Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Menkeu Purbaya Beri Ultimatum, Bos Bea Cukai Bakal Sikat Pegawai yang Bandel

    Menkeu Purbaya Beri Ultimatum, Bos Bea Cukai Bakal Sikat Pegawai yang Bandel

    Menjawab pertanyaan wartawan soal wacana pembubaran Bea Cukai, Purbaya menyatakan bahwa ia tidak sedang marah, namun menuntut keseriusan penuh dari seluruh jajaran Kemenkeu untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

    Purbaya mengungkapkan bahwa SGS merupakan langkah cadangan. Jika perbaikan internal tidak berjalan signifikan, pemerintah bukan tidak mungkin mengembalikan sistem pemeriksaan kepabeanan seperti era Orde Baru.

    Wacana itu, menurutnya, justru membuat jajaran Bea Cukai lebih bersemangat karena menyadari risiko kehilangan kewenangan mereka yang utama.

    Dalam kesempatan itu, Purbaya menyebut perkembangan teknologi internal kini melaju cepat, termasuk pengembangan perangkat lunak untuk pengawasan.

    Ia optimistis Bea Cukai mampu menjalankan tugas lebih bersih dan akurat, sehingga tidak perlu menyerahkan fungsi kepabeanan kepada pihak lain.

    Terkait persoalan kinerja paling mendesak, Purbaya menyoroti under-invoicing ekspor serta masuknya barang ilegal yang masih kerap lolos dari pengawasan.

    Dugaan publik mengenai permainan oknum Bea Cukai, menurut Purbaya, belum dapat dipastikan, tetapi sejumlah indikasi tetap harus ditelusuri.

     

  • Indonesia ekspor 182 ton produk udang bebas Cesium-137 ke AS

    Indonesia ekspor 182 ton produk udang bebas Cesium-137 ke AS

    ANTARA – Indonesia kembali mengekspor produk udang ke Amerika Serikat dengan sertifikasi bebas Cesium-137 sebanyak 182 ton senilai Rp25 miliar dari Jakarta dan Surabaya, Rabu (3/12). Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa di tengah persaingan yang ketat dengan negara lain, Amerika Serikat masih membutuhkan produk udang dari Indonesia. Ia pun memastikan bahwa produk yang diekspor tersebut sudah sesuai standar United States Food and Drugs Administration (US FDA). (Setyanka Harviana Putri/Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP Ragu Udang RI Terpapar Cs-137, Trenggono: Kita Tak Punya Bangunan Nuklir

    KKP Ragu Udang RI Terpapar Cs-137, Trenggono: Kita Tak Punya Bangunan Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meragukan laporan terkait udang Indonesia terpapar Cesium-137 (Cs-137), mengingat Indonesia tidak memiliki fasilitas nuklir maupun senjata nuklir.

    Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pelepasan Ekspor Udang Indonesia Bersertifikat Bebas Cesium-137 ke AS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025). 

    Menurut Trenggono, temuan Cs-137 terhadap produk udang dalam negeri mencerminkan persaingan ketat dalam perdagangan internasional, sehingga pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menjaga kualitas dan keamanan produk perikanan.

    “Kita [Indonesia] tidak punya pembangun nuklir. Kita tidak punya senjata nuklir. Tapi kok bisa ada cesium [di udang]? Nah ini juga salah satu. Itulah persaingan di dalam perdagangan. Jadi saya kira kita tetap harus berhati-hati,” kata Trenggono.

    Namun ke depan, KKP berharap sudah tidak ada lagi keluhan dari pembudidaya terkait Cs-137.

    Di samping itu, KKP juga memastikan kelancaran distribusi produk udang ke depan. Trenggono menuturkan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di bawah KKP telah berkomitmen untuk segera membeli seluruh produk udang yang dihasilkan pembudidaya. Dengan begitu, distribusi dan penyerapan hasil budidaya dapat berjalan lancar.

    Selain udang, KKP memastikan kualitas seluruh komoditas perikanan tetap terjaga. “Kami meyakini tidak hanya komoditi kita di sektor seafood, tapi juga banyak komoditi yang lain yang tentu juga harus kita jaga dengan baik,” tuturnya.

    Untuk diketahui, udang Indonesia kembali diterima masuk ke Amerika Serikat (AS) usai U.S. Food and Drug Administration (FDA) secara resmi menetapkan Badan Mutu KKP sebagai Certifying Entity (CE) untuk sertifikasi bebas Cs-137 pada produk udang. 

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Saut Hutagalung mengatakan sertifikasi bebas Cs-137 merupakan persyaratan yang ditetapkan AS bagi produk udang yang diekspor ke negaranya.

    “Karena kita berdagang dengan Amerika atau negara manapun, tentu kita harus memenuhi persyaratannya. Dalam hal ini Amerika Serikat mensyaratkan sertifikat bebas cesium, dan kita penuhi,” ujar Saut.

    Saut menjelaskan, langkah awal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional tambak dan distribusi produk udang.

    Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terkait sertifikasi tersebut, mengingat Indonesia tidak memiliki reaktor nuklir maupun bahan nuklir sehingga kewajiban sertifikasi dianggap membebani dari sisi biaya, waktu, dan tenaga.

  • Diancam dibekukan, Dirjen Bea Cukai janji benahi kinerja

    Diancam dibekukan, Dirjen Bea Cukai janji benahi kinerja

    Intinya bahwa itu adalah bentuk koreksi. Yang pasti, Bea Cukai ke depan akan berupaya untuk lebih baik,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyampaikan komitmen untuk memperbaiki kinerja, pelayanan, serta menghapus citra negatif Bea Cukai.

    Hal itu ia sampaikan menanggapi ultimatum Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi mengembalikan sistem kepabeanan ke model Orde Baru jika pembenahan internal tak berjalan dengan baik.

    “Intinya bahwa itu adalah bentuk koreksi. Yang pasti, Bea Cukai ke depan akan berupaya untuk lebih baik,” ujar Djaka dalam Konferensi Pers Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal Kanwil DJBC Jakarta, Rabu.

    Untuk strategi pembenahan DJBC, Djaka menyebut transformasi budaya kerja dan peningkatan pengawasan sebagai prioritas.

    “Mulai dari kultur, meningkatkan kinerja, kemudian meningkatkan pengawasan apakah itu di pelabuhan, di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan,” katanya.

    Menurut dia, perbaikan pelayanan harus dirasakan langsung masyarakat.

    Djaka menjelaskan, sejumlah perbaikan sudah berjalan di DJBC, termasuk penggunaan teknologi akal imitasi (AI) guna memberantas praktik underinvoicing.

    Lebih lanjut, menanggapi pernyataan Menkeu Purbaya yang meminta waktu satu tahun guna membenahi Bea Cukai.

    Djaka menyatakan optimistis penuh terhadap target tersebut.

    “Harus optimistis. Kalau kita enggak optimistis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau pegawai Bea Cukai dirumahkan makan gaji buta? Tentu tidak akan mau,” ujarnya.

    Maka dari itu, ia menegaskan reformasi instansi tidak bisa dilakukan tanpa dukungan publik.

    Djaka menyebut aspek yang perlu dibenahi mencakup kualitas sumber daya manusia (SDM), peralatan, hingga citra institusi.

    “Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan,” ucapnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, jika kinerja Bea Cukai tidak menunjukkan perbaikan berarti, Ia mengancam dapat mengembalikan sistem pemeriksaan kepabeanan ke model era Orde Baru melalui pelibatan SGS.

    Pada masa tersebut, sebagian pegawai Bea Cukai dirumahkan karena fungsi mereka digantikan SGS dan PT Surveyor Indonesia.

    Meski menegaskan dirinya tidak sedang marah, Purbaya meminta seluruh jajaran Kemenkeu bekerja serius.

    Pelibatan SGS hanya sebagai opsi cadangan bila pembenahan internal mandek. Namun ia tetap optimistis, terutama karena teknologi internal Bea Cukai kini berkembang pesat.

    Adapun Purbaya menyoroti dua persoalan utama yang harus segera dibenahi, yakni praktik underinvoicing ekspor serta lolosnya barang ilegal.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas: RI berpeluang raup Rp60 triliun dari suplai makanan haji-umrah

    Zulhas: RI berpeluang raup Rp60 triliun dari suplai makanan haji-umrah

    selama ini perputaran dana sebesar Rp60 triliun untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah hanya terjadi di luar negeri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan Indonesia memiliki potensi ekonomi sebesar Rp60 triliun dalam penyediaan atau suplai makanan bagi jamaah haji dan umrah.

    Pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk menangani berbagai aspek terkait penyelenggaraan haji dan umrah.

    Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan suplai makanan menjadi prioritas awal karena volume kebutuhan yang sangat besar dan selama ini masih didominasi pasokan dari luar negeri.

    “Untuk makanan saja, kita punya 221 ribu haji dan 1,7 juta pelaku ibadah umrah. Nilainya bisa mencapai Rp50 triliun-Rp60 triliun. Nah ini sekarang, sebagian besar itu disuplai oleh negara lain. Ini akan kita coba bagaimana agar kita bisa mensuplai,” ujar Zulhas.

    Ia menjelaskan bahwa selama ini perputaran dana sebesar Rp60 triliun untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah hanya terjadi di luar negeri.

    Menurut dia, jika Indonesia mampu mengambil peluang untuk memasok makanan tersebut maka perputaran uang itu dapat terjadi di dalam negeri dan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha lokal.

    Pemerintah sedang menyiapkan langkah agar Indonesia dapat mulai memasok sebagian kebutuhan tersebut, dan secara bertahap memperluas kapasitas sesuai kemampuan industri pangan dalam negeri.

    Lebih lanjut, upaya memaksimalkan peluang ekonomi dari suplai makanan ini, sekaligus berpotensi menekan biaya haji.

    “Kan uangnya ini kan, masuk ke sana (Arab Saudi) tuh. Nah kalau ini (suplai dari Indonesia), masuk ke sini. Kalau di sana harganya 2 dolar AS, di sini mungkin 1,8 dolar AS, bisa lebih murah kan berarti ongkosnya,” jelasnya.

    Pada Oktober 2025, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperluas ekspor produk Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan jamaah haji dan umrah di Arab Saudi.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kerja sama itu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ekspor nasional, sekaligus memperluas pasar produk Indonesia di sektor haji dan umrah.

    “Kita nanti membantu mencarikan suplier, suplier dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang siap untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan jamaah di sana,” ujar Budi usai menyaksikan penandatanganan kerja sama Kemendag dengan BPKH di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (16/12).

    Kebutuhan jamaah haji dan umrah yang mencapai lebih dari dua juta orang per tahun, menjadi pasar yang sangat potensial untuk produk Indonesia, khusus makanan, bumbu dan perlengkapan ibadah, katanya.

    Selain itu, ekspor produk lokal juga memiliki peluang yang besar untuk digunakan oleh jamaah dari negara lain.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP percepat pemulihan tambak udang terdampak banjir Sumatera

    KKP percepat pemulihan tambak udang terdampak banjir Sumatera

    Kita ketahui bersama, di wilayah tersebut banyak tambak udang dan itu rata semuanya..,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pemulihan tambak-tambak udang yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar pasokan dan stabilitas rantai pasok industri udang nasional tetap terjaga.

    Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sekaligus Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Sumatera Pung Nugroho Saksono mengatakan, wilayah pesisir yang selama ini menopang produksi udang ikut terimbas bencana.

    “Kita ketahui bersama, di wilayah tersebut banyak tambak udang dan itu rata semuanya. Satgas KKP kerja cepat agar pemulihan rantai produksi bisa segera dilakukan,” kata Pung saat menyampaikan laporan dalam kegiatan pelepasan ekspor udang bersertifikat bebas Cesium-137 di Jakarta, Rabu.

    Ia menambahkan, Satgas telah mengarahkan armada laut dan udara, termasuk kapal pengawas dan satu pesawat patroli, membawa bantuan ke Aceh sejak 2 Desember untuk menjangkau lokasi yang masih terisolasi serta membantu pemulihan ekonomi masyarakat pesisir.

