Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Aturan Baru Minyakita Berlaku 14 Hari Setelah Diundangkan

    Aturan Baru Minyakita Berlaku 14 Hari Setelah Diundangkan

    Liputan6.com, Jakarta – Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat berlaku 14 hari setelah diundangkan. Permendag baru tersebut memperkuat distribusi Minyakita melalui BUMN hingga ada sanksi administratif berupa pembekuan penerbitan persetujuan ekspor.

    “Permendag-nya sudah selesai, (berlaku) 14 hari setelah diundangkan,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso seperti dikutip dari Antara, Selasa (17/12/2025).

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menerbitkan Permendag Nomor 43 Tahun 2025. Permendag tersebut ditetapkan pada 9 Desember 2025, diundangkan pada 12 Desember 2025, dan akan berlaku 14 hari setelah diundangkan.

    Revisi itu menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola minyak goreng rakyat Minyakita, khususnya pada aspek distribusi, stabilisasi harga, serta pengawasan yang lebih menyeluruh.

    Mendag Budi Santoso menuturkan, pemerintah akan memperkuat distribusi Minyakita melalui badan usaha milik negara (BUMN), karena selama ini terbukti mampu menjaga harga jualnya sesuai harga eceran tertinggi (HET). Permendag Nomor 43 Tahun 2025 akan membantu mewujudkan efisiensi distribusi tersebut.

    Penguatan peran BUMN sebagai distributor Minyakita tersebut merupakan salah satu poin penyempurnaan kebijakan minyak goreng rakyat yang tertuang dalam ketentuan pengaturan dalam permendag.

    Upaya itu untuk memastikan distribusi berjalan lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga harga Minyakita dapat terjaga sesuai HET di berbagai wilayah.

    Aturan ini juga memperkuat kembali pengaturan pengutamaan penyaluran Minyakita di pasar rakyat. Fokusnya ada pada penguatan pasar rakyat sebagai saluran distribusi utama.

  • Segini Penjualan Mobil VinFast di RI

    Segini Penjualan Mobil VinFast di RI

    Jakarta –

    VinFast, merek asal Vietnam mencatatkan sejarah baru dengan beroperasinya pabrik di Subang, Jawa Barat. VinFast menjadi penantang serius bagi merek Jepang, Korea Selatan, dan China di Indonesia, seberapa banyak penjualannya?

    Saat ini VinFast hanya memasarkan mobil listrik. Berdasarkan data wholesales Gaikindo, sebanyak 82.525 unit mobil listrik terjual sepanjang Januari-November 2025. VinFast mengambil 3,78 persen dari total penjualan mobil listrik secara nasional.

    Bila dirinci lebih jauh, sebanyak 3.118 unit mobil listrik VinFast sudah terdistribusi sepanjang tahun ini di Indonesia. Model terlarisnya, VF 3 dengan capaian 1.562 unit, disusul VF e34 sebesar 1.452 unit, VF 5 sebanyak 75 unit, dan VF 6 laku 29 unit.

    Melihat capaian tersebut, VinFast perlu kerja keras lagi untuk bisa tembus tiga besar penjualan mobil listrik terlaris di Indonesia. Merek-merek China masih mendominasi penjualan.

    Di lain sisi, VinFast memiliki komitmen besar di Indonesia. Pabrik VinFast Subang berdiri di atas lahan seluas 171 hektare dan dikembangkan bertahap dengan total investasi lebih dari USD 1 miliar. Pada fase lanjutan, kapasitas produksi dapat ditingkatkan hingga 350.000 unit kendaraan per tahun. Tak hanya buat memenuhi permintaan pasar domestik, pabrik ini juga berpeluang dijadikan sebagai basis produk ekspor.

    Pada Fase 1, VinFast menginvestasikan lebih dari USD 300 juta dengan kapasitas produksi awal 50.000 unit per tahun. Fasilitas ini juga dilengkapi lini produksi terintegrasi berstandar internasional dengan tingkat otomasi tinggi dan teknologi canggih. Area produksi mencakup body welding (pengelasan bodi), painting (pengecatan), assembly (perakitan), pusat inspeksi kualitas, serta gudang logistik.

