Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Harga Minyak 16 Desember Turun Imbas Negosiasi Ukraina dan Data China

    Harga Minyak 16 Desember Turun Imbas Negosiasi Ukraina dan Data China

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga minyak dunia kembali melemah pada perdagangan Selasa (16/12/2025) pagi WIB, memperpanjang penurunan sesi sebelumnya. Tekanan datang dari meningkatnya optimisme atas kemajuan upaya damai Rusia-Ukraina serta rilis data ekonomi China yang lebih lemah dari perkiraan.

    Melansir Reuters, data perdagangan awal Asia mencatat, kontrak berjangka Brent turun 24 sen atau 0,40% ke level US$ 60,32 per barel pada pukul 08.01 WIB. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) asal Amerika Serikat melemah 22 sen atau 0,39% ke posisi US$ 56,60 per barel.

    Pelemahan harga minyak terjadi seiring sinyal positif dari proses diplomasi Ukraina. Pemerintah AS dilaporkan menawarkan jaminan keamanan bergaya NATO kepada Ukraina dalam pembicaraan dengan Presiden Volodymyr Zelenskiy di Berlin.

    Langkah tersebut memicu optimisme di sejumlah negara Eropa bahwa konflik berkepanjangan di kawasan itu semakin mendekati tahap negosiasi damai, yang berpotensi membuka jalan bagi pelonggaran sanksi terhadap Rusia.

    Tekanan terhadap harga minyak juga diperkuat oleh rilis data ekonomi China. Analis pasar IG Tony Sycamore menilai data tersebut memperbesar kekhawatiran bahwa permintaan global belum cukup kuat untuk menyerap peningkatan pasokan minyak.

    Data resmi menunjukkan pertumbuhan output pabrik China melambat ke level terendah dalam 15 bulan. Penjualan ritel juga mencatat pertumbuhan paling lambat sejak Desember 2022, ketika pandemi Covid-19 masih membebani aktivitas ekonomi.

    Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa strategi China yang mengandalkan ekspor untuk menutup lemahnya permintaan domestik mulai kehilangan efektivitas.

    Perlambatan ekonomi China berpotensi semakin menekan permintaan minyak global, terutama di tengah meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang turut mengurangi konsumsi bahan bakar fosil di negara tersebut.

    Pada sisi lain, kekhawatiran pasokan sempat muncul setelah AS menyita sebuah kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela pekan lalu.

    Namun, pelaku pasar menilai dampaknya terbatas karena masih tingginya stok minyak terapung serta lonjakan pembelian minyak Venezuela oleh China sebelum potensi pemberlakuan sanksi baru.

  • Honor Incar Segmen Entry hingga Premium di Indonesia Tahun Depan

    Honor Incar Segmen Entry hingga Premium di Indonesia Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Honor, produsen smartphone, menegaskan komitmennya untuk memperluas pilihan produk di pasar Indonesia, mulai dari segmen entry-level hingga mid dan premium. 

    Langkah ini diambil meskipun kategori harga terjangkau diproyeksikan tetap menjadi penopang utama penjualan smartphone pada 2026. 

    President of HONOR South Pacific Justin Li menyampaikan segmen entry-level masih memiliki peran strategis, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Menurutnya, kategori tersebut akan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan industri smartphone.

    “Terkait segmen entry-level, HONOR melihat kategori ini masih akan menjadi salah satu pendorong penting, terutama di pasar berkembang,” kata Justin kepada Bisnis pada Minggu (14/12/2025). 

    Namun demikian, Honor menegaskan tidak akan membatasi strategi bisnisnya pada satu rentang harga tertentu. Perusahaan memilih memperluas portofolio agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan kebutuhan yang beragam. 

    “Kami akan memperluas pilihan produk di Indonesia, dari entry hingga mid dan premium, agar lebih banyak konsumen dapat menikmati teknologi dan ekosistem AI HONOR,” katanya.

    Setelah sempat hengkang pada 2019, Honor resmi kembali meramaikan pasar Indonesia pada awal 2025 dengan membawa berbagai perangkat terbaru. 

    Sejumlah produk yang diperkenalkan antara lain smartphone lipat Honor Magic V3, Honor X9c 5G, Honor 200 Pro, tablet Honor Pad 9 dan Honor Pad X8a, laptop Honor MagicBook Art 14, serta perangkat wearable seperti Honor Watch 5 dan Honor Earbuds X7 Lite.

    Ekspansi tersebut berlanjut pada 18 September 2025, ketika Honor kembali memperluas portofolionya melalui peluncuran tiga tablet anyar, yakni Honor Pad 10, Honor Pad X9a, dan Honor Pad X7. 

    Ketiga perangkat tersebut dirancang untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, mulai dari entry-level hingga premium. 

    Honor Pad 10 diposisikan di kelas premium, Honor Pad X9a di segmen menengah, sementara Honor Pad X7 menyasar pengguna entry-level. Seluruh tablet tersebut telah dibekali fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menunjang produktivitas dan hiburan.

    Di sisi lain, pasar smartphone Indonesia mencatat dinamika signifikan sepanjang kuartal III/2025. Segmen harga terjangkau tetap menjadi motor utama pertumbuhan industri. 

    Berdasarkan laporan Counterpoint, pengapalan perangkat dengan harga di bawah US$150 atau sekitar Rp2,49 juta melonjak 42% secara tahunan dan menguasai 55% pangsa pasar.

    Sebaliknya, segmen menengah dan premium justru mengalami tekanan. Pengiriman perangkat di rentang harga US$150–349 turun 10%, segmen US$350–699 merosot 11%, sementara kategori premium di atas US$700 anjlok 14%. Meski demikian, secara keseluruhan pasar smartphone nasional tetap menunjukkan pemulihan kuat dengan pertumbuhan pengiriman 12% secara tahunan pada kuartal III/2025, ditopang stabilitas ekonomi, peningkatan ekspor, dan menguatnya permintaan domestik.

    Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone SEQARA Communications, Aryo Meidianto Aji, menilai segmen entry-level masih akan menjadi pendorong utama pasar menuju 2026. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi struktur demografi Indonesia serta distribusi kemampuan ekonomi masyarakat.

    “Kurang lebih 60% populasi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 5 juta/bulan, gelombang kedua digitalisasi masuk ke kota di tier 2–3 dengan adanya aplikasi yang dikembangkan pemerintah daerah. Tapi untuk ‘entry-level’ ini terjadi perubahan karakter di konsumen,” kata Aryo.

    Aryo menjelaskan definisi entry-level kini bergeser ke rentang harga Rp1,5 juta–Rp2,5 juta, tidak lagi di bawah Rp1 juta seperti sebelumnya. 

    Perubahan tersebut menuntut vendor untuk menyesuaikan spesifikasi produk, mulai dari performa chipset, kualitas kamera, hingga dukungan pembaruan software yang lebih panjang. Ia juga menilai loyalitas merek akan semakin menurun seiring konsumen yang semakin rasional dan mudah berpindah merek demi mendapatkan nilai terbaik.

    “Mereka akan lebih rasional, mudah berpindah merk demi value yang lebih baik,” ujarnya.

    Untuk menghadapi persaingan ke depan, Aryo menekankan pentingnya kehadiran di kanal penjualan offline, terutama di luar Jawa, serta penyediaan pembaruan software berkala dan ekosistem trade-in yang lebih solid. Menurutnya, persaingan ke depan tidak semata ditentukan oleh harga termurah, melainkan kemampuan vendor memberikan pengalaman yang menyeluruh.

    “Vendor yang survive bukan yang jual termurah, tapi yang berhasil memberikan pengalaman lengkap dengan harga kompetitif. Entry-level tetap penting, tetapi dengan ekspektasi yang jauh lebih tinggi dari konsumen,” katanya.

  • Mobil Listrik Vietnam Jadi Penyumbang Investasi Terbesar

    Mobil Listrik Vietnam Jadi Penyumbang Investasi Terbesar

    Subang, Beritasatu.com – Produsen kendaraan listrik asal Vietnam, VinFast, resmi mengoperasikan fasilitas manufaktur terbarunya di Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (15/12/2025).

    Peresmian ini menjadi tonggak penting ekspansi global VinFast sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

    Pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 170 hektare tersebut merupakan fasilitas produksi pertama VinFast di Asia Tenggara dan yang kedua di luar Vietnam. Dengan beroperasinya pabrik di Subang, VinFast kini memiliki empat fasilitas manufaktur aktif di berbagai negara.

    Peresmian pabrik turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto. Ia menilai investasi VinFast sejalan dengan agenda pemerintah dalam mempercepat transisi energi serta pengembangan industri kendaraan listrik nasional.

    “Sesuai namanya, VinFast, pembangunan pabrik ini memang sangat cepat. Tidak semua manufaktur mampu melakukannya,” ujar Airlangga.

    Airlangga berharap VinFast dapat terus meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan melibatkan pelaku industri lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

    Ia juga menyampaikan VinFast berkomitmen menambah investasi hingga US$ 1 miliar untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dari kapasitas awal sekitar 50.000 unit per tahun, VinFast menargetkan ekspansi hingga 350.000 unit.

    Menurut Airlangga, pemberian stimulus pemerintah bertujuan mendorong pembangunan pabrik di dalam negeri. Dengan berdirinya fasilitas produksi, biaya struktur dapat ditekan sehingga harga kendaraan menjadi lebih terjangkau.

    “Karena ada kebijakan ini, kini ada mobil dengan harga di bawah Rp 200 juta. Sebelum kebijakan tersebut, belum ada mobil yang harganya di bawah Rp 200 juta,” pungkasnya.

    Pabrik VinFast Subang dirancang untuk memproduksi kendaraan listrik berbasis baterai dengan teknologi efisiensi tinggi serta standar ramah lingkungan. Selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, fasilitas ini juga diproyeksikan menjadi pusat ekspor ke negara-negara Asia Tenggara dan kawasan sekitarnya.

  • Indonesia Ekspor Perdana 48 Ton Durian Beku ke China, Ini Nilainya

    Indonesia Ekspor Perdana 48 Ton Durian Beku ke China, Ini Nilainya

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melepas perdana ekspor durian beku sebanyak 48 ton ke China. Pelepasan ekspor senilai Rp 5,1 miliar ini dilakukan di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (15/12/2025).

    Proses ekspor durian beku ke China sendiri membutuhkan waktu hampir dua tahun. Hingga akhirnya Kepala Barantin, Sahat M Panggabean dan Ms. Sun Meijin Menteri General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC) menandatangani naskah Protokol Ekspor Durian Beku asal Indonesia tujuan China pada 25 Mei 2025.

    “Ini adalah realisasi ekspor perdana durian beku ke Tiongkok, yang merupakan wujud dari rangkaian proses panjang yang memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan penyediaan sumber daya yang tidak sedikit,” ungkapnya saat melakukan pelepasan ekspor durian beku.

    Durian beku yang telah diolah di Jawa Barat ini akan dikirim ke Pelabuhan Qingdao, Tiongkok melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

    Sahat menekankan bahwa capaian tersebut merupakan amanat atas Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, terutama amanat nomor lima yaitu melanjutkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Dalam hal ini, Barantin mendorong upaya tersebut melalui program kegiatan Go Ekspor, yaitu program Barantin yang mendukung hilirisasi produk hasil pertanian Indonesia untuk dapat diterima di pasar internasional.

     

  • Pelindo Antisipasi Macet Horror di Pelabuhan Usai Masa Angkutan Nataru

    Pelindo Antisipasi Macet Horror di Pelabuhan Usai Masa Angkutan Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan langkah antisipasi dan strategi menghadapi potensi penumpukan kapal, usai masa pembatasan angkutan barang selama Nataru berakhir.

    Berkaca usai Lebaran 2025 lalu, tepat seminggu setelahnya terjadi macet horor di Tanjung Priok. Musababnya, terdapat proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pascapembatasan serta mengejar sebelum libur bersama yang jatuh pada Jumat (18/4) hingga Minggu (20/4) lalu. 

    Corporate Secretary IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Pramestie Wulandary menyampaikan, untuk menjaga kelancaran operasional setelah masa Nataru, IPC TPK menyiapkan serangkaian langkah strategis mencakup aspek operasional, pengaturan kapasitas, koordinasi stakeholder, hingga penguatan kesiapsiagaan alat dan SDM.

    “Kami melakukan koordinasi penjadwalan kedatangan kapal bersama shipping line untuk menghindari kedatangan bersamaan pada hari-hari puncak [peak session],” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (14/12/2025). 

    Antisipasi dan Strategi

    Pramestie memastikan, jumlah bongkar muat kapal yang akan sandar saat Nataru sesuai kapasitas handlingterminal, sehingga tidak menimbulkan potensi antrean di sekitar pelabuhan.

    Selain itu, Pelindo juga akan melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan seperti otoritas pelabuhan, kesyahbandaran, bea cukai, regional 2 Tanjung Priok terkait antisipasi arus barang dan kendaraan pada periode tersebut.

    Optimalisasi fungsi Integrated Planning Control juga dilakukan, mulai dari perencanaan Sandar kapal oleh tim Marine service, prediksi Yard Occupancy Ratio (YOR) dan traffic oleh tim capacity control serta strategi dan perencanaan terminal yang optimal oleh tim Planning dan Control TPK selama periode Nataru dan setelahnya. 

