Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Permintaan Sawit Domestik Melonjak untuk Biofuel, Ekspor Diproyeksi Menyusut

    Permintaan Sawit Domestik Melonjak untuk Biofuel, Ekspor Diproyeksi Menyusut

    Bisnis.com, JAKARTA — Porsi ekspor sawit Indonesia ke depan diproyeksikan mengalami penurunan seiring dengan utilisasi domestik yang meningkat 

    Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai industri minyak sawit dinilai masih menunjukkan perannya sebagai penopang ekspor Indonesia di tengah dinamika permintaan global.

    Dia melanjutkan meski pasar dunia mengalami fluktuasi, permintaan dari Uni Eropa dinilai ikut terangkat setelah tercapai sejumlah kesepakatan dagang, sementara permintaan dari kawasan Asean, India, Pakistan, hingga Amerika Serikat tetap konsisten.

    Namun, di tengah stabilnya pasar global, permintaan domestik menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pasokan sawit kini semakin banyak dialihkan untuk kebutuhan energi dalam negeri, khususnya sebagai campuran bahan bakar B40. 

    Kondisi ini diproyeksikannya mengubah porsi ekspor sawit Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

    “Jika utilisasi domestik terus meningkat, maka porsi ekspor sawit ke depan kemungkinan akan mengalami penurunan,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Kamis (21/11/2025).

    Ia menambahkan bahwa kebutuhan dalam negeri untuk program biofuel memberikan penyerapan besar yang semakin mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.

    Dari sisi harga, dia juga memproyeksikan tren cenderung melemah tanpa potensi kenaikan drastis dalam waktu dekat. Kondisi ini dipengaruhi oleh keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta arah kebijakan energi nasional.

    Meski peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sawit tetap terbuka, ekspansi lahan baru tidak dapat dilakukan secara agresif. 

    Rencana pembukaan lahan di kawasan Indonesia Timur, misalnya, menghadapi tantangan besar terkait isu lingkungan dan keterbatasan lahan.

    “Ini buah simalakama. Di satu sisi produksi ingin ditingkatkan, tapi di sisi lain isu lingkungan dan keterbatasan lahan menuntut industri berhati-hati,” katanya

    Oleh karena itu, optimalisasi lahan yang sudah ada menjadi strategi yang lebih realistis sekaligus berkelanjutan.

    Kendati demikian, dia menilai tidak khawatir terhadap prospek sawit ke depan. Selain tetap menjadi komoditas ekspor andalan, sawit juga semakin penting dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui pemanfaatannya dalam program biofuel.

  • Kejagung Periksa 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Ekspor POME

    Kejagung Periksa 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Ekspor POME

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 40 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada 2022.

    Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses ekspor limbah pengolahan minyak sawit yang nilai ekspornya tercatat lebih tinggi dari ekspor crude palm oil (CPO) pada periode yang sama.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan saksi yang telah dimintai keterangan berasal dari unsur birokrasi dan swasta. “Saksi lebih dari 40 orang. Dari birokrasi ada, dari swasta ada juga,” kata Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025). Ia tidak menjelaskan identitas para saksi maupun kemungkinan adanya pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ikut diperiksa. “Saya enggak tahu pastinya,” ujarnya.

    Penyidikan perkara ini bermula dari temuan nilai ekspor POME yang melonjak hingga melampaui ekspor CPO pada 2022.

    POME sendiri adalah limbah cair kelapa sawit yang pada umumnya dimanfaatkan untuk mengurangi emisi gas metana atau digunakan sebagai bahan baku biogas. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai ekspor limbah CPO mencapai US$1,7 miliar pada 2022, yang terdiri dari dua klasifikasi tarif berdasarkan parameter kadar asam lemak bebas maupun kadar air dan impurities.