    VinFast juga menyiapkan area khusus untuk supplier park (kawasan industri pemasok), yang akan menjadi pusat pengembangan pemasok dan pelaku industri lokal. Kawasan ini direncanakan terus diperluas untuk mendukung lokalisasi yang mendalam dan berkelanjutan.

    Saat beroperasi penuh, pabrik VinFast di Subang diproyeksikan menciptakan 5.000 hingga 15.000 lapangan kerja langsung, serta ribuan lapangan kerja tidak langsung di sektor rantai pasok dan layanan pendukung

    Pada tahap awal, pabrik akan memproduksi model EV strategis VinFast untuk pasar Indonesia, yakni VF 3, VF 5, VF 6, dan VF 7 dengan setir kanan.

    Ke depannya, pabrik Subang juga akan merakit model-model baru yang dijadwalkan meluncur pada 2026, termasuk sepeda motor listrik (e-scooter) dan MPV listrik yang dioptimalkan untuk kebutuhan komersial dan layanan.

    (riar/dry)

  • BPOM Pastikan Rempah RI Bebas Kontaminasi Radioaktif, Bisa Tembus Pasar AS

    BPOM Pastikan Rempah RI Bebas Kontaminasi Radioaktif, Bisa Tembus Pasar AS

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar melepas ekspor rempah Indonesia ke Amerika Serikat. Ia memastikan semua rempah tersebut bebas dari kontaminasi radionuklida Cesium-137.

    Upacara pelepasan digelar di PT Terminal Petikemas Surabaya, Tanjung Perak, Surabaya, pada Senin (15/12/2025). Kegiatan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam menjaga akses pasar global, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam memenuhi standar keamanan pangan internasional.

    Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu pasar utama rempah Indonesia, meski belakangan memperketat pengawasan menyusul temuan kontaminasi Cesium-137 pada sejumlah produk ekspor.

    Melalui skema Import Alert 99-51 dan 99-52, US Food and Drug Administration (US FDA) menerapkan Detention Without Physical Examination (DWPE) pada komoditas tertentu, termasuk rempah. Menyikapi hal itu, FDA menunjuk BPOM sebagai Certifying Entity (CE) untuk produk rempah Indonesia yang diekspor ke AS.

    Penunjukan tersebut memberi mandat kepada BPOM untuk melakukan pemeriksaan sarana produksi, verifikasi, sampling, pengujian cemaran radionuklida, hingga penerbitan Shipment-Specific Certificate (SSC). Sertifikat ini menjadi jaminan bahwa rempah yang diekspor bebas Cesium-137, sesuai Import Alert 99-52.

    Taruna menekankan BPOM telah memperkuat regulasi, sistem, dan teknis di lapangan. Upaya itu mencakup pemeriksaan fasilitas eksportir, pemindaian cemaran Cesium-137 menggunakan Radioisotope Identification Device (RIID) bersama BAPETEN, serta pengujian lanjutan laboratorium oleh BRIN.

    “Sebagai bukti pemenuhan persyaratan keamanan, BPOM menerbitkan Shipment-Specific Certificate. Ini menjadi jaminan bahwa rempah yang diekspor benar-benar aman dan sesuai dengan ketentuan FDA,” terang Taruna dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (16/12).

    Pada periode November-Desember 2025, tercatat 125 shipment rempah siap diekspor ke AS. Sebanyak 82 persen telah melalui proses scanning dan sampling, dengan 37 SSC diterbitkan hingga 12 Desember 2025.

    Dalam seremoni ini, BPOM melepas delapan kontainer berisi cengkeh dan kayu manis dengan total volume 174 ton dan nilai ekonomi sekitar Rp 14 miliar. Menurut Taruna. pengiriman ini sekaligus menjawab kekhawatiran pelaku usaha atas kebijakan import alert US FDA.

    “Ini hasil kerja keras dan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan keseluruhan pemangku kepentingan,” katanya.

    Dari sisi regulasi, BPOM juga menerbitkan sejumlah pedoman, mulai dari Pedoman Pemeriksaan Fasilitas Eksportir Rempah, Protokol Pemindaian Produk Rempah, hingga Protokol Pengambilan Contoh dan Pengujian. Bagi pelaku usaha, disiapkan Skema Sertifikasi dan Panduan Praktis Ekspor Rempah ke AS.

    Apresiasi juga disampaikan Ketua Bidang Komunikasi dan Diplomasi Satgas Penanganan Kontaminasi Cesium-137, Bara Krishna Hasibuan. Ia menilai langkah cepat dan terukur BPOM menjadi kunci pemulihan ekspor rempah ke pasar AS.

    “Pemerintah Amerika Serikat tidak memberlakukan larangan total, melainkan pengetahuan melalui skema red list dan yellow list. Produk yang dilepas hari ini berasal dari perusahaan kategori yellow list, dan BPOM bekerja cepat serta profesional sebagai Certifying Entity,” ujar Bara.

    Bara menambahkan bahwa proses sertifikasi dan pengujian bersama BRIN dan lembaga terkait bertujuan untuk memastikan rempah Indonesia bebas Cesium-137.

    “Ini sinyal kuat bahwa sistem pengawasan pangan Indonesia dapat dipercaya,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (sao/naf)

  • Purbaya Setujui Bantuan Pakaian Reject untuk Sumatra, Bakal Dibebaskan Pajak

    Purbaya Setujui Bantuan Pakaian Reject untuk Sumatra, Bakal Dibebaskan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pembebasan pajak terhadap penyaluran bantuan pakaian reject untuk korban bencana di Sumatra. 

    Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Purbaya menjelaskan, pakaian reject yang dimaksud bukan berasal dari bantuan pemerintah atau barang sitaan negara, melainkan dari pabrik yang berada di kawasan berikat.

    “Kan itu bukan dari balpres, dari pabrik, di kawasan berikat. Mau dikirim ke luar negeri tapi ada cacat, kita lihat lah. Kan itu bukan barang ilegal, harusnya ada. Nanti kita lihat,” ujar Purbaya.

    Terkait permintaan Presiden Prabowo agar Kementerian Keuangan membantu kelancaran penyaluran bantuan tersebut, termasuk soal keringanan pajak, Purbaya menyatakan secara prinsip hal itu memungkinkan dilakukan.

    “Bisa lah, gampang itu kan [kondisi] kalau ada bencana, ada pengecualian,” katanya.

    Adapun mengenai jumlah perusahaan yang akan terlibat dalam penyaluran bantuan pakaian reject tersebut, Purbaya mengatakan hingga kini baru dua perusahaan yang disebutkan.

    “Kan yang disebutin baru dua. Saya nggak tahu totalnya berapa. Nanti kita lihat seperti apa,” tandasnya.

    Pemerintah saat ini masih akan mengkaji lebih lanjut mekanisme serta cakupan pembebasan pajak agar penyaluran bantuan ke Papua dapat berjalan cepat dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Bantuan pakaian tersebut berawal dari laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kesediaan dua perusahaan garmen besar di kawasan ekonomi khusus untuk membantu korban Banjir Sumatra. Kedua perusahaan tersebut memiliki stok pakaian layak pakai yang merupakan produk reject export, yakni barang yang tidak memenuhi standar ekspor akibat kesalahan produksi ringan.

    “Mereka banyak menyimpan [pakaian] reject export. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit. Jadi mereka simpan,” ujarnya.

    Tito menyebut, satu perusahaan mampu menyediakan sekitar 100.000 pakaian, sementara perusahaan lainnya menyiapkan 25.000 pakaian, sehingga total bantuan mencapai 125.000 potong pakaian. Seluruh pakaian tersebut rencananya akan disalurkan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Namun, penyaluran pakaian reject export dari kawasan ekonomi khusus tersebut memerlukan izin dari dua instansi, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan. Meski begitu, terdapat ketentuan dalam undang-undang yang memungkinkan barang ekspor digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana, sepanjang ada surat permintaan resmi dari instansi pemerintah.

    Atas dasar itu, Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat resmi dan meminta dukungan dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan agar proses perizinan dapat dipercepat. Presiden Prabowo pun menyetujui usulan tersebut dan meminta agar bantuan disalurkan di bawah pengawasan pemerintah serta diterima langsung oleh para korban bencana.

    “Ada pasalnya dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan asal ada surat permintaan resmi dari instansi. kami sudah mengeluarkan surat resmi kami mohon dukungan dari pak Menkeu dan pak Mendag agar bisa dikirimkan secapat mungkin,” kata Tito.

  • Said Abdullah: Konferda–Konfercab PDIP Jatim Tentukan Suksesi dan Program Strategis Gen Z–Alpha

    Said Abdullah: Konferda–Konfercab PDIP Jatim Tentukan Suksesi dan Program Strategis Gen Z–Alpha

    Surabaya (beritajatim.com) – PDI Perjuangan Jawa Timur bersiap menggelar konferensi daerah dan konferensi cabang secara serentak pada 20–21 Desember 2025 di Surabaya. Agenda ini menjadi momentum penting bagi partai untuk menuntaskan masa kepengurusan lama sekaligus menentukan arah kepemimpinan dan program strategis ke depan.

    Konferda dan konfercab ini dirancang sebagai ruang konsolidasi organisasi sekaligus suksesi kepemimpinan yang berpijak pada mekanisme demokrasi dua arah. Prosesnya menggabungkan usulan berjenjang dari struktur partai dengan kewenangan DPP untuk menetapkan unsur ketua, sekretaris, dan bendahara di tingkat DPC dan DPD.

    “Konferda dan konfercab serentak ini bukan hanya soal pergantian kepemimpinan, tetapi juga menentukan agenda kerja partai yang relevan dengan tantangan Jawa Timur ke depan,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, Selasa (16/12/2025).

    Said menjelaskan, Jawa Timur memiliki posisi strategis dengan populasi lebih dari 40 juta jiwa dan sekitar 70 persen berada pada usia produktif. Potensi tersebut, menurut dia, harus dikelola dengan kebijakan yang tepat agar tidak berubah menjadi beban demografi.

    “Kunci membangun Jawa Timur ada pada pendidikan yang lebih inklusif dan terhubung dengan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.

    Meski angka partisipasi murni SMA di Jawa Timur telah mencapai 96 persen, Said menilai capaian itu belum cukup. Lulusan SMA masih membutuhkan akses ke pendidikan tinggi dan penguatan keterampilan profesional agar siap bersaing.

    “Anak-anak Gen Z dan Gen Alpha harus bisa mengakses pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah yang mahal. Ini yang terus kami dorong melalui DPRD dan kepala daerah, baik lewat APBD maupun kerja sama dengan badan usaha,” jelas dia.

    Sejalan dengan itu, PDI Perjuangan Jawa Timur akan menginisiasi pembentukan Youth Venture Fund (YVF) sebagai akses permodalan bagi generasi muda. Program ini ditargetkan melahirkan 50.000 startup baru hingga 2030 untuk mempercepat kemandirian ekonomi anak muda.

    “YVF kami rancang agar anak muda bisa mendapatkan modal tanpa jaminan fisik, sehingga kreativitas dan inovasi mereka bisa tumbuh,” kata Said.

    Pengembangan ekonomi kreatif dan produk budaya berbasis inovasi juga masuk dalam agenda strategis partai. PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan T-shaped skills, serta transformasi produk budaya menjadi ekspor digital dengan target menembus pasar internasional pada 2030.