    Termasuk nantinya YOR akan dijaga sesuai ketentuan pemegang saham dan kebijakan pemerintah, sehingga lapangan penumpukan tidak padat dan kendaraan dapat bergerak dengan lancar.

    Pelindo juga mendorong percepatan delivery barang melalui peningkatan koordinasi dengan pemilik barang dan mengaktivasi buffer area apabila volume peti kemas meningkat.

    Dalam hal sarana, Pelindo memastikan kesiapan terminal dan petugas selama periode Nataru dan setelahnya. Pemantauan secara real time dilakukan untuk mengontrol kepadatan terminal.

    Sementara untuk menghindari terjadinya kepadatan di kawasan pelabuhan, IPC TPK menerapkan pengaturan menyeluruh yang mencakup perencanaan arus kendaraan, manajemen gate, pengaturan YOR, dan koordinasi lintas-instansi. Pendekatan ini disiapkan agar alur barang tetap lancar, terkendali, dan aman.

    Nantinya, Pelindo menerapkan terminal booking system agar truk datang bergiliran sesuai jadwal, menghindari penumpukan pada jam tertentu. Serta pembagian pintu masuk untuk truk tujuan ekspor dan impor. 

    Pada kesempatan yang sama, Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Sodikin menyampaikan, pihaknya terus memantau situasi secara real time dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. 

    “Pelindo juga telah menerapkan perencanaan melalui planning dan control secara real time hingga penjadwalan pelayanan kapal hingga satu bulan ke depan,” ujarnya. 

    Harapan Menhub

    Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membantah bahwa macet horor yang berlangsung hingga lima hari kala itu, bukan akibat pembatasan angkutan barang yang dilakukan sejak 24 Maret hingga 8 April 2025.  

    “Itu kurang lebih karena dari pihak pelabuhan tidak mengantisipasi pengelolaan atau manajemen pelabuhan setelah Lebaran. Saya melihat bahwa ada peningkatan kapasitas yang sebenarnya tidak perlu terjadi, jadi itu di luar daripada pengelolaan Lebaran,” tuturnya, Jumat (5/12/2025). 

    Dirinya berharap, macet horor serupa tidak terjadi lagi ke depannya, termasuk pascamasa angkutan Nataru yang dilakukan sampai dengan 4 Januari 2025. 

  • Penjelasan Kemenhub Soal Batasi Angkutan Barang Selama 11 Hari saat Nataru

    Penjelasan Kemenhub Soal Batasi Angkutan Barang Selama 11 Hari saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan melakukan pembatasan angkutan barang selama 11 hari pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), lebih lama dua hari dari Nataru tahun lalu yang selama sembilan hari.  

    Pelaku usaha dan asosiasi logistik pun mempertanyakan perihal pembatasan angkutan barang yang berlangsung lebih lama tersebut. 

    Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Rudi Irawan menekankan, Kemenhub memiliki sejumlah pertimbangan terkait pembatasan angkutan barang berdurasi 11 hari.

    “Perpanjangan periode ini, dari sembilan hari menjadi 11 hari, adalah langkah antisipatif untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas yang diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (14/12/2025). 

    Rudi menegaskan, keputusan ini telah melalui kajian mendalam, khususnya berdasarkan evaluasi komprehensif dari penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru tahun-tahun sebelumnya

    Menurutnya, fokus utama Kemenhub adalah meminimalisir potensi kemacetan parah di ruas-ruas jalan utama, khususnya jalan tol dan non-tol strategis, agar pergerakan masyarakat yang akan berlibur atau merayakan Nataru dapat berjalan dengan nyaman dan aman.

    Pertimbangan lainnya, yakni mengenai kelonggaran atau pengecualian. Kemenhub selalu memberikan dispensasi untuk angkutan yang membawa kebutuhan vital, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian (Perhubungan, PU, dan Kepolisian). 

    Melalui SKB itu pula, pihaknya menjamin angkutan yang membawa hantaran pos dan uang termasuk dalam kategori pengecualian dan diizinkan untuk tetap beroperasi sesuai jadwal pengiriman. 

    “Kami berharap semua pihak dapat mendukung kebijakan ini demi terwujudnya penyelenggaraan angkutan Nataru yang lancar dan selamat bagi semua pengguna jalan,” lanjut Rudi. 

    Kemenhub pun berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan serta menganalisis terhadap pergerakan lalu lintas pada ruas-ruas jalan untuk menjamin kelancaran lalu lintas pada masa Nataru. 

