Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Pemerintah Akan Kirim Selimut-Pakaian Baru untuk Korban Bencana di Aceh

    Pemerintah Akan Kirim Selimut-Pakaian Baru untuk Korban Bencana di Aceh

    Jakarta –

    Pemerintah akan mengirim selimut dan pakaian baru ke korban banjir dan longsor di Provinsi Aceh pada Senin pekan depan. Mendagri Tito Karnavian mengatakan ada 2 ribu selimut dan 101 ribu pakaian baru yang akan dikirimkan.

    “Kemudian ini yang sudah ada ini namanya Daehan Global dari Sukabumi. Itu tadinya kan kita berpikir reject, nggak. Dia memberikan pakaian baru. Pakaian baru jumlahnya 101.000,” kata Mendagri Tito Karnavian di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).

    “Kemudian yang kedua, itu ada satu lagi perusahaan. Kalau ini, dia tidak memang untuk ekspor, tapi untuk dalam negeri. Dia menyumbang juga 5.000. Termasuk di antaranya 2.000 selimut. Jadi totalnya 106.000,” imbuhnya.

    Mendagri mengatakan ia akan hadir langsung dalam penyerahan pakaian pada Senin lusa. Dia memastikan semua pakaian yang dikirim adalah baru.

    “Bukan. Bukan reject, jadi full baru. Iya,” ujarnya.

    “Setelah itu, ada gelombang kedua. Kira-kira tanggal 27-28. Gelombang kedua juga akan dari beberapa perusahaan juga akan menyumbangkan 50.000 sampai 100.000 pakaian juga kita akan drop langsung ke sana. Tapi khusus yang ke Aceh Tamiang saya akan hadir,” jelasnya.

    Dia menambahkan, pengiriman gelombang kedua ini tak hanya dikirimkan untuk pengungsi di Aceh. Dia menuturkan pakaian ini juga akan dikirim ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Sedangkan kalau di Sumatera Barat itu yang cukup terdampak ya, yang masih perlu perhatian kita, itu adalah di Agam, Padang Pariaman, dengan di Tanah Datar. Tanpa bermaksud mengecilkan daerah lain ya. Tapi daerah lain saya lihat recovery-nya sangat cepat,” imbuhnya.

    (mib/wnv)

  • Bos Kadin Bujuk Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur dan Elektronik, Ini Alasannya

    Bos Kadin Bujuk Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur dan Elektronik, Ini Alasannya

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie melobi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mendorong insentif guna memperkuat industri furnitur dan elektronik nasional yang dinilai punya potensi besar di pasar global.

    Anindya atau Anin sapaan akrabnya menjelaskan, industri furnitur dan elektronik memiliki pangsa pasar global yang sangat besar, namun kontribusi Indonesia masih relatif kecil.

    “Pasar furnitur dunia nilainya sekitar USD 300 miliar, sementara kontribusi Indonesia masih di kisaran USD 2,5 miliar. Padahal kedua industri ini tumbuh cukup sehat. Namun, yang menjadi tantangan adalah surplus perdagangannya justru mengecil karena meningkatnya impor ke pasar domestik,” ujarnya, Sabtu (20/12/2025).

    Ditambahkan Anin, Kadin dan Kementerian Keuangan mendiskusikan berbagai opsi deregulasi dan insentif yang dapat mendorong daya saing industri nasional. Salah satu isu utama yang dibahas adalah akses pendanaan dengan bunga yang lebih kompetitif, serta penguatan industrialisasi berbasis sumber daya alam dalam negeri, seperti rotan.

    “Sebanyak 85 persen sumber daya rotan dunia ada di Indonesia. Ini seharusnya menjadi kekuatan utama kita. Selain itu, hampir 60 persen ekspor furnitur Indonesia masih bergantung pada pasar Amerika (Serikat). Karena itu, kami juga membahas strategi diversifikasi pasar, termasuk ke Kanada dan Uni Eropa,” kata Anin.

    Di sektor elektronik, Anin menilai peluang Indonesia semakin terbuka, terutama dengan mulai masuknya industri ke rantai pasok semikonduktor. Indonesia dinilai memiliki potensi untuk melakukan hilirisasi dari silika hingga produk semikonduktor. Namun, tantangan utama terletak pada ketersediaan sumber daya manusia.

