Xcloud.id

Topik: Dana desa

  • Ekonom sebut Koperasi Desa Merah Putih solusi untuk kembangkan perekonomian daerah

    Ekonom sebut Koperasi Desa Merah Putih solusi untuk kembangkan perekonomian daerah

    Sumber foto: https:/linkcuts.org/gtoumekb/elshinta.com.

    Ekonom sebut Koperasi Desa Merah Putih solusi untuk kembangkan perekonomian daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 14:56 WIB

    Elshinta.com – Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menyebut pembentukan Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi solusi untuk mengembangkan perekonomian daerah.

    “Secara konsep ini baik dan dapat menjadi solusi untuk mengembangkan perekonomian di daerah,” kata Eliza kepada wartawan, Selasa (4/3).

    “Jadi perpanjangan tangan pemerintah untuk program pembangunan pedesaan dan ada juga yang berfungsi sebagai penyedia sarana produksi pertanian, dalam hal ini pupuk subsidi,” lanjutnya.

    Ia mengatakan supaya Koperasi Desa Merah Putih berjalan optimal, perlu penyusunan business plan yang baik dan menerapkan prinsip meritokrasi dalam menentukan pengelola koperasi. “Ini mutlak membutuhkan SDM pengelola koperasi yang kompeten,” jelasnya.

    Eliza mengatakan Koperasi Desa Merah Putih ini sebaiknya memiliki jenis usaha yang belum ada di desa masing-masing. Misalnya hilirisasi atau pengolahan hasil pertanian yang selama ini masih sangat minim.

    “Misalnya untuk petani padi, limbah padi berupa jerami, sekam, dan bekatul yang bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi dan bisa jadi sumber pendapatan koperasi. Atau komoditas sayuran seperti cabai yang harganya fluktuatif, itu diolah jadi cabai pasta atau cabai kering,” terang Eliza.

    Selain itu, bisa juga dilakukan pengolahan buah-buahan seperti mangga, untuk dijadikan keripik atau selai.

    “Banyak yang masih bisa dikembangkan di desa agar tidak mematikan usaha yang eksisting, tetapi melengkapi ekosistem bisnis di desa,” ujarnya.

    Selain itu, Eliza menyarankan agar petani tidak mengelola koperasi. Menurutnya, petani lebih baik cukup menjadi anggota koperasi saja agar fokus untuk mengembangkan budidaya usaha taninya.

    Eliza pun mengingatkan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih agar senantiasa transparan. Berkaca dari tata kelola Koperasi Unit Desa (KUD) era Presiden ke-2 RI Soeharto di mana keduanya sama-sama didirikan untuk menyerap hasil pertanian lokal, lalu beroperasi di tingkat desa sebagai unit ekonomi.

    “Pengalaman dari KUD di masa lalu bisa memberikan pelajaran berharga bahwa koperasi perlu dikelola secara profesional dan mandiri,” ujar dia.

    “Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih ini akan bergantung pada sejauh mana program ini bisa menghindari kelemahan-kelemahan KUD di masa lalu, dan mengadopsi prinsip-prinsip koperasi modern yang lebih berkelanjutan,” lanjutnya.

    Adapun penggunaan dana desa untuk koperasi ini menurutnya memerlukan revisi aturan tentang penggunaan fokus dana desa. “Jadi sebelum ini berjalan pastikan regulasinya tidak ada yang saling tumpah tindih,” ujarnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Koperasi Desa Merah Putih, Solusi Baru untuk Petani dan UMKM di Pedesaan – Halaman all

    Koperasi Desa Merah Putih, Solusi Baru untuk Petani dan UMKM di Pedesaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih).

    Program ini akan dibangun di 70 ribu hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia sebagai pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.

    Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai bahwa secara konsep, kebijakan ini dapat menjadi solusi untuk mengembangkan ekonomi daerah.

    “Secara konsep ini baik dan dapat menjadi solusi untuk mengembangkan perekonomian di daerah,” ujarnya, Selasa (4/3).

    Agar koperasi ini optimal, Eliza menyarankan agar setiap desa memiliki unit usaha yang belum ada sebelumnya, sehingga tidak mematikan usaha eksisting. 

    Contohnya, koperasi dapat mengembangkan hilirisasi pertanian, seperti mengolah limbah padi (jerami, sekam, bekatul) menjadi produk bernilai tinggi atau memproduksi cabai pasta, cabai kering, hingga olahan buah seperti selai dan keripik.

    “Banyak yang masih bisa dikembangkan di desa agar tidak mematikan usaha yang sudah ada, tetapi justru melengkapi ekosistem bisnis desa,” tambahnya.

    Pendanaan dan Pengelolaan Profesional

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pendanaan Kop Des Merah Putih akan dioptimalkan melalui dana desa yang telah ada, serta dukungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan skema cicilan tiga hingga lima tahun.

    Setiap desa diperkirakan akan membutuhkan dana Rp3–5 miliar agar koperasi dapat berjalan optimal sejak awal.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menambahkan bahwa dalam implementasinya, koperasi ini akan dikembangkan dengan tiga pendekatan: membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, dan mengembangkan koperasi yang telah berjalan.

    Eliza menekankan bahwa agar koperasi ini berhasil, perlu ada business plan yang jelas dan prinsip meritokrasi dalam pemilihan pengelola.

    “Ini mutlak membutuhkan SDM pengelola koperasi yang kompeten,” tegasnya.

    Ia juga menyarankan agar petani tidak mengelola koperasi secara langsung, tetapi tetap menjadi anggota koperasi agar dapat fokus pada usaha taninya.

    Belajar dari KUD, Membangun Model Koperasi Modern

    Eliza mengingatkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada sejauh mana Kop Des Merah Putih dapat menghindari kelemahan Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu.

    Ia menekankan pentingnya transparansi dan pengelolaan yang profesional agar koperasi dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto turut menegaskan bahwa kebijakan ini akan didukung dengan revisi regulasi penggunaan dana desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan.

    “Fokusnya kepada Koperasi Desa Merah Putih. Tujuan akhirnya adalah desa maju, berkembang, dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat,” pungkas Yandri.

    Dengan konsep yang matang dan pengelolaan yang profesional, Kop Des Merah Putih diharapkan menjadi solusi nyata dalam mendorong ekonomi berbasis desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

     

  • Pemerintah Kebut Pembentukan 70 Ribu Koperasi Merah Putih – Page 3

    Pemerintah Kebut Pembentukan 70 Ribu Koperasi Merah Putih – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Keputusan itu dibuat usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pihak, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Badan Gizi Nasional (BGN), Himbara, hingga Kapolri dan Menteri Pertanahan (Menhan), Senin (3/3/2025).

    “Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70 ribu desa,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    Menko Zulhas mengatakan, Kopdes Dana Desa nantinya bakal jadi pusat kegiatan ekonomi, dengan menampung hasil pertanian di pedesaan. Sebagai koordinator, pemerintah nantinya akan membentuk satu badan pengaturan dengan menggunakan alokasi dana desa.

    “Anggarannya dari mana? Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, badan koperasi,” imbuh dia.

     

  • Prabowo bentuk Koperasi Desa Merah Putih serap hasil pertanian lokal

    Prabowo bentuk Koperasi Desa Merah Putih serap hasil pertanian lokal

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (3/3/2025). ANTARA/Cahya Sari

    Prabowo bentuk Koperasi Desa Merah Putih serap hasil pertanian lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 20:45 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto segera membentuk pusat kegiatan ekonomi di tiap desa bernama Koperasi Desa Merah Putih guna menyerap hasil pertanian lokal dan memotong rantai distribusi kepada konsumen.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa atau Kop Des Merah Putih itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang dipimpinnya pada Senin (3/3).

    “Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai,” kata Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Disebutkan bahwa Kop Des Merah Putih akan dibangun di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.

    Zulkifli Hasan atau Zulhas memperkirakan setiap desa butuh anggaran sebesar Rp3 miliar sampai Rp5 miliar untuk pembangunan dan pengembangan Kop Des.

    Anggaran tersebut nantinya dapat dialokasikan dari dana desa yang diberikan pemerintah sebesar Rp1 miliar per tahun.

    “Satu desa tadi diperkirakan akan menelan anggaran Rp3 miliar sampai Rp5 miliar. Kita ada dana desa Rp1 miliar per tahun. Kalau 5 tahun, satu desa Rp1 miliar, berarti 5 tahun Rp5 miliar. Akan tetapi, ini diperlukan di depan,” kata Zulhas.

    Oleh karena itu, Himpunan Bank Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan awal sehingga desa dapat mengangsur selama 3—5 tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.

    Dalam implementasinya, kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Kop Des Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga model, yakni membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, dan ketiga membangun serta mengembangkan koperasi.

    Budi mencatat ada sekitar 64.000 gabungan kelompok tani (gapoktan) yang siap bermigrasi menjadi koperasi sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa dapat terintegrasi dengan lebih baik.

    “Yang pasti dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan memutus mata rantai distribusi barang yang efeknya merugikan kepada konsumen maupun kepada produsen supaya bisa lebih murah harga-harga di tengah masyarakat,” kata Budi Arie.

    Sumber : Antara

  • Mendes optimistis swasembada pangan dapat segera terwujud

    Mendes optimistis swasembada pangan dapat segera terwujud

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto ketika mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Perayaan #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 yang digelar di Lapangan Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Senin (3/3/2025). ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT.

    Mendes optimistis swasembada pangan dapat segera terwujud
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 19:54 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan optimistis agenda swasembada atau kemandirian pangan dapat segera terwujud, terutama apabila ada kolaborasi dari beragam pihak.

    “Insya Allah, swasembada pangan yang kita impikan bakal segera terwujud jika ada kolaborasi,” kata Mendes PDT Yandri Susanto seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta.

    Hal tersebut diungkapkan Mendes ketika mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Perayaan #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 yang digelar di Lapangan Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Senin (3/3).

    Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) senantiasa siap menyukseskan swasembada pangan.

    “Kementerian Desa siap sukses swasembada pangan,” kata Mendes Yandri Susanto.

    Ia menyebutkan upaya Kemendes PDT mewujudkan swasembada pangan antara lain dengan mengamanatkan alokasi Dana Desa minimal sebesar Rp16 triliun untuk implementasi Program Ketahanan Pangan.

    Dalam Perayaan #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 , Mendes Yandri dan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengawali acara dengan melakukan tradisi methel, yaitu kegiatan panen perdana sebagai simbol rasa syukur sebelum panen raya dilakukan. Tradisi itu menjadi bentuk penghormatan kepada alam dan hasil bumi.

    Setelah prosesi methel, Mendes Yandri mengenakan topi caping mendampingi Menko Pangan secara simbolis menggelar panen raya.

    Setelah itu Menko Pangan menyaksikan transaksi pembelian gabah langsung dari petani setempat sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan petani dan stabilisasi harga gabah yang diputuskan dibeli Rp6.500 per kilogram.

    Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan percepatan swasembada pangan, mengingat sektor itu mencakup berbagai komoditas penting, seperti padi dan jagung untuk karbohidrat, kemudian ayam, telur, susu, dan daging sebagai sumber protein.

    Ia mengatakan keberhasilan swasembada pangan tidak bisa dicapai oleh pemerintah pusat sendirian, tetapi juga harus melibatkan berbagai elemen, baik dari pemerintah daerah hingga masyarakat luas.

    Sumber : Antara

  • Budi Arie Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bakal Tekan Harga Barang

    Budi Arie Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bakal Tekan Harga Barang

    Budi Arie Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bakal Tekan Harga Barang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koperasi
    Budi Arie Setiadi
    berharap Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat membuat harga barang di masyarakat menjadi lebih murah.
    Pasalnya, pembentukan
    Koperasi Desa Merah Putih
    dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen.
    “Supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat,” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Dalam implementasinya, kata Budi, Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama.
    Budi Arie menambahkan, ada sekitar 64.000 kelompok tani yang siap bermigrasi menjadi koperasi, sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa dapat terintegrasi dengan lebih baik.
    “Jadi ada tiga model. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ketiga, membangun dan mengembangkan,” ungkapnya.
    Adapun Koperasi Desa Merah Putih diputuskan usai Presiden RI Prabowo Subianto rapat bersama sejumlah menteri, termasuk Budi Arie.
    Selain Budi, ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih akan dibangun di 70.000 sampai 80.000 desa di seluruh Indonesia.
    Dia menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
    Ketua Umum PAN ini menyebut bahwa pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini.
    Selain itu, Himbara juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.
    “Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai 3 sampai 5 miliar rupiah. Kan kita ada dana desa 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar,” kata Zulhas.
    Di sisi lain, Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan bahwa akan ada revisi peraturan terkait kebijakan penggunaan dana desa.
    Yandri juga menekankan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan desa-desa berkembang dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat.
    “Fokusnya kepada Koperasi Desa Merah Putih, ujungnya sama semangatnya, bagaimana suasana pangan, bagaimana yang lain-lain. Inti pokoknya desa semua maju, desa semua berkembang dengan baik. Kita akan bangun desa, bangun Indonesia,” kata Yandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Efisiensi Anggaran, Prabowo Bakal Luncurkan 70.000 Koperasi Merah Putih

    Ada Efisiensi Anggaran, Prabowo Bakal Luncurkan 70.000 Koperasi Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan 70.000 koperasi yang dinamakan Koperasi Merah Putih di seluruh desa Indonesia. Peluncuran itu dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan pusat kegiatan ekonomi yang berbasis pada hasil pertanian lokal.

    Dia melanjutkan keputusan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih ini akan dibangun di 70.000 desa di seluruh Indonesia. Dananya berasal dari Dana Desa yang sudah ada. Selain itu, koperasi juga akan dilengkapi dengan fasilitas seperti gudang dan gerai untuk mempermudah distribusi hasil pertanian.

    “Anggarannya dari mana? Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025)

    Zulhas menekankan bahwa setiap desa diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp3 miliar—Rp5 miliar. Mengingat, setiap wilayah memiliki dana desa sekitar Rp1 miliar per tahun. 

    “Kalau 5 tahun kan Rp1 miliar, Rp1 miliar berarti 5 tahun Rp5 miliar. Tapi ini diperlukan di depan,” ucapnya.

    Oleh karena itu, Zulhas mengatakan bahwa akan ada Bank Himbara yang bisa nanti menanggulangi pembiayaan tersebut, sehingga setiap desa dapat mengangsur secara 3 tahun atau sampai 5 tahun. 

    “Jadi intinya dibentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 sampai 80.000 desa. Saya kira itu,” tandas Zulhas.

  • KPK Ingatkan Pembangunan Desa Harus Sinkron dengan Rencana Daerah hingga Nasional

    KPK Ingatkan Pembangunan Desa Harus Sinkron dengan Rencana Daerah hingga Nasional

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dana desa harus dipelototi dengan maksimal. Penggunaannya untuk melakukan pembangunan juga harus disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah hingga nasional untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

    Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat berpidato di acara ‘Aksi Memperkuat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah untuk Mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden yang bertajuk Membangun Desa dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan’ di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Kamis, 27 Februari.

    “Desa merupakan bagian integral dalam satu wilayah pemerintahan kabupaten,” kata Fitroh dikutip dari keterangan resmi KPK, Jumat, 28 Februari.

    “Maka sudah semestinya rencana pembangunan desa, mulai dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) harus disinkronkan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pada tingkat kabupaten yang tentu harus selaras dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN,” sambungnya.

    Fitroh menyebut alokasi dana desa berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun anggaran 2025 mencapai Rp71 triliun. Sehingga, dia mengingatkan pentingnya pengelolaan yang tepat.

    Salah satu caranya, sambung Fitroh, mewajibkan penggunaan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswakeudes) guna meningkatkan pengawasan keuangan di tingkat desa. Langkah ini menjadi salah satu yang direkomendasikan Timnas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Namun, rekomendasi ini tak bisa sendirian dijalankan sendirian oleh Kemendes PDT. Sinergi harus dilakukan bersama kementerian/lembaga terutama Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenkeu hingga Bappenas.

    “Termasuk (sinergi dengan, red) Kemenpan RB sangat diharapkan agar perbaikan kualitas belanja tidak hanya terjadi di tingkat pusat dan daerah, namun juga sampai ke level pemerintahan desa,” tegasnya.

    Lebih lanjut, urusan intergritas juga dibahas Fitroh dalam pertemuan ini. “Pemerintah desa berperan penting untuk kemajuan daerah. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan (desa, red) harus amanah, terlebih anggaran untuk desa dari pusat lebih dari ribuan triliun. Seluruhnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan peringatan KPK dan aparat penegak hukum lain akan menjadi perhatian. Langkah ini sebagai bentuk pengawasan untuk menguatkan pemerataan ekonomi di desa.

    Apalagi, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat sebanyak 75.753 penduduk Indonesia masih tinggal di desa. “Semua potensi kita maksimalkan,” jelas Yandri.

    “Kemendes sudah menjalankan 12 aksi dalam rangka mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden. Ada bumdes, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, desa wisata, desa ekspor, desa ramah anak, dan lainnya. Maka peran KPK di sini dapat memperkuat dan mendorong pengawasan roda pemerintahan desa,” pungkasnya.

  • Ahay.. 79 Tahun Indonesia Merdeka, Warga Dusun Ndana Belum Nikmati Listrik

    Ahay.. 79 Tahun Indonesia Merdeka, Warga Dusun Ndana Belum Nikmati Listrik

    Ia menuturkan, ketika berkunjung ke Jakarta pada Oktober 2023, dirinya sempat mengantarkan proposal untuk meminta pengembangan jaringan ke pihak PLN.

    “Waktu itu direksinya masih Pak Eko Sulistio, tapi sama saja jawabannya sampai sekarang belum ada,” ucap dia.

    Ia mencatat jarak dari kantor desa menuju dusun itu sekitar 3,875 kilometer. Kondisi jalan belum seluruhnya dibangun.

    “Lebih kurang 2,5 kilometer yang masih jalan tanah,” jelasnya.

    Bobi berjanji akan terus berupaya memerhatikan kebutuhan masyarakat secara merata. Hanya saja, proses pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran. Tahun ini, sambung Bobi, alokasi dana desa untuk pembangunan fisik jalan sebesar Rp300 juta.

    “Kami bagi adil dan merata Rp100 juta setiap dusun. Alasan dasarnya karena ruas jalan Desa Liakutu volume 11,675 kilometer semuanya butuh pembangunan mulai dari pintu masuk, tengah, dan ujung,” pungkasnya.

     

  • 4 Kades Kohod Arsin Didenda Rp 48 M karena Bangun Pagar Laut, Warga: Dia Mandor Sejak 2021 Regional

    4 Kades Kohod Arsin Didenda Rp 48 M karena Bangun Pagar Laut, Warga: Dia Mandor Sejak 2021 Regional

    Kades Kohod Arsin Didenda Rp 48 M karena Bangun Pagar Laut, Warga: Dia Mandor Sejak 2021
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, didenda Rp 48 miliar sebagai pelaku pembangunan
    pagar laut
    di perairan
    Kabupaten Tangerang
    , Banten.
    Warga Desa Kohod menyebut
    Kades Arsin
    memang terlibat dalam pembangunan pagar laut, bahkan dia bertanggung jawab sebagai mandor proyek pagar laut di wilayah Kohod.
    “Kalau masalah pemasangan pagar laut itu, ya, data dan fakta yang kami peroleh itu memang mandor utama adalah Arsin, itu sejak dari 2021,” kata pengacara warga Alar Jiban Kohod, Henri Kusuma, di Kohod, Kamis (27/2/2025).
    Dia memastikan Arsin memang terlibat dalam proyek pemasangan pagar laut, namun untuk biaya pembangunan itu berasal dari mana, Henri menyerahkan ke Bareskrim untuk menyelidiki.
    Henri mengatakan biaya pembangunan pagar laut itu tidak sedikit, dan tidak mungkin berasal dari kantong pribadi Arsin maupun dana desa.
    “Sangat tidak mungkin menurut saya. Nah, oleh karena itu, ya, itu ranah penyidik Bareskrim, dari mana biaya-biaya itu,” kata dia.
    Henri menambahkan, dari taksiran pihaknya, biaya pembangunan pagar laut nilainya lebih dari denda yang dibebankan kepada Arsin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
    “Menurut perhitungan kami, dana itu sekitar Rp 50 miliar sampai 60 miliar, tidak mungkin Arsin biaya sendiri,” kata dia.
    Sebelumnya dilaporkan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menerapkan
    denda Rp 48 miliar
    kepada pelaku pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
    Sakti menyebutkan ada dua pelaku yang disanksi ini, yakni kepala desa inisial A dan perangkat desa inisial T.
    Sakti menambahkan pihak Arsin sudah membuat pernyataan kesanggupan membayar denda tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.