Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Menteri UMKM tegaskan pemetaan terhadap tantangan pelaku usaha

    Menteri UMKM tegaskan pemetaan terhadap tantangan pelaku usaha

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya upaya pemetaan menyeluruh terhadap tantangan yang dihadapi para pengusaha UMKM.

    Maman, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan sejumlah tantangan itu antara lain kapasitas produksi, kualitas produk, akses pembiayaan, hingga penggunaan teknologi.

    “Jika kendalanya pembiayaan, kita akan bantu menghubungkan dengan lembaga keuangan. Jika masalahnya pada teknologi, misalnya kualitas produk kratom, kita akan dukung proses standardisasi agar memenuhi syarat ekspor,” kata dia.

    Lebih lanjut, Menteri Maman juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas produksi dan standardisasi produk, perluasan akses pembiayaan yang inovatif, serta peningkatan akses pasar global melalui strategi branding, market intelligence, dan penetrasi pasar ekspor yang lebih terarah.

    Untuk itu, Kementerian UMKM aktif untuk menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, baik di pusat maupun daerah.

    Salah satu yang baru-baru ini dilakukan Kementerian UMKM adalah kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat komoditas unggulan daerah agar semakin berdaya saing dan mampu menembus pasar global.

    Menteri Maman menyampaikan Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi besar melalui komoditas lokal seperti kratom, ikan arwana, kelapa, lidah buaya, dan berbagai produk turunannya.

    Ia menilai, dengan pengelolaan yang tepat, komoditas tersebut dapat menjadi penggerak ekspor yang signifikan bagi perekonomian daerah.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 Bagaimana agar Uang Rampasan Koruptor Bisa Dipakai Prabowo Biayai Negara? Nasional

    10 Bagaimana agar Uang Rampasan Koruptor Bisa Dipakai Prabowo Biayai Negara? Nasional

    Bagaimana agar Uang Rampasan Koruptor Bisa Dipakai Prabowo Biayai Negara?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS
    – Presiden RI Prabowo Subianto ingin menggunakan uang hasil rampasan dari koruptor untuk membiayai program pemerintah. Bagaimana caranya?
    Prabowo ingin dana hasil penyitaan koruptor akan diarahkan ke sektor-sektor prioritas, termasuk pendidikan, bahkan untuk membayar utang kereta cepat Whoosh.
    Lalu, bagaimana mekanisme atau alur penggunaan uang hasil sitaan korupsi untuk dapat digunakan membiayai program pemerintah?
    Pakar hukum pidana dan perdata Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa penggunaan uang rampasan korupsi mengikuti mekanisme atau aturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
    APBN
    ) yang berlaku.
    Alur penggunaan uang hasil rampasan korupsi untuk membiayai proyek pemerintah tetap harus tunduk pada mekanisme APBN. Yakni, meliputi siklus perencanaan, pengajuan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
    “Boleh digunakan, tapi harus tetap memakai mekanisme APBN. Artinya, uang sitaan itu masuk dulu ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP), lalu dikeluarkan kembali melalui RAPBN,” ujar Fickar kepada
    Kompas.com
    , Jumat (21/11/2025).
    Selama ini, kata dia, mayoritas pendapatan negara berasal dari pajak. Namun uang sitaan korupsi yang masuk sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sah digunakan untuk membiayai program pemerintah, selama melalui pintu anggaran yang benar.
    “Selama ini pendapatan negara yang mayoritas itu dari pajak, karena aktivitas kita apapun pasti kena pajak melalui PPN 11 persen,” lanjut dia.
    Menurut Fickar, mekanisme penggunaan uang rampasan kasus korupsi untuk digunakan dalam membiayai program pemerintah sudah memiliki alur yang baku.
    Dia mengatakan, uang sitaan hasil korupsi itu dipulihkan dulu dalam proses hukum, baik oleh penyidik KPK maupun Kejaksaan Agung atau Kejagung.
    Setelah itu, dananya wajib disetor ke kas negara melalui Direktorat Jenderal Anggaran.
    “Dari KPK atau Kejagung, langsung masuk kas negara atau ke Dirjen Anggaran, ya alurnya biasa melalui pengesahan RAPBN ke DPR,” lanjutnya.
    Ia menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut tidak bisa langsung dieksekusi pemerintah begitu saja.
    Perlu ada pengajuan RAPBN ke DPR dan kemudian dibahas oleh parlemen.
    “RAPBN itu berisi macam-macam rencana pembiayan semua program pemerintah. Jadi tidak bisa semaunya uang masuk lantas diambil keluar oleh Presiden,” kata Fickar.
    Dengan demikian, jika dana sitaan ingin digunakan rakyat dalam berbagai program pemerintah, maka anggaran tersebut harus melalui usulan dari kementerian/lembaga terkait kepada Kementerian Keuangan, dibahas bersama DPR, dan baru kemudian bisa dieksekusi.
    Fickar menegaskan bahwa dalam APBN tidak ada kategori khusus yang membuat uang rampasan korupsi dapat digunakan secara instan.
    Semua tetap tunduk pada mekanisme yang sama.
    “Tidak ada yang khusus. Semua ada aturan dan mekanismenya. Tidak bisa seenaknya,” tegas Fickar.
    Ia juga menyinggung sikap ketat pemerintah dalam memastikan efisiensi penggunaan dana negara. Jika suatu anggaran tidak dipakai oleh kementerian, maka bisa ditarik kembali.
    Dana-dana tersebut juga tidak boleh mengendap dan dibungakan di bank.
    Sebelumnya, Presiden
    Prabowo Subianto
    berjanji bahwa uang negara hasil rampasan koruptor tidak akan dibiarkan mengendap. Dana yang berhasil dipulihkan itu akan segera dikembalikan ke rakyat melalui program-program pemerintah.
    Pertama, uang hasil korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dapat dipakai untuk merevitalisasi ribuan sekolah. Hal ini disampaikan Prabowo Oktober lalu usai menyaksikan seremonial penyerahan uang Rp 13 triliun hasil korupsi ekspor CPO dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    Menurut Prabowo, uang senilai Rp 13 triliun ini bisa dipakai untuk memperbaiki 8.000 sekolah, jika tidak dikorupsi.
    “Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah,” ucap Prabowo dalam sambutannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Prabowo juga berjanji bahwa uang belasan triliun itu juga akan digunakan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan dengan fasilitas yang modern.
    “Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” kata Prabowo.
    Prabowo juga menyatakan agar sebagian uang sitaan kasus korupsi CPO disisihkan untuk beasiswa LPDP.
    “Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” lanjut Prabowo.
    Tak hanya itu, uang pengembalian dari para koruptor juga akan dipakai untuk membayar utang Whoosh. Prabowo memastikan pemerintah punya uang untuk membayar utang Whoosh.
    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
    Juga, Prabowo memastikan uang korupsi tersebut akan digunakan untuk mendanai program pendidikan, termasuk digitalisasi pendidikan, melalui smartboard atau panel interaktif digital (PID) untuk setiap kelas di sekolah.
    “Ya kita rencananya nanti tiap kelas insya Allah di Indonesia akan kita taruh interaktifnya. Nanti itu semua (dari) uang-uang koruptor (yang) kita kejar,” tegas Prabowo dalam peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat (17/11/2025).
    Jaksa Agung Burhanuddin juga mendukung penggunaan uang sitaan korupsi untuk digunakan mendukung program pemerintah. Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan berbagai kasus korupsi, dan seluruhnya menyangkut hajat hidup masyarakat.
    Dia menegaskan bahwa uang penyitaan korupsi, khususnya perkara korupsi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan.
    “Tentunya dalam perkara ini, barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kemenkeu, dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara,” kata dia.
    “Kemarin kami telah melakukan eksekusinya, secara resmi hari ini akan kami serahkan keseluruhannya,” lanjut Burhanuddin.
    Tidak hanya Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menggunakan uang rampasan dari para koruptor untuk kepentingan bangsa.
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK mendukung penggunaan uang rampasan hasil korupsi untuk pengadaan smartboard atau papan interaktif pintar di seluruh sekolah Indonesia.
    “KPK mendukung penuh komitmen Presiden untuk mengoptimalkan asset recovery (pengembalian kerugian keuangan negara) karena memang salah satu akibat dari tindak pidana korupsi adalah kerugian negara, bahkan kerugian ekonomi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/11/2025), mengutip dari
    ANTARA
    .
    Budi menjelaskan bahwa KPK saat ini terus berupaya memulihkan keuangan negara dari setiap penanganan perkara melalui penyitaan sejumlah aset pada tahap awal penyidikan.
    “Tentunya penyitaan aset itu tidak hanya untuk kebutuhan proses pembuktian, tetapi sekaligus menjadi langkah awal yang positif untuk
    asset recovery
    nantinya,” ujarnya.
    Dia menegaskan bahwa sebelum uang sitaan korupsi digunaan untuk program pemerintah, tentunya aset yang disita harus berkekuatan hukum tetap atau inkrah, untuk kemudian dilakukan lelang.
    “Dari hasil lelang itu lah yang kemudian masuk ke kas negara, masuk ke dalam siklus APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata Budi.
    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana pembayaran utang kereta cepat Whoosh menggunakan uang rampasan korupsi masih dalam diskusi internal pemerintah
    “Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” kata Purbaya ketika berada di Universitas Airlangga (Unair), Senin (10/11/2025).
    Purbaya mengatakan rencananya tim Kemenkeu akan diberangkatkan ke China untuk membahas mekanisme pembayaran utang proyek Whoosh secara spesifik. Purbaya berharap dapat ikut dalam proses diskusi itu.
    “Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya,” ujarnya.
    “Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” tambahnya.
    Menanggapi rencana Prabowo, anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta kepada KPK untuk terus memperkuat fungsi pemulihan aset koruptor, agar kasus korupsi tidak hanya berhenti pada penindakan hukum saja.
    “Pemulihan aset adalah bagian penting dari pemberantasan korupsi,” kata Rudianto di Jakarta, mengutip
    ANTARA
    , Jumat.
    “Publik butuh bukti nyata. Ketika KPK menunjukkan secara terbuka uang sitaan itu, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin meningkat,” tambah dia.
    Rudianto menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah KPK dalam memperkuat pemulihan aset hasil korupsi dan memastikan dana negara kembali ke tempat yang semestinya.
    Rudianto bilang bahwa dana itu merupakan bagian dari uang sitaan perkara korupsi yang merugikan keuangan negara dan dana pensiunan.
    “Ini langkah penting dan harus menjadi standar dalam setiap penyelesaian kasus korupsi,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mitsubishi Destinator Buatan Cikarang Dikirim ke Puluhan Negara