    Direktorat Jampidsus Kejagung telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait perkara ini, termasuk kantor pusat Bea Cukai dan rumah sejumlah pejabat. Penggeledahan juga dilakukan di luar Jakarta. Dari rangkaian penggeledahan sebelumnya pada Oktober 2025, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik ekspor POME pada 2022. Anang menyebut penggeledahan menjadi bagian dari langkah hukum lanjutan yang dilakukan setelah pemanggilan dan pemeriksaan saksi.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa sudah ada pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diperiksa terkait dugaan korupsi tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini terjadi sebelum dirinya menjabat. “Biar saja orang lab yang diperiksa katanya ya, biarkan saja seperti apa,” ujar Purbaya.

    Ia menambahkan bahwa proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan Kejagung. “Saya enggak tahu biar prosesnya berjalan,” katanya.

    Purbaya juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan dan Kejagung memiliki kerja sama antarlembaga, termasuk dalam penegakan hukum. Ia menegaskan tidak ada perlindungan bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurut dia, penindakan yang dilakukan Kejagung mencerminkan komitmen kerja sama tersebut.

    Hingga saat ini Kejagung belum memaparkan lebih rinci perihal konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Penyidik memastikan proses pemeriksaan akan terus berlanjut untuk mengungkap dugaan praktik rasuah dalam ekspor POME

  • Pemerintah Siapkan Aksesi CPTPP, Incar Akses Perdagangan dengan Negara Pasifik

    Pemerintah Siapkan Aksesi CPTPP, Incar Akses Perdagangan dengan Negara Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia terus memperluas keterlibatan dalam kerja sama ekonomi kawasan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi dalam perekonomian global. Salah satu agenda yang kini menjadi perhatian adalah rencana aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

    CPTP adalah perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi yang dinilai dapat membuka akses pasar lebih luas dan meningkatkan daya saing nasional. CPTPP saat ini menghubungkan 12 negara dengan populasi sekitar 590 juta jiwa dan mencakup hampir 15% dari produk domestik bruto (PDB) global.

    Pada 2025, Australia memegang posisi ketua dan mendorong perluasan keanggotaan serta penguatan kerja sama ekonomi dalam kerangka tersebut. CPTPP merupakan perjanjian yang sejalan dengan berbagai instrumen kerja sama internasional yang telah diikuti Indonesia.

    “CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP,” jelas Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Jumat (21/11/2025).

    Dalam pernyataan yang sama, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi empat calon negara yang dinilai sejalan dengan Prinsip Auckland, yakni Uruguay, Uni Emirat Arab, Filipina, dan Indonesia. Australia memutuskan memulai proses aksesi dengan Uruguay dan melanjutkan proses bagi tiga negara lainnya, termasuk Indonesia, pada 2026.

    Pemerintah Indonesia menyambut baik sinyal tersebut dan memandangnya sebagai bentuk penguatan posisi Indonesia dalam percakapan strategis mengenai integrasi ekonomi regional. Dalam pertemuan dengan Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong pada kunjungan kerja ke Singapura, Menko Airlangga kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk memajukan proses aksesi CPTPP. Sikap ini juga disampaikan melalui surat resmi HM.4.6/417/SET.M.EKON.3/11/2025.

    Keanggotaan Indonesia dalam CPTPP diproyeksikan membawa manfaat luas, terutama dari sisi perluasan akses pasar. Sejumlah negara anggota CPTPP belum memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Indonesia sehingga peluang peningkatan ekspor dinilai semakin terbuka.

    Selain itu, integrasi ekonomi yang lebih dalam diperkirakan memberikan dampak positif pada iklim investasi, termasuk peningkatan arus investasi asing langsung. Bagi Indonesia, peningkatan daya saing produk nasional dan penciptaan iklim investasi yang lebih transparan diproyeksikan mendukung pertumbuhan PDB.

    Sementara itu, bagi CPTPP, bergabungnya Indonesia akan menambah bobot strategis blok perdagangan tersebut. Posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dapat memperkuat integrasi kawasan, menciptakan peluang ekonomi baru, serta meningkatkan relevansi CPTPP sebagai perjanjian perdagangan modern di kawasan Indo-Pasifik.

    Menko Airlangga menyebut bahwa dengan bergabungnya Indonesia dalam CPTPP, arah kebijakan perdagangan nasional diharapkan bergerak menuju standar yang lebih tinggi yang dapat mendorong peningkatan volume perdagangan antarnegara anggota

  • Atlet Asal Bandung Bangun UMKM Shuttlecock hingga Tembus Pasar India Bandung 21 November 2025

    Atlet Asal Bandung Bangun UMKM Shuttlecock hingga Tembus Pasar India Bandung 21 November 2025

    Atlet Asal Bandung Bangun UMKM Shuttlecock hingga Tembus Pasar India
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Mantan atlet badminton asal Bandung, Duthree Gigih Belatma, mengubah perjalanan kariernya setelah memutuskan meninggalkan profesinya sebagai pelatih badminton di India.
    Keputusan itu justru membawanya pada kesuksesan bisnis
    shuttlecock
    bersama CV GD Feather yang kini menembus pasar internasional.
    “Gaji yang saya terima sebagai pelatih badminton di
    India
    cukup lumayan, tapi bisnis yang saya jalani sebagai sampingan juga mulai membesar. Ini buat saya dilema,” kata Gigih.
    Setelah kontraknya berakhir, ia memilih pulang ke tanah air.
    “Ya, ketika bisnis sudah berjalan baik, dan laba yang diterima meningkat berkali-kali lipat dibandingkan dengan gaji yang diterima sebagai pelatih, ya akhirnya saya putuskan untuk pulang saja,” ujarnya.
    UMKM
    milik Duthree ini sekarang menjadi produsen shuttlecock yang mampu menembus pasar India, negara dengan pertumbuhan badminton tercepat di dunia.
    Banyaknya akademi, klub, dan komunitas badminton di India turut memicu permintaan tinggi akan shuttlecock berkualitas.
    Kuncinya, ada pada kualitas produk yang konsisten dan harga yang kompetitif. Seperti produk yang stabil, tahan lama, dan diproduksi melalui standar ketat mulai dari pemilihan bulu hingga pengujian lintasan dan keseimbangan shuttlecock.
    Sistem produksi efisien juga memungkinkan ekspor reguler dalam jumlah besar. Selain itu mereka menerapkan proses terstruktur mulai dari pemilihan material, kontrol kualitas, dan kemasan aman untuk pengiriman jarak jauh.
    Menurut Gigih, industri shuttlecock di Indonesia tumbuh pesat dengan omzet mencapai triliunan rupiah tiap tahun.
    Namun, tantangan muncul dari pasokan bulu bebek lokal yang dianggap belum memenuhi kualitas industri.
    Ia merujuk data KPPU yang menunjukkan bahwa Jawa Timur, sentra industri shuttlecock nasional, mengimpor hingga 90 persen kebutuhan bulu bebek.
    Gigih menyebut impor bukan sekadar persoalan jumlah.
    “Kualitas bulu bebek lokal dinilai tidak cukup baik sehingga hanya dapat dimanfaatkan untuk kerajinan tangan,” ujarnya.
    Selain menjadi pemasok bahan baku, Gigih kini memproduksi shuttlecock dengan merek Belkhoin dan MP. Pada April lalu, kedua merek itu berhasil menembus pasar Arab Saudi.
    “Secara perdana, di April kemarin kita baru saja mengekspor Belkhoin dan MP ke Arab Saudi. Harapannya tentu produk lokal ini bisa diterima dengan baik, dan mereka melakukan repeat order,” kata Gigih.
    Soal kualitas shuttlecock, ia menegaskan bahwa preferensi pemain sangat subjektif.
    “Tidak ada merek shuttlecock yang bagus atau jelek. Shuttlecock itu seperti halnya merek rokok, cocok-cocokan di mulut masing-masing,” ujar pria yang telah berkecimpung di dunia badminton sejak usia 9 tahun itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muncul Gelombang Relokasi Pabrik ke Jateng, Ternyata Ini Pemicunya

    Muncul Gelombang Relokasi Pabrik ke Jateng, Ternyata Ini Pemicunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Upah buruh yang tinggi hingga pungutan liar oleh organisasi masyarakat (ormas) ditengarai menjadi penyebab gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen ke daerah lain. Salah satu daerah yang kini disasar banyak investor ialah Jawa Tengah.

    Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan bahwa kedua faktor tersebut berpengaruh besar terhadap biaya operasional perusahaan.

    “Biaya hidup yang semakin tinggi, maka akan membuat upah minimum juga semakin tinggi,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, permasalahan upah memerlukan jalan keluar berupa formulasi baku untuk menentukan pertumbuhan upah minimum sekaligus menekan biaya hidup buruh.

    Namun demikian, pungli oleh ormas hanya membuat biaya operasional perusahaan membengkak, sehingga berpotensi memicu gelombang relokasi lanjutan apabila terus terjadi.

    Terkait dampak perekonomian relokasi pabrik, Huda menyebut bahwa daerah yang ditinggalkan pasti akan mengalami perlambatan atau penurunan karena berpindahnya sumber perputaran ekonomi.

    Dia menyoroti meningkatnya potensi pelambatan konsumsi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah asal pabrik, terutama pada pelaku UMKM yang bergantung kepada kegiatan ekonomi di sekitar pabrik.

    Sebaliknya, di daerah tujuan baru pabrik, masuknya tenaga kerja dinilai bisa memacu pertumbuhan ekonomi setempat.

    “Jadi, secara nasional, sebenarnya tidak akan mengalami konsekuensi negatif. Namun, bagi daerah yang ditinggalkan akan terasa,” pungkas Huda.

    Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan adanya gelombang relokasi pabrik ke kawasan Jawa Tengah, khususnya industri alas kaki dan garmen dalam beberapa waktu terakhir.

    Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

    “Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

    Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya. Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.

    Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang juga memiliki upah minimum relatif rendah.

  • Perusahaan Ramai-Ramai Relokasi Pabrik ke Jateng, Cari Upah Murah?

    Perusahaan Ramai-Ramai Relokasi Pabrik ke Jateng, Cari Upah Murah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan adanya gelombang relokasi pabrik ke kawasan Jawa Tengah, khususnya industri alas kaki dan garmen dalam beberapa waktu terakhir.

    Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

    “Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

    Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah (Jateng) banyak dipilih oleh perusahaan mengingat upah minimum yang relatif rendah yakni pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

    Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.

    Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang memiliki upah minimum relatif rendah.

    Namun demikian, Ristadi menggarisbawahi bahwa tidak mudah untuk mencari tenaga kerja terampil di kawasan dengan upah minimum rendah itu. Hal ini berkaitan dengan produktivitas pabrik yang berpotensi lebih rendah dibandingkan yang dihasilkan oleh buruh di lokasi sebelumnya.

    “Dari beberapa kali kami hearing dengan teman-teman pengusaha, itu produktivitasnya [di lokasi pabrik baru] tidak sebagus pekerja di daerah yang upahnya sudah tinggi,” ungkapnya.

    Ristadi lantas berujar bahwa keberlanjutan relokasi pabrik ini bergantung aspek modal masing-masing perusahaan. Menurutnya, keputusan bisnis ini lebih mungkin dilakukan oleh perusahaan dengan modal lebih kuat, dalam hal ini yang telah berorientasi ekspor.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menjelaskan bahwa badai PHK yang menerjang industri alas kaki pada awal tahun ini salah satunya disebabkan kesulitan perusahaan memenuhi biaya upah.

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda menjelaskan bahwa pengusaha memiliki keluhan terkait regulasi upah yang berubah-ubah dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga banyak perusahaan tidak mampu membayar. 

    “Kami dari asosiasi prihatin atas keadaan ini. Teman-teman anggota berusaha stabil agar tidak terjadi PHK dalam kondisi ekonomi awal tahun seperti ini,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025) silam.

  • Produsen Pulp-Kertas Minta Cukai Popok Ditinjau Ulang, Ini Alasannya

    Produsen Pulp-Kertas Minta Cukai Popok Ditinjau Ulang, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengkritik rencana pengenaan cukai terhadap produk popok (diapers) yang disebut masuk dalam kerangka kebijakan fiskal nasional. 

    Ketua Umum APKI, Liana Bratasida mengatakan bahwa industri popok merupakan bagian penting dari rantai pasok sektor pulp dan kertas nasional. Kebijakan ini berpotensi menambah tekanan pada industri sekaligus membebani masyarakat. 

    Menurut dia, masalah lingkungan yang menjadi dasar wacana pengenaan cukai tersebut tidak hanya dapat diselesaikan lewat pengenaan biaya tambahan. 

    “Masalah utama bukan pada produknya, tetapi pada perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Cukai tidak akan mengubah perilaku tersebut,” kata Liana dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025). 

    Dia menerangkan bahwa sektor ini berkontribusi 3,92% terhadap PDB nonmigas serta menghasilkan devisa ekspor lebih dari US$8 miliar pada 2024. Namun, saat ini kondisi industri diapers juga belum sepenuhnya pulih. 

    Dari 17 pabrik diapers di Indonesia dengan kapasitas terpasang 17,90 miliar pieces, produksi aktual pada 2023 tercatat hanya 16,47 miliar pieces. Kebutuhan nasional pada 2024 mencapai 13,1 miliar pieces. 

    Dengan kondisi ini, secara kapasitas industri sebenarnya mampu memenuhi pasar, namun sejumlah produsen tetap tertekan oleh tingginya biaya produksi serta persaingan pasar yang ketat. 

    “Beberapa pabrik sudah tutup karena tingginya biaya produksi dan persaingan pasar. Jika ditambah beban cukai, harga pasti naik dan pasokan bisa semakin turun,” ujarnya.

    Untuk diketahui, pemerintah menyatakan bahwa rencana cukai diapers ini selaras dengan target penanganan sampah laut sebagaimana diatur dalam PP 83/2018. 

    Produk diapers disebut sebagai penyumbang sampah terbanyak kedua di laut pada 2017, mencapai 21 persen, dan dianggap memiliki tingkat daur ulang yang rendah karena mengandung berbagai material sintetis yang mencemari lingkungan.

    Namun, dia menilai pendekatan tersebut kurang tepat. Sebab, persoalan besarnya volume sampah diapers yang berakhir di laut lebih disebabkan oleh pengelolaan sampah yang belum optimal, bukan semata pada karakteristik produknya.

    “Solusinya adalah memperbaiki sistem pengelolaan sampah serta mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” tegasnya.

    Di sisi lain, industri diapers di Indonesia juga telah disebut telah berkolaborasi dengan industri semen untuk memanfaatkan limbah diapers sebagai bahan substitusi energi biomassa. Langkah ini turut mendukung pengurangan sampah dan memperkuat prinsip ekonomi sirkular di sektor industri. 

    APKI juga menegaskan bahwa diapers bukanlah produk plastik murni, melainkan terdiri dari berbagai material seperti pulp, SAP, PE film, nonwoven PP, latex atau spandex, serta lem berbasis rubber. Komponen plastik di dalamnya sudah masuk dalam cakupan kebijakan cukai plastik yang tengah disiapkan pemerintah. 

    Dengan demikian, Liana menyebut penerapan cukai atas diapers berpotensi menimbulkan double taxation yang pada akhirnya mengurangi daya saing produk dalam negeri.

    Selain itu, diapers dewasa dikategorikan sebagai alat kesehatan berdasarkan izin edar Kementerian Kesehatan. Kebijakan cukai dikhawatirkan dapat menghambat upaya pemerintah mendorong peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri.

    APKI juga menilai bahwa kebijakan cukai harus mempertimbangkan tidak hanya pada kondisi industri, namun juga dampaknya terhadap konsumen.

    “Jika harga naik, konsumsi turun, pekerja ikut terdampak, dan kontribusi industri terhadap penerimaan negara bisa berkurang. Kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan, industri, serta kepentingan publik,” jelasnya.

    APKI menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan. APKI berharap pemerintah segera melakukan reassessment terhadap rencana ini dengan melihat kondisi industri dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

    “Kami mendukung upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan lingkungan. Namun kebijakan baru tetap harus melihat realitas di lapangan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan banyak pihak,” pungkasnya.

