Topik: Dana desa

  • Budi Arie Sebut Butuh Rp 400 Triliun untuk Wujudkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 April 2025

    Budi Arie Sebut Butuh Rp 400 Triliun untuk Wujudkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih Nasional 10 April 2025

    Budi Arie Sebut Butuh Rp 400 Triliun untuk Wujudkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koperasi (Menkop)
    Budi Arie Setiadi
    menuturkan, pembentukan 80.000
    Koperasi Desa
    (Kopdes) Merah Putih membutuhkan anggaran mencapai Rp 400 triliun.
    Negara membutuhkan anggaran Rp 5 miliar untuk membangun satu Kopdes Merah Putih.
    “Ya kalau misalnya 80.000 dikali Rp 5 miliar itu Rp 400 triliun,” ujar Budi Arie saat ditemui awak media di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).
    Budi Arie yakin, negara tidak membutuhkan investasi dari luar untuk membantu mendanai pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih.
    “Enggak (butuh investasi luar) lah,” kata Budi Arie dengan yakin.
    Budi menyebut, mekanisme pembangunan Kopdes Merah Putih belum dibicarakan.
    Namun, pembentukan kelembagaan direncanakan selesai Juni 2025.
    Ke depannya, Kementerian Koperasi akan melakukan konsolidasi ke desa-desa untuk memberikan arahan terkait pembentukan Kopdes ini.
    “Jadi nanti kami konsolidasi terus supaya pembentukan Kopdes Merah Putih sesuai dengan perintah dan instruksi Presiden, dan bisa diwujudkan dalam tempo yang tidak lama,” ucapnya.
    Adapun, pembentukan Kopdes ini harus optimal sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terbit pada akhir Maret 2025.
    Kementerian Desa diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 80.000 Kopdes Merah Putih ketika program ini sudah terbentuk nantinya.
    “Kopdes Merah Putih ini wujud dari daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dan guncangan dinamika global. Ketahanan pangan kita harus kuat,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, 80.000 Kopdes Merah Putih bakal dibangun menggunakan
    Dana Desa
    .
    “Pembangunan desa, termasuk (80.000) Koperasi Desa (Merah Putih) ini nanti akan menggunakan Dana Desa,” kata Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Menkeu Sri Mulyani Soal Cara APBN Membiayai Program Jumbo Prabowo

    Cerita Menkeu Sri Mulyani Soal Cara APBN Membiayai Program Jumbo Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada para investor dan ekonom bahwa APBN akan dikelola dengan baik dan hati-hati meskipun belanja untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto menyerap anggaran besar.

    Hal itu disampaikan Sri Mulyani pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Dia menyebut Prabowo berpesan agar pengelolaan keuangan negara tetap dijaga di tengah banyaknya program pemerintah yang harus didanai.

    “Itu semuanya [program anggaran jumbo Presiden] dibiayai di dalam amplop APBN yang ada. Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Program kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, itu sudah dianggarkan di dalam APBN,” tuturnya di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Sejauh ini, terang Sri Mulyani, seluruh program prioritas Presiden Prabowo telah didanai dengan APBN. Misalnya, untuk ketahanan pangan, pemerintah di antaranya telah memberikan subsidi pupuk sebesar 1,3 juta ton pada tiga bulan pertama 2025.

    Kemudian, ketahanan energi berupa subsidi BBM dan listrik untuk masyarakat. Pemerintah juga disebut telah menggelontorkan APBN untuk menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis bagi sekitar 6 juta penerima.

    Selain itu, program-program di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pengadaan alutsista maupun penguatan industri pertahanan dalam negeri tetap dibiayai oleh APBN.

    Bahkan, Sri Mulyani menyebut APBN akan tetap membiayai beberapa program Prabowo lainnya ke depannya, seperti Koperasi Merah Putih. Rencananya, pembangunan koperasi di setiap desa itu akan menggunakain Dana Desa.

    “Governance-nya [tata kelola, red] yang kita sekarang work out, tapi tidak menambah amplop, sehingga kemudian orang menganggap, oh, akan ada pengeluaran yang akan membuat APBN kita menjadi tidak sustainable,” ucapnya.

  • Segini Besaran Gaji Ketua RT di Kota Makassar Sulawesi Selatan.

    Segini Besaran Gaji Ketua RT di Kota Makassar Sulawesi Selatan.

    TRIBUNJATENG.COM– Segini besaran gaji ketua RT di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    Ketua RT adalah pemerintah terkecil yang berada di tingkat desa atau kelurahan.

    Pemberian insentif RT RW diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa.

    Anggaran diambil dari dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Sehingga setiap desa memberikan insentif dengan nominal yang berbeda kepada RT RW.

    Besaran gaji ketua RT di Kota Makassar Rp 1.250.000 per bulan

    Tugas pokok dan fungsi mereka diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Permendagri 84/2015).

    Berdasarkan UU Desa, tugas pokok dan fungsi ketua RT adalah sebagai berikut:

    Membantu ketua RW dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa;
    Membantu ketua RW dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa di wilayahnya;
    Membantu ketua RW dalam mengumpulkan dan menyampaikan data dan informasi desa;
    Membantu ketua RW dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayahnya;
    Membantu ketua RW dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
    Melakukan tugas lain yang diberikan oleh ