Xcloud.id

Topik: Dana desa

  • DPP Desa Bersatu Deklarasi Dukung Koperasi Desa Merah-Putih – Page 3

    DPP Desa Bersatu Deklarasi Dukung Koperasi Desa Merah-Putih – Page 3

    Dia mencontohkan kebijakan yang mengikat alokasi dana desa, seperti kewajiban 20% untuk ketahanan pangan dan 15% untuk BLT, yang pada akhirnya membuat desa hanya memiliki sekitar 20% kewenangan dalam mengelola anggarannya sendiri.

    “Jadi, kalau desa sebenarnya ini benar-benar maju, rumus pertama adalah berikan kewenangan desa untuk mengatur dirinya sendiri. Ini yang paling penting,” ucap dia.

    Selain kewenangan, Asri juga menyoroti ketertinggalan, kemiskinan, dan terbatasnya kesempatan bagi masyarakat desa untuk berkembang.

    “Dulu waktu perjuangan lainnya undang-undang desa, seluruh organisasi desa mendorong dana desa bisa 5% APBN. Tapi nyatanya sekarang, dana desa kita hanya 1,9% dari APBN. Kalau bisa 5%, Pak. Kami percaya bahwa desa ini bisa lebih maju dan sejahtera,” ujar Asri.

     

  • Gaji Perangkat Desa di Wonosobo Jawa Tengah Sesuai Aturan BPK

    Gaji Perangkat Desa di Wonosobo Jawa Tengah Sesuai Aturan BPK

    Ini Besaran Gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Aturan BPK

     

    TRIBUNJATENG.COM- Melansir dari peraturan.bpk.go.id, Pasal 81 Ayat (2) huruf a menyatakan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit adalah Rp 2.426.640.

    Besaran gaji tersebut setara dengan 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan ruang II/a.

    Sementara itu, gaji sekretaris desa paling sedikit Rp 2.224.420 atau setara 110 persen gaji PNS golongan II/a.

    Kemudian perangkat desa memperoleh gaji sebesar Rp 2.022.200 atau setara 100 persen gaji PNS golongan II/a.

    Menurut Pasal 81 Ayat (1), penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diambil dari APBDesa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

    Selain gaji tetap, kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa juga memperoleh tunjangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 100 Ayat (1).

    Pasal tersebut menyebutkan bahwa paling banyak 30 persen dari jumlah APBDesa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

    Di sisi lain, kepala desa dan perangkat desa juga mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

    Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    *Berikut rincian tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa lainnya:*

    1. Tunjangan jabatan: Kepala Desa menerima sebesar Rp 500.000, sekretaris desa sebesar Rp 450.000, dan Rp 400.000 untuk perangkat desa.

    2. Tunjangan kinerja: Kepala Desa memperoleh sebesar Rp 300.000, sekretaris desa sebanyak Rp 250.000, dan perangkat desa sebesar Rp 200.000.

    3. Tunjangan kesejahteraan: Kepala Desa sebesar Rp 200.000, sekretaris desa menerima sebesar Rp 150.000, dan perangkat desa mendapatkan Rp 100.000.

    4. Tunjangan lainnya:  Kepala Desa sebesar Rp 100.000, Sekretaris Desa Rp 75.000, sementara perangkat desa akan menerima Rp 50.000.

    (*)

     

     

     

  • Penerimaan Negara Anjlok, Guru Besar UI Khawatir Utang Pemerintah Terus Bertambah

    Penerimaan Negara Anjlok, Guru Besar UI Khawatir Utang Pemerintah Terus Bertambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengaku khawatir utang pemerintah akan terus bertambah, usai penerimaan negara mengalami tren penurunan.

    Telisa menilai inti dari permasalahan pengelolaan fiskal Indonesia selama ini adalah banyaknya kebocoran anggaran seperti kasus korupsi hingga pengemplangan pajak. Kondisi tersebut diperburuk dengan faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 hingga penurunan harga komoditas unggulan (minyak mentah, batu bara, hingga mineral).

    Akibatnya, pemerintah harus dipaksa menerbitkan surat utang untuk menambal kebocoran hingga memitigasi efek negatif dari berbagai faktor eksternal tersebut.

    “Sehingga defisit [APBN] kita menjadi lebih lebar. Nah itu yang harus kita bayar sekarang, namanya Ricardian Equivalence,” jelas Telisa saat ditemui di Jakarta Pusat, dikutip Selasa (18/3/2025).

    Menurut mantan asisten Staf Khusus Sekretariat Kabinet Bidang Ekonomi ini, teori Ricardian Equivalence menyatakan setiap utang yang diambil saat ini akan berimbas ke pembayaran pajak yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

    Telisa berpendapat, sebenarnya pemerintah tidak perlu menambah utang apabila pendapatan negara bisa dimaksimalkan. Masalahnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih kerap bergantung kepada harga komoditas unggulan yang tidak bisa dikendalikan.

    Selain itu, penerimaan pajak sulit diekstensifikasi karena pangsa sektor informal masih sangat besar dalam perekonomian nasional. Alasannya, karena biaya berusaha yang masih sangat besar di Indonesia.

    “Kita itu high cost economy, harus bayar regulasi, harus istilahnya ‘uang keamanan’ [pungli], itu akar permasalahannya. Akhirnya perusahaan sendiri enggak mau untuk bayar pajak dengan benar, kemudian enggak mau formal, sehingga kontribusinya jadi kurang. Makanya penerimaan [pajak] kita dari dulu kurang optimal,” ungkap Telisa.

    Dia pun berharap agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan baru secara bertahap. Telisa melihat pemerintah saat ini memiliki banyak ide besar namun seakan tidak mempertimbangkan keadaan fiskal negara.

    Contohnya pembentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan mengelola aset BUMN. Akibatnya, dividen BUMN tidak akan lagi masuk ke kas negara.

    Belum lagi rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 desa. Telisa mengingatkan, keperluan anggaran pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tersebut tidak sedikit; jika memakai dana desa maka akan berdampak negatif ke pendapatan desa.

    “Akhirnya ada yang dikorbankan dalam jangka pendek, seperti tadi contohnya APBN. Efisiensi anggaran yang benar-benar kontraktif, tapi efek positif dari realokasinya itu belum dirasa, yang program barunya itu. Intinya, kebijakan itu butuh proses, butuh suatu masa transisi juga dan evaluasi, jadi nggak bisa serampangan gitu,” tutupnya.

  • Selain Copot 3 Kadis, Masinton Juga Nonaktifkan 4 Kades di Tapteng, Apa Persoalannya ? Medan 16 Maret 2025

    Selain Copot 3 Kadis, Masinton Juga Nonaktifkan 4 Kades di Tapteng, Apa Persoalannya ? Medan 16 Maret 2025

    Selain Copot 3 Kadis, Masinton Juga Nonaktifkan 4 Kades di Tapteng, Apa Persoalannya ?
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    –
    Bupati Tapanuli Tengah
    (Tapteng),
    Masinton Pasaribu
    mengambil langkah tegas dengan mencopot tiga kepala dinas dan menonaktifkan empat kepala desa (kades) akibat dugaan
    pungutan liar
    dan penyelewengan dana desa.
    “Penonaktifan kades itu berdasarkan pemeriksaan inspektorat. Hasil pemeriksaan inspektorat menunjukkan ada potensi kerugian yang menggunakan dana desa,” ungkap Masinton kepada wartawan di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Sabtu (15/3/2025).
    Kendati demikian, Masinton belum merinci identitas kades yang dinonaktifkan.
    Namun, pihaknya menegaskan bahwa langkah tersebut diambil agar mereka dapat fokus menjalani pemeriksaan.
    “Jika hasil pemeriksaan menunjukkan ada kerugian negara, maka kita akan melakukan upaya tindakan hukum,” lanjutnya.
    Ia menekankan pentingnya penegakan hukum agar ke depan desa-desa di Tapteng dipimpin oleh orang-orang yang amanah dan bertanggung jawab.
    “Penegakan hukum dilakukan agar desa dikelola oleh orang yang benar dan profesional, serta memiliki pertanggungjawaban. Apalagi menyangkut dana desa yang tidak sedikit,” kata dia.
    Sebelumnya, Masinton juga telah mencopot tiga kepala dinas di Tapteng, yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
    Ketiga kepala dinas tersebut terlibat dalam pungutan liar saat proses rekrutmen tenaga honorer.
    Masinton tidak merinci identitas kepala dinas serta jumlah uang yang dipungli, namun ia menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan berdasarkan laporan inspektorat.
    “Ada yang melanggar dalam penerimaan honorer kemarin, di mana pemerintah daerah sejak terbitnya Permendagri tidak lagi melakukan penerimaan, tetapi masih dilakukan dan ada pengutipan dari calon honorer tersebut. Makanya kita berikan sanksi berdasarkan pemeriksaan inspektorat,” kata dia.
    Masinton menegaskan bahwa tindakan tegas yang dilakukannya bertujuan agar pemerintahan di Tapteng berjalan dengan profesional.
    “Kita ingin memastikan seluruh perangkat daerah di Tapteng itu bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bamsoet: Pancasila miliki landasan filosofi yang dapat satukan bangsa

    Bamsoet: Pancasila miliki landasan filosofi yang dapat satukan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Pancasila memiliki landasan filosofi yang dapat mempersatukan bangsa.

    “Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan negara,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Menurut Bamsoet, Pancasila sangat tepat menjadi ideologi dasar negara karena menyisipkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut sangat dibutuhkan bangsa mengingat masyarakat Indonesia terdiri atas beragam etnis suku, budaya dan agama.

    Selain itu, masyarakat Indonesia tinggal di ribuan pulau yang berbeda-beda sehingga membuat latar belakang dan kebudayaan setiap individu menjadi beragam.

    Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada lima sila Pancasila, Bamsoet yakin seluruh masyarakat akan bersatu di tengah ragam perbedaan yang ada.

    “Pancasila, dengan lima silanya, menekankan nilai-nilai universal, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi panduan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat merasa diakui dan dilindungi,” katanya.

    Tidak hanya soal persatuan, Bamsoet menambahkan Pancasila juga dianggap sebagai pondasi pembangunan ekonomi sosial. Hal itu terlihat dari beberapa kebijakan yang digulirkan pemerintah, seperti program kartu prakerja dan dana desa yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan perdesaan.

    Dengan terus berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila, ia yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan besar.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terlibat Korupsi Dana Desa Rp 452 Juta, Kades di Deli Serdang Ditahan Medan 14 Maret 2025

    Terlibat Korupsi Dana Desa Rp 452 Juta, Kades di Deli Serdang Ditahan Medan 14 Maret 2025

    Terlibat Korupsi Dana Desa Rp 452 Juta, Kades di Deli Serdang Ditahan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Negeri (Kajari)
    Deli Serdang
    , Sumatera Utara, menahan
    Kepala Desa Tanjung Garbus II
    , bernama
    Arisandi
    , pada Kamis (13/3/2025).
    Dia diduga terlibat korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2024.
    Kasi Intelijen Kejari Deli Serdang, Boy Amali, mengatakan anggaran yang dikorupsi Arisandi berkisar Rp 452.393.889.
    Namun, Boy belum mendetailkan bagaimana modus Arisandi melakukan korupsi.
    “(Tersangka) telah menyalahgunakan kegiatan pengelolaan APBDes Tanjung Garbus II Kecamatan Pagar Merbau Tahun Anggaran 2024 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 452.393.889,” ujar Boy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/3/2025).
    Kata Boy, kini Arisandi ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam untuk proses hukum lebih lanjut.
    Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 13 Maret 2025 sampai 1 April 2025.
    Arisandi disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    “Ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan pidana penjara paling lama 20 tahun penjara serta denda paling banyak Rp 1.000.000.000,” tutup Boy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani pastikan efisiensi tak mengganggu target defisit APBN 2025

    Sri Mulyani pastikan efisiensi tak mengganggu target defisit APBN 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani pastikan efisiensi tak mengganggu target defisit APBN 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 18:24 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran belanja pemerintah tidak akan mengganggu target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Efisiensi tetap pada penurunan belanja, baik di pusat dan daerah, yang mencapai Rp306,69 triliun. Ini direalokasikan, sehingga postur APBN tidak berubah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan terdapat dua fokus utama dalam arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemangkasan anggaran, yakni efisiensi dan prioritas. 

    Maksudnya, anggaran yang berpotensi menjadi pemborosan dialihkan untuk belanja program prioritas pemerintah.

    Dengan demikian, perubahan yang terjadi sifatnya berupa pergeseran belanja. Sementara jumlah target belanja negara tetap sesuai yang tercantum dalam UU APBN 2025, yakni sebesar Rp3.621,3 triliun.

    “Belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun, transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Itu komposisi bisa berubah, tapi total besarnya tetap Rp3.621,3 triliun,” ujar Menkeu.

    Sri Mulyani kembali menegaskan efisiensi anggaran lebih bersifat refocusing dan reposturing dari postur belanja. 

    Pengelolaan anggaran negara secara keseluruhan akan tetap berpacu dengan target yang telah ditetapkan.

    “Defisit APBN 2025 didesain 2,53 persen dari PDB. Itu masih menjadi pedoman pelaksanaan APBN kita,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan efisiensi anggaran dilakukan dengan menyisir pos belanja yang bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), kegiatan seminar, hingga acara seremonial.

    Sedangkan belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial terbebas dari target efisiensi, termasuk di antaranya gaji dan tunjangan pegawai, subsidi energi, hingga anggaran pendidikan dan kesehatan.

    Sementara pada anggaran transfer ke daerah, efisiensi menyasar kurang bayar dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

    Dana transfer daerah yang tetap diprioritaskan meliputi gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah, tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan kesehatan, hingga dana desa untuk pelayanan publik.

    Untuk diketahui, APBN per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB.

    Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun. 

    Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Menurut Sri Mulyani, kinerja ini masih sesuai dengan target APBN.

    Sumber : Antara

  • Menkeu Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Target APBN 2025

    Menkeu Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Target APBN 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang ditetapkan sebesar 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Ia menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan melalui penyesuaian belanja di tingkat pusat dan daerah dengan total realokasi mencapai Rp 306,69 triliun. 

    Meski terdapat perubahan dalam struktur anggaran, postur APBN tetap sesuai dengan rencana awal. Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan pemangkasan anggaran dengan dua prinsip utama, yaitu efisiensi dan prioritas.

    “Anggaran yang dinilai berpotensi tidak produktif akan dialihkan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Dengan demikian, meskipun terjadi pergeseran dalam komposisi belanja, total anggaran negara tetap sebesar Rp 3.621,3 triliun, dengan belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun,” ucapnya pada Kamis (13/3/2025).

    Ia menegaskan bahwa efisiensi ini dilakukan melalui refocusing dan penataan ulang anggaran tanpa mengubah target utama APBN, sehingga defisit APBN 2025 tetap dirancang sebesar 2,53 persen dari PDB.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa efisiensi dilakukan dengan menyisir pos belanja yang bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, seminar, hingga acara seremonial.

    “Belanja yang tetap dipertahankan meliputi gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, subsidi energi, serta bantuan sosial,” paparnya.

    Pada anggaran transfer ke daerah, efisiensi dilakukan terhadap dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa.

    Namun, anggaran yang tetap diprioritaskan mencakup gaji aparatur sipil negara daerah, tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah, layanan kesehatan, serta dana desa untuk pelayanan publik.

    Hingga 28 Februari 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau setara dengan 0,13% terhadap PDB. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 3.005,1 triliun.

    Sementara realisasi belanja negara dalam laporan APBN Kita mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6% dari target Rp 3.621,3 triliun. Menteri keuangan memastikan bahwa kinerja fiskal hingga akhir Februari masih sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.

  • Mendes Yandri Bakal Copot Kades yang Gunakan Dana Desa untuk Judi Online – Halaman all

    Mendes Yandri Bakal Copot Kades yang Gunakan Dana Desa untuk Judi Online – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (Mendes PDT) Yandri Susanto, menegaskan bakal mencopot kepala desa (kades) yang menggunakan dana desa untuk bermain judi online (judol).

    Pasalnya, dari temuan Kemendes PDT banyak penyimpangan penggunaan dana desa, satu di antaranya digunakan untuk judi online.

    “Tahun lalu dan bahkan sebelumnya, terdapat banyak temuan terkait penyimpangan penggunaan dana desa, seperti penggunaan dana untuk judi online, kegiatan fiktif, website fiktif, hingga pembiayaan study banding atau bimtek yang tidak tepat guna,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Sebab itu, Yandri menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dalam penggunaan anggaran dana desa agar tidak terjadi penyimpangan atau penggunaan yang tidak tepat sasaran.

    Pesan tersebut disampaikan oleh Mendes Yandri kepada seluruh pihak terkait, termasuk kepala Desa, Dinas PMD tingkat kabupaten, serta camat di seluruh Indonesia.

    “Pesan kami jelas, penggunaan anggaran dana desa harus dilakukan dengan benar. Jika ada penyalahgunaan atau ketidaktepatan sasaran, kami bersama aparat penegak hukum, seperti Mabes Polri, Jaksa Agung, dan KPK, akan turun tangan,” tegas Yandri.

    Mendes Yandri juga menekankan pentingnya pengawasan secara masif, yang dilakukan secara bersama dengan aparat penegak hukum, untuk mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran yang merugikan kepentingan masyarakat desa. 

    “Kami bersama aparat penegak hukum akan terus mengawasi dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya,” ucapnya.

    Untuk diketahui, dua hari ini Mendes PDT Yandri Susanto mendatangi KPK dan Kejaksaan Agung, untuk melakukan koordinasi. 

    Yandri mengungkap, beberapa tahun terakhir ada oknum yang menggunakan dana desa untuk judi online hingga penggunaan website fiktif.

    “Kami datang ke KPK ingin melakukan kerja sama yang erat untuk melakukan pencegahan kebocoran dana desa dan lain-lainnya,” ujar Yandri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/32025).

    “Berdasarkan evaluasi beberapa tahun terakhir, dana desa itu banyak yang dibancak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di antaranya untuk judi online, ada juga website fiktif dan lain sebagainya,” imbuhnya.

    Sementara hari ini, Yandri mengunjungi Kejagung, untuk menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Ia meminta agar Kejaksaan Agung mengawal anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah.

    Usai menggelar pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung, Yandri mengatakan, permintaan itu ia layangkan mengingat dana desa yang dikeluarkan pemerintah dalam terutama dalam 10 tahun terakhir terbilang sangat besar.

    “Bayangkan sepanjang 10 tahun terakhir dana desa itu ada Rp 610 triliun, dan tahun ini 2025 ada Rp 71 triliun. Oleh karena itu kami Kemendes perlu melakukan kolaborasi dengan APH (aparat penegak hukum),” kata Yandri dalam jumpa pers di Kejagung, Rabu (12/3/2025).

    Lebih jauh Yandri menerangkan kolaborasi dengan Kejagung ini juga untuk melakukan pencegahan dari potensi penyalahgunaan dana desa yang telah dikucurkan.

    Selain itu permintaan asistensi dengan Korps Adhyaksa itu untuk memastikan agar triliunan dana desa itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

     

  • Tren Pariwisata Alami Pergeseran, ASIDEWI Dorong Rebranding Desa Wisata Berkonsep Ketahanan Pangan 

    Tren Pariwisata Alami Pergeseran, ASIDEWI Dorong Rebranding Desa Wisata Berkonsep Ketahanan Pangan 

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nurika Anisa

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI), Andi Yuwono menyebut, saat ini sektor pariwisata mengalami pergeseran tren terkait kebiasaan dan preferensi perjalanan.

    Dari wisata plesiran ke wisata alternatif, termasuk wisata pedesaan.

    Pergeseran ini membuka peluang pada pengelolaan potensi desa.

    “Pariwisata hari ini mengalami tren, dulu identik piknik melakukan perjalanan, tapi karena hari ini ‘kantong’ tidak ada, jadi kami menarik bahwa desa sebagai basis produksi harus bisa memutar roda ekonominya,” ujar Andi Yuwono saat menghadiri Talkshow “Gebrakan Sang Pemimpin: Memajukan UKM dan Pariwisata Jatim” yang digelar oleh TribunJatim.com, di Dyandra Convention Center Surabaya, Rabu (12/3/2025).

    Andi Yuwono mengenalkan gebrakan terbaru dari ASIDEWI, yakni pengelolaan wisata berbasis masyarakat desa.

    Model pengembangan pariwisata, Community Based Tourism (CBT) untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, wisatawan dan lingkungan.

    “Dari sektor ekonomi real produksi di lapangan berjalan, yakni ketahanan atau kedaulatan pangan di desa,” ujarnya.

    Ia mencontohkan, komoditas tanaman pangan padi yang dikembangkan secara intensif mampu menghasilkan 12 ton untuk satu hektare dibanding tren pertanian konvensional yang dalam satu hektare menghasilkan lima hingga enam ton.

    Dalam sektor peternakan yakni limbah pertanian dapat dimanfaatkan, diolah, dikemas menjadi pakan ternak yang memiliki gizi tinggi.

    Termasuk ketersediaan pangan berupa protein hewani yaitu daging, telur dan sebagainya.

    “Kalau desa bisa mandiri secara kedaulatan pangan, maka masyarakatnya sejahtera sebagaimana tujuan pariwisata. Ketika itu ada dan bisa maksimal di desa, otomatis desa bisa menjadi contoh tujuan studi banding dan destinasi wisata,” ujarnya.

    Apalagi, lanjutnya, berdasarkan amanat Undang-undang Pemanfaatan Dana Desa sebanyak 20 persen untuk ketahanan pangan, sehingga penerapan konsep pariwisata tersebut dapat mendukung pengembangan desa sebagai destinasi wisata alternatif.

    Sehingga melalui forum tersebut, pihaknya mendorong keseriusan rebranding desa wisata di Jawa Timur.

    Mengingat Jawa Timur memiliki jumlah desa wisata terbanyak se-Indonesia, yakni 608 desa wisata.

    “Kalau melihat fenomena seperti ini, dengan pengelolaan yang sama seperti tahun kemarin mungkin kita akan kecele karena trennya berbeda,” ujarnya.

    Sehingga dengan mengusung desa wisata yang berkonsep ketahanan pangan disebut dapat menjawab tantangan yang terjadi di tengah efisiensi.

    “Kami ASIDEWI siap berkolaborasi dengan tataran pemangku kebijakan, bupati, wali kota, gubernur termasuk dua kementerian, mari reorientasi atau rebranding desa wisata yang real dalam menjawab tantangan zaman ya desa wisata yang harus punya konsep ketahanan pangan,” ungkapnya.