Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Suzuki Ekspor 30 Ribu Fronx dan 150 Ribu Satria Buatan Indonesia hingga 2027

    Suzuki Ekspor 30 Ribu Fronx dan 150 Ribu Satria Buatan Indonesia hingga 2027

    Jakarta –

    PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) mulai mengekspor Suzuki Fronx dan Satria terbaru ke pasar Asia Tenggara, Selasa (18/11). Kabarnya, hingga dua tahun ke depan, kombinasi ekspor keduanya mencapai ratusan unit kendaraan!

    Minoru Amano selaku Presiden Direktur PT SIM mengatakan, pihaknya menargetkan bisa mengapalkan 30 ribu unit Fronx dan 150 ribu unit Satria hingga tahun 2027. Fronx akan berkontribusi sekitar 30% terhadap ekspor mobil pabrikan hingga 2027. Sedangkan Satria menyumbang 60% dari keseluruhan ekspor motor Suzuki dengan durasi sama.

    “Ekspor perdana Fronx dan Satria adalah bentuk nyata dari kesiapan Indonesia untuk bersaing pada pasar Internasional. Kami memproduksi kendaraan berstandar global serta mampu menyesuaikan dengan regulasi negara tujuan. Langkah maju ini menegaskan peran Indonesia sebagai salah satu basis produksi strategis Suzuki di Asia Tenggara,” ujar Minoru Amano di Cikarang, Jawa Barat.

    Sebagai catatan, Suzuki Fronx merupakan mobil yang diproduksi lokal di Cikarang dengan kandungan lokal 63 persen. Sedangkan Suzuki Satria dibuat di Tambun, Bekasi dengan kandungan lokal 82 persen.

    Secara kumulatif, Suzuki Indonesia sudah mulai mengekspor mobil sejak 1993 dengan total pengiriman 800 ribuan unit. Sementara ekspor motor dimulai sejak 1994 dengan total pengiriman 1,5 juta unit.

    “Setiap unit yang kami kirimkan ke pasar mancanegara adalah representasi kompetensi industri serta kepercayaan terhadap kualitas tenaga kerja Indonesia,” tuturnya.

    “Ekspor ini tidak hanya memperluas jejak bisnis global Suzuki, tetapi juga memberikan multiplikasi manfaat ekonomi bagi ekosistem pemasok lokal, sumber daya manusia, hingga perekonomian nasional. Kami akan terus memperkuat sekaligus mengamankan posisi sentral Indonesia di panggung otomotif dunia,” kata dia menambahkan.

    (sfn/dry)

  • Ekonomi Indonesia 2025: Antara ‘Mimpi’ dan Realita

    Ekonomi Indonesia 2025: Antara ‘Mimpi’ dan Realita

    Jakarta –

    Proyeksi ekonomi Indonesia 2025 kurang menggembirakan. Hal ini tercermin dalam perkiraan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) bahwa perekonomian Indonesia hanya bisa tumbuh 4,9% tahun 2025. Angka ini jauh dari “mimpi” pemerintah sebesar 6 – 8% hingga tahun 2029.

    Sementara, World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2025 dari International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sekitar 4,9%. Proyeksi ini lebih tinggi 0,1% dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,8% tahun 2025.

    Selanjutnya, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dalam rentang 4,6 – 5,4%. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi secara nasional sekitar 5,2% tahun 2025 yang jauh lebih tinggi dari proyeksi World Bank (WB) sebesar 4,8%.

    Jika diamati pertumbuhan secara tahunan (year-on-year) per kuartal, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama hanya 4,87%, meningkat menjadi 5,12% pada kuartal kedua dan melambat menjadi 5,04% pada kuartal ketiga tahun 2025. Realisasi pertumbuhan kuartal ketiga lebih tinggi dibandingkan konsensus ekonom sebesar 5,0%.

    Pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga disebabkan oleh penurunan pertumbuhan investasi, yaitu dari 6,99% pada kuartal kedua menjadi hanya 5,04% pada kuartal ketiga tahun 2025. Hal ini, sejalan dengan besarnya proporsi investasi terhadap Gross Domestic Product (GDP) yang hanya 31,48%, sehingga dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 6,245 maka pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5,04%.

    Syarkawi Rauf Foto: detikcom/Reno Hastukrisnapati Widarto

    Jika besaran investasi sebagai proporsi terhadap GDP, paling tinggi sekitar 33,22% dengan angka ICOR sebesar 6,245, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat 2025 diperkirakan maksimum hanya sekitar 5,32%.

    Secara tahunan, masih merujuk pada angka ICOR, yaitu rasio antara investasi per GDP terhadap pertumbuhan output. Dengan angka ICOR sebesar 6,245 dan%tase investasi terhadap GDP sekitar 31 – 32%, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 hanya akan berada pada rentang antara 4,96 – 5,12%.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 masih jauh dari visi jangka panjang pemerintahan Prabowo sekitar 6 – 8%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 juga lebih rendah dari target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2%.

