Topik: Dana desa

  • Kemendes PDTT dan Kejaksaan Agung Bersinergi Cegah Kebocoran Dana Desa

    Kemendes PDTT dan Kejaksaan Agung Bersinergi Cegah Kebocoran Dana Desa

    JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disampaikan Menteri Desa, Yandri Susanto, saat bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Rabu, 12 Maret.

    Dalam pertemuan tersebut, Yandri Susanto yang didampingi Wamen (Wakil Menteri) Desa, Ahmad Riza Patria, menekankan pentingnya sinergi antara Kemendes dan aparat penegak hukum dalam mengawasi dana desa yang jumlahnya sangat besar. Ia menyebut bahwa selama 10 tahun terakhir, dana desa yang telah digelontorkan mencapai Rp610 triliun, dengan alokasi tahun 2025 sebesar Rp71 triliun.

    “Kami butuh kolaborasi dengan aparat penegak hukum karena memastikan dana desa digunakan dengan benar bukan tugas yang ringan. Ada banyak kepala desa yang kurang memahami tata kelola keuangan, sehingga perlu pendampingan agar mereka tidak terjebak dalam penyalahgunaan,” ujar Yandri.

    Salah satu bentuk dukungan Kejaksaan Agung adalah aplikasi Jaga Desa (Jaksa Garda Desa), yang memungkinkan kepala desa melaporkan permasalahan di wilayahnya secara langsung. Aplikasi ini juga menjadi alat pencegahan dan pembinaan dalam pengelolaan dana desa agar terhindar dari potensi penyimpangan.

    Yandri juga mengungkapkan bahwa sejumlah kepala desa diketahui menyalahgunakan dana desa untuk judi online dan pembuatan website fiktif. Kemendes telah melaporkan temuan ini ke aparat penegak hukum agar ada efek jera.

    “Kami sudah serahkan data lengkap dari PPATK ke aparat penegak hukum. Kami tidak akan menyebutkan detailnya, biarlah pihak berwenang yang mengungkap semuanya secara terang-benderang,” jelasnya.

    Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa Kejaksaan Agung berkomitmen penuh dalam mengawal dana desa, baik melalui pendekatan preventif maupun represif.

    “Kami akan melakukan pendampingan penuh. Jika ada kebocoran, pasti akan kami tindak,” tegasnya.

    Yandri menyinggung program baru pemerintah, yakni Koperasi Desa Merah Putih, yang akan menyalurkan lebih banyak dana ke desa. Menurutnya, program ini harus dikawal ketat agar tidak disalahgunakan oleh oknum kepala desa.

    “Koperasi ini harus didukung penuh karena bisa mempercepat pembangunan desa dan mewujudkan visi Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa,” ujarnya.

  • Bea Cukai Aceh asistensi UMKM produksi briket kopi

    Bea Cukai Aceh asistensi UMKM produksi briket kopi

    Banda Aceh (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh melakukan asistensi kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Besar dalam memproduksi dan memasarkan briket atau arang terbuat dari ampas kopi.

    Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh Muparrih di Banda Aceh, Rabu mengatakan bahwa briket kopi tersebut diproduksi UMKM di Gampong Lamkeunung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

    “Kami memberi asistensi terhadap UMKM yang memproduksi briket dari ampas kopi tersebut dengan harapan usaha dapat berkembang dengan baik. Asistensi ini merupakan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assitance,” kata Muparrih.

    Sebelumnya, mereka telah mengunjungi UMKM tersebut. Kunjungan untuk melihat langsung proses produksi serta menggali potensi usaha tersebut.

    Adanya asistensi tersebut diharapkan kendala pengembangan usaha yang dihadapi dapat diatasi.

    “Briket kopi ini merupakan produk unik dan potensial dikembangkan. Apalagi bahan bakunya ampas kopi yang melimpah di Aceh serta minim kompetitor. Dengan pengembangan usaha tersebut diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” kata Muparrih.

    Keuchik (Kepala Desa) Lamkeunung Amiruddin Idris mengungkapkan briket kopi tersebut merupakan produksi UMKM di bawah Badan Usaha Milik Gampong Lamkeunung. Usaha tersebut sudah berjalan sejak Januari 2025.

    “Produksi briket ini menjadi fokus usaha kami. Rencananya, pengembangan usaha menggunakan dana desa. Pengembangan juga terbuka bagi investor yang ingin berkontribusi memajukan ekonomi masyarakat,” katanya.

    Produksi briket tersebut melibatkan 12 pekerja yang semuanya para ibu di desa tersebut. Briket atau arang dari ampas kopi tersebut dijual Rp1.000 per biji atau Rp20 ribu per kemasan.

    Amiruddin mengakui bahwa produksi briket masih terbatas karena proses pembuatannya masih manual.

    Produksinya mengandalkan satu unit mesin sederhana dengan kapasitas harian hanya mencapai 100 biji.

    “Padahal, potensi produksi bisa mencapai 1.200 biji per hari apabila didukung dengan tambahan mesin memadai. Pengembangan usaha ini menjadi fokus utama kami pada 2026,” kata Amiruddin Idris.

    Pewarta: M.Haris Setiady Agus
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mukomuko targetkan 148 hektare jagung dukung ketahanan pangan

    Mukomuko targetkan 148 hektare jagung dukung ketahanan pangan

    Mukomuko (ANTARA) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Mukomuko Bengkulu menargetkan 148 hektare lahan ditanami jagung guna mendukung program penanaman satu juta ha jagung dari Kementerian Pertanian dan Polri.

    Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas PMD Kabupaten Mukomuko Wagimin di Mukomuko, Rabu mengatakan bahwa menargetkan 148 hektare lahan atau satu hektare per desa di daerah ini yang ditanami jagung guna mendukung ketahanan pangan nasional.

    Terkait program penanaman jagung, sebanyak 148 desa diminta untuk melakukan penyesuaian dan perubahan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) 2025.

    “Dari sebanyak 148 desa di daerah ini, diimbau setiap desa menyiapkan satu hektare lahan untuk ditanami tanaman jagung,” katanya.

    Sedangkan dana desa yang dibutuhkan untuk mendukung program penanaman tanaman jagung tersebut, ia menyebutkan, sekitar Rp30 juta per desa.

    Terkait dengan program tersebut, instansi sudah rapat dengan pihak terkait dan hasil rapat tersebut sudah ditindaklanjuti ke camat dan desa.

    Kendati demikian, kata dia, saat ini desa belum belum bisa melakukan tahapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa karena perubahan dijadwalkan bulan lima hingga enam.

    “Kalau musyawarah untuk menetapkan perubahan anggaran dan pendapatan belanja desa setelah lebaran,” ujarnya pula.

    Desa setempat selain melakukan perubahan APBDes dan memasukkan program penanaman jagung dalam dana kegiatan ketahanan pangan dan mekanisme lainnya, juga diminta dana tersebut harus penyertaan modal.

    Dia menjelaskan, di dalam Permendes Nomor 3 tahun 2025 diatur realisasi dana penyertaan modal melalui transfer ke rekening Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau tim pelaksana kegiatan (TPK) ketahanan pangan.

    “Harus ada perubahan mekanisme yang selama ini di bidang pemberdayaan sub ketahanan pangan sekarang berubah di pembiayaan sub kegiatan penyertaan modal,” ujarnya.

    Terkait dengan luas lahan tanaman jagung setiap desa, dia mengatakan, kalau mengacu dengan program tersebut, setiap desa diwajibkan menanam jagung di lahan satu hektare.

    Realisasinya, katanya, tergantung dengan ketersediaan lahan untuk tanaman jagung di desa masing-masing, karena yang terpenting di dalam dana ketahanan pangan tahun ini ada program penanaman jagung.

    Pewarta: Ferri Aryanto
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendes Temui Jaksa Agung Minta Kawal Anggaran Dana Desa Rp71 Triliun

    Mendes Temui Jaksa Agung Minta Kawal Anggaran Dana Desa Rp71 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menemui Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin untuk membahas soal pengawalan anggaran dari penyimpangan dana desa.

