Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Penjualan Lampaui Target, Begini Cara INALUM Perkuat Sinergi dengan Pelanggan

    Penjualan Lampaui Target, Begini Cara INALUM Perkuat Sinergi dengan Pelanggan

    Liputan6.com, Jakarta PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menutup tahun 2025 dengan capaian penjualan yang solid. Hingga Oktober 2025, volume penjualan aluminium INALUM mencapai 236.517 ton, melampaui target RKAP sebesar 231.034 ton atau 102,4% dari target tahunan.

    Pencapaian ini juga meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan 227.114 ton. Kinerja positif tersebut menunjukkan tumbuhnya permintaan aluminium dan kuatnya posisi INALUM di pasar, baik domestik maupun global.

    Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, mengungkapkan apresiasi kepada para pelanggan dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang selama ini diberikan. Ia menegaskan bahwa hubungan yang baik antara perusahaan dan para customer merupakan fondasi kuat bagi pertumbuhan industri aluminium nasional.

    Melati juga menyampaikan terima kasih kepada para pemangku kebijakan dan praktisi industri yang terus menjaga ekosistem pasar aluminium tetap kondusif dan penuh optimisme.

    “Pertumbuhan penjualan INALUM sepanjang tahun 2025 tidak lepas dari meningkatnya permintaan dari berbagai sektor industri dalam negeri, termasuk sektor ekstrusi, otomotif, kabel, hingga industri lembaran aluminium,” kata dia, Senin (1/12/2025).

    Produk utama INALUM seperti Ingot G1 masih menjadi kontributor terbesar penjualan, disusul produk-produk lainnya seperti Ingot S1B, Alloy, Billet, Molten, dan Ingot S2.

    Pada saat yang sama, pasar ekspor juga menunjukkan performa yang stabil dengan Malaysia menjadi negara tujuan terbesar, diikuti Korea Selatan, Jepang, Cina, India, Thailand, serta sejumlah negara lainnya. Secara keseluruhan, 76 persen penjualan dialokasikan untuk pasar domestik, sementara 24 persen lainnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar global. 

     

  • Luhut Tegaskan Tak Punya Kepentingan di Proyek Nikel dengan China

    Luhut Tegaskan Tak Punya Kepentingan di Proyek Nikel dengan China

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bercerita panjang lebar soal pengembangan investasi nasional selama satu dekade ke belakang. Khususnya pengembangan investasi proyek hilirisasi nikel di Kawasan Morowali, Sulawesi Tengah.

    Bagi Luhut, sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dirinya bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan investasi nasional selama kurang lebih sebelas tahun.

    Meski sudah satu dekade lebih menyusun kebijakan investasi, Luhut menegaskan dirinya selalu menjaga diri untuk tidak ada konflik kepentingan. Dia menegaskan dirinya tidak punya bisnis apa-apa yang terlibat di semua proyek hilirisasi pemerintah.

    “Selama menjabat, saya menjaga agar tidak ada konflik kepentingan. Saya tidak pernah terlibat dalam bisnis apa pun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

    Sejak awal, dia melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang ada di Indonesia. Ide itu sudah dimiliki olehnya sejak 2001.

    “Gagasan hilirisasi sesungguhnya sudah saya pikirkan sejak saya menjabat di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2001,” kata Luhut.

    Salah satu tonggak awalnya adalah pembangunan Kawasan Industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah.

    Namun, mendatangkan investor asing bukanlah hal yang mudah. Luhut mengatakan dia mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi.

    Dari pengkajiannya itu, dia melihat hanya China yang saat itu siap dan mampu memenuhi kebutuhan Indonesia untuk melompat menjadi negara industri lewat hilirisasi nikel. Atas izin Jokowi, Luhut pun mulai melobi China untuk berinvestasi.

    “Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi,” kata Luhut.

    Amerika Serikat kala itu tidak memiliki teknologi untuk hilirisasi nikel dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh CEO Tesla Elon Musk ketika bertemu dengan Luhut beberapa waktu lalu. Elon Musk menyebut AS tertinggal cukup signifikan dari China.

    Luhut menjelaskan hilirisasi nikel dimulai dari penghentian ekspor ore nikel, yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar US$ 1,2 miliar per tahun, itu pun sebagian besar berupa tanah dan air, karena hanya sekitar 2% kandungannya yang dapat diambil.

    Jokowi Sempat Khawatir

    Luhut bercerita mulanya Jokowi sempat khawatir karena Indonesia berpotensi kehilangan nilai ekspor ore nikel. Banyak menteri juga tidak setuju karena takut kehilangan pemasukan jangka pendek. Namun setelah melalui pembahasan mendalam, pihaknya mengusulkan secara formal hilirisasi kepada Jokowi.

    “Saya sampaikan bahwa dua hingga tiga tahun pertama akan berat, tetapi setelah itu manfaatnya akan terlihat jelas,” ujar Luhut.

    Dalam waktu satu bulan, Jokowi pun menyetujui langkah tersebut, dan China pun siap bekerja sama. Dari situ, hilirisasi di Morowali mulai berjalan, dari nickel ore menuju produk bernilai tambah seperti stainless steel, precursor, dan cathode yang hari ini digunakan di berbagai industri global.

    Tahun lalu ekspor sektor ini mencapai US$ 34 miliar dan akan meningkat menjadi US$ 36-38 miliar pada tahun ini, dan menjadi salah satu faktor stabilnya ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

    “Tentu dalam perjalanannya terdapat banyak tantangan. Tetapi setiap keputusan kami buat melalui proses yang terpadu, transparan, dengan perhitungan untung-rugi yang jelas, dan yang menjadi titik pijak utama saya adalah kepentingan nasional. Dalam sebuah kerja sama, mustahil semua pihak menang; selalu ada proses give and take,” papar Luhut.

    (hal/hns)

  • Dukung Kebijakan Pemerintah, Sido Muncul Tingkatkan Penggunaan Energi Baru Terbarukan hingga 91 Persen

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Sido Muncul Tingkatkan Penggunaan Energi Baru Terbarukan hingga 91 Persen

    Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) Sido Muncul meningkat dari 69 persen pada 2022 menjadi 89 persen pada 2023, dan kembali naik hingga mencapai 91 persen pada 2024. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi utama, yang secara konsisten memberikan kontribusi di atas 60 persen setiap tahunnya. Biomassa menjadi pilar utama transisi energi di pabrik Sido Muncul, disusul oleh pemanfaatan listrik surya (solar PV) yang terus menunjukkan pertumbuhan positif, dari 2,17 persen pada 2022 menjadi 4,03 persen pada 2024.

    Di tahun 2024, Sido Muncul juga memperluas diversifikasi energi rendah emisi melalui penggunaan Steam CODB yang memberikan kontribusi 2,16 persen terhadap bauran energi. Inisiatif ini melengkapi upaya perusahaan dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil seperti gas CNG dan minyak solar yang porsinya terus menurun dari tahun ke tahun.

    Irwan menjelaskan biomassa menjadi salah satu pilar utama energi bersih perusahaan, terutama yang berasal dari limbah jamu. Sementara minyak solar hanya digunakan sebesar 1,63 persen dan CNG sebesar 7,48 persen.

    “Dari dulu biomassa kami sudah 60 persen. Biomassa berasal dari limbah jamur. Kami zero waste. Total penggunaan EBT kami sudah 91 persen (tahun 2024),” jelasnya. 

    Irwan menegaskan kembali bahwa alasan perusahaan memilih energi hijau semata-mata karena kepedulian pada lingkungan.

    “Kami memilih (listrik) yang mahal, bukan yang murah. Untuk apa? Supaya kepedulian kami terhadap lingkungan itu lebih ditingkatkan. Ya harus peduli sama lingkungan, makanya kami enggak mau pakai listrik murah,” tegasnya.

    Sebelumnya, Manager Energi dan Produksi Sido Muncul, Iwan Setyo Wibowo juga telah memaparkan perjalanan perusahaan dalam mengimplementasikan energi baru terbarukan (EBT) dalam kegiatan Dialog Perkembangan EBT di Daerah dan Target EBT 2025–2030 yang berlangsung di Semarang. Ia juga menjelaskan strategi, capaian, serta hambatan yang masih dihadapi industri dalam transisi menuju energi bersih.

    Dalam kesempatan itu, Iwan menyinggung soal dihapusnya skema ekspor-impor listrik PLTS atap ke PLN serta tidak dapat diklaimnya nilai ekonomi karbon (NEK) oleh industri.

    “Dua hal ini sebenarnya bisa menjadi insentif menarik bagi industri untuk memasang PLTS atap. Ekspor-impor listrik bisa mengurangi tagihan listrik, dan NEK dari PLTS atap nilainya cukup besar karena bisa menurunkan emisi sekitar 1.000 ton CO₂ ekuivalen per tahun dikali Rp 50.000 per ton,” jelasnya

    Meski demikian, Iwan mengatakan Sido Muncul tetap berencana memperluas penggunaan energi surya dan menargetkan penambahan kapasitas PLTS atap sebesar 1 megawatt pada tahun depan.

    “Kami berencana menambah kapasitas PLTS atap sekitar 1 MW lagi tahun depan karena itu komitmen top manajemen untuk menggunakan energi terbarukan sebanyak mungkin, kalau bisa 100 persen. Saat ini EBT kami sudah 91 persen, tinggal 9 persen lagi,” kata Iwan.

    Tahun ini, Sido Muncul menetapkan target penurunan emisi karbon tambahan sebesar 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan mendorong efisiensi energi di seluruh lini operasional.

     

    (*)

  • DJP Kejar Pajak Pengusaha Sawit Kakap, Dorong Integrasi Data Tambang

    DJP Kejar Pajak Pengusaha Sawit Kakap, Dorong Integrasi Data Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan pengusaha batu bara dan sawit pada pekan lalu. Otoritas pajak menuntut mereka supaya lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan peringatan keras kepada ratusan pelaku usaha di sektor kelapa sawit menyusul temuan berbagai modus ketidaksesuaian data mulai dari underinvoicing hingga penggunaan faktur fiktif.  

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah pemerintah, termasuk operasi gabungan Kemenkeu-Polri yang membongkar penyelundupan produk turunan CPO pada awal November 2025, bukan bertujuan untuk menebar ketakutan.

    Upaya itu, sambungnya, dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai koridor hukum sekaligus mengamankan penerimaan negara.  

    Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis sektor sawit di Kantor Pusat DJP pada Jumat (28/11/2025), Purbaya meminta para pengusaha untuk terbuka jika menghadapi kendala di lapangan.  

    “Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia,” tegasnya, dikutip dari rilis DJP, Jumat (28/11/2025). 

    Purbaya, yang hadir secara mendadak dalam agenda tersebut, menekankan bahwa kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, namun tetap menuntut kontribusi maksimal bagi kas negara.  

    “Sebenarnya saya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Kata Pak Bimo [Dirjen Pajak] tadi, kalau Pak Menteri datang semoga pendapatan pajaknya bisa meningkat banyak,” ujarnya.  

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan bahwa otoritas pajak telah mengantongi data modus pelanggaran ekspor terbaru. Selain itu, DJP mengidentifikasi dugaan praktik penghindaran pajak lainnya seperti under-invoicing dan penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif.  

    Bimo mengimbau para “raja sawit” tersebut untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan pembetulan secara sukarela sebelum otoritas melangkah ke ranah penegakan hukum (gakkum).  

    “Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh,” kata Bimo.  

    Bimo memastikan pengawasan akan dilakukan secara profesional dan proporsional tanpa menghambat aktivitas ekonomi, demi memperkuat tata kelola industri sawit yang lebih transparan dan akuntabel. 

    Adapun, kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh jajaran Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN), termasuk Ketua Satgassus Herry Muryanto dan Wakil Ketua Novel Baswedan, serta perwakilan Kejaksaan RI.

    Integrasi Data Tambang

    Direktur Jenderal Pajak alias DJP Bimo Wijayanto mendorong supaya data Minerba-One yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM bisa segera terintegrasi dengan Coretax milik otoritas pajak.

    Hal ini ditujukan agar seluruh data dapat dimanfaatkan dalam mengumpulkan penerimaan negara. Selain itu, Bimo juga mengemukakan bahwa DJP juga telah sepakat dengan Ditjen Minerba untuk memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai salah satu dokumen kelengkapan pada saat mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) .

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan pelaksanaan kegiatan kolaborasi ini merupakan upaya bersama dalam mengelola kekayaan negara, baik oleh Pemerintah selaku regulator maupun wajib pajak selaku pelaku kegiatan ekonomi dari sektor pertambangan mineral dan batubara. 

    “Pesan Pak Presiden kembali ke pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama membangun sistem ekonomi Indonesia yang berkeadilan, yaitu pentingnya 
    prinsip gotong royong,” ujar Bimo, dikutip Jumat (28/11/2025). 

    Berdasarkan data internal DJP, dalam lima tahun terakhir jumlah populasi wajib pajak dari sektor pertambangan minerba cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertambahan sekitar 3%.

    Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 6.321 wajib pajak hingga pada tahun 2025 tumbuh menjadi 7.128 wajib pajak. Selain itu, penerimaan sektor pertambangan 
    mineral logam mampu meningkat lebih dari 10 kali lipat dari sebesar Rp4 triliun (2016) 
    menjadi Rp45 triliun (2024). 

    Sedangkan penerimaan pajak sektor pertambangan batubara mengalami fluktuasi sejalan dengan pergerakan harga komoditas global.“Kami tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak ada sumbangsih dari bapak ibu selaku pelaku ekonomi (sektor minerba) yang menyumbang 20 sampai 25 persen dari penerimaan negara,” ujar Bimo. 

  • PMI Manufaktur China Masih Kontraksi, Perlambatan Ekonomi Kian Dalam!

    PMI Manufaktur China Masih Kontraksi, Perlambatan Ekonomi Kian Dalam!

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks manufaktur China mencatatkan kontraksi meski mulai menunjukkan perbaikan pada November 2025, memperpanjang tren pelemahan menjadi rekor terlama seiring dengan semakin dalamnya perlambatan ekonomi negara tersebut.

    Melansir Bloomberg pada Senin (1/12/2025) Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur versi pemerintah China tercatat di level 49,2, tetap berada di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi untuk bulan kedelapan berturut-turut. Angka ini juga sedikit lebih rendah dari estimasi median ekonom yang disurvei Bloomberg sebesar 49,4.

    Sementara itu, PMI nonmanufaktur yang mencerminkan aktivitas konstruksi dan jasa turun ke 49,5, setelah sempat naik ke level 50,1 pada Oktober, menurut data Biro Statistik Nasional China yang dirilis Minggu (30/11/2025). Catatan itu menjadi kontraksi pertama indeks tersebut dalam hampir tiga tahun, dipicu oleh melemahnya sektor properti dan jasa perumahan.

    Rilis data tersebut memberikan gambaran awal kinerja ekonomi China, ekonomi terbesar kedua di dunia, sepanjang November setelah dilanda gejolak perdagangan global selama berbulan-bulan serta penurunan investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

    Pada kuartal berjalan, pertumbuhan produksi industri tercatat menjadi yang terendah sejak awal tahun, sementara ekspor secara mengejutkan mengalami kontraksi lantaran lemahnya permintaan global gagal mengimbangi penurunan pengiriman ke Amerika Serikat.

    Di sisi lain, ketegangan perdagangan dengan AS cenderung mereda usai tercapainya gencatan sementara bulan lalu, setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan. 

    Namun, sejumlah detail kesepakatan, termasuk terkait ekspor logam tanah jarang (rare earth) dari China, masih dalam tahap negosiasi, menandakan rapuhnya perjanjian tersebut.

    Ketidakpastian perdagangan juga bertambah setelah muncul ketegangan diplomatik dengan Jepang dalam beberapa pekan terakhir, di tengah wacana Beijing untuk menyiapkan langkah-langkah balasan ekonomi.

    Di luar risiko geopolitik, lemahnya permintaan domestik masih membayangi prospek sektor manufaktur China. Pertumbuhan penjualan ritel melambat untuk bulan kelima berturut-turut pada Oktober, menjadi periode perlambatan terpanjang sejak aktivitas belanja sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 lebih dari empat tahun lalu.

    Meski ekonomi menunjukkan pelemahan, peluang stimulus tambahan dalam waktu dekat dinilai masih terbatas. Para pembuat kebijakan China belum terburu-buru bertindak, mengingat target pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5% untuk 2025 dinilai masih berada dalam jangkauan.

    Sebelumnya, pemerintah China telah menggelontorkan stimulus tambahan senilai 1 triliun yuan atau sekitar US$141 miliar sejak akhir September. 

    Paket tersebut mencakup pemanfaatan kuota obligasi daerah yang belum terpakai untuk mendorong investasi dan membayar tunggakan pemerintah kepada perusahaan, serta penyertaan modal baru ke bank kebijakan guna mengakselerasi investasi.

    Dalam lima tahun ke depan, Beijing menegaskan akan tetap menjadikan sektor teknologi dan manufaktur sebagai prioritas utama, sekaligus berkomitmen meningkatkan secara signifikan porsi konsumsi dalam struktur ekonomi nasional. Sepanjang tahun ini, ekspor bersih menyumbang hampir sepertiga pertumbuhan ekonomi China.

    Adapun pertumbuhan ekonomi China pada kuartal lalu melambat ke level terendah dalam setahun. Para analis memperkirakan perlambatan akan berlanjut, dengan proyeksi kinerja kuartal berjalan menjadi yang terlemah sejak kuartal IV/2022, ketika negara itu masih berada di fase akhir kebijakan pengetatan pandemi Covid-19.

  • DJP Temukan Dugaan Pelanggaran Baru Sawit, Pelaku Usaha Diminta Berbenah

    DJP Temukan Dugaan Pelanggaran Baru Sawit, Pelaku Usaha Diminta Berbenah

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumpulkan para pelaku usaha di industri kelapa sawit. Dalam pertemuan tersebut, DJP mengungkapkan temuan berbagai modus kecurangan data mulai dari underinvoicing hingga penggunaan faktur fiktif.

    Temuan itu diungkapkan dalam acara Sosialisasi Kewajiban Perpajakan di Sektor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya pada Jumat (28/11/2025). Setidaknya ada sebanyak 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis di sektor kelapa sawit.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pelaksanaan operasi gabungan Kemenkeu-Polri yang berhasil mengungkap penyelundupan produk turunan CPO pada awal November 2025.

    Ia menekankan, aktivitas tersebut bukan bertujuan menakut-nakuti pelaku usaha, melainkan memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia,” kata Purbaya, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (30/11).

    Menurut Purbaya, Pemerintah ingin menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Kebijakan fiskal akan diarahkan agar memberikan manfaat bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat penerimaan negara.

    “Teman-teman dunia usaha, mohon kerja samanya demi kelancaran kita semua dan untuk memaksimalkan kontribusi Anda bagi negara ini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, sebagai tindak lanjut pengungkapan modus pelanggaran ekspor yang terbaru, DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian lain, termasuk praktik under-invoicing serta penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif.

    “Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh,” ujar Bimo.

    Bimo juga memastikan, pihaknya akan memperkuat tata kelola industri sawit agar semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta mampu mempertahankan daya
    saing di pasar global.

    (kil/kil)

  • DJP Temukan Dugaan Pelanggaran Baru Sawit, Pelaku Usaha Diminta Berbenah

    DJP Temukan Dugaan Pelanggaran Baru Sawit, Pelaku Usaha Diminta Berbenah

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumpulkan para pelaku usaha di industri kelapa sawit. Dalam pertemuan tersebut, DJP mengungkapkan temuan berbagai modus kecurangan data mulai dari underinvoicing hingga penggunaan faktur fiktif.

    Temuan itu diungkapkan dalam acara Sosialisasi Kewajiban Perpajakan di Sektor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya pada Jumat (28/11/2025). Setidaknya ada sebanyak 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis di sektor kelapa sawit.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pelaksanaan operasi gabungan Kemenkeu-Polri yang berhasil mengungkap penyelundupan produk turunan CPO pada awal November 2025.

    Ia menekankan, aktivitas tersebut bukan bertujuan menakut-nakuti pelaku usaha, melainkan memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia,” kata Purbaya, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (30/11).

    Menurut Purbaya, Pemerintah ingin menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Kebijakan fiskal akan diarahkan agar memberikan manfaat bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat penerimaan negara.

    “Teman-teman dunia usaha, mohon kerja samanya demi kelancaran kita semua dan untuk memaksimalkan kontribusi Anda bagi negara ini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, sebagai tindak lanjut pengungkapan modus pelanggaran ekspor yang terbaru, DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian lain, termasuk praktik under-invoicing serta penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif.

    “Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh,” ujar Bimo.

    Bimo juga memastikan, pihaknya akan memperkuat tata kelola industri sawit agar semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta mampu mempertahankan daya
    saing di pasar global.

    (kil/kil)

  • Konsensus Ekonom Ramal Surplus Dagang RI Turun ke US,8 Miliar pada Oktober 2025

    Konsensus Ekonom Ramal Surplus Dagang RI Turun ke US$3,8 Miliar pada Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan surplus neraca perdagangan Indonesia akan berlanjut pada Oktober 2025 atau 66 bulan secara beruntun. Kendati demikian, surplus diproyeksikan akan menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Indonesia selama Oktober 2025 pada Senin (1/12/2025) esok.

    Berdasarkan konsensus proyeksi 18 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah (median) surplus neraca perdagangan pada Oktober 2025 diproyeksikan sebesar US$3,80 miliar. Proyeksi tersebut lebih rendah dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau September 2025 senilai US$4,34 miliar.

    Estimasi tertinggi dikeluarkan oleh Ekonom Barclays Bank PLC Brian Tan dengan nominal US$4,75 miliar. Sebaliknya, estimasi terendah diberikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual dengan angka US$2 miliar.

    David menjelaskan proyeksi tersebut dipengaruhi oleh ekspor yang hanya naik 0,05% secara tahunan (year on year/YoY) dan 2,78% secara bulanan (month on month/MoM). Di sisi lain, impor naik lebih tinggi sebesar 2,23% YoY dan 8,87% MoM.

    “Trade balance [neraca dagang] turun di Oktober karena ekspor tumbuh lebih lambat. Ini juga terindikasi dari data impor negara-negara lain, terutama ekspor ke China, Jepang, dan India,” jelas David kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

    Dari sisi harga, David mencatat bahwa komoditas ekspor cenderung stagnan kecuali tembaga dan timah yang naik.

    Sementara itu, impor naik terutama dari Singapura. Menurut David, kenaikan itu diimbangi oleh harga komoditas impor yang sebagian besar juga turun.

    “Terutama minyak, batu bara dan komoditas pertanian seperti coklat,” tutupnya.

  • Tak Hanya Ekspor Kopi, KDMP Sidomulyo Jember Punya Fasilitas Modern

    Tak Hanya Ekspor Kopi, KDMP Sidomulyo Jember Punya Fasilitas Modern

    Jakarta –

    KDMP Sidomulyo di Jember, Jawa Timur, menjadi koperasi desa modern dengan layanan klinik, apotek berizin, lima kamar rawat inap, serta kemitraan dengan Badan Pangan Nasional dalam rantai pasok ransum nasional. Baru-baru ini, KDMP ini juga telah mengekspor kopi ke Mesir sebanyak 20 ton.

    Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi, Krisdianto, memberikan apresiasi atas capaian Sidomulyo yang dinilai melampaui kemampuan koperasi desa pada umumnya.

    “KDMP Sidomulyo adalah KDMP pertama dan satu-satunya di Indonesia yang melakukan ekspor langsung, dan komoditasnya adalah kopi. Ini menjadi tolak ukur bagi seluruh KDMP nasional. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan Mas Kades atas capaian ini,” ucap Krisdianto, dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).

    Ia juga menyoroti kekuatan kelembagaan Sidomulyo, termasuk keberadaan klinik, apotek berizin, dan fasilitas rawat inap, yang menjadi salah satu yang paling lengkap untuk kategori koperasi desa. Selain itu, kemitraan KDMP Sidomulyo dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Badan Pangan Nasional menempatkan desa ini dalam rantai pasok bahan baku ransum nasional.

    “Tahun depan ada rencana peningkatan volume hingga 3.000 ton dengan kebutuhan pembiayaan sekitar Rp180 miliar. LPDB siap mendukung penuh,” ucapnya.

    Bupati Jember, Gus Fawait, menilai keberhasilan Sidomulyo sebagai bagian dari visi nasional untuk memperkuat desa sebagai pusat ekonomi. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penguatan KDMP Sidomulyo.

    Kepala Desa Sidomulyo sekaligus Pimpinan KDMP Merah Putih, Kamiludin, mengatakan keberhasilan Sidomulyo didukung oleh standar kerja yang ketat, termasuk dalam proses produksi kopi untuk ekspor.

    “Kopi kami sudah kualitas ekspor, namun ada beberapa proses yang harus kami lakukan. Mulai pembersihan dengan mesin suton, penurunan kadar air hingga maksimal 13 persen, pengeringan, pemrosesan, hingga masuk karantina dan dokumentasi. Seluruh rangkaian membutuhkan waktu satu sampai dua minggu,” tutupnya.

    (prf/ega)

  • Honor Respons Perkembangan Pasar Smartphone 5G di Indonesia

    Honor Respons Perkembangan Pasar Smartphone 5G di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA— Produsen ponsel pintar (smartphone) Honor menilai pasar smartphone 5G di Indonesia masih menunjukkan dinamika yang menarik, meskipun laporan terbaru mengindikasikan tingkat adopsi yang belum bergerak signifikan.

    President of Honor South Pacific Justin Li mengatakan pihaknya melihat potensi pertumbuhan yang tetap kuat, terutama dari penjualan perangkat 5G Honor sejak awal tahun.

    “Peningkatan ini didorong oleh strategi kami dalam menghadirkan portofolio 5G yang luas dan bernilai tinggi, yang menjadi fokus utama pembelian masyarakat,” kata Justin kepada Bisnis pada Minggu (30/11/2025).

    Dia menjelaskan tren pertumbuhan tersebut menunjukkan konsumen, yang selama ini sensitif terhadap harga dan mengutamakan daya tahan baterai, mulai melihat nilai tambah dari konektivitas 5G yang menawarkan kinerja lebih cepat. Justin juga menegaskan bahwa tantangan utama adopsi 5G di Indonesia masih berada pada kesiapan dan pemerataan infrastruktur jaringan.

    “Meskipun peningkatan pengetahuan pengguna tentang manfaat 5G juga perlu terus didorong,” katanya.

    Sejak kembali ke pasar Indonesia pada awal 2025, Honor langsung meluncurkan beragam produk baru. Deretannya mencakup smartphone lipat Honor Magic V3, seri Honor X9c 5G, Honor 200 Pro, tablet Honor Pad 9 dan Honor Pad X8a, laptop Honor MagicBook Art 14, hingga perangkat wearable seperti Honor Watch 5 dan Honor Earbuds X7 Lite.

    Teranyar, pada 18 September 2025, Honor merilis tiga tablet baru di Indonesia, yakni Honor Pad 10, Honor Pad X9a, dan Honor Pad X7. Ketiganya dihadirkan untuk memperluas jangkauan pasar, mulai dari segmen entry-level hingga premium.

    Honor Pad 10 menempati segmen premium, Honor Pad X9a berada di kelas menengah, sementara Honor Pad X7 menyasar kelas pemula. Seluruh perangkat tersebut dibekali fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung produktivitas dan hiburan pengguna.

    Laporan Counterpoint Research menunjukkan adopsi smartphone 5G di Indonesia pada kuartal III/2025 stagnan di level 35% dari total pengiriman, tidak berubah dibandingkan kuartal sebelumnya. Secara tahunan, pertumbuhannya hanya naik tipis 4%, mencerminkan penetrasi 5G yang masih bergerak lambat.

    Counterpoint juga mencatat fluktuasi pangsa pasar 5G dalam empat kuartal terakhir. Pada kuartal IV/2024, pangsa perangkat 5G turun menjadi 25% dari 31% pada kuartal sebelumnya. Pemulihan kecil terjadi pada kuartal I/2025, naik satu poin menjadi 26%.

    Tren positif baru terlihat pada kuartal II/2025 ketika pangsa pengiriman perangkat 5G melonjak ke 35% dan kemudian bertahan pada kuartal III/2025. Stabilitas ini ditopang oleh semakin banyaknya perangkat 5G berharga terjangkau serta meluasnya pilihan di segmen menengah.

    Di sisi lain, pasar smartphone Indonesia secara keseluruhan mencatat pemulihan. Counterpoint mencatat pengapalan smartphone tumbuh 12% secara tahunan pada kuartal III/2025, didorong stabilitas ekonomi, ekspor, dan permintaan domestik.

    Segmen entry-level menjadi pendorong utama pertumbuhan. Pengapalan perangkat dengan harga di bawah US$150 melonjak 42% secara tahunan dan kini menguasai 55% pangsa pasar. Strategi agresif produsen dalam menyediakan perangkat terjangkau disebut menjadi faktor penting.

    Sebaliknya, pasar menengah dan premium mengalami koreksi. Pengiriman smartphone pada rentang US$150–349 turun 10%, segmen US$350–699 turun 11%, dan perangkat premium di atas US$700 menyusut 14%.

    Dari sisi merek, Samsung memimpin pasar dengan pangsa 20%, disusul Xiaomi 17%, OPPO 16%, vivo 14%, serta Infinix 12% yang mencatat pertumbuhan agresif dengan kenaikan 45% secara tahunan.