Xcloud.id

Topik: dana hibah

  • Trump Hentikan Dana Program HIV, TBC & Malaria ke Negara-negara Miskin, Ini Dampaknya pada Indonesia – Halaman all

    Trump Hentikan Dana Program HIV, TBC & Malaria ke Negara-negara Miskin, Ini Dampaknya pada Indonesia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Menteri kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Indonesia turut terdampak atas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hentikan dana untuk program HIV, TBC maupun malaria ke negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah.

    Saat ini, Indonesia sedang berencana mencari dana hibah dari negara lain seperti Australia.

    “Itu memang Amerika freeze semua bantuan. Indonesia juga terasa. Indonesia beruntung bahwa sumber Hibah dari Indonesia sudah diversifikasi. 

    Bukan hanya dari Amerika Serikat. Tapi juga ada negara-negara lain juga,” ujar dia saat ditemui di RS Jantung Harapan Kita, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Menkes menuturkan, seperti penanganan TBC di Indonesia, bukan hanya menggunakan APBN saja tetapi juga menggunakan dana hibah dari CDC,  USAID, WHO dari Global Fund maupun GAVI.

    Karena itu pembekuan yang tiba-tiba tentu akan berdampak ke Indonesia.

    “Untuk menangani misalnya TBC di Indonesia. Pasti akan ada dampaknya, karena dana yang masuk akan kurang. Langsung lewat CDC atau USAID. Atau tidak langsung lewat WHO, lewat Global Fund. GAVI yang sebagian besar juga masih bergantung terhadap donor Amerika Serikat,” jelas mantan dirut Bank Mandiri ini.

    Gejala batuk terus-menerus bisa saja infeksi TBC. (Freepik)

    Kemenkes ujar dia, tengah menghitung keseluruhan dampak dari pembekuan dana oleh Presiden Trump ini dan berencana mencari sumber dana hibah dari negara lain.

    “Sekarang kami sedang hitung dampaknya berapa. Kami coba cari dari sumber pendanaan yang lain. Saya insyaallah minggu depan akan ke Australia. Untuk bisa melihat kesempatan apakah bisa ditambah,” harap Menkes.

    Sebelumnya, dalam laman resminya, WHO mengungkapkan kehawatiran mendalam atas penghentian sementara pendanaan program itu.

    Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan infeksi dan kematian baru serta melemahkan upaya untuk mencegah penularan di masyarakat dan negara.

    Jika pembekuan dana berlangsung lama maka berpotensi membawa dunia kembali ke tahun 1980-an dan 1990-an dimana jutaan orang meninggal karena HIV setiap tahun di seluruh dunia, termasuk banyak di Amerika Serikat.

    Bagi masyarakat global, hal ini dapat mengakibatkan kemunduran yang signifikan terhadap kemajuan program kesehatan masyarakat termasuk obat-obatan yang terjangkau dan pemberian layanan HIV di masyarakat.

    “Kami meminta Pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian tambahan guna memastikan penyediaan pengobatan dan perawatan HIV yang menyelamatkan nyawa,” tulis WHO.

  • Trump Setop Pasokan Obat HIV, TBC, dan Malaria di Negara Miskin, RI Ikut Terdampak

    Trump Setop Pasokan Obat HIV, TBC, dan Malaria di Negara Miskin, RI Ikut Terdampak

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia kemungkinan besar ikut terdampak keputusan Presiden AS Donald Trump yang menyetop pasokan medis dan obat-obatan tuberkulosis (TBC), HIV, dan Malaria di negara miskin. Beruntungnya, selama ini Indonesia sudah mulai mendapatkan banyak dana hibah dari negara lain. Tidak hanya bergantung pada AS.

    Menkes Budi juga menyebut kini membuka kerja sama bersama banyak pihak termasuk Arab Saudi dan India. Salah satunya dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan dan obat-obatan untuk menangani sejumlah penyakit, utamanya jantung.

    “Itu memang Amerika tuh freeze semua bantuan, Indonesia juga terasa, kita beruntung bahwa sumber hibah Indonesia sudah diversifikasi, bukan hanya dari AS, tetapi juga ada negara-negara lain, itu sebabnya pak Prabowo kan sudah keluarkan dari APBN sendiri untuk cover misalnya tuberkulosis,” terang Menkes Budi saat ditemui di RS Harapan Kita, Jumat (30/1/2025).