    Stagnasi Ekonomi

    Stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional di sekitar angka 5,0% disebabkan oleh tingginya inefisiensi perekonomian nasional. Hal ini tercermin pada angka ICOR tahun 2025 yang diperkirakan sebesar 6,245.

    Angka ICOR Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang hanya 4,6%, Thailand 4,4%, Malaysia 4,5%, dan India 4,5%. Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia jauh lebih boros, yaitu membutuhkan lebih banyak barang modal atau investasi untuk menghasilkan satu unit tambahan output.

    Sebagai perbandingan, dalam kasus India, proporsi investasi terhadap GDP relatif sama dengan Indonesia, yaitu 31,2%. Namun, dengan angka ICOR yang lebih rendah, hanya 4,5, pertumbuhan ekonomi India jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yaitu sebesar 6,93%.

    Target pemerintah India hingga tahun 2030 adalah menurunkan angka ICOR menjadi hanya 2,7 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 10%. Dimana, kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan 10% hanya sekitar 27% dari GDP India.

    Hal ini kontras dengan Indonesia, dengan ICOR sebesar 6,245 maka untuk mencapai pertumbuhan 8,0% saja maka kebutuhan investasinya jauh lebih besar, yaitu sebesar 49,96% dari GDP. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 6 – 8%?

    Langkah paling penting adalah mendorong efisiensi dan mengurangi kebocoran dalam perekonomian nasional, dengan menurunkan angka ICOR dari 6,245 saat ini menjadi hanya 5-6 dalam lima tahun ke depan.

    Strategi jangka pendek hingga panjang yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mendorong inovasi teknologi melalui transformasi digital perekonomian nasional. Akses digital oleh seluruh propinsi dan kabupaten/kota harus mencapai 90%.

    Meningkatkan indeks kemudahan berbisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan reformasi kelembagaan (institutional reform), khususnya yang berkaitan dengan rule of law yang inklusif, birokrasi yang efisien, tidak ada pungutan liar, transaction cost yang rendah dan lainnya.

    Langkah ini tidak hanya akan menurunkan angka ICOR tetapi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi Indonesia. Harapannya, peringkat kemudahan dalam berbisnis di Indonesia semakin baik. Paling tidak mendekati peringkat kemudahan berbisnis India pada peringkat 27.

    Mengadopsi teknologi digital terbaru melalui penggunaan Artificial Inteligent (AI), machine learning (ML), big data, Internet of Thing (IoT) dan automation dalam perekonomian nasional. Adopsi teknologi digital terbaru akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi angka ICOR dari 6,245 menjadi sekitar 5 – 6 dalam lima tahun ke depan.

    Menetapkan national champion di sektor manufaktur sebagai fokus pengembangan. Sehingga sebagian besar sumber daya nasional diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sektor manufaktur unggulan. Langkah serupa juga pernah dilalukan oleh Jepang dan Korea, dengan sektor manufaktur yang efisien memberikan daya saing di pasar ekspor.

    Muhammad Syarkawi Rauf
    Dosen FEB Unhas
    Ketua KPPU RI 2015-2018

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Larangan Thrifting jadi Angin Segar Produsen Tekstil, Garmen, dan UMKM Lokal

    Larangan Thrifting jadi Angin Segar Produsen Tekstil, Garmen, dan UMKM Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menilai langkah pemerintah menertibkan impor pakaian bekas (thrifting) membuat persaingan yang lebih sehat bagi industri tekstil, garmen, hingga UMKM dalam negeri.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai kebijakan pemerintah menekan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mendorong substitusi produk lokal sebagai langkah strategis untuk memperkuat pondasi industri dalam negeri.

    Apalagi, Shinta menyebut, selama bertahun-tahun industri formal menghadapi tekanan dari pakaian bekas impor yang masuk tanpa standar, tidak melalui jalur legal, dan dijual jauh di bawah harga produksi lokal.

    “Secara prinsip, kebijakan ini dapat menciptakan level playing field yang lebih adil bagi pelaku industri lokal,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

    Shinta menilai kebijakan ini juga berpotensi memperluas ruang pasar bagi UMKM dan merek lokal. 

    Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah yang tengah mengonsolidasikan sekitar 1.300 merek lokal melalui Kementerian UMKM, yang diharapkan mendorong pertumbuhan industri fesyen domestik dan rantai pasok yang lebih sehat.

    Namun, Shinta menyampaikan, pakaian bekas impor selama ini mengisi ceruk harga ultra-murah yang sulit ditandingi produk baru, termasuk UMKM lokal.

    “Ketika pasokan di segmen ini ditekan, sementara substitusi produk lokal masih berada pada level harga yang lebih tinggi, maka konsumen berpendapatan rendah akan menghadapi kenaikan biaya untuk memenuhi kebutuhan berpakaian,” tuturnya.