    Pembatasan ini juga tidak dilakukan sepenuhnya, tetapi dengan sejumlah pertimbangan. Misalnya, tidak semua ruas jalan diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama 24 jam. 

    Hanya ruas-ruas jalan tol yang diberlakukan selama 24 jam sedangkan ruas jalan arteri (non tol) hanya diberlakukan selama 16 jam yaitu mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00.

    Kemudian pembatasan operasional ini berlaku untuk mobil barang sumbu tiga ke atas, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, mobil barang yang mengangkut hasil galian seperti tanah, pasir, dan/atau batu, hasil tambang, bahan bangunan.  

    Kemudian perusahaan dapat memilih dan mengatur perjalanan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

    Selain itu, pembatasan pada ruas jalan tol ini adalah untuk menjaga kapasitas ruas jalan serta kelancaran lalu lintas, mengingat sesuai dengan hasil analisis bahwa V/C ratio (rasio volume lalu lintas per kapasitas jalan) sudah mendekati 0,8. 

    Rasio tersebut menujukkan kepadatan lalu lintas cenderung pada kemacetan parah dan jika ini terjadi maka waktu perjalanan semakin bertambah dan biaya yang harus dikeluarkan pada biaya transportasi pun semakin tinggi.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto menyampaikan rencana pembatasan yang akan mulai pada 19 Desember tersebut, sedikit banyak dikhawatirkan berdampak pada pasokan barang selama Nataru. 

    Apabila pasokan barang terhambat, Anne tak menampik adanya potensi kenaikan biaya logistik yang pada akhirnya mengerek harga barang yang harus konsumen bayar. 

    “Kita berharap bahwa pemerintah me-review kembali, dan hal-hal yang sangat krusial untuk domestik atau untuk ekspor,” ujarnya di Kantor DPN Apindo, Senin (8/12/2025). 

    Sekalipun pemerintah mengecualikan kendaraan yang mengangkut bahan pokok maupun BBM, tetapi kebutuhan selama Natal maupun tahun baru bukan hanya sebatas makanan.

    Menurutnya, pembatasan dapat dilakukan hanya pada H-1 atau H+1 puncak mudik/arus balik Nataru, tak selama 11 hari. 

  • Dari Kain Perca jadi Busana Premium, Ini Kisah Batik Malessa yang Tumbuh Bersama BRI

    Dari Kain Perca jadi Busana Premium, Ini Kisah Batik Malessa yang Tumbuh Bersama BRI

    Liputan6.com, Jakarta – Di tengah hiruk pikuk Kota Solo, tepatnya di Kampung Dipotrunan, Tipes, Serengan, sekelompok ibu rumah tangga tampak sibuk menata kain, menjahit pola, hingga memproduksi busana khas nan elegan. Dari tempat sederhana inilah Batik Malessa berkembang, tidak hanya sebagai usaha rumahan, tetapi juga menjadi simbol pemberdayaan perempuan dan keberhasilan UMKM naik kelas.

    Usaha ini dirintis oleh Madu Mastuti pada 2018, berangkat dari mimpi sederhana, yaitu memberikan ruang kerja bagi ibu rumah tangga tanpa harus meninggalkan keluarga. Ia menyadari bahwa banyak perempuan di sekitarnya memiliki keterampilan, namun tidak punya wadah untuk berkarya.

    “Awalnya dari membuat daster berbahan kain perca, kain sisa yang dijadikan daster atau baju rumahan ibu-ibu. Lama-lama usaha berkembang, hingga merambah ke bidang kerajinan dan fashion. Kami memproduksi produk-produk premium seperti batik, lurik, dan tenun yang dipadupadankan menjadi produk fashion,” ujarnya.

    Nama “Malessa” sendiri merupakan gabungan dari namanya dan anaknya, Alesa, yang sekaligus menjadi simbol ikatan keluarga dan semangat kolaborasi.

    Produk Zero Waste, Kualitas Premium

    Batik Malessa kini menghadirkan dua lini utama: produk massal seperti daster yang dijual di toko oleh-oleh, dan lini eksklusif berupa busana padu padan batik, lurik, serta tenun. Proses produksinya tak main-main. Setiap desain diawali dengan sketsa unik, dan sisa kain tak terpakai disulap menjadi tas, topi, bantal, hingga dompet sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip zero waste.

    Keunikan produk Malessa pun berhasil menarik perhatian banyak kalangan, bahkan hingga digunakan oleh MC Piala Dunia U-17 dan sejumlah pejabat publik.

    Produksi yang semakin meningkat, yakni naik 40% dibanding awal usaha, juga tidak lepas dari peran BRI. Melalui pinjaman KUR, Malessa dapat membeli mesin jahit dan potong baru, sehingga efisiensi kerja semakin meningkat dan jangkauan distribusi semakin luas.

    “Alhamdulillah, dari tahun 2018 sampai 2025, usaha kami terus berkembang dan sudah memberdayakan masyarakat sekitar. Kini, kami memiliki mitra kerja dengan toko oleh-oleh dan toko batik di dalam maupun luar kota, bahkan di bandara-bandara,” kata Madu.

    Dapat Dukungan Rumah BUMN BRI, Siap Ekspor ke Mancanegara

    Kunci sukses Malessa tidak hanya pada kualitas produknya, tapi juga pada proses pembinaan yang komprehensif dari BRI melalui Rumah BUMN BRI Solo. Di sinilah Madu dan timnya mendapat pelatihan bisnis, digitalisasi, hingga ekspor.

    “Program-program BRI itu luar biasa. Saya mendapatkan banyak ilmu baru, pendampingan, dan orientasi peningkatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas dan siap ekspor,” tuturnya.

    Kini, produk Malessa sudah menembus toko-toko besar, hotel, dan bandara di Solo, bahkan pernah dipamerkan hingga ke Belanda, Swiss, dan Australia.

    Lebih dari sekadar usaha, Madu menegaskan bahwa Malessa adalah rumah bagi perempuan untuk bertumbuh. Ia membentuk Kelompok Wanita Berkarya sebagai wadah untuk belajar keterampilan sekaligus mengasuh anak. Dengan melibatkan delapan pekerja yang terdiri dari enam perempuan dan dua laki-laki. Malessa menjadi ruang yang produktif dan inklusif.

    “Jika ibu-ibu berdaya, ekonomi keluarga dan masyarakat ikut kuat,” katanya penuh keyakinan.

    Komitmen BRI: Perkuat UMKM Lokal di Seluruh Daerah

    Di tempat terpisah, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan bahwa pemberdayaan UMKM seperti Batik Malessa merupakan bagian dari strategi besar BRI dalam memperkuat ekonomi lokal.

    “Upaya ini merupakan bagian dari strategi BRI untuk memperkuat ekosistem UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Dengan dukungan pemberdayaan BRI, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan menghasilkan nilai tambah di pasar,” ujarnya.

    Hingga akhir September 2025, BRI tercatat telah membina 54 Rumah BUMN BRI dengan total lebih dari 17 ribu pelatihan yang digelar demi mendorong UMKM naik kelas.

    Kisah sukses Batik Malessa adalah bukti nyata bahwa dengan kolaborasi, inovasi, dan dukungan menyeluruh, UMKM lokal mampu bersaing, bahkan hingga ke panggung internasional.

  • Otoritas Pajak Soroti Praktik Sawit, Ungkap Dugaan Pelanggaran Hulu hingga Hilir

    Otoritas Pajak Soroti Praktik Sawit, Ungkap Dugaan Pelanggaran Hulu hingga Hilir

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana Sumatra memicu semakin banyak pihak yang menyoroti dampak masifnya perkebunan sawit di Indonesia terhadap berkurangnya area tutupan hutan. Hal itu tidak terkecuali dari otoritas pajak.

    Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dinilai berkaitan dengan masifnya penggundulan hutan di Sumatra. Kondisi tersebut disebut kian diperburuk oleh fenomena siklon tropis Sinyar yang terjadi dalam periode yang sama.

    Dalam diskusi publik bertajuk “Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba” yang digelar Kamis (11/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyinggung peran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam menindak pelanggaran di sektor kehutanan dan pertambangan. Satgas tersebut dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

    Bimo, yang juga tergabung dalam Satgas PKH, menjelaskan bahwa penindakan dilakukan dari sisi hulu hingga hilir. Di sektor hulu, perusahaan industri ekstraktif, termasuk perkebunan sawit dan pertambangan, menjadi sasaran apabila ditemukan memiliki perizinan yang tidak sesuai, meskipun aktivitas usaha telah terlanjur berlangsung di kawasan hutan.

    “Bahkan ada beberapa kawasan hutan lindung taman nasional yang majority areanya itu digunakan untuk di-exploit untuk perkebunan sawit, untuk tambang dan lain-lain. Tesso Nilo itu perkebunan sawitnya menutupi 80 persen area Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Itu sangat menyedihkan sekali,” ujar Bimo dalam forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Pusdiklat Pajak, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Menurut Bimo, praktik tersebut berkontribusi terhadap dampak lingkungan yang kini dirasakan masyarakat, seperti banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Kerusakan ekosistem akibat alih fungsi kawasan hutan dinilai meningkatkan kerentanan bencana hidrometeorologi.