  • Kemenko PM siapkan “1001 Pasar Malam” manfaatkan aset tidur untuk UMKM

    Kemenko PM siapkan “1001 Pasar Malam” manfaatkan aset tidur untuk UMKM

    Bandung (ANTARA) – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tengah mematangkan program “1001 Pasar Malam” yang bakal memanfaatkan aset-aset milik pemerintah atau negara yang selama ini tidak produktif atau “tidur” untuk disulap menjadi ruang promosi dan transaksi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM Abdul Muslim mengungkapkan inisiatif tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak pelaku usaha terhadap kanal pemasaran yang strategis dan mudah diakses.

    “Dari hasil diskusi dan analisis mendalam, kami melihat perlunya penyediaan kanal pemasaran yang lebih produktif. Program ini bertujuan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tidur atau belum optimal penggunaannya,” ujar Muslim dalam Forum Konsultasi Publik rencana alternatif kebijakan ‘Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat’ di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

    Muslim menegaskan langkah ini turunan teknis dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi tersebut secara spesifik mewajibkan kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga swasta untuk mengalokasikan minimal 30 persen dari total luas area komersialnya sebagai tempat promosi bagi usaha mikro dan kecil.

    Kebijakan ini, kata dia, dibahas secara intensif dalam forum yang melibatkan unsur pentahelix di Jawa Barat, mengingat provinsi ini menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 12,7 persen hingga November 2025.

    Di lokasi yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison menegaskan bahwa intervensi pemerintah tidak bisa lagi sekadar menjalankan fungsi teknokrasi di atas kertas.

    Menurut Leon, masalah UMKM saat ini bukan hanya soal modal, melainkan hambatan kultural seperti pola pikir (mindset) wirausaha hingga ketidaksiapan ekosistem digital yang membuat produk lokal sulit menembus pasar ekspor.

    “Tugas kami menemukan formulasi kebijakan yang benar-benar menjawab permasalahan riil. Banyak UMKM kita belum mampu menembus batas-batas digital karena kurangnya literasi pemasaran modern,” kata Leon.

    Ia memastikan pelibatan publik secara bermakna dalam penyusunan kebijakan ini dilakukan agar peta jalan transformasi pemasaran yang dihasilkan dapat menyelesaikan masalah struktural UMKM secara mendasar dan berkelanjutan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tertekan Tarif AS, Singapura Ramal Pertumbuhan Ekonomi Melambat pada 2026

    Tertekan Tarif AS, Singapura Ramal Pertumbuhan Ekonomi Melambat pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Singapura memproyeksikan pertumbuhan ekonominya akan melambat pada 2026 akibat tekanan tarif AS, meski pertumbuhan tahun ini melonjak hampir dua kali lipat menjadi sekitar 4%.

    Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) pada Jumat (21/11/2025) menyampaikan bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Singapura tahun depan diperkirakan melandai ke kisaran 1%–3%, sekaligus menjadi proyeksi resmi pertama untuk 2026.

    Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Beh Swan Gin, mengatakan sejumlah risiko eksternal masih membayangi prospek ekonomi, terutama potensi kembali memanasnya tensi perdagangan global. 

    “Kami terus mengkhawatirkan kemungkinan eskalasi baru dari ketegangan perdagangan,” ujarnya dalam konferensi pers sebagaimana dilansir dari Bloomberg.

    Namun, dia menambahkan pejabat umumnya memperkirakan pertumbuhan berkisar 2%–3% sesuai dengan struktur ekonomi Singapura yang sudah matang, sehingga proyeksi untuk 2026 bukanlah gambaran yang terlalu pesimistis.

    Sementara itu, revisi naik proyeksi pertumbuhan 2025—yang mengikuti peningkatan serupa pada Agustus—datang di tengah upaya Singapura menghadapi dampak tarif global yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump, sekaligus memetik manfaat dari lonjakan investasi sektor kecerdasan buatan (AI).

    Pertumbuhan tahunan terutama ditopang oleh sektor manufaktur, perdagangan grosir, serta jasa keuangan dan asuransi. MTI menyebut manufaktur diperkuat oleh klaster elektronik, rekayasa transportasi, dan biomedis.

    Permintaan manufaktur dan ekspor tetap solid, didorong oleh ledakan belanja modal (capex) di sektor AI yang meningkatkan pesanan chip, server, dan komponen elektronik lainnya. 

    Momentum tersebut berlanjut hingga kuartal IV, dengan ekspor nonmigas melonjak 22% pada Oktober, hampir tiga kali lipat dari ekspektasi, didorong kenaikan ekspor elektronik sebesar 33%.

    “Pada sisa tahun ini, permintaan terhadap elektronik terkait AI diperkirakan terus menopang sektor manufaktur dan perdagangan grosir,” kata MTI.

    Perkembangan Ekonomi Terbaru

    Adapun, PDB Singapura pada kuartal III/2025 tumbuh 4,2% secara tahunan, sesuai estimasi final MTI. Angka ini sejalan dengan survei Bloomberg yang memproyeksikan 4% dan lebih rendah dari revisi 4,7% pada kuartal sebelumnya. 

    Secara kuartalan, PDB naik 2,4%, sesuai dengan konsensus dan meningkat dari 1,7% pada tiga bulan sebelumnya.

    Bank Sentral Singapura (MAS) mempertahankan kebijakan moneternya pada peninjauan terakhir tahun ini pada Oktober, seiring stabilnya ekonomi dan inflasi yang tetap jinak. MAS, yang melakukan empat kali peninjauan dalam setahun, akan mengumumkan kebijakan berikutnya pada Januari.

    Chief Economist MAS, Edward Robinson, menilai sikap kebijakan moneter saat ini masih tepat, sembari menegaskan bahwa bank sentral berada dalam posisi yang baik untuk merespons risiko terhadap stabilitas harga jangka menengah, setelah melakukan dua pelonggaran tahun ini.

    Sebagai negara dengan volume perdagangan lebih dari tiga kali lipat PDB, Singapura turut diuntungkan oleh tarif AS terhadap negara tersebut yang relatif rendah yakni 10%. Selain itu, penumpukan inventaris oleh perusahaan-perusahaan AS sejak pertengahan tahun juga membantu menopang permintaan terhadap produk Singapura.

    Prospek kuartal IV/2025 masih solid, dengan aktivitas manufaktur pada Oktober tetap berada di zona ekspansif dan indikator elektronik terus menguat.

    “Dengan proyeksi ekspor kuartal IV yang diperkirakan tetap kuat, ekonomi Singapura bergerak dengan banyak mesin pertumbuhan, ditopang lonjakan konstruksi, penurunan suku bunga, serta dukungan fiskal yang besar,” tulis ekonom Maybank Securities, Brian Lee.

    Pada Agustus lalu, MTI merevisi proyeksi pertumbuhan 2025 menjadi 1,5%–2,5%.

  • Ukraina ‘Siap Bekerja’ dengan AS untuk Akhiri Perang

    Ukraina ‘Siap Bekerja’ dengan AS untuk Akhiri Perang

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Kamis (20/11) menyatakan bahwa Ukraina “siap bekerja secara jujur dan terbuka”, saat ia berkomitmen menindaklanjuti proposal perdamaian dari Amerika Serikat (AS) tanpa mengganggu upaya diplomatik yang sudah berjalan.

    “Ukraina membutuhkan perdamaian dan kami akan melakukan segala hal agar tak ada pihak yang bisa mengatakan bahwa kita menghambat diplomasi. Ini penting,” ujar Zelenskyy dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan membuat pernyataan yang tergesa-gesa.

    Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga proses diplomasi yang konstruktif dengan AS dan para mitra internasional. Ia menekankan pentingnya dukungan yang konsisten bagi militer Ukraina serta seluruh operasi pertahanan yang telah direncanakan, termasuk serangan jarak jauh.

