Topik: Dana desa

20 Persen Dana Desa 2025 Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menyatakan 20 persen dari Rp71 triliun Dana Desa di 2025 akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis.

“Yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa tadi saya laporkan 20 persen dari Rp71 triliun dana desa 2025 untuk ketahanan pangan,” kata Yandri usai rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (3/1).

Ia menyatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kemendes khususnya Bumdes akan menjadi salah satu pemasok bahan baku program makan bergizi gratis.

Nantinya, masing-masing desa akan menjadi pemasok bahan baku sesuai dengan produk pangan yang dihasilkan daerah masing-masing.

“Tadi sudah disampaikan ada desa padi, desa jagung, ada desa ikan nila, desa melon, dan sebagainya,” ucapnya.

Pada saat yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan Prabowo meminta agar seluruh bahan pokok program makan bergizi gratis itu harus berasal dari desa.

Ia menyebut hal itu dilakukan agar menjadi stimulus ekonomi masyarakat. Pria yang akrab disapa Muni itu pun menyebut ada 1.923 koperasi yang akan terlibat dalam program makan bergizi gratis.

“Ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari sebuah tim untuk makan bergizi gratis,” kata Muni.

Ia menyatakan keseluruhan koperasi itu terdiri dari berbagai macam produknya masing-masing.

Mulai dari koperasi produsen telur, koperasi sayur-mayur, koperasi beras, koperasi ikan, dan lainnya.

“Misalnya koperasi peternak telur, membantu menyediakan telur, desa juga Bumdes juga menyiapkan,” ucap dia.

(mnf/agt)

03/01/2025 20:30
Kunjungan Reses, Anggota DPR Kritisi Penggunaan Dana Desa

loading…

Anggota DPR RI Mafirion melakukan kunjungan reses dan serap aspirasi di Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau. Dari hasil kunjungan dan serap aspirasi tersebut, persoalan penggunaan dana desa jadi perhatiannya. Foto/Istimewa

JAKARTA – Anggota DPR RI Mafirion melakukan kunjungan reses dan serap aspirasi di Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau. Dari hasil kunjungan dan serap aspirasi tersebut, persoalan penggunaan dana desa jadi perhatiannya.

Menurut Mafirion, penggunaan dana desa bagi kepentingan sosialisasi, workshop dan pelatihan yang dicantumkan di dalam Anggaran Dana Desa (ADD) harus dibatasi. Penggunaan dana desa bagi kepentingan sosialisasi, workshop, dan pelatihan setiap tahunnya mencapai Rp150-200 juta. Hal ini sangat memberatkan anggaran desa yang seharusnya dapat digunakan bagi pembangunan insfrastruktur yang sangat diperlukan masyarakat.

“Ini tak boleh terjadi lagi di tahun 2025, karena dana di ADD yang dihabiskan untuk sosialisasi berbagai peraturan dan pelatihan yang setiap tahunnya sama, cukup memberatkan dana desa,” ujar Mafirion melalui keterangan tertulisnya, Kamis (2/1/2025).

Menurut Mafirion, dari laporan beberapa kepala desa, untuk sosialisasi tahun 2025 yang sudah dimasukkan ke dalam ADD ada beragam kegiatan yang menelan dana belasan hingga puluhan juta rupiah. Mafirion mengatakan, penggunaan dana yang cukup besar tersebut terjadi setiap tahun.

“Padahal, menurut kepala desa yang menyampaikan aspirasinya, sosialisasi, pelatihan, bimbangan dan workshop tersebut, dari tahun ke tahun sama. Hanya ganti judul saja dan tak ada manfaatnya,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut.

Anggota DPR dari Dapil Riau II tersebut menambahkan, seharusnya sosialisasi, pelatihan, workshop, bimbingan, dan pemantapan kalaupun harus dilakukan tidak memberatkan dana desa.

Seharusnya, kata Mafirion, dana ratusan juta yang dihabiskan untuk sosialisasi, pelatihan, workshop, dan pemantapan itu, dapat digunankan bagi pembagunanan sarana desa. Mafirion berharap, Kementerian Desa ikut memantau penggunaan dana desa. Sehingga, dana desa yang diharapkan dapat memajukan desa benar-benar terwujud. Kalaupun sosialisasi, pelatihan, pemantapan, workshop diperlukan, cukup menggunakan 5 persen dari dana ADD, tidak seperti saat ini mencapai 20-25 persen.

“Kalaupun kegiatan-kegiatan tersebut dianggap penting bagi peningkatan kapasitas SDM di desa, biaya menjadi tanggungan instansi penyelenggara, bukan dibebankan pada ADD,” pungkasnya.

(zik)

03/01/2025 10:33
Pertanian Jadi Salah Satu Prioritas Pembangunan Lamongan di Tahun 2025

Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan, baik fisik maupun non fisik pada yahun 2025.

Komitmen tersebut disampaikan Yuhronur saat coffee morning bersama seluruh Kepala OPD dan Camat, dalam rangka menyatukan visi untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Lamongan, di aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan, Kamis (2/1/2025).

“Pada awal tahun ini kita harus menyatukan visi dalam menjalankan pelaksanaan pemerintahan. Yakni melanjutkan pembangunan fisik dan non fisik untuk mewujudkan Lamongan megilan,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

Menurut Pak Yes, bidang pertanian menjadi prioritas. Dibutuhkan peningkatan mulai dari pemberian dukungan hingga hasil produksinya.

Terlebih, kata Pak Yes, bidang pertanian menjadi sasaran pokok yang diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada program Asta Cita, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

“Sebagai lumbung pangan nasional, Kabupaten Lamongan harus terus mempertahankan dan meningkatkan capaian di bidang pertanian. Pemkab Lamongan harus bisa menghadirkan solusi akan permasalahan petani, sehingga tidak ada lagi kendala pertanian,” kata Pak Yes.

Untuk mendukung peningkatan bidang pertanian di tahun 2025, orang nomor satu di Kota Soto ini juga mengarahkan untuk menindaklanjuti putusan pemerintah pusat perihal penetapan 20 persen dana desa untuk mendukung pertanian.

“Begitupun pada pembangunan infrastruktur, Pemkab Lamongan terus berkomitmen menuntaskan pembangunan jalan,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Pak Yes mengabarkan capaian Kabupaten Lamongan di tahun 2024 mulai dari indeks reformasi birokrasi kategori BB, mempertahankan nilai SAKIP A, perolehan opini WTP dari BPK, dan indeks kepuasan masyarakat mencapai angka 84,98, dan lainnya. (fak/ted)

02/01/2025 17:51
Akses Jalan Menuju Objek Wisata Rahtawu Kudus Longsor

KUDUS – Bencana tanah longsor terjadi di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengakibatkan akses jalan satu-satunya di desa setempat menuju kota terganggu karena sebagian badan jalan mengalami longsor, Rabu.

Menurut Kepala Desa Rahtawu Didik Aryadi di Kudus, peristiwa longsor terjadi Rabu dini hari setelah diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi.

Pada akhir tahun, kata dia, tanda-tanda jalan akan mengalami longsor memang sudah terlihat, dengan tergerusnya tanah di sekitar jalan utama desa setempat.

Lebar jalan tersebut sekitar 4 meter, namun adanya longsor mengakibatkan separoh jalan hilang akibat longsor dengan panjang jalan 10 meter dan kedalaman sekitar 8 meteran.

Meskipun demikian, imbuh dia, jalan masih bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat dengan hati-hati.

“Agar tidak terjadi longsor susulan, memang perlu penanganan. Jika pemkab tidak melakukan perbaikan, tentunya akan kami kerjakan dengan dana desa,” ujarnya.

Sebelumnya, pihaknya juga sudah mengusulkan anggaran perbaikan sebesar Rp150 juta yang rencananya dikerjakan pada Februari 2025, namun keburu longsor.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kudus Mundir membenarkan Jalan Desa Rahtawu mengalami longsor sekitar pukul 05.00 WIB.