    Pada tahap awal, KKP mendirikan posko terpadu dan menyalurkan sedikitnya 10 ton bantuan logistik ke Lhokseumawe, serta menyiapkan dapur umum bersama unsur pemerintah daerah dan relawan guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

    Sebelumnya, KKP juga telah menerjunkan armada laut dan udara serta mengirim logistik bantuan ke kawasan terdampak bencana di Sumatera.

    Melalui pesawat pengawasan dan kapal patroli, kementerian mengirim 10.000 kaleng ikan olahan serta kebutuhan pokok lainnya ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Banjir bandang dan longsor di Sumatera telah menimbulkan kerusakan fasilitas budidaya dan mengganggu mata pencaharian sebagian masyarakat pesisir yang menjadi tulang punggung pasokan udang nasional.

    KKP juga terus menerima dan menghimpun donasi berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan.

    Menurut Pung, Satgas berkolaborasi dengan TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan unit pelaksana teknis KKP untuk memastikan pemulihan ekonomi masyarakat perikanan berjalan terukur dan berkelanjutan.

    “Kami terus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan di lapangan, dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak,” ungkapnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah akan terus mendampingi pemulihan usaha perikanan di Sumatera karena sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja.

    “Selain sembako, yang mendesak adalah pakaian dan air bersih. Pemerintah menggerakkan bantuan besar-besaran untuk meringankan beban masyarakat, termasuk yang menggantungkan hidupnya pada tambak udang,” ujar Zulhas.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri KKP lepas ekspor udang bersertifikat bebas Cesium 137 ke AS

    Menteri KKP lepas ekspor udang bersertifikat bebas Cesium 137 ke AS

    Ekspor udang Ini menjaga jutaan pekerja tambak dan pelaku industri, karena pasar Amerika sangat besar bagi ekspor udang kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melepas secara simbolis 182 ton ekspor udang Indonesia bersertifikat bebas Cesium-137 ke pasar Amerika Serikat (AS) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu.

    Penunjukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lembaga sertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (US Food and Drug Administration/FDA) memastikan pengujian dan penerbitan sertifikat bebas Cesium-137 dapat dilakukan di dalam negeri.

    “(Ekspor udang) Ini menjaga jutaan pekerja tambak dan pelaku industri, karena pasar Amerika sangat besar bagi ekspor udang kita,” kata Sakti dalam sambutannya.

    Ia menegaskan kerja cepat lintas kementerian menjadi kunci pemulihan ekspor usai isu kontaminasi radiasi.

    Trenggono menyebutkan bahwa kelancaran ekspor udang sangat penting bagi perekonomian nasional, mengingat banyaknya pelaku industri udang di Indonesia.

    Ia menambahkan ekspor udang Indonesia menyumbang devisa sekitar 1,6 miliar-2 miliar dolar AS per tahun dan menopang mata pencaharian lebih dari 15 juta orang di sektor budidaya, pengolahan, logistik dan ekspor.

    “Luas tambak udang kita itu 247.803 hektare. Itu tidak kurang dari 15 juta orang yang menggantungkan hidupnya di situ,” ujarnya.

    Berdasarkan data KKP, sejak ketentuan sertifikasi bebas Cesium-137 mulai berlaku pada 31 Oktober 2025 hingga akhir Desember 2025, ekspor udang ke AS diproyeksikan mencapai 605 kontainer atau sekitar 10.000 ton dengan nilai sekitar Rp1,8 triliun.

    Pada periode 31 Oktober hingga 2 Desember 2025, telah dikapalkan 303 kontainer setara 5.218 ton senilai sekitar Rp949 miliar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya.

    Dalam pelepasan simbolis pada Rabu, pemerintah memberangkatkan 10 kontainer berisi 182 ton udang yang secara rinci terdiri atas 4 kontainer 79 ton, bernilai sekitar Rp13,94 miliar dari Jakarta, dan 6 kontainer 103 ton, bernilai sekitar Rp12,69 miliar dari Surabaya.

    Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi penyelesaian cepat isu yang sempat menghambat akses pasar udang Indonesia.