    Menurutnya, pengetatan impor bisa meningkatkan biaya bagi konsumen berpendapatan rendah, sehingga kebijakan perlu diposisikan sebagai re-desain pasar untuk memastikan produk lokal tetap terjangkau, berkualitas, dan tersedia merata.

    Lebih lanjut, Shinta juga mendukung pengembangan ekosistem daur ulang tekstil, mengolah pakaian bekas menjadi bahan baku industri lokal untuk mengurangi tekanan lingkungan sekaligus menambah nilai tambah.

    Di sisi lain, Apindo melihat industri garmen dan tekstil Indonesia memiliki kapasitas dan pengalaman panjang dalam memasok produk untuk brand global maupun pasar domestik. Menurut Shinta, pelaku industri besar dan menengah siap meningkatkan produksi apabila ada kepastian kebijakan dan permintaan stabil.

    Pasalnya, Shinta menyebut tantangan terbesar terletak pada kesenjangan harga struktural antara thrifting dan produk lokal. Menurutnya, dengan struktur biaya masuk yang sangat rendah, pakaian bekas impor dapat dijual jauh di bawah biaya produksi pakaian baru.

    “Pelaku usaha siap untuk mengisi kebutuhan pasar yang sebelumnya dipenuhi oleh thrifting, selama ekosistem diatur dengan konsisten dan adil, serta biaya berusaha di Indonesia dapat ditekan,” terangnya.

    Tantangan lainnya, lanjut Shinta, mencakup perlindungan pedagang kecil yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro dengan modal terbatas hingga konsistensi koordinasi antarkementerian dan penegakan hukum agar pasar tidak kembali dibanjiri barang ilegal.

    Ke depan, Apindo berharap pemerintah memperkuat sinergi antara Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, pemerintah daerah (Pemda), hingga aparat penegak hukum untuk memastikan transisi menuju dominasi produk lokal berjalan efektif, sekaligus memberikan kepastian yang adil bagi pelaku usaha formal.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman sebelumnya menuturakan pemerintah sudah mulai melakukan substitusi dari menjual barang thrifting ke produk lokal secara bertahap. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sudah kami jalankan kok, sudah mulai kami pelan-pelan kami lakukan substitusi. Per hari ini [pedagang thrifting] sudah mulai jalan semua kok, pelan-pelan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Maman memastikan pedagang thrifting masih dapat berjualan dalam waktu dekat lantaran mereka masih memiliki stok lama. Namun, pasokan thrifting tersebut akan menipis seiring pengetatan larangan impor barang bekas.

    Meski begitu, Maman menyatakan pemerintah tidak akan membiarkan para pedagang kehilangan sumber usaha, dan berencana mendorong mereka beralih menjual produk-produk merek lokal sebagai substitusi ketika stok barang impor bekas benar-benar habis.

    Pemerintah juga telah mengonsolidasikan sekitar 1.300 merek lokal, mencakup beragam kategori seperti pakaian, celana, sepatu, dan sandal.

    Dia menambahkan, dalam waktu dekat, sejumlah daftar merek tersebut akan dibahas bersama para pedagang pakaian bekas untuk mendorong substitusi produk lokal.

    “Nanti juga dari Kementerian Perdagangan juga akan ikut kolaborasi untuk bagaimana mempercepat dan melakukan akselerasi substitusi produk ini,” imbuhnya.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian UMKM tengah memperkuat koordinasi untuk meningkatkan daya saing UMKM.

    Budi menyampaikan sejumlah program siap dikolaborasikan, salah satunya program UMKM Bisa Ekspor yang membutuhkan dukungan lintas kementerian agar pelaku UMKM dapat menembus pasar global.

    Di samping itu, Kemendag juga akan melakukan harmonisasi kebijakan antarkementerian untuk memastikan seluruh regulasi tetap berpihak pada UMKM.

    “Dari perspektif masing-masing kementerian, kami terus kebijakan kita yang selalu mendukung UMKM kita,” pungkas Budi.

  • Mahalnya Ketergantungan Jerman pada Bahan Mentah dari China

    Mahalnya Ketergantungan Jerman pada Bahan Mentah dari China

    Jakarta –

    Pada suatu hari di tahun 2018, Horst Kreuter, geolog Jerman, dan Francis Wedin, geolog Australia, menatap panasnya mata air di barat daya Jerman. Dari sana lahirlah ide: mengekstrak lithium sekaligus menghasilkan listrik dan panas. Dari gagasan itu lahirlah Vulcan Energy, start-up yang diprediksi bisa memenuhi lebih dari 40 persen kebutuhan lithium Eropa.

    Namun, dunia investasi Jerman menertawakan idenya itu. “Kami mendatangi investor lokal, bahkan ke bursa Frankfurt, mereka menertawakan ide kami,” ujar Kreuter. Ironisnya, investor Australia justru menunjukkan ketertarikan.

