Xcloud.id

Topik: Dana desa

  • BLT DD tahap terakhir di Langkat cair, Desa Secanggang cair hari ini

    BLT DD tahap terakhir di Langkat cair, Desa Secanggang cair hari ini

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    BLT DD tahap terakhir di Langkat cair, Desa Secanggang cair hari ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 17:14 WIB

    Elshinta.com – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mulai disalurkan. BLT DD tahap terakhir ini disalurkan dari bulan Oktober, November dan Desember senilai Rp900 ribu. BLT DD ini merupakan solusi bagi warga kurang mampu dan lanjut usia yang tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti PKH dan BPNT.   

    Seperti halnya di Desa Secanggang. Pemerintah Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, menyalurkan BLT DD yang terakhir di tahun 2024, kepada 69 penerima manfaat.  Hal itu disampaikan Kepala Desa Secanggang Tengku Syaiful Anhar, usai menyerahkan BLT DD di kantor Desa Secanggang, Jumat (13/12). 

    “Saya berharap kepada penerima  BLT DD yang terakhir di tahun ini, dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, semoga tahun berikutnya bisa bertambah penerimanya,” kata Tengku Syaiful.

    Dalam kesempatan itu Kepala Desa Secanggang Tengku Syaiful Anhar menyebut tiga hari kedepan genap setahun ia menjabat Kepala Desa Secanggang. Dia terus berharap dukungan dari warga masyarakat Secanggang dalam membangun dan memberikan pelayanan administrasi cepat.

    “Alhamdulillah, tiga hari lagi genap setahun saya menjabat kepala desa, saya berniat ingin membangun kampung halaman orang tua saya, yakni Desa Secanggang, semoga tahun mendatang Desa Secanggang bisa lebih baik dan berjaya,” ujarnya.

    Terkait program Presiden Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan. Pemerintah Desa Secanggang sangat mendukung dengan harapan tiga tahun kedepan swasembada pangan dapat tercapai. Saat ini bantuan pupuk dan bibit sudah sampai ke tangan petani.

    “Berbagai bantuan sudah sampai ke desa, seperti pupuk dan benih, saya tegaskan jangan dijual, tapi manfaatkan sesuai penggunaannya,” tegas Tengku Syaiful seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Jumat (13/12). 

    Tengku Syaiful berharap masyarakat semakin solid dalam mendukung segala program kerja pemerintah desa. Apabila ada hal yang kurang pas bisa diberitahukan kepada perangkat desa.

    “Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami tolong ingatkan, temui saya di rumah atau di kantor kita bicarakan baik-baik dan cari solusinya,” pungkas Tengku.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dorong Kades di Pasuruan Optimalkan Dana Desa, Misbakhun Gandeng BPKP

    Dorong Kades di Pasuruan Optimalkan Dana Desa, Misbakhun Gandeng BPKP

    Pasuruan: Penggunaan dana desa harus dipastikan benar-benar tepat sasaran, akuntabel, dan transparan. 

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan demi mewujudkan hal itu, menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memberikan bimbingan teknis atau bimtek kepada para kepala desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

    “Komitmen saya ialah untuk mendampingi bapak dan ibu sekalian (para kades) dalam pengelolaan dana desa,” kata Misbakhun di Kantor Pemeritah Kabupaten Pasuruan, Selasa, 10 Desember 2024.
     

    Pembicara lain dalam bimtek itu ialah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPKP Provinsi Jatim Abdul Chair, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jatim Didyk Choiroel, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pasuruan Diano Vela Fery Santoso. Adapun pesertanya adalah para kades se-Kabupaten Pasuruan.

    Misbakhun menambahkan tanggung jawab para kades atas penggunaan dana desa tidaklah ringan. Sebab dana desa berasal dari uang negara.

    “Ketika bapak dan ibu sekalian menjadi kepala desa dan diberi tanggung jawab mengelola sebagian dana APBN, ada tanggung jawab yang berat,” jelasnya.

    Menurut Misbakhun konsep pembangunan Indonesia saat ini ialah membangun desa terlebih dahulu. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jatim (Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo) itu pun menegaskan dana desa sangat penting dan strategis untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan. 

    Namun dia mengkritisi kebijakan pemerintah tentang pengurangan alokasi dana desa bagi desa yang sudah berdaya dan lepas dari kemiskinan. Misbakhun menyatakan justru seharusnya desa yang mampu melepaskan diri dari kemiskinan bisa diberi dana insentif.