    “Kekuatan Gen Z dan Gen Alpha sebagai generasi digital harus diberi ruang agar produk budaya kita punya daya saing global,” ujarnya.

    Di sektor industri, Said menyebut pertumbuhan manufaktur menjadi kunci perluasan lapangan kerja dan penguatan kelas menengah. Dengan dorongan industri hilir yang lebih masif, Jawa Timur diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

    “Seluruh agenda strategis ini akan diputuskan di rakerda dan rakercab. Kami ingin kerja politik yang terukur, konkret, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Segini Penjualan Mobil VinFast di RI

    Mantap! Pabrik VinFast di Subang Bakal Jadi Basis Ekspor

    Jakarta –

    Pabrik VinFast di Subang resmi beroperasi. Pabrik ini bisa diselesaikan hanya dalam 17 bulan sejak peletakan batu pertama. Fasilitas ini merupakan pabrik keempat VinFast secara global, serta pabrik pertama VinFast di Indonesia dan Asia Tenggara di luar Vietnam. Tak hanya buat domestik, pabrik ini juga buat memenuhi pasar ekspor.

    Dijelaskan dalam keterangan resminya, pabrik VinFast Subang berdiri di atas lahan seluas 171 hektare dan dikembangkan bertahap dengan total investasi lebih dari USD 1 miliar. Pada fase lanjutan, kapasitas produksi dapat ditingkatkan hingga 350.000 unit kendaraan per tahun. Tak hanya buat memenuhi permintaan pasar domestik, pabrik ini juga berpeluang dijadikan sebagai basis produk ekspor.

    Pada Fase 1, VinFast menginvestasikan lebih dari USD 300 juta dengan kapasitas produksi awal 50.000 unit per tahun. Fasilitas ini juga dilengkapi lini produksi terintegrasi berstandar internasional dengan tingkat otomasi tinggi dan teknologi canggih. Area produksi mencakup body welding (pengelasan bodi), painting (pengecatan), assembly (perakitan), pusat inspeksi kualitas, serta gudang logistik.

    VinFast juga menyiapkan area khusus untuk supplier park (kawasan industri pemasok), yang akan menjadi pusat pengembangan pemasok dan pelaku industri lokal. Kawasan ini direncanakan terus diperluas untuk mendukung lokalisasi yang mendalam dan berkelanjutan.

    Saat beroperasi penuh, pabrik VinFast di Subang diproyeksikan menciptakan 5.000 hingga 15.000 lapangan kerja langsung, serta ribuan lapangan kerja tidak langsung di sektor rantai pasok dan layanan pendukung. Hal ini akan mendorong pertumbuhan sosial-ekonomi Subang sebagai pusat industri baru di Jawa Barat.

    Pada tahap awal, pabrik akan memproduksi model EV strategis VinFast untuk pasar Indonesia, yakni VF 3, VF 5, VF 6, dan VF 7 dengan setir kanan. Model-model ini dirancang untuk kebutuhan mobilitas perkotaan, menyasar konsumen muda dan keluarga modern.

    Ke depannya, pabrik Subang juga akan merakit model-model baru yang dijadwalkan meluncur pada 2026, termasuk sepeda motor listrik (e-scooter) dan MPV listrik yang dioptimalkan untuk kebutuhan komersial dan layanan.

    Dalam waktu kurang dari dua tahun beroperasi di Indonesia, VinFast telah menghadirkan portofolio produk yang beragam serta memperluas ekosistem layanan secara agresif, mulai jaringan dealer dan layanan purna jual, hingga pengembangan infrastruktur pengisian daya melalui kolaborasi dengan V-Green, serta kemitraan dengan perbankan dan institusi keuangan.

    Melalui kebijakan inovatif dan pendekatan berorientasi konsumen, VinFast terus mempercepat transisi menuju mobilitas hijau di Indonesia dengan kawasan yang lebih luas.

