Topik: Dana desa

  • 7
                    
                        Mengapa Sekapuk Dijuluki Desa Miliarder?
                        Surabaya

    7 Mengapa Sekapuk Dijuluki Desa Miliarder? Surabaya

    Mengapa Sekapuk Dijuluki Desa Miliarder?
    Editor
    KOMPAS.com –

    Desa Sekapuk
    merupakan sebuah desa di Gresik yang terkenal dengan keindahan wisata alamnya.
    Di lokasi ini terdapat obyek
    wisata Setigi
    atau Selo Tirto Giri, sebuah kawasan bekas tambang galian kapur yang disulap menjadi tempat wisata yang menarik dan indah.
    Lokasi Desa Sekapuk masuk ke dalam wilayah Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.
    Nama Sekapuk sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa yaitu “Sek” dari nyesek yang bermakna mendekat dan “Puk” dari nglumpuk yang bermakna berkumpul.
    Selain menjadi sebuah desa wisata di Gresik, Desa Sekapuk juga dikenal dengan julukan
    Desa Miliarder
    .
    Dikutip dari laman Kemenparekraf, sejarah julukan Desa Miliarder berawal dari sebuah deklarasi yang dilakukan Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim pada September 2020.
    Saat itu, Abdul Halim menyebut bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sekapuk mampu mendatangkan jutaan pengunjung selama satu tahunnya yang membuatnya bisa menghasilkan omset miliaran rupiah.
    Hal inilah yang kemudian membuat Desa Sekapuk kemudian dikenal sebagai Desa Miliarder.
    Sebelumnya pada akhir 2017, Desa Sekapuk masih berstatus sebagai desa tertinggal dengan Indeks Desa Membangun (IDM) 0,55 persen.
    Saat itu, masalah yang dihadapi Desa Sekapuk adalah kemiskinan warga, permasalahan lingkungan yang kumuh, serta kegiatan BUMDes yang stagnan dan tidak berkembang.
    Namun perubahan mulai terjadi pada 2018, pemerintah desa di bawah Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim mulai berkomitmen untuk mengubah kondisinya.
    Hal ini dilakukan melalui berbagai usaha, seperti melakukan peningkatan kinerja BUMDes, pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa, serta pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
    Sebuah wilayah bekas tambang galian kapur yang semula dijadikan tempat pembuangan sampah juga dibenahi dan mulai ditata.
    Perubahan itu ternyata membawa dampak besar karena berhasil mengubah kawasan desa yang kumuh menjadi sebuah destinasi wisata yang mempesona.
    Bahkan wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari sekitar Gresik, namun juga bisa mendatangkan wisatawan dari luar negeri.
    Hingga pada 2020, Desa Sekapuk berhasil menyandang status sebagai desa mandiri dengan IDM 0,88 persen.
    Tidak hanya itu, Desa Wisata Sekapuk juga masuk dalam 300 besar dalam ajang Anugerah Desa Wisata di tahun 2021.
    Sementara dikutip dari Kompas.com (22/09/2021), pada 2021, Desa Sekapuk tercatat sebagai 1 dari 697 desa di Jawa Timur yang masuk dalam kategori desa mandiri berdasarkan hasil survei IDM 2021.
    Setelahnya, BUMDes sebagai lembaga ekonomi Desa Sekapuk disebut berhasil meraih omset sebesar Rp 11 miliar lebih dengan keuntungan sekitar Rp 4,5 miliar.
    Dari nilai tersebut, BUMDes mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) lebih dari Rp 2 miliar, yang nilainya lebih tinggi daripada Dana Desa yang berasal dari Pemerintah Pusat.
    Hal ini yang kemudian menjadi alasan Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim mendeklarasikan Desa Sekapuk sebagai Desa Miliarder pada September 2020.
    Seperti dilansir dari Kompas.com (22/09/2021), Ketua BUMDes Sekapuk Asjudi mengatakan bahwa pihaknya telah menggerakkan lima unit usaha.
    Selain
    Wisata Setigi
    , BUMDes Sekapuk juga menggerakan Perusahaan Air Masyarakat (PAM), usaha multi jasa yang melayani simpan pinjam masyarakat, pengolahan sampah masyarakat, serta pengolahan tambang.
    “Dari usaha-usaha tersebut, tahun lalu BUMDes berhasil meraup laba bersih sebesar Rp 7 miliar, sehingga mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD) sebanyak Rp 2,047 miliar,” kata Asjudi.
    Dalam prosesnya, warga juga dilibatkan dalam pembangunan melalui Tabungan Plus Investasi (Taplus Invest) yang dikelola BUMDes.
    Sejumlah warga yang bergabung juga memegang surat saham dan mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU).
    Dikutip dari Kompas.com (30/11/2024), selama dua tahun, perputaran saham warga yang dikelola BUMDes dan Pemdes mengalami dividen.
    Di tahun pertama, SHU dibagikan sebesar Rp 500.000 untuk setiap warga yang sudah punya saham, dan tahun kedua turun menjadi Rp 400.000.
    Bagai
    desa miliarder
    , Pemerintah Desa Sekapuk juga memiliki lima kendaraan mewah untuk operasional yang dibeli secara tunai.
    Kendaraan tersebut terdiri dari Alphard untuk Pemdes, Grand Livina untuk kelompok ibu-ibu PKK, Mazda Double Cabin untuk wisata, Expander untuk BUMDes, dan ambulans standar Covid-19.
    Selain itu, pihak Pemdes juga menggunakan keuntungan tersebut untuk memberikan beasiswa kepada pelajar SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa asal Desa Sekapuk, baik yang berprestasi maupun dari keluarga tak mampu.
    Sumber:

    desasekapuk.gresikkab.go.id

    jadesta.kemenparekraf.go.id
     

    suryamalang.tribunnews.com

    Kompas.com (
    Achmad Faizal
    , Robertus Belarminus, 
    Rachmawati
    )
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamen PANRB: Kolaborasi adalah kunci dalam membangun desa

    Wamen PANRB: Kolaborasi adalah kunci dalam membangun desa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa kolaborasi adalah kunci dalam membangun desa.

    “Kolaborasi ini mencakup saling berbagi informasi dan masukan,” kata Wamen PANRB dalam acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut dapat tercapai ketika keterbukaan informasi publik di desa dapat memberikan dampak kepada masyarakat.

    “Ketika masyarakat memahami penggunaan dana desa, program pembangunan yang berjalan, dan keputusan yang dibuat, mereka dapat memberikan ide, kritik, dan saran yang memperbaiki kualitas layanan dan kebijakan di desanya masing-masing,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada pemerintah desa untuk dapat mendengarkan masukan dari masyarakat dengan hati terbuka sebagai bentuk tanggung jawab bersama demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa

    Walaupun demikian, dia juga mengingatkan agar pemerintah desa dapat memperkuat kolaborasi tersebut dengan pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan informasi publik secara cepat dan merata, seperti melalui beragam platform digital.

    “Namun, kita juga harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan kredibilitas informasi dengan memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang layak.

    Sementara itu, dia mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 yang diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.

    “Penghargaan ini adalah wujud apresiasi atas kerja keras dan komitmen desa-desa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri latih 80.000 aparatur desa secara tatap maya

    Kemendagri latih 80.000 aparatur desa secara tatap maya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) akan melakukan pelatihan secara tatap maya (online) kepada 80,000 aparatur desa.

    Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Mohammad Noval mengatakan pelatihan ini akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia melalui aplikasi khusus, Learning Management System (LMS) Pamong Desa.

    “Peserta pelatihan akan mendapatkan dua materi tematik. Materi itu meliputi perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa,” kata Noval dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Untuk materi perencanaan pembangunan desa akan diikuti bagian kepala urusan (KAUR) perencanaan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sedangkan materi pengelolaan keuangan desa diikuti oleh KAUR Keuangan dan Perencanaan.

    Adapun pesertanya, masing-masing desa akan mengirimkan dua wakilnya.

    Dua materi tematik itu merupakan isu krusial bagi pemerintahan desa dan menjadi kebutuhan untuk pembangunan desa.