    “Kita bisa melakukan hilirisasi, tapi isu besarnya adalah insinyur dan tenaga ahli. Ini yang kami diskusikan, termasuk peluang kerja sama dengan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dan instansi terkait agar Indonesia tidak hanya mengembangkan industri padat karya, tetapi juga industri bernilai tambah tinggi,” bebernya.

     

  • Zulkifli Hasan Targetkan 100 Kampung Nelayan Dibangun di Jawa Tengah Regional 20 Desember 2025

    Zulkifli Hasan Targetkan 100 Kampung Nelayan Dibangun di Jawa Tengah Regional 20 Desember 2025

    Zulkifli Hasan Targetkan 100 Kampung Nelayan Dibangun di Jawa Tengah
    Tim Redaksi
    PATI, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meninjau langsung Kampung Nelayan di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Sabtu (20/12/2025). Pemerintah pusat berencana memperluas pembangunan kawasan serupa hingga 100 titik di Jawa Tengah.
    Zulkifli Hasan
    mengapresiasi fasilitas di
    Kampung Nelayan Banyutowo
    yang dinilai sudah lengkap, mulai dari pabrik es, *cold storage*, tempat pelelangan ikan (TPI), hingga akses jalan. Menurutnya, kawasan ini terintegrasi dengan tambak rakyat ikan nila salin.
    “Bagus sekali pembangunannya. Kampung Nelayan ini lengkap, jalannya dibaguskan, ada tempat tambat perahu, dan di sebelahnya juga sedang dibangun Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Zulkifli Hasan.
    Ia menegaskan bahwa Kampung Nelayan Banyutowo akan menjadi percontohan pembangunan kawasan pesisir berbasis ekonomi kerakyatan yang akan diperluas secara masif tahun depan.
    “Total di seluruh Jawa Tengah nanti akan dibangun 100 Kampung Nelayan. Sekarang memang masih sedikit, tapi tahun depan ditargetkan seratus,” tegas Zulkifli.
    Bupati Pati Sudewo
    menambahkan, pemerintah pusat juga berkomitmen membangun beberapa Kampung Nelayan tambahan di Pati. Selain itu, direncanakan pembangunan pelabuhan perikanan skala besar di Juwana mulai tahun 2026.
    “Beliau menyampaikan akan ada beberapa Kampung Nelayan lagi yang dibangun di
    Kabupaten Pati
    . Ini tentu sangat membantu penguatan sektor perikanan kita,” ujar Sudewo.
    Pelabuhan di Juwana tersebut ditargetkan rampung pada 2028 dengan skala yang cukup besar untuk menampung tambat kapal hingga penguatan ekosistem perikanan daerah.
    “Pelabuhan ini diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan perikanan, mulai dari tambat kapal, pelelangan ikan, hingga penguatan ekosistem perikanan. Skala pelabuhannya nanti kurang lebih setara dengan Bagansiapiapi,” jelas Sudewo.
    Arah pembangunan ini ditujukan agar sektor budidaya perikanan di Pati mampu menembus pasar internasional. Pemerintah daerah kini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan sarana pendukung seperti listrik dan bantuan kincir air.
    “Arahnya memang ke ekspor. Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan, dan nanti pemasaran produk unggulan perikanan dari Pati akan dibantu oleh pemerintah pusat,” kata Sudewo.
    Guna menekan biaya produksi, pemerintah pusat juga berencana membangun pabrik pakan ikan dan ayam untuk membantu para petambak dan peternak di wilayah tersebut.
    “Semua ini akan berjalan secara bertahap. Harapannya, kesejahteraan nelayan dan petambak di Kabupaten Pati bisa meningkat,” ujar Sudewo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Respon Soal Bebas Pajak Baju Reject untuk Bantuan Bencana Sumatra

    Purbaya Respon Soal Bebas Pajak Baju Reject untuk Bantuan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai wacana pengenaan pajak terhadap baju reject ekspor yang akan disalurkan sebagai bantuan bagi korban bencana di Sumatra.

    Purbaya menjelaskan hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima permintaan resmi terkait pemasukan baju reject tersebut ke dalam negeri. 

    Hal tersebut disampaikan Purbaya usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025). 

    “Baju reject ekspor ke luar negeri mau dibalikin lagi ke sini. Kita masih belum ada permintaan, belum ada, jadi saya belum tahu prosesnya di mana,” ujar Purbaya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, jika nantinya ada pengajuan resmi, proses tersebut akan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurutnya, baju reject yang akan dimanfaatkan sebagai bantuan kemanusiaan bukan merupakan barang impor ilegal.

    “Jadi harusnya kalau itu ajukan permintaan ke kita, ke bea cukai, kalau itu kan bukan barang ilegal impor kan. Tapi kita lihat seperti apa,” katanya.

    Kendati demikian, Purbaya menekankan bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat permintaan terkait hal tersebut.

    “Tapi saya belum menerima surat permintaan,” tambahnya.

    Terkait kemungkinan pemberian insentif atau pembebasan tertentu, Purbaya menilai tidak semestinya bantuan kemanusiaan dibebani pungutan tambahan.

    “Insentif tuh apa? Saya gak bayar lagi. Nggak lah, biarin aja lewat. Masa suruh bayar lagi,” ujarnya.

    Meski begitu, Purbaya menyebut kebijakan tersebut tetap perlu dikaji secara menyeluruh, terutama terkait dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Tapi juga saya akan diskusikan ke Kementerian UMKM seperti apa dampaknya. Jadi bukan Kementerian Keuangan sendiri kan, karena ada dampak ke UMKM, nanti kami tanya UMKM pandangannya seperti apa,” tandas Purbaya.

  • Bea Keluar Batu Bara Berlaku saat Harga Tinggi, Formulasi Masih Disusun

    Bea Keluar Batu Bara Berlaku saat Harga Tinggi, Formulasi Masih Disusun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, pemerintah akan menerapkan bea keluar batu bara dengan melihat kondisi harga komoditas tersebut di pasar global. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memberlakukan bea keluar batu bara dengan melihat kondisi perusahaan batu bara. Bahlil memastikan pengenaan bea keluar hanya berlaku pada perusahaan yang memang layak dikenakan. 

    “Gimana caranya agar layak atau tidak? Kita akan kenakan biaya atau bea ekspor apabila harga pasarnya itu sudah mencapai angka tertentu. Formulasinya kami lagi buat,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (19/12/2025). 

    Kendati demikian, Bahlil belum dapat memberikan perincian formulasi tarif bea keluar tersebut. Hingga saat ini, pihaknya masih menggodok formulasi yang tepat untuk diterapkan. 

    Dia memastikan jika harga komoditas emas hitam tersebut dalam kondisi melemah maka perusahaan yang mengekspor batu bara tidak dikenakan karena akan merugikan perusahaan tersebut. 

    “Jadi kalau harganya rendah, perusahaan kan profitnya kan kecil. Kalau kita kenakan bea keluar, itu bukan kita membantu dia. Syukur kalau untungnya masih ada. Kalau rugi, apa, kan negara juga harus fair,” jelasnya. 

    Namun, ketika harga batu bara melambung dan nilai jual ekspornya meningkat, maka menurut Bahlil wajar jika pemerintah atau negara memungut bea keluar pada perusahaan tersebut. 

    Dalam hal ini, dia menegaskan bahwa pengenaan bea keluar juga merupakan bagian dari amanah Pasal 33 dalam UUD 1945 tentang penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan negara. 

    “Dan kami menteri ini semua harus ikut apa yang diperintahkan. Nah, pasal 33 itu di mana kita harus mampu memanfaatkan semua potensi dan peningkatan pendapatan negara, termasuk dalamnya adalah bea keluar,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengenaan bea keluar batu bara untuk berlaku mulai 1 Januari 2026. 

    Dengan demikian, pemerintah mengupayakan agar pengenaan bea keluar untuk komoditas batu bara sekaligus emas mulai berlaku awal tahun depan. 

    “Kami sedang siapkan. Sesuai dengan DPR juga kan kemarin arahannya demikian,” terang Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025). 

    Namun demikian, Febrio masih belum membeberkan berapa besaran tarif yang akan berlaku untuk bea keluar emas hitam itu. 

