Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Pertumbuhan Ekonomi Papua Tengah Turun 8% imbas Insiden Freeport

    Pertumbuhan Ekonomi Papua Tengah Turun 8% imbas Insiden Freeport

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah menunjukkan ketimpangan, dengan Maluku Utara tercatat sebagai yang tertinggi dan Papua Tengah mengalami kontraksi terdalam.

    Dia memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    “Saya juga melaporkan kepada beliau mengenai masalah pertumbuhan ekonomi daerah. Karena saya juga diberikan tugas kalau inflasi seminggu sekali, sebulan sekali pertumbuhan ekonomi daerah kita bahas. Di mana yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah,” ujar Tito.

    Dia merinci penyebab melemahnya ekonomi Papua Tengah karena ekspor dari PT Freeport tertahan lantaran adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor yang membuat produksi menjadi tertahan.

    “Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika mengalami kontraksi minus 8%, tetapi ada daerah lain yang tinggi, jadi saya sampaikan ada pem-balance-nya,” ucapnya.

    Selain melaporkan kondisi ekonomi, Tito juga menyampaikan perkembangan upaya percepatan pembangunan di Papua. 

    “Kemudian, saya juga menyampaikan soal Komite Percepatan Pembangunan Papua yang sudah saya briefing tiga kali, dan saya minta kepada bapak presiden berkenan untuk menerima mereka sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para Kepala Daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan itu,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya arahan Presiden Ke-8 RI itu untuk memperkuat mandat lembaga terkait pembangunan Papua.

    “Supaya komite ini memiliki mandat, memiliki power, bersama juga dengan kementerian/lembaga yang memiliki program di Papua mendapat arahan dari Bapak Presiden. Sehingga Papua ini betul-betul dapat dipercepat pembangunannya,” pungkas Tito.

  • Investor China Serbu Gudang dan Pabrik Indonesia

    Investor China Serbu Gudang dan Pabrik Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Leads Property Services Indonesia mencatat permintaan sewa pabrik dan gudang di Indonesia melonjak tajam sepanjang tahun ini, dengan 90% permintaan datang dari perusahaan-perusahaan China. 

    Head of Industrial Services Leads Property Esti Susanti menilai lonjakan ini menjadi angin segar bagi pelaku kawasan industri dan pergudangan, meskipun di sisi lain menyimpan potensi risiko jangka panjang akibat dinamika geopolitik global.

    Tingginya minat investor China terlihat merata di sejumlah sektor, mulai dari elektronik, komponen otomotif terutama kendaraan listrik, hingga fashion premium.

    “Sampai akhir tahun ini saja, 90% permintaan itu masih dari China. Sisanya sekitar 10% datang dari Eropa,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Senin (24/11/2025).

    Alih-alih membeli tanah atau pabrik bekas, investor China umumnya memilih sewa bangunan siap pakai agar produksi dapat segera berjalan. Tingginya kebutuhan mendadak ini ikut mengerek permintaan gudang berukuran fleksibel, dari 2.000 meter hingga lebih dari 10.000 meter persegi.

    Data Leads Property mencatat hingga akhir tahun 2025, permintaan sewa gudang dan pabrik di Jawa mencapai 310.000 meter persegi. 

    Sementara itu, pasokan pergudangan dan pabrik sewa di Jakarta dan sekitarnya hingga akhir tahun ini mencapai total lebih dari 2,5 juta meter persegi.

    Tingkat hunian pasokan gudang dan pabrik sewa berkisar di antara 90%-92%.

    Lonjakan investor China ini tak hanya

    karena Indonesia sebagai pasar konsumsi besar, sehingga mendorong China untuk mendekat ke pasar/pelanggan utama.

    Selain itu juga pasar domestik negeri Tirai Bambu serta tekanan ekspor akibat perang dagang dengan AS dan negara maju lainnya.

    “Secara umum, kita memang diuntungkan perang dagang ini juga,” ujarnya.

    Melihat peluang yang besar, pengembang kawasan industri Indonesia, paparnya, tak tinggal diam. Banyak dari mereka kini aktif melakukan promosi langsung ke China, memetakan sektor-sektor yang belum punya basis produksi di Indonesia, lalu mendatangi perusahaan-perusahaan tersebut dengan jemput bola.