    Yandri mengatakan anggaran pemerintah untuk desa mencapai angka fantastis. Tercatat dari 10 terakhir anggaran dana desa mencapai Rp610 triliun dalam 10 tahun terakhir. Khusus 2025, dana desa yang digelontorkan mencapai Rp71 triliun.

    “Bayangkan, sepanjang 10 tahun terakhir, dana desa itu ada Rp610 triliun dan tahun 2025 ada Rp71 triliun. Kami dari Kemendes PDT, perlu melakukan kolaborasi dengan APH (aparat penegak hukum),” ujar Yandri di Kejagung, Rabu (12/3/2025).

    Dia menambahkan, kolaborasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kejagung itu bertujuan untuk mengawal anggaran tersebut agar bermanfaat untuk pemerataan ekonomi dan masyarakat.

    Ke depannya, kolaborasi ini harus diintensifkan dari segi pencegahan. Misalnya, kata Yandri, dengan memfokuskan pemahaman pertanggungjawaban keuangan terhadap perangkat desa mulai Kades hingga staf-stafnya.

    “Ke depan tentu kerja sama ini akan kami intensifkan sehingga pencegahan, apalagi tadi kami sampaikan, banyak kades itu tidak paham tentang pertanggungjawaban keuangan,” tambahnya.

    Dia juga mengungkap, salah satu temuan penyelewengan dana itu berkaitan dengan kasus judi online dan website fiktif. Dua kasus itu ditemukan dalam periode 2024.

    “Bahwa hasil evaluasi kami beberapa tahun terakhir, terutama 2024, banyak penyimpangan dana desa, di antaranya ada oknum kades yang menggunakan untuk judi online atau ada juga untuk kepentingan lain ya,” pungkasnya.

    Di lain sisi, Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya siap membantu Kemendes PDT melalui pendampingan untuk mencegah terjadinya kebocoran data.

    “Jadi pada dasarnya pendampingan ini full kita kerjakan dan baik dari segi preventif maupun represif. Jadi kita lakukan bagaimana mencegah terjadinya kebocoran, dan kalau ada kebocoran, akan kita tindak. itu yang akan kita lakukan,” tutur Burhanuddin.

  • Mendes Yandri Adukan Dana Desa Digunakan untuk Judi Online ke Jaksa Agung

    Mendes Yandri Adukan Dana Desa Digunakan untuk Judi Online ke Jaksa Agung

    loading…

    Mendes PDT Yandri Susanto menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan dugaan penggunaan dana desa untuk judi online. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini. Yandri meminta agar Kejaksaan mendalami terkait adanya penyimpangan yang diduga dilakukan oknum perangkat desa menggunakan dana desa untuk judi online .

    “Kami tadi juga mendiskusikan dengan Pak Jaksa Agung dan jajaran bahwa hasil evaluasi kami beberapa tahun terakhir, terutama 2024, banyak penyimpangan dana desa, di antaranya ada oknum kepala desa yang menggunakan untuk judi online atau ada juga untuk kepentingan lain,” kata Yandri Rabu (12/3/2025).

    Oleh karena itu Yandri meminta Kejaksaan mendalami sejumlah dugaan penyimpangan dana desa tersebut. “Kami juga bicarakan minta ini disupervisi atau didalami oleh pihak kejaksaan sehingga ada efek jera para oknum kepala desa itu tidak mengulangi dan yang belum melakukan itu jangan sampai melakukan,” ujar dia.

    Yandri tak merinci siapa saja oknum pelaku penyimpangan dana desa maupun berapa jumlah dana desa yang dimainkan oleh oknum. Yandri mengaku telah menerima datanya dari PPATK. Yandri menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada penegak hukum.

    “Kami tidak akan mengungkap secara detail nama kadesnya siapa, berapa jumlahnya, di desa mana, bulan berapa dia melakukan perbuatan tidak benar itu, semuanya sudah kami serahkan. Tinggal kami mohon APH yang kita minta untuk menelaah lebih jauh tentang perbuatan melwan hukum itu,” ucapnya.