    “Pasti akan ada dampaknya dari yang langsung masuk dari CDC atau US, atau secara tidak langsung lewat WHO, Gavi, yang sebagian besar juga masih tergantung pada AS,” lanjut dia.

    Menkes mengaku tengah menghitung seberapa besar dampak dari pembekuan dana hibah AS, untuk kemudian mencari sumber pendanaan lain. Dalam waktu dekat, Menkes menyebut akan mengunjungi Australia untuk pendanaan tambahan kebutuhan pengobatan pasien di Indonesia.

    “Saya Insya Allah minggu depan ke Australia untuk melihat apakah bisa ditambah bantuan dari sana, untuk bisa bantu kita,” pungkas dia.

    Sebelumnya diberitakan, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) mulai menerima memo untuk segera menghentikan bantuan dan pasokan medis terkait TBC, malaria, dan HIV, kepada negara miskin. Perintah Donald Trump tersebut otomatis memperluas pembekuan bantuan pendanaan AS untuk banyak negara berkembang.

    “Memo ini mencakup pekerjaan firma pada HIV, malaria, dan tuberkulosis serta kontrasepsi dan perlengkapan kesehatan ibu juga anak,” kata seorang sumber USAID dan seorang mantan pejabat USAID kepada Reuters.

    “Ini bencana besar,” respons Atul Gawande, mantan kepala kesehatan global di USAID yang meninggalkan badan tersebut bulan ini.

    “Sumbangan obat-obatan menyelamatkan 20 juta orang yang hidup dengan HIV. Itu berakhir hari ini.”

    (naf/kna)

  • Benarkah AS Habiskan Rp812 Miliar untuk Sediakan Kond*m di Gaza?

    Benarkah AS Habiskan Rp812 Miliar untuk Sediakan Kond*m di Gaza?

    GELORA.CO  – Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah disorot karena Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengklaim AS mengirimkan dana $50 juta atau Rp812 miliar demi penyediaan kondom di Jalur Gaza.

    Klaim itu disampaikan Leavitt saat konferensi, Selasa (28/1/2025). Awalnya, dia menyebut AS memangkas hampir semua bantuan untuk negara lain, kecuali Israel dan Mesir.

    Menurut Leavitt, Kementerian Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dikepalai oleh Elon Musk menemukan data tentang alat kontrasepsi.

    “Bahwa ada sekitar $50 juta uang pajak yang dikeluarkan untuk mendanai kondom di Gaza,” katanya.

    “Tidak masuk akal, ini membuang-buang uang para pembayar pajak,” kata dia.

    Pernyataan Leavitt itu dibantah oleh Matthew Miller, mantan juru bicara Kementerian Luar negeri, melalui media sosial X.

    “Gedung Putih tak bisa membaca tabel sederhana tentang pengeluaran atau Gedung Putih sedang berbohong,” ujar Miller.

    Media AS meragukannya

    Media-media AS meragukan kebenaran klaim Leavitt tentang dana penyediaan kondom di Gaza.

    Kantor berita Associated Press menyebut tidak ada bukti nyata yang mendukung pernyataan itu.

    “Klaim: Pemerintah Trump menghentikan penyaluran dana $50 juta ke Gaza guna membeli kondom untuk Hamas,” kata media itu.

    “Faktanya: Sepertinya Trump dan juru bicaranya merujuk kepada dana hibah sebesar $102,2 yang diberikan USAID kepada kelompok yang disebut Korps Kesehatan Internasional untuk menyediakan layanan kesehatan dan penanganan trauma di Gaza.”

    Sementara itu, Kemenlu AS pada Rabu, menyebut penyaluran dana hibah itu merupakan contoh “pendanaan yang mengerikan” dan tidak sesuai kepentingan AS.

    Adapun sehari sebelumnya juru bicara Kemenlu AS, Tammy Bruce, mengatakan pihaknya telah mencegah keluarnya “dana $102 juta untuk pendanaan yang tidak dibenarkan kepada seorang kontraktor di Gaza, termasuk uang untuk kontrasepsi.”

    Menurut media itu, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mendanai rumah sakit darurat, pusat penanganan trauma, dan tenaga kesehatan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Ini termasuk air, sanitasi, layanan kebersihan, layanan sebelum bersalin dan setelah bersalin.”

    “Jika kondom termasuk bagian dari komponen kesehatan, kondom itu akan mencapai hampir setengah dari dana hibah itu.”

    Bantahan juga disampaikan oleh Presiden Pengungsi Internasional, Jeremy Konyndyk, yang mengawasi bantuan USAID untuk penanganan Covid-19 pada masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden.  

    “USAID mendapatkan kondom dengan harga sekitar $0,05 per buah,” kata Konydyk.

    “$50 juta akan menjadi satu miliar kondom. Apa yang tengah terjadi di sini BUKANLAH satu miliar kondom untuk Gaza. Tampaknya yang terjadi di sini adalah orang-orang di DOGE tidak bisa membaca dokumen pemerintah.”

    Menurut laporan keuangan USAID tahun 2023 tentang pengiriman kondom dan alat kontrasepsi lainnya, Yordania menjadi satu-satunya negara Timur Tengah yang mendapatkan kiriman kontrasepsi oral dan suntik bernilai $45.680 untuk program pemerintah saja.

    Pengiriman itu juga merupakan yang pertama kali dilakukan USAID ke Timur Tengah sejak 2019.

    Dengan menyatakan lima alasannya, CNN turut meragukan klaim Gedung Putih tentang kondom.

    Pertama, Gedung Putih tidak memberikan bukti pendukung.

    Kedua, selama tiga tahun sebelumnya di bawah Biden, USAID tidak mengeluarkan dana untuk penyediaan kondom di seluruh Timur Tengah.

    Ketiga, total kondom yang disalurkan USAID ke seluruh dunia jauh di bawah angka $50 juta.

    Keempat, Kemenlu AS tidak mengulang-ulang klaim Leavitt.

    Kelima, para pakar sudah meragukan atau membantah klaim Leavitt

  • Tekad Trump Singkirkan Ideologi Transgender dari Militer

    Tekad Trump Singkirkan Ideologi Transgender dari Militer

    Trump Akui Hanya 2 Gender

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengambil langkah berkaitan dengan ras dan gender setelah resmi dilantik sebagai Presiden AS ke-47. Dia mencabut perintah eksekutif yang telah mempromosikan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) dan mempromosikan hak-hak bagi orang-orang LGBTQ+ dan ras minoritas.

    Dilansir Reuters, Selasa (21/1/2025), tak lama setelah menjabat, Trump mencabut 78 perintah eksekutif yang ditandatangani oleh pendahulunya Joe Biden, termasuk setidaknya selusin tindakan yang mendukung kesetaraan ras dan memerangi diskriminasi terhadap kaum gay dan transgender.

    “Kebijakan Amerika Serikat adalah mengakui dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin ini tidak dapat diubah dan didasarkan pada realitas yang mendasar dan tidak dapat dibantah. Di bawah arahan saya, Cabang Eksekutif akan menegakkan semua undang-undang yang melindungi jenis kelamin untuk mendukung realitas ini, dan definisi berikut akan mengatur semua interpretasi dan penerapan hukum Federal dan kebijakan administrasi oleh Eksekutif,” demikian bunyi salah satu poin perintah eksekutif Trump.

    Kemudian, perintah eksekutif Trump lainnya menekankan dana federal tidak boleh dipakai untuk mempromosikan ideologi gender. Itu juga berlaku terkait dana hibah.
    “Dana federal tidak boleh digunakan untuk mempromosikan ideologi gender. Setiap lembaga harus menilai ketentuan hibah dan preferensi penerima hibah serta memastikan dana hibah tidak mempromosikan ideologi gender,” bunyi poin lainnya.

    Kebijakan Trump jauh berbeda dengan pemerintahan Joe Biden, yang memprioritaskan penerapan langkah-langkah keberagaman di seluruh pemerintah federal. Trump mencabut berbagai perintah yang ditandatangani Biden pada hari pertamanya menjabat empat tahun lalu, satu yang memajukan kesetaraan ras untuk komunitas yang kurang terlayani dan yang lainnya memerangi diskriminasi berdasarkan identitas gender atau orientasi seksual.

    Trump mencabut perintah lain yang ditujukan untuk membantu warga kulit hitam, Hispanik, penduduk asli Amerika, dan warga Asia Amerika, serta penduduk Kepulauan Pasifik.

    “Minggu ini, saya juga akan mengakhiri kebijakan pemerintah yang mencoba merekayasa ras dan gender secara sosial ke dalam setiap aspek kehidupan publik dan pribadi,” kata Trump dalam pidato pelantikannya.

    “Kita akan membentuk masyarakat yang tidak membeda-bedakan warna kulit dan berdasarkan prestasi. … Mulai hari ini, kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat adalah hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan,” ujar Trump.

    (yld/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kejari Kabupaten Pasuruan Kembali Tetapkan Tersangka PKBM, Kerugian Rp 2,5 Miliar

    Kejari Kabupaten Pasuruan Kembali Tetapkan Tersangka PKBM, Kerugian Rp 2,5 Miliar

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Pasuruan terus bergulir. Kali ini Kejaksaan Negri Kabupaten Pasuruan kembali menjebloskan satu orang pelaku penggelapan dana hibah.

    Pelaku bernama Erwin Setiawan diamankan setelah melakukan proses pemeriksaan berjam-jam. Menurut Kajari Kabupaten Pasuruan, Teguh Ananto mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi.

    “Pelaku merupakan pegawai tidak tetap dari pegawai dinas Pasuruan. Selain itu, pelaku juga merupakan pemilik PKBM di Kecamatan Pandaan,” ungkapnya.

    Teguh juga mengatakan bahwa dalam modusnya pelaku mengakses bank data nasional. Kemudian data yang berhasil di bobol tersebut di lakukan pemalsuan data.

    Setelah berhasil di bobol, pelaku melakukan pemalsuan data calon peserta didik baru. Sehingga data yang dimaksudkan tersebut menjadi fiktif dan tidak sesuai dengan data. “Kerugian negara mencapai Rp 2,5 milyar selama 2019 hingga 2024 lalu. Dana tersebut masih dari satu PKBM,” tambahnya.

    Erwin sekarang mendekam di penjara selama 20 hari untuk mencegah hilangnya barang bukti. Pelaku dikenakan pasal 2 Jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (ada/kun)

  • Dedi Mulyadi Bakal Geser Anggaran Inefisien Rp2 Triliun untuk Belanja Publik

    Dedi Mulyadi Bakal Geser Anggaran Inefisien Rp2 Triliun untuk Belanja Publik

    JAKARTA – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menyatakan akan menggeser anggaran daerah yang dianggap berada pada pos yang kurang efisien (inefisien) termasuk hibah, hingga sekitar Rp2 triliun untuk belanja publik yang akan direalisasikan pada APBD Perubahan 2025 tersebut.

    Dalam memimpin Jabar, Dedi ingin memiliki prioritas untuk layanan publik mulai dari pendidikan dengan tingkat minimal lulusan SMA, layanan kesehatan yang harus menjangkau seluruh masyarakat.

    Kualitas tiap rumah sakit juga setara satu dan lainnya untuk mengurangi antrean pelayanan, infrastruktur jalan yang baik dan lebar tanpa lubang, pasokan listrik bagi 140 ribu warga yang belum terlayani, jaminan layanan air bersih, dan jaminan perumahan murah.

    “Nah seluruhnya itu kan perlu uang. Uangnya ada di Kasda Provinsi Jawa Barat yang sudah ada dalam rencana kerja 2025. Tentu seizin pak Pj dan tim transisi yang dibentuk beliau terdiri atas pejabat Pemprov, akan dilakukan perubahan arah kebijakan keuangan menjadi untuk belanja kepentingan publik yang real dirasakan langsung oleh masyarakat. Menggeser angka-angka yang dianggap tidak efisien dan tidak produktif itu akan dicoret,” kata Dedi dilansir ANTARA, Rabu, 22 Januari.

    Setelah dianalisis oleh dirinya dan timnya, kata Dedi, ditemukan angka yang diharapkan bisa mencapai di atas Rp2 triliun untuk belanja publik seperti yang disebutkan sebelumnya.

    “Sehingga saya sudah menyampaikan ke Pak Pj Gubernur Jabar. Salah satunya kita ingin jalan di Jawa Barat selesai tahun ini,” ujarnya.

    Salah satu yang akan terjadi efisiensi, Dedi mengatakan terkait dana hibah, di mana berdasarkan informasi yang diterimanya ada miss pengelolaan di mana ada admin yang menguasai sistem sehingga bisa memasukkan anggaran, memproses, dan mencairkan.

    Ke depan, dia menekankan agar ke depan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jabar mengumumkan secara transparan anggaran dan kegiatan mereka pada masyarakat.

    “Nah ini kan ke depan harus segera ditertibkan, sehingga anggaran di Jabar itu terkontrol dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan yang paling utama mulai saat ini seluruh OPD akan mengumumkan jumlah anggaran dan jenis kegiatan kepada masyarakat,” ucapnya.

    Namun demikian, Dedi mengatakan tidak akan menghilangkan dana hibah, namun akan dikoreksi karena pihaknya ingin memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

    Seperti jalan provinsi harus selesai 100 persen dengan kondisi mulus dan tidak berlubang, terbangunnya Ruang Kelas Baru terutama jenjang SMA, penataan puskesmas dan rumah sakit, dan memastikan 140 ribu kepala keluarga teraliri listrik.

    “Jadi kita tidak akan memprioritaskan hibah. Kita akan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Fokusnya penyelesaian jalan provinsi, penyelesaian 140 ribu warga yang tidak punya listrik, dan menambah RKB baru untuk SMA terutama,” kata Dedi.

    Dedi juga mengatakan untuk proyek perbaikan jalan itu, dirinya akan menunda bantuan keuangan bagi hasil untuk 27 kabupaten/kota dari pajak kendaraan bermotor.

    “Karena sekarang kan sudah menyebar ke 27 kabupaten/kota, itu kita akan tunda dulu. Saya sudah sampaikan tadi, itu akan diarahkan pada visi yang saya sampaikan. Misalnya bantuan bagi hasil Rp6 triliun yang diserahkan dalam bentuk bagi hasil dan kita sudah tegaskan bantuan bagi hasil tuh 100 persen untuk jalan dan kelengkapannya. Jadi kita semua saya targetkan di dalam 2 tahun 2025-2006 seluruh jalan provinsi dari provinsi, kabupaten, dan desa selesai,” tutur Dedi.

  • Sempat Ugal-Ugalan, Dedy Mulyadi Bakal Tahan Kucuran Dana Hibah

    Sempat Ugal-Ugalan, Dedy Mulyadi Bakal Tahan Kucuran Dana Hibah

    JABAR EKSPRES – Kucuran dana hibah ke sejumlah lembaga di Jabar nampaknya bakal seret, karena Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi bakal tidak memprioritaskan suntikan dana hibah tersebut.

    Hal itu diungkapkan Dedi selepas Rapim bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, Rabu (22/1).

    “Kami tidak memprioritaskan hibah. Kami prioritaskan apa yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

    Mantan Bupati Purwakarta itu melanjutkan, beberapa prioritas yang ingin ditutntaskan di antaranya adalah persoalan infrastruktur jalan. Sehingga jalan jalan provinsi bisa mulus, termasuk kelengkapan jalannya.

    BACA JUGA: Mengukur Peluang Mulyadi sebagai Pendamping RK di Pilgub Jabar

    “Jalan provinsi harus tuntas, Ruang Kelas Baru harus terbangun, terutama RKB SMA,” ucapnya.

    Dedi melanjutkan, prioritas lain adalah soal puskesmas yang harus tertata, sehingga masyarakat bisa mudah dalam mengakses layanan kesehatan.

    Singgung Hibah Ugal-Ugalan

    Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyinggung terkait alokasi hibah Pemprov yang sempat ugal-ugalan.

    BACA JUGA: Masyarakat Jawa Barat Manfaatkan Promo Tarif Listrik 50 Persen dari PLN

    “Ugal-ugalan itu kan bukan pernyataan saya aja, itu pernyataan inspektorat loh,” cetusnya.

    Dalam pertemuan antara Dedi Mulyadi dan sejumlah pejabat OPD Pemprov Jabar sebelumnya, pihaknya juga menyinggung soal kucuran hibah. Katanya, ada lembaga yang mendapat kucuran hibah di angka Rp50 miliar, termasuk total anggaran hibah yang sampai tembus di angka Rp3 triliun.

    Dalam pertemuan itu juga mencuat terkait admin yang bisa memverifikasi dan mencairkan dana hibah. Dedi mengungkapkan, kejadian itu bisa terjadi karena mis pengelolaan keuangan. Yakni ada admin yang menguasai sistem, sehingga dia bisa memasukkan anggaran bisa memproses dan bisa mencairkan.

    BACA JUGA: Sebuah ‘Cerita’ Lilin-lilin di Vihara Dharma Ramsi Menjelang Imlek

    Dedi menegaskan, hal itu akan ditertibkan. “Ke depan harus segera ditertibkan sehingga anggaran di Jabar itu terkontrol,” tegasnya.(son)

  • DPRD Ciamis Usulkan Penghapusan Anggaran Bansos Mulai Tahun 2026, Ini Kata Pj Bupati

    DPRD Ciamis Usulkan Penghapusan Anggaran Bansos Mulai Tahun 2026, Ini Kata Pj Bupati

    JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Ciamis, H Nanang Permana, mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis untuk menghapus nomenklatur Bantuan Sosial (Bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai tahun 2026.

    Usulan tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Adipati Angganaya Bappeda Ciamis.

    Dalam pernyataannya, Nanang menjelaskan bahwa penghapusan Bansos, terutama yang bersifat konsumtif, dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi APBD Ciamis.
    Ia berpendapat bahwa alokasi dana hibah Pemkab kepada sejumlah organisasi sebaiknya dihentikan agar tidak membebani anggaran daerah.

    “Biarkan mereka bekerja sendiri, mandiri untuk menghidupkan organisasinya. Mampu tidak mereka berjalan tanpa Bansos APBD,” ujarnya.

    BACA JUGA: Dugaan Penyelewengan Program MBG di Ciamis, Pemerintah Diharapkan Ganti Kerugian UMKM

    Sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Ciamis, Nanang menegaskan bahwa organisasi Pramuka masih dapat beroperasi dengan mengandalkan iuran dari para anggotanya, tanpa bergantung pada dana Bansos dari pemerintah.

    Usulan ini juga mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Hendra Sukarman, Ketua Kajian Unigal Fakultas Hukum, menyatakan bahwa dihapusnya Bansos diharapkan dapat membuat postulat APBD Ciamis lebih sehat. Ia menekankan perlunya moratorium pada mata anggaran penyaluran Bansos.

    “Setiap ormas atau lembaga yang terbiasa mendapatkan Bansos Pemkab diharapkan dapat mendanai organisasinya secara swadaya dengan memberdayakan anggotanya,” tambahnya.

    Menanggapi usulan tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Ciamis, Budi Waluya, menyambut baik rencana penghapusan nomenklatur Bansos jika hal itu memang menguntungkan pemerintah. “Kenapa tidak, jika perlu dihapus, ya kita hapus saja untuk efisiensi APBD,” tegasnya.

    BACA JUGA: 20 Formasi CPNS Kabupaten Ciamis 2024 Tidak Terisi, Ternyata Karena Ini!

    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Ciamis, H Andang Firman, menjelaskan bahwa dalam usulan Ketua DPRD terdapat kata ‘bisa’ atau ‘dapat’ dihapuskan, bukan ‘harus’ atau ‘wajib’.

    Oleh karena itu, Pemkab perlu melakukan kajian lebih mendalam untuk menentukan apakah Bansos akan dihapus atau tidak. “Kita lihat dulu hasil kajian atau evaluasinya dan disesuaikan juga dengan kemampuan anggaran,” pungkasnya. (CEP)

  • KPK Sita Tanah dan Apartemen Milik Anggota DPR Anwar Sadad Senilai Rp 8,1 Miliar

    KPK Sita Tanah dan Apartemen Milik Anggota DPR Anwar Sadad Senilai Rp 8,1 Miliar

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset dari salah satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

    Total aset anggota DPR fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad yang disita senilai Rp 8,1 miliar.

    “Untuk Jatim info penyidik, disita dari tersangka AS (Anwar Sadad),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

    Pada Rabu (8/1/2025), tim penyidik KPK telah memeriksa Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.

    Wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024 itu diketahui jadi salah satu pihak yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara ini.

    Sadad dicecar soal seluk-beluk kasus dugaan suap dana hibah, termasuk terkait kepemilikan aset-asetnya.

    Materi pemeriksaan yang sama juga ditanyakan tim penyidik kepada Achmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024.

    Tim penyidik turut mendalami kepemilikan aset-aset Anwar Sadad melalui saksi Kris Susmantoro selaku pihak swasta.

    “Saksi didalami terkait kepemilikan aset tersangka AS (Anwar Sadad),” kata Tessa, Kamis (9/1/2025).

    KPK sebelumnya telah mencegah telah 21 orang bepergian ke luar negeri dalam perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022.

    21 orang yang dicegah dimaksud berstatus sebagai tersangka.

    “Betul (tersangka),” kata aparat penegak hukum yang mengetahui proses perkara itu kepada Tribunnews.com, Rabu (31/7/2024).

    Berikut daftar 21 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri dan berstatus tersangka:

    1. Achmad Iskandar (wakil ketua DPRD) 

    2. Ahmad Heriyadi (swasta)

    3. Mahhud (anggota DPRD)

    4. Achmad Yahya M. (guru) 

    5. R. A. Wahid Ruslan (swasta)

    6. Anwar Sadad (wakil ketua DPRD)

    7. Jodi Pradana Putra (swasta)

    8. Hasanuddin (swasta) 

    9. Ahmad Jailani (swasta)

    10. Mashudi (swasta)

    11. Bagus Wahyudyono (staf sekwan)

    12. Kusnadi (ketua DPRD)

    13. Sukar (kepala desa)

    14. A. Royan (swasta)

    15. Wawan Kristiawan (swasta)

    16. Fauzan Adima (wakil ketua DPRD Sampang)

    17. Ahmad Affandy (swasta)

    18. M. Fathullah (swasta)

    19. Abd. Mottolib (swasta/ketua DPC Gerindra Sampang)

    20. Jon Junadi (wakil ketua DPRD Probolinggo)

    21. Moch. Mahrus (bendahara DPC Gerindra Probolinggo)

    Dalam pengusutannya, KPK telah menggeledah Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur serta sejumlah rumah di wilayah Surabaya, Malang, Sidoarjo, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

    Berikut barang bukti yang disita:

    1. Kendaraan: 8 unit terdiri dari 1 Alphard, 1 Pajero, 1 Honda CRV, 2 Toyota Innova, 1 Hillux double cabin, 1 unit Avanza, 1 unit merek Isuzu;

    2. Uang tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp 1 miliar;

    3. Uang tunai kurang lebih sebesar Rp 50 juta;

    4. Jam tangan Rolex (1 buah), cincin berlian (2 buah);

    Barang bukti elektronik berupa handphone, harddisk, dan laptop, serta;

    5. Dokumen-dokumen di antaranya buku tabungan, buku tanah, catatan-catatan, kuitansi pembelian barang, BPKB dan STNK kendaraan dan lain sebagainya.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap, modus rasuah ini dilakukan lewat penggunaan dana hibah dalam bentuk peker­jaan-pekerjaan, salah satunya untuk pembangunan jalan. Nilai proyeknya di bawah Rp 200 juta demi menghindari lelang.

    “Nilainya mencapai triliunan rupiah untuk sekitar 120 anggota DPRD Jatim masing-masing da­pat. Itu untuk ke daerah masing-masing pokir. Hanya memang konsentrasi untuk pokir dana hibah ini kebanyakan sebarannya di Madura,” kata dia pada 3 Oktober 2024 lalu.

    Sejauh ini penyidik telah melakukan pemeriksaan para saksi, baik puluhan ketua pokmas dan anggota maupun mantan anggota DPRD Jawa Timur. 

    Pemeriksaan dilakukan di Markas Polda Jawa Timur, serta beberapa di antaranya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Salah satu yang pernah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK adalah mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar. Dia juga pernah menjabat ketua DPRD Jatim periode 2014–2019.

    “Clear, sudah terserah pihak penyidik. Jadi, semua sudah saya sampaikan, pertanyaan saya jawab lengkap, tidak ada satu pun yang terlewat,” ujar Abdul Halim usai menjalani pemeriksaan sekira 5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (22/8/2024).

    “Ya, pokoknya waktu urusan Jawa Timur lah. Kan bisa waktu Ketua DPRD, bisa setelahnya, macam-macam. Enggak, enggak pernah (terima pokir),” katanya

  • KPK Sita Tanah dan Apartemen Milik Anggota DPR Anwar Sadad Senilai Rp 8,1 Miliar – Halaman all

    KPK Sita Tanah dan Apartemen Milik Anggota DPR Anwar Sadad Senilai Rp 8,1 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset dari salah satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

    Total aset anggota DPR fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad yang disita senilai Rp 8,1 miliar.

    “Untuk Jatim info penyidik, disita dari tersangka AS (Anwar Sadad),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

    Pada Rabu (8/1/2025), tim penyidik KPK telah memeriksa Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.

    Wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024 itu diketahui jadi salah satu pihak yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara ini.

    Sadad dicecar soal seluk-beluk kasus dugaan suap dana hibah, termasuk terkait kepemilikan aset-asetnya.

    Materi pemeriksaan yang sama juga ditanyakan tim penyidik kepada Achmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024.

    Tim penyidik turut mendalami kepemilikan aset-aset Anwar Sadad melalui saksi Kris Susmantoro selaku pihak swasta.

    “Saksi didalami terkait kepemilikan aset tersangka AS (Anwar Sadad),” kata Tessa, Kamis (9/1/2025).

    KPK sebelumnya telah mencegah telah 21 orang bepergian ke luar negeri dalam perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022.

    21 orang yang dicegah dimaksud berstatus sebagai tersangka.

    “Betul (tersangka),” kata aparat penegak hukum yang mengetahui proses perkara itu kepada Tribunnews.com, Rabu (31/7/2024).

    Berikut daftar 21 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri dan berstatus tersangka:

    1. Achmad Iskandar (wakil ketua DPRD) 
    2. Ahmad Heriyadi (swasta)
    3. Mahhud (anggota DPRD)
    4. Achmad Yahya M. (guru) 
    5. R. A. Wahid Ruslan (swasta)
    6. Anwar Sadad (wakil ketua DPRD)
    7. Jodi Pradana Putra (swasta)
    8. Hasanuddin (swasta) 
    9. Ahmad Jailani (swasta)
    10. Mashudi (swasta)
    11. Bagus Wahyudyono (staf sekwan)
    12. Kusnadi (ketua DPRD)
    13. Sukar (kepala desa)
    14. A. Royan (swasta)
    15. Wawan Kristiawan (swasta)
    16. Fauzan Adima (wakil ketua DPRD Sampang)
    17. Ahmad Affandy (swasta)
    18. M. Fathullah (swasta)
    19. Abd. Mottolib (swasta/ketua DPC Gerindra Sampang)
    20. Jon Junadi (wakil ketua DPRD Probolinggo)
    21. Moch. Mahrus (bendahara DPC Gerindra Probolinggo)

    Dalam pengusutannya, KPK telah menggeledah Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur serta sejumlah rumah di wilayah Surabaya, Malang, Sidoarjo, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

    Berikut barang bukti yang disita:

    1. Kendaraan: 8 unit terdiri dari 1 Alphard, 1 Pajero, 1 Honda CRV, 2 Toyota Innova, 1 Hillux double cabin, 1 unit Avanza, 1 unit merek Isuzu;

    2. Uang tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp 1 miliar;

    3. Uang tunai kurang lebih sebesar Rp 50 juta;

    4. Jam tangan Rolex (1 buah), cincin berlian (2 buah);
    Barang bukti elektronik berupa handphone, harddisk, dan laptop, serta;

    5. Dokumen-dokumen di antaranya buku tabungan, buku tanah, catatan-catatan, kuitansi pembelian barang, BPKB dan STNK kendaraan dan lain sebagainya.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap, modus rasuah ini dilakukan lewat penggunaan dana hibah dalam bentuk peker­jaan-pekerjaan, salah satunya untuk pembangunan jalan. Nilai proyeknya di bawah Rp 200 juta demi menghindari lelang.

    “Nilainya mencapai triliunan rupiah untuk sekitar 120 anggota DPRD Jatim masing-masing da­pat. Itu untuk ke daerah masing-masing pokir. Hanya memang konsentrasi untuk pokir dana hibah ini kebanyakan sebarannya di Madura,” kata dia pada 3 Oktober 2024 lalu.

    Sejauh ini penyidik telah melakukan pemeriksaan para saksi, baik puluhan ketua pokmas dan anggota maupun mantan anggota DPRD Jawa Timur. 

    Pemeriksaan dilakukan di Markas Polda Jawa Timur, serta beberapa di antaranya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Salah satu yang pernah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK adalah mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar. Dia juga pernah menjabat ketua DPRD Jatim periode 2014–2019.

    “Clear, sudah terserah pihak penyidik. Jadi, semua sudah saya sampaikan, pertanyaan saya jawab lengkap, tidak ada satu pun yang terlewat,” ujar Abdul Halim usai menjalani pemeriksaan sekira 5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (22/8/2024).

    “Ya, pokoknya waktu urusan Jawa Timur lah. Kan bisa waktu Ketua DPRD, bisa setelahnya, macam-macam. Enggak, enggak pernah (terima pokir),” katanya.