    Harga bukan segalanya

    Meski Vulcan Energy berhasil memperoleh izin membangun fasilitas komersial, perusahaan Jerman lebih memilih membeli lithium murah dari Cina. Sebaliknya, investor Prancis, Belgia, dan Korea Selatan justru sudah memenuhi buku pesanan Vulcan untuk sepuluh tahun ke depan.

    Kreuter menekankan: “Perusahaan Jerman lupa bahwa mereka juga harus berinvestasi agar sumber daya tersedia di dalam negeri.”

    Jika memproduksi lithium saja sudah sulit, Logam Tanah Jarang (LTJ) bahkan lebih dramatis. Cina saat ini menguasai pasar dunia untuk penambangan dan pengolahan LTJ. Beijing sudah sejak lama meniti dominasi dengan rajin membeli konsesi tambang di luar negeri, dan memperkuat kapasitas domestik.

    Pada 9 Oktober lalu, pemerintah Cina memperketat kontrol ekspor, termasuk kemungkinan penghentian total penjualan LTJ untuk negara-negara Barat. “Tanpa bahan baku ini, tidak ada yang bisa dilakukan di sini,” kata Nicola Beer, Wakil Direktur Bank Investasi Eropa (EIB), dalam sebuah konferensi industri di Berlin baru-baru ini.

    Dua miliar euro untuk awal

    Uni Eropa menyadari risiko itu. Bank Investasi Eropa (EIB) menyiapkan dana awal 2 miliar euro untuk membebaskan Eropa dari ketergantungan ekspor Cina. Investasi ini mencakup penambangan, pengolahan, daur ulang, dan substitusi Logam Tanah Jarang.

    Sementara di dalam negeri, pemerintah Jerman baru tersadar. “Kita menyaksikan pergeseran tektonik pusat kekuasaan dunia,” kata Kanselir Friedrich Merz Oktober lalu. Strategi memperkuat teknologi kini menjadi soal keamanan nasional. “Apakah kita sebagai orang Jerman atau Eropa akan punya kesempatan untuk melindungi kemerdekaan kita, kemakmuran, keamanan dan yang tak kalah penting demokrasi di dunia yang berubah kian dramatis ini, pertanyaan ini belum terjawab.”

    Jerman sejak lama mendebatkan strategi suplai bahan baku industri dan energi. Strategi nasional pertama diumumkan 2010, yang diperbarui tahun 2020, sebelum lahir dana satu miliar euro pada 2024. Sasarannya adalah memperkuat wewenang pemerintah pusat untuk terlibat dalam proyek tambang, demi mengamankan suplai industri domestik. Tapi sejauh ini belum sekeping uang pun yang dikucurkan.

    Debat terlambat, risiko membengkak

    Kementerian Ekonomi dan Energi mengumumkan pada November 2025 bahwa dana penambangan siap diluncurkan. Saat ini, tiga proyek sedang menjalani tinjauan akhir untuk kelayakan pendanaannya, salah satunya, menurut ahli geologi Horst Kreuter, adalah proyek ekstraksi litium Vulcan Energy.

    Pelaku industri menilai langkah pemerintah terlambat, kata Anne Lauenroth dari Asosiasi Industri Jerman (BDI). Studi menunjukkan bahwa mulai sekitar tahun 2030 dan seterusnya, pasokan bahan baku global tidak akan lagi bisa mengimbangi permintaan. “Jika kita tidak berasumsi skenario terburuk, yaitu seluruh lini produksi akan terhenti, maka kita akan membicarakan kenaikan harga dan kekurangan,” prediksinya pada konferensi industri.

    Siapa biayai independensi?

    Untuk lebih mandiri, Jerman membutuhkan investasi “dalam jumlah miliaran”. Namun, biaya tersebut juga menjadi “masalah besar” bagi perusahaan. Lauenroth mengeluhkan soal “kesenjangan diversifikasi” yang perlu dijembatani.

    “Maksud saya bukanlah bahwa negara harus mengatur segalanya atau menggelontorkan uang pembayar pajak.” Menurutnya, pemerintah harus memberikan jaminan dan pembiayaan bersama untuk mendistribusikan beban biaya. “Ini tentang hubungan baru, bagaimana kita sebagai industri dan politik bekerja sama.”

    Asosiasi industri menuntut pembentukan cadangan bahan baku penting nasional, seperti yang telah lama dilakukan AS, misalnya, untuk industri pertahanan. Pemerintah Jepang juga mengambil tindakan serupa usai Cina memberlakukan larangan ekspor tanah jarang pada tahun 2010.

    Lauenroth menunjuk sebuah badan bahan baku di Jepang dengan 1.000 karyawan dan anggaran sebesar 14 miliar euro, yang bertanggung jawab untuk memastikan pasokan. Ini termasuk, misalnya, subsidi tambang tanah jarang di Australia, yang tidak kompetitif karena harga dumping Tiongkok.

    Bukan akhir kapitalisme pasar

    Kementerian Ekonomi menegaskan, negara tidak bisa menggantikan keputusan bisnis. “Jika membeli hanya berdasarkan harga, ketergantungan tetap ada,” kata Matthias Koehler. “Kita harus mempertahankan ekonomi pasar,” imbuhnya.

    Menurutnya, lembaga penimbunan komoditas oleh negara tidak realistis, mengingat banyaknya pelaku industri di Jerman. Dikhawatirkan, pengumpulan bahan baku tidak mencerminkan kebutuhan, dan sebabnya tidak digunakan.

    Namun pelaku industri justru menilai kekhawatiran tersebut berlebihan. Cina sudah memikirkan lima tahun ke depan, bahkan dekade berikutnya. Lauenroth menegaskan: tanpa strategi nasional terpadu untuk teknologi dan sumber daya, Jerman dan Eropa akan selalu bisa diperas secara geopolitik.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “China Hubungi NASA, Tanda Dua Negara Mulai Akur?”

    (ita/ita)

  • Shopee Jangkau 28.000 UMKM di 514 Kabupaten Lewat Kampus UMKM Online

    Shopee Jangkau 28.000 UMKM di 514 Kabupaten Lewat Kampus UMKM Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Shopee Indonesia mengungkap telah menjangkau jutaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia sejak awal tahun melalui program Kampus UMKM Shopee Kelas Online.

    Sementara itu, terdapat sekitar 28.000 UMKM yang dilatih bekerja sama dengan instansi Pemerintah, termasuk Kementerian UMKM.

    Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan angka tersebut menunjukkan tingginya semangat pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan digital mereka.

    “28.000 ini [bersama instansi Pemerintah] bukan sekedar angka, mereka punya beberapa keluarga jadi bagaimana kita menggambarkan efek ekonominya yang mereka dapatkan kampus UMKM shopee kelas online,” kata Radynal di Startup Hub Gedung Smesco Indonesia, Selasa (18/11/2025).

    Program ini juga telah menjangkau 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejak 2021, Kampus UMKM Shopee telah memberikan pelatihan bisnis digital kepada jutaan pelaku usaha melalui lebih dari 350 ribu jam pelatihan dan hampir 400 modul yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan UMKM.

    “Angka-angka ini bukan sekedar capaian bagi kami tapi tanda bahwa semangat belajar para pelaku UMKM Indonesia tidak pernah padam,” ujar Radynal.

    Dia menjelaskan Kampus UMKM Shopee pertama kali hadir pada 2021 dalam format offline untuk mendampingi masyarakat yang baru mulai beralih ke bisnis online pascapandemi. Namun pada 2025, Shopee mengonversinya menjadi program online karena ekosistem UMKM dinilai sudah lebih matang.

    “Kami customize bahkan ada beberapa curriculum AI yang memang jauh lebih powerful jauh lebih relevan untuk kondisi UMKM saat ini,” katanya.

    Dalam rangka satu dekade kehadiran Shopee di Indonesia, perusahaan meluncurkan Kampus UMKM Shopee Kelas Online Edisi Spesial 10 Tahun, menghadirkan 10 sesi pelatihan bersama top seller, mentor, dan pakar industri. Seluruh rangkaian kelas dapat diikuti secara gratis oleh UMKM di Indonesia pada 18 November—9 Desember 2025 secara daring.

    Selain program pelatihan, Shopee juga menghadirkan berbagai inisiatif pendukung seperti Sukses UMKM Baru dengan insentif hingga Rp2 juta, Ekspor 2.0 yang mempermudah pengelolaan toko luar negeri, serta reality show Jagoan UMKM Meklas.

    Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM Republik Indonesia, Temmy Satya Permana, mengapresiasi kontribusi Shopee dalam mendukung pertumbuhan UMKM selama satu dekade. Dia menilai manfaat program pelatihan tersebut telah dirasakan secara luas oleh para pelaku usaha.

    “Semoga jangkauan ini dapat terus bertambah dan semakin menjangkau UMKM di berbagai daerah, termasuk di daerah 3T,” katanya.

  • Suzuki Ekspor 30 Ribu Fronx dan 150 Ribu Satria Buatan Indonesia hingga 2027

    Suzuki Fronx dan Satria Buatan Indonesia Mulai Diekspor ke ASEAN

    Jakarta –

    PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) mulai mengekspor dua kendaraan terbarunya, yakni Suzuki Fronx dan New Satria. Seremoni pengiriman digelar di pabrik Cikarang, Jawa Barat, Selasa (18/11).

    Minoru Amano selaku Presiden Direktur (Presdir) PT SIM berharap, Suzuki Fronx dan Satria terbaru buatan Indonesia mampu menjadi kekuatan baru pabrikan dalam meningkatkan kinerja ekspor hingga dua tahun ke depan.

    “Fronx akan menjadi kekuatan penting dalam memperkuat bisnis ekspor mobil Suzuki Indonesia. Sementara Satria terbaru, kami juga percaya model ini tampil baik di pasar ekspor dan memberikan dampak positif untuk industri dalam negeri,” uja Minoru Amano di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (18/11).

    Suzuki Fronx dan Satria terbaru sama-sama diekspor ke negara-negara di kawasan Asia Tengggara. Jika pengiriman Fronx ditargetkan tembus 10 ribu unit/tahun, maka Satria terbaru 50 ribu unit/tahun.

    Suzuki ekspor Fronx dan Satria ke negara-negara ASEAN Foto: Septian Farhan/detikOto

    “Kontribusi ekspor Fronx terhadap seluruh produk roda empat Suzuki Indonesia kurang lebih 30 persen. Kalau Satria sampai 60 persen (dari total ekspor roda dua Suzuki),” kata dia.

    Sebagai catatan, Suzuki Fronx merupakan mobil yang diproduksi lokal di Cikarang dengan kandungan lokal 63 persen. Sedangkan Suzuki Satria dibuat di Tambun, Bekasi dengan kandungan lokal 82 persen.

    Secara umum Suzuki Indonesia sudah mulai mengekspor mobil sejak 1993 dengan total pengiriman 800 ribuan unit. Sementara ekspor motor dimulai sejak 1994 dengan total pengiriman 1,5 juta unit.

    (sfn/din)

  • Jerman Cabut Larangan Parsial Penjualan Senjata ke Israel

    Jerman Cabut Larangan Parsial Penjualan Senjata ke Israel

    Jakarta –

    Pemerintah Jerman mengumumkan pada Senin (17/11) bahwa mereka akan mengakhiri penangguhan parsial pengiriman senjata ke Israel untuk digunakan di Gaza.

    “Pemerintah menyambut gencatan senjata di Gaza yang mulai berlaku pada 10 Oktober dan yang telah stabil dalam beberapa minggu terakhir,” kata juru bicara Stefan Kornelius.

    “Pemerintah kembali meninjau ekspor senjata berdasarkan kasus per kasus dan akan merespons perkembangan lebih lanjut,” tambah Kornelius.

    Kanselir Friedrich Merz mengumumkan penangguhan parsial pengiriman senjata pada Agustus mengingat tingginya jumlah warga sipil yang tewas akibat serangan Israel.

    Gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah sering dilanggar, dengan ratusan warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak 10 Oktober.

    Penangguhan ekspor senjata ke Israel, yang sempat dikritik karena tidak mencakup semua pengiriman senjata, akan dicabut pada 24 November.

    Mengapa Jerman menangguhkan penjualan senjata ke Israel?

    Penangguhan awal menandai perubahan besar dalam sikap Jerman terhadap Israel, di mana Berlin secara tradisional merupakan salah satu sekutu terdekat dan paling mendukung Israel.

    Di tengah kecaman yang semakin meningkat terhadap pendekatan agresif Israel di Jalur Gaza dan hanya beberapa hari sebelum rencana ofensif darat baru, Jerman mengubah kebijakan dan mengatakan akan menghentikan pengiriman senjata untuk digunakan di Gaza.

    Tidak semua pengiriman dihentikan, dan bulan berikutnya, peralatan militer senilai setidaknya €2,46 juta (sekitar Rp 47,77 miliar) mendapat persetujuan pemerintah. Namun, jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan €250 juta (sekitar Rp 4,855 triliun) yang disetujui untuk ekspor antara 1 Januari hingga 8 Agustus 2025.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Sudah 266 Warga Palestina Tewas Sejak Penerapan Gencatan Senjata”

    (ita/ita)

  • AS-China Panas Lagi, Gedung Putih Sebut Perusahaan Jack Ma

    AS-China Panas Lagi, Gedung Putih Sebut Perusahaan Jack Ma

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa teknologi dari China, Alibaba, dituduh membantu operasi militer China untuk menargetkan Amerika Serikat (AS). Hal ini diketahui dari sebuah memo di Gedung Putih yang dilaporkan oleh Financial Times (FT).

    Memo tersebut menuduh bahwa Alibaba menyediakan dukungan teknologi untuk operasi militer China terhadap AS. Informasi ini terungkap di kala hubungan China dan AS masih terus tegang, meskipun kedua negara sudah membuat kesepakatan terkait tarif dan logam tanah jarang.

    Namun, FT menegaskan tidak dapat memverifikasi klaim itu secara independen dan tidak mempublikasikan isi memo secara lengkap. Hingga kini juga belum jelas kapan memo itu dirilis. Gedung Putih menolak memberikan komentar.

    Alibaba langsung membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya kepada CNBC International, perusahaan menyebut laporan itu sepenuhnya salah dan menuding ada pihak yang ingin merusak hubungan dagang antara AS dan China.

    “Kami mempertanyakan motivasi di balik kebocoran anonim yang bahkan tidak dapat diverifikasi FT,” kata Alibaba, dikutip dari CNBC International, Selasa (18/11/2025).

    Perusahaan yang didirikan oleh Jack Ma itu menilai informasi tersebut sebagai operasi PR jahat yang ingin mengganggu kesepakatan dagang terbaru antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping.

    Trump dan Xi bertemu di Korea Selatan bulan lalu untuk pertama kalinya sejak Trump memulai masa jabatan keduanya. Keduanya menyepakati rollback tarif dan pelonggaran kontrol ekspor selama setahun ke depan sebagai upaya meredakan tensi hubungan dua ekonomi terbesar dunia itu.

    Namun, laporan FT ini justru memunculkan spekulasi baru. Andy Rothman, pendiri Sinology, mengatakan minimnya detail dalam memo tersebut memperkuat dugaan adanya faksi garis keras China hawks di pemerintahan AS yang ingin menggagalkan kesepakatan Trump-Xi.

    Ia juga mencatat bahwa Trump tidak menyinggung laporan tersebut, serta mengingatkan bahwa seluruh perusahaan cloud besar AS juga memiliki kontrak dengan pemerintah AS.

    AS dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan pembatasan terhadap akses China ke chip canggih untuk melatih model kecerdasan buatan (AI). Tekanan geopolitik ini turut menyeret pasar.

    Harga saham Alibaba di AS sempat anjlok 3,78% pada Jumat usai laporan FT, menunjukkan kekhawatiran pasar terhadap potensi sanksi baru. Namun saham perusahaan bangkit lebih dari 1% di Hong Kong pada Senin.

    Kyle Chan, peneliti Brookings, mengatakan reaksi pasar mencerminkan kondisi industri AI China yang berada dalam posisi sensitif. Ia menyebut laporan itu muncul di saat model AI open-source Alibaba, Qwen, semakin populer di Silicon Valley, yang bisa mengancam model berbayar dari OpenAI dan Anthropic. Pada saat yang sama, investor mulai khawatir akan potensi gelembung AI.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Janji Prabowo Pakai Uang Koruptor buat Rakyat: Danai LPDP, Utang Whoosh, hingga Smartboard

    Janji Prabowo Pakai Uang Koruptor buat Rakyat: Danai LPDP, Utang Whoosh, hingga Smartboard

    Janji Prabowo Pakai Uang Koruptor buat Rakyat: Danai LPDP, Utang Whoosh, hingga Smartboard
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa uang negara hasil rampasan koruptor tidak akan dibiarkan mengendap.
    Dana yang berhasil dipulihkan itu, kata dia, harus segera dikembalikan ke rakyat melalui program-program pemerintah.
    Beberapa program yang akan didanai dari uang negara yang dirampas koruptor di antaranya
    digitalisasi pendidikan
    , perbaikan sekolah,
    kampung nelayan
    , hingga beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
    Tidak hanya itu, uang pengganti dari koruptor juga akan digunakan untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo memastikan uang hasil
    korupsi
    ekspor minyak sawit mentah atau
    crude palm oil
    (CPO) dapat dipakai untuk merevitalisasi ribuan sekolah.
    Presiden RI menegaskan ini usai menyaksikan seremonial penyerahan uang Rp 13 triliun hasil korupsi ekspor CPO dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    Menurut Prabowo, uang senilai Rp 13 triliun ini bisa dipakai untuk memperbaiki 8.000 sekolah, jika tidak dikorupsi.
    “Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah,” ucap Prabowo dalam sambutannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Selain itu, uang belasan triliun itu juga dapat digunakan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan dengan fasilitas yang modern.
    “Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” kata Prabowo.
    Pada hari yang sama namun pada kesempatan terpisah, Prabowo juga menyatakan agar sebagian uang sitaan kasus korupsi CPO disisihkan untuk beasiswa LPDP.
    Di hadapan para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Kepala Negara memerintahkan hal itu kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
    “Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” kata Prabowo, Senin sore.
    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, anggaran LPDP akan ditambah dari uang sisa efisiensi hingga hasil rampasan kasus-kasus korupsi.
    Sebab, Prabowo harap Indonesia bisa mengejar negara-negara lain dalam bidang pendidikan.
    Oleh karenanya, ia ingin ada beasiswa bagi pelajar Indonesia.
    “Uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP,” ucap dia.
    Uang pengembalian dari para koruptor juga akan dipakai untuk membayar utang Whoosh.
    Prabowo memastikan pemerintah punya uang untuk membayar utang Whoosh.
    Hal itu disampaikan Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
    Selain itu, Prabowo menyinggung bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.
    Dikatakan Prabowo, pemerintah selama ini memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah.
    “Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” kata Prabowo.
    Terbaru, Presiden Prabowo kembali menegaskan janji akan mengejar uang hasil korupsi para koruptor untuk mensejahterakan rakyat.
    Nantinya, uang pengembalian tersebut akan digunakan untuk mendanai program pendidikan, termasuk digitalisasi pendidikan.
    Prabowo juga berjanji akan memberikan smartboard atau panel interaktif digital (PID) untuk setiap kelas di sekolah.
    “Ya kita rencananya nanti tiap kelas insya Allah di Indonesia akan kita taruh interaktifnya. Nanti itu semua (dari) uang-uang koruptor (yang) kita kejar,” tegas Prabowo dalam peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat (17/11/2025).
    Prabowo melanjutkan, semua maling negara akan dikejar agar uangnya bisa dimanfaatkan untuk anak-anak di sekolah.
    “Nanti maling-maling kita akan kejar semua itu, supaya anak-anak kita pinter-pinter,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Menimbang Manfaat Bea Keluar Ekspor Emas ke Ekonomi RI

