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, pemerintah menetapkan persentase penjualan DMO batu bara sebesar 25% dari realisasi produksi pada tahun berjalan.

Ketentuan itu berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara tahap operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian komoditas batu bara.

Kewajiban pasok tersebut untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik dan bahan baku/bahan bakar untuk industri. Dalam beleid tersebut ketentuan harga jual batu bara DMO untuk penyediaan tenaga listrik atau pembangkit listrik PLN belum diubah atau masih sebesar US$70 per metrik ton.

Di sisi lain, Kementerian ESDM menyebut wacana menaikkan porsi DMO juga demi menjaga harga batu-bara yang belakangan melemah.

Namun, Irwandi menilai harga batu bara tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor saja. Menurutnya, harga emas hitam sangat tergantung supply demand di dunia.

Hal ini khususnya bergantung pada konsumsi batu bara di China dan India, produksi negara-negara di dunia, dan perkembangan energi baru terbarukan.

“Jadi kebijakan yang dimaksud [menaikkan porsi DMO] hanya satu dua faktor dari banyak faktor untuk perkembangan harga batu bara,” kata Irwandi.

Rencana menaikkan porsi DMO batu bara lebuh dari 20% dari produksi pertam kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Hal itu ia sampaikan ketika merespons laporan Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian yang menyebut bahwa ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%.

“Ke depan kita mau revisi RKAB, DMO-nya mungkin bukan hanya 25%, bisa lebih dari itu. Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025), dikutip dari siaran YouTube Komisi XII DPR RI, Rabu (12/11/2025).

Bahlil tak memungkiri bahwa dalam pemenuhan DMO, sejumlah pelaku usaha batu bara ada yang ‘bermain-main’, tanpa menjelaskan lebih lanjut modus permainan yang dimaksud.

“Di undang-undang yang baru ini, dia [pengusaha] penuhi DMO dulu baru ekspor. Abuleke [tukang tipu] juga sebagian ini. Aku tahu ini, ada main-main. Dirjen sudah saya kasih tahu, dirjen jangan main-main,” kata Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian menyoroti adanya ketidakseimbangan pasokan DMO antara BUMN dengan perusahaan tambang swasta.

Dia menyebut bahwa porsi DMO yang disalurkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) jauh lebih besar dari kewajiban DMO, sementara perusahaan lainnya tidak memenuhi ketentuan 25%.

“Kami dapat data dari PTBA mereka sampai sekitar 55% untuk DMO, tapi dari perusahaan tambang yang lain tidak penuhi 25%. Artinya, dari kebijakan pemerintah itu 25% untuk DMO, tetapi faktanya enggak seimbang,” kata Ramson.

14/11/2025 18:50
Baju Bekas Dijual Online Jadi Sasaran Empuk, Mendag: Mudah untuk Ditangkap

Kabupaten Bogor –

Penjualan pakaian impor bekas kini meluas melalui platform digital. Namun, menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, penjualan secara online memudahkan pemerintah melacak keberadaan gudang pakaian impor bekas tersebut.

“Nah, kemudian yang dijual di online itu justru memudahkan kami untuk menangkap ke tempat-tempat itu. Saya seharusnya nggak disampaikan di sini, karena ini rahasia,” kata dia ditemui di Nambo, Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025).

Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penindakan dan pengawasan. Ia menegaskan kembali bahwa Kemendag fokus menindak importir, bukan pedagang.

“Kalau di kami itu kan pengawasannya di post border. Artinya, barang yang sudah masuk itu tugas kami pengawasan. Ya itu salah satu cara bagaimana kita justru bisa menindaklanjuti sampai mendapatkan barang-barang itu berasal dari mana, importirnya dari mana,” terang dia.

Budi juga menegaskan bahwa impor pakaian bekas dilarang pemerintah. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

“Impor pakaian bekas sesuai ketentuan adalah dilarang. Jadi kami ingatkan kembali kepada para importir, bahwa impor pakaian bekas itu dilarang sesuai ketentuan yang berlaku dan pemerintah tentu akan bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan,” tegas dia.

Dia memperingatkan kepada importir yang masih berani mengimpor pakaian bekas, sanksi tegas telah menanti, seperti penutupan usaha, ekspor kembali barang yang telah didapatkan, hingga pemusnahan barang dengan biaya sendiri.

“Tetapi proses pidana dan seterusnya itu akan proses lebih lanjut, nanti akan diteruskan oleh teman-teman dari K/L yang berwenang untuk itu. Jadi, kita sekarang ini menilai lanjuti penindakan maka sanksinya adalah sanksi administrasi bisa ditutup perusahaannya, dan yang kedua melakukan re-ekspor atau pemusnahan barang-barang yang telah diimpor,” pungkasnya.

(ada/ara)

14/11/2025 16:47
Dokter Beberkan Jenis Kanker yang Bisa Muncul Jika Terpapar Radioaktif Cs-137

Jakarta –

Kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) yang ditemukan pada sejumlah produk ekspor, mulai dari udang, cengkeh, hingga alas kaki seperti sepatu, belakangan memicu kekhawatiran publik. Kekhawatiran tersebut muncul karena paparan radiasi dalam jumlah tertentu dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk kanker.

Spesialis Bedah Subspesialis Bedah Onkologi, Dr dr M Yadi Permana, Sp B Subsp Onk (K), menjelaskan efek paparan bahan radioaktif seperti Cs-137 sangat bergantung pada dosis yang masuk ke tubuh serta durasi paparannya.

Menurutnya, dampak kesehatan akibat paparan Cs-137 tidak terjadi dalam waktu singkat. Efeknya bersifat jangka panjang dan umumnya baru muncul setelah lebih dari 10 tahun.

“Kadar cesium di dalam makanan di atas 1200 becquerel/kg secara terus menerus bisa berisiko memicu kanker,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Kamis (13/11/2025).

dr Yadi mengatakan Cs-137 memiliki memiliki kecenderungan terserap pada jaringan tubuh tertentu, seperti otot, kulit, sumsum tulang, hingga saluran pencernaan. Kerusakan pada sel-sel di jaringan tersebut akan semakin besar jika paparan berlangsung terus-menerus dalam kadar tinggi.

“Kanker yang paling sering dikaitkan dengan paparan Cesium-137 adalah kanker darah (leukemia) dan kanker tiroid,” tuturnya.

“Tentunya paparan singkat tidak akan memicu resiko terjadinya kanker dibandingkan paparan jangka panjang,” lanjutnya.

Halaman 2 dari 2

(suc/kna)

Dampak Radiasi di Pabrik Sepatu

8 Konten

Produk sepatu asal Indonesia buatan pabrik di kawasan Cikande, Banten, diduga terpapar radioaktif Cs-137. Apa dampaknya jika telanjur memakai sepatu yang terpapar radiasi?

Konten Selanjutnya

Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

14/11/2025 16:02
Serangan Drone Ukraina Picu Kerusakan di Rusia, Depot Minyak Terbakar

Moskow –

Serangan drone Ukraina memicu sejumlah kerusakan di kota pelabuhan Novorossiysk, Rusia, pada Jumat (14/11) waktu setempat. Sebuah kapal yang sedang berlabuh mengalami kerusakan, sedangkan depot minyak yang ada di kota pelabuhan itu terbakar imbas serangan drone Ukraina tersebut.

Gubernur wilayah Krasnodar, Veniamin Kondratyev, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/11/2205), menyebut tiga awak kapal mengalami luka-luka dan saat ini sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat.

Serpihan drone Ukraina tersebut juga memicu kerusakan pada sejumlah apartemen yang ada di wilayah tersebut. Novorossiysk merupakan jalur utama untuk ekspor minyak Rusia.

Otoritas setempat melaporkan bahwa serangan drone Ukraina sempat memicu kebakaran pada depot minyak di terminal Sheskharis yang ada di kota Novorossiysk. Depot minyak itu menangani ekspor minyak mentah dan produk minyak.

“Novorossiysk adalah yang paling menderita,” kata Kondratyev dalam pernyataan via media sosial X.

“Dalam semalam, lebih dari 170 personel dan 50 peralatan menangani dampak serangan itu, dengan cepat memadamkan api dan membantu warga,” tuturnya.

Tak lama setelah pernyataan Kondratyev, para pejabat setempat mengatakan bahwa kebakaran pada depot minyak setempat telah berhasil dipadamkan.

Kantor pusat operasional wilayah Krasnodar, dalam pernyataan terpisah via Telegram, melaporkan bahwa serpihan drone menghantam setidaknya empat apartemen, hingga memecahkan kaca jendela. Namun demikian, serpihan drone itu tidak menimbulkan korban luka.

Disebutkan juga oleh kantor pusat operasional wilayah Krasnodar bahwa bangunan-bangunan di area pesisir juga mengalami kerusakan.

Reuters tidak dapat memverifikasi laporan serangan di kota pelabuhan Rusia tersebut. Sejauh ini belum ada komentar langsung dari otoritas Ukraina.

Namun diketahui bahwa infrastruktur minyak Rusia telah berulang kali mengalami gangguan pada tahun ini, akibat rentetan serangan drone dan kapal tanpa awak. Pelabuhan di tepi Laut Baltik dan Laut Hitam, sistem pipa utama, dan sejumlah kilang minyak Rusia telah menjadi target serangan Ukraina beberapa waktu terakhir.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

14/11/2025 15:19
Purbaya Ungkap Praktik Licik Importir Akali Harga: Dia Pikir Saya Bodoh!

Jakarta –

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku keliru saat melakukan kunjungan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak, pada Selasa (11/11) siang. Pasalnya, barang-barang impor ilegal lebih banyak tiba pada malam hari.

Meski begitu, Purbaya menemukan barang dari kontainer yang diduga under invoicing atau praktik ilegal importir untuk menyatakan nilai barang dalam faktur impor lebih rendah dari harga sebenarnya. Ia mengecek harga-harga barang yang diduga under invoicing tersebut.

“Katanya kalau di Tanjung Perak tuh malam-malam ramainya. Semarang juga malam-malam. Kita datang ke siang, kita salah ya? Tapi siang datang saja sudah dapet satu (kontainer) tuh. Katanya mereka salah perhitungan, mereka kasih yang udah rapi, satu jenis barang supaya kalau dihitung jumlahnya pas, tapi mereka nggak duga saya lihat harga. Dia pikir saya bodoh ya, agak pinter sedikit lah,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

Purbaya menjelaskan, harga barang dalam kontainer tersebut sengaja diturunkan untuk mengelabui pengenaan pajak. Ia menyebut, barang-barang tersebut memiliki harga asli Rp 50 juta dari label Rp 100 ribuan. Padahal dari barang tersebut, pemerintah dapat meraup pajak sekitar Rp 220 juta.

“Jadi, dari situ dapat, kita dapat tax import tambahan Rp 220 juta kalau nggak salah dari satu-satu kontainer itu. Nanti yang lain akan kita diperiksa juga dengan dikenakan hal yang sama, lumayan lah. Dapat income tambahan itu ada banyak kontainer ya,” jelasnya.

Purbaya meminta Bea Cukai mendatangi perusahaan terkait untuk mengkonfirmasi temuan tersebut. Selain itu, ia juga akan meminta perusahaan tersebut untuk melunasi pajak dari kegiatan ekspor-impornya.

“Saya minta Dirjen Bea Cukai sampaikan declare yang betul, apa yang ada, dan bayar pajaknya sebelum kami periksa semua impor ekspornya dia. Ke depan kita akan monitor perusahaan itu, perusahaan besar rupanya. Jangan sampai melakukan hal yang sama lagi. Kalau sampai melakukan hal yang sama, saya akan larang,” tegasnya.

Saksikan juga Blak-blakan: Eri Cahyadi Galakkan Semangat Gotong Royong Warga Surabaya melalui “Kampung Pancasila”

(ara/ara)

14/11/2025 15:03
Pengusaha Ban Sulit Ekspor Meski Ada Perjanjian Dagang, Mendag Respons Begini

Kabupaten Bogor –

Pengusaha ban mengeluh kesulitan ekspor ke sejumlah negara yang telah memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia. Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) mencontohkan sulitnya ekspor ban ke Thailand dan India.

Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan dalam perundingan perjanjian dagang antarnegara telah mempertimbangkan banyak hal, mulai dari kepentingan dalam negeri hingga melibatkan asosiasi. Jadi, dia meyakini perjanjian dagang dilakukan untuk memudahkan akses perdagangan kedua negara.

“Sebenarnya kan perjanjian dagang itu untuk memudahkan akses kita ke negara lain. Pasti kan sebelum berunding gitu, kita harus mempertimbangkan posisi kita seperti apa. Posisi itu nanti juga dengan asosiasi kita,” kata dia ditemui di Nambo, Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025).

Dalam perundingan juga dibicarakan bagaimana produk dalam negeri dapat masuk ke negara tujuan dan sebaliknya. Dia memastikan perjanjian dagang juga telah mempertimbangkan perlindungan industri dalam negeri.

“Semua itu sudah dipertimbangkan ya. Jadi, artinya ketika akses barang itu baik masuk ke sini maupun keluar, itu juga bagaimana kita melindungi industri dalam negeri. Filosofinya itu seperti itu, bagaimana kita melindungi industri dalam negeri, tetapi bagaimana kita juga bisa menawarkan kemudahan akses pasar ke negara lain,” jelasnya.

Sebelumnya, dikutip dari CNBC Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengaku kesulitan untuk mengekspor ban ke negara yang telah menjalin kesepakatan perdagangan dengan Indonesia, salah satunya dengan Thailand.

Dia bilang Indonesia dan Thailand sebagai sesama negara ASEAN tergabung dalam sejumlah perjanjian kerja sama multilateral dan regional

“Kita sudah menjalin perjanjian perdagangan dengan Thailand, tapi kok kami ke Thailand itu nggak bisa masuk? Ban Thailand bisa masuk sini, tapi kok ban Indonesia tidak bisa masuk ke Thailand?” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier bersama sejumlah asosiasi terkait, Rabu (12/11/2025).

Tak hanya itu, ekspor ban ke negara lain seperti India, Turki, dan Afrika Utara juga sulit.

“India juga sama. Ban Indonesia paling disukai konsumen, tapi ban kita nggak bisa masuk India. Loh kenapa? Lalu Turki, begitu perjanjian ditandatangani, seminggu kemudian tarif impornya naik. Jadi kelihatan kita dimain-mainkan, Jadi tolong diperhatikan itu, bu. Sama Afrika Utara,” lanjut Aziz.

(ada/ara)

14/11/2025 14:35
Wamen P2MI Sebut Prabowo Minta Kirim 500.000 Tenaga Kerja ke Luar Negeri Tahun Depan

Wamen P2MI Sebut Prabowo Minta Kirim 500.000 Tenaga Kerja ke Luar Negeri Tahun Depan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta ekspor 500.000 tenaga kerja ke luar negeri pada tahun 2026.
“Jadi salah satu program prioritas dengan Quick Win yang diarahkan oleh Bapak Presiden adalah penempatan 500.000
pekerja migran
Indonesia ke luar negeri di tahun 2026,” kata Christina usai RTM di Kantor PMK, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).
Christina mengatakan, sebanyak 300.000 dari
target 500.000
calon pekerja migran itu akan diambil dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Sumber dari 500.000 itu akan dibagi dua, 300.000 merupakan lulusan SMK. Jadi yang sudah ada lulusan tinggal diberikan peningkatan kompetensi, baik itu teknis maupun bahasa, dan mereka bisa segera berangkat setelah selesai pelatihan,” jelasnya.
Pemberangkatan tersebut melalui program
SMK Go Global
yang berada di bawah kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan (Kemenko PM).
Sementara untuk sisa kuota sebesar 200.000 orang akan terbuka untuk masyarakat umum yang ingin bekerja ke luar negeri.
“200.000 lagi untuk mengisi kekurangan 500.000 dari masyarakat umum dan bisa juga dari adik-adik kita yang saat ini tengah menempuh pendidikan di SMK,” jelasnya.
Namun, calon pekerja migran harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kriteria perusahaan agar peluang lulusnya juga lebih besar.
“Harus langsung dikhususkan pendidikan apa dan lain-lain, kompetensi seperti apa, sehingga ketika mereka lulus, mereka sudah siap untuk berangkat ke luar negeri. Total 500.000 itu adalah target minimal yang diminta oleh Presiden,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang pada Agustus 2025.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa angka tersebut turun sebanyak 4.092 orang dibandingkan periode yang sama pada 2024.
“Jumlah pengangguran tersebut menurun sebanyak 4.092 orang dibandingkan di Agustus tahun 2024. Proporsi pekerja penuh dan tingkat setengah pengangguran mengalami penurunan,” ujar Edy, dikutip dari Antaranews.
Dari 7,64 juta orang tersebut, BPS lantas mengungkapkan pola penyebarannya.
Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, SMK masih menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi, yaitu 8,63 persen.
Sementara itu, TPT SMK sebesar 6,88 persen, Diploma I/II/III sebesar 4,31 persen, dan Diploma IV/S1/S2/S3 5,39 persen.
Sedangkan TPT terendah tercatat pada lulusan SD ke bawah, yakni 2,30 persen.
Namun, BPS menyebut, pola TPT berdasarkan tingkat relatif stabil sejak Agustus 2023 hingga Agustus 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 13:35
Baidu Luncurkan Dua Chip AI Baru, Siap Lawan Nvidia!

Liputan6.com, Jakarta – Raksasa teknologi Tiongkok, Baidu, baru saja memperkenalkan dua chip AI barunya, M100 dan M300. Dua perangkat keras semikonduktor itu diklaim siap melawan chip AI dari Huawei dan Nvidia.

Perusahaan mengklaim produk ini dapat menyediakan daya komputasi yang kuat, berbiaya rendah, dan sepenuhnya dikontrol secara domestik bagi perusahaan-perusahaan di Tiongkok.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, mengakibatkan pembatasan ekspor chip AI buatan AS ke perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Pembatasan ini mendorong banyak pihak untuk mengembangkan prosesor mandiri atau mencari alternatif domestik.

Dalam konferensi teknologi tahunan Baidu World, perusahaan mengumumkan bahwa chip M100 yang berfokus pada inference (inferensi) dijadwalkan meluncur pada awal 2026.

Sementara itu, chip M300, yang diklaim mampu menjalankan fungsi training (pelatihan) dan inference, direncanakan hadir pada awal 2027.

Training adalah proses membangun model AI dengan mempelajari pola dari kumpulan data besar, sedangkan inference adalah penggunaan model tersebut untuk membuat prediksi dan memproses permintaan pengguna.

14/11/2025 12:30
Kemenperin Siapkan Usulan Insentif untuk Perkuat Industri Otomotif

“Harapan kami, sektor otomotif mendapat perhatian khusus, sehingga ada perlindungan terhadap tenaga kerja yang sudah ada dan menciptakan lapangan kerja baru. Paling tidak, melalui kebijakan fiskal 2026, sektor otomotif bisa tumbuh jauh lebih cepat, berkontribusi lebih besar bagi pertumbuhan manufaktur dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur dia.

Kemenperin mencatat, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Investasi di sektor ini diperkirakan telah mencapai sekitar Rp174 triliun, dengan penyerapan hampir 100 ribu tenaga kerja langsung di industri kendaraan roda empat, roda dua, dan roda tiga.

Selain itu, jutaan pekerja lainnya terlibat di sepanjang rantai nilai otomotif, mulai dari pemasok komponen, logistik, hingga jaringan penjualan dan bengkel resmi maupun tidak resmi. “Jika sektor ini terganggu, dampaknya berantai ke banyak industri lain dan jutaan pekerja. Karena itu, Kemenperin memandang perlu intervensi yang terukur melalui skema insentif yang tepat,” ujar Agus.

14/11/2025 12:04
Universitas Jantung Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) resmi meluncurkan kegiatan Universitas Indonesia Innovation Festival (UIIF) 2025 di Mall Semanggi, Jakarta Selatan, pada Kamis, 13 November 2025. Acara ini diresmikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si, dan dihadiri oleh Project Director UIIF, Apt. Indah Handayani, S.Farm., serta Ketua Tim Kerja Kerjasama Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Erni Purnamasari.

Dalam sambutannya, Prof. Hamdi menegaskan bahwa negara-negara maju membangun perekonomian mereka melalui riset dan inovasi. Karena itu, Indonesia harus meninggalkan ketergantungan terhadap ekspor sumber daya alam mentah dan mulai memperkuat sektor berbasis pengetahuan.

“Kita tidak lagi menjual barang dalam keadaan mentah. Ini yang harus kita gelorakan. Universitas memang jantungnya pembangunan berbasis riset dan inovasi,” ujar Prof. Hamdi.

Ia menjelaskan bahwa Universitas Indonesia saat ini memiliki lebih dari 400 laboratorium dan kelompok riset unggulan yang berisi periset di berbagai bidang strategis. Menurutnya, UI telah memiliki database periset dan riset unggul yang siap dihubungkan dengan dunia industri untuk mendorong hilirisasi hasil penelitian.

“Datanya sudah ada semua. Jadi, kita punya database periset-periset unggul untuk bidang-bidang yang nanti bisa menghasilkan produk siap industri — mulai dari membuat prototipe, uji coba, hingga siap diindustrialisasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Prof. Hamdi menjelaskan bahwa UI mengusung dua pendekatan dalam memajukan riset, yakni Technology Push dan Demand Pull. Konsep Technology Push berfokus pada menawarkan hasil riset untuk dihilirisasi, sementara Demand Pull dilakukan dengan memetakan kebutuhan industri agar para peneliti dapat menghadirkan solusi yang relevan.

“Kita bisa tawarkan hasil riset ke industri, atau kita tanya langsung ke industri: Anda butuh apa? Nanti kita pertemukan dengan para peneliti. Semua hasil riset ini nantinya diharapkan dapat memperkuat ekonomi nasional,” tutur Prof. Hamdi.

Sementara itu, Project Director UIIF 2025, Apt. Indah Handayani, S.Farm., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan hasil riset Universitas Indonesia kepada masyarakat luas, terutama generasi muda.

“Melalui UI Innovation Festival ini, kami ingin memperlihatkan bahwa banyak potensi di Indonesia yang bisa dikembangkan lewat riset dan inovasi untuk menghasilkan nilai ekonomi,” ujarnya.

Indah juga menekankan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar hasil riset dan inovasi dalam negeri dapat terlindungi serta bersaing secara global.

“Supaya kita bisa berkembang dan tidak kalah dengan negara lain. Banyak produk luar yang mematenkan inovasinya, jadi produk-produk Indonesia juga harus kuat dengan perlindungan HKI,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Tim Kerja Kerjasama Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, yang menilai perlindungan kekayaan intelektual sangat penting untuk mendukung kemandirian inovasi nasional.

Kegiatan UI Innovation Festival (UIIF) 2025 berlangsung selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 November 2025, menampilkan beragam hasil riset unggulan Universitas Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara dunia akademik, industri, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem inovasi di Indonesia.

14/11/2025 08:42