“Status jalannya merupakan jalan desa. Informasi dari Kepala Dusun IV Semliro Rahtawu, pada pertengahan Januari 2025 atau ketika cuaca mendukung akan dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, di sekitar lokasi longsor dipasang kayu dan garis pembatas.

Berdasarkan peta rawan bencana, untuk daerah rawan bencana tanah longsor tersebar di 13 desa, meliputi Desa Rahtawu, Menawan, Jurang, dan Kedungsari (Kecamatan Gebog), Desa Terban (Kecamatan Jekulo), serta Desa Soco, Ternadi, Japan, Kuwukan, Puyoh, Colo, Dukuh Waringin, dan Cranggang (Kecamatan Dawe).

02/01/2025 08:14
Dana Desa 2025 Naik jadi Rp70 Triliun, Mendes Wanti-Wanti Pengawasan Bakal Lebih Ketat

Liputan6.com, Semarang – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto memberikan perhatian lebih kepada pembangunan di Desa. Perhatian salah satunya diberikan dengan menaikan besaran anggaran desa pada tahun 2025.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, menyampaikan anggaran dana desa pada tahun 2025 mencapai Rp 70 triliun. Bukan hanya untuk pembangunan di Desa, Mendes PDTT menjelasakan, alokasi Dana Desa sebesar 20 persen wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan.

“Sebesar 20 persen dana desa harus dialokasikan untuk ketahanan pangan. Kami akan mematangkan hal ini melalui modul. Kami juga meminta bupati dan camat se-Jateng untuk fokus pada ketahanan pangan di tahun 2025,” ungkap Mendes PDTT Yandri Susanto usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Gedung Gradika Bakti Praja, Semarang, Selasa (31/12/2024).

Besarnya alokasi dana desa tahun 2025, imbuh Mendes PDTT, diikuti dengan melakukan pengawasan lebih ketat kepada pemerintah desa. Tidak sendiri, pengawasan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa diawali dengan melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan aparat penegak hukum.

Yandri Susanto menegaskan alokasi dana desa yang diberikan ke pemerintah desa, bukan diperuntukan kepada masyarakat secara individu. Namun, penyaluran dilakukan melalui lembaga milik desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Dana desa yang 20 persen itu harus dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga ekonomi lainnya. Kami tidak ingin dana tersebut digunakan untuk kebutuhan yang bersifat sementara, seperti membeli ayam yang langsung disembelih,” urai Mendes PDTT.

Dalam rapat terbatas yang dihadiri sejumlah Menteri, Mendes PDTT Yandri Susanto juga menyoroti kekurangan jumlah pendamping desa, khususnya di Jawa Tengah. Diuraikan, saat ini jumlah pendamping desa mencapai 1.400 orang. Sedangkan jumlah desa di provinsi Jateng saat ini mencapai lebih dari 7.000.

“Kami akan meminta tambahan pendamping desa agar program ini berjalan lebih efektif,” imbuhnya.

Islam Aboge Lebaran Idul Fitri Kamis, Ini Perhitungan Kalendernya

01/01/2025 10:30
Prabowo: Jangan Beri Keringanan Koruptor dan Dilarang “Mark-up” Anggaran

