Xcloud.id

Topik: ekspor

  • BI Kantongi Mandat Baru untuk Perkuat Sektor Riil

    BI Kantongi Mandat Baru untuk Perkuat Sektor Riil

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral mendapat mandat baru untuk memperkuat sektor riil lewat sejumlah kebijakan.

    Draf Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberi mandat kepada Bank Indonesia (BI) untuk meracik bauran kebijakan yang mampu menciptakan iklim ekonomi kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. 

    Pasal 7 UU P2SK menegaskan bahwa BI bertugas menjaga stabilitas rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan untuk menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

    Untuk mencapai tujuan tersebut, BI meracik bauran kebijakan yang diarahkan menciptakan iklim ekonomi kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

    Lebih rinci, beleid itu menuturkan bahwa otoritas moneter melakukan sinergi dengan kebijakan fiskal dan sektor riil pemerintah untuk mendorong lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

    “…antara lain melalui terwujudnya iklim investasi, digitalisasi, daya saing ekspor, produktivitas sektor riil, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan ekonomi inklusif dan hijau,” demikian bunyi penjelasan pasal 7 ayat (2) draf UU P2SK, dikutip pada Kamis (4/12/2025).

    Menanggapi isi draf tersebut, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan bahwa sejatinya apa yang diatur dalam draf tersebut telah dilakukan oleh otoritas moneter.

    Namun dengan dicantumkan dalam UU P2SK, hal ini kian memperkuat posisi BI dalam membuat kebijakan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan yang dibuat pemerintah dan BI dapat selaras. 

    “Jadi saya tetap melihat bahwa keselarasan ini menunjukkan bahwa ini pun juga mestinya direspon juga oleh positif dari sisi investor, sehingga harapannya nanti akan merefleksikan juga bagaimana soliditas dari sisi komunikasi kebijakan kita,” tutur Josua ketika ditemui di sela-sela media briefing Permata Institute for Economic Research (PIER) Economic Outlook 2026, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

  • BSI proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,28 persen pada 2026

    BSI proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,28 persen pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memproyeksikan perekonomian Indonesia tahun 2026 tetap tangguh dengan pertumbuhan sekitar 5,28 persen, naik dari 5,04 persen pada 2025.

    Pertumbuhan itu, menurut Chief Economist BSI Banjaran Surya, dalam Sharia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB), penguatan investasi terutama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta belanja fiskal masih ekspansif namun lebih prudent.

    “Banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi dan menjadi batu ganjalan untuk pertumbuhan yang lebih tinggi. Lebih banyak faktor global yang berkaitan dengan perdagangan di real sector, tapi kami melihat ada juga faktor global yang berkaitan dengan pasar uang yang menjadi ombak yang cukup menantang menghadapi 2025 maupun ke depannya di 2026,” katanya.

    Analisis outlook 2026 dibangun di atas delapan pilar utama, yakni normalisasi perdagangan global, realokasi aset ke emerging markets, daya tarik rupiah menguat, program prioritas pemerintah, “Efek Purbaya” pada kebijakan ekonomi, daya tahan konsumsi, agenda hilirisasi, serta proyeksi indikator ekonomi utama.

    Beberapa faktor tersebut dinilai menunjukkan perekonomian Indonesia bakal relatif kuat menghadapi tahun 2026 kendati lanskap global dipenuhi ketidakpastian.

    Pada tahun 2026, menurut dia, terdapat lima dinamika global utama yang diproyeksikan memengaruhi kinerja perekonomian Indonesia melalui sektor rill maupun finansial.

    Kelima faktor tersebut ialah risiko utang negara (sovereign debt risk), potensi asset bubble akibat valuasi pasar terlalu tinggi, perang dagang terus membayangi, pertumbuhan terfragmentasi, serta perubahan lanskap perdagangan akibat AI-driven productivity.

    Sejumlah faktor itu diprediksi menjadi sumber tekanan maupun dukungan utama bagi empat komponen kunci perekonomian, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta aktivitas perdagangan, katanya, menerangkan.

    Menurut dia, inflasi 2026 akan berada di kisaran 2,94 persen dengan risiko utama berasal dari volatile food akibat kondisi iklim. Lalu, BI-Rate diprediksi menurun bertahan ke 4,25 persen di akhir tahun depan, seiring pelonggaran global dan inflasi yang terjaga.