    Materi keuangan berguna untuk menyelesaikan persoalan dana desa, APBDes, dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.

    Materi perencanaan berguna untuk mengumpulkan usulan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat desa.

    “Pembelajarannya akan dilakukan pada pagi hari, siang atau sore hari. Ini dilakukan supaya kuota tetap terjaga dan server juga tetap terjaga,” ujarnya.

    Menurut Noval, aparatur desa sangat antusias mengikuti pelatihan dengan model tatap maya ini karena mereka bisa belajar dari mana saja dan kapan saja.

    Antusiasme ini dibuktikan melalui jumlah pendaftar yang mencapai 164.790 peserta. Padahal, kuota yang akan dilatih hanya sebanyak 80.000 orang.

    “Mengingat animo yang cukup tinggi aparatur desa maka kepada mereka yang bukan menjadi target pelatihan kali ini untuk dapat mengikuti pembelajaran asynchronous,” tambah Noval.

    Peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

    Ada lima komponen yang terlibat, yaitu Kemendagri, Kemendes, Kemenkeu, Kemenko PMK, dan Bappenas. Target dari program ini adalah tercapainya belanja desa yang berkualitas yang berbasis kebutuhan dan potensi masyarakat desa.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri: LMS Pamong Desa diciptakan agar pelatihan lebih efektif

    Kemendagri: LMS Pamong Desa diciptakan agar pelatihan lebih efektif

    Ini dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mohammad Noval mengatakan aplikasi Learning Management System (LMS) Pamong Desa diciptakan untuk membuat pelatihan kepada aparatur desa lebih efisien, efektif, dan fleksibel.

    Ia berharap pemerintahan daerah (pemda) yang memiliki desa dapat memanfaatkan aplikasi (LMS) Pamong Desa sebagai sarana pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa di seluruh wilayah Indonesia.

    “Ini dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja,” kata Noval dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebutkan peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti mengikuti kegiatan. Sertifikat ini bisa menjadi pegangan untuk melakukan penilaian sejauh mana peningkatan kapasitas aparatur desa, sebelum mengikuti pelatihan (pretest) dan setelah pelatihan (postest).

    “Ada pretest dan postest, sehingga bisa diketahui apakah ada peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta latih,” ujarnya.

    Ada dua materi tematik yang bisa dipelajari aparatur pemerintahan desa, yaitu perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa.

    Dua materi itu merupakan isu krusial bagi pemerintahan desa dan menjadi kebutuhan untuk pembangunan desa.

    Materi keuangan berguna untuk menyelesaikan persoalan dana desa, APBDes, dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.

    Sementara materi perencanaan berguna untuk mengumpulkan usulan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat desa.

    Menurutnya, LMS Pamong Desa merupakan sebuah terobosan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa. Model pengembangan kapasitas dengan menggunakan platform digital menjadi pilihan rasional dan kebutuhan saat ini.

    Adapun penggunaan teknologi informasi digital ini akan mempercepat dan memperluas jangkauan sehingga kegiatan pengembangan kapasitas bisa terlaksana secara efektif, efisien dan bersifat inklusif.

    Peningkatan kapasitas aparatur desa ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

    Ada lima komponen yang terlibat, yaitu Kemendagri, Kemendes, Kemenkeu, Kemenko PMK, dan Bappenas. Target dari program ini adalah tercapainya belanja desa yang berkualitas yang berbasis kebutuhan dan potensi masyarakat desa.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Pasuruan Terancam Dipenjara

    Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Pasuruan Terancam Dipenjara

    Pasuruan (beritajatim.com) – Satreskrim Polres Pasuruan Kota mengungkap kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati. Mantan Kepala Desa Kedawung Kulon berinisial SG diduga telah menyalahgunakan dana desa sebesar Rp160 juta lebih untuk proyek pembangunan gedung Taman Kanak-Kanak (TK) yang fiktif.

    Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya kejanggalan dalam penggunaan dana desa tahap III tahun 2019. Meskipun anggaran untuk pembangunan gedung TK telah dicairkan, namun hingga kini gedung tersebut tidak kunjung dibangun.

    Berdasarkan hasil penyelidikan, SG diduga memalsukan nota pembelian material untuk membuat laporan pertanggungjawaban seakan-akan proyek pembangunan gedung TK telah dilaksanakan. Padahal, dana tersebut diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi.

    “Modus yang digunakan pelaku sangatlah sederhana namun cukup efektif untuk mengelabui pihak terkait,” ujar Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Davis Busin Siswara.

    Yang paling disayangkan dalam kasus ini adalah korbannya adalah anak-anak usia dini yang seharusnya mendapatkan fasilitas belajar yang layak. Akibat perbuatan SG, anak-anak TK PKK 2 terpaksa masih harus belajar di ruang perpustakaan SDN Kedawung Kulon 2.

    Saat ini, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan dan polisi telah menetapkan SG sebagai tersangka. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti berupa dokumen-dokumen penting.

    “Kami akan terus mendalami kasus ini hingga tuntas dan akan membawa pelaku ke meja hijau,” tegas Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, Iptu Choirul Mustofa.

    Atas perbuatannya, SG terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. [ada/beq]

  • Dukung Swasembada Pangan, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun atau 20 Persen Dana Desa

    Dukung Swasembada Pangan, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun atau 20 Persen Dana Desa

    Serang, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pihaknya akan mengalokasikan Rp 16 triliun atau 20% dari dana desa untuk ketahanan pangan sebagai wujud dukungan swasembada pangan.

    “Untuk anggaran dana desanya berbeda-beda ada yang Rp 1 miliar lebih, ada yang di bawah Rp 1 miliar. Namun, totalnya itu kira-kira Rp 71 triliun untuk 2025 dan 20%-nya itu untuk ketahanan pangan,” ujarnya di Serang, Provinsi Banten, Minggu (24/11/2024).

    Yandri mengaku, kementeriannya juga  telah melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Kehutanan dan Perikanan, serta TNI/Polri terkait pengelolaan dana desa.

    “Pokoknya kita kolaborasi karena untuk mewujudkan ini semua tidak bisa sendirian. Bagaimana dana desa yang masuk itu kita komunikasikan dengan baik, kita kelola dengan baik untuk kemajuan desa,” urainya.

    Yandri berharap, dengan anggaran yang ada, setiap desa dapat swasembada pangan. Dengan begitu, visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin mudah karena seluruh kebutuhan pangan terpenuhi, yang sebagian besar berasal dari desa.

    “Uang ketahanan pangan itu tidak sekali pakai dan langsung habis. Jadi bisa untuk diputar kembali, melalui pengembangan potensi yang ada di desa sehingga ekonomi terus tumbuh,” bebernya.

    Yandri juga berharap dari dana desa, pada 2025 sebanyak 75.000 desa di Indonesia dapat lebih fokus kepada produktivitas bukan lagi kepada infrastruktur. “Jadi produksinya mungkin tanam cabai, tanam tomat, atau budi daya ikan yang dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes),” pungkasnya.

  • Mendes PDT alokasikan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan

    Mendes PDT alokasikan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan

    Serang (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengalokasikan 20 persen dari total anggaran dana desa khusus ketahanan pangan untuk mewujudkan swasembada pangan.

    Yandri di Serang, Provinsi Banten, Minggu, menjelaskan 20 persen dari total dana desa yang akan digunakan untuk ketahanan pangan diperkirakan mencapai Rp16 triliun.

    Agar dana desa tersebut dapat dikelola dengan baik, ia mengaku telah melakukan kerja sama dengan pihak terkait, di antaranya TNI/Polri, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan Kehutanan dan Perikanan untuk kemajuan desa di Indonesia.

    “Pokoknya kita kolaborasi karena untuk mewujudkan ini semua tidak bisa sendirian. Dan bagaimana dana-dana yang masuk ke desa itu kita komunikasikan dengan baik, kita kelola dengan baik untuk kemajuan di desa tersebut,” katanya.

    Dengan anggaran ini, ia berharap, setiap desa dapat swasembada pangan. Dengan begitu, visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin mudah karena seluruh kebutuhan pangan terpenuhi, yang mana sebagian besar berasal dari desa.

    “Uang ketahanan pangan itu tidak sekali pakai dan langsung habis. Jadi bisa untuk diputar kembali, melalui pengembangan potensi yang ada di desa sehingga ekonomi terus tumbuh,” katanya.

    Yadri juga berharap pada 2025 sebanyak 75.000 desa di Indonesia dapat lebih fokus kepada produktivitas bukan lagi kepada infrastruktur.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementan Siapkan Strategi Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Kementan Siapkan Strategi Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Dia menambahkan, Greenfields juga menyoroti peluang besar bagi generasi milenial terlibat pada sektor peternakan, dengan menawarkan program farming contract bagi pemuda yang tertarik. Selain itu, pembinaan gratis bagi kesehatan hewan, reproduksi dan manajemen peternakan.

    “Bagi yang tertarik menjadi peternak sapi perah, Greenfields membuka peluang bagi masyarakat di Kecamatan Ngajum dengan syarat memiliki sapi dan kandang yang layak. Kami akan survei langsung untuk memastikan kelayakan disertai dukungan dan fasilitas, termasuk pos penampungan susu,” katanya.

    Rajindra Leo dari Bank Jatim memperkenalkan sejumlah produk Kredit Usaha Rakyat [KUR] yang dirancang untuk mempermudah akses pembiayaan bagi petani. Dana KUR syarat mudah dan bunga rendah Rp1 juta hingga Rp100 juta.

    “Bagi petani pemula, KUR Mikro dengan pinjaman Rp1 juta hingga Rp10 juta tanpa agunan, asalkan usaha sudah berjalan minimal enam bulan dan dinilai layak,” katanya.

    Pinjaman lebih besar hingga Rp100 juta, kata Rajindra, memberikan opsi dengan agunan dan pembayaran yang disesuaikan masa panen. Sementara Kredit Jatim Pro antara Rp1 juta hingga Rp100 juta, disesuaikan dengan kebutuhan bulanan atau musiman.

    Koordinator BPP Ngajum, Agus Budiarto mengatakan Bumdes Ngajum berencana mengembangkan agribisnis komoditas beras dan hortikultura sebagai bagian mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

    “Kami akan kawal sejak tahap benih didampingi penyuluh, untuk menentukan lokasi lahan yang tepat. Pemasarannya akan difasilitasi melalui kerjasama dengan lembaga keuangan, termasuk dana desa dan perbankan,” katanya.

  • PMD: Pagu dana desa Rejang Lebong Tahun 2025 sebesar Rp101,37 miliar

    PMD: Pagu dana desa Rejang Lebong Tahun 2025 sebesar Rp101,37 miliar

    Pagu dana desa yang akan diterima Kabupaten Rejang Lebong tahun depan sebesar Rp101.37 miliar. Jika dibandingkan dengan 2024, jumlah ini berkurang sebesar Rp2.89 miliar

    Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan bahwa pagu dana desa yang diterima daerah itu pada 2025 sebesar Rp101,37 miliar.

    “Pagu dana desa yang akan diterima Kabupaten Rejang Lebong tahun depan sebesar Rp101.37 miliar. Jika dibandingkan dengan 2024, jumlah ini berkurang sebesar Rp2.89 miliar,” kata Kepala Dinas PMD Rejang Lebong Suradi Ripai saat dihubungi di Rejang Lebong, Minggu.

    Dijelaskan Suradi, dana desa (DD) yang diterima oleh 122 desa di daerah itu pada 2024 sebesar Rp104,27 miliar, dengan penerima tertinggi ialah Desa Bukit Batu, Kecamatan Padang Ulak Tanding yang mencapai Rp1,2 miliar.

    Sedangkan desa penerima DD terkecil berada di Desa Taba Padang, Kecamatan Binduriang sebesar Rp673,41 juta.

    Adanya penurunan DD yang diterima daerah itu, kata dia, berdasarkan ketentuan dari pemerintah pusat dan tidak akan mempengaruhi rencana kegiatan pembangunan di masing-masing desa.

    Sementara itu untuk dana desa yang akan diterima Kabupaten Rejang Lebong pada 2025, paling kecil diterima Desa Talang Lahat, Kecamatan Selupu Rejang sebesar Rp602,35 juta.

    Kemudian untuk desa yang menerima DD tertinggi diterima oleh Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur yang mencapai Rp1,33 miliar.

    Sejauh ini pencairan dana desa yang diterima oleh 122 desa di Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2024, tambah dia, semua desa sudah mengajukan permintaan pencairan dan sebagian besar sudah masuk ke rekening kas desa atau RKD masing-masing.

    Pewarta: Nur Muhamad
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apa itu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)?

    Apa itu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)?

    Jakarta: Pemerintah punya banyak cara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, salah satunya lewat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
     
    Program ini dibuat supaya keluarga yang kurang mampu bisa memenuhi kebutuhan makanan mereka dengan lebih mudah.
     
    Tapi, apa sih sebenarnya BPNT itu, dan gimana cara kerjanya? Berikut penjelesan mengenai BPNT seperti dikutip dari laman Kecamatan Anjirmurara Kabupaten Barito Kuala, Fakultas Hukum UMSI, dan Desa Serang.
    Apa itu Bantuan Pangan non Tunai (BPNT)
    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan.
    Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan seperti beras dan telur di elektronik warung gotong royong (e-warong).
     
    Setiap penerima manfaat menerima dana sebesar Rp110.000 per bulan yang langsung ditransfer ke rekening mereka.

     

    Siapa yang berhak menerima BPNT

    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Hanya warga yang memiliki KTP sebagai bukti kewarganegaraan yang dapat menerima bantuan ini.
    Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
    Calon penerima harus tercatat di DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
    Termasuk Keluarga Tidak Mampu
    Penerima adalah keluarga miskin atau rentan miskin sesuai kriteria pemerintah.
    Berpenghasilan di Bawah Upah Minimum
    Total penghasilan keluarga harus lebih rendah dari standar upah minimum daerah.
    Bukan ASN, TNI, Polri, atau Pegawai BUMN/BUMD
    Bantuan ini tidak diberikan kepada pegawai negeri, anggota TNI, Polri, atau karyawan BUMN dan BUMD.
    Tidak Mendapatkan Bantuan Lain
    Penerima BPNT tidak boleh sedang menerima bantuan lain seperti Kartu Prakerja atau Bantuan Subsidi Upah.
    Bukan Pendamping Sosial
    Pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau program serupa tidak memenuhi syarat sebagai penerima BPNT.

    Perbedaan BPNT dan BLT
    Berikut perbedaan antara BPNT dan BLT:

    BPNT

    BPNT bertujuan membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan dengan memberikan bantuan melalui uang elektronik yang dapat digunakan di e-warong.
     
    Penerima bisa membeli bahan pangan seperti beras dan telur menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
     
    Program ini diperuntukkan bagi keluarga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
     
    Bantuan ini dibiayai oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Kementerian Sosial.
    Setiap bulan, bantuan ini langsung dikirimkan ke rekening penerima. 

    BLT

    BLT dirancang untuk membantu mereka yang terdampak krisis ekonomi atau situasi darurat, seperti pandemi atau kenaikan harga pangan.
     
    Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang bisa digunakan sesuai kebutuhan penerima.
    Program ini ditujukan bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
     
    Dana BLT berasal dari anggaran negara atau Dana Desa, tergantung jenis bantuan yang diberikan. Penyaluran BLT disesuaikan dengan situasi dan kondisi, terutama saat ada krisis atau bencana
     
    Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT) yang suda kamu ketahui. BPNT membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan dengan uang elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
     
    Sementara BLT memberikan uang tunai untuk mereka yang terdampak krisis atau bencana. Keduanya bertujuan meringankan beban masyarakat, namun dengan cara dan fokus yang berbeda. (Nanda Sabrina Khumairoh
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)