    “Basis penilaian desa itu selalu kemiskinan, infrastruktur desa, pelayanan desa dan sebagainya. Nah, seharusnya kalau desanya bisa mengentaskan kemiskinan, bukan dana desanya yang dikurangi, tetap diberikan insentif karena telah berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan, kesehatan, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

    Pasuruan: Penggunaan dana desa harus dipastikan benar-benar tepat sasaran, akuntabel, dan transparan. 
     
    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan demi mewujudkan hal itu, menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memberikan bimbingan teknis atau bimtek kepada para kepala desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
     
    “Komitmen saya ialah untuk mendampingi bapak dan ibu sekalian (para kades) dalam pengelolaan dana desa,” kata Misbakhun di Kantor Pemeritah Kabupaten Pasuruan, Selasa, 10 Desember 2024.
     

    Pembicara lain dalam bimtek itu ialah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPKP Provinsi Jatim Abdul Chair, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jatim Didyk Choiroel, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pasuruan Diano Vela Fery Santoso. Adapun pesertanya adalah para kades se-Kabupaten Pasuruan.
    Misbakhun menambahkan tanggung jawab para kades atas penggunaan dana desa tidaklah ringan. Sebab dana desa berasal dari uang negara.
     
    “Ketika bapak dan ibu sekalian menjadi kepala desa dan diberi tanggung jawab mengelola sebagian dana APBN, ada tanggung jawab yang berat,” jelasnya.
     
    Menurut Misbakhun konsep pembangunan Indonesia saat ini ialah membangun desa terlebih dahulu. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jatim (Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo) itu pun menegaskan dana desa sangat penting dan strategis untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan. 
     
    Namun dia mengkritisi kebijakan pemerintah tentang pengurangan alokasi dana desa bagi desa yang sudah berdaya dan lepas dari kemiskinan. Misbakhun menyatakan justru seharusnya desa yang mampu melepaskan diri dari kemiskinan bisa diberi dana insentif.
     
    “Basis penilaian desa itu selalu kemiskinan, infrastruktur desa, pelayanan desa dan sebagainya. Nah, seharusnya kalau desanya bisa mengentaskan kemiskinan, bukan dana desanya yang dikurangi, tetap diberikan insentif karena telah berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan, kesehatan, dan lain sebagainya,” ungkapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Menginvestigasi Lima ‘Desa Fiktif’ di Sulawesi Tenggara

    Menginvestigasi Lima ‘Desa Fiktif’ di Sulawesi Tenggara

    JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri bersama Kemenko Polhukam; Kementerian Keuangan; serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; melakukan kajian terhadap sejumlah desa yang disebut fiktif. Di antaranya, desa yang ada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

    Tim ini berjumlah 13 orang dan bekerja pada 15-17 Oktober. Mereka melakukan kajian ke lima desa yang disebut sebagai desa fiktif. Namun, lima desa itu dirahasiakan namanya.

    Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan menerangkan, kajian tim ini menyatakan, desa yang mereka kunjungi bukanlah fiktif, melainkan desa yang sedang dalam proses penataan adminitrasi. Dia menambahkan, lima desa ini sudah ada sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    UU ini mengatur syarat pembentukan desa. Turunan UU ini, Kemendagri menerbitkan Permendagri tentang penataan desa yang salah satu syaratnya adalah mencantumkan jumlah penduduk.

    Nata menerangkan, tim gabungan ini melakukan investigasi soal aliran dana desa yang masuk ke sana. Namun, dia belum bisa menerangkan hasil kajian tim tersebut sebab masih belum tuntas. Ketika Kemendagri menemukan adanya penyelewangan dana desa, tindakan tegas pun akan dilakukan.

    “Kalau memang persoalan hukum tentu aparat penegak hukum mengambil langkah, tapi memang kalau persoalan administrasinya ada yang keliru ini, kami yakinkan bahwa desa itu kita cabut. Kami yakinkan kalau memang persoalan itu benar,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa baru karena anggaran dana desa. Berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar dapat kucuran dana desa. 

    “Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa),” ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin 4 November.

  • Menkeu Ungkap Alokasi Belanja Negara di 2025 Capai Rp2.701,4 Triliun

    Menkeu Ungkap Alokasi Belanja Negara di 2025 Capai Rp2.701,4 Triliun

    ERA.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp2.701,4 triliun. Alokasi tersebut digunakan untuk mendukung program-program pemerintah.

    “Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2024) seperti dilansir dari Antara.