    Lebih lanjut, tim ekonom BSI menilai stabilitas rupiah akan ditopang tiga faktor, yaitu potensi rebound aliran modal asing, pengelolaan devisa melalui cadangan yang berada di kisaran 150 miliar dolar AS, serta optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pasar obligasi domestik.

    Yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksikan rata-rata sekitar 6,49 persen pada 2026, tetap menarik bagi investor dengan risiko yang terukur.

    Tahun 2026 disebut juga akan ditandai perluasan implementasi berbagai program pemerintah. Mulai dari ekosistem makan bergizi gratis, penguatan kesehatan dan pendidikan, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hingga program pangan serta energi, yang diduga mendorong permintaan domestik maupun investasi di banyak sektor terkait, dari pertanian hingga logistik pangan.

    Mengenai “efek Purbaya”, kata Banjaran, mencerminkan kombinasi kebijakan yang lebih ekspansif, tetapi tetap berhati-hati di sisi fiskal dan keuangan.

    Penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp276 triliun di perbankan, termasuk BSI, diharapkan memperkuat likuiditas, menurunkan cost of fund, dan mendorong pertumbuhan pembiayaan kembali ke kisaran dua digit. Dengan begitu, diharapkan dapat mendorong kembali kegiatan ekonomi, khususnya melalui keterlibatan aktif dan kontribusi sektor swasta, sehingga terjadi penciptaan lapangan kerja dan pemulihan kelas menengah.

    Di sisi produksi, Banjaran menekankan bahwa hilirisasi tetap menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan jangka menengah.

    Proyeksi sektoral BSI menunjukkan percepatan di industri pengolahan, perdagangan, akomodasi serta makan dan minum, transportasi, serta jasa informasi dan komunikasi, yang seluruhnya tumbuh di atas rata-rata PDB pada 2026.

    Tim ekonom BSI mencatat bahwa realisasi investasi triwulan III-2025 telah mencapai Rp491,4 triliun, tumbuh 13,9 persen year-on-year (yoy), dengan PMDN Rp279,4 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp212 triliun.

    Ke depan, hilirisasi dan pergeseran prioritas kebijakan diperkirakan membuat PMDN sebagai motor utama investasi, sementara PMA akan lebih selektif dan berfokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor.

    Di tengah tantangan risiko global, kedalaman pasar keuangan yang masih terbatas, dan kebutuhan menciptakan banyak pekerjaan berkualitas, Indonesia dinilai mampu melompat ke pertumbuhan lebih inklusif dan berkelanjutan dengan penerapan kebijakan yang tepat.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Prihatin Uni Eropa Malah Banding Sengketa Baja di WTO

    RI Prihatin Uni Eropa Malah Banding Sengketa Baja di WTO

    Jakarta –

    Pemerintah buka suara merespons Uni Eropa (UE) yang mengajukan banding terhadap Putusan Panel Sengketa DS616 di WTO terkait kebijakan countervailing duties (CvD) atas produk baja nirkarat asal Indonesia.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Panel WTO telah memeriksa kasus tersebut secara objektif, kemudian menyimpulkan pengenaan CVD oleh UE terhadap produk baja nirkarat dari Indonesia keliru dan melanggar aturan WTO.

    “Semestinya UE menghentikan pengenaan CVD-nya. Kami sangat prihatin atas langkah banding UE yang menyebabkan putusan panel tidak dapat diadopsi” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

    Meski UE memiliki hak prosedural untuk mengajukan banding, langkah tersebut seharusnya dilakukan untuk mencari kepastian hukum, bukan digunakan sebagai strategi terselubung agar dapat terus memberlakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan WTO.

    “Banding merupakan hak anggota WTO. Namun, keputusan UE untuk banding ke Badan Banding WTO yang tidak berfungsi saat ini justru tidak konstruktif untuk menyelesaikan sengketa ini. Padahal, UE selalu mencitrakan diri sebagai pengusung utama sistem berdasarkan aturan,” jelas Budi.

    Budi menegaskan selama ini pemerintah Indonesia sangat terbuka untuk menempuh jalu penyelesaian sengketa di luar Badan Banding WTO. Namun ia menekankan, UE selaku pihak yang kalah dalam sengketa ini malah tidak pernah mengupayakan maksimal opsi penyelesaian sengketa lainnya.

    “Pemerintah Indonesia selalu terbuka untuk mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian sengketa kasus ini. Namun, UE membatasi opsi hanya kepada mekanisme banding alternatif yang diusungnya sendiri, yaitu Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA),” terang Budi.

    “Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan penyelesaian sengketa ini dan mengimbau UE untuk segera mengubah kebijakan CvD-nya,” tegasnya.

    Sebagai informasi, sengketa DS616 bermula dari tuduhan UE bahwa Pemerintah Indonesia memberikan subsidi ilegal yang dianggap merugikan industri domestik UE. Kemudian, UE memberlakukan bea masuk imbalan sebesar 13,5-21,4% terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia sejak Maret 2022.

    Pemerintah Indonesia merespons dengan menggugat kebijakan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada 24 Januari 2023. Hasil Putusan Panel yang mendukung gugatan Indonesia telah dikeluarkan pada 2 Oktober 2025.

    UE sebelumnya juga mengajukan banding dalam Sengketa Biodiesel DS618. Menurut Busan kedua hal ini berdampak negatif kepada kinerja ekspor ke UE di tengah upaya penguatan kerja sama perdagangan bilateral kedua pihak.

    (igo/hns)

  • Kemenperin jaga ambang batas 1,5 celsius lewat dekarbonisasi industri

    Kemenperin jaga ambang batas 1,5 celsius lewat dekarbonisasi industri

    Target Net Zero Emission 2050 itu bukan masalah ujungnya Net Zero Emission. Tapi ada yang namanya kita menjaga suhu bumi 1,5 derajat (celsius),

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian berusaha untuk tidak melampaui ambang batas kenaikan suhu bumi sebesar 1,5 derajat dengan membentuk peta jalan dekarbonisasi sektor industri dan menargetkan nol emisi karbon (net zero emission) pada 2050.

    “Target Net Zero Emission 2050 itu bukan masalah ujungnya Net Zero Emission. Tapi ada yang namanya kita menjaga suhu bumi 1,5 derajat (celsius),” ujar Kepala Pusat Industri Hijau (PIH) Kementerian Perindustrian Apit Pria Nugraha dalam acara seminar Energy Outlook yang digelar di Jakarta, Kamis.

    Apit menyampaikan bahwa peta jalan dekarbonisasi industri yang diluncurkan oleh Kementerian Perindustrian sudah sejalan dengan upaya menjaga ambang batas 1,5 derajat celsius.

    Kementerian Perindustrian memproyeksi reduksi emisi yang signifikan, yaitu sebesar 66,5 juta tCO2e emisi atau sekitar 30 persen emisi pada tahun 2035 dan 289,7 juta tCO2e emisi pada tahun 2050​, alias mencapai target nol emisi karbon.

    Sektor industri yang disasar oleh peta jalan tersebut adalah semen, besi dan baja, pupuk, kimia, pulp dan kertas, tekstil, kaca dan keramik, otomotif, serta makanan dan minuman.

    Sebagai sektor yang berkontribusi sebesar 34 persen terhadap gas rumah kaca (GRK) nasional, Apit menegaskan pentingnya industri melakukan dekarbonisasi.

    Selain itu, ia menambahkan, peta jalan dekarbonisasi yang sejalan dengan ambang batas 1,5 derajat celsius juga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Dunia atau institusi internasional lainnya.

    “Kita bisa saja nggak mau sejalan dengan 1,5 derajat celsius, tetapi berarti mampu membiayai diri sendiri untuk target penurunan emisinya. Kita sadar, kita butuh uang, butuh investasi, makanya harus sejalan,” kata dia.

    Melalui paparannya, Apit mengatakan, perusahaan yang rendah emisi karbonnya lebih mudah mendapatkan pendanaan transisi dan kontrak jangka panjang.

    Upaya transisi energi juga membantu industri untuk menjaga akses pasar dan ekspor, sebab pemasok yang tidak melakukan upaya-upaya transisi energi akan terkena biaya tambahan atau kalah tender.

    “CBAM UE (mekanisme penyesuaian perbatasan karbon Uni Eropa) dan tuntutan Scope-3 dari OEM (Original Equipment Manufacturer) global mengharuskan produk berjejak karbon rendah,” kata Apit.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gapki catat konsumsi domestik minyak sawit naik, BMA optimistis penjualan melonjak

    Gapki catat konsumsi domestik minyak sawit naik, BMA optimistis penjualan melonjak

    Kinerja industri sawit menunjukkan sedikit percepatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Jakarta (ANTARA) – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat konsumsi domestik minyak sawit Indonesia Januari-September 2025 sebanyak 18,5 juta ton, naik sekitar 5,13 persen dari periode yang sama pada 2024, yakni sebesar 17,6 juta ton.

    “Kinerja industri sawit menunjukkan sedikit percepatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujar Ketua Umum Gapki Eddy Martono dari laman resminya yang diakses dari Jakarta, Kamis.

    Konsumsi domestik minyak sawit terbesar sepanjang sembilan bulan 2025 datang dari sektor biodiesel, yakni sebesar 9,4 juta ton atau sekitar 51 persen dari total konsumsi domestik.

    Lalu, diserap oleh sektor pangan sebanyak 7,37 juta ton (40 persen), dan sektor oleokimia sebesar 1,67 juta ton (9 persen) minyak sawit.

    Untuk ekspor minyak sawit, sepanjang Januari-September 2025 tercatat naik sekitar 13 persen disandingkan dengan periode yang sama 2024, yakni dari 21,9 juta ton menjadi 24,9 juta ton.

    Dari sisi nilai, ekspor minyak sawit Indonesia meningkat 39,85 persen per akhir September 2025 dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

    Sepanjang Januari-September 2025, nilai ekspor minyak sawit mencapai 27,31 miliar dolar Amerika Serikat (AS), sedangkan pada periode sama 2024 senilai 19,53 miliar dolar AS.

    “Peningkatan nilai ekspor yang terjadi karena harga rata-rata Januari-September tahun 2025 sebesar 1.210 dolar AS per ton Cif Rotterdam yang lebih tinggi dari rata-rata Januari-September tahun 2024 sebesar 1.020 dolar AS per ton Cif Rotterdam,” dilansir laman Gapki.

    Bidik pertumbuhan dua kali lipat

    Merespons tren tersebut, salah satu pelaku usaha di industri minyak sawit, PT Bumi Makmur Anugerahagung (BMA) menyampaikan tren permintaan produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar domestik menjadi indikator geliat pasar domestik.

    “Melihat melihat hasil penjualan pada semester pertama 2025, BMA optimistis volume penjualan bisa tumbuh dua kali lipat pada tahun ini dibandingkan dengan 2024,” ujar Direktur PT Bumi Makmur Anugerahagung (BMA) Cheny Canliarta dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Cheny mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang beroperasi sejak 2024 itu.

    “Dengan strategi ekspansi dan fokus pada produk turunan sawit, BMA optimistis dapat memperkuat posisinya di industri perdagangan CPO nasional. Perusahaan juga berkomitmen mendukung rantai pasok industri sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi,” ujar Cheny.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LNSW sebut agregat dwelling time hingga Oktober 2025 capai 2,93 hari

    LNSW sebut agregat dwelling time hingga Oktober 2025 capai 2,93 hari

    Itu kalau misalnya libur itu panjang banget, biasanya ada holiday atau lebaran, kebetulan lebaran kita dua minggu (libur), pelabuhan tidak boleh di open..,

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga National Single Window (LNSW) mencatat, agregat salah satu indikator penting dalam industri logistik dan kepabeanan (dwelling time) dari Januari sampai dengan Oktober 2025 mencapai 2,93 hari.

    Capaian ini masih di bawah target rata-rata dwelling time pada 2025 agar bisa ditekan hingga 2,87 hari.

    Meski demikian, Kepala LNSW Oza Olavia dalam temu media di Jakarta, Kamis menyebut target tersebut masih realistis meskipun sangat bergantung pada dinamika operasional di lapangan dan kondisi eksternal yang kerap berubah.

    Ia mencontohkan kondisi pada periode libur panjang, seperti Lebaran, yang biasanya menyebabkan indeks naik signifikan. Sebab, terdapat penyesuaian operasional pada aktivitas bongkar muat di pelabuhan logistik.

    “Itu kalau misalnya libur itu panjang banget, biasanya ada holiday atau lebaran, kebetulan lebaran kita dua minggu (libur), pelabuhan tidak boleh di open, itu otomatis kan dia akan ada penumpukan di Pelabuhan. Kalau ada penumpukan, pasti waktunya akan tinggi,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Oza menekankan pentingnya transparansi dalam menjelaskan penyebab naik-turunnya indikator tersebut, termasuk ketika terjadi kondisi ekstrem.

    “Kalaupun begitu kita harus bisa menjelaskan, menginformasikan di mana penyebab-penyebabnya itu yang harus kita mitigasi. Bukan karena misalnya ada hal-hal tertentu sehingga dia tertahan, tapi karena lebih bagaimana ada kondisi-kondisi yang ekstrim yang harus kita informasikan,” tambahnya.

    Adapun LNSW mencatat indeks dwelling time pada Oktober 2025 tercatat 2,47 hari. Sementara, rata-rata dwelling time pada 2024 berada di angka 2,86 hari, naik dari 2023 yang mencapai 2,62 hari, dan sedikit lebih tinggi dibanding 2022 yang berada di 2,84 hari.

    Lebih lanjut, Oza mengingatkan bahwa perbandingan antarnegara tidak bisa dilakukan secara langsung karena karakteristik logistik Indonesia berbeda dengan negara hub seperti Singapura.

    Menurutnya, Indonesia bukan negara transit-transshipment, melainkan pelabuhan tempat proses bongkar muat barang benar-benar dilakukan secara penuh.

    Sementara di Singapura, sebagian besar aktivitas bersifat transit, kontainer hanya lewat kemudian diturunkan sebentar, lalu dipindahkan ke kapal lain tanpa proses pemeriksaan atau distribusi yang kompleks.

    “Itulah kenapa dalam melihat dwelling time kita juga harus melihat tipikal dari ekspor logistik dari suatu negara,” katanya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII kunjungi Pindad, optimistis industri pertahanan cemerlang

    Komisi VII kunjungi Pindad, optimistis industri pertahanan cemerlang

    Bandung (ANTARA) – Komisi VII DPR RI pada Kamis melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pindad Bandung, dan optimistis industri pertahanan Indonesia ke depan akan cemerlang.

    “Kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh industri pertahanan, khususnya Pindad ya. Ke depan cemerlang lah industri pertahanan kita,” kata Wakil Ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, usai meninjau Pindad Bandung, Kamis.

    Evita merasa optimistis karena dia melihat Pindad sudah bisa mandiri dalam bahan baku, yang biasanya menjadi isu tersendiri dari industri dalam negeri.

    Pindad sendiri, lanjut Evita, merasa optimistis kemandirian industri pertahanan tahun 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana, bahkan bisa memenuhi kebutuhan luar negeri.

    “Bahkan mereka optimistis dengan perkembangan-perkembangan yang ada di lini produksinya bukan hanya pertahanan, tidak hanya menembus pasar domestik saja, tapi juga ekspor yang memang sudah dilaksanakan,” ucapnya.

    Kemandirian industri pertahanan tahun 2029, kata Evita, optimistis bisa didapatkan, khusus Pindad

    DPR dalam pertemuan itu, kata dia, berkomitmen untuk membantu mempermudah regulasi demi membuka akses pasar ekspor.

    “Jadi mereka bilang ketika mau ekspor ada jenjang dan bertahap cukup panjang. Jadi kami nanti coba dukung ke depan mudah-mudahan jarak waktu kepengurusan bisa dipersingkat,” tuturnya.

    Dalam kunjungan spesifik ini, sebagian anggota Komisi VII DPR yang hadir disambut oleh direksi PT Pindad, Defend ID, dan perwakilan dari Kementerian Perindustrian.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bea Cukai Bakal Rombak Budaya Kerja Besar-besaran Setelah Ultimatum Purbaya

    Bea Cukai Bakal Rombak Budaya Kerja Besar-besaran Setelah Ultimatum Purbaya

    GELORA.CO -Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Djaka Budhi Utama, memberikan respons tegas terhadap ultimatum keras dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menkeu Purbaya sebelumnya melempar wacana kontroversial untuk mengembalikan sistem kepabeanan ke model Orde Baru jika pembenahan internal tak kunjung membaik.

    Menanggapi ancaman tersebut, Djaka menyatakan komitmennya. 

    “Yang pasti, Bea Cukai ke depan akan berupaya untuk lebih baik,” tegas Djaka dalam Konferensi Pers Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal Kanwil DJBC Jakarta, Rabu 3 Desember 2025.

    Djaka menyoroti dua pilar utama strategi pembenahan DJBC, yaitu transformasi budaya kerja dan peningkatan pengawasan.

    “Mulai dari kultur, meningkatkan kinerja, kemudian meningkatkan pengawasan apakah itu di pelabuhan, di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan,” jelas Djaka. Ia menekankan bahwa perbaikan pelayanan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Bahkan, DJBC telah menggulirkan sejumlah langkah nyata, termasuk adopsi Teknologi Akal Imitasi (AI) untuk memerangi praktik curang underinvoicing, atau praktik melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberi tenggat waktu satu tahun untuk melihat hasil pembenahan Bea Cukai, dengan sorotan utama pada penanganan underinvoicing ekspor dan lolosnya barang ilegal.

    Djaka Budhi Utama menyambut target tersebut dengan optimisme penuh. 

    “Harus optimistis. Kalau kita enggak optimistis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau pegawai Bea Cukai dirumahkan makan gaji buta? Tentu tidak akan mau,” serunya.

    Untuk itu, ia menegaskan bahwa upaya pembenahan ini membutuhkan dukungan penuh dari publik. Reformasi akan menyentuh seluruh aspek, mulai dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan, hingga yang terpenting.adalah menghapus citra institusi.

    “Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan,” pungkas Djaka. 

  • Majelis Hakim Tetapkan Total Suap Putusan Lepas Kasus CPO Rp39,1 M

    Majelis Hakim Tetapkan Total Suap Putusan Lepas Kasus CPO Rp39,1 M

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan total suap yang diterima terkait kasus dugaan suap terhadap putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada 2023-2025 sebesar Rp39,1 miliar.

    Uang tersebut diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan periode 2024-2025 Muhammad Arif Nuryanta; tiga hakim nonaktif (Djuyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarief Baharuddin); serta Mantan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan.

    “Dengan demikian unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi,” ujar hakim anggota Andi Saputra dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus yang dikutip dari Antara, Kamis (4/12/2025).

    Andi memerinci uang suap diterima para terdakwa dalam dua tahap, yakni Arif menerima total Rp14,73 miliar yang meliputi Rp3,44 miliar dan Rp11,29 miliar. 

    Kemudian, Wahyu menerima total Rp2,36 miliar yang terdiri atas Rp808,7 juta dan Rp1,55 miliar serta Djuyamto menerima total Rp9,21 miliar meliputi Rp1,3 miliar, Rp7,89 miliar, serta Rp24,02 juta.

    Lalu, Agam menerima uang suap sebesar Rp6,4 miliar yang terdiri atas Rp1,3 miliar dan Rp5,1 miliar serta Ali menerima sejumlah Rp6,4 miliar meliputi Rp1,3 miliar dan Rp5,1 miliar.

    Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Djuyamto, Wahyu, Arif, Agam, dan Ali dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan sistem sel putus, yaitu adanya pembagian tugas secara diam-diam, yang menunjukkan telah terjadinya niat jahat atau mens rea.

    Niat jahat dimaksud, lanjut Andi, yakni dengan mengatur alur proses estafet pemberian uang dengan maksud dan tujuan apabila perbuatan itu terungkap, maka antar-sel menjadi terputus meski tidak ada kesepakatan yang diucapkan di antara kelima terdakwa.

    Dalam kasus tersebut, kelima terdakwa telah divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama.

    Dengan demikian, kelimanya dijatuhkan hukuman penjara, denda, dan uang pengganti. Secara perinci, Djuyamto, Ali, dan Agam masing-masing dikenakan pidana penjara selama 11 tahun; Arif selama 12 tahun dan 6 bulan; serta Wahyu selama 11 tahun dan 6 bulan.