    Hal ini berbeda dengan bea keluar komoditas emas yang sudah ditetapkan besaran tarifnya sebesar 7,5% sampai dengan 15% untuk dors, granules, casted bars dan minted bars.

    Aturan terkait dengan kisaran tarif ekspor empat jenis produk emas itu sudah tertuang di PMK No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025. 

  • Bahlil Sebut Pasokan LNG untuk Domestik Aman sampai Juli 2026

    Bahlil Sebut Pasokan LNG untuk Domestik Aman sampai Juli 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pasokan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair untuk kebutuhan domestik telah diamankan hingga semester I/2026. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan untuk memenuhi kebutuhan LNG tahun ini dibutuhkan strategi mendalam agar tidak mengganggu neraca komoditas migas. 

    “Dulu tidak pernah kita menyangka bahwa konsumsi, pertumbuhan konsumsi LNG kita begitu tinggi, sehingga pada saat kita melakukan kontrak dengan KKKS karena mereka butuh off taker yang pasti, maka sebagian kita melakukan ekspor,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Posko Nasional, Jumat (19/12/2025). 

    Untuk itu, pada tahun ini setiap dua bulan sekali, pihaknya melakukan penyesuaian dengan skema pengalihan ekspor LNG untuk kebutuhan domestik. Dia menyebut langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Arahan yang dimaksud mencakup kedaulatan energi yang mengurangi ketergantungan pada impor. Alhasil, hingga saat ini keran impor untuk LNG tidak dibuka. Prabowo juga mengamanahkan untuk memanfaatkan kekayaan Indonesia untuk kepentingan negara. 

    “Belajar dari tahun 2025, untuk 2026 kami sudah exercise, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dengan teman-teman off taker, yang marketnya sudah jelas dan kami sudah bicara, untuk 6 bulan pertama sudah clear,” terangnya. 

    Bahlil memastikan pasokan LNG periode Januari-Juli 2026 aman tidak ada isu kekurangan. Sementara itu, pasokan dan kebutuhan untuk semester II/2026 masih akan dirancang kembali. 

    “Nah Juli ke atas lagi baru kita rancang. Jadi baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, sudah aman, nanti kita akan mengumumkan lagi pada semester kedua,” pungkasnya. 

  • Anindya Bakrie Temui Purbaya, Tagih ‘Jatah’ Kredit Bunga Rendah 6%

    Anindya Bakrie Temui Purbaya, Tagih ‘Jatah’ Kredit Bunga Rendah 6%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong Kementerian Keuangan untuk menggelontorkan insentif pendanaan murah bagi industri furnitur dan elektronik.

    Pelaku usaha secara spesifik meminta fasilitas kredit dengan bunga rendah di kisaran 6% melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna mendongkrak daya saing ekspor.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengungkapkan industri furnitur dan elektronik memiliki pangsa pasar global yang sangat besar, namun kontribusi Indonesia masih minim. Dia mencontohkan pangsa pasar furnitur global mencapai US$300 miliar, sementara ekspor Indonesia baru berkisar US$2,5 miliar.

    “Menariknya dua-duanya industri ini tumbuh cukup sehat, akan tetapi surplus perdagangannya mengecil. Kenapa? Karena juga ada impor yang masuk ke dalam domestik,” kata Anindya usai menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Anindya menegaskan bahwa industri furnitur menyerap hampir 2,5 juta tenaga kerja yang mayoritasnya bergerak di skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, skema pendanaan yang dibutuhkan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga wajib murah.

    Dia menegaskan bahwa aspirasi tersebut sudah disampaikan langsung ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kendati demikian, menurutnya, Purbaya masih akan mempertimbangkan usulan tersebut.

    “Di sini beliau [Menkeu] memahami sekali bahwa isu nomor satu bagaimana pendanaannya itu bisa lebih murah dan lebih besar,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur menyampaikan permintaan konkret kepada bendahara negara. 

    Dia mengharapkan adanya fasilitas khusus di mana akses modal murah bisa didapatkan melalui LPEI dengan bunga kompetitif. Tidak tanggung-tanggung, Himki meminta agar plafon penyaluran dinaikkan secara signifikan untuk mengejar target ekspor US$6 miliar.

