Xcloud.id

Topik: Dana desa

  • Kementerian PDTT Siapkan Dana Rp 20 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Kementerian PDTT Siapkan Dana Rp 20 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menyatakan, kementeriannya siap mendukung program makan bergizi gratis (MBG) dengan alokasi dana Rp 20 triliun.

    Besaran dana itu akan difokuskan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, beras, dan produk pangan lainnya.

    “Rp 20 triliun dari dana desa yang telah dialokasikan untuk ketahanan pangan. Hal ini tertuang dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, yang sudah saya tandatangani. Fokusnya adalah untuk mendukung kebutuhan bahan baku program MBG,” ujar Mendes PDTT Yandri Susanto di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

    Dalam pelaksanaan program ini, Yandri Susanto menegaskan, peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma) dalam mengelola hasil produksi desa.

    Konsep desa tematik juga akan diterapkan, setiap desa akan fokus pada komoditas tertentu sesuai potensi lokalnya.

    “Misalnya, ada desa padi, desa jagung, desa nila, atau desa ayam petelur. Hasilnya dikelola BUMDes atau BUMDesma, lalu diserap oleh program makan bergizi gratis,” jelasnya.

    Yandri Susanto memastikan, kementeriannya telah menyusun modul dan petunjuk teknis (juknis) secara rinci untuk membantu desa-desa menjalankan program ini.

    “Kami sudah buat modulnya, detailnya, termasuk skemanya. Semua sudah siap agar program ini berjalan lancar,” tambahnya.

    Program makan bergizi gratis diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan melalui optimalisasi potensi lokal.

    “Intinya, Kementerian PDTT siap menyukseskan program makan bergizi gratis dengan memanfaatkan dana desa untuk ketahanan pangan,” ucapnya.

    “Ini wujud komitmen kami dalam mendukung kesehatan anak-anak Indonesia sekaligus memajukan ekonomi desa,” tutup Menteri PDTT Yandri Susanto terkait program makan bergizi gratis untuk anak sekolah.

  • Ketua DPD Panen Kritik Imbas Usulkan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

    Ketua DPD Panen Kritik Imbas Usulkan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

    loading…

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Sultan dianggap cari muka ke Presiden Prabowo Subianto .

    “Ketua DPD tidak usah mengutak-atik program makan bergizi gratis. Biar ketua DPD tahu, paham, dan tidak bodoh bahwa program makan bergizi gratis bukan janji janji warga,” ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada SindoNews, Kamis (16/1/2025).

    Dia mengingatkan bahwa makan bergizi gratis adalah program Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. “Siapa yang berjanji, dia harus bertanggung jawab. Akan lebih baik, daripada hanya cari muka ke Prabowo,” ungkapnya.

    Uchok pun meminta Sultan B. Najamudin untuk fokus mengurusi DPD yang kewenangannya terbatas. “Makanya ketua DPD jangan hanya ngomong. Sekali ngomong hanya memalukan,” pungkasnya.

    Kritikan juga datang dari Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. “Lebih tepat mereka yang urunan. Program makan gratis itu untuk rakyat, malah disuruh urunan. Logikanya gimana?” ujar Fadhli.

    Fadhli mengatakan, jika ingin program makan gratis sukses, maka DPD RI yang harus urunan membiayainya. “Kalau mereka juga betul bersimpati, potong saja gaji mereka sekian persen, hitung-hitung zakat profesi,” pungkasnya.

    Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengusulkan Kabinet Merah Putih yang terlebih dahulu membiayai program Makan Bergizi Gratis tersebut. “Kan sebelum dari masyarakat ikut terlibat, maka dimulai dari kabinet Prabowo,” ujar Jerry.

    Dia juga mengusulkan semua wakil rakyat atau DPD dan DPR membantu pembiayaan program tersebut. “Jadi soal budgeting maka untuk dana desa bisa di-switch ke program makan bergizi gratis,” ungkapnya.

    Selain itu, dia mengusulkan makan bergizi gratis menyasar panti asuhan dan panti jompo. “Atau untuk anak-anak yang ekonominya mapan orang kelompok borjuis sebaiknya tak diberikan (makan bergizi gratis, red), nanti diajarkan mereka membawa makan sendiri,” pungkasnya.

    (rca)

  • Luhut Sindir Pengkritik Makan Bergizi Gratis: Sok Tahu, Jadi Pejabat Maling Juga

    Luhut Sindir Pengkritik Makan Bergizi Gratis: Sok Tahu, Jadi Pejabat Maling Juga

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak untuk tidak tergesa-gesa mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

    Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini, program MBG tidak hanya bertujuan untuk mengatasi stunting dan kemiskinan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di desa-desa.  

    “Jadi pikiran Presiden Prabowo [soal] MBG kalau ada yang kritik, sebenarnya jangan cepat-cepat mengkritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tau, padahal waktu dia pejabat, dia maling juga,” kata Luhut dalam pidato pembukaan diskusi Menavigasi Ekonomi Global dan Strategi 2025, dikutip Kamis (16/1/2025). 

    Luhut menjelaskan bahwa selama 10 tahun lalu, dana yang berputar di desa tembus Rp1,1 miliar di mana angka ini disebut terus meningkat. Dia juga mengatakan bahwa program MBG memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian desa. 

    “Sekarang dengan MBG, kami hitung dana yang berputar di desa bisa mencapai 8-9 miliar per tahun. Ini angka besar yang mendukung pemerataan ekonomi. Mungkin banyak anak yang jarang makan ayam, jarang makan telur, sekarang makan. Itu akan terjadi perputaran ekonomi di desa itu harus beli ayam, harus beli telur,” jelasnya. 

    Selain pemerataan ekonomi dan peningkatan perputaran dana desa, Program MBG, kata Luhut juga akan mengurangi stunting dan kemiskinan.

    Seperti yang diketahui, Program MBG, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, memakan anggaran senilai Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Pada hari pertama penyelenggaraan Program MBG, tepatnya Senin (6/1/2025), Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 600.000 penerima manfaat telah menerima program ini.

  • Dana Desa Hanya Stimulan, Kepala Desa Harus Lebih Kreatif

    Dana Desa Hanya Stimulan, Kepala Desa Harus Lebih Kreatif

    Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepala desa untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

    Mendagri menjelaskan bahwa APBDes berperan sebagai stimulan bagi desa untuk mencapai kemandirian.

    “Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk memancing supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” jelas Mendagri pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025. 
     

    Kegiatan itu berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1/2025).

    Acara Musyawarah Desa dalam rangka memperingati Hari Desa 2025 ini dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.

    Acara tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.

    Sebelumnya di hari yang sama, terkait peringatan Hari Desa Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian juga melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi kebun demplot KWT Gemilang, pencanangan TANDAN DESA, Meninjau demplot, menanam jagung manis bersama, panen jagung, panen padi di ember dan panen anggur di Desa Cibereum, Sumedang.

    Selain itu Mendagri melakukan kunjungan ke kandang domba dan ayam (kelompok peternakan) dan menyaksikan Kepala Desa menyerahkan domba bergulir dari hasil usaha setahun sebanyak 8 ekor ditambah 12 ekor dari BAZNAZ.

    Lebih lanjut Mendagri mengingatkan kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). 

    Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.

    Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan [anggaran] yang dari pusat itu,” ujarnya.

    Mendagri juga mengingatkan desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.

    “Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal,” ungkap Mendagri. 

    Dia berharap, Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa. Mendagri berharap, seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.

    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” pungkasnya.

    Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepala desa untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

    Mendagri menjelaskan bahwa APBDes berperan sebagai stimulan bagi desa untuk mencapai kemandirian.
     
    “Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk memancing supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” jelas Mendagri pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025. 
     

     
    Kegiatan itu berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1/2025).

    Acara Musyawarah Desa dalam rangka memperingati Hari Desa 2025 ini dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.
     
    Acara tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.
     
    Sebelumnya di hari yang sama, terkait peringatan Hari Desa Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian juga melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi kebun demplot KWT Gemilang, pencanangan TANDAN DESA, Meninjau demplot, menanam jagung manis bersama, panen jagung, panen padi di ember dan panen anggur di Desa Cibereum, Sumedang.
     
    Selain itu Mendagri melakukan kunjungan ke kandang domba dan ayam (kelompok peternakan) dan menyaksikan Kepala Desa menyerahkan domba bergulir dari hasil usaha setahun sebanyak 8 ekor ditambah 12 ekor dari BAZNAZ.
     
    Lebih lanjut Mendagri mengingatkan kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). 
     
    Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.
     
    Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
     
    “Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan [anggaran] yang dari pusat itu,” ujarnya.
     

    Mendagri juga mengingatkan desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.
     
    “Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal,” ungkap Mendagri. 
     
    Dia berharap, Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa. Mendagri berharap, seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.
     
    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” pungkasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Dugaan Korupsi APBDesa 2019 Desa Japanan Mojokerto Masuki Babak Baru

    Dugaan Korupsi APBDesa 2019 Desa Japanan Mojokerto Masuki Babak Baru

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran (T.A.) 2019 Desa Japanan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, kini memasuki babak baru.

    Penyidik Polres Mojokerto Kota telah melimpahkan tersangka, Sekretaris Desa (Sekdes) Nastain (49), bersama sejumlah barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto setelah dinyatakan P21 alias lengkap.

    Kasus ini melibatkan dugaan penyalahgunaan dana desa senilai Rp280.439.081. Penyidik turut menyertakan barang bukti berupa 12 bendel berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), enam lembar kwitansi penerima tersangka, serta 19 bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

    Kemudian tiga bendel salinan Peraturan Desa Japanan tentang APBDesa T.A. 2019, serta dokumen pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap 1, 2, dan 3. Selain itu, satu buah buku tabungan Bank Jatim atas nama Kas Pemerintah Desa Japanan juga disita.

    Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota AKP Siko Sesaria Putra Suma menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari pengelolaan dana desa oleh tersangka bersama Kepala Desa Japanan pada tahun 2019.

    “Pada tahun 2019, Desa Japanan mengelola APBDesa sebesar Rp1.733.780.760 untuk berbagai kegiatan fisik dan non fisik. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Japanan,” ungkapnya, Rabu (15/1/2025).

    Modus operandi yang digunakan adalah mengelola dan mengatur keuangan tanpa melibatkan Panitia Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) serta Kepala Desa. Namun, kepala desa yang diduga terlibat telah meninggal dunia.

    “Motif tersangka menggunakan anggaran desa tersebut untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp280.439.081,” tambah AKP Siko.

    Nastain dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.

    Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S Marunduri, menegaskan komitmen Polres Mojokerto Kota dalam memerangi korupsi.

    “Polres Mojokerto Kota khususnya Satrekrim akan terus memerangi kasus korupsi. Kami menghimbau perangkat desa agar transparan dalam pengelolaan keuangan. Kami akan menindak tegas setiap kasus korupsi untuk mendukung pembangunan yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.

    Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel guna mencegah terjadinya penyimpangan. Proses hukum terhadap tersangka masih terus berlanjut, dan masyarakat menunggu keadilan ditegakkan. [tin/suf]

  • Korupsi Dana Desa untuk Bayar Hutang Pilkades, Polisi Tangkap Mantan Kades di Mojokerto

    Korupsi Dana Desa untuk Bayar Hutang Pilkades, Polisi Tangkap Mantan Kades di Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Anggota Satrekrim Polres Mojokerto Kota berhasil mengamankan salah oknum mantan Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Tersangka melakukan korupsi Dana Desa (DD) pada kegiatan pekerjaan penerangan jalan lingkungan dengan kerugian negara sebesar Rp120.721.000.

    Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S Marunduri melalui Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota, AKP Siko Sesaria Putra Suma menjelaskan, tersangka Ainur Wahyudi (39) diamankan setelah kabur satu tahun di Kalimantan Timur. “Tersangka korupsi Dana Desa pada kegiatan pekerjaan penerangan jalan lingkungan,” ungkapnya, Rabu (15/1/2025).

    Tersangka melakukan dugaan korupsi DD pada kegiatan pekerjaan penerangan jalan lingkungan di Desa Mojowono, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Tersangka merupakan Kades sejak tahun 2014 sampai tahun 2019, tersangka memiliki kewenangan melakukan pengelolaan ADD dan DD.

    “Pada tahun anggaran 2017, tersangka mendapat kegiatan pekerjaan penerangan jalan lingkungan di Desa Mojowono sebanyak 64 titik dengan anggaran sebesar Rp235 juta. Tetapi di tahun 2017 tidak terealisasi dikarenakan uang digunakan untuk keperluan pribadi dan membayar hutang,” katanya.

    Tersangka kemudian melakukan pembangunan penerangan jalan lingkungan di tahun anggaran 2018 sebanyak 64 titik dengan menggunakan menggunakan uang pinjaman dari temannya senilai Rp114.279.000. Tersangka merekayasa laporan pertanggung jawaban kegiatan pembangunan penerangan jalan lingkungan dan buku kas umum Desa Mojowono tahun anggaran 2017.

    “Modus yang dilakukan tersangka yakni tersangka tidak melaksanakan kegiatan pembangunan penerangan jalan lingkungan, melakukan rekayasa laporan pertanggung jawaban tahun anggaran 2017 dengan memalsukan tanda tangan. Motif tersangka melakukan dugaan korupsi untuk keperluan pribadi dan bayar hutang,” jelasnya.

    Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya, satu bendel FC Perdes Mojowono Nomor 5 Tahun 2017 Ttg Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) T.A 2017, satu bendel FC Laporan Pertanggung Jawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan Desa Mojowono Tahun 2017.

    “Tiga lembar fotocopy slip penarikan atas nama Kas Pemerintah Desa Mojowono nomor rekening 0162403150 di Bank Jatim, satu bendel fotocopy Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/858/HK/416-012/2013, tanggal 25 September 2013 5entang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mojowono atas nama tersangka,” ujarnya.

    Satu bendel fotocopy Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/554/HK/416-012/2019, tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Terpilih Desa Mojowono atas nama tersangka. Satu lembar surat perjanjian pembayaran pekerjaan pemasangan lampu jalan Desa Mojowono, tanggal 26 Februari 2019 antara tersangka dan saksi HS san satu buah kartu ATM dan buku tabungan Bank Jatim atas nama tersangka.

    “Akibat perbuatan tersangka, total nilai kerugian negara sebesar Rp120.721.000. Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara,” tegasnya.

    Sementara itu, tersangka Ainur Wahyudi (39) membenarkan, jika ia tidak mengerjakan pekerjaan penerangan jalan lingkungan pada tahun 2017 lalu. “Uangnya saya buat bayar utang, utang pas waktu pencalonan Kades tahun 2014 sebesar Rp800 juta. Periode kedua saya kalah, kegiatan tahun 2018 itu untuk menutupi kegiatan tahun 2017,” pungkasnya. [tin/kun]

  • Luhut: Jangan Kritik Program Makan Bergizi Gratis, Lihat Dahulu Dampaknya

    Luhut: Jangan Kritik Program Makan Bergizi Gratis, Lihat Dahulu Dampaknya

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, meminta publik untuk tidak terburu-buru mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) yang baru diluncurkan beberapa pekan lalu. Menurutnya, program ini dirancang untuk memberikan dampak positif jangka panjang, terutama dalam peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

    Program MBG, yang diinisiasi pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Selain bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak, program ini juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa.

    Luhut menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 1 miliar per desa setiap tahunnya. Dengan adanya program MBG, perputaran uang di desa diperkirakan mencapai Rp 8-9 miliar per tahun.

    “Kami hitung-hitung dana berputar di desa itu Rp 8-9 miliar per tahun. Itu bukan angka kecil,” kata Luhut saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta, Senin (15/1/2025) terkait program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga akan mengintegrasikan program makan bergizi gratis dengan platform Government Technology (GovTech) untuk meningkatkan keterpaduan layanan digital pemerintah.

    Luhut menekankan program MBG tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa makanan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup anak-anak di sekolah. Banyak siswa yang menyatakan kegembiraannya atas program ini.

    “Pikiran Presiden Prabowo untuk bikin makan bergizi itu kalau ada yang kritik-kritik, sebenarnya jangan cepat-cepat ngeritik, tunggu lihat dahulu,” ujarnya.

    Luhut optimistis, program makan bergizi gratis Prabowo Subianto berjalan dalam jangka panjang, dampaknya akan signifikan bagi ekonomi desa dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

  • Kejar Target Swasembada Pangan, Menteri Desa PDT Ingin Penggunaan Lahan Dimaksimalkan Nasional 15 Januari 2025

    Kejar Target Swasembada Pangan, Menteri Desa PDT Ingin Penggunaan Lahan Dimaksimalkan Nasional 15 Januari 2025

    Kejar Target Swasembada Pangan, Menteri Desa PDT Ingin Penggunaan Lahan Dimaksimalkan
    Penulis
    KOMPAS.com 
    – Pemerintah malakukan penanaman benih jagung di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Rabu (15/1/2025).
    Agenda itu dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (
    Menteri Desa PDT
    )
    Yandri Susanto
    bersama Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria.
    Adapun penanaman jagung itu merupakan rangkaian kegiatan Festival Bangun Desa yang diadakan untuk memeringati Hari Desa.
    Yandri mengatakan, jagung merupakan salah satu komoditas pangan yang tidak akan diimpor lagi pada 2025.
    “Maka dari itu, semua harus bergerak ke arah yang sama yaitu menuntaskan
    swasembada pangan
    digagas Presiden
    Prabowo
    Subianto,” kata Yandri melalui siaran persnya, Rabu.
    Menurutnya, lahan-lahan pertanian masih tersedia di desa. Ia ingin agar semuanya dimanfaatkan secara maksimal lewat skema pinjam pakai atau tanpa biaya.
    “Pada momen Hari Desa ini, mari kita bangun semangat untuk menuju swasembada pangan. Program ini sejalan dengan Makan Bergizi Gratis, sehingga desa diharapkan menyuplai bahan bakunya,” tuturnya.
    Dengan demikian, sebutnya, perputaran uang di desa bisa berjalan baik dan masyarakat bisa menikmati hasilnya.
    “Oleh karena itu, dana desa sekurangnya 20 persen untuk ketahanan pangan bisa dimaksimalkan. Anggaran ini jangan disalahgunakan atau dijadikan bancakan karena akan diauti dan dimintai pertanggungjawaban agar dana desa bisa dirasakan langsung oleh warga,” ucapnya.
    Lebih jauh, Yandri berharap, Festival Desa ini bisa dijadikan momen bagi semua pihak untuk semakin memajukan desa-desa di Indonesia agar semakin maju dan sejahtera.
    “Jangan sampai arus urbanisasi yang terjadi membuat Indonesia mengalami kasus yang serupa dengan Jepang dan Korea Selatan,” ungkapnya.
    Dia juga menekankan bahwa setiap desa dipersilahkan memilih swasembada pangan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing.
    “Semua potensi yang di desa silkan dimaksimalkan,” kata Mendes Yandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Luhut Tersinggung Pengumpulan Pajak Indonesia Disamakan dengan Nigeria – Page 3

    Luhut Tersinggung Pengumpulan Pajak Indonesia Disamakan dengan Nigeria – Page 3

    Sebelumnya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dinilai masih sangat rendah. Melihat hal itu, kehadiran Administrasi Perpajakan (Coretax) diharapkan memberi potensi penerimaan pajak.

    Hal itu disampaikan Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers, Kamis (9/1/2025).

    Soal tingkat kepatuhan, Luhut mencontohkan, kepemilikan mobil dan sepeda motor kurang lebih mencapai 100 juta, tetapi yang patuh membayar pajak hanya 50 persen

    “Seperti contoh ya, mobil dan sepeda motor mungkin 100 juta lebih, yang bayar pajak cuma 50 persen. Jadi Anda bisa bayangkan kepatuhan kita itu sangat rendah,” ujar Luhut.

    Luhut menuturkan, adanya Administrasi Perpajakan (Coretax) memberikan potensi penerimaan pajak sebesar Rp1.500 triliun. Potensi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. 

    Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar Rp1.200 triliun dapat dikumpulkan secara bertahap. Dia bilang Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan sebagian dana ini akan dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor strategis, seperti UMKM, guna meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

    “Nanti (dana potensi) dialokasikan kepada seperti UMKM untuk mendorong tadi purchasing power daripada kelas menengah bawah,” ujar dia.

    Selain itu, program-program seperti penyediaan makanan bergizi dan pendanaan desa juga akan menjadi bagian dari alokasi dana tersebut. Dengan kombinasi kebijakan ini, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dianggap realistis untuk dicapai, meskipun membutuhkan strategi dan eksekusi yang terukur. 

    “Dan itu saya kira dengan sekarang program makan bergizi dan jumlah dana desa kalau Anda hitung, saya akan loncat-loncat ya, karena banyak yang mau disampaikan. Itu 8 persen growth yang dicanangkan itu bukan hal yang impossible,” kata Luhut.

     

    Reporter: Siti Ayu

    Sumber: Merdeka.com

     

  • Padahal Waktu Jadi Pejabat Maling Juga

    Padahal Waktu Jadi Pejabat Maling Juga

    GELORA.CO  – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung pihak-pihak yang mengkritik program makan bergizi gratis. Dia menegaskan jangan terlalu cepat mengkritik program tersebut.

    Menurutnya, makan bergizi gratis berdampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah. Sebab banyak transaksi lewat penyediaan makan bergizi gratis seperti belanja bahan baku pangan hingga proses distribusi makanan di sekolah.

    “Jadi pikiran presiden membuat makan bergizi itu, kalau ada kritik, sebenarnya jangan cepat kritik. Tunggu, lihat dulu. Kita ini kadang sok tahu, padahal waktu dia pejabat, dia juga maling juga,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Mantan menteri koordinator era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu meminta semua pihak untuk menunggu penyelenggaraan makan bergizi gratis hingga sesuai rencana. Dia meminta jangan terlalu dini mengkritik karena penyelenggaraan program tersebut masih tahap awal.

    “Jadi kita tunggu saja lihat. Sekarang Anda lihat, anak yang makan itu, mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, makan telur, sekarang banyak,” kata dia.

    Luhut mengatakan setidaknya ada Rp8-9 miliar perputaran uang di desa melalui program dana desa dan makan bergizi gratis. Dia yakin jumlah uang itu bisa memeratakan pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah.

    “Sekarang ada makan bergizi, kita mau bikin the Govtech, kami hitung-hitung ada perputaran Rp8-9 miliar per tahun di desa, ini angka besar, itu akan membuat pemerataan, mengurangi kemiskinan dan stunting,” kata dia