    Kemudian, kelima terdakwa masing-masing dijatuhkan pidana denda sebanyak Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Sementara, uang pengganti yang dijatuhkan kepada Djuyamto sebesar Rp9,1 miliar; Ali Rp6,4 miliar; Agam Rp6,4 miliar; Arif Rp14,73 miliar; dan Wahyu Rp2,36 miliar.

    Pembayaran uang pengganti diberikan dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 4 tahun penjara untuk Djuyamto, Agam, Ali, dan Wahyu serta 5 tahun penjara untuk Arif.

  • Misbakhun Beberkan Prabowo Ingin Danantara Jadi Lokomotif Investasi Nasional

    Misbakhun Beberkan Prabowo Ingin Danantara Jadi Lokomotif Investasi Nasional

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan supaya BUMN, yang telah tergabung dalam superholding Danantara Indonesia, bisa menjadi motor utama penggerak investasi. 

    Dia menyebut, tujuannya adalah untuk memicu pertumbuhan ekonomi tanpa harus selalu bergantung pada investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI).

    Politikus Golkar ini menjelaskan, selama ini struktur pertumbuhan ekonomi masih disumbang oleh konsumsi dan Penanaman Modal Asing (PMA). Peran BUMN dalam kontribusi pembentukan modal dinilai perlu digenjot supaya investasi nasional turut berfungsi menjadi penopang utama perekonomian.

    Menurutnya, posisi BUMN sebagai korporasi milik negara juga memungkinkan capital gain dan dividen kembali ke kas negara untuk memperluas penugasan maupun ekspansi usaha.

    “Sebenarnya Rp80 triliun itu adalah dividen BUMN yang disetorkan ke APBN sebelumnya. Jadi kalau total keuntungan BUMN itu lebih dari Rp300 triliun, ada yang dibagikan kepada sebagai dibagikan dalam bentuk dividen. Kemudian ada dividen yang disumbangkan kepada BUMN, ada dividen yang menjadi return earning untuk menguatkan operasional, dan bentuk investasi,” ujar Misbakhun di Surabaya, dikutip Rabu (3/12/2025).

    Misbakhun merinci bahwa komponen investasi domestik yakni Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih berada pada urutan kedua dalam pendorong pertumbuhan ekonomi setelah konsumsi rumah tangga.

    “PMTD pembentukan modal tetap bruto, komponen nomor dua dalam pertumbuhan ekonomi kita. Dalam Q yang ketiga kemarin, kontribusi pembentuk modal tetap bruto itu sekitar 29%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kita itu 50% sampai 56% itu oleh consumpiton, 29% sampai 34% itu dari PMTB, kemudian itu dari belanja pemerintah sekitar 6% sampai 8%, sisanya adalah ekspor impor,” beber Misbakhun. 

    Dia menambahkan, pemerintah ingin memperbesar porsi investasi pada sektor PMDN, sehingga BUMN dapat menjadi pendorong pertumbuhan investasi nasional.

    “Nah, inilah yang menurut saya didorong oleh pemerintah. Investasi pada struktur yang 29 sampai 34% ini. Karena apa?Selama ini kita terlalu tergantung kepada FDI, Foreign Direct Investment. Pak Presiden itu kepingin penggerak pertumbuhan investasi itu adalah BUMN,” tegasnya

    Dengan penguatan peran tersebut, dirinya berharap negara tidak menerapkan kebijakan fiskal yang terlalu longgar hanya demi menarik modal asing, apalagi sampai bergantung pada negosiasi insentif investasi dari luar.

    “Supaya apa? Supaya setiap akhir tahun kita tidak sibuk mengeluarkan, kita tidak ngemis ke dunia itu untuk minta investasi dan sebagainya. Kita tidak mengeluarkan kebijakan fiskal yang longgar supaya memberikan fasilitas fiskal ini dalam rangka menumbuhkan itu,” jelasnya.

    Meski begitu, Misbakhun menegaskan bahwa Danantara Investment Management (DIM) tidak boleh berkompetisi secara langsung dengan pelaku usaha swasta. 

    Peran superholding tersebut, kata dia, harus tetap fokus untuk memperkuat ekosistem bisnis nasional melalui investasi pada sektor-sektor strategis yang jarang dilirik sektor privat.

    “Lah, memang yang mau ditumbuhkan itu, kita minta jangan sampai kemudian Danantara Investment Management itu bersaing dengan perusahaan swasta,” pungkasnya.