    “Misalnya melalui LPEI, tadi ditegaskan, kita dapat kurang lebih sekitar 6%. Namun, volumenya dinaikin. Saat ini baru Rp200 miliar, mungkin kita nanti [minta] Rp16 triliun ya untuk bisa mendorong pertumbuhan ke US$6 miliar dari saat ini,” tegas Sobur pada kesempatan yang sama.

    Tantangan Pasar AS & SDM Semikonduktor

    Selain isu pendanaan, pertemuan tersebut juga membahas ketergantungan pasar ekspor furnitur Indonesia ke Amerika Serikat (AS) yang mencapai 54%.

    Anindya menekankan pentingnya diversifikasi pasar ke Uni Eropa dan Kanada untuk memitigasi risiko, sembari tetap menjaga kepercayaan pada pemerintah dalam negosiasi perjanjian dagang dengan AS.

    “Pemerintah di sini kan dari Menko tahu benar isunya apa, dan bagaimana bisa menyelamatkan perjanjian ini,” tambahnya.

    Sementara itu, untuk sektor elektronik, diskusi melebar hingga ke industri semikonduktor. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani menyoroti tantangan sumber daya manusia (SDM) dan riset (R&D) dalam hilirisasi silika menjadi semikonduktor.

    Menurut Shinta, pemerintah harus hadir melalui insentif fiskal maupun kerja sama pendidikan, mengingat industri ini membutuhkan keahlian tinggi yang tidak bisa sepenuhnya ditanggung pelaku usaha.

    “Kita lagi masuk ke semikonduktor, itu kan membutuhkan jelas skill dan R&D yang luar biasa. Tadi dibicarakan mengenai kemungkinan kerja sama, membawa teknologi juga, bagaimana pelatihannya,” kata Shinta.

    Anindya menambahkan, isu SDM ini krusial karena setiap fasilitas semikonduktor membutuhkan ratusan insinyur. Oleh sebab itu, para pengusaha ingin buka kerja sama dengan LPDP dan instansi terkait agar kebutuhan SDM bisa terpenuhi.

  • Kantor Purbaya Digeruduk Rombongan Pengusaha, Ada Apa?

    Kantor Purbaya Digeruduk Rombongan Pengusaha, Ada Apa?

    Jakarta –

    Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kedatangannya untuk mengadukan hambatan bisnis yang dialami di sektor furniture dan elektronik.

    Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, mengatakan surplus perdagangan furniture Indonesia semakin mengecil karena ada impor yang masuk ke domestik. Oleh karena itu, dibahas mengenai deregulasi atau insentif yang bisa diberikan.

    “Industri ini (furniture) tumbuh cukup sehat, akan tetapi surplus perdagangannya mengecil. Kenapa? Karena juga ada impor yang masuk ke dalam domestik. Nah jadi di sini kita tadi mendiskusikan kira-kira deregulasi atau insentif apa yang bisa dilakukan,” kata Anin saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

    Selain itu, adanya tekanan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) sebesar 32%. Sebagaimana diketahui, pasar AS menyerap sekitar 54% dari total ekspor mebel dan kerajinan Indonesia.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, mengharapkan pemberian insentif dari pemerintah berupa bunga pinjaman dan pendanaan yang lebih murah.

    “Kami dari industri mebel dan kerajinan mengharap dukungan dari pemerintah. Salah satu yang paling signifikan adalah penurunan bunga atau fasilitas khusus, di mana akses terhadap modal murahnya dapat,” ucap Sobur.

    Guna menghindari dampak tarif AS, pengusaha furniture secara aktif melakukan diversifikasi pasar ke wilayah lain seperti Uni Eropa dan Kanada.

    “Diversifikasi pasar kan memang harus dilakukan, baik itu tradisional maupun non tradisional. Dengan adanya perjanjian-perjanjian dagang, ini benar-benar bisa diutilisasi,” tutur Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Shinta Kamdani.

    Pada sektor elektronik, Shinta mengatakan pasar ekspornya lebih terbatas ketimbang furniture. Beberapa pengusaha sudah masuk ke semikonduktor, namun kendala yang muncul adalah sumber daya manusia (SDM).

