Xcloud.id

Topik: Dana desa

  • Ekonom Pertanyakan Alasan Prabowo Tunjuk Agrinas Bangun Fasilitas Fisik Kopdes Merah Putih

    Ekonom Pertanyakan Alasan Prabowo Tunjuk Agrinas Bangun Fasilitas Fisik Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Penunjukkan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai kritik lantaran tidak sesuai dengan lini bisnis yang dijalankan. 

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 yang salah satunya memuat instruksi kepada Agrinas untuk membangun gudang hingga gerai Kopdes. Pembiayaannya berasal dari pemerintah yang disalurkan melalui kredit himbara dengan plafon Rp3 miliar setiap kopdes. 

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengaku heran dengan penunjukan itu karena Agrinas mendapatkan penugasan yang tidak sesuai dengan tupoksi dan core business perseroan. 

    “Ngeri ya. Jadi saya bilang ngeri karena pertama gini, kalau dia bukan BUMN karya, berarti kan di situ ada margin karena  dia akan minta pihak ketiga untuk membangun itu, gitu kan,” terangnya kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

    Apabila memang Agrinas ingin diberikan penugasan, terang Esther, harusnya Agrinas ditugaskan untuk hal yang lebih berhubungan dengan lini bisnis perseroan. Dia mencontohkan BUMN baru itu bisa masuk sebagai penjamin kredit pembiayaan kopdes.

    Di sisi lain, Esther menyebut harusnya pemerintah tidak perlu lagi membangun gudang-gudang baru. Lebih jauh, dia mempertanyakan motivasi pemerintah membangun koperasi-koperasi baru. Apabila koperasi desa/kelurahan yang sudah ada kurang maksimal, maka bisa direvitalisasi. 

    “Jadi kan bukan dari nol, kecuali memang di daerah itu enggak ada koperasi gitu loh, baru boleh lah gitu kan. Nah, biar anggarannya itu enggak sia-sia, kalau kayak gini kan anggaran maksimal Rp miliar [setiap kopdes] itu kan jadi kayak, apa ya? Bahasa Jawa-nya itu kayak bancakan gitu,” terang doktor dari Maastricht University itu. 

    Esther menceritakan pernah melakukan kajian atas resi gudang di Indonesia yang mati. Hal itu sebab petani yang enggan membayar tenaga kerja pergudangan, ditambah beban logistik yang tinggi. Alhasil, petani disebut memilih jalan pintas untuk menjual hasil pertanian dan perkebunannya langsung ke pedagang tengkulak. 

    Adapun pemerintah mengeklaim tujuan Kopdes Merah Putih salah satunya untuk menyerap produk hasil pertanian agar tidak lagi diserap oleh pedagang-pedagang tengkulak dimaksud. 

    Namun demikian, Esther tetap mempertanyakan tata kelola kopdes salah satunya mengenai penunjukkan Agrinas. Kopdes yang awalnya bertujuan untuk menciptakan perekonomian di desa lebih efisien, justru bisa berbalik arah dengan penugasan yang dinilai tidak sesuai kapasitasnya. 

    “Kalau dia [Agrinas] membangun fisiknya, padahal dia bukan BUMN karya, dia pasti akan meluncur ke pihak ketiga. Yang which is itu harganya pasti lebih mahal, kan. Berarti kalau harga lebih mahal, kan takutnya nanti kerugian negara, kan. Harusnya bisa lebih hemat, kan,” terang periset ekonomi bidang pangan dan pertanian selama 16 tahun itu. 

    Adapun ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memandang bahwa penugasan pembangunan fisik kopdes kepada Agrinas bisa dibenarkan secara teori. Dia menilai pembangunan seragam untuk ribuan gudang akan menekan biaya per unit melalui pembelian massal dan standarisasi desain. 

    Selain itu, pengawasan terpusat diperkirakan bisa mengurangi risiko moral hazard di level lokal, mengingat kapasitas manajerial banyak koperasi masih terbatas. Pemerintah pun dinilai bakal lebih mudah menjaga timeline dan kualitas infrastruktur.

    Akan tetapi, timpal Yusuf, pendekatan sentralisasi mempunyai kelemahan. Beberapa di antaranya adalah potensi inefisiensi birokrasi dan asymmetric information. 

    “PT Agrinas mungkin tidak memahami kondisi lokal—misalnya soal kontur tanah, banjir, atau komoditas unggulan—sehingga desain bisa kurang tepat. Selain itu, monopoli pelaksana membuat biaya bisa justru naik bila tak diawasi ketat,” jelasnya kepada Bisnis. 

    Sementara itu, pembangunan fisik yang diserahkan kepada setiap kopdes dinilai bisa lebih fleksibel karena setiap unit koperasi lebih mengetahui kebutuhan anggotanya. Kontraktor lokal pun dinilai bisa ikut disejahterakan dan menumbuhkan efek pengganda ekonomi desa.

    “Namun risikonya besar: disparitas antarwilayah, keterbatasan teknis, dan potensi penyalahgunaan dana jika pengawasan lemah—pelajaran yang sudah terlihat dalam program dana desa,” terangnya.

    Oleh sebab itu, Yusuf menyarankan model hybrid lebih rasional. Pembangunan fisik kopdes di tahap awal bisa dilakukan terpusat untuk efisiensi dan percepatan. Setelah kapasitas koperasi terbentuk, pembangunan bisa dialihkan secara bertahap ke skema desentralisasi dengan audit independen. 

    “Dengan begitu, program Kopdes tetap efisien secara makro, tanpa kehilangan fleksibilitas mikro yang dibutuhkan di tingkat desa,” pungkasnya. 

  • Warga Kepohagung Tuban Demo, Tuntut Kades Dicopot

    Warga Kepohagung Tuban Demo, Tuntut Kades Dicopot

    Tuban (beritajatim.com) – Ratusan warga Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Desa Kepohagung dan Kantor Kecamatan Plumpang, Selasa (28/10/2025). Mereka menuntut agar Kepala Desa (Kades) Dono Samuri segera dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat dalam kasus penyelewengan dana desa senilai Rp 1,1 miliar.

    Massa yang memadati halaman balai desa kompak membawa spanduk berisi tuntutan pencopotan Kades. Karena tidak mendapat kejelasan, mereka melanjutkan aksi ke Kantor Kecamatan Plumpang.

    Koordinator aksi, Ahmad Ihya (40), menyebut dugaan penyalahgunaan dana desa meliputi dana kas Hippa sebesar Rp 845.729.000 dan dana dari investor pendukung operasional Hippa senilai Rp 290.000.000.

    “Kami meminta agar Dono Samuri segera dicopot dari jabatan Kepala Desa Kepohagung. Camat Plumpang harus menerbitkan surat pemberhentian dan menyelesaikan dugaan penyalahgunaan PAD,” tegas Ihya.

    Warga Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban saat menggelar aksi pencopotan Kades yang diduga selewengkan dana desa. [foto: Diah Ayu/beritajatim.com]Ia menilai pemerintah kecamatan dan inspektorat lamban menindaklanjuti kasus tersebut. Bahkan, menurutnya, Kades sempat diperiksa oleh Inspektorat namun menolak mengakui adanya utang atau penggunaan uang PAD.

    “Dia malah bilang desa yang punya utang ke dia. Itu membuat warga makin geram,” imbuh Ihya.

    Kemarahan warga juga dipicu isu bahwa sang Kades berencana melaporkan balik pihak-pihak yang menudingnya ke ranah hukum.

    “Itulah kenapa kami turun aksi, agar Dono Samuri segera dicopot,” ujarnya.

    Ketua BPD Kepohagung, Listya Dwi Winarko, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga sesuai prosedur hukum dan regulasi yang berlaku.

    “Semua sudah ada mekanismenya. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan camat,” jelas Listya.

    Sementara itu, Camat Plumpang Syaifuddin mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melayangkan tiga surat teguran tertulis kepada Kades Dono Samuri dan telah melaporkannya ke Pemkab Tuban.

    “Kalau memang kades salah, saya mendukung warga. Teguran pertama, kedua, dan ketiga sudah kami layangkan,” ujarnya.

    Ia menegaskan tidak akan mentolerir praktik korupsi di wilayahnya.

    “Kami sudah klarifikasi ke pihak kades, perangkat desa, hingga inspektorat. Proses hukum tetap kami dorong agar berjalan sesuai aturan,” tandasnya. [dya/but]

     

     

  • Eks Kades di Banggai Divonis 4 Tahun Penjara karena Korupsi Dana Desa

    Eks Kades di Banggai Divonis 4 Tahun Penjara karena Korupsi Dana Desa

    Banggai, Beritasatu.com — Seorang mantan kepala desa di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dijatuhi hukuman empat tahun penjara setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa. 

    Selain pidana pokok, terdakwa juga diwajibkan mengembalikan uang pengganti ratusan juta rupiah kepada negara.

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palu yang diketuai Dwi Hatmodjo, menyatakan Suriadi Midong alias Midong, mantan kepala Desa Tampe, Kecamatan Pagimana, bersalah melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa (28/10/2025), hakim memvonis Suriadi dengan empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti pidana kurungan satu bulan.

    Lebih jauh, majelis hakim mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 832.623.660. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan uang tersebut tidak dikembalikan, maka Suriadi akan menjalani hukuman tambahan dua tahun penjara.

    Selain itu, hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, mengembalikan barang bukti kepada saksi Risman Rusdin, serta membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

    Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banggai Cabang Pagimana dan penasihat hukum terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut, sehingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkrah).

    Kasus ini menambah daftar penyalahgunaan dana desa yang diungkap aparat penegak hukum di Sulawesi Tengah. Pemerintah dan aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.

  • Cak Imin Ingin Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun

    Cak Imin Ingin Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun

    Cak Imin Ingin Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar berharap, anggaran pemerintah pada sektor pemberdayaan masyarkat dapat naik mencapai Rp 1.000 triliun pada tahun 2026.
    Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa anggaran sebesar itu bisa diperoleh dengan efisiensi program-program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.
    “Dengan keterbatasan anggaran, kita terus memutus mata rantai kemiskinan yang ada. Hari ini Rp 508 triliun (untuk perlindungan sosial),” kata Cak Imin di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
    “Idealnya dengan efisiensi dan dengan mengubah orientasi, menggeser bansos-bansos yang tidak tepat sasaran, kita bisa yakin tahun kedua ini Rp 1.000 triliun akan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat,” ujar dia.
    Cak Imin menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemerataan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya negara secara maksimal bagi rakyat miskin.
    Menurut dia, langkah ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melaksanakan amanat konstitusi, di mana kekuasaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
    Cak Imin juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar anggaran yang ada benar-benar efektif dalam mengangkat taraf hidup masyarakat miskin.
    “Setahun ini hambatan-hambatan bisa kita urai dan paradigma pemberdayaan telah menjadi cara kerja baru,” ujar ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.
    Cak Imin menyebutkan, selama satu tahun terakhir.pemerintah telah memberikan perlindungan sosial langsung kepada 8,4 juta keluarga miskin dan rentan miskin.
    Pemerintah juga menyalurkan BLT Dana Desa kepada 1,3 juta keluarga, serta menjamin 96 juta masyarakat mendapatkan layanan BPJS Kesehatan secara gratis.
    “Bahkan sudah tidak ada lagi alasan orang miskin tidak boleh berobat. Orang miskin tidak boleh sakit. Hari ini semua boleh berobat dan boleh sehat, karena 96 juta sudah ditanggung oleh negara. Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti) sudah dapat tambahan Rp 20 triliun untuk itu,” kata dia .
    Selain itu, sebanyak 3,7 juta pedagang kecil dan pelaku usaha rintisan telah mendapatkan pembiayaan dan pembinaan.
    Sementara, 15.000 anak putus sekolah kini kembali memperoleh kesempatan belajar melalui Sekolah Rakyat.
    Cak Imin juga mengeklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membuka 625.000 lapangan kerja baru, sekaligus menciptakan peluang usaha bagi masyarakat.
    “Kita ingin ekosistem menjadi bagian utama dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bukan saja menyerap tenaga kerja, tetapi juga melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang tangguh,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Pastikan Kopdes Merah Putih Sudah Bisa Akses Kredit Himbara, Total Rp240 Triliun!