    Di sisi lain, pertemuan itu pihaknya juga meminta agar Kejaksaan mengawal dan mengawasi dana desa. Saat ini telah ada aplikasi khusus dari Kejasaan Agung yaitu aplikasi Jaga Desa, aplikasi tersebut untuk melaporkan secara langsung persoalan yang ada di desa.

    “Bayangkan selama 10 tahun terakhir dana desa itu ada Rp610 triliun. Tahun ini, 2025 ada Rp71 Triliun. Nah oleh karena itu kami dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal perlu melakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum,” imbuhnya.

    “Karena bagaimanapun tangan kami tentu tidak sanggup secara sendirian untuk memastikan bahwa rupiah per rupiah dana itu benar adanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” jelas dia.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, pihaknya siap memberikan pendampingan, mengawasi, dan melakukan penindakan jika ditemukan adanya tindakan melawan hukum tersebut.

    “Pada dasarnya pendampingan-pendampingan ini full kita kerjakan dan baik dari segi preventif maupun represif. Jadi kita lakukan bagaimana mencegah terjadinya kebocoran dan kalau ada kebocoran, akan kita tindak. Itu yang akan kita lakukan,” tegas Jaksa Agung.

    (cip)

  • Trik Bupati Bandung Cegah Penerima Ganda Makan Bergizi Gratis

    Trik Bupati Bandung Cegah Penerima Ganda Makan Bergizi Gratis

    Sebelumnya, Dadang mengeklaim Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 361 titik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit pelaksana yang memproduksi dan mendistribusikan Makanan Bergizi Gratis.

    “Tadi pagi saya sudah berkordinasi langsung dengan Kepala BGN, Prof. Dadan Hindayana, di Kompleks Kementerian Pertanian Jakarta. Ternyata untuk Kabupaten Bandung disiapkan SPPG di 361 titik,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (5/3/2025).

    Nantinya, satu titik SPPG ditargetkan untuk melayani sekitar 3.000-an sasaran. Mulai dari PAUD, TK, hingga pelajar SD, SMP, dan SMA. Termasuk para santri di pondok pesantren.

    Dengan demikian, kata Dadang, total sasaran program Makan Bergizi Gratis diperkirakan mencapai 1,2 juta sasaran. Di sisi lain, anggaran sebesar Rp400 triliun untuk seluruh Indonesia juga disiapkan oleh pemerintah pusat.

    “Jadi, tidak usah khawatir, anggaran sudah disiapkan pemerintah pusat. Para kepala desa juga tolong untuk dipersiapkan pelaksanaan program MBG ini dengan skema pembiayaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk operasional SPPG di desanya masing-masing melalui koperasi desa,” tandasnya.

    Sebelumnya, Dadang melakukan kunjungan kerja ke BGN di Kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan pada Rabu, 5 Maret 2025.

    “Kunjungan ke Badan Gizi Nasional ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan visi tersebut,” ujarnya.

    Selain membahas SPPD, Dadang bersama Kepala BGN juga membahas berbagai aspek teknis lainnya dari program Makan Bergizi Gratis. Termasuk pelaksanaan program, jenis makanan bergizi yang akan disiapkan, mekanisme distribusi, mitra program MBG, serta kriteria penerima manfaat.

  • Warga Heran Kantor Kelurahan Surati Warga Minta Dana Beli AC Ruangan, Pak Lurah Digeruduk Masyarakat

    Warga Heran Kantor Kelurahan Surati Warga Minta Dana Beli AC Ruangan, Pak Lurah Digeruduk Masyarakat

    TRIBUNJATIM.COM – Sebuah surat proposal ramai dibicarakan di media sosial karena tujuan pencarian dananya.

    Proposal itu diketahui berasal dari wilayah di Bekasi, Jawa Barat yakni Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna.

    Beredarnya proposal tersebut pertama kali dibagikan oleh akun bos kasur di Bekasi bernama Eckha Luphcats Moslemmorphosis, seperti ditelusuri TribunJatim.com dari penelusuran TribunnewsBogor.com, Selasa (11/3/2025).

    Yang menjadi sorotan akun bos kasur itu adalahisi proposal untuk meminta sumbangan AC.