    Menimbang Manfaat Bea Keluar Ekspor Emas ke Ekonomi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengenaan bea keluar terhadap empat produk dari komoditas emas diperkirakan bakal memberikan nilai tambah perekonomian pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) David Sumual memandang bahwa rencana pemerintah mengenakan bea keluar terhadap ekspor emas dore, granules, cast bars dan minted bars merupakan upaya pemerintah untuk mendorong upaya penghiliran SDA. 

    Hal ini bisa dilihat dari skema tarif bea keluar yang dikenakan yakni semakin besar terhadap produk emas yang bersifat mentah, yakni dore. Sementara itu, produk emas yang lebih mendekati produk jadi atau setengah jadi rencananya dikenai bea keluar lebih kecil. 

    David menilai kebijakan berbasis insentif ini akan bisa memberikan nilai tambah kepada PDB Indonesia. 

    “Ini terkait upaya hilirisasi, sedangkan kebutuhan domestik juga cenderung meningkat. Ada nilai tambah buat PDB,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (17/11/2025). 

    Adapun David tidak melihat adanya dampak pengenaan bea keluar ini terhadap harga emas. Sebab, dia melihat komoditas tersebut bergerak mengikuti pasar global. 

    “Harga emas domestik hanya mengikuti harga internasional,” jelas David. 

    Adapun pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyebut bea keluar untuk komoditas emas ini sudah masuk dalam Undang-Undang (UU) tentang APBN 2026. 

    Febrio mengatakan perumusan kebijakan ini sudah dalam tahap finalisasi, dan diharapkan tahun depan bisa menjadi salah satu sumber tambahan penerimaan negara dari kepabeanan. Nantinya akan diundangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

    Dia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan share terbesar keempat untuk cadangan tambang emas dunia, yakni 3.491 ton per 2023.

    Di sisi lain, harga emas cukup tinggi di mana pada kuartal IV/2025 pernah mencapai lebih dari US$4.000 per troy ons. 

    “Ini sudah melalui tahap harmonisasi dan ini akan segera kami undangkan untuk kemudian kami pastikan di 2026 memberikan sumbangan bagi pendapatan negara,” tuturnya. 

    Secara terperinci, pos tarif empat produk emas itu berkisar dari 7,5% sampai dengan 15% tertinggi. Febrio menyebut pemerintah menetapkan kisaran harga sesuai dengan naik-turun harga produk tersebut supaya negara turut berpotensi menerima windfall profit. 

    Kisaran tarif terendah dan tertinggi bea keluar yang ditetapkan itu tergantung dari harga emas dore, granules, cast bars maupun minted bars saat itu. Apabila harga sedang di bawah dari US$3.200 per troy ounce, maka dikenakan tarif terendah. Namun, apabila harga menyentuh lebih dari US$3.200 per troy ounce maka dikenai tarif tertinggi. 

    Pertama, untuk dore atau bentuk bongkah, ingot, batang tuangan dan bentuk lainnya dikenakan 12,5% sampai dengan 15%. 

    Kedua, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore dikenai tarif 12,5% sampai dengan 15%. 

    Ketiga, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars. tidak termasuk dore dikenai tarif berkisar 10% sampai dengan 12,5%. 

    Keempat, minted bars dikenai tarif 7,5% sampai dengan 10%. “Ketika harganya naik cukup tinggi, kami harapkan juga tarifnya lebih tinggi sehingga pendapatan negaranya bisa terjadi lebih tinggi juga. Nanti akan ditetapkan penyusunan Permendag dan Kepemndag terkait dengan harga patokan ekspor emasnya,” jelas Febrio.

    Skema pengenaan tarif bea masuk juga tidak hanya berdasarkan harga berlaku. Produk yang masih dalam bahan mentah akan semakin mahal bea keluarnya. Febrio mengungkap skema pengenaan tarif itu sejalan dengan upaya hilirisasi sehingga eksportasi produk yang sudah diolah atau setengah jadi atau jadi akan mendapatkan insentif. 

    “Yang granules juga ada tarifnya lebih tinggi dibandingkan kalau semakin hilir. Ketika dia sudah dalam bentuk ingot dan juga cast bars itu tarifnya lebih rendah, apalagi kalau sudah dibuat dalam bentuk minted bars,” papar Febrio.