    Mitsubishi Destinator Buatan Cikarang Dikirim ke Puluhan Negara

    Jakarta –

    Mitsubishi tak hanya memproduksi Destinator untuk kebutuhan pasar domestik. SUV premium 7-seater buatan Cikarang itu juga dikirim ke banyak negara.

    Mitsubishi Destinator termasuk salah satu model yang diproduksi pabrikan tiga berlian itu di dalam negeri. Destinator diproduksi di pabrik PT MMKI (Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia) kawasan Cikarang. Rupanya, Mitsubishi tidak hanya memproduksi Destinator buat memenuhi permintaan konsumen di Tanah Air. Ada puluhan negara yang juga menjadi tujuan Mitsubishi Destinator buatan Cikarang tersebut.

    “Sudah mulai ekspor. Target awal sih mungkin, bukan mungkin ya, target awal di ASEAN ya, jadi misalnya kayak Filipina, terus Vietnam, seperti itu. Itu kita sudah mulai ekspor,” kata Director of Sales and Marketing Division PT MMKSI Irwan Kuncoro.

    Merujuk pada data ekspor yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Destinator sudah diekspor ke Filipina dan Vietnam pada Oktober 2025. Tercatat jumlah ekspornya pada bulan kesepuluh itu mencapai 454 unit. Kata Irwan, ada sekitar 40-an negara yang dituju Mitsubishi Destinator buatan Cikarang. Itu berarti kini ada tiga model mobil Mitsubishi yang diekspor ke banyak negara yaitu Xpander, Xforce, dan Destinator.

    Destinator merupakan produk terbaru dari Mitsubishi. SUV premium itu diluncurkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 untuk menemani perjalanan keluarga di Indonesia.

    Mobil ini memang dikembangkan untuk pasar ASEAN termasuk Vietnam, Filipina, serta untuk Kawasan Asia Selatan, Amerika Latin, Timur Tengah, dan juga Afrika. Di Indonesia, ada tiga varian Mitsubishi Destinator yang ditawarkan yaitu GLS, Exceed, dan Ultimate. Masing-masing varian memiliki keunggulan. Pertama ada varian GLS yang dilengkapi dengan fitur esensial sehingga cocok untuk digunakan sehari-hari.

    Selanjutnya varian Exceed menawarkan kenyamanan dengan teknologi pintar. Destinator varian Exceed ini diklaim ideal bagi yang menginginkan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan. Terakhir ada varian Ultimate yang ditujukan bagi mereka yang mengutamakan kemewahan. Varian Ultimate ini juga dilengkapi dengan teknologi tinggi dan diklaim sebagai varian terbaik dari Destinator.

    (dry/din)

  • China Gulirkan ‘Bola Panas’ Rare Earths di KTT G20, Redam Kegelisahan Negara Berkembang

    China Gulirkan ‘Bola Panas’ Rare Earths di KTT G20, Redam Kegelisahan Negara Berkembang

    Bisnis.com, JAKARTA — China memanfaatkan pertemuan akbar KTT G20 untuk membela kebijakan pembatasan ekspor mineral kritis yang dilakukan pihaknya sekaligus menawarkan inisiatif baru guna meredakan kegelisahan negara berkembang yang bergantung pada pasokan logam tanah jarang (rare earths).

    Isu mineral kritis menjadi sorotan utama pada KTT G20 pertama yang digelar di Afrika selama akhir pekan. 

    Sejumlah sesi khusus membahas topik tersebut, ketika para pemimpin Eropa menghadapi persoalan rantai pasok dan negara-negara belahan dunia selatan (Global South) meminta dukungan agar dapat memperoleh manfaat dari industri yang tengah berkembang pesat, di mana Beijing mendominasi proses pengolahannya.

    Melansir Bloomberg pada Senin (24/11/2025), dalam pidatonya, Perdana Menteri China Li Qiang membela kebijakan China yang harus mengelola secara hati-hati ekspor mineral yang digunakan untuk kebutuhan militer.

    Beberapa jam kemudian, Beijing mengumumkan rincian prakarsa pertambangan global baru bersama negara-negara mitra—langkah yang dipandang sebagai respons atas upaya Amerika Serikat membangun rantai pasok alternatif untuk tanah jarang.

    Li menegaskan China akan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan penggunaan damai mineral penting, sembari memastikan kepentingan negara berkembang terlindungi dan tetap berhati-hati terhadap penggunaan untuk keperluan militer.

    Presiden Xi Jinping selama ini menggunakan dominasi China atas pasokan tanah jarang—komponen vital untuk berbagai produk mulai dari rudal hingga ponsel—sebagai alat bertahan menghadapi tarif impor tinggi yang diberlakukan Donald Trump. 

    Ketidakhadiran Xi Jinping dan Trump di KTT G20 membuat Li menjadi figur utama yang menjawab pertanyaan mengenai respons perdagangan Beijing.

    Bahkan sebelum pertemuan dimulai, G20 sudah menyinggung China melalui deklarasi bersama yang mengkritik ‘tindakan perdagangan unilateral’ yang membatasi akses terhadap mineral kritis—masalah berulang bagi negara industri seperti Jerman dan Jepang.

    Deklarasi itu juga memuat komitmen untuk menyusun cetak biru sukarela guna memastikan mineral kritis dapat menjadi pendorong kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan, mencerminkan tuntutan negara berkembang.

    “Negara-negara tidak hanya ingin China atau Amerika Serikat datang dan menggali sumber daya. Mereka ingin, sebagai imbalan akses mineral, ada investasi dalam fasilitas pemurnian,” kata Kevin Gallagher, profesor kebijakan pembangunan global di Boston University.

    Dialog Panas soal Rare Earths di G20 Afrika Selatan

    Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan bahwa Brasil tidak ingin sekadar menjadi pengekspor bahan mentah.

    “Kami ingin menjadi mitra dalam rantai nilai global untuk mineral kritis,” ujarnya.

    Menjelang penutupan KTT, China mengumumkan peluncuran inisiatif pertambangan hijau bersama 19 negara—termasuk Kamboja, Nigeria, Myanmar, dan Zimbabwe—bekerja sama dengan Organisasi Pembangunan Industri PBB (UNIDO). Namun, Beijing tidak mencantumkan komitmen pembiayaan, dan dokumen yang dirilis minim detail.

    Media pemerintah China menyebut inisiatif itu bertujuan membangun jaringan inklusif untuk menjaga proses penambangan mineral kritis agar berjalan adil, wajar, stabil, dan lancar.

    Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin mengatakan diskusi soal mineral kritis di G20 cukup meyakinkan.

    “Saya berharap lewat pertemuan ini, kita dapat menghindari situasi serupa di masa depan dan memperoleh akses yang nyata terhadap mineral tanah jarang,” ujarnya.

    Eropa menjadi pihak yang paling terdampak kebijakan China yang mewajibkan izin ekspor untuk logam berfungsi militer. Serangkaian pemimpin dari Prancis, Jerman, Inggris, dan Irlandia dijadwalkan berkunjung ke China dalam beberapa bulan ke depan, dengan akses tanah jarang kemungkinan menjadi agenda prioritas.

    China dan AS saat ini tengah merampungkan negosiasi penerapan general licenses untuk memperlancar aliran ekspor tanah jarang, setelah Xi dan Trump mencapai gencatan dagang bulan lalu—yang disebut Trump sebagai kesepakatan untuk seluruh dunia.

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menekankan pentingnya menjamin keamanan rantai pasok komponen esensial bagi produksi industri, menurut keterangan resmi Italia. Tidak jelas bagaimana respons Li, karena pernyataan China tidak menyinggung diskusi tersebut.

    Sementara itu, Wakil Menteri Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan Thandi Moraka menegaskan bahwa bagi banyak negara Afrika, prioritas utama adalah meningkatkan kemampuan teknis.

    “Banyak negara berkembang yang kaya mineral, khususnya di Afrika, belum memperoleh manfaat penuh karena kurangnya investasi,” ujarnya.

  • Hilirisasi Kakao Digenjot, Kemendag Siapkan Akses Pasar ke Eropa dan Amerika

    Hilirisasi Kakao Digenjot, Kemendag Siapkan Akses Pasar ke Eropa dan Amerika

    JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memperkuat strategi hilirisasi komoditas kakao untuk membuka jalan ekspor ke pasar-pasar premium dunia. Di antaranya ke Eropa dan Amerika.

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mendorong pelaku usaha komoditas kakao untuk meningkatkan hilirisasi produknya agar makin bernilai tambah. Kata dia, hilirisasi bisa menjadi jalan meningkatkan minat pasar global terhadap produk kakao Indonesia.

    Roro bilang Kemendag memiliki beberapa program yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha, khususnya untuk melebarkan pasar ke tingkat internasional. Salah satunya melalui perjanjian dagang dengan beberapa wilayah/negara, seperti Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Canada CEPA, dan Indonesia-Uni Eropa CEPA mendatang.

    “Pasar-pasar ini menjanjikan, khususnya Eropa karena permintaanya terus tumbuh. Pasarnya sangat menekankan aspek keberlanjutan, mereka suka produk yang orientasinya ramah lingkungan, baik untuk kesehatan, dan produk organik,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu, 23 November.

    Tak hanya Eropa dan Amerika, kata Roro, ASEAN juga cukup menjanjikan. Dia bilang Kemendag akan menjembatani melalui perwakilan perdagangan.

    “Tapi selepas itu juga jangan dilupakan pasar-pasar yang dekat dengan kita, seperti ASEAN. Kami akan coba sambungkan dengan beberapa perwakilan perdagangan kita di 33 negara yang siap membantu,” tegas Roro.

    Menurut Roro, hilirisasi kakao merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan Indonesia tidak hanya mengirim bahan mentah. Produk olahan, kata dia, memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

    “Yang kita lihat di sini, kakao telah mengalami pemrosesan menjadi cokelat yang kemudian dikemas dengan bagus sehingga berdaya saing. Perlu digarisbawahi bahwa sebetulnya hiliriasi tidak harus di industri skala besar, tapi juga bisa di lingkup UMKM. Inilah yang pemerintah akan dorong dan fasilitasi,” katanya.

    Dalam kunjungan ke pabrik Cau Chocolates di Kabupaten Tabanan, Bali. Roro memuji perusahaan tersebut sebagai model usaha yang berani mengolah kakao dari hulu ke hilir dengan standar tinggi organik, ramah lingkungan, dan berorientasi keberlanjutan.

    “Kami melihat pertumbuhan ekspor cokelat sedang naik dan sebenarnya pasarnya di dunia ini cukup luas, seperti Eropa, Australia, dan Selandia Baru. Untuk itu, kunjungan kami ke sini bukan saja hanya melihat fasilitas dan pemberdayaan petaninya. Lebih jauh, kami juga melihat bagaimana Kementerian Perdagangan dapat mendorong pelaku usaha meningkatkan ekspornya dan memanfaatkan sejumlah perjanjian dagang yang sudah kita punya,” katanya.

    Data BPS menunjukkan ekspor kakao dan olahan berbasis kakao Indonesia terus menanjak, dengan tren positif 16,20 persen pada 2021 hingga 2024. Periode Januari hingga September 2025 bahkan mencatat lonjakan besar, yakni 2,8 miliar dolar AS, tumbuh 68,75 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

    CEO Cau Chocolates, Kadek Surya, menekankan bahwa perusahaannya mengusung prinsip perdagangan adil (fair trade) dan memperjuangkan harga ideal bagi petani kakao. Ia menyebut banyak petani meninggalkan sektor kakao karena harga tak layak.

    Karena itu, Cau Chocolates memilih strategi membeli biji kakao dengan harga lebih tinggi meski harus menekan margin. Namun ada syarat ketat yakni petani harus menjadi anggota salah satu dari 12 gapoktan binaan dan mengelola kebun organik yang memenuhi standar ketertelusuran.

    “Dengan cara ini, kami bisa berkontribusi pada kesejahteraan petani, memastikan kualitas produk, sekaligus mempersiapkan produk kami untuk pasar ekspor, khususnya Eropa,” ujar Surya.

  • Nekaboga Perkuat Posisi Pemasok Rempah Berstandar Global di SIAL Interfood 2025

    Nekaboga Perkuat Posisi Pemasok Rempah Berstandar Global di SIAL Interfood 2025

    Jakarta: Nekaboga, merek rempah asal Indonesia, menunjukkan komitmennya terhadap kualitas berstandar global dan penerapan teknologi terkini di SIAL Interfood 2025 di JIExpo Kemayoran pada minggu lalu.
     
    Laksmi Istikasari, Sales & Marketing Manager Nekaboga, menyampaikan bahwa keikutsertaan Nekaboga di SIAL Interfood juga menjadi momentum penting untuk memperkuat penetrasi domestic sekaligus.
     
    “Kami melihat potensi sektor horeca dan industri F&B yang terus berkembang di dalam negeri. Melalui kehadiran di SIAL Interfood, kami memperkenalkan rangkaian produk terbaru sekaligus membuka peluang kolaborasi bagi pemilik merek yang membutuhkan dukungan formulasi maupun fasilitas produksi,” ujarnya.
     
    Laksmi menyebut, Nekaboga bekerja sama dengan jaringan petani dari berbagai wilayah Indonesia, serta seluruh bahan bakunya melalui proses quality control ketat dalam ekosistem rantai pasok yang mengedepankan responsible sourcing, efisiensi proses, dan keberlanjutan.
     

     
    Nekaboga mengklaim menjadi salah satu pelopor penerapan Steam Sterilization Process, teknologi sterilisasi alami berbasis uap bertekanan tinggi tanpa bahan kimia maupun iradiasi. Selain itu, proses pengujian mutu didukung oleh laboratorium in-house berperalatan modern yang telah tersertifikasi ISO/IEC 17025 dan terakreditasi KAN.
     
    Produk Nekaboga telah memperoleh pengakuan melalui berbagai sertifikasi internasional, seperti Halal, Kosher, ISO 9001:2015, FSSC 22000, Organik USDA dan EU-EEC, SEDEX, serta fasilitas produksi yang terdaftar di US FDA.
     
    Untuk tahun 2026, Nekaboga menyiapkan strategi pertumbuhan yang lebih agresif guna memperkuat pasar domestik dan ekspor. Dengan inovasi yang terus dikembangkan, dukungan teknologi modern, serta kapasitas produksi bersertifikasi global, Nekaboga pun menegaskan posisinya sebagai mitra strategis bagi pelaku industri yang membutuhkan bahan baku rempah berkualitas maupun solusi pengembangan produk.

     

    Jakarta: Nekaboga, merek rempah asal Indonesia, menunjukkan komitmennya terhadap kualitas berstandar global dan penerapan teknologi terkini di SIAL Interfood 2025 di JIExpo Kemayoran pada minggu lalu.
     
    Laksmi Istikasari, Sales & Marketing Manager Nekaboga, menyampaikan bahwa keikutsertaan Nekaboga di SIAL Interfood juga menjadi momentum penting untuk memperkuat penetrasi domestic sekaligus.
     
    “Kami melihat potensi sektor horeca dan industri F&B yang terus berkembang di dalam negeri. Melalui kehadiran di SIAL Interfood, kami memperkenalkan rangkaian produk terbaru sekaligus membuka peluang kolaborasi bagi pemilik merek yang membutuhkan dukungan formulasi maupun fasilitas produksi,” ujarnya.
     
    Laksmi menyebut, Nekaboga bekerja sama dengan jaringan petani dari berbagai wilayah Indonesia, serta seluruh bahan bakunya melalui proses quality control ketat dalam ekosistem rantai pasok yang mengedepankan responsible sourcing, efisiensi proses, dan keberlanjutan.
     

     
    Nekaboga mengklaim menjadi salah satu pelopor penerapan Steam Sterilization Process, teknologi sterilisasi alami berbasis uap bertekanan tinggi tanpa bahan kimia maupun iradiasi. Selain itu, proses pengujian mutu didukung oleh laboratorium in-house berperalatan modern yang telah tersertifikasi ISO/IEC 17025 dan terakreditasi KAN.
     
    Produk Nekaboga telah memperoleh pengakuan melalui berbagai sertifikasi internasional, seperti Halal, Kosher, ISO 9001:2015, FSSC 22000, Organik USDA dan EU-EEC, SEDEX, serta fasilitas produksi yang terdaftar di US FDA.
     
    Untuk tahun 2026, Nekaboga menyiapkan strategi pertumbuhan yang lebih agresif guna memperkuat pasar domestik dan ekspor. Dengan inovasi yang terus dikembangkan, dukungan teknologi modern, serta kapasitas produksi bersertifikasi global, Nekaboga pun menegaskan posisinya sebagai mitra strategis bagi pelaku industri yang membutuhkan bahan baku rempah berkualitas maupun solusi pengembangan produk.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Modal Asing Masuk ke Indonesia Rp 2,29 Triliun pada Pekan Ketiga November 2025

    Modal Asing Masuk ke Indonesia Rp 2,29 Triliun pada Pekan Ketiga November 2025

    Sebelumnya, nilai tukar rupiah menguat tipis pada perdagangan Jumat (21/11/2025) karena adanya sentimen positif dari surplus neraca transaksi berjalan Indonesia. Rupiah pada pembukaan hari ini bergerak 5 poin atau 0,03 persen ke posisi Rp 16.731 per dolar AS, dari sebelumnya Rp 16.736 per dolar AS. 

    Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menjelaskan bahwa data terkini Bank Indonesia (BI) memberi angin segar bagi pasar.

    “Data yang menunjukkan surplus besar (surplus pertama dalam 10 kuartal) pada neraca transaksi berjalan Indonesia kemarin masih mendukung rupiah,” ujarnya dikutip dari Antara.

    BI melaporkan transaksi berjalan pada triwulan III-2025 mencatat surplus USD 4,0 miliar (1,1 persen PDB), berbalik dari defisit USD 2,7 miliar pada triwulan sebelumnya.

    Ini sekaligus menjadi surplus pertama sejak kuartal I-2023 dan yang terbesar sejak kuartal III-2022, ditopang kenaikan ekspor nonmigas.

    Meski begitu, BI juga mencatat defisit pada transaksi modal dan finansial sebesar USD 8,1 miliar pada periode yang sama. Alhasil, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal III-2025 tercatat defisit USD 6,4 miliar.

    Adapun cadangan devisa September 2025 tetap solid pada USD 148,7 miliar.

  • Indonesia Gebrak Panggung COP30 Brasil dengan Strategi Kehutanan Sosial dan Solusi Alam Berkelanjutan

    Indonesia Gebrak Panggung COP30 Brasil dengan Strategi Kehutanan Sosial dan Solusi Alam Berkelanjutan

    Kehutanan sosial kini bukan lagi sekadar program pinggiran dalam kebijakan nasional Indonesia, melainkan telah bertransformasi menjadi strategi utama (mainstream) dalam diplomasi iklim regional.

    Di panggung COP30, delegasi Indonesia secara rinci membedah bagaimana skema ini bekerja sebagai mesin ganda menyelamatkan ekosistem sekaligus mengentaskan kemiskinan.

    Pendekatan ini menjadi sangat relevan bagi negara-negara ASEAN yang memiliki karakteristik demografis serupa, di mana jutaan penduduknya hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan, menggantungkan hidup dari sumber daya alam yang ada.

    “Bersama-sama, kita dapat membangun ASEAN di mana hutan dilindungi, komunitas diberdayakan, dan masa depan iklim kita terjamin,” tegas Julmansyah, menutup sesi di Paviliun ASEAN dengan optimisme bahwa model yang diterapkan Indonesia dapat direplikasi dan disesuaikan di negara tetangga.

    Pernyataan ini menggarisbawahi visi Indonesia bahwa kolaborasi regional adalah kunci. Hutan di Kalimantan, misalnya, tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari kesatuan ekosistem Borneo yang mencakup Malaysia dan Brunei Darussalam.

    Oleh karena itu, pendekatan Perhutanan Sosial yang sukses di satu wilayah harus ditularkan ke wilayah lain untuk menciptakan sabuk pengaman ekologis yang kokoh di Asia Tenggara.

    Dalam sesi teknis di COP30, Indonesia memaparkan data keberhasilan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang telah naik kelas. Dari sekadar petani subsisten, mereka kini menjadi produsen komoditas ekspor bernilai tinggi seperti kopi, madu hutan, rotan, dan minyak atsiri, semuanya dipanen tanpa menebang pohon.

    Model agroforestry menanam pepohonan kayu bersama tanaman pertanian dipromosikan sebagai solusi jitu untuk menjaga tutupan lahan tetap hijau sembari memberikan pendapatan harian dan bulanan bagi petani. Delegasi Indonesia menekankan bahwa inilah bentuk nyata dari “Ekonomi Regeneratif”, sebuah sistem ekonomi yang memulihkan alam, bukan menghabiskannya.

    Namun, Indonesia juga jujur mengenai tantangan yang dihadapi. Konflik tenurial atau sengketa lahan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Di sinilah peran negara hadir melalui mediasi dan pemberian akses legal kelola selama 35 tahun yang dapat diperpanjang.

  • Pemerintah Rencana Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru 2026, BHS Sarankan Pengaturan Jalur Logistik

    Pemerintah Rencana Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru 2026, BHS Sarankan Pengaturan Jalur Logistik

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Namun, pandangan tersebut mendapat tanggapan kritis dari anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), yang berpendapat bahwa pembatasan tersebut justru bisa menghambat percepatan arus logistik yang sangat dibutuhkan pada akhir tahun, menjelang target pembangunan 2025.

    Menurut BHS, pada periode akhir tahun, kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung sangat bergantung pada kelancaran distribusi logistik. “Pada periode ini dibutuhkan percepatan, dan percepatan pembangunan itu berarti arus logistik tidak boleh terhambat,” ujarnya dalam sebuah wawancara pada Sabtu, 22 November 2025.

    Sebagai alternatif, BHS menyarankan agar pemerintah tidak melakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga, melainkan mengatur jalur distribusinya. “Logistik bisa diarahkan melalui jalur utara Jawa, sementara angkutan pribadi dan publik massal dapat diarahkan melalui jalur tengah, jalur tol, dan jalur selatan Jawa,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, BHS menjelaskan bahwa jalur utara Jawa memiliki koneksi langsung dengan pelabuhan-pelabuhan besar dan kawasan industri yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengatur jalur logistik melalui jalur utara dinilai lebih efektif, mengingat mayoritas distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa dan bahkan ekspor ke luar negeri, seperti Singapura.

    “Mayoritas tujuan distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa atau bahkan keluar negeri seperti Singapura dan lainnya, sehingga ini tidak boleh dihambat dengan larangan logistik,” tegas BHS.

    Jika pembatasan diterapkan, menurut BHS, risiko yang paling mungkin terjadi adalah keterlambatan dalam pengiriman barang, yang berujung pada biaya tambahan atau demurrage. “Jika logistik terhambat, maka akan muncul risiko demurrage—penalti atau denda akibat keterlambatan pengiriman barang,” jelasnya. Akibatnya, harga logistik Indonesia menjadi tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain, yang tentu akan berdampak pada perekonomian nasional.

    BHS juga menekankan bahwa truk sumbu tiga justru membantu mempercepat distribusi logistik karena memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih efisien. “Truk atau angkutan logistik sumbu 3 itu justru membantu percepatan distribusi logistik ke daerah dan pelabuhan untuk menuju negara lain,” katanya.

    Sebagai negara yang sedang berfokus pada pemulihan ekonomi, BHS mengingatkan bahwa kelancaran logistik adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditetapkan antara 6–8 persen oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, pengaturan logistik yang lancar akan mendukung pencapaian target tersebut.

    “Jika truk logistik ini tidak bisa jalan, akan mengakibatkan kelangkaan barang, dan harga logistik akan mahal. Ini akan memicu inflasi yang tinggi, yang tentu merugikan masyarakat,” tegas BHS, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

    Sebagai solusinya, BHS menegaskan bahwa pengaturan jalur kendaraan logistik yang tepat oleh Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri sangat penting. “Kendaraan pribadi dan publik massal bus tetap lancar, dan logistik tetap bergerak tanpa mengganggu. Jadi intinya, yang dibutuhkan adalah pengaturan jalur, bukan pembatasan,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Pengusaha Catat! Ini Janji Purbaya Lindungi Produsen Lokal

    Pengusaha Catat! Ini Janji Purbaya Lindungi Produsen Lokal

    Jakarta –

    Pemerintah berjanji melindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang impor ilegal. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, hal ini penting demi melindungi pasar domestik dan menjaga industri dalam negeri tetap tumbuh.

    Purbaya menjelaskan ekonomi Indonesia ditopang permintaan domestik yang mencapai 90%, sementara sisanya ke pasar ekspor. Artinya jika pasar domestik dikuasai barang impor maka Indonesia sendiri yang akan merugi.

    “Kalau yang 90% tadi dikuasai asing nanti yang untung sebagian besar luar negeri, saya rugi. Jadi saya mau jaga betul market yang dalam negeri ini sebisa mungkin dikuasai oleh produsen-produsen dalam negeri sehingga yang untung kita semua makanya saya selalu bilang ayo kita kaya bersama untuk orang dalam negeri, memberi dukungan ke industri dalam negeri dan pekerja dalam negeri,” terang Purbaya dalam Ecoverse 2025 di The Westin, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Perlindungan terhadap pasar dan industri dalam negeri tak lain demi mengejar target pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal IV 2025, Purbaya menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5,5%.

    Purbaya mengatakan, hal itu tidak dilakukan karena dirinya baik hati. Bendahara Negara bergurau bahwa dirinya ingin mendapat hadiah dari Presiden Prabowo Subianto jika pertumbuhan ekonomi mencapai target.

    “Itu bukan karena saya baik, tapi kata Presiden kalau diatas 5,5% saya dikasih hadiah, saya mengajar hadiah itu sebetulnya. Tidak tahu hadiahnya apa. Ini jelas ini, yang penting pertumbuhan ini akan dijaga terus ke depan,” kata Purbaya.

    Ke depan, pemerintah akan menjalankan mesin fiskal, moneter dan sektor swasta untuk mendongkrak perekonomian. Saat ini fiskal dan moneter sudah berjalan seirama, sementara sektor swasta dilindungi dari serbuan barang impor dan hambatan-hambatan yang selama ini mengganggu pertumbuhan.

    “Fiskal dan moneter udah gampang, jalannya hampir sama, seirama. Privat sectornya selain saya melindungi pasar domestik dari barang-barang ilegal saya juga akan, sudah ke beberapa industri dan kita akan hilangkan bottleneck yang yang menghambat kemajuan industri dalam negeri,” tutur Purbaya.

    (ily/hns)