    Ya, dalam surat yang beredar itu, kantor kelurahan wilayah Jatiraden meminta sumbangan warga untuk AC.

    Kini akhirnya, kantor hingga sosok Lurah Jatiraden pun ikut viral.

    Awalnnya dalam postingannya di Facebook, akun Eckha mengeluh soal surat dan proposal yang ia terima dari pihak Kelurahan Jatiraden.

    Alangkah terkejutnya Eckha saat membaca keseluruhan surat yakni pihak Kelurahan meminta bantuan sumbangan untuk pembelian AC.

    Berikut adalah isi surat dari Kelurahan Jatiraden kepada warga:

    Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang nyaman dan ramah kepada masyarakat Kelurahan Jatiraden, maka perlu diciptakan kondisi ruangan kantor kelurahan yang sejuk, bersih, dan nyaman terutama di ruangan yang menjadi tempat pelayanan bagi masyarakat. Kantor Kelurahan Jatiraden sekarang ini menempati gedung baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang lumayan banyak, namun dari segi sarana dan prasarana pendukungnya masih belum memadai, terutama masih kurangnya alat pendingin ruangan (AC).

    Maka berkaitan dengan hal tersebut di atas guna menunjang aktivitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kami bermaksud mengajukan permohonan bantuan pengadaan pendingin ruangan (AC) kepada perusahaan yang bapak/ibu pimpin. Besar harapan kami sekiranya permohonan ini bisa terealisasi

    LURAH BEKASI VIRAL: Tangkapan layar sosok dan profil lurah Jatiraden wilayah Kecamatan Jatisampurna Bekasi, Agus Budiyanto yang tengah jadi sorotan lantaran viral kepergok minta sumbangan untuk beli AC ke warga, disadur pada Selasa (11/3/2025). (Facebook via Tribun Bogor)

    Usai membaca surat dan proposal dari pihak kelurahan, akun Eckha terkejut.

    Eckha bingung kenapa pemerintah kini minta bantuan berupa dana kepada warga.

    Padahal diketahui Eckha, selama ini pihak kelurahan pasti sudah mendapatkan anggaran khusus untuk biaya apapun.

    Lantaran hal tersebut, Eckha pun curiga adanya dugaan perbuatan korupsi di dalamnya.

    “Lucu banget sih ini pemerintah. Ini gag salah kelurahan minta sumbangan AC ke qta? gag sekali 2 x sih kelurahan kecamatan minta sumbangan ke qta. Cuma dipikir-pikir kog eneg ajah, ini sekelas pemerintahan knp jd minta sm rakyatnya, tentu mereka udah ada anggaranannya lohh yaa dr negara. Mesti lapor kmna sih ini? guw yakin ini permainan mereka buat corrupt,” tulis Eckha.

    Setelah postinganya soal proposal Kelurahan Jatiraden yang meminta sumbangan untuk membeli AC viral, Eckha mengunci akunnya di Facebook.

    Namun unggahan Eckha itu terlanjur viral hingga dibagikan ulang akun Instagram lambe turah.

    Pasca-viral pihak kelurahan minta sumbangan untuk membeli AC, sosok sang Lurah Jatiraden jadi sorotan.

    Publik menggeruduk akun media sosial Lurah Jatiraden, Agus Budiyanto seraya menyindirnya terkait sumbangan AC tersebut.

    SURAT KELURAHAN VIRAL – Tangkapan layar isi proposal dari Kelurahan Jatiraden Bekasi yang minta sumbangan ke warga, disadur pada Selasa (11/3/2025). Kini akhirnya profil dan kelurahan Jatiraden viral di media sosial.

    Terlihat puluhan netizen mengutarakan kekecewaannya kepada Agus perihal proposal sumbangan tersebut.

    Netizen lantas mempertanyakan ke mana larinya anggaran dari pusat untuk pihak kelurahan.

    “Keren anggaran dari pusat buat apa?,”

    “Tdk malu ngemis ke wargamu, DANA DESA yg dapat tiap tahun kemana aja larinya?,”

    “Oh ini lurah yg minta ac ya,”

    Tak cuma itu, netizen juga ramai mengadukan sosok Agus dan Kelurahan Jatiraden kepada Gubernur Jawa Barat.