    “Indonesia mampu menyelesaikan masalah dan menjaga mutu terbaik. Ini pesan kepada dunia bahwa kita mampu memenuhi standar global,” ujar Zulhas.

    Ia menekankan pentingnya penguatan diplomasi dagang dan komunikasi yang jelas kepada mitra internasional untuk menjaga kepercayaan serta stabilitas akses pasar produk perikanan Indonesia.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini memastikan sistem sertifikasi nasional telah berjalan efektif usai penetapan KKP sebagai certifying entity oleh FDA.

    “Indonesia sudah siap sejak aturan FDA berlaku. Kami memastikan produk yang diekspor aman, teruji, dan terverifikasi,” katanya.

    Ishartini menjelaskan hingga akhir tahun, KKP telah menyiapkan tambahan 292 kontainer ekspor udang seberat sekitar 5.000 ton dengan nilai sekitar Rp900 miliar, sehingga total ekspor sejak 31 Oktober hingga akhir Desember diperkirakan mencapai 605 kontainer atau 10.000 ton senilai Rp1,8 triliun.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri KP Lega Udang RI Masih Jadi Primadona AS

    Menteri KP Lega Udang RI Masih Jadi Primadona AS

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku lega Amerika Serikat (AS) tetap mengimpor produk udang asal Indonesia usai terkena paparan radioaktif cesium-137. Hal ini sejalan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditunjuk sebagai Certifying Entity (CE) menjadi satu-satunya instansi yang menerbitkan sertifikat mutu bebas cs-137.

    Sertifikat ini menjadi salah satu syarat yang ditetapkan AS agar udang asal Indonesia tetap bisa ekspor. Pria yang akrab disapa Trenggono mengaku sempat khawatir sebab banyak petambak yang menggantungkan hidup pada komoditas ini. Terlebih, AS menjadi pasar ekspor udang terbesar bagi Indonesia dengan nilai mencapai US$2 miliar.

    “Luasan tambak udang kita itu 247.803 hektare, dan itu tradisional. Itu tidak kurang dari 15 juta orang yang menggantungkan hidupnya di situ,” kata Trenggono saat acara Pelepasan Ekspor Udang RI Bersertifikat Bebas Kontaminasi Cesium-137 (Cs-137) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    “Jujur, pada waktu itu saya diskusi sama Ibu Ishartini (Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan). Gimana ya kalau kita benar-benar di-banned AS, seandainya begitu,” tambah Trenggono.

    Untungnya, AS tetap membutuhkan pasokan udang dari Indonesia, di tengah persaingan negara produsen udang terbesar, seperti Ekuador, China, India, bahkan Vietnam. Trenggono pun menegaskan, kepercayaan yang diberikan AS hari ini harus dijaga dengan kerja sama lintas lembaga.

    “Walaupun sebelum itu juga sudah banyak yang telepon. Tapi ternyata Amerika tetap membutuhkan udang dari Indonesia, Alhamdulillah. Jadi artinya sedapat mungkin Amerika menginginkan udang dari Indonesia ini masih sangat dibutuhkan dari Amerika,” kata Trenggono.

    Namun, Trenggono tetap mengingatkan persaingan di pasar udang global semakin ketat. Untuk itu, pemerintah berkomitmen memperkuat industri nasional dari hulu hingga hilir, terutama revitalisasi tambak udang rakyat.

    “Jadi terus kita akan tingkatkan. Kita akan revitalisasi seluruh tambak-tambak rakyat yang jumlahnya 247 ribu,” tambah dia.

    Lihat juga Video: KLH: 40 Saksi Diperiksa Terkait Temuan Cesium-137 di Cikande

    (rea/kil)

  • Menteri KP Sempat Heran Udang RI Kena Radioaktif Cesium-137

    Menteri KP Sempat Heran Udang RI Kena Radioaktif Cesium-137

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku sempat terheran produk udang asal Indonesia terkena paparan radioaktif cesium-137 (Cs-137). Padahal Indonesia tidak mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) maupun senjata nuklir.

    “Kita tidak punya pembangkit nuklir. Kita tidak punya senjata nuklir. Tapi kok bisa ada cesium-137?” ujar pria yang akrab disapa Trenggono dalam acara pelepasan ekspor udang bebas cs-137 ke AS, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (3/12/2025).

    Namun, Trenggono menilai hal ini menjadi salah satu persaingan dalam perdagangan. Untuk itu, ia menyebut pemerintah tetap harus waspada dan menganggap pasar merupakan raja.

    “Selalu kita harus menganggap bahwa pasar itu adalah raja. Kita harus melayani pasar dengan baik supaya di belakangnya turunannya itu bisa berjalan dengan lancar,” tambah Trenggono.

    Senada, Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Saut Hutagalung berharap syarat sertifikasi bebas cs-137 ini tidak berlaku selamanya karena menjadi beban biaya bagi petambak maupun pembudidaya. Menurutnya, Indonesia tidak mempunyai reaktor serta bahan nuklir.

    “Nah tentu nanti kita akan evaluasi ya kan sertifikasi ini, karena beberapa pertimbangan, pertama kita tidak ada reaktor nuklir, kita tidak ada bahan-bahan nuklir gitu kan. Nah lalu kenapa kita harus dikenakan kewajiban, ini kan beban biaya, waktu, tenaga kan gitu kan,” ujar Saut kepada awak media.

    “Kita akan lihat kemudian lagi, apakah memang beralasan kita ini selanjutnya dikenakan dengan sertifikasi ini, karena tidak ada sumber-sumbernya, kan. Tentu kita nanti akan mengarah pada waktunya yang pas, kita harus keluar dari daftar kuning atau yellow list, itu wajib sertifikasi,” tambahnya.

    Lihat juga Video: KLH: 40 Saksi Diperiksa Terkait Temuan Cesium-137 di Cikande

    (kil/kil)

  • Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA dapat dongkrak ekspor RI ke Eropa

    Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA dapat dongkrak ekspor RI ke Eropa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat mendongkrak ekspor Indonesia ke Eropa lebih dari 50 persen.

    “Kalau itu nanti berlaku sangat besar sekali pengaruhnya, bahkan Bapak Menko Perekonomian kemarin menjamin itu kenaikannya bisa lebih dari 50 persen ekspor kita ke Eropa,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, terdapat 98 persen lebih produk Indonesia yang diekspor ke Eropa nantinya hanya dikenakan tarif nol persen, seperti produk pakaian dan aksesoris (apparel) yang sebelumnya dikenai tarif 7-15 persen di Eropa kemudian menjadi nol persen.

    Contoh lainnya adalah produk-produk agro Indonesia seperti pisang yang diekspor ke Eropa sebelumnya dikenai tarif hingga 16 persen dengan adanya IEU-CEPA menjadi nol persen.

    Kemenko Bidang Perekonomian menyatakan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi modal untuk mewujudkan ekonomi RI tumbuh delapan persen pada 2029.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan kesepakatan tersebut membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia di kawasan Uni Eropa, yang juga memberikan sejumlah manfaat, seperti penurunan tarif untuk sebagian besar pos tarif Indonesia ke Eropa.

    Kemudian kesepakatan itu juga bermanfaat dalam peningkatan nilai ekonomi nasional, serta kemudahan proses visa melalui kebijakan fast-track.

    Lewat perjanjian itu pula, lanjutnya, beberapa komoditas ekspor Indonesia akan menikmati tarif 0 persen, mulai dari produk pertanian dan perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, dan karet, produk perikanan seperti ikan, lobster, dan udang, komoditas kehutanan seperti kayu, kayu olahan, dan panel kayu, hingga produk tekstil dan elektronik.

    Lebih lanjut, ia mengatakan selain memanfaatkan perjanjian IEU-CEPA sebagai modal pemajuan ekonomi, pemerintah turut memperkuat ekonomi nasional dengan mendorong produktivitas, penerapan ekonomi biru dan hijau, menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, serta memacu investasi.

    Selanjutnya, penguatan industrialisasi, penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif, mempercepat transformasi digital, serta memaksimalkan belanja negara untuk produktivitas.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.