    (lua/dry)

  • Jadi Penggerak Ekonomi Subang, Pabrik VinFast Ciptakan 15 Ribu Lapangan Kerja

    Jadi Penggerak Ekonomi Subang, Pabrik VinFast Ciptakan 15 Ribu Lapangan Kerja

    Jakarta –

    Pabrik VinFast di Subang, Jawa Barat, resmi beroperasi setelah dibangun dalam kurun waktu 17 bulan. Pabrik ini disebut bisa mendongkrak perekonomian daerah Subang lantaran menciptakan ribuan lapangan kerja baru.

    “Subang bukan sekadar bukti kemampuan eksekusi VinFast, tetapi juga langkah strategis dalam komitmen jangka panjang di Indonesia. Lokalisasi sebagai fondasi utama untuk keberlanjutan VinFast, sekaligus kontribusi nyata terhadap target pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja nasional. Dengan mulai beroperasinya pabrik ini, VinFast telah membangun salah satu ekosistem kendaraan listrik paling terintegrasi di Indonesia,” ujar Pham Sanh Chau selaku CEO VinFast Asia.

    Sekadar informasi, pabrik VinFast Subang berdiri di atas lahan seluas 171 hektare dan dikembangkan secara bertahap dengan total investasi lebih dari USD 1 miliar. Di fase lanjutan, kapasitas produksi dapat ditingkatkan hingga 350.000 unit kendaraan per tahun, untuk memenuhi permintaan pasar domestik sekaligus membuka peluang ekspor.

    Pada Fase 1, VinFast menginvestasikan lebih dari USD 300 juta dengan kapasitas produksi awal 50.000 unit per tahun. Fasilitas ini dilengkapi lini produksi terintegrasi yang berstandar internasional dengan tingkat otomasi tinggi dan teknologi canggih. Area produksi mencakup body welding (pengelasan bodi), painting (pengecatan), assembly (perakitan), pusat inspeksi kualitas, serta gudang logistik.

    VinFast juga menyiapkan area khusus untuk supplier park (kawasan industri pemasok), yang akan menjadi pusat pengembangan pemasok dan pelaku industri lokal. Kawasan ini direncanakan terus diperluas untuk mendukung lokalisasi yang mendalam dan berkelanjutan.

    Pada kapasitas penuh, pabrik Subang diproyeksikan menciptakan 5.000 hingga 15.000 lapangan kerja langsung, serta ribuan lapangan kerja tidak langsung di sektor rantai pasok dan layanan pendukung. Hal ini akan mendorong pertumbuhan sosial-ekonomi Subang sebagai pusat industri baru di Jawa Barat.

    Di tahap awal, pabrik akan memproduksi model EV strategis VinFast untuk pasar Indonesia, yakni VF 3, VF 5, VF 6, dan VF 7 dengan setir kanan. Model-model ini dirancang untuk kebutuhan mobilitas perkotaan, menyasar konsumen muda dan keluarga modern.

    (lua/dry)

  • Mahasiswa Asing Belajar Membatik Kayu di Desa Wisata Krebet Bantul

    Mahasiswa Asing Belajar Membatik Kayu di Desa Wisata Krebet Bantul

    Bantul, Beritasatu.com – Keunikan batik kayu menjadikan Desa Wisata Krebet, Pajangan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, sebagai magnet wisata budaya kelas dunia. Kali ini, puluhan mahasiswa asing yang menempuh studi di Yogyakarta berkesempatan belajar langsung membatik di atas media kayu, Selasa (16/12/2025).

    Para mahasiswa lintas negara tersebut tampak antusias mengikuti proses membatik kayu yang menjadi ciri khas Desa Wisata Krebet. Sejak pagi, mereka mencoba menggoreskan canting berisi malam panas ke berbagai media kayu seperti topeng, wayang, tempat pensil, hingga talenan.

    Kegiatan membatik kayu ini dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Setiap peserta ditantang untuk teliti dan sabar, karena motif batik dibuat secara manual di permukaan kayu, bukan dicetak seperti pada kain. Proses ini menuntut ketepatan tangan agar pola tetap rapi dan bernilai seni.

    Salah satu peserta, Iren Sayita, mahasiswa hubungan internasional universitas gajah mada, mengaku mendapat pengalaman baru yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Ia menilai membatik di atas kayu memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan membatik kain.

    “Kalau membatik kayu saya belum pernah. Biasanya di kain. Ini lebih unik, tetapi memang cukup sulit karena butuh ketelitian,” ujarnya.

    Pengalaman serupa dirasakan Nabila, mahasiswi asal Malaysia. Ia mengaku kagum dengan ragam budaya lokal yang baru dikenalnya melalui kegiatan tersebut.

    “Jujur ini pengalaman baru buat saya. Saya baru tahu kalau batik bisa dibuat di atas kayu. Awalnya saya kira hanya menggambar, ternyata prosesnya rumit,” kata Nabila.

    Menurut Ketua Pokdarwis Krebet, Agus Jati Kumara, kegiatan ini merupakan bagian dari paket wisata budaya yang dirancang agar wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan kearifan lokal.

    “Kami mengangkat potensi wisata budaya, mulai dari batik kayu, kesenian, hingga permainan tradisional. Semua kami kemas dalam paket wisata edukatif,” jelas Agus.

    Sebanyak 27 mahasiswa mengikuti kegiatan ini. Mereka berasal dari berbagai negara, antara lain Denmark, Australia, Jepang, Myanmar, Kamboja, serta mahasiswa dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Selain belajar membatik kayu, para peserta juga diajak memainkan permainan tradisional seperti gobak sodor dan mempelajari tari topeng. Aktivitas tersebut melengkapi pengalaman wisata budaya di Desa Wisata Krebet.

    Desa ini dikenal sebagai sentra kerajinan batik kayu yang dikerjakan oleh para perajin lokal. Produk-produk batik kayu Krebet bahkan telah menembus pasar ekspor dan menjadi salah satu unggulan Kabupaten Bantul.
     

  • Kinerja Pertanian 2025: Mentan Amran Dapat Apresiasi Presiden

    Kinerja Pertanian 2025: Mentan Amran Dapat Apresiasi Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kementerian Pertanian mencatat kinerja positif sepanjang 2025, mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna. Laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi satu-satunya yang mendapat tepuk tangan dari Presiden dan para menteri.

    Dalam paparannya, Mentan Amran menyampaikan penanganan pangan di daerah terdampak bencana. Ia memastikan stok dan distribusi pangan nasional aman. “Izin Bapak Presiden, kami laporkan bantuan pangan ke daerah bencana. Kami sudah mengirim beras sekitar 44 ribu ton, dan cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120 ribu ton. Jadi pangan tidak ada masalah,” kata Amran di Istana Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Selain beras, Kementerian Pertanian menyalurkan minyak goreng serta dukungan internal kementerian dan mitra. Total bantuan pemerintah mencapai sekitar Rp 1 triliun, sementara bantuan internal dan mitra Rp 75 miliar. “Dua kapal sudah berangkat, besok satu kapal lagi, jadi total tiga kapal,” jelas Amran.

    Mentan Amran juga melaporkan kerusakan lahan sawah akibat bencana mencapai 70 ribu hektare, dan penanganan akan dimulai Januari 2026. Tak hanya soal bencana, Amran menyoroti capaian kesejahteraan petani yang meningkat signifikan, dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan petani padi naik hingga Rp 120 triliun.

    Kinerja ekspor pertanian juga positif, tumbuh 42 persen hingga Agustus 2025 dibanding periode sama tahun lalu, dengan proyeksi akhir tahun mencapai 33-35 persen. Produksi beras nasional meningkat 4,17 juta ton, lebih cepat dari target, dan stok beras tercatat mencapai 3,7 juta ton, level tertinggi dalam sejarah modern Indonesia.

    Di sektor pupuk, Kementerian Pertanian mencatat peningkatan volume 700 ribu ton dengan penurunan harga 20 persen tanpa menambah anggaran negara, melalui revitalisasi regulasi yang berjalan selama dua bulan.

    Menutup laporan, Mentan Amran menyebut Kementerian Pertanian baru menerima penghargaan dari FAO. Kebijakan Indonesia yang tidak lagi mengimpor beras berdampak pada penurunan harga pangan dunia, dari 650 dolar per ton menjadi 340 dolar, turun 42 persen.

    Paparan komprehensif Mentan Amran itu mendapat tepuk tangan Presiden dan jajaran menteri, menegaskan apresiasi atas kinerja positif Kementerian Pertanian sepanjang 2025.

  • Pro Kontra Kebijakan Purbaya Sentralisasi DHE SDA ke Himbara

    Pro Kontra Kebijakan Purbaya Sentralisasi DHE SDA ke Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA – Polemik sentralisasi devisa hasil ekspor alias DHE sektor sumber daya alam (SDA) ke rekening Himpunan Bank Negara atau Himbara memicu polemik. Sentralisasi DHE SDA ke Himbara dikhawatirkan akan menekan kinerja bank non-Himbara dan memperkuat kendali negara terhadap sektor keuangan.

    Apalagi saat ini, bank-bank Himbara juga sedang memperoleh limpahan likuditas imbas suntikan dana yang berasal dari saldo lebih anggaran alias SAL. Totalnya menembus angka Rp275 triliun. Limpahan likuiditas itu telah memicu persaingan yang ketat dalam proses penyaluran kredit.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan sentralisasi devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan OJK telah menerima aspirasi yang disampaikan asosiasi perbankan terkait rencana kebijakan kewajiban penempatan DHE SDA ke bank-bank pelat merah.

    “Jadi kita nanti mungkin begini, apa yang akan kita lakukan tentu akan mengkomunikasikan ini kepada, tentu yang paling terkait ya, paling terkait dalam hal ini kan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia,” kata Dian usai menghadiri Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Industri PPDP Syariah dengan Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Dian menuturkan, wacana kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara telah disosialisasikan kepada para eksportir dan perbankan. 

    Kendati begitu, OJK tetap akan melihat perkembangan wacana kebijakan tersebut. Mengingat, aturan kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara merupakan keputusan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

    “Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, tapi tentu ini adalah pada akhirnya adalah keputusan pemerintah,” ujarnya.

    Pengetatan Pengawasan

    Sementara itu, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan salah satu perubahan pokok dalam revisi tersebut adalah kewajiban penempatan devisa ekspor hanya pada bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

    Purbaya menjelaskan bahwa selama penerapan PP sebelumnya, sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

    “Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

    Dia memastikan bahwa tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat. Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

    Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.

    Komentar Perbanas

    Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi menyampaikan Perbanas hingga saat ini belum dapat berkomentar lebih jauh mengenai kewajiban tersebut. Sebab, pihaknya masih menunggu ketentuan lengkap terkait kebijakan itu.

    “Kita masih menunggu ya ketentuan, menunggu. Jadi belum bisa ngomong sekarang. Nanti aja ya, nanti kalau ketentuannya sudah ada,” kata Hery usai menghadiri Press Conference CEO Forum Economic Outlook 2026 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Kendati begitu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) ini meyakini kewajiban penempatan dana DHE SDA di Himbara dapat mendorong kredit.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perbanas Anika Faisal mengatakan bahwa asosiasi akan selalu mendukung kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk soal kewajiban penempatan DHE SDA di Himbara.

    “Karena kita yakin itu tujuannya baik untuk perekonomian kita,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

    Anika mengungkapkan Perbanas saat ini sedang mengkaji kebijakan tersebut. Nantinya, hasil kajian itu akan didiskusikan bersama dengan regulator perbankan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, tanpa mengganggu systemic risk yang ada di industri perbankan.