    Dia lantas merinci, anggaran paling tinggi dialokasikan untuk belanja pendidikan sebesar Rp724,3 triliun.

    Sementara belanja kesehatan ditetapkan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.

    Sedangkan untuk program makan bergizi dialokasikan anggaran Rp71 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program makan siang bergizi.

    “Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan volume uang yang meningkat,” kata Sri Mulyani.

    Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikann beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, serta terbangunnya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.

    “Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.

    Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.

  • Saat Prabowo Minta Menterinya Hemat, Puluhan Kades di Deli Serdang ke Semarang, per Orang Rp18 Juta – Halaman all

    Saat Prabowo Minta Menterinya Hemat, Puluhan Kades di Deli Serdang ke Semarang, per Orang Rp18 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya mengurangi perjalanan dinas hingga kegiatan seminar yang bersifat seremonial, agar dananya bisa dialihkan ke program yang lebih berdampak besar ke masyarakat.

    Namun, di tengah seruan Prabowo, puluhan kepala desa (kades) di Deli Serdang, Sumatera Utara, terbang ke Semarang, Jawa Tengah, dengan biaya Rp18,5 juta per orang.

    Adapun puluhan kades ke Semarang untuk mengikuti kegiatan studi tiru bertemakan “Strategi pengembangan pertanian dan nelayan di desa menuju swasembada pangan”.

    Kegiatan tersebut merupakan undangan dari Lembaga Manajemen Indonesia (Lemindo) yang berkantor dan bersekretariat di Bandung, sejak tanggal 8 sampai 11 Desember 2024 di Hotel Ibis Simpang Lima Semarang. 

    Selain itu juga ada kunjungan ke 3 desa yakni Desa Kandri Kecamatan Gunungpati, Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat,dan Desa Tambak Lorok Kecamatan Semarang Utara.

    Mengutip TribunMedan, dalam undangan tercantum biaya yang harus dikeluarkan untuk masing-masing Pemerintah Desa mengikuti kegiatan study tiru ini sebesar Rp 18,5 juta perorangnya.

    Biaya ini sudah termasuk menginap selama 4 hari 3 malam, makan siang dan makan malam, coffe break, baju, modul pelatihan dan sertifikat serta tiket pesawat pulang pergi dan transport lokal di Semarang. 

    Dituliskan narasumber atau tenaga pengajar dalam study tiru ini hanya aparatur desa di masing-masing study tiru.

    Pemkab Deli Serdang Melarang

    Plt Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang, Ari Mulyawan menyatakan, dari 380 desa yang ada, hanya puluhan orang yang berangkat dan lainnya memilih untuk tidak ikut-ikutan. 

    “Kami dari Pemerintah Kabupaten sudah tegas dengan mengeluarkan surat edaran. Kami tidak ada mendukung kepergian itu karena bukan kita juga yang menyelenggarakannya. Silahkan saja tanya sama Kades-Kades yang pergi itu kenapa mereka pergi,” kata Ari dikutip dari TribunMedan, Kamis (12/11/2024).

    Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini tidak bisa berbuat banyak dengan banyaknya kegiatan-kegiatan termasuk Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menguras banyak Dana Desa (DD) di wilayahnya.

    Meski kegiatan Bimtek banyak dikeluhkan oleh sebagian para Kepala Desa namun Pemkab tidak bisa banyak berkutik.

    Diduga hal ini lantaran ada bayang-bayang aparat khususnya penegak hukum di balik kegiatan Bimtek yang selama ini terlaksana dan bekerjasama dengan organisasi Pemerintah Desa. 

    Dari catatan www.tribun-medan.com Penjabat Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman sempat angkat bicara soal banyaknya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa dan muncul di Kabupaten Deli Serdang.

    Saat itu ia mengatakan para Kades mau untuk ikut lantaran dipaksa dan terpaksa.

    Dikatakan Pemkab melalui Sekda sudah mengeluarkan surat edaran perihal pemanfaatan dana desa. Surat edaran itu dikirimkan pada Camat dan seluruh Kades se Deli Serdang.

    Surat edaran berkaitan dengan pemanfaatan dana desa. Edaran yang dibuat dengan nomor 400-10/1958 dan diterbitkan pada 24 Juni 2024.

    Ada tiga poin penting yang dituliskan dalam edaran.

    Disebut dalam upaya pencapaian sasaran yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan dan pemanfaatan dana desa sejalan dengan visi misi Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, maka diharapkan agar semua desa di Kabupaten Deli Serdang dapat mendayagunakan dana desa sesuai skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa setempat. 

    Kemudian disampaikan dalam hubungan ini maka para Kepala Desa dihimbau untuk sedapat mungkin meniadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan, bimbingan teknis dan bentuk kegiatan pembinaan lainnya dengan menggantikannya dalam bentuk lain yang mengutamakan pelaksanaan kegiatan secara swakelola untuk mewujudkan kemandirian desa sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

    Selain itu Kepada Para Camat se-Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan surat edaran ini dengan sebaik baiknya sekaligus melaporkan perkembangannya kepada Pj. Bupati Deli Serdang c/q Sekdakab Deli Serdang.

    Prabowo Minta Jajarannya Hemat Anggaran

    Presiden Prabowo Subianto mengimbau kepada pejabat seluruh Kementerian/Lembaga termasuk kepala daerah agar dapat menghemat biaya perjalanan dinas serta kegiatan-kegiatan seperti seminar dan lainnya.

    Hal itu disampaikan Prabowo di tengah-tengah menghadiri acara Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah bertajuk “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua” di Universitas Muhammadiyah, Kupang, NTT, Rabu (4/12/2024).

    Prabowo menilai anggaran perjalan dinas ke luar negeri seharusnya dapat dipotong 50 persen. Saat ini, ia menghitung biaya perjalanan dinas bisa mencapai USD 3 miliar atau setara Rp47,8 triliun.

    “Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja,” ujar Prabowo.

    Dengan penghematan yang dilakukan Prabowo tersebut menghemat APBN dan nantinya bisa digunakan untuk membangun bendungan, memperbaiki sejumlah Sekolah hingga untuk program Makan Bergizi Gratis.

    “Kalau bisa dikurangi artinya bisa menghemat Rp 15 triliun. Rp 15 triliun itu berapa bendungan, berapa SD bisa kita perbaiki,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo turut mengimbau pemimpin daerah di NTT agar bisa lebih ketat, efisien serta kritis untuk mengedepankan kepentingan negara.

    “Saya mohon bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kristis. Kritis untuk kepentingan langsung,” kata Prabowo.

    “Kita sudah tahu kesulitan rakyat, Bapak, masalah Indonesia ini, ini, ini saya tahu, banyak Undang-Undang bertabrakan saya tau. Solusinya bagaimana? Menteri perumahan rakyat, rakyat miskin, rakyat yang masih muda butuh rumah yang terjangkau, nggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, type berapa, dia butuh segera,” tegasnya.

    Perjalanan Luar Negeri Dikurangi

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan akan mengurangi perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat.

    Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, saat menghadiri acara di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    Awalnya, Prasetyo menyebut, Kemensetneg akan menjalankan fungsi koordinasi terkait penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

    “Kami menjalankan fungsi dan menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pemerintah dengan Mitra Pembangunan Asing, Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Kemudian, Prasetyo menyebut pihaknya mulai melakukan efisiensi anggaran, yang satu di antara caranya yakni mengurangi perjalanan dinas luar negeri.

    “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita ingin melakukan efisiensi dan kemarin juga sudah ditidaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk kita mau mulai mengefisienkan dan mengurangi perjalanan-perjalanan Dinas Luar Negeri,” ucapnya.

    Lantas, Prasetyo meminta maaf apabila ke depannya ada pengajuan perjalanan dinas yang tidak bisa dilakukan.

    “Kami mohon izin dalam forum terhormat ini ingin menyampaikan bahwa kami mohon maaf, dan mohon permakluman apabila dalam perjalanan ke depan ada beberapa pengajuan perjalanan-perjalanan dinas luar negeri yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden akan coba kita efisienkan,” pungkasnya.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri Intruksi itu, juga termasuk membatasi kegiatan seminar maupun studi banding di luar negeri. Kementerian diminta fokus urusi persoalan rakyat.

    “Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri pakai uang sendiri boleh,” kata Prabowo, di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

    Prabowo menilai, permasalahan yang dihadapi di Indonesia umumnya sudah cukup jelas, sehingga tidak memerlukan studi banding yang berlebihan.

    (TribunMedan/Indra Gunawan/Tribunnews)

  • Prabowo: Makan Bergizi Gratis itu Strategis, Rp8 Miliar Akan Beredar di Desa

    Prabowo: Makan Bergizi Gratis itu Strategis, Rp8 Miliar Akan Beredar di Desa

    ERA.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, makan bergizi gratis merupakan program yang sangat strategis. Pemerintah berencana memberdayakan ekonomi di desa untuk mendukung program tersebut.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    “Makan bergizi hal strategis, kita selamatkan anak-anak kita tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi, puluhan triliun akan beredar di daerah,” kata Prabowo.

