Xcloud.id

Topik: dana hibah

  • CIMB Niaga cetak laba sebelum pajak konsolidasi Rp4,4 T di semester I

    CIMB Niaga cetak laba sebelum pajak konsolidasi Rp4,4 T di semester I

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) atau CIMB Niaga mencatatkan laba sebelum pajak konsolidasi (unaudited) senilai Rp4,4 triliun pada semester I-2025 dan menghasilkan earnings per share (laba per saham) senilai Rp137,43 per saham.

    Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan kinerja positif perseroan pada semester I-2025, mencerminkan implementasi strategi yang dijalankan secara konsisten dan disiplin.

    “Kami mencatat pertumbuhan kredit yang baik dan terukur sesuai dengan profil risiko dan kondisi pasar. Di saat sama, kami tetap menjaga kualitas aset yang stabil, tingkat permodalan dan likuiditas yang kuat, serta sumber pendapatan yang terdiversifikasi dengan baik, sehingga dapat memperkuat posisi kami di industri,” ujar Lani.

    Lebih lanjut ia mengatakan ke depan perseroan akan terus mengelola alokasi modal secara strategis untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan imbal hasil yang lebih optimal.

    “Sejalan dengan tujuan Advancing Customers and Society, kami akan terus berfokus untuk menyediakan solusi perbankan yang Simpler, Better and Faster, agar nasabah dapat terus berkembang dan masyarakat dapat merasakan dampak positifnya secara inklusif,” ujar Lani.

    Pada semester I-2025, CIMB Niaga menjaga posisi permodalan dan likuiditas tetap solid, dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) masing-masing sebesar 24,0 persen dan 87,3 persen.

    Total aset konsolidasian tercatat sebesar Rp357,9 triliun per 30 Juni 2025, yang semakin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia.

    Total Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 4,8 persen year on year (yoy) menjadi Rp261,9 triliun, yang menunjukkan rasio Current Account and Savings Account (CASA) yang baik sebesar 69,0 persen.

    “CASA meningkat 10,9 persen (yoy), dikontribusikan oleh upaya perseroan membina hubungan nasabah yang lebih erat dan meningkatkan pengalaman nasabah secara keseluruhan melalui layanan digital,” ujar Lani.

    Lebih lanjut, jumlah pembiayaan perseroan tumbuh 6,8 persen (yoy) menjadi Rp231,8 triliun pada semester I-2025, terutama dari pertumbuhan yang baik di berbagai segmen utama.

    Perbankan korporasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,3 persen (yoy), segmen Usaha Kecil Menengah (UKM) tumbuh 7,3 persen (yoy), dan perbankan konsumer tumbuh 4,7 persen (yoy).

    “Kenaikan tertinggi di pembiayaan retail terutama dikontribusikan dari pertumbuhan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) yang meningkat sebesar 26,7 persen (yoy),” ujar Lani.

    Dari Unit Usaha Syariah (UUS), CIMB Niaga Syariah berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS terbesar di Indonesia.

    Per 30 Juni 2025, total pembiayaan mencapai Rp59,6 triliun, meningkat Rp1,5 triliun atau 2,5 persen (yoy), terutama didorong dari pertumbuhan pada segmen Wholesale dan Commercial, dengan total DPK sebesar Rp48,2 triliun.

    “Sebagai bagian dari prioritas keberlanjutan, hampir 25 persen dari total pembiayaan Bank (sekitar Rp57,6 triliun) mendukung transisi yang adil, ekonomi rendah karbon, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari PBB,” ujar Lani.

    Sejalan komitmen terhadap keberlanjutan, CIMB Niaga berpartisipasi dalam peluncuran perdagangan karbon internasional melalui platform Indonesia Carbon Exchange (IDX Carbon) pada Januari 2025.

    “Selain itu, kami meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung operasional berkelanjutan dengan pemasangan panel surya di salah satu kantor cabang kami di Yogyakarta pada bulan Juni 2025,” ujar Lani.

    Dalam pengembangan digital, pada semester I 2025, sebesar 90 persen dari total transaksi finansial nasabah telah dilakukan melalui layanan branchless banking seperti OCTO Mobile, OCTO Clicks, Bizchannel@CIMB, Automated Teller Machines (ATM), dan OCTO Pay (e-money).

    CIMB Niaga telah menghadirkan digital experience melalui model Digital Branch unik, yang memadukan fitur Cabang Konvensional dan Digital Lounge.

    Selain itu, perseroan juga memperkenalkan Digital Hub yang dilengkapi mesin Self-Service Banking dan Self-Service Tablet untuk mempercepat layanan kepada nasabah, dengan menawarkan pengalaman perbankan yang komprehensif dan serba digital, sembari tetap mempertahankan sentuhan layanan personal yang ramah khas CIMB Niaga.

    “Hingga 30 Juni 2025, konsep ini telah diimplementasikan di 54 lokasi di seluruh Indonesia, terdiri dari 25 Digital Branch dan 29 Digital Hub,” ujar Lani.

    Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, CIMB Niaga terus meningkatkan customer experience dengan menawarkan berbagai produk dan layanan yang komprehensif melalui 395 cabang.

    Per 30 Juni 2025, jaringan Bank secara nasional telah didukung oleh 2.962 ATM (termasuk Cash Remittance Machine and Multidenom Deposit Machine), serta 699.309 EDC, QR dan e-Commerce.

    Sebagai komitmen mendukung pemberdayaan UKM yang dipimpin wanita atau kelompok rentan di Indonesia, perseroan menjalin kemitraan strategis dengan United Nations Environment Programme (UNEP) dan United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women).

    Kolaborasi tersebut dikoordinasikan oleh Basel Agency for Sustainable Energy (BASE Foundation), organisasi non-profit Swiss dan partner khusus UNEP yang ditunjuk sebagai perwakilan agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.

    Melalui program itu, CIMB Niaga menerima dana hibah yang akan digunakan untuk mensubsidi pembiayaan energi berkelanjutan bagi UKM yang memenuhi kriteria inklusi gender dan sosial.

    Lani menyampaikan kebanggaannya seiring menjadi mitra UNEP, UN Women, dan BASE Foundation dalam memperluas akses pembiayaan untuk UKM wanita.

    Inisiatif tersebut memperkuat komitmen CIMB Niaga dalam mendukung pemberdayaan ekonomi wanita, memperluas keuangan inklusif, serta mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan.

    “Melalui program ini, CIMB Niaga akan memberikan pembiayaan bersubsidi penuh untuk implementasi solusi energi bersih dan berkelanjutan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, biogas, kendaraan listrik, serta peningkatan efisiensi energi,” ujar Lani.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Bandung Nonaktifkan Kadispora Tersangka Korupsi Dana Hibah Pramuka

    Wali Kota Bandung Nonaktifkan Kadispora Tersangka Korupsi Dana Hibah Pramuka

    BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan resmi memberhentikan sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bandung Eddy Marwoto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Pramuka oleh Kejati Jawa Barat.

    Posisi Kadispora kini diisi secara definitif oleh Sekretaris Dispora, Sigit Iskandar yang dilantik bersama 89 pejabat lainnya di Plaza Balai Kota Bandung.

    “Status kepegawaiannya (Eddy Marwoto) sudah diberhentikan sementara. Saya sudah tanda tangan sejak ada penetapan tersangka,” kata Farhan usai pelantikan dilansir ANTARA, Senin, 25 Agustus.

    Farhan menyebut pemberhentian sementara Eddy Marwoto telah mendapat persetujuan Gubernur Jabar dan Kemendagri, serta surat resmi dari BKN sebelum 20 Agustus 2025.

    “Jadi diberhentikan sementara. Kalau ternyata di pengadilan nanti ada sesuatu, kita belum tahu hasil akhirnya,” ujarnya.

    Eddy Marwoto ditetapkan tersangka pada 13 Juni 2025 terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung tahun anggaran 2017, 2018, dan 2020 senilai Rp6,5 miliar.

    Selain Eddy, tiga nama lain juga menjadi tersangka, yakni mantan Kadispora Kota Bandung Dodi Ridwansyah (DR), mantan Sekda Kota Bandung Yossi Irianto (YI), serta mantan Ketua Harian Kwarcab Pramuka Bandung Deni Nurhadiana Hadimin (DNH).

    Keempatnya kini ditahan di Rutan Kebon Waru Bandung. Mereka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai peruntukan, antara lain untuk honor fiktif pengurus Pramuka, serta membuat laporan pertanggungjawaban palsu.

    Akibatnya, negara ditaksir mengalami kerugian hingga 20 persen dari total dana hibah yang dicairkan.

  • Kapal Pesiar dan Pesta Seks, Skandal Dana COVID di Polandia

    Kapal Pesiar dan Pesta Seks, Skandal Dana COVID di Polandia

    Jakarta –

    Oposisi konservatif di Polandia menuduh pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Donald Tusk terlibat dalam skandal penyalahgunaan dana pemulihan Covid-19 dari Uni Eropa (UE). Duit tersebut seharusnya ditujukan untuk membantu usaha kecil di sektor perhotelan dan restoran usai pandemi Corona.

    Selama beberapa minggu terakhir, partai konservatif dan oposisi terbesar Polandia, Partai Hukum dan Keadilan (PiS), mengulas isu penyalahgunaan anggaran secara nasional. Ketua PiS, Jaroslaw menyebutnya sebagai “Skandal besar”.

    Kejaksaan Eropa (EPPO) lakukan penyelidikan.

    Secara keseluruhan, Polandia menerima bantuan pemulihan pandemi dari UE senilai hingga 59,8 miliar euro atau sekitar Rp1.100 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari dana hibah sebesar 25,3 miliar euro atau 480 triliun rupiah dan pinjaman berbunga rendah sebesar 34,5 miliar euro (Rp654 triliun).

    Tuduhan yang diajukan oleh oposisi merujuk pada sebagian anggaran yang telah cair.

    Sekitar 1,2 miliar zloty (Rp5,3 triliun) dialokasikan khusus untuk mendukung usaha kecil di sektor perhotelan dan restoran yang terdampak pandemi COVID-19. Dari jumlah tersebut, sekitar 110 juta zloty (Rp489 miliar) telah dicairkan dan diduga telah disalahgunakan.

    Dana Pemulihan Corona untuk klub seks?

    “Alih-alih menstimulasi ekonomi, dana rekonstruksi ini menjadi skandal besar: perahu layar, solarium, acara di luar ruangan, dan mesin kopi,”tulis politisi PiS Kaczynski di X lanjut politisi oposisi tersebut.

    Tusk di bawah tekanan

    Para polisi PiS mendesak pembentukan tim khusus kejaksaan untuk menyelidiki kasus ini. Anggota parlemen Jacek Sasin bahkan telah mengajukan tuntutan yang ditujukan khusus kepada Tusk, mengatakan perdana menteri “tidak dapat berpura-pura tidak terlibat dalam hal ini.” Bagi Wakil Ketua PiS Tobiasz Bochenski, kasus ini adalah “skandal terbesar sejak transisi demokratis tahun 1989”.

    Meskipun pemerintahan Tusk belum sepenuhnya memulihkan hukum di Polandia, Tusk berhasil mendapatkan kepercayaan dari Brussel untuk mendapatkan dana tersebut.

    Dana pemulihan kuatkan ekonomi Polandia

    Dana pemulihan telah berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan ekonomi Polandia selama 18 bulan terakhir, tulis majalah berita mingguan Polandia, Wprost, di laman editorialnya. Tapi “skandal tersebut telah merusak citra pemerintahan Tusk.”

    Menanggapi tuduhan itu, Tusk menegaskan “tidak akan mentolerir penyalahgunaan dana bantuan Corona”. Ia pun menekankan bahwa pemeriksaan awal tidak menemukan adanya korupsi atau penyalahgunaan dana. Menurutnya, yang terjadi lebih merupakan “pengelolaan dana yang kurang teliti.”

    Tusk juga mengumumkan hal ini mungkin akan berdampak pada perubahan posisi menteri, tetapi sejauh ini, Katarzyna Pelczynska-Nalecz, Menteri Dana Pembangunan dan Kebijakan Regional, masih menjabat.

    Ia adalah salah satu pemimpin partai Polska 2050, yang dalam pemerintahan koalisi Tusk, dan tanpa Nalecs, Tusk tidak memiliki mayoritas suara di parlemen.

    Apakah oposisi turut andil dalam skandal ini?

    Tusk melihat PiS bertanggung jawab atas skandal ini: Pemerintahan sebelumnya “memberikan waktu yang sangat sedikit kepada kabinetnya untuk mengalokasikan dana kepada perusahaan-perusahaan Polandia”. Untuk memenuhi tenggat waktu, kementerian yang dipimpin oleh Pelczynska-Nalecz “melonggarkan prosedur agar masyarakat dapat mendapatkan dana bantuan”, jelas Tusk.

    Selama dua tahun dana pemulihan Corona UE untuk Polandia sempat dibekukan karena pelanggaran PiS terhadap prinsip negara hukum. Komisi UE baru kembali mencairkan dana tersebut setelah pergantian pemerintahan.

    Pencairan dana dihentikan sementara

    Para pengusaha hotel dan restoran paling terdampak oleh skandal ini. Kementerian telah menunda pencairan dana bantuan ini hingga pemberitahuan lebih lanjut. Seluruh dokumen kontrak akan ditinjau kembali, memastikan kesesuaiannya dengan kriteria UE.

    Ada juga kemungkinan untuk penarikan kembali dana bantuan, jika ditemukan hal yang mencurigakan dalam realisasinya. Hingga saat ini, kementerian telah menandatangani lebih dari 3.000 kontrak pemberian bantuan.

    Program untuk industri perhotelan dan restoran hanya merupakan sebagian kecil dari total dana pemulihan yang dimiliki Polandia. Sebagian besar dana pemulihan akan digunakan untuk proyek-proyek terkait iklim, modernisasi transportasi kereta api, atau dialokasikan untuk penyedia energi dan rumah sakit. Setelah dana bantuan dapat kembali dikucurkan, dana tersebut juga akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek pertahanan.

    Presiden baru Polandia, Karol Nawrocki, juga menyuarakan pendapatnya tentang skandal dana Uni Eropa, “Rakyat Polandia berhak marah ketika mendengar uang publik dibelanjakan untuk solarium, sauna, dan kapal layar,” ujarnya kepada stasiun televisi Polsat. “Tentu saja, pemerintah saat ini bertanggung jawab.”

    Politisi sayap kanan tersebut terus terang menyebut keinginannya menjatuhkan pemerintahan Tusk, sebelum pemilihan parlemen mendatang di tahun 2027.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Guru Swasta dan Madrasah di Jakarta Bakal Terima Subsidi dari Pemprov Megapolitan 21 Agustus 2025

    Guru Swasta dan Madrasah di Jakarta Bakal Terima Subsidi dari Pemprov Megapolitan 21 Agustus 2025

    Guru Swasta dan Madrasah di Jakarta Bakal Terima Subsidi dari Pemprov
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Guru sekolah swasta, termasuk madrasah di Jakarta, bakal menerima subsidi dana pendidikan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
    Kebijakan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan yang saat ini tengah dibahas DPRD Jakarta.
    “Pembahasan terkait subsidi tenaga pendidikan bagi guru swasta, termasuk madrasah, melalui skema dana hibah,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Jakarta Muhammad Subki, dilansir dari
    Antara
    , Rabu (20/8/2025).
    Menurut Subki, Pansus bersama Dinas Pendidikan Jakarta sedang menggodok pasal demi pasal agar berbagai persoalan di lapangan dapat terakomodasi dalam peraturan baru tersebut. Fokus utama pembahasan adalah peningkatan mutu pendidikan di Jakarta.
    “Kami ingin mutu pendidikan semakin baik dan salah satu unsurnya adalah guru serta tenaga kependidikan. Kami sudah menetapkan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan yang akan diselenggarakan Pemprov supaya kualitas ini bisa terus terjaga,” ujar Subki.
    Selain pelatihan, subsidi melalui dana hibah juga akan diprioritaskan untuk tenaga pendidik di sekolah swasta dan madrasah.
    Terkait mekanisme pengawasan, Subki menegaskan tanggung jawab ada pada Dinas Pendidikan.
    Lembaga pendidikan penerima hibah wajib memberikan laporan secara berkala sebagai bentuk transparansi.
    “Dinas bisa mengevaluasi setelah pelatihan dan subsidi diberikan. Apa saja tindak lanjutnya harus dilaporkan minimal setahun sekali. Jadi, evaluasi tahunan ini penting agar penggunaan dana terpantau,” kata Subki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guru sekolah swasta di Jakarta bakal terima subsidi dana pendidikan

    Guru sekolah swasta di Jakarta bakal terima subsidi dana pendidikan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Guru sekolah swasta di Jakarta bakal terima subsidi dana pendidikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 22:44 WIB

    Elshinta.com – Guru sekolah swasta termasuk madrasah di Jakarta bakal menerima subsidi dana pendidikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Hal ini tercantum dalam Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan yang tengah dibahas DPRD DKI Jakarta.

    “Pembahasan hari ini terkait subsidi tenaga pendidikan bagi guru swasta di dalamnya ada madrasah melalui skema dana hibah,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki di Jakarta, Rabu.

    Saat ini pansus terus membahas pasal demi pasal yang tercantum dalam Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan agar yang menjadi masalah atau problem di lapangan dapat tertampung dalam peraturan yang baru.

    Pansus beserta Dinas Pendidikan DKI Jakarta sedang membahas tentang mutu pendidikan. Semua bersepakat agar mutu pendidikan di Jakarta semakin baik.

    Menurut dia, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di antaranya dengan memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga pendidikan, supaya dapat terjaga dan bisa ditingkatkan.

    “Kita ingin mutu pendidikan semakin baik dan salah satu unsur itu adalah guru tenaga kependidikan. Kami sudah menetapkan pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan Pemda DKI Jakarta supaya mutu ini terjaga,” ujarnya.

    Pada pembahasan kali ini juga terkait subsidi tenaga pendidikan bagi guru swasta di dalamnya ada madrasah melalui skema dana hibah. “Hibah yang akan diberikan juga diutamakan untuk tenaga pendidik,” kata dia.

    Subki mengatakan bahwa untuk pengawasan dana hibah, domainnya di Dinas Pendidikan. Kalau pendidikan diselenggarakan masyarakat tentu lembaga tersebut harus memberikan laporan secara berkala.

    “Jadi dinas bisa mengevaluasi ketika sudah diberikan pelatihan dan subsidi apa yang mereka lakukan dan itu minimal setahun sekali berikan laporan. Jadi evaluasi setiap tahun sehingga terpantau,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Pemprov DKI berkomitmen perkuat peran lembaga keagamaan

    Pemprov DKI berkomitmen perkuat peran lembaga keagamaan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen memperkuat peran lembaga keagamaan di ibu kota, salah satunya Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur’an (LBIQ) dalam pembinaan kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat berakhlak mulia.

    “Keberadaan LBIQ dan lembaga sejenis harus terus dijaga dan difasilitasi agar dapat menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi, dan pemberdayaan secara optimal,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali di Jakarta, Kamis.

    Dia pun mengajak seluruh pihak agar bersinergi memperkuat peran lembaga keagamaan sehingga semakin menonjol di tengah masyarakat.

    “Sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan akan menciptakan harmoni di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang menjunjung nilai-nilai religius,” kata Marullah.

    Pemprov DKI, sambung dia, menilai lembaga keagamaan dibutuhkan untuk mengatur urusan masyarakat yang bersentuhan dengan agama.

    Maka dari itu, dukungan pun kerap diberikan kepada lembaga keagamaan, salah satunya melalui alokasi dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

    Menurut dia, dukungan itu penting untuk menjaga keberlangsungan, efektivitas, dan keselarasan visi pembinaan kehidupan beragama di Jakarta.

    Marullah yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina LBIQ DKI Jakarta itu menegaskan LBIQ merupakan lembaga yang fokus pada pembelajaran Al-Qur’an serta bahasa Arab dan telah melahirkan ribuan alumni.

    LBIQ yang diresmikan pada era Gubernur R Soeprapto tahun 1985 itu merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Pemprov DKI atas inisiatif Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

    “LBIQ telah menjadi pusat pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan Al-Qur’an dan bahasa Arab, tetapi juga menanamkan nilai moral yang luhur kepada masyarakat,” tegas Marullah.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala LBIQ DKI Jakarta Supli Ali menyampaikan selama lebih dari 40 tahun, LBIQ DKI Jakarta menawarkan berbagai paket pembelajaran bagi masyarakat.

    Paket tersebut mencakup pembelajaran dasar, seperti membaca Al-Qur’an, bahasa Arab, dan bahasa Arab Qurani, serta program lanjutan, seperti Pelatihan Guru Al-Qur’an, Pelatihan Guru Bahasa Arab, Program Tahsinut Tilawah, Program Studi Naskah Ulumul Qur’an, Kajian Al-Qur’an, serta Halaqah Guru Binaan dan Kader Instruktur Al-Qur’an.

    “Saat ini, LBIQ DKI Jakarta melayani sekitar 3.000 peserta didik per angkatan, tanpa dipungut biaya. Mereka datang tidak hanya dari Jabodetabek, tetapi juga dari kota-kota lain di luar Jakarta,” pungkas Supli.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kabinet Era Jokowi Berpeluang Cetak Rekor Terbanyak Terjerat Korupsi

    Kabinet Era Jokowi Berpeluang Cetak Rekor Terbanyak Terjerat Korupsi

    GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berpeluang besar mencetak rekor terkait menteri-menterinya yang terjerat kasus korupsi.

    Hal ini diungkap pegiat media sosial, Chusnul Chotimah melalui akun X pribadinya yang dikutip Rabu 13 Agustus 2025.

    “Apakah rekor @jokowi akan bertambah sbg presiden dgn menteri terbyk korupsi?” kata Chusnul Chotimah.

    Chusnul Chotimah berharap rekor negatif tersebut tidak ditiru menteri-menteri Presiden Prabowo Subianto.

    “Min @Gerindra bilangin ketummu yg seperti ini jgn ditiru ya,” sambung Chusnul Chotimah dengan emoji tersenyum.

    Saat ini, tercatat ada dua menteri era Jokowi yang tengah berurusan dengan aparat penegak hukum.

    Keduanya adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang terseret kasus kuota haji di KPK dan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Telnologi, Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi chromebook yang merugikan negara Rp1,98 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Nadiem Makarim juga tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan penyimpangan proyek pengadaan layanan Google Cloud.

    Sebelumnya, sudah ada lima menteri era Jokowi yang masuk penjara gara-gara menggarong duit negara.

    Pertama, Syahrul Yasin Limpo Syahrul Yasin Limpo (SYL) merupakan salah satu nama yang pernah mengisi jabatan Menteri Pertanian (Mentan) sejak 23 Oktober 2019 hingga 6 Oktober 2023. 

    SYL telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada pertengahan 2023. Ia dijerat dengan pasal pemerasan, gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

    Kedua, Johnny Gerard Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika/Kominfo (sekarang bernama Komdigi) periode 2019-2023. 

    Politikus Nasdem ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. 

    Ketiga, Idrus Marham Idrus Marham selaku Menteri Sosial (Mensos) periode Januari-Agustus 2018. Idrus tersandung kasus korupsi kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1. 

    Keempat, Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) periode 2014-2019. Imam terjerat kasus suap dana hibah KONI.

    Kelima, Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2020. Edhy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster pada November 2020.

    Keenam, Juliari Batubara selaku Menteri Sosial periode Oktober 2019 hingga Desember 2020. Ia terlibat korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. 

  • Eks Pejabat KONI Makassar Divonis 1,5 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Dana Hibah

    Eks Pejabat KONI Makassar Divonis 1,5 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Dana Hibah

    Liputan6.com, Jakarta- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Kepala Sekretariat KONI Makassar, Ratno Nur Suryadi, dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah tahun anggaran 2022-2023.

    Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Djainuddin Karanggusi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (11/8/2025). Hakim menyatakan Ratno terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

    “Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ratno Nur Suryadi selama 1 tahun 6 bulan,” ucap Djainuddin di ruang sidang.

    Selain hukuman badan, Ratno juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta. Jika tidak dibayar, denda itu diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

  • Bendahara KONI Lampung Tengah Diduga Palsukan Tanda Tangan untuk Cairkan Dana Hibah Rp1 Miliar

    Bendahara KONI Lampung Tengah Diduga Palsukan Tanda Tangan untuk Cairkan Dana Hibah Rp1 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta Belum tuntas perkara korupsi dana hibah tahun 2022, Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung Tengah, ES (40), kembali dijerat pidana. Kali ini, ES ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan tanda tangan Ketua Harian KONI demi mencairkan dana hibah senilai Rp1 miliar.

    Kasatreskrim Polres Lampung Tengah AKP Devrat Aolia Afran, menyebut pemalsuan tanda tangan itu terjadi pada tahun 2024. Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, kerugian negara akibat pencairan dana tersebut mencapai Rp800 juta.

    “ES diduga memalsukan tanda tangan Ketua Harian KONI untuk mencairkan dana hibah. Dana itu kemudian digunakan tanpa persetujuan pengurus lainnya,” ujar Devrat, Kamis (7/8).

    Kasus itu terkuak ketika Ketua Harian KONI berinisial SO hendak mencairkan dana untuk salah satu cabang olahraga pada Juni lalu. Namun, saat mengakses rekening organisasi, saldo telah nihil.

    Investigasi internal pun membawa temuan mengejutkan, dana telah dicairkan lebih dulu oleh ES tanpa sepengetahuan pengurus.

    Penyidik Polres Lampung Tengah telah memeriksa 64 saksi dalam perkara ini.

    “ES kini dijerat Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” tegas dia.

    Sebelumnya, pada akhir Juli 2025, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menetapkan ES bersama Ketua KONI Lampung Tengah, DW, sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah tahun anggaran 2022. Kala itu, keduanya diduga menggelapkan dana senilai Rp 1,1 miliar dari total hibah sebesar Rp 5,8 miliar.

  • KPK Setor Hampir Rp500 miliar ke Kas Negara pada Semester I/2025

    KPK Setor Hampir Rp500 miliar ke Kas Negara pada Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melaporkan dalam kinerja semester I/2025 bahwa telah menyetorkan hampir Rp500 miliar untuk kas negara.

    “Dan selama triwulan I dan II tahun 2025 KPK berhasil menyetorkan hampir Rp500 miliar ke kas negara sebagai wujud nyata kontribusi pemberantasan korupsi,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers terkait penyampaian kinerja KPK, Rabu (6/8/2025). 

    Setyo menjelaskan penerimaan negara bukan pajak atau PNPB merupakan indikator penting kerja lembaga antirasuah tersebut. 

    “Dalam fungsi penindakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP menjadi suatu indikator penting kinerja KPK,” kata Setyo.

    Menurutnya, kontribusi KPK terhadap penyertaan kas adalah keberhasilan dalam memulihkan kerugian negara melalui asset recovery, khusunya dari kasus korupsi dan pencucian uang.

    “Proses ini mencakup pelacakan, kemudian, penyitaan dan penilaian aset, hingga eksekusi putusan pengadilan,” jelasnya.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menambahkan aset recovery yang telah diberikan KPK kepada negara di semester 1/2025 sekitar Rp394,2 miliar.

    Sementara itu, KPK telah melakukan sebanyak 31 penyelidikan dan 43 penyidikan kasus selama semester I tahun 2025.

    “Beberapa kasus di antaranya itu yang kemarin, OTT (operasi tangkap tangan) terakhir di Medan, Sumatera Utara,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat memberikan keterangan mengenai capaian kinerja KPK selama semester I tahun 2025, di Gedung Juang, Jakarta, Rabu.

    Fitroh menjelaskan terkait kasus korupsi di pemerintah daerah, KPK juga mengusut kasus mengenai pembangunan jalan di Mempawah, Kalimantan Barat, hingga penyaluran dana hibah di Jawa Timur.

    Selain itu, kata dia, KPK menangani dugaan korupsi di sektor keuangan, seperti kasus penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia, hingga kasus pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero).

    “Kemudian ada kasus kredit fiktif di BPR Jepara, perkara PT Taspen, dan yang sekarang sedang dalam proses penyidikan serta terus kami lakukan adalah perkara LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, ini cukup besar, triliunan,” katanya.

    Selanjutnya, kata dia KPK menangani beberapa perkara yang kemudian berdampak terhadap masyarakat secara luas, seperti digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum, hingga pemerasan TKA (tenaga kerja asing) di Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Ini juga menyangkut hubungan internasional, dan nama bangsa kita,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengatakan KPK selama semester I tahun 2025 melakukan 46 penuntutan, 31 kasus telah inkrah, dan 35 pihak telah dieksekusi.

    “Ini tentu juga dari beberapa perkara yang sudah berproses dari tahun-tahun sebelumnya yang kemudian baru inkrah di semester I tahun 2025,” jelasnya.