    Selain di hulu, dugaan ketidakpatuhan juga ditemukan di sisi hilir. Otoritas pajak mengungkap masih maraknya praktik penyelundupan, salah satunya melalui modus underinvoicing, yakni pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari harga sebenarnya untuk menghindari bea masuk, pajak, dan pungutan lain.

    Salah satu temuan besar yang diungkap Direktorat Jenderal Pajak adalah dugaan penghindaran bea keluar ekspor sawit dengan melaporkannya sebagai limbah crude palm oil (CPO) atau fatty acid methyl ester (FAME). Melalui skema base erosion and profit shifting (BEPS), sebanyak 87 kontainer CPO dikirim ke luar negeri, tetapi dilaporkan sebagai FAME sehingga dibebaskan dari bea keluar.

    “Kalau tadi di sisi hulu serious non-compliance activity-nya mengambil hutan yang tidak seharusnya dimanfaatkan untuk perkebunan atau pertambangan, di sisi hilir masih terdapat banyak sekali penyelundupan. Penyelundupan yang mungkin dilegalisasi karena sistem,” kata Bimo.

  • Rahasia Ringgit Malaysia Bikin Keok Dolar AS hingga Jadi Juara Mata Uang Asia

    Rahasia Ringgit Malaysia Bikin Keok Dolar AS hingga Jadi Juara Mata Uang Asia

    Jakarta –

    Ringgit menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mata uang Malaysia itu naik 0,5% terhadap dolar AS menjadi RM 4,0860 pada 12 Desember, tertinggi sejak Mei 2021.

    Tahun ini ringgit telah melonjak lebih dari 9% terhadap dolar AS. Kenaikan itu membawa ringgit menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di Asia selama 2025.

    “Fundamental ringgit yang kuat menempatkannya pada posisi terdepan untuk mengungguli mata uang regional lainnya,” tulis para ahli strategi Maybank, termasuk Saktiandi Supaat, dalam sebuah catatan dikutip dari Straits Times, Sabtu (13/12/2025).

    Rahasia Ringgit Perkasa Lawan Dolar AS

    Faktor pendorong penguatan ringgit Malaysia meliputi, pertama kelanjutan siklus investasi yang meningkat, kedua reformasi fiskal di Malaysia, dan ketiga Malaysia kini pusat data center utama.

    Selain itu, popularitas mata uang Malaysia didorong oleh ekonomi yang berorientasi ekspor. Naiknya ekspor terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan global, sehingga membantu pertumbuhan ekspor kuartal ketiga melampaui ekspektasi.

    Para pembuat kebijakan juga optimis bahwa data center dapat membantu memanfaatkan peluang pertumbuhan baru bagi negara tersebut. Optimisme ini telah mendorong investor asing untuk memperluas eksposur mereka terhadap aset Malaysia.

    Pergerakan Ringgit

    Dikutip dari The Star, nilai tukar ringgit menguat terhadap sejumlah mata uang dari sejumlah negara. Ringgit tercatat menguat terhadap yen menjadi 2,626-2,6304 dari 2,6536-2,6561, dan perkasa terhadap pound sterling Inggris menjadi 5,4789-5,4869 dari 5,4859-5,4905, namun ringgit melemah terhadap euro menjadi 4,8037-4,8107 dari 4,7912-4,7953 pada penutupan pekan lalu.

    Ringgit juga cenderung menguat terhadap mata uang ASEAN. Ringgit menguat terhadap rupiah Indonesia menjadi 245,9-246,4 dari 246,8-247,2 pekan lalu, meningkat terhadap dolar Singapura menjadi 3,1701-3,1750 ringgit dari 3,1741-3,1773 ringgit sebelumnya, dan lebih tinggi terhadap peso Filipina di 6,93-6,94 ringgit dari 6,97-6,98 ringgit. Namun, melemah terhadap baht Thailand menjadi 12,9589-12,9845 ringgit dari 12,9054-12,9221 ringgit minggu lalu.

    (ada/ara)

  • Setoran Pajak Minerba Baru Rp43,3 Triliun jelang Akhir 2025, DJP Buka-bukaan soal Kepatuhan

    Setoran Pajak Minerba Baru Rp43,3 Triliun jelang Akhir 2025, DJP Buka-bukaan soal Kepatuhan

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa penerimaan pajak dari sektor mineral dan batu bara (minerba) baru mencapai Rp43,3 triliun sampai dengan November 2025. Angka itu merupakan yang terendah sejak realisasi secara keseluruhan pada 2020.

    Pada 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19, setoran penerimaan pajak dari sektor minerba tercatat Rp25,2 triliun. Realisasinya meningkat pada 2021 menjadi Rp48,3 triliun, dan melonjak tajam seiring dengan periode peningkatan harga komoditas pada 2022 menjadi Rp111,2 triliun. 

    Peningkatan berlanjut pada 2023 menjadi Rp137,4 triliun. Setelah itu, penurunan harga komoditas terjadi dan setoran pajak dari minerba pada 2024 anjlok ke Rp71,4 triliun. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu Ihsan Priyawibawa pada acara diskusi publik bertajuk ‘Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba’, Kamis (11/12/2025). 

    Menurut Ihsan, ini sejalan dengan kondisi kontribusi sektor minerba terhadap PDB Indonesia yang pada kuartal III/2025 tercatat tumbuh hanya 5,04% (yoy). Dalam hal ini, batu bara menyumbang 3,36% terhadap PDB, sedangkan mineral lebih kecil yaitu 1,74%. 

    “Artinya kalau kita lihat angka penerimaan sejalan juga kontribusi sektor minerba ini total Rp43,3 triliun atau 2,65% total penerimaan nasional,” ujarnya pada acara yang disiarkan melalui YouTube Pusdiklat Pajak itu, dikutip Minggu (14/12/2025). 

    Secara terperinci, penerimaan pajak dari sektor mineral memiliki kontribusi lebih tinggi terhadap penerimaan sampai dengan November 2025 yakni Rp35,5 triliun. Kontribusinya setara 2,18% di mana sumbangsih terbesar berasal dari pertambangan tembaga. 

    Ihsan tidak menampik bahwa kondisi harga komoditas, khususnya nikel dan batu bara, ikut menyumbang semakin turunnya setoran pajak sektor minerba. Akan tetapi, dia turut mengungkap bahwa ada permasalahan juga soal kepatuhan wajib pajak (WP) di sektor tersebut. 

    Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, rekomendasi treatment terhadap WP minerba selama 2020-2024 didominasi oleh tindakan pemeriksaan atau sebesar 76% dari total WP yang ada. Sisanya, 13% dari total WP direkomendasikan untuk pengawasan, 9% edukasi dan pelayanan, serta 2% dilakukan penegakan hukum. 

    “Jadi kalau kami lihat piramidanya, risiko kepatuhan di sektor ini memang cukup tinggi. Aktivitas pengawasan dan pemeriksaan, itu nilainya bisa hampir mendekati 90%,” ungkap pejabat eselon II Ditjen Pajak Kemenkeu itu. 

    Ihsan memaparkan, beberapa risiko ketidakpatuhan yang dimaksud berkaitan dengan pelaporan tidak benar atau incorrect reporting. Dia menduga ada ketidaksesuaian antara pelaporan WP minerba kepada Ditjen Pajak, maupun terhadap instansi lain seperti Kementerian ESDM, maupun dengan unit lainnya di bawah Kemenkeu. 

    “Atau yang disampaikan ke teman kami di Bea Cukai misalnya transaksi berkaitan dengan ekspor PEB, termasuk yang disampaikan ke DJ [Ditjen Anggaran] untuk PNBP,” ungkapnya. 

    Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Ditjen Anggaran Kemenkeu mengakui bahwa Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) yang saat ini sudah beroperasi juga belum bisa merekam keseluruhan potensi minerba yang ada. 

    Pada forum yang sama, Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP Kemenkeu Kukuh Sumardono Basuki menceritakan bahwa pada awal penerapan Simbara, banyak pembayaran PNBP yang ditolak karena menggunakan pelaporan yang sudah dilakukan di masa sebelumnya. 

    “Simabra tidak bisa identifikasi minerba yang diperdagangkan legal atau tidak, yang bisa dilakukan Simbara sekarang memastikan semua transaksi sudah dibayar PNBP-nya. Ada cukup banyak indikasi minerba ilegal belum bisa kami potret,” ujarnya. 

    Kukuh turut memaparkan bahwa ini turut dipengaruhi oleh belum adanya peta jalan (roadmap) sektor minerba yang bisa disepakati oleh seluruh pihak. 

    “Tidak ada roadmap industri minerba yang bagus yang bisa disepakati, maka regulasinya tidak sinergis. Semua kementerian membuat kebijakan sesuai pikirannya sendiri-sendiri,” terangnya.