    Dia mengklaim, akan ada Rp8 miliar yang bergulir di desa-desa apabila program makan bergizi gratis mulai berjalan.

    Menurutnya, selama ini desa-desa hanya mendapatkan Rp1 miliar dari anggaran dana desa. Namun, dia menjamin bakal ada lonjakan delapan kali lipat dengan adanya program makan bergizi gratis.

    “Dengan makan bergizi per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih Rp8 miliar per desa per tahun,” kata Prabowo.

    “800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Kita akan balikkan, yang uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang akan turun ke desa-desa dan daerah-daerah,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 paling besar dianggarkan untuk pendidikan. Selain itu juga pelayanan kesehatan.

    Menurutnya, pendidikan dan pelayanan kesehatan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Disamping itu pemerintah juga menaruh perhatian terhadap perlindungan sosial, salah satunya lewat program makan bergizi gratis.

    Prabowo mengatakan, fokus pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan merupakan program dunia. Hal itu menjadi tema di G20.

    “Karen itu, subsidi dan perlinsos akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah supaya semua subsidi bisa dirasakan, dan dinikmati golongan rakyat kita yang paling remah,” kata Prabowo.

  • Pesan Prabowo Soal APBN 2025: Kurangi Seremonial dan Hemat Anggaran

    Pesan Prabowo Soal APBN 2025: Kurangi Seremonial dan Hemat Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Terdapat pesan menarik yang selalu diulangi Presiden Prabowo Subianto setiap kali menyampaikan pidato atau arahan dalam forum tertentu, yaitu penghematan anggaran.

    Orang nomor satu di Indonesia itu selalu meminta agar jajaran pemerintah baik pusat di kementerian/lembaga hingga daerah dapat mengurangi pengeluaran untuk kegiatan seremonial dan aktivitas yang tidak produktif.

    Salah satunya, kembali dia ulangi saat menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

    “Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi. Penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita  sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus sekali lagi saya tekankan, hemat,” tuturnya dalam forum itu.

    Kepala Negara pun kian aktif menyuarakan agar pemerintahannya mampu dan harus dalam mengurangi kebocoran dari anggaran. Bahkan, kata Prabowo, tekadnya jelas untuk memerangi kebocoran di semua tingkatan pemerintahan.

    Oleh sebab itu, dalam agenda tersebut, Prabowo juga memohon semua unsur terutama pada pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat dalam melakukan penghematan.

    “Tidak boleh lagi ada toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif. Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi kajian seminar dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung,” tandasnya.

    Anggaran Desa Bisa Naik

    Dari penghematan yang baik, Prabowo pun mengklaim bahwa ada peluang kenaikan hingga 800% uang yang bakal bergulir di desa setelah program Makan Bergizi Gratis berjalan.

    Presiden Ke-8 RI itu mengatakan bahwa apabila sebelumnya dana desa yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp1 miliar, maka setelah program andalannya berjalan akan ada Rp8 miliar uang yang akan beredar di desa-desa per tahun.

    “Sebagai contoh dengan dana desa kita gulirkan Rp1 miliar per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun, melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya Rp8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah,” katanya dalam forum itu.

    Oleh sebab itu, Kepala Negara mengatakan bahwa program makan bergizi gratis menjadi kebijakan yang strategis sebab dapat memberdayakan ekonomi di tingkat desa hingga provinsi.

    Termasuk, kata Prabowo, program ini bakal mengembalikan uang yang awalnya kerap tersedot di tingkat pusat menjadi turun ke desa-desa.

    “Kami akan balikkan yang uang tersedot berpusat ke Jakarta, uang akan turun ke desa-desa dan daerah-daerah,” ucapnya

    Di sisi lain, Prabowo mengatakan fokus pemerintahannya untuk program makan bergizi gratis sama seperti tema dunia. Dia mengatakan forum G20 kini memiliki tema memerangi kemiskinan dan kelaparan.

    “Karena itu, subsidi dan Perlinsos akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang merumuskan langkah supaya semua subsidi bisa dirasakan. Dan dinikmati golongan rakyat kita paling lemah,” pungkas Prabowo.

  • Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025

    Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025

    Sumber Foto: Antara

    Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 20:41 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi Belanja Negara pada 2025 sebanyak Rp2.701,4 triliun, di mana Belanja Pemerintah Pusat akan ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi hingga program makan bergizi gratis.

    Hal itu disampaikan Menkeu usai menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).

    “Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun,” kata Menkeu.

    Menkeu mengatakan belanja pendidikan Rp724,3 triliun merupakan belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN.

    Sementara belanja kesehatan ditetapkan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.

    Sedangkan untuk program makan bergizi dialokasikan anggaran Rp71 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program makan siang bergizi.

    “Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan volume uang yang meningkat,” jelasnya.

    Selain itu, kata Menkeu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, serta terbangunnya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.

    “Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.

    Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.

    Sumber : Antara

  • Prabowo: Dengan Makan Bergizi untuk Anak, Rp 8 M Beredar per Desa per Tahun – Halaman all

    Prabowo: Dengan Makan Bergizi untuk Anak, Rp 8 M Beredar per Desa per Tahun – Halaman all

    “(Program) Makan bergizi juga hal strategis, kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten, provinsi,” kata Prabowo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Prabowo Subianto mengatakan puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah karena adanya program makan bergizi gratis. Ia memberikan contoh dari semula Rp 1 miliar kini mencapai Rp 8 miliar uang yang berputar di desa per tahunnya.

    “Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah, sebagai contoh yang sederhana, dengan Dana Desa kita gulirkan Rp 1 miliar per desa per tahun, dengan makan bergizi melalui uang makan untuk anak-anak beredar kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. Kita akan balikkan uang tersedot ke pusat kita balik uang akan turun ke desa, ke daerah-daerah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prabowo menyinggung program pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang bukan hanya menjadi fokus pemerintah saja, tapi juga menjadi agenda dunia. Ke depan, Prabowo juga akan memperbaiki pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

    Perangi kemiskinan dan kelaparan agenda dunia

    “Ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia, waktu saya hadir di G20 itu tema dunia memerangi kemiskinan dan kelaparan, karena itu, subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki akan lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ujarnya.

    Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah merumuskan langkah-langkah agar subsidi dapat meningkat dan tepat sasaran. Efisiensi anggaran kementerian lembaga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan subsidi.

    “Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah agar semua subsidi bisa dirasakan golongan rakyat kita yang paling lemah. Saudara sekalian dalam rangka meningkatkan efisiensi tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah dari kementerian /lembaga kita penuhi tahun ini. Tetapi saya percaya dengan strategi kita di saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara canangkan,” ujarnya.

  • Makan Bergizi Gratis-Dana Desa Diklaim Tingkatkan Peredaran Uang Daerah, Rp9 Miliar per Desa

    Makan Bergizi Gratis-Dana Desa Diklaim Tingkatkan Peredaran Uang Daerah, Rp9 Miliar per Desa

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengandalkan Program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa pada APBN 2025 untuk turut meningkatkan perekonomian daerah, terutama di desa-desa.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa sebelumnya anggaran khusus untuk program prioritas pemerintahan Prabowo itu sebesar Rp71 triliun. Di desa-desa, program makan bergizi gratis (MBG) diharapkan bisa membangkitkan perekonomian lokal. 

    Sri Mulyani pun mengungkap nantinya Dana Desa juga akan membantu perekonomian lokal di tahun depan. 

    “Dengan demikian, program Makan Bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintahan Prabowo pada tahun pertama menganggarkan Rp71 triliun untuk Dana Desa. Anggaran itu terdiri dari Rp69 triliun pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan, dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan.

    Sri Mulyani lalu memaparkan, belanja pemerintah pusat pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Transfer ke daerah dirancang sebesar Rp919,9 triliun.

    APBN itu dirancang dengan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana untuk perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak menyumbang Rp513,6 triliun serta hibah Rp0,6 triliun.

    Maka itu, defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

    “Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program Makan Siang Gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran,” papar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto hari ini memperkirakan peredaran uang di daerah pada 2025 akan mencapai puluhan triliun. Perinciannya, sebesar Rp1 miliar digulirkan sebagai Dana Desa per tahun.

    Kemudian, denga adanya program MBG, peredaran uang juga akan bertambah yakni Rp8 miliar per desa setiap tahunnya. Maka, kombinasi antara program MBG dan Dana Desa membuat peredaran uang di desa menjadi total Rp9 miliar. 

    “800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah, kita akan balikkan uang yang tersedor ke pusat, kita balik uang akan turun ke desa ke daerah-daerah,” ujarnya di Istana Kepresidenan,, Jakarta.