    Purbaya Pastikan Kopdes Merah Putih Sudah Bisa Akses Kredit Himbara, Total Rp240 Triliun!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sudah bisa mengakses kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) senilai total Rp240 triliun.

    Purbaya mengatakan bahwa total kredit yang disediakan melalui himbara itu sudah disiapkan tergantung dengan kesiapan Kopdes. 

    “Kalau semuanya disiapkan Rp240 triliun untuk berapa tahun, tetapi tergantung seberapa siapnya koperasi. Jadi uangnya cukup,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025). 

    Purbaya tidak memerinci lebih lanjut mengenai ratusan triliun uang yang telah disiapkan pemerintah untuk Kopdes. 

    Namun, dia menjabarkan bahwa sebelumnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 telah menyuntik himbara dengan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp16 triliun. PMK itu ditandatangani saat Menkeu masih dijabat Sri Mulyani Indrawati. 

    Kemudian, pada September 2025 lalu, Purbaya kembali menempatkan Rp200 triliun di himbara tepatnya di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Kas pemerintah itu juga bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin membangun Kopdes. 

    “Langsung bisa dicairkan kalau mereka pakai untuk program Koperasi itu bunganya langsung tinggal 2% dari 4%,” terangnya.

    Adapun pemerintah melalui himbara sudah bisa mulai mengucurkan kredit untuk pembiayaan Kopdes setelah Purbaya secara resmi menandatangani persetujuan penjaminan kredit dengan APBN, tepatnya Dana Desa. 

    “Jadi, ketika himbara tahu bahwa pinjamannya dijamin pemerintah, mereka bisa menyalurkan pinjaman,” ucapnya. 

    Adapun total kredit dengan plafon Rp3 miliar disediakan melalui himbara tidak hanya untuk modal kerja Kopdes, melainkan juga untuk pembangunan fisik. 

    Pemerintah melalui Kementerian Koperasi memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun fisik KDMP yang akan dibangun di desa maupun kelurahan. Penugasan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa Merah Putih. 

    Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan bahwa Menkeu Purbaya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan mengenai pembiayaan, sebagaimana diatur pada Inpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto itu.

    “Kita tunggu dulu detailnya bagaimana, nah dari Peraturan Menteri Keuangan nanti, kalau itu ada menyangkut dengan Kemendes ya tentu kami akan follow-up melalui Peraturan Menteri Desa,” terang Yandri usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, jakarta, Senin (27/10/2025).

  • Dugaan Korupsi Dana Desa Drokilo, Kejari Bojonegoro Tunggu Hasil Audit Inspektorat

    Dugaan Korupsi Dana Desa Drokilo, Kejari Bojonegoro Tunggu Hasil Audit Inspektorat

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Penyidikan dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kini memasuki fase krusial. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro menunggu hasil penghitungan resmi dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro guna memastikan nilai kerugian negara dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021, 2022, dan 2024.

    Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bojonegoro, Aditia Sulaeman, menjelaskan bahwa proses saat ini masih berfokus pada pengumpulan alat bukti untuk memperkuat dasar hukum penyidikan.
    “Intinya, tahap saat ini adalah mengumpulkan semua bukti pendukung,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

    Menurut Aditia, peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan akan dilakukan apabila ditemukan indikasi kuat adanya kerugian negara. Pada tahap penyidikan, jaksa akan mendalami apakah benar terjadi penyimpangan dan siapa pihak yang paling bertanggung jawab.

    “Ketika pihak yang harus bertanggung jawab telah jelas dalam penyidikan, barulah tiba waktunya untuk penetapan tersangka,” jelasnya.

    Ia menegaskan, penetapan tersangka baru bisa dilakukan setelah seluruh alat bukti terpenuhi sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meliputi keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat, serta keterangan terdakwa.

    “Nah, salah satu yang kami tunggu saat ini adalah hasil penghitungan ahli untuk kerugian keuangan negara. Ini penting untuk melengkapi alat bukti,” tambahnya.

    Sementara itu, Inspektur Inspektorat Bojonegoro, Teguh Prihandono, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima permintaan resmi dari Kejari Bojonegoro untuk melakukan audit kerugian negara.
    “Berkasnya sudah di meja saya, tapi belum saya review,” kata Teguh singkat.

    Berdasarkan hasil penyidikan awal, Kejari Bojonegoro menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes Drokilo selama tiga tahun anggaran. Meski hasil audit resmi belum keluar, perkiraan sementara menunjukkan potensi kerugian negara lebih dari Rp600 juta.

    “Angkanya belum bisa kami pastikan, namun perkiraan awal kerugian keuangan negara sekira lebih dari Rp600 juta,” ujar Kasi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya Wardhana.

    Sebagai bagian dari proses hukum, Kejari Bojonegoro juga telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, termasuk Kepala Desa Drokilo, Sutrisno, dan beberapa perangkat desa yang terkait langsung dengan pengelolaan dana desa tersebut. [lus/beq]

  • Pemkab Lumajang Bakal Realisasikan Program Dana Dusun Mulai 2026, Segini Besarannya

    Pemkab Lumajang Bakal Realisasikan Program Dana Dusun Mulai 2026, Segini Besarannya

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur memastikan bahwa program dana dusun akan mulai direalisasikan pada tahun 2026.

    Sebagai informasi, program dana dusun merupakan salah satu dari 20 janji politik kepemimpinan Indah Amperawati dan Yudha Aji Kusuma.

    Program dana dusun difokuskan untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap wilayah desa yang ada di Kabupaten Lumajang.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, dalam program ini, setiap dusun akan menerima alokasi anggaran sebesar Rp 50 juta.