Prabowo: Jangan Beri Keringanan Koruptor dan Dilarang “Mark-up” Anggaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden
Prabowo Subianto
menyampaikan pesan tegas kepada pejabat pemerintah pusat dan daerah dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional
(
Musrenbangnas
) di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
Prabowo meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman berat kepada koruptor.
Sebelumnya, ia menyatakan akan memaafkan koruptor jika mereka bertobat dan mengembalikan kerugian negara.
Ia juga menyoroti kebiasaan mark up anggaran yang merugikan rakyat.
Prabowo juga membahas komoditas kelapa sawit yang dianggap menjadi penyebab deforestasi terbesar karena menyebabkan hilangnya tutupan hutan, mengancam biodiversitas, dan sebagainya.
Kepala Negara menekankan pentingnya menghentikan kebocoran potensi penerimaan negara akibat aksi ilegal.
Aksi ilegal tersebut mencakup pertambangan liar (illegal mining), pembalakan hutan (illegal logging), serta penyelundupan ikan, tekstil dan lainnya.
Prabowo menegaskan bahwa kegiatan ilegal hanya akan merugikan Indonesia dan menyengsarakan rakyat.
“Penyelundupan dari dalam ke luar membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita dan kehidupan ratusan ribu pekerja kita,” kata Prabowo.
Ia bahkan mengancam untuk menenggelamkan kapal para penyelundup.
Prabowo berencana berkonsultasi dengan ahli hukum mengenai tindakan penenggelaman kapal penyelundup.
“Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat, apa kapalnya ditenggelamkan?” ucapnya.
Mantan Menteri Pertahanan ini juga meminta para hakim untuk menghukum koruptor dengan tegas.
Ia merujuk pada kasus
korupsi
timah yang melibatkan Harvey Moeis.
Kasus ini viral karena vonis hakim jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, meski kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
“Saya mohon ya kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim vonisnya jangan terlalu ringan,” tutur Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa masyarakat kini semakin pintar dalam menilai kinerja pemerintah.
Ia mengingatkan agar tidak ada lagi koruptor yang mendapatkan hukuman ringan.
“Rampok triliunan, eh ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV,” pintanya.
Di momen yang sama, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut.
Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim.
“Tolong menteri pemasyarakatan ya, Jaksa Agung. Naik banding enggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira, ya,” seloroh Prabowo.
Selain itu, Prabowo mengingatkan menteri dan kepala daerah untuk tidak terus menerus mengganggu Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam meminta tambahan anggaran.
Ia meminta semua pihak memahami prioritas program yang harus dijalankan.
Oleh karena itu, tidak semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mendapat anggaran sesuai pengajuan.
“Mungkin K/L (kementerian/lembaga), K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya,” ungkap Prabowo.
Dia pun bercerita, pengalaman serupa pernah dirasakannya saat menjadi Menteri Pertahanan. Meminta tambahan anggaran kepada Sri Mulyani bukan sesuatu yang mudah pula.
“Waktu saya menteri pertahanan selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Sjafrie Sjamsoeddin,” canda Prabowo.
Namun, Prabowo berjanji, pemerintah daerah juga akan merasakan berputarnya uang di desa karena adanya program prioritas.
Salah satunya adalah Program makan bergizi gratis, yang dianggap mampu memutarkan uang hingga ke desa.
Dengan begitu, pemda pun bisa mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi wilayah setempat.
“Contoh dana desa adalah sekarang Rp 1 miliar 1 tahun, benar ya? Dengan program makan bergizi itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik 5,6,7 kali,” tutur Prabowo.
Prabowo menekankan pentingnya menghindari penggelembungan (mark-up) anggaran.
Ia meminta jajarannya untuk melaporkan anggaran sesuai kebutuhan yang sebenarnya.
“Penggelembungan mark up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat,” katanya.
“Kalau bikin proyek yang nilainya Rp 100 juta, ya (tulis) Rp 100 juta,” imbuh Prabowo.
Misalnya, lanjut Prabowo, melaporkan anggaran yang terpakai mencapai Rp 150 juta, dari yang sebenarnya Rp 100 juta.
Ia pun ingin mengundung secara khusus para pemerintah desa untuk membahas masalah tersebut.
“Budaya ini yang harus kita kurangi saudara-saudara, Harus dihilangkan,” ucap Prabowo.
Di akhir pengarahan, Prabowo menyinggung pentingnya menjaga lahan kelapa sawit.
Ia berpendapat bahwa penanaman kelapa sawit tidak perlu dianggap sebagai penyebab deforestasi.
Prabowo berpandangan, tuduhan bahwa lahan sawit menyebabkan deforestasi adalah keliru karena menurutnya pohon kelapa sawit juga menyerap karbondioksida.
“Saya kira ke depan kita harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestation, namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan?” ujarnya.
Prabowo juga berpesan kepada kepala daerah dan aparat TNI/Polri untuk menjaga kebun kelapa sawit.
Pasalnya, banyak negara membutuhkan kelapa sawit yang merupakan komoditas strategis, meski Indonesia digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Jagalah kebun kelapa sawit kita. Itu aset negara,” ujar Prabowo.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/12/2024 08:46
Prioritas Makan Bergizi Gratis dan Kenaikan Gaji Guru, Prabowo Minta Kementerian dan Lembaga Hemat – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar Kementerian atau Lembaga melakukan penghematan. Kepala negara juga menyampaikan kemungkinan anggaran masing-masing lembaga negara yang ditargetkan untuk 2025-2029 tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.

Hal itu disampaikan Prabowo Saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Gedung Bappenas, di Jalan Taman Suropati nomor 2 Menteng, Jakarta, Senin (30/12/2024).

“Saya minta kebesaran hati, ada prioritas kita, mungkin Kementerian/Lembaga sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan saat ini,“ kata Prabowo.

“Jangan ganggu Menkeu terus, karena Menkeu itu bertanggung jawab kepada saya, waktu saya Menhan selalu dibatasi Menkeu, sekarang yang lemes Pak Sjafrie. Kalau Pak Sjafrie merasa dibatasi, Menkeu bilang ini perintah Presiden,” tutur Prabowo.

Menurut Prabowo, penghematan anggaran pada Kementerian/Lembaga ini bukan tanpa sebab. Pemerintah kata Prabowo memiliki program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis di sekolah bagi anak-anak dan kenaikan gaji guru.

“Tapi, anak-anak harus makan, guru-guru gajinya diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah dinas yang layak,” ujar Prabowo.

Prabowo juga meminta para pemimpin daerah seperti Gubernur dan Bupati yang turut menyaksikan melalui Video Conference agar bersama-sama bekerja dan memprioritaskan kepentingan rakyat.

“Ini juga para Gubernur, para Bupati yang ikut rapat ini melalui Vicon (Video Conference), para Menteri dan saya mohon juga jiwa besar dan kesabaran mungkin ada beberapa yang harus kita dahulukan tapi ujungnya nanti Gubernur/Bupati yang akan rasakan,” jelas Prabowo.

“Contoh dana desa sekarang Rp 1 miliar per tahun, dengan program Makan Bergizi Gratis itu nanti uang yang beredar akan naik 5, 6, 7 kali. Kita akan tambah, tapi melalui mekanisme yang harus sampai ke sasaran,” pungkas Prabowo.

30/12/2024 19:07
Presiden minta k/l berbesar hati anggaran untuk program prioritas

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Presiden minta k/l berbesar hati anggaran untuk program prioritas
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 30 Desember 2024 – 18:04 WIB

Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian/lembaga dan jajaran kepala daerah berbesar hati anggaran yang mereka terima tidak sesuai dengan yang diajukan karena ada program-program prioritas yang akan didahulukan, misalnya seperti swasembada pangan dan makan bergizi gratis.

Presiden saat memberikan pengarahan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Senin, juga meminta kepada jajarannya untuk tidak mengganggu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait anggaran.

“Mungkin K/L (kementerian/lembaga) sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan saat ini. Nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu menkeu (menteri keuangan) terus, karena menkeu itu bertanggung jawab kepada saya,” kata Presiden saat Musrenbangnas di hadapan pimpinan kementerian/lembaga pemerintah pusat dan kepala-kepala daerah.

Presiden mencontohkan sewaktu dirinya menjabat menteri pertahanan, dia pun mengakui pernah dihadapkan pada pembatasan-pembatasan oleh menteri keuangan, yang saat itu juga dijabat oleh Sri Mulyani. Namun, Prabowo menyebut setelah dia resmi menjabat Presiden, dia menyadari pertahanan memang penting, tetapi ada prioritas lain yang juga tidak kalah penting.

“Pertahanan sangat penting, tetapi anak-anak ini harus makan. Guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang ngontrak (rumah),” kata Presiden.

Terlepas dari itu, Presiden menyebut ada beberapa program prioritas yang nantinya juga ikut menambah anggaran-anggaran daerah, misalnya program makan bergizi gratis.

“Percayalah, ujungnya nanti gubernur, bupati yang akan merasakan. Contoh, Dana Desa sekarang Rp1 miliar per tahun. Benar ya? Dengan program makan bergizi gratis, itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik, 5–6 kali, 7 kali. Jadi, bukannya kita (tidak ingin menambah, red.). Kita akan tambah, tetapi melalui mekanisme yang kita yakin harus sampai ke sasaran,” kata Presiden Prabowo.

Dalam RPJMN 2025–2029, ada beberapa program prioritas pemerintah yang ditetapkan, di antaranya makan bergizi gratis, meningkatkan produktivitas lahan pertanian untuk swasembada pangan, dan menaikkan gaji ASN, guru, dosen, tenaga kesehatan/penyuluh, anggota TNI/Polri, dan pejabat negara, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas hingga tingkat kabupaten.

Presiden Prabowo memberikan pengarahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk Pelaksanaan RPJMN 2025–2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin. Kegiatan itu, yang digelar secara langsung dan melalui sambungan video conference, dihadiri seluruh petinggi pemerintah pusat dan kepala daerah se-Indonesia.

Di lokasi acara, beberapa pejabat negara mendengar langsung arahan-arahan Presiden, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri koordinator, menteri, dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, kepala badan dan lembaga, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala BIN M. Herindra.

Sumber : Antara

30/12/2024 18:33
Disebut Serangan Jantung, Dodi Rustandi Muller Terpidana Kasus Sengketa Lahan Dago Elos Meninggal Dunia

Liputan6.com, Bandung – Dodi Rustandi Muller dikabarkan telah meninggal dunia. Dia merupakan salah satu terpidana kasus dokumen palsu pada sengketa lahan Dago Elos, Kota Bandung.

Menurut kuasa hukum keluarga Muller, Jogi Nainggolan, Dodi Rustandi meninggal pada 24 Desember 2024 lalu di Lapas Kebonwaru. Ia disebut mengalami serangan jantung.

“Iya, betul (meninggal dunia). Klien kami sedang menjalani proses hukum. Mereka berada di Lapas Kebon Waru. Salah satu mereka terkena serangan jantung sehingga meninggal dunia,” kata Jogi saat dihubungi wartawan, Sabtu, 28 Desember 2024.

Jogi menyampaikan, kondisi kesehatan Dodi Rustandi sempat teramati menurun saat di lapas, beberapa kali Dodi dilaporkan pingsan. Dodi diketahui mempunyai riwayat penyakit jantung sebelum ditahan.

“Mereka sudah berada di Lapas Kebonwaru hampir tujuh bulan,” katanya.

Pada 24 Desember itu, kata Jogi, Dodi terjatuh saat hendak mengambil wudhu. Ia sempat dibawa ke RS Santo Yusup. Di rumah sakit Dodi kemudian dinyatakan meninggal dunia.

“Almarhum dimakamkan di pemakaman umum daerah Rancaekek,” katanya.

Diaku Jogi, saat ini kasus yang menjerat keluarga Muller itu masih dalam proses kasasi. “Seharusnya, kasus ini belum bisa diinkrahkan, artinya kasusnya belum selesai dan dia belum dinyatakan bersalah. Kami telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan memori kasasi. Kami juga akan mengusulkan secara formal ke Pengadilan Negeri agar nantinya mereka dapat mengirimkan berkas ke Mahkamah Agung”.

Kejari Telusuri Harta Kades Cantik Tersangka Korupsi Dana Desa Cilacap

30/12/2024 02:00
Warsubi Diwarisi 82 Ruas Jalan Rusak di Jombang

Jombang (beritajatim.com) – Warsubi, Cabup pemenang Pilkada Jombang 2024 mengatakan infrastruktur di Jombang masih banyak jalan yang rusak. Tercatat, masih ada 82 ruas jalan yang harus dibangun.

“Kemarin, saya disodori oleh Sekdakab dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Jombang. Ada kurang lebih 82 ruas jalan yang harus dibangun. Karena kondisinya rusak. Dananya menghabiskan kurang lebih Rp200 miliar. Kalau tidak turun ke lapangan, bisa-bisa jalan yang sudah baik diaspal kembali,” ujar Warsubi.

Pernyataan itu disampaikan Warsubi dalam acara ngopi bareng Koprs Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jombang di salah satu kedai kopi, Minggu (29/12/2024). Warsubi meminta kerja sama KAHMI dalam memantau kerja-kerja Pemerintah Kabupaten Jombang selama 5 tahun mendatang.

Untuk itulah, pihaknya menekankan akan turun langsung memantau jalannya pembenahan infrastruktur jalan di seluruh Kabupaten Jombang. Warsubi mengajak Dinas PUPR untuk meninjau langsung.

Warsubi mengungkapkan, pihaknya sempat melakukan pengecekan secara acak. Ada tiga ruas jalan yang tengah dibangun, padahal kondisinya masih bagus. Inilah yang membuat pembangunan menjadi tidak merata dan tidak berkeadilan.

“Dalam waktu dekat, saya akan mengajak PUPR untuk turun ke kecamatan-kecamatan meninjau jalanan di Jombang. Mana yang kondisinya rusak parah, itu yang didahulukan. Ini penting. Target saya 5 tahun ke depan jalanan Jombang sudah bagus semua,” tambah Warsubi.

Warsubi mengaku telah menyaksikan sendiri saat masa kampanye kemarin. Ia melewati sebuah ruas jalan yang kondisinya masih bagus, lalu saat melihat pengajuan pembenahan infrastruktur, jalan yang masih bagus ini diajukan kembali untuk dibenahi dengan nilai yang tidak sedikit. Yakni mencapai Rp2 miliar.

“Saya tidak mau ada pembangunan yang tidak berkeadilan. Itu akan membuat Jombang hancur pelan-pelan. Ketika saya menjadi kepala desa, sekecil apapun kegiatan dan proyeknya, saya pasti turun ke lapangan,” ujarnya.

“Demikian juga dengan Jombang. Hanya 21 kecamatan, 302 desa dan 4 kelurahan. Saya sanggup turun ke lapangan dan memantau semuanya. Karena kemarin saat kampanye, saya dan Gus Salman turun ke 302 desa, 4 kelurahan langsung,” tambahnya.

Menurut Warsubi, penting untuk melihat sejauh mana proses pembangunan di Kabupaten Jombang berjalan. Karena itu butuh pengawasan.

Jalan poros kabupaten yang menjadi tanggung jawab Pemkab harus diawasi dan segera dibenahi. Sementara jalanan di kampung, menjadi tanggung jawab lurah/kepala desa. Ini sudah ada regulasinya.

“Sebenarnya kalau dana desa betul-betul dimanfaatkan untuk desa, maka pembangunan desa akan berjalan baik. Harus ada keseimbangan antara pemerintah desa dan Kabupaten,” ungkapnya.

Karena itu, selain persoalan infrastruktur ia juga berharap ada pendampingan dari KAHMI dan juga seluruh masyarakat Jombang dalam program Kabupaten Jombang yang lain. Seperti revolusi putih yang menekankan pada kesehatan calon ibu dan anak-anak.

“Perlu adanya perhatian dari kita semua. Membangun Jombang ini tidak bisa sendirian. Semua masyarakat harus dilibatkan. Semua elemen juga harus terlibat aktif secara inklusif sehingga apa saja yang akan dicetuskan menjadi kebijakan yang baik dan membawa manfaat bagi kita semua,” pungkasnya.

Penasihat KAHMI Jombang, Medan Amrullah menyatakan bahwa KAHMI siap bersinergi bersama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jombang. “KAHMI memiliki pandangan bahwa dalam 5 tahun ke depan, kami akan mendukung pemerintahan Warsubi-Salman untuk meningkatkan pembangunan di seluruh Kabupaten Jombang,” ujarnya. [suf]

29/12/2024 20:03