    Tampak di akun lambe turah maupun Instagram Agus, netizen ramai menandai akun Dedi Mulyadi.

    “Ah kelamaan langsung tag bosnya @mastriadhianto @dedimulyadi71 mumpung masih 100 hari, tunjukin hasil retreat nya,”

    “Pak Gub @dedimulyadi71 ini kelurahan kurang AC, kasihlah daripada minta ke warga,”

    “Pak @dedimulyadi71 sidak pak,”

    Hingga berita ini diturunkan, pihak Tribunnews Jatim masih menunggu respons dari kantor kelurahan beserta lurah yang bersangkutan.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Apa Itu Koperasi Desa Merah Putih yang Bakal Dimodali Rp5 Miliar per Kopdes?

    Apa Itu Koperasi Desa Merah Putih yang Bakal Dimodali Rp5 Miliar per Kopdes?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di 70.000 desa. 

    Lantas, apa itu Koperasi Desa Merah Putih? Kopdes Merah Putih merupakan koperasi yang dibentuk sebagai upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa serta menuntaskan sederet persoalan yang terjadi di pedesaan. 

    Keberadaan Kopdes Merah Putih bahkan diyakini dapat menjadi instrumen untuk memutus jeratan masyarakat dari pinjaman online (pinjol), rentenir, dan tengkulak.

    “Rentenir, tengkulak, dan pinjaman online ini menjadi sumber kemiskinan di desa. Karena koperasi desa adalah salah satu unit koperasi simpan pinjam, masyarakat akan terbantu dari sisi pendanaan dan tidak terjerat lingkaran setan itu,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Kebijakan strategis ini telah disepakati dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Koperasi tersebut akan melakukan pengelolaan pada outlet atau gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, kantor koperasi, gerai usaha simpan pinjam koperasi, gerai klinik desa, cold storage, serta distribusi logistik. 

    Pemerintah membutuhkan anggaran jumbo untuk merealisasikan program tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperkirakan, setidaknya butuh Rp5 miliar per koperasi untuk mengelola Kopdes Merah Putih.

    “Kalau saya enggak salah, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar [per Kopdes],” kata Tito dalam keterangannya, mengutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/3/2025).

    Mengingat tiap desa memiliki jumlah dana desa yang berbeda, pemerintah membuka opsi berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Secara umum akan ada anggaran berupa pinjaman dari bank. Nanti kan dengan koperasi itu bisa membayar, mencicil, kan menguntungkan,” ujar Tito.

    Adapun, skema penyaluran pinjaman dari Himbara ke koperasi masih akan dibahas lebih lanjut dengan pihak perbankan.

    Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Pertanian (Kementan) juga akan ikut membahas mengenai skema penyaluran pinjaman tersebut.

    “Skema pembiayaan nanti didetailkan, kita rumuskan selanjutnya,” ungkap Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie dalam keterangannya di Istana Negara.

    Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah pusat akan melakukan sosialisasi dengan para kepala desa guna menyampaikan informasi detail terkait rencana besar kepala negara tersebut.

  • Mendagri: Butuh Rp5 Miliar untuk Bangun Satu Kop Des Merah Putih

    Mendagri: Butuh Rp5 Miliar untuk Bangun Satu Kop Des Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih atau Kop Des Merah Putih di 70.000 desa. Butuh anggaran jumbo untuk mendirikan koperasi tersebut.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal. 

    “Kalau saya nggak salah, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar [per Kop Des],” kata Budi dalam keterangannya, mengutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/3/2025).

    Tito menuturkan, anggaran senilai Rp5 miliar per koperasi itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun cold storage atau gudang penyimpanan guna menyimpan hasil produksi masyarakat. 

    Selain itu, membangun kantor koperasi, apotek desa, unit simpan pinjam, hingga truk yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat ke koperasi.