    Menariknya, permintaan dari Eropa, meski kecil, datang dari sektor elektronik yang sebelumnya pernah memiliki basis produksi di Indonesia. Setelah tersingkir akibat kompetisi inovasi dengan China, sejumlah pemain Eropa kini kembali melirik Indonesia sebagai lokasi produksi.

    Namun demikian dibalik derasnya arus investasi, pelaku kawasan industri mengingatkan adanya karakteristik unik dari investor China, yakni kemampuan memindahkan pabrik secara cepat.

    Dengan mesin-mesin berteknologi tinggi dan investasi yang relatif kecil dibandingkan pabrik tradisional, mereka dapat berpindah lokasi hanya dengan kontrak sewa lima tahun.

    “Karena inovasi teknologi mereka tinggi, mereka bisa produksi di lahan 5.000 meter yang dulu butuh 10.000 meter. Mereka efisien dan sangat mudah pindah kalau ada lokasi yang lebih murah,” jelasnya.

    Hal ini membuat pengembang kawasan industri perlu mengantisipasi potensi investasi yang tidak menetap dalam jangka panjang.

    Senada, Managing Director Asia Tenggara JLL Michael Glancy memperkirakan sektor logistik dan industri tetap menjadi area dengan potensi pertumbuhan besar. 

    Tercatat pasokan gudang logistik modern di wilayah Jabodetabek telah meningkat tiga kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir, dengan tingkat hunian mencapai 94% (dibandingkan 86% di kawasan APAC), serta permintaan baru yang diperkirakan mendekati 1 juta meter persegi dalam tiga tahun ke depan. 

    Berdasarkan data JLL, sekitar setengah dari total permintaan berasal dari perusahaan China. Tren permintaan pabrik juga bergeser dari fasilitas yang dibangun khusus menjadi solusi sewa siap pakai. 

    Menurutnya lonjakan permintaan dari perusahaan-perusahaan asal China adalah tren signifikan, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga untuk seluruh Asia Tenggara, dan mencerminkan evolusi strategi diversifikasi properti yang dilakukan oleh China. 

    Produsen berpengalaman dari China, tekannya, kini aktif mendiversifikasi rantai pasokan mereka, dan sektor industri serta logistik Indonesia yang kuat semakin memantapkan posisinya sebagai tujuan utama dalam jaringan manufaktur dan distribusi yang terus berkembang ini.   

  • BPDP Kemenkeu targetkan peremajaan 5 ribu hektare lahan kakao di 2026

    BPDP Kemenkeu targetkan peremajaan 5 ribu hektare lahan kakao di 2026

    ANTARA – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan menargetkan program peremajaan perkebunan kakao seluas 5.000 hektare pada 2026 sebagai upaya mendukung pembangunan sektor perkebunan dan meningkatkan ekspor kakao. Target tersebut, menurut Kepala Divisi Umum BPDP Adi Sucipto dalam diskusi di Badung, Bali, Senin (24/11), ditetapkan berdasarkan ketersediaan benih serta hanya menyasar lahan yang memiliki legalitas. (Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI DPR desak Bea Cukai jadikan Hico-Scan sebagai aset negara

    Komisi XI DPR desak Bea Cukai jadikan Hico-Scan sebagai aset negara

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI DPR RI meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperkuat pengawasan arus barang dengan menjadikan alat pemindai kontainer Hico-Scan (Hi-Co Scan) sebagai aset negara.

    Dorongan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Senin, setelah Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menilai keberadaan scanner tersebut terbukti efektif menutup celah penyelundupan tetapi masih berada di bawah pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

    Djaka menjelaskan pemanfaatan Hico-Scan menjadi salah satu langkah konkret mengurangi kebocoran, terutama di sektor tekstil, elektronik, kosmetik, dan berbagai komoditas lain yang rentan dimasuki barang ilegal.

    Alat tersebut telah ditempatkan di sejumlah pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, hingga Belawan.

    “Seperti apa yang kemarin diteliti pada saat kunjungan Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) di Surabaya, itu juga adalah berdasarkan hasil Hico-Scan, termasuk juga beberapa waktu lalu kita berhasil menggagalkan ekspor fiktif yang dilakukan di kawasan berikat,” kata dia.

    Bahkan, Hico-Scan berperan dalam menggagalkan ekspor rokok yang ternyata berisikan air mineral. Namun, efektivitas itu justru memunculkan kritik dari Komisi XI DPR RI.

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penggunaan Hico-Scan selama ini tidak optimal karena banyak peralatan di pelabuhan yang tidak berfungsi meski berada di bawah pengawasan Bea Cukai.

    “Selama ini kita tahu Bea Cukai itu punya di banyak pelabuhan, tapi selama ini enggak hidup. Kalau sekarang dihidupkan kita senang Pak. Kita beberapa kali kunker (kunjungan kerja) spesifik ke pelabuhan-pelabuhan, mengecek peralatan itu, semua enggak hidup Pak,” ujar Misbakhun.

    Sebagaimana diketahui, Hico Scan merupakan alat pemindai peti kemas dan barang menggunakan teknologi X-ray yang dipasang di pelabuhan untuk membantu pemeriksaan fisik tanpa membuka kontainer. Namun alat ini merupakan fasilitas milik Pelindo, dan dibuat oleh PT Graha Segara.

    Maka dari itu, Misbakhun langsung menyoroti persoalan tata kelola.

    Dirinya menegaskan alat sejenis itu seharusnya menjadi aset Bea Cukai agar pengawasan bisa berjalan penuh tanpa bergantung pada operator pelabuhan.

    “Ini kan sebenarnya aset bukan asetnya Bapak (Bea Cukai), sementara lalu lintas barang itu tanggung jawab Bapak. Ke depan Pak, ini enggak boleh menjadi asetnya orang lain, harus menjadi asetnya Bea Cukai, dikerjakan oleh Bea Cukai, dimiliki oleh negara, dan dioperasionalkan oleh Bea Cukai,” tegas Misbakhun.

    Ia juga mengingatkan potensi celah penyelundupan jika alat rusak atau tidak beroperasi, mengingat perangkat tersebut bekerja selama 24 jam penuh dan membutuhkan pemeliharaan intensif. Ketergantungan pada anggaran dan kebijakan Pelindo justru dinilai berisiko memperlambat perbaikan bila terjadi kerusakan.

    Maka dari itu, Misbakhun meminta Bea Cukai menyusun langkah strategis agar alat pemindai tersebut dapat menjadi aset negara, sekaligus memastikan pengawasan terhadap arus barang berjalan tanpa hambatan teknis maupun administratif.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Desak Freeport Perbaiki Tata Kelola Tambang Imbas Insiden Longsor di Grasberg

    DPR Desak Freeport Perbaiki Tata Kelola Tambang Imbas Insiden Longsor di Grasberg

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan perbaikan tata kelola tambang di wilayah kerja Grasberg, Papua Tengah setelah terjadinya insiden longsor mematikan pada September 2025. 

    Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian menilai perusahaan sekelas Freeport seharusnya mampu mengantisipasi lebih awal terkait potensi risiko bencana di area tambangnya.

    “Yang kita bisa lakukan perbaikan dan saya ingin sekali ada monitoring yang lebih detail, mungkin tadi Bapak [Dirut PTFI Tony Wenas] bicara karena alam tidak bisa terprediksi. Tapi hari gini semua bisa dideteksi,” ujar Kawendra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Senin (24/11/2025). 

    Adapun, insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave pada awal September 2025 telah menyebabkan operasi tambang PTFI dihentikan sementara. Imbasnya produksi PTFI anjlok.

    Produksi emas Freeport tahun ini diperkirakan hanya mencapai 33 ton atau hanya separuh dari total RKAB 2025 yang mencapai 67 ton. Sementara itu, harga emas tahun ini diperkirakan melonjak dari proyeksi RKAB 2025, yakni US$1.900 per ounce menjadi US$3.426 per ounce.

    Volume penjualan logam tembaga juga diproyeksi hanya mencapai 537.000 ton tahun ini atau hanya sekitar 70% dari rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) sebanyak 770.000 ton. Dalam RKAB 2025, harga tembaga mencapai US$3,75 per ton. Namun, saat ini tembus US$4,46 per ton.

    Di sisi lain, Kawendra mempertanyakan rencana RKAB 2026 Freeport yang hanya menargetkan produksi atau penjualan 26 ton emas. Dia meminta Dirut PTFI Tony Wenas untuk menyesuaikan kembali RKAB tersebut karena dinilai terlalu kecil dibandingkan tahun ini yang juga telah turun menjadi 33 ton dari target 67 ton. 

    “Apakah bisa mengoptimalkan joint production untuk mengoptimalkan momentum [harga] ini? Kita paham kan ada Amman Mineral dan lainnya, supaya kita ini bicara memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menekan impor,” terangnya. 

    Sementara itu, PTFI memastikan area tambang Grasberg Block Cave (GBC) di Papua Tengah yang terdampak akan mulai kembali berproduksi pada Maret 2026 secara bertahap. 

    Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, saat ini pihaknya tengah memulai pemulihan area tambang tersebut pasca-insiden longsor tambang bawah tanah GBC pada September 2025 lalu.

    “Ini yang akan membutuhkan waktu kira-kira 3-6 bulan kami perkirakan bahwa bulan Maret 2025 kita akan bisa mengoperasikan Grasberg Block Cave [GBC],” kata Tony.

    Adapun, Freeport saat ini mengandalkan produksi dari DMLZ dan Big Gossan yang produksinya mencapai 70.000 ton bijih per hari. Sementara itu, GBC yang memiliki kapasitas produksi 150.000 ton bijih per hari itu masih belum berproduksi. 

    Untuk memulihkan produksi Freeport di Grasberg, pihaknya telah bekerja sama untuk menginvestigasi pascainsiden longsor tersebut. Hasilnya, Freeport telah diberikan kembali izin operasi dua area tambang yaitu DMLZ dan Big Gossan. 

    “Medium term, ini yang sedang kita lakukan antara lain dengan membangun beberapa terowongan baru, untuk mengalirkan kalau terjadi lumpur seperti itu bisa dialirkan melalui terowongan sekitar 3 km-2 km kemudian ada tambahan pompa untuk memompa lumpur atau material basah yang ada di Grasberg,” jelasnya. 

    Tony menerangkan bahwa pada Maret 2026 nanti, Freeport dapat memulai produksi di GBC 90%, sementara 10% lainnya masih harus di tata ulang karena merupakan wilayah inti dari insiden longsor tersebut. 

    Adapun, Freeport telah merevisi RKAB tahun depan sehingga tahun depan target penjualan hanya 26 ton yang 100% dikonsumsi PT Antam Tbk. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana ekspor emas tahun depan. 

    Di samping itu, target produksi tembaga tahun depan mencapai 478.000 ton atau 68% pada RKAB 2026 versi 3 tahunan yakni 703.000 ton. 

  • Ekspor Bahan Mentah Dilarang, Investasi Hilirisasi Melonjak jadi Rp431,4 Triliun

    Ekspor Bahan Mentah Dilarang, Investasi Hilirisasi Melonjak jadi Rp431,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mencatat realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp431,4 triliun sepanjang Januari–September 2025, meningkat 58,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini terjadi seiring diperketatnya kebijakan pemerintah yang tidak lagi mengizinkan ekspor bahan mentah dan mewajibkan proses pengolahan dilakukan di dalam negeri.
    ‎
    ‎Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menegaskan bahwa hilirisasi kini menjadi fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia.

    “Kita sudah masuk ke kebijakan yang tidak lagi mengizinkan sumber daya alam diekspor dalam bentuk raw material. Setidaknya proses tier pertama harus dilakukan di dalam negeri,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Senin (24/11/2025).

    Dia menjelaskan bahwa hilirisasi telah menjadi kerangka kebijakan nasional yang dirancang secara strategis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Pemerintah membangun peta jalan yang memuat 28 komoditas prioritas dalam delapan kelompok besar, dengan tujuan menarik investasi berorientasi ekspor dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi nasional.
    ‎
    ‎Menurut Todotua, kenaikan realisasi investasi yang mencapai Rp431,4 triliun didorong terutama oleh sektor mineral, diikuti perkebunan dan kehutanan, migas, serta perikanan. Ia menyebut, capaian tersebut menandai perubahan struktural dalam komposisi investasi Indonesia.

    “Tahun lalu totalnya hanya sekitar Rp42,9 triliun. Kenaikan tahun ini membuktikan bahwa hilirisasi memberikan impak langsung pada peningkatan investasi nasional,” katanya.
    ‎
    ‎Dalam paparannya, Todotua menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan modal besar yang tidak dimiliki banyak negara. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan posisi geopolitik yang berada pada tulang punggung jalur perdagangan global, Indonesia menurutnya memiliki peluang strategis untuk mempercepat industrialisasi.

    “Indonesia ini luar biasa. Apa yang dicari ada di sini. Kita berada pada backbone geopolitik timur–barat dan utara–selatan, dengan ALKI II [alur laut kepulauan Indonesia] sebagai penggerak ekonomi internasional,” ujarnya.
    ‎
    ‎Ia mengatakan bahwa sektor nikel menjadi salah satu rantai industri yang struktur hilirnya sudah hampir lengkap, mulai dari smelter hingga industri baterai. Pemerintah kini tengah menata hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah agar rantai pasok domestik lebih kuat dan tidak bergantung pada pasar luar.

    Namun, Todotua juga mengingatkan bahwa pembangunan smelter yang tidak terkendali berisiko memunculkan overcapacity dan menekan daya saing produk dalam jangka panjang.
    ‎
    ‎Di sektor energi, pemerintah mempercepat proyek gasifikasi batu bara. Todotua menyebut, proyek coal to synthetic gas yang dijalankan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama PDN dan Pusri akan diarahkan untuk produksi amonia dan metanol, sekaligus mengurangi impor yang selama ini masih tinggi.

    “Impor metanol kita masih 2,2 juta sampai 3 juta ton, padahal gas dan batu bara kita punya. Permintaan meningkat karena program B40 yang membutuhkan campuran metanol dengan CPO. Kita harus mengejar negara seperti China yang 40% batu baranya dipakai untuk produk turunan,” katanya.
    ‎
    ‎Percepatan hilirisasi juga terlihat pada ekosistem yang dikembangkan oleh MIND ID. Di sektor aluminium, proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 telah resmi beroperasi. Ke depan fasilitas yang berada di Mempawah, Kalimantan Barat ini akan semakin kuat dengan hadirnya SGAR Fase II dan smelter aluminium baru yang saat ini tengah dibangun. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan alumina dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

    Di sektor timah, PT Timah Tbk. tengah mematangkan hilirisasi produk turunan mulai dari solder hingga tin chemicals untuk masuk ke pasar elektronik, otomotif, dan kimia global.

    Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk. terus memperluas investasi dalam memperkuat produksi nikel matte dan produk turunan berstandar rendah karbon sebagai bagian dari ekosistem baterai kendaraan listrik melalui pengembangan tiga proyek strategis yakni Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, Morowali, dan Sorowako.

    Proyek-proyek ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapasitas produksi nikel sekaligus membangun fondasi bagi ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.

    Di sisi lain, PT Freeport Indonesia menyiapkan penguatan hilirisasi tembaga dari smelter Gresik dan precious metals refinery (PMR), yang menjadi fondasi penting bagi industri listrik, energi terbarukan, dan teknologi global.
    ‎
    ‎Todotua mengatakan bahwa proyek-proyek hilirisasi MIND ID menjadi tulang punggung upaya pemerintah dalam membangun rantai pasok mineral strategis yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Pemerintah memperkirakan hilirisasi akan memberikan dampak ekonomi hingga 2040 dengan nilai investasi mencapai US$618 miliar dan nilai tambah US$235,9 miliar, serta potensi ekspor kumulatif mencapai US$857 miliar dan penciptaan lebih dari 3 juta lapangan kerja.
    ‎
    ‎“Hilirisasi adalah strategi agar Indonesia tidak lagi berada pada posisi sebagai negara pengekspor bahan mentah, tetapi menjadi pemain utama dalam rantai nilai global,” ujar Todotua.

  • Mentan: Transformasi pangan dorong produktivitas-kesejahteraan petani

    Mentan: Transformasi pangan dorong produktivitas-kesejahteraan petani

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan transformasi pangan berkeadilan terus diperkuat melalui strategi komprehensif yang menempatkan peningkatan produksi dan kesejahteraan petani sebagai fondasi utama pembangunan pertanian nasional.

    “Kementerian Pertanian telah melakukan transformasi pangan berkeadilan dengan fokus pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani,” kata Mentan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.

    Amran menjelaskan Kementerian Pertanian telah memfokuskan transformasi pada lima bidang strategis meliputi perbaikan kebijakan dan regulasi, penguatan sarana-prasarana, peningkatan produksi, pengembangan sumber daya manusia, serta pembenahan tata kelola pertanian nasional.

    Menurut Amran, berbagai terobosan kebijakan yang dijalankan menghasilkan capaian indikator makro yang membanggakan, menunjukkan sektor pertanian semakin stabil, produktif, dan mampu menopang ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang.

    Ia menyebutkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian 2025 tercatat mencapai 14,35 persen, menjadikannya kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sekaligus tertinggi dalam enam tahun terakhir.

    Kemudian Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober sebesar 124,33 persen dan September mencapai 124,36 persen, menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah dan bukti nyata meningkatnya daya beli serta penghasilan petani.

    “PDB Pertanian 2025 sebesar 14,35 persen, tertinggi kedua penopang PDB nasional dan tertinggi selama enam tahun terakhir. NTP Oktober 124,33 persen dan September 124,36 persen tertinggi sepanjang sejarah,” beber Amran.

    Selanjutnya ekspor pertanian hingga Agustus 2025 menembus Rp507,78 triliun atau tumbuh 42 persen dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan meningkatnya daya saing komoditas Indonesia di pasar global.

    Kemudian jumlah tenaga kerja pertanian juga meningkat menjadi 38,99 juta orang atau naik 1,8 persen dari tahun 2024, mencerminkan semakin kuatnya minat masyarakat terlibat dalam sektor pangan nasional.

    Amran menyampaikan tantangan pemenuhan pangan bagi 286 juta penduduk Indonesia membutuhkan strategi terencana melalui tema Rencana Kerja Pemerintah 2025 yang menekankan akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    Tema tersebut diterjemahkan Kementerian Pertanian melalui empat program implementasi yang selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mulai dari Asta Cita, program prioritas, hingga target hasil terbaik pembangunan nasional.

    Amran mengatakan Presiden pada awalnya menargetkan swasembada pangan dicapai dalam empat tahun. Target itu disampaikan Presiden saat pidato pelantikan 20 Oktober 2024.

    Kemudian target itu dipercepat menjadi tiga tahun pada KTT Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Peru, pada 16 November 2024, dan akhirnya ditegaskan hanya satu tahun dalam Sidang Kabinet Paripurna.

    “Puncaknya dalam Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden kembali mempertegas dengan menetapkan target swasembada pangan dipercepat menjadi hanya dalam waktu satu tahun,” beber Amran.

    Menurutnya target percepatan tersebut menjadi dorongan kuat bagi Kementerian Pertanian untuk menyusun langkah-langkah progresif demi memastikan ketahanan pangan terjaga sekaligus mengamankan pasokan pangan nasional di tengah dinamika global.

    Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian memfokuskan percepatan melalui program pengungkit utama seperti pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan, pompanisasi pada lahan hujan, dan peningkatan potensi tanam bekerja sama dengan berbagai kementerian terkait.

    Berbagai langkah tersebut diperkuat melalui pengembangan tumpangsari padi gogo di perkebunan produktif sebagai upaya memaksimalkan lahan sekaligus meningkatkan pendapatan petani menuju swasembada pangan berkelanjutan.

    Adapun berdasarkan data Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS), produksi beras secara nasional periode Januari-Desember 2025 diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 13,54 persen dari target yang diberikan 32 juta ton.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA modal ekonomi tumbuh delapan persen

    Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA modal ekonomi tumbuh delapan persen

    Depok, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyatakan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi modal untuk mewujudkan ekonomi RI tumbuh delapan persen pada 2029.

    “Kita harapkan menjadi pendorong agar kita bisa tumbuh 5,4 persen di 2026, dan juga menjadi modal kita untuk tumbuh 8 persen di 2029,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam Indonesia Economic Outlook di Depok, Jabar, Senin.

    Menurut dia, kesepakatan tersebut membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia di kawasan Uni Eropa, yang juga memberikan sejumlah manfaat, seperti penurunan tarif untuk sebagian besar pos tarif Indonesia ke Eropa, peningkatan nilai ekonomi nasional, serta kemudahan proses visa melalui kebijakan fast-track.

    “Ada 98,61 persen pos tarif untuk Indonesia yang akan diturunkan, kemudian peningkatan nilai ekonomi Indonesia, serta pemberlakuan visa fast-track policy sehingga proses visa menjadi lebih mudah,” kata dia.

    Lewat perjanjian itu pula, kata dia, beberapa komoditas ekspor Indonesia akan menikmati tarif 0 persen, mulai dari produk pertanian dan perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, dan karet, produk perikanan seperti ikan, lobster, dan udang, komoditas kehutanan seperti kayu, kayu olahan, dan panel kayu, hingga produk tekstil dan elektronik.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan, selain memanfaatkan perjanjian IEU-CEPA sebagai modal pemajuan ekonomi, pemerintah turut memperkuat ekonomi nasional dengan mendorong produktivitas, penerapan ekonomi biru dan hijau, menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, serta memacu investasi.

    Selanjutnya, penguatan industrialisasi, penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif, mempercepat transformasi digital, serta memaksimalkan belanja negara untuk produktivitas.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menegaskan pentingnya memperkuat implementasi kerja sama Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) guna meningkatkan perdagangan, investasi serta daya saing yang berkelanjutan.

    “Jika kita ingin memperkuat perdagangan dan daya saing, kita harus menghadapi proteksionisme dengan kolaborasi yang lebih dalam,” ujar Wamendag Roro dalam sambutannya pada acara CSIS Strategic Dialogue bertema “Trade and Competitiveness in a Changing Global Landscape: Building a Stronger Economic Partnership Between Europe and Indonesia” di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM minta produk usaha mikro Kalbar tembus pasar global

    Menteri UMKM minta produk usaha mikro Kalbar tembus pasar global

    ANTARA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta para pelaku usaha mikro di Kalimantan Barat untuk meningkatkan kualitas produk secara konsisten. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja di Pontianak, Senin (24/11), demi memperluas peluang UMKM daerah untuk ekspor dan menembus pasar global. (Indra Budi Santoso/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP percepat sertifikasi 920 kontainer udang untuk ekspor ke AS

    KKP percepat sertifikasi 920 kontainer udang untuk ekspor ke AS

    Proses sertifikasi berjalan cepat dan efektif, kami sangat berterima kasih kepada KKP yang melaksanakannya secara efisien,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat proses sertifikasi 920 kontainer produk udang yang akan dikirim ke Amerika Serikat (AS) sebagai penjaminan keamanan komoditas pasca temuan kontaminasi Cesium-137 (Cs-137).

    Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan mengatakan, percepatan dilakukan untuk memastikan kelancaran produk ekspor dan memastikan mutu produk Indonesia di pasar global.

    “Proses sertifikasi berjalan cepat dan efektif, kami sangat berterima kasih kepada KKP yang melaksanakannya secara efisien,” kata Bara di Jakarta, Senin.

    Ia menyebutkan bahwa dari 920 kontainer yang telah dipindai, sebanyak 121 kontainer sudah diberangkatkan dan kini dalam perjalanan menuju AS. Selain itu, 262 kontainer dinyatakan siap dikirim setelah melewati verifikasi keamanan dan kelayakan ekspor.

    Bara mengatakan, peningkatan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi risiko radiasi.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Satgas juga memperkuat koordinasi dengan otoritas pelabuhan dan lembaga untuk memastikan seluruh barang ekspor yang keluar dari Indonesia memenuhi standar keselamatan.

    Seluruh barang muatan dan kendaraan akan melalui pemeriksaan berlapis menggunakan radiation portal monitor (RPM) di pintu distribusi utama.

    “Sekarang pengecekan di Pelabuhan Tanjung Priok lebih ketat, ada RPM (untuk memantau radiasi),” ungkapnya.

    Selain sektor perikanan, pemerintah turut menangani sejumlah temuan kontaminasi Cs-137 pada barang ekspor seperti alas kaki, yang mendorong peningkatan pengawasan terhadap seluruh jalur produksi dan peredaran barang.

    Ia menambahkan, langkah mitigasi risiko ini penting untuk menjaga daya saing produk Indonesia sekaligus memastikan seluruh komoditas ekspor berada dalam kondisi aman bagi konsumen internasional.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.