    Besaran dana yang akan dialokasikan ini diharap dapat membantu masyarakat dalam memperkuat sistem keamanan lingkungan setiap wilayah.

    “Jadi, dana dusun akan kami berikan mulai tahun depan (2026) untuk seluruh dusun. Terkait penggunaannya lebih diutamakan untuk keamanan,” terang Indah, Senin (20/10/2025).

    Menurutnya, program dana dusun menjadi kompensasi atas pengurangan dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat.

    Kebijakan ini menjadi langkah Pemkab Lumajang untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, utamanya dalam aspek keamanan dan ketertiban.

    “Inikan dana desa mereka dikurangi dari pusat, dana ADD juga sedikit berkurang. Tapi sudah kita gantikan dengan dana dusun,” ungkap Indah. (has/but)

  • Makan Bergizi Gratis, Kopdes hingga Sekolah Rakyat, Ini Hasilnya

    Makan Bergizi Gratis, Kopdes hingga Sekolah Rakyat, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% serta memeratakan kesejahteraan masyarakat.

    Demi mencapai level pertumbuhan itu, ia telah mendesain sejumlah program prioritas yang bisa memacu lebih cepat gerak roda perekonomian dan lebih merata di berbagai wilayah.

    Program prioritas itu di antaranya ialah Makan Bergizi Gratis alias MBG, Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), hingga pembangunan Sekolah Rakyat.

    “Saya pikir pertumbuhan 8% sangat bisa dicapai. Misalnya, dengan program MBG ini saja, kami menciptakan langsung 1,5 juta lapangan kerja. Ada 30.000 dapur dan tiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Itu artinya 1,5 juta pekerjaan langsung,” ujar Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    MBG, menurutnya, akan mendorong penciptaan wirausaha baru di daerah. Dari penciptaan wirausaha dan lapangan kerja ini, dia meyakini pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan daya beli. Ini akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Untuk mengetahui bagaimana sepak terjang program-program unggulan Prabowo, berikut ini rinciannya:

    Foto: Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
    Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

    MBG

    Program prioritas pertama yang Prabowo luncurkan sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2025 ialah program MBG. Program itu ditujukan untuk menyiapkan SDM unggul menjelang target Indonesia Emas 2045.

    Program yang didesain dengan anggaran Rp 71 triliun melalui Badan Gizi Nasional (BGN) ia resmikan pelaksanaannya pada 6 Januari 2025. Targetnya menjangkau 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil atau menyusui, serta balita melalui 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Hingga Oktober 2025, Prabowo mengklaim program MBG telah dijalankan oleh 12.205 SPPG di seluruh Indonesia. Total dapur tersebut sudah mendistribusikan makanan bergizi gratis ke 36,2 juta penerima. Menurutnya, capaian tersebut sudah setara 7 kali populasi penduduk Singapura.

    “Makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat artinya bangsa Indonesia artinya negaramu pemerintahmu sekarang mampu memberi makan kepada tujuh Singapura tiap hari,” ujar Prabowo.

    Di tengah capaian itu, sebetulnya juga timbul masalah karena banyaknya siswa penerima MBG yang keracunan. Namun, Prabowo menerima laporan bahwa jumlah penerima yang keracunan hanya setara 0,0008% dari total penerima MBG.

    Padahal, menurut laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX pada 1 Oktober 2025, jumlah kasus keracunan sejak diluncurkan pada Januari 2025 mencapai 6.517 orang. Artinya setara 0,018% dari total penerimanya yang sejumlah 36,2 juta orang.

    “Jadi kalau diambil statistik, adalah 0,0007 atau 0,0008 persen. Artinya, program ini 99,99 persen berhasil,” kata Prabowo.

    Meski begitu, Prabowo mengakui, program MBG memang belum sempurna pelaksanaannya. Namun, ia menilai ada pihak-pihak yang membesar-besarkan masalah tersebut dan menjadikannya dasar untuk menghentikan program MBG.

    Prabowo pun menegaskan bahwa ke depan tidak ada satupun anak yang sakit karena MBG. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan di segala aspek dengan ketat.

    “Kita mau zero error, kita mau zero defect walaupun sangat sulit tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan dan ini kita akan sempurnakan terus dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan, cuci tangan yang benar kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok,” ujarnya.

    Kopdes Merah Putih

    Adapun untuk program prioritas kedua yang ia luncurkan pada 21 Juli 2025 ialah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejumlah 80.081 unit dari target 81.000. Prabowo mengatakan, program itu diresmikan dalam rangka membangun kembali kemandirian ekonomi rakyat berasaskan gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana amanat UUD 45 Pasal 33.

    “Hari ini menjadi hari bersejarah. Kita meluncurkan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini adalah awal dari usaha besar bangsa untuk kemandirian ekonomi rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya, Senin (21/07/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa koperasi tidak hanya sebagai wadah simpan pinjam, tetapi harus berfungsi sebagai lembaga distribusi pangan dan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, koperasi akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern yang menunjang kebutuhan ekonomi desa.

    “Saya optimistis. Kami akan mendapat tambahan pasokan protein segar dari desa nelayan. Kami kirim ke koperasi karena kami juga membangun, sudah ada 81.000 koperasi desa. Masing-masing punya gudang, cold storage, mini supermarket, apotek desa, klinik, dan lainnya,” ungkap Prabowo.

    Ia menambahkan, setiap koperasi akan diperkuat dengan armada transportasi sendiri untuk memastikan hasil produksi petani dan nelayan bisa langsung terserap pasar.

    “Tiap koperasi diberi pembiayaan dua truk. Semua hasil dikirim ke pasar. Tak ada lagi cerita panen busuk tak terserap. Saya pikir ini masa yang menarik bagi Indonesia. Saya senang melihat mimpi/konsep ini menjadi kenyataan saat kita duduk di sini,” tuturnya.

    Dalam hal pendanaan program Kopdes ini, disuntikan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sesuai dengan keputusan bersama (SKB) Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengaturan (BP) BUMN, dan BPI Danantara yang diteken Kamis (9/10/2025).

    Menurut Menteri Koperasi (Menkop) RI, Ferry Juliantono, penyertaan modal itu akan dipakai untuk percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai dan pergudangan KDMP/KKMP. Selain itu, juga bisa dimanfaatkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat desa melalui Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang dikelola oleh Danantara.

    “Mudah-mudahan dalam waktu sesegera mungkin kita akan melaksanakan proses pembangunan fisik dan sarana kelengkapan di seluruh desa dan kelurahan yang ada,” ujar Ferry.

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan kerja sama antara Danantara dengan Kopdes Merah Putih akan menggunakan skema public service obligation (PSO).

    Pandu menuturkan, jika Kopdes Merah Putih membutuhkan bantuan, maka Danantara akan siap membantu dengan menggunakan dana desa yang disiapkan pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dia juga menekankan Danantara memiliki tugas di ranah korporasi, sehingga hal yang menyangkut pemerintah akan menggunakan skema PSO.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pencairan kredit atau pembiayaan dari Bank Himbara ke Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) cair minggu depan. Menurutnya, akan ada kurang lebih 1.000 koperasi yang akan menerima aliran dana pada tahap awal.

    Koperasi-koperasi yang saat ini masih dalam proses verifikasi sejatinya telah mengajukan permohonan pinjaman. Namun, pencairan dana tahap pertama tetap harus mengikuti mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai bagian dari prosedur yang ditetapkan.

    Sementara itu, sebanyak 20.000 hingga 23.000 koperasi lainnya yang menjadi target awal program masih dalam proses verifikasi dan penilaian oleh masing-masing bank penyalur.

    Sekolah Rakyat

    Adapun untuk program Sekolah Rakyat, telah Prabowo luncurkan sejak Juli 2025 dengan target pembangunan sebanyak 500 sekolah. Program ini ia arahkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga bisa menyekolahkan anaknya dari tingkat SD hingga SMA.

    “Dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu,” kata Prabowo.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat serapan anggaran program Sekolah Rakyat telah mencapai sebesar Rp788,7 miliar per 8 September 2025. Jumlah ini setara dengan 6,5% dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp12,2 triliun.

    “Sekolah Rakyat, 100 sekolah telah beroperasi dengan 9.780 orang siswa dan realisasinya adalah Rp788,7 miliar,” kata Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN edisi September 2025.

    Dia mengungkapkan, dana tersebut digunakan untuk renovasi sentra pendidikan di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp711,1 miliar dan dipakai untuk penyelenggaraan pendidikan di Kementerian Sosial sebesar Rp77,6 miliar.

    Adapun, saat ini, Kementerian Sosial telah mengoperasikan 100 Sekolah Rakyat dengan 9.780 siswa. Sementara itu, total siswa diterima pada tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 396 kelas. Pemerintah jumlah kelas dan siswa dapat bertambah hingga 641 kelas atau mencakup 15.895 siswa ke depannya.

    Berdasarkan sebaran wilayahnya, Suahasil memaparkan Sekolah Rakyat masih terbanyak dibuka di wilayah Jawa dengan total mencapai 48 unit. Kemudian, posisi selanjutnya ada Sumatra 22 unit, dan Sulawesi 15 unit Sekolah Rakyat.

    Lalu, Maluku-Papua tercatat memiliki 7 unit Sekolah Rakyat, Bali dan Nusa Tenggara 4 unit Sekolah Rakyat, dan Kalimantan 4 unit Sekolah Rakyat.

    Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengklaim sekolah rakyat yang dibangun telah bertambah hingga 165 titik. Dia memastikan jumlahnya akan terus bertambah secara signifikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto ke depannya.

    “Sampai sekarang kita masih membuka. Siapapun bupati, walikota, gubernur yang mau mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, kita masih membuka,” kata Agus Jabo dalam Rapat Kerja Komite III DPD, dikutip dari Detikcom, Jumat (26/9/2025).

    Presiden diketahui menargetkan pembentukan 500 sekolah rakyat. Saat ini, prioritas Sekolah Rakyat adalah anak SD. Namun, ke depannya, akan didorong hingga jenjang SMP dan SMA.

    “Pak Presiden memprioritaskan, meminta supaya kita memprioritaskan anak-anak SD. Karena beliau ingin memutus transmisi kemiskinan itu sejak dini,” ujarnya.

    Selain itu, Agus Jabo menyampaikan Presiden juga ingin agar anak-anak yang mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga punya karakter agama, kebangsaan dan sosial.

    “Dan mereka juga harus memiliki keterampilan supaya kalau mereka lulus dari Sekolah Rakyat, terutama yang SMA, belum ingin melanjutkan kuliah dan ingin bekerja untuk membantu orang tuanya, mereka sudah punya keterampilan. Jadi ada pendidikan-pendidikan vokasi di tingkat SMA. Pintar, berkarakter, terampil,” tegasnya.

    Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama yang dirancang pemerintah khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 serta Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lembaga & Badan Baru Bermunculan, Ini Sepak Terjangnya

    Lembaga & Badan Baru Bermunculan, Ini Sepak Terjangnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ternyata sudah banyak program yang sudah dijalankan. Sejumlah program unggulan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) ini dijalankan oleh badan dan lembaga baru.

    Sejumlah lembaga baru tersebut memang dibentuk dan sudah menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing di pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

    Tercatat, pembentukan institusi baru umumnya dilakukan saat Presiden dan Wapres resmi menjabat, namun ada juga yang dipersiapkan di zaman pemerintahan sebelumnya. Umumnya, lembaga dan badan tersebut sudah berfungsi dan beroperasi dalam satu tahun ini. Berikut ini rangkuman lembaga dan badan baru tersebut, serta sepak terjangnya.

    1. Badan Gizi Nasional (BGN)

    Badan Gizi Nasional dibentuk pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Badan ini dibentuk dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Lembaga pemerintah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN).

    Sesuai dengan Perpres ini, BGN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada 19 Agustus 2024, Presiden Jokowi pun melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

    Saat itu, BGN mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk menjalankan MBG mulai Januari 2025. Terbukti pada 6 Januari 2025, MBG mulai berjalan.

    Setelah berjalan selama 6 bulan, MBG menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga 22 Juni 2025, sebanyak 1.837 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi hampir seluruh provinsi di Indonesia.

    Menurut Staf Khusus Kepala BGN Bidang Komunikasi, Redy Hendra Gunawan, jumlah SPPG akan terus bertambah dalam beberapa bulan kedepan. Pada Agustus nanti, menargetkan 7.000 SPPG.

    “Program MBG ini setelah berjalan sejak 6 Januari, hari ini sudah hampir 6 bulan lamanya hingga per 22 Juni per hari ini, telah beroperasional sejumlah 1.837 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” katanya dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Minggu (22/6/2025).

    “Jumlah SPPG ini akan bertambah di bulan Juli dan Agustus. Di bulan Agustus, kami menargetkan pertambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sejumlah 7.000 SPPG dan secara eksponensial akan bertambah sampai bulan November dengan target total 32.000 unit SPPG di seluruh Indonesia,” lanjut Redy.

    Namun, pada perjalanannya BGN menghadapi tantangan yang besar. Tantangan ini yaitu, munculnya kasus keracunan anak-anak sekolah penerima MBG. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat ada 11.660 ribu kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 5 Oktober 2025. Data ini dihimpun dari Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons atau SKDR yang dikembangkan Kemenkes.

    Adapun penyebab kasus keracunan MBG bervariasi, mulai dari kesalahan pengadaan bahan baku, distribusi makanan yang melewati batas waktu aman, hingga pergantian pemasok yang tidak siap secara kualitas.

    Sebagai tindak lanjut, BGN menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar SOP hingga proses perbaikan selesai. Presiden Prabowo juga memerintahkan agar setiap SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi, rapid test makanan, serta melibatkan juru masak terlatih.

    Foto: Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam Konferensi pers penanggulangan KLB pada program prioritas makan bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Kamis, (2/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam Konferensi pers penanggulangan KLB pada program prioritas makan bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Kamis, (2/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Sementara itu sertifikasi akan diperketat. Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higieni dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan, serta sertifikasi keamanan pangan berbasis HACCP dari lembaga independen.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, Dadan memastikan bahwa pengawasan terhadap dapur penyedia terus diperketat. Hingga saat ini, lebih dari 300 dapur SPPG telah mengantongi SLHS.

    “Per hari ini ada 361 dari total. Terbanyak di daerah Jawa, terutama tadinya basisnya SPPG berbasis restoran, kafe, sama katering. Tapi kita akan percepat semua untuk SLHS, tapi dengan demikian praktiknya kita terapkan, dari awal kan untuk lolos ke verifikasi memang standar-standar itu dipunyai,” tuturnya dikutip dari Detikcom, minggu lalu (18/10/2025).

    Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sempurna. Pasalnya, dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih ada beberapa ribu anak yang keracunan.

    Kendati demikian dia menilai ada pihak-pihak yang membesar-besarkan masalah tersebut dan menjadikannya dasar untuk menghentikan program MBG.

    “Memang program ini tidak sempurna dalam pelaksanaan sampai sekarang ada beberapa ribu anak yang sakit perut keracunan makan, tapi yang dibesarkan adalah keracunan seolah-olah program ini harus dihentikan,” kata Prabowo dalam sidang senat terbuka wisuda 521 sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Sabtu (18/10/2025).

    Dirinya menegaskan kasus keracunan secara statistik hanya 0,0008% dari total penerima MBG atau 8.000 dari 1,4 miliar porsi makanan yang telah dibagikan.

    “Artinya program ini 99,99% berhasil, jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil dibilang gagal,” ujarnya.

    Prabowo pun menegaskan bahwa ke depan tidak ada satu pun anak yang sakit karena MBG. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan di segala aspek dengan ketat.

    “Kita mau zero error kita mau zero defect walaupun sangat sulit tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan dan ini kita akan sempurnakan terus dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan, cuci tangan yang benar kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok,” ujarnya.

    Foto: CNBC Indonesia
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah membuka opsi Kementerian BUMN dilebur ke Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    2. Danantara

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi dibentuk setelah Presiden Prabowo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara pada Februari 2025. Inilah yang menandai terbentuknya Badan Pengelola Inventasi baru yaitu Danantara.

    Sebagai holding BUMN, Danantara memiliki mandat utama untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan BUMN dan meningkatkan nilai investasi dan produktivitas aset melalui pendekatan bisnis yang modern dan berorientasi profit.

    Danantara juga diberi mandat untuk menjadi mitra strategis investor global, membuka peluang kerja sama dalam pengembangan aset negara di berbagai sektor. Terakhir, Danantara harus mendukung program pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sebulan sesudah diundangkan, susunan pengurus Danantara pun dilantik Presiden pada 23 Maret 2025. Dewan Direksinya, yaitu:

    Dewan Direksi Danantara

    Kepala Badan/Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani
    Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria
    Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir

    Kemudian, Dewan Pengawasnya, terdiri dari:

    Erick Thohir
    Muliaman Hadad
    Menteri Keuangan
    Para Menko dan Mensetneg

    Sejak dilantik direksi dan pengurusnya, Danantara sudah beroperasi selama 7 bulan. Dalam rentang waktu tersebut Danantara mulai menyisir investasi dan proyek-proyek yang akan dijalankan.

    CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, 33 proyek tersebut salah satunya berfokus di sektor energi dari pengolahan sampah. Rosan menyebut, saat ini pihaknya telah merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) sudah rampung, sehingga proses tender segera dilaksanakan.

    “Itu yang 33 itu yang waste to energy kan. Nah kita sedang, PP nya sudah rampung, itu akan segera laksanakan untuk tender prosesnya,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Pada perkembangannya, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengatakan ada lebih dari 100 perusahaan dari dalam negeri maupun asing, yang tergabung dalam 70 konsorsium menyatakan minat terhadap proyek waste to energy.

    “Kita sudah mulai prosesnya dari dua minggu lalu. Ya alhamdulillah bagus sekali,” ujarnya di Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (15/10/2025).

    Selain proyek waste to energy, Danantara juga menjalankan pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Luas kampung haji tersebut diperkirakan mencapai 80 hektare.

    Danantara akan menanggung penuh pendanaan awal proyek pembangunan kampung haji. Setelah itu, Danantara akan mengajak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengawal pembangunan tersebut.

    “Kalau pendanaan enggak ada masalah, ada Danantara kan. Nanti kerja sama dengan BPKH. Mungkin awalnya pembelian tanahnya dari kami, tapi nanti pembangunan ke depannya ya kita akan kolaborasi dengan BPKH,” ujar Rosan saat ditemui di acara ISEF 2025, dikutip dari Detikcom, (8/10/2025).

    3. Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) di seluruh Indonesia pada 21 Juli 2025. Peresmian digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

    Prabowo menegaskan peluncuran 80.081 koperasi ini bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.

    Adapun, koperasi ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. Presiden Prabowo juga menyebut bahwa koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa.

    Sebagai catatan, Kopdes menjadi salah satu instrumen pemerintah ke depan untuk mengoptimalkan anggaran dana desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat lebih cepat.

    Kopdes pun diberikan kemudahan untuk mengakses kredit ke perbankan. Kopdes Merah Putih sudah bisa mengajukan pinjaman modal usaha dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Kebijakan ini sudah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui aturan ini, Kopdes Merah Putih bisa mengajukan pinjaman ke Himbara dengan plafon sampai Rp 3 miliar.

    Sejalan dengan ini, Menteri Keuangan yang menjabat saat itu, Sri Mulyani, juga menekan PMK Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Ini artinya, pemerintah dapat menyalurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sebagai modal pembiayaan Himbara untuk Kopdes Merah Putih.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang menjabat saat itu menjelaskan melalui program Kopdes Merah Putih, pemerintah juga tidak lagi meninabobokan Pemerintahan Desa hanya dengan menggelontorkan dana desa secara cuma-cuma, melainkan mengajari cara pendanaan kreatif dengan memasukkan dana APBN melalui dana desa untuk menekan biaya pinjaman di bank dan mencegah risiko gagal bayar.

    “Nah caranya bagaimana supaya tidak berat bebannya itu bunganya? maka pemerintah taruh dana di bank Himbara itu jumlahnya Rp 100 triliun sebetulnya tahun depan, Rp 83 triliun kita sudah tempatkan beberapa sekarang dengan subsidize rate,” ucap Anggito.

    “Jadi itu viable dan feasible untuk Himbara lakukan apabila unit usaha koperasi ingin ekspansi usahanya tapi supaya risikonya nol, maka pemerintah dibolehkan intercept, jadi tidak ada gagal bayar,” tegasnya.

    Sebagai catatan, Kopdes juga diwajibkan untuk memberikan imbal jasa 20% ke pemerintah desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan keuntungan dari KopDes Merah Putih ini akan diberikan ke desa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

    Menurut Yandri, hal ini dilakukan sebab KopDes Merah Putih dilahirkan dari musyawarah desa khusus. Dalam pembentukannya pun melibatkan Kepala Desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Karena lahirnya prosesnya, pengawalannya peran desa dan kepala desa, termasuk dana desa sangat kuat di sini, maka desa akan mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha itu, atau laba imbal jasa sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota,” ujar Yandri dalam konferensi pers di kantornya, dikutip dari Detikcom, Rabu (13/8/2025).

    4. Badan Penyelenggara Haji (BP Haji)

    Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) adalah embrio dari Kementerian Haji dan Umrah yang pendiriannya telah disahkan. BP Haji awalnya dibentuk pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres No.154 Tahun 2024. BP Haji awalnya diamanatkan untuk mengelola ibadah haji secara profesional. Pasalnya, ke depannya, Kementerian Agama tidak akan lagi bertanggung jawab mengelola haji.

    Lalu, pada perkembangannya, melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, status BP Haji ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah, yang disahkan pada 26 Agustus 2025.

    Pada 8 September 2025, Presiden telah melantik Menteri Haji dan Umrah, yakni Mochamad Irfan Yusuf, yang juga dikenal sebagai Gus Irfan. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Dengan adanya kementerian baru ini, pemerintah berkomitmen menghadirkan pelayanan haji dan umrah yang lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

    Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i mengatakan Presiden sangat menginginkan pertama, agar pelayanan haji ke depan itu harus semakin lebih baik dari pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Wamenag dalam rilis resmi (9/9/2025).

    Presiden berharap berbagai persoalan yang kerap muncul setiap musim haji tidak lagi terulang. “Maka dengan adanya penanganan khusus oleh kementerian ini, kita tidak mendengar lagi perulangan persoalan pelaksanaan haji dan umrah,” jelasnya.

    Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar ongkos haji bisa lebih efisien melalui skema yang lebih sederhana. “Apakah pengurangan durasi tinggal di Arab Saudi, atau juga dengan mekanisme penerbangan, juga dengan akurasi penetapan katering, hotel, dan (layanan) Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina),” kata Wamenag.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kopdes Merah Putih Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kopdes Merah Putih Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Gedung Blok M Hub, Jl Sultan Hasanuddin, Melawai, Jakarta Selatan, baru direnovasi. Di antara puluhan ruko yang terdapat di pusat perbelanjaan terpopuler era 1980-an itu, ada kios kecil dengan latar belakang tembok berwarna merah-putih yang menarik perhatian. 

    Jarum jam menunjukkan pukul 14.15 WIB saat Tim Bisnis melangkahkan kaki ke kios tersebut. Rak-rak tampak tertata rapi dan bersih. Terdapat beragam produk kebutuhan sehari-hari mulai dari sembako hingga produk Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Seorang penjaga kasir dan petugas lain yang berjaga di dalam melempar senyum. 

    “Di sini tuh kami ada produk-produk sembako sama makanan-makanan pada umumnya sebenarnya. Cuman yang membedakan kalau dari UMKM sendiri sih yang beda,” kata Retno, penjaga kasir Koperasi Merah Putih Melawai, saat ditemui Bisnis pada Senin (13/10/2025).

    Koperasi Merah Putih Melawai menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang merupakan program pemerintah yang dijalankan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Ada juga gula, minyak goreng, tepung, ketan hitam, dan susu dari Food Station.  

    Ada pula bahan pangan mentah seperti bawang kering yang bisa dipesan melalui sistem pre-order. 

    Kemudian, pada rak bagian kanan, tampak kemasan berwarna-warni berisi nasi goreng instan, mie sagoo, ayam rujak beku, serta camilan buatan UMKM lokal..

    Wanita berusia 24 tahun itu menyebut barang-barang di Koperasi Merah Putih Melawai lebih terjangkau dibandingkan yang lain. Sebagai contoh, harga minyak goreng satu liter di koperasi ini hanya Rp15.700, lebih rendah dari rata-rata harga di luar yang sudah menyentuh Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter.

    Meski belum sepenuhnya ramai, koperasi Merah Putih mulai menjadi alternatif belanja masyarakat sekitar Melawai. Retno mengakui, lonjakan pembeli biasanya terjadi di akhir pekan. 

    Orang dewasa hingga anak muda menjadikan tempat ini sebagai lokasi melepas penat setelah 5 beraktivitas mengerjakan tugas kuliah hingga menyelesaikan deadline pekerjaan.  

    “Paling rame di Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya anak muda yang nongkrong di sekitar sini mampir beli minuman,” katanya

    Retno menuturkan banyak koperasi kelurahan lain yang sudah datang berkunjung untuk belajar dan bertanya-tanya soal sistem di sini. Mereka belum membuka toko fisik seperti di Koperasi Merah Putih Melawai, namun sudah mulai aktif merekrut anggota. 

    Mereka, kata Retno, meyakini bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP menjadi gerbang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, terlebih dengan dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah. 

    Kesejahteraan

    Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Piter Abdullah mengatakan seluruh aktivitas yang dilakukan koperasi akan berdampak pada perputaran ekonomi di suatu desa/kelurahan. Kehadiran koperasi tidak serta merta membuka lapangan pekerjaan, tetapi efek berganda dari aktivitas itu yang kemudian menciptakan lapangan kerja baru. 

    Sebagai contoh, ketika KDMP Melawai menjual produk-produk UMKM hingga hasil panen petani di desa, termasuk beras SPHP, maka UMKM hingga petani di desa membutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang kemudian mereka menarik pekerja baru. 

    “Efek bergandanya banyak. Tugas kita adalah menjaga ide besar ini agar dapat dilaksanakan secara murni. Jangan sampai ada penyimpangan,” kata Piter. 

    Dia juga menyoroti mengenai sentuhan digital di dalam KDMP. Menurutnya langkah itu dapat membuat tata kelola koperasi menjadi lebih baik dan transparan. Pemerintah dapat memantau secara terukur barang-barang yang terdapat di koperasi dan mengirimkan logistik sesuai dengan kebutuhan. 

    “Dengan adanya digitalisasi tata kelola akan jauh lebih baik, hasilnya pasti lebih baik, dan berdampak pada kesejahteraan semua anggota,” kata Piter. 

    Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto mengatakan Komdigi secara bertahap telah melaksanakan dukungan terhadap program KDMP. Sampai saat ini, Komdigi menjangkau dua koperasi desa, yaitu di Kota Malang dan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 

    Komdigi memberikan pelatihan literasi digital bagi SDM koperasi desa secara langsung (luring), hal ini dikarenakan skema secara luring dapat lebih optimal untuk berinteraksi dengan peserta sehingga mereka tidak jenuh dan mendapatkan praktik secara langsung. 

    Tidak menutup kemungkinan juga untuk pelaksanaan secara daring jika tersedianya koneksi internet dan perangkat yang memadai dari para peserta pelatihan.

    Boni mengatakan dengan memberikan pelatihan secara langsung dan materi yang relevan, program ini telah memberikan dasar yang kokoh bagi penguatan kapasitas digital koperasi desa, sekaligus menjadi langkah awal menuju transformasi digital dalam perekonomian desa.

    ”Kami terus berupaya memberikan yang terbaik sehingga dapat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Dengan pelatihan literasi digital yang akan diberikan kepada SDM, diharapkan akan mempermudah proses bisnis dalam pelaksanaan operasionalnya, sehingga anggota KDMP mendapatkan kemudahan dalam proses pemanfaatannya,” kata Boni.

    Percepatan

    Di sisi lain, menjelang 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka, Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah mengebut finalisasi draft Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan gudang-gudang dan gerai dari KDMP. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa keberadaan Inpres tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat rantai pasok pangan, serta distribusi produk lokal melalui penguatan peran strategis KopDes/Kel Merah Putih.

    Lebih lanjut, Ferry memastikan pembangunan gudang dan gerai milik KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan melibatkan kontraktor-kontraktor lokal dan masyarakat desa sebagai upaya dalam menggerakkan dan mensejahterakan masyarakat. 

    Dia berharap, dengan lebih dari 82.024 KDMP yang telah terbentuk di Indonesia, percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung koperasi dapat dilakukan secara strategis, terpadu, dan terkoordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. 

    “Tujuannya, guna menciptakan sistem ekonomi desa yang produktif dan berdaya saing,” pungkasnya.

    Danantara dan Kementerian Keuangan  memberikan dukungan kepada KDMP melalui pendanaan. CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa dukungan tersebut akan dilakukan dengan skema penggunaan dana APBN.

    Menurutnya, Kemenkeu selaku otoritas fiskal bakal mengalokasikan dana desa bagi masing-masing koperasi yang ada, kendati tak menjawab saat ditanya mengenai besaran anggaran yang dialokasikan.

    “Pembangunan ini berasal dari dana desa yang akan dialokasikan melalui Kementerian Keuangan dengan atas dasar dari setiap desa dalam pengalokasiannya,” ujar Rosan.