    Dalam unggahan di Telegram setelah bertemu Sekretaris Angkatan Darat AS Daniel Driscoll di Kyiv, Zelenskyy menyebut tim Ukraina dan AS akan “menggarap poin-poin rencana untuk mengakhiri perang.”

    Rincian usulan tersebut belum dipublikasikan. Namun, sejumlah media, termasuk kantor berita AFP, melaporkan bahwa rencana itu memuat tuntutan Rusia, termasuk penyerahan wilayah yang masih berada di bawah kendali Ukraina.

    Sejumlah pejabat senior di Kyiv menilai usulan itu “absurd” dan menganggapnya sebagai “provokasi.”

    Zelenskyy juga menyampaikan bahwa dirinya menggelar “pembicaraan yang sangat serius” dengan seorang delegasi tingkat tinggi dari AS.

    Rencana Uni Eropa untuk “melemahkan Rusia”

    Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menanggapi laporan bahwa AS dan Rusia telah mencapai kesepakatan awal mengenai rencana perdamaian.

    Setelah bertemu perwakilan Ukraina dan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussel, Kallas mengatakan bahwa UE memiliki “rencana dua poin” untuk mengakhiri perang. Rencana itu mencakup upaya melemahkan Rusia dan memperkuat Ukraina.

    “Jika Rusia benar-benar menginginkan perdamaian, mereka harusnya sudah menerima tawaran gencatan senjata tanpa syarat yang diajukan pada Maret lalu,” tegasnya.

    Ia menambahkan, Rusia berkali-kali menyatakan kesediaan untuk berdialog, tetapi pembicaraan sebelumnya selalu gagal karena Rusia tidak pernah membuat komitmen nyata. “Tekanan harus diarahkan pada pihak agresor, bukan korban,” kata Kallas.

    Untuk itu, Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia. Fokus utamanya adalah menindak armada kapal bayangan Rusia dan para pihak yang mendukung operasi tersebut.

    “Data menunjukkan dengan jelas bahwa ekspor minyak mentah Rusia berada di titik terendah dalam beberapa bulan terakhir. Pendapatan pajak Rusia dari minyak juga berada di level terendah sejak perang dimulai,” ujar Kallas, menilai bahwa sanksi sejauh ini terbilang efektif.

    Komandan Rusia klaim kuasai Kupiansk, Ukraina bantah

    Para komandan senior Rusia pada Kamis (20/11) mengklaim bahwa pasukan mereka telah merebut kota kecil Kupiansk, sekitar 120 kilometer dari Kharkiv, di wilayah timur laut Ukraina.

    Komandan pasukan Rusia di front barat, Sergei Kuzovlev, melaporkan kepada Presiden Vladimir Putin bahwa pasukannya telah “menyelesaikan pembebasan Kota Kupiansk,” yang ia sebut sebagai “komponen kunci pertahanan Ukraina.”

    Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, menambahkan bahwa pasukan Rusia “terus menghancurkan unit Ukraina yang terkepung di tepi kiri Sungai Oskil.”

    Kupiansk, dengan penduduk pra-perang sekitar 55.000 jiwa, merupakan jalur penting untuk kereta dan logistik. Kota ini jatuh ke tangan Rusia pada hari pertama invasi besar-besaran pada Februari 2022, tetapi berhasil direbut kembali oleh Ukraina beberapa bulan kemudian dan sejak itu menjadi pusat logistik penting.

    Militer Ukraina pada Kamis (20/11) malam membantah klaim Rusia bahwa Kupiansk telah direbut kembali.

    Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Putin “mengunjungi salah satu pos komando pasukan barat dan menggelar pertemuan dengan kepala staf.” Tidak jelas apakah lokasi itu berada di wilayah Rusia atau di wilayah Ukraina yang diduduki.

    Putin dilaporkan menerima pemaparan mengenai situasi militer di Kramatorsk, Kostyantynivka, dan Pokrovsk, tiga kota penting Ukraina di wilayah Donetsk. Gerasimov mengklaim bahwa pasukan Rusia telah menguasai 70 persen wilayah Pokrovsk, klaim yang disebut “tidak benar” oleh militer Ukraina.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)