    “Itu tadi juga dibicarakan mengenai kemungkinan kerja sama, membawa teknologi juga, bagaimana pelatihannya kalau investasinya mau masuk, kita mau kembangkan, kan kita perlu tenaga kerjanya. Jadi itu juga menjadi perhatian dan insentif-insentif apa yang bisa diberikan untuk pengembangan teknologi ini,” imbuhnya.

    (aid/fdl)

  • Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Kekhawatiran Gangguan Pasokan

    Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Kekhawatiran Gangguan Pasokan

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak dunia bergerak naik tipis pada perdagangan Kamis, seiring pelaku pasar menilai meningkatnya risiko gangguan pasokan global. Sentimen tersebut dipicu oleh potensi sanksi tambahan Amerika Serikat (AS) terhadap Rusia, serta ancaman pasokan akibat pemblokiran kapal tanker minyak Venezuela.

    Mengutip CNBC, Jumat (19/12/2025), harga minyak mentah Brent naik 14 sen atau 0,23 persen dan ditutup di level USD 59,82 per barel. Sementara itu, minyak mentah AS jenis West Texas Intermediate (WTI) menguat 21 sen atau 0,38 persen ke posisi USD 56,15 per barel.

    Senior Vice President of Trading BOK Financial, Dennis Kissler, mengatakan kontrak berjangka minyak mentah mulai mencari pijakan dari situasi di Venezuela.

    “Kontrak minyak mentah mencoba mendapatkan dukungan dari pemblokiran ekspor minyak Venezuela. Jika kondisi ini berlanjut, produksi di wilayah tersebut kemungkinan akan terhenti karena tidak ada tujuan pengiriman,” ujarnya.

    Sebelumnya, dilaporkan AS tengah menyiapkan sanksi baru terhadap sektor energi Rusia jika Moskow tidak menyepakati perjanjian damai dengan Ukraina.

    Namun, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Donald Trump belum mengambil keputusan terkait sanksi tambahan terhadap Rusia.

     

     

  • Kaltara Buka Karpet Merah Investor Korea Selatan, Proyek Pertanian dan Perikanan Jadi Bidikan

    Kaltara Buka Karpet Merah Investor Korea Selatan, Proyek Pertanian dan Perikanan Jadi Bidikan

    TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membuka peluang investasi besar bagi investor asing.

    Hal ini dikatakan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, saat menerima delegasi investor IATEA asal Korea Selatan untuk membahas kerja sama strategis di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan pangan.

    Pertemuan di kantor Gubernur Kaltara itu membahas rencana pengembangan produksi dan pengolahan stevia, gandum, rumput laut, hingga penerapan teknologi unggulan Korea Selatan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pangan.

    “Kaltara sangat terbuka terhadap investasi yang mampu mendorong nilai tambah ekonomi daerah. Daerah kita memiliki keunggulan sumber daya alam yang kuat, khususnya di tiga sektor utama, yakni pertanian, perikanan, dan peternakan,” kata Gubernur Zainal, Kamis, 28 Desember.

    “Selain itu, daerah kita juga memiliki lahan pertanian yang luas dan terus berkembang. Kami baru saja melaksanakan panen raya di Krayan yang menghasilkan beras Adan organik, tanpa bahan kimia, dan memiliki nilai jual tinggi,” sambung dia.

    Selain pertanian, lanjut Zainal, potensi perikanan laut dan air tawar juga menjadi daya tarik utama. Apalagi, komoditas seperti udang windu dan kepiting bakau disebut telah menembus pasar ekspor dan masih memiliki ruang pengembangan yang besar.

    “Investasi kelapa juga strategis dengan ratusan hektare kebun kelapa produktif di Kaltara. Komoditas ini dinilai memiliki prospek bisnis yang menjanjikan, kebutuhan pasar Malaysia juga tinggi”

    Gubernur menegaskan, Pemprov Kaltara siap memberikan dukungan penuh bagi investor yang serius mengembangkan usaha di Bumi Benuanta.

    “Pertemuan ini keseriusan Kaltara membuka pintu kerja sama internasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi daerah sebagai kawasan strategis baru di Indonesia,” ujar dia.