    Mengingat tiap desa memiliki jumlah dana desa yang berbeda, pemerintah membuka opsi berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Secara umum akan ada anggaran berupa pinjaman dari bank. Nanti kan dengan koperasi itu bisa membayar, mencicil, kan menguntungkan,” ujar Tito.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie menambahkan, skema penyaluran pinjaman dari Himbara ke koperasi masih akan dibahas lebih lanjut dengan pihak perbankan.

    Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Pertanian (Kementan) juga akan ikut membahas mengenai skema penyaluran pinjaman tersebut.

    “Skema pembiayaan nanti di detailkan, kita rumuskan selanjutnya,” ungkap Budi.

    Budi memastikan, kehadiran Kop Des Merah Putih akan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Dia juga menyebut, kehadiran Kop Des Desa dapat memutus mata rantai kemiskinan di tingkat desa dan meningkatkan penghasilan masyarakat desa.

    “Jadi yang pasti Kop Des ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia,” pungkasnya. 

  • Pemkab Bogor Siap Bentuk Koperasi Merah Putih: Tengkulak Masih Hantui Petani

    Pemkab Bogor Siap Bentuk Koperasi Merah Putih: Tengkulak Masih Hantui Petani

    Bogor

    Pemerintah berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk menampung hasil pertanian yang ada di sekitar desa. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyambut baik hal tersebut.

    “Saya dengan Pak Rudy Susmanto (Bupati Bogor) menyambut baik langkah tepat yang diambil Pak Presiden Parabowo Subianto. Tentunya kabar baik ini menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat yang berada di 416 desa, 19 kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor,” ujar Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade), Minggu (9/3/2025).

    Menurutnya, pembangunan koperasi tersebut selaras dengan visi dan misinya bersama bupati. Dia berharap kemiskinan di Kabupaten Bogor bisa berkurang.

    “Tujuan dari Koperasi Desa Merah Putih ini sudah jelas, seperti yang disampaikan pak Budi Arie Menteri Koperasi, yakni untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa. Dan ini sangat selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor,” kata Jaro Ade.

    Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data kependudukan nasional, lebih dari 40% persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Maka langkah tersebut salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Fakta yang terjadi saat ini, banyak masyarakat yang terlilit utang pinjaman online (pinjol), tengkulak yang masih menghantui para petani, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa,” uangkapnya.

    Dengan hadirnya koperasi tersebut, Jaro Ade berharap masalah di desa yang kompleks bisa teratasi. Dia juga meminta agar pemerintah pusat memberi keleluasaan pemerintah daerah mengelola potensi wilayahnya.

    “Harapan besar kami, semua persoalan itu bisa teratasi oleh kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Kami juga meminta dan berharap kepada pemerintah pusat, kami pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam menggali setiap potensi yang ada di desa masing-masing,” ucapnya.

    Jika desa diberi keleluasaan, lanjut Jaro, tentunya Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) di tiap desa akan lebih maju dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Di antaranya menghidupkan potensi pariwisata yang ada di desa, pelaku UMKM, pertanian, dan peternakan.

    “Bila perlu Bumdes juga diberi keleluasaan untuk menjadi agen gas LPG 3 kilogram dan RT juga bisa diberdayakan menjadi distributor agar tidak ada lagi kejadian kelangkaan gas 3 kilogram di masyarakat. Saya mantan kepala desa, saya paham betul kebutuhan pemerintah desa, jadi sudah tepat kebangkitan koperasi untuk kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

    Sebelumnya, pemerintah akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70 ribu desa. Koperasi itu untuk menampung hasil pertanian yang ada di sekitar desa tersebut.

    “Baru saja kami selesai ratas dipimpin Bapak Presiden langsung, pesertanya banyak tadi. Ada Menteri Koperasi, BGN, Menteri Desa, Menteri Pertanian, BUMN, ada juga Himbara, Kapolri, Menhan. Banyak sekali pesertanya,” kata Menko Zulkifli Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3).

    “Satu yang diputuskan adalah dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70 ribu desa,” lanjut Zulhas.

    Zulhas menyebut pemerintah akan mengoptimalkan Dana Desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini. Selain itu, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.

    “Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai Rp 3-5 miliar. Kan kita ada Dana Desa Rp 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar,” jelasnya.

    (rdh/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu