Xcloud.id

Topik: Dana desa

  • 7 Pemerintah Siapkan Rp 3-5 Miliar untuk Setiap Koperasi Desa Merah Putih Nasional

    7 Pemerintah Siapkan Rp 3-5 Miliar untuk Setiap Koperasi Desa Merah Putih Nasional

    Pemerintah Siapkan Rp 3-5 Miliar untuk Setiap Koperasi Desa Merah Putih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Deputi Pengembangan Usaha Koperasi
    Kementerian Koperasi

    Panel Barus
    mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan dana atau investasi senilai Rp 3-5 miliar untuk setiap
    Koperasi Desa Merah Putih
    .
    “Pemerintah mempersiapkan investasi sebesar Rp 3-5 miliar untuk setiap Kopdes Merah Putih,” kata Panel dalam siaran pers, Sabtu (8/3/2025).
    Ia menyebutkan, setiap koperasi desa akan dilengkapi dengan bangunan multifungsi, seperti kantor koperasi, outlet penjualan sembako (barang konsumsi), dan
    outlet
    simpan pinjam (modal kerja rakyat desa).
    Lalu, ada pula
    outlet
    klinik dan obat, gudang (saprodi dan offtaker), serta truk untuk mendukung mobilisasi logistik desa.
     
    “Fasilitas-fasilitas tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha koperasi untuk rakyat,” ucap Panel.
    Terkait pembiayaan, ia melihat bahwa dana itu salah satunya bisa diambil dari dana desa.
    Namun, dana desa saja tidak cukup, sebab dana desa juga sudah dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan desa.
    Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah memikirkan sejumlah skema agar Kopdes Merah Putih bisa mendapatkan pembiayaan dari sektor lain.
    “Pemerintah sedang menggalang kolaborasi pembiayaan dan terus mencari model bisnis yang terbaik bagi operasional Kopdes Merah Putih,” kata Panel.
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa koperasi merupakan bagian dari strategi besar membangkitkan ekonomi nasional.
    Panel menjelaskan bahwa masyarakat desa akan mendapatkan manfaat secara langsung dari program tersebut.
    Diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, mayoritas penduduk miskin berada di desa, dengan jumlah 13,01 juta jiwa dari total jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 24,06 juta jiwa.
    Kemudian, berdasarkan data Kemendes PDTT di tahun yang sama, dari total 75.753 desa di Indonesia, sebanyak 7.154 di antaranya masuk kategori Desa Tertinggal dan 4.850 Desa Sangat Tertinggal.
    “Rencana Presiden
    Prabowo Subianto
    yang sangat revolusioner di bidang koperasi dan ekonomi rakyat tersebut akan bertransformasi menjadi gerakan masyarakat desa,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Prabowo memutuskan untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka pemberdayaan ekonomi desa pada Senin (3/3/2025) lalu.
    Berdasarkan rilis resmi Sekretariat Kabinet, kebijakan ini akan diterapkan di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
    “Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat
    Kop Des Merah Putih
    . Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa,” kata Zulhas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden buat Kopdes Merah Putih jaga warga dari rentenir dan pinjol

    Presiden buat Kopdes Merah Putih jaga warga dari rentenir dan pinjol

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025), (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Presiden buat Kopdes Merah Putih jaga warga dari rentenir dan pinjol
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 07 Maret 2025 – 15:03 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditargetkan pada 2025 bisa mencapai 70.000 desa untuk menjaga masyarakat pedesaan dari lilitan utang rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

    “Bapak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutus rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Budi menyebutkan nantinya kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa memberikan pendanaan bagi warga desa melalui salah satu unit bernama unit simpan pinjam yang tentu skemanya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat desa.

    Lebih lanjut ia menambahkan dengan skema Koperasi Desa Merah Putih, harapannya tradisi “gali lubang, tutup lubang” yang biasa ditemui dalam pengelolaan usaha di desa bisa dihentikan di generasi ini.

    “Utang-berutang, tumpuk-menumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Budi.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menambahkan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih maka masyarakat di desa bisa merasakan kehadiran negara termasuk dalam hal mendukung pendanaan usaha.

    Menurut Tito, ini memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat bisa lebih terlindungi dan ini berbeda dari praktik pendanaan usaha di desa yang selama ini erat dengan praktik pinjaman rentenir bahkan setelah terdigitalisasi tak terhindar ada pinjol ilegal.

    “Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus, jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau dengan kooperasi kan jelas transaksinya. Itulah kehadiran negara ini akan menyelamatkan mereka,” ujar Tito.

    Sebelumnya, pada Senin (3/3), diumumkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto segera membentuk pusat kegiatan ekonomi di tiap desa bernama Koperasi Desa Merah Putih guna menyerap hasil pertanian lokal dan memotong rantai distribusi kepada konsumen.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa atau Kop Des Merah Putih itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang dipimpinnya pada Senin sore ini.

    “Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai,” kata Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Minta Koperasi Merah Putih di 70.000 Desa Serap Stok Pangan yang Berlimpah

    Prabowo Minta Koperasi Merah Putih di 70.000 Desa Serap Stok Pangan yang Berlimpah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas (ratas) bersama dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Istana Kepresidenan, Jumat (7/3/2025), pagi.

    Pada rapat tersebut, Budi Arie menyebut Prabowo meminta jajaran menterinya agar mensosialisasikan program tersebut ke seluruh desa di Indonesia. Rapat itu turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi serta Wakil Menteri Pertanian. 

    “Keberadaan kooperasi desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena, di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Tito menyebut program Koperasi Desa Merah Putih itu sejalan dengan program ketahanan pangan yang menjadi sasaran prioritas Presiden. Dia menyebut koperasi desa itu diharapkan bisa menyerap stok pangan Indonesia yang melimpah.

    Mantan Kapolri itu menyebut, suplai beras Indonesia bahkan diprediksi mencapai puncaknya pada April 2025 mendatang. Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah harus bisa menyimpan stok dan sekaligus sebagai penyerap atau offtaker produksi yang dihasilkan petani. 

    Adapun berdasarkan perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri bakal mencapai 13,95 juta ton sepanjang Januari-April 2025. 

    “Nah sekarang, bagaimana untuk menjaga agar stok ini bisa terserap dengan harga yang wajar. Jangan harganya jatuh. Di antaranya adalah dengan membentuk koperasi di setiap desa. Kooperasi Merah Putih,” tuturnya.

    Menurut Tito, nantinya koperasi di setiap desa itu akan menerapkan layanan one-stop solution yang turut meliputi gudang atau ruangan berpendingin (cold storage) hingga gerai. 

    Tito menyebut nantinya akan menyampaikan arahan Prabowo ini ke seluruh kepala desa. Dia memastikan pemerintah bakal turut mendukung berjalannya Koperasi Merah Putih. 

    “Dan juga akan kita sampaikan ada dukungan dari pemerintah nantinya. Di antaranya dari Bank Himbara [Himpunan Bank Milik Negara, red]. Kalau saya tidak salah sekitar Rp5 miliar-an dibutuhkan untuk kepentingan itu. Cold storage, gudang, management, dan lain-lain,” paparnya. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis, program Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk didirikan pada 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Sumber dananya ditargetkan berasa dari Dana Desa serta dukungan pembiayaan dari Himbara. 

  • Dari Pekarangan Jadi Ladang Cuan, Warga di Todanan Blora Sukses Budidaya Alpukat Berkat Dana Desa

    Dari Pekarangan Jadi Ladang Cuan, Warga di Todanan Blora Sukses Budidaya Alpukat Berkat Dana Desa

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Desa Bicak, Kecamatan Todanan, menjadi salah satu sentra alpukat yang ada di Kabupaten Blora.

    Warga Desa Bicak kompak membudidayakan alpukat di area pekarangan rumah. 

    Adapun jenis alpukat yang dibudidayakan beragam, di ntaranya alpukat aligator, kendil, hingga mentega.

    Warga memperoleh bibit alpukat dari pemerintah desa.

    Kepala Desa Bicak, Winto, mengatakan bibit alpukat yang dibagikan ke warga, bersumber dari dana desa.

    Menurut Winto, program berbagi bibit alpukat ke warga, merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang ada di desa.

    Bibit alpukat itu dibagikan tiga tahun yang lalu, dan kini warga mulai merasakan hasilnya. 

    “Alhamdulillah, sekarang warga kami sudah bisa merasakan manfaatnya. Bahkan, terkadang satu pohon bisa menghasilkan pendapatan antara Rp 2 juta hingga Rp 4 juta,” terangnya.

    Lebih lanjut, Winto mengatakan keunggulan dari alpukat aligator dan kendil ialah, memiliki buah berukuran besar, dengan berat bisa mencapai satu kilogram per buah. 

    “Kalau panen serentak di Desa Bicak, bisa terkumpul lebih dari satu truk alpukat. Kalau saat ini harga alpukat Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu per kilogram,” terangnya, Kamis (6/3/2025).

    Winto berharap, dengan budidaya alpukat ini, selain bisa meningkatkan perekonomian warga Bicak, ke depan Desa Bicak diharapkan bisa dikenal sebagai sentra alpukat.

    “Saya berharap, kedepannya nanti tidak hanya meningkatkan kesejahteraan warga tetapi juga menjadikan Desa Bicak sebagai pusat produksi alpukat yang dikenal lebih luas di tingkat regional maupun nasional,” jelasnya.

    Sementara itu, salah seorang warga Desa Bicak, Diki, merasa senang atas hasil dari budidaya alpukat yang didukung oleh pemerintah desa.

    “Saya sangat bersyukur dan senang karena bantuan dari desa untuk budidaya alpukat ini sudah mulai membuahkan hasil. Sekarang, dari satu pohon saja bisa menghasilkan jutaan rupiah. Ini sangat membantu perekonomian keluarga kami.”

    “Kami selaku warga berharap program ini terus berlanjut dan semakin berkembang, sehingga warga Desa Bicak bisa semakin sejahtera dengan hasil panen alpukat yang melimpah,” paparnya.(Iqs)

  • Budidaya Alpukat di Desa Bicak Todanan Blora Makin Berkembang, Bupati Siap Bantu Pemasaran

    Budidaya Alpukat di Desa Bicak Todanan Blora Makin Berkembang, Bupati Siap Bantu Pemasaran

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Bupati Blora, Arief Rohman, mengapresiasi langkah Pemerintah Desa (Pemdes) Bicak, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.

    Hal itu, setelah Desa Bicak sukses mengembangkan budidaya alpukat dengan menggunakan dana desa.

    Pasalnya, sekitar tiga tahun yang lalu, setiap warga Bicak, diberikan bibit alpukat oleh Pemdes Bicak. 

    Warga Bicak kemudian menanam bibit alpukat itu di pekarangan masing-masing. Dan saat ini, sebagian alpukat itu sudah bisa dipanen.

    Oleh karena itu, Bupati Arief mengapresiasi gerakan Pemdes Bicak. Di mana hal itu akan meningkatkan perekonomian warga.

    “Hasilnya sudah dirasakan, dan kata masyarakat tiap panen bisa menghasilkan jutaan rupiah. Luar biasa ini ! Sistem penjualannya juga sudah lewat media sosial. Apalagi jenis alpukat Aligator ini satu buah bisa mencapai berat satu kilogram,” katanya, usai memetik alpukat aligator di halaman rumah warga Desa Bicak, Kamis (6/3/2025).

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa potensi pengembangan alpukat sangat besar, untuk mendongkrak perekonomian warga.

    “Bayangkan saja, kalau setiap rumah punya 20 pohon alpukat. Apalagi buah alpukat ini tidak kenal musim,” jelasnya.

    Arief menyampaikan pemerintah daerah akan membantu dalam menjaga stabilitas harga dan memperluas pasar. 

    “Nanti kita akan melakukan koneksi agar nilai jualnya tetap stabil. Ini tugasnya dinas, untuk sistem pemasarannya, jangan sampai harga anjlok begitu saja,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Desa Bicak, Winto, menjelaskan bahwa program budidaya alpukat ini berawal dari program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa. 

    Selain itu, petani juga mendapatkan dukungan dari Dinas Pertanian melalui kelompok tani.

    “Waktu itu banyak pekarangan yang tidak dimanfaatkan. Jadi saya mengimbau warga untuk menanam alpukat. Selain bisa mencegah banjir, juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” terangnya.

    Namun, Winto menyampaikan saat ini sektor pemasaran masih menjadi tantangan utama. 

    “Semoga dengan kedatangan Pak Bupati, bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat Desa Bicak dan membawa solusi bagi sistem pemasaran kami,” harapnya.(Iqs)

  • Prabowo Mau Bikin 70 Ribu Koperasi Desa Butuh Dana Rp 350 T, Duitnya Dari Mana?

    Prabowo Mau Bikin 70 Ribu Koperasi Desa Butuh Dana Rp 350 T, Duitnya Dari Mana?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk 70 ribu koperasi desa. Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan keinginan Prabowo tersebut sekitar Rp 3-5 miliar per unit per desa. Hal ini berarti pemerintah membutuhkan dana Rp 210 triliun hingga 350 triliun untuk membangun 70 ribu koperasi desa.

    Budi Arie menerangkan kebutuhan anggaran tiap desa tersebut tergantung dengan kondisi koperasi di setiap desa. Sebab, menurut dia, situasi setiap koperasi di desa berbeda-beda.

    “Ya, pemerintahan udah menghitung, ya kan. Itu antara Rp 3 sampai Rp 5 miliar. Tapi menurut saya kan tergantung dari koperasi desa. Desa di Indonesia ini nggak spesifik, nggak tunggal, bisa beda-beda kondisinya. Jadi nanti kita lihat model-modelnya kan ada koperasi desa yang sudah punya koperasi tinggal renovasi perbaikan, ada yang belum, atau ada koperasi-koperasi desa yang bisa kita transformasi menjadi Kopdes Merah Putih,” kata Budi Arie saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

    Budi Arie menerangkan dana tersebut bisa bersumber dari pinjaman bank Himbara, anggaran pendapatan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Budi, apabila hanya mengandalkan alokasi anggaran dari dana desa setiap tahunnya, akan semakin lama dalam mewujudkan 70 ribu koperasi desa.

    “Dana desa cuman kalau per tahun, ya lama, kapan jadinya gitu kan, bisa diberi dengan skema pinjaman dulu dari perbankan yang tentu dengan aspek hati-hatian, prudent nggak sembarangan,” jelas Budi Arie.

    Saat ini, setidaknya ada kurang lebih 132 ribu unit koperasi desa. Meski begitu, Budi Arie menyebut perlu dikurasi lagi mana yang memenuhi syarat lolos sebagai koperasi desa Merah Putih.

    “Kalau jumlah sekarang ada 132 ribu, cuma kan mesti kita lihat mana yang koperasi desa mana yang bukan. Iya (bakal dikurasi) dari keanggotaannnya, dari terus ada RAT, prinsip-prinsip dasar koperasi dan juga mekanisme rapat anggota tahunan,” tambah Budi Arie.

    (kil/kil)

  • Pemerintah harus perhatikan kesejahteraan perangkat desa

    Pemerintah harus perhatikan kesejahteraan perangkat desa

    Sumber foto: Hamdani/elshinta.com.

    Haji Uma: Pemerintah harus perhatikan kesejahteraan perangkat desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 17:14 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPD RI dapil Aceh, H. Sudirman Haji Uma menilai bahwa terdapat sejumlah masalah yang menjadi perhatian dalam tata laksana pemerintah desa serta pelaksanaan dana desa di Aceh dan daerah lainnya di Indonesia. 

    Sejumlah masalah tersebut antara lain terkait dengan kesejahteraan perangkat desa dan tumpang tindihnya aturan teknis tata laksana dana desa yang diterbitkan oleh lintas kementerian terkait. 

    Pandangan tersebut disampaikan oleh Haji Uma pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta fi Gedung DPD RI, Senin (3/3/2025). 

    Menurut Haji Uma, penghasilan tetap atau Siltap aparatur desa satu sisi telah diatur nilainya dalam UU tentang Desa, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Namun implementasinya jauh dari harapan karena selanjutnya diatur dengan Perbub maupun Perwali. 

    “Realita di lapangan membuat kita miris, di Aceh misalnya ada gaji aparatur desa yang dirapel pertiga bulan. Bahkan ada daerah yang pembayaran siltap aparatur desanya tertunda hingga 6 bulan. Jadi, bayangkan bagaimana kita menuntut kinerja optimal aparatur desa jika kesejahteraan mereka terabaikan”, ujar Haji Uma seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Kamis (6/3). 

    Selain itu, Haji Uma juga menyoroti aturan teknis lintas kementerian yang tumpang tindih dan banyaknya aplikasi yang harus dikerjakan aparatur desa yang mestinya bisa diintegrasi dan disinkronisasi yang berpotensi mempengaruhi proses kerja aparatur desa dilapangan. 

    Haji Uma berharap sejumlah persoalan tersebut harus menjadi bahan kajian dan evaluasi pemerintah kedepannya sehingga tata laksana pemerintahan desa serta pelaksanaan dana desa lebih optimal dan mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 7 Pemerintah Siapkan Rp 3-5 Miliar untuk Setiap Koperasi Desa Merah Putih Nasional

    6 Kades Ancam Turun ke Jalan jika Prabowo Paksakan Koperasi Desa Merah Putih Regional

    Kades Ancam Turun ke Jalan jika Prabowo Paksakan Koperasi Desa Merah Putih
    Tim Redaksi

    PURWOREJO, KOMPAS.com
    – Sejumlah
    kepala desa
    di Kabupaten
    Purworejo
    menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan
    Koperasi Desa
    Merah Putih.
    Mereka menilai kebijakan ini bersifat pemaksaan dan berpotensi mengganggu program desa lainnya.
    Salah satu kepala desa di Purworejo, Dwinanto, mengungkapkan bahwa saat ini para kepala desa sedang melobi agar kebijakan ini dibatalkan.
    Jika Presiden
    Prabowo Subianto
    tetap memaksakan kebijakan itu, mereka tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi turun ke jalan.
    “Teman-teman yang ada di organisasi perangkat maupun kades se-Indonesia sedang berupaya untuk melobi agar kebijakan ini tidak jadi dilaksanakan. Bahkan, tidak sedikit yang mengancam untuk turun ke jalan jika tetap dipaksakan,” ujar Dwinanto, Kamis (6/3/2025).
    Dwinanto menyoroti bahwa saat ini hampir semua program dan anggaran diarahkan ke program makan bergizi gratis (MBG), termasuk potensi pemangkasan dana desa.
    “Kita prihatin, seolah-olah semua program, semua kegiatan, semua anggaran fokusnya adalah makan bergizi gratis. Kemudian program-program lain dan dana desa akan dikebiri. Ini yang kemudian tidak sepakat,” jelasnya.
    Menurut Dwinanto, kebijakan pembentukan
    Koperasi Desa Merah Putih
    tidak sesuai dengan kondisi di desa dan mengabaikan kewenangan desa dalam menentukan programnya sendiri.
    “Ada landasan hukumnya kalau desa itu punya kewenangan menentukan program dan visi-misinya. Kalau seperti ini, desa dipaksa oleh pusat untuk satu program mendirikan koperasi. Lalu, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan Bumdes yang sudah berjalan?” katanya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/3/2025), untuk membahas kebijakan strategis pemberdayaan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih).
    Dalam rilis resmi Sekretariat Kabinet, kebijakan ini akan diterapkan di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
    “Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kop Des Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa,” kata Zulhas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Sampai Terlewat! Cek 5 Bansos Cair Maret 2025 Saat Ramadhan Ini, Siapkan KTP Kamu

    Jangan Sampai Terlewat! Cek 5 Bansos Cair Maret 2025 Saat Ramadhan Ini, Siapkan KTP Kamu

    PIKIRAN RAKYAT – Bulan Ramadhan selalu menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

    Selain sebagai bulan penuh berkah, Ramadhan juga sering kali menjadi bulan yang penuh tantangan, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.

    Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) yang cair pada bulan Maret, tepat saat bulan Ramadhan tiba.

    Pencairan bansos ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok selama bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idulfitri.

    Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui jenis-jenis bansos yang akan cair, jadwal pencairannya, serta cara mengecek status penerimaan.

    5 Bansos Cair Maret 2025 Saat Ramadhan

    Berikut adalah 5 jenis bansos yang dijadwalkan cair pada bulan Maret selama Ramadhan:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Bansos PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan.

    Bantuan ini diberikan kepada ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

    Pencairan PKH dilakukan secara bertahap, dan pada bulan Maret, pencairan tahap pertama akan dilakukan.

    2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    BPNT atau bansos sembako merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di warung atau e-warong terdekat.

    Pada bulan Maret, BPNT akan dicairkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat (KPM) selama bulan Ramadhan.

    3. Bantuan Beras 10 Kg

    Program bantuan beras 10 kg merupakan bantuan tambahan yang diberikan kepada KPM PKH dan BPNT.

    Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan beras selama bulan Ramadhan.

    4. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

    BLT Dana Desa merupakan bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan di desa-desa. Bantuan ini bersumber dari dana desa dan disalurkan oleh pemerintah desa setempat.

    5. Program Indonesia Pintar (PIP)

    PIP merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa dari keluarga miskin dan rentan. Bantuan ini diberikan untuk membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti membeli buku, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya.

    Cara Cek Status Penerimaan Bansos

    Untuk mengecek status penerimaan bansos, masyarakat dapat mengunjungi situs web resmi Kementerian Sosial (Kemensos) atau melalui aplikasi Cek Bansos.

    Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi petugas pendamping PKH atau BPNT di wilayah masing-masing.

    Tips agar Bansos Tepat Sasaran

    Agar bansos dapat tepat sasaran, penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa data diri yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah benar dan terbaru.

    Jika terdapat perubahan data, segera laporkan kepada petugas pendamping PKH atau BPNT.

    Pencairan bansos pada bulan Maret saat Ramadhan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang.

    Jangan sampai terlewatkan, segera cek status penerimaan Sobat PR dan pastikan terdaftar sebagai penerima manfaat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pedagang Pasar Berharap Koperasi Desa Merah Putih Putus Mata Rantai Produksi

    Pedagang Pasar Berharap Koperasi Desa Merah Putih Putus Mata Rantai Produksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) berharap Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih dapat memutus mata rantai produksi sehingga harga di pasar lebih terjangkau.

    Sekretaris Jenderal Ikapi Reynaldi Sarijowan menyampaikan hadirnya Kopdes Merah Putih dapat memutus mata rantai produksi yang selama ini kian menyulitkan bagi pedagang pasar lantaran harga terus meningkat. 

    “Jika implementasi ini tepat, akan membawa manfaat bagi gabungan kelompok tani yang tergabung ke dalam Koperasi Desa Merah Putih,” kata Reynaldi dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

    Ikappi mengharapkan ada desain tata niaga pangan yang baru dan modern serta mengedepankan asas manfaat yang dapat dirasakan, baik di desa maupun di pasar-pasar tradisional. 

    Reynaldi memastikan, pihaknya akan ikut membantu memetakan wilayah produksi di masing-masing desa agar tepat sasaran. Selain itu, dia mengharapkan agar sistem ini dapat memperkecil ruang pemain ijon bagi para petani kecil.

    “Jika desa dapat memberdayakan petani kecil, maka kedepan pangan kita akan lebih terjangkau dan terdata,” pungkasnya. 

    Adapun pemerintah sepakat membentuk Kopdes Merah Putih dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (3/3/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, koperasi ini nantinya akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai gudang penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian rakyat.

    “Yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Merah Putih, jadi disingkat Kopdes Merah Putih, itu akan dibangun di 70.000 desa,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Istana Negara.

    Dana desa pun akan digunakan untuk mendukung pendanaan program ini. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkap, setidaknya butuh Rp3 miliar – Rp5 miliar per desa untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal.

    Dalam hal ini, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat mengelola gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, gerai kantor koperasi, gerai unit usaha simpan pinjam koperasi, gerai klinik desa, cold storage, hingga distribusi logistik.

    Mengingat anggaran dana desa yang terbatas, pemerintah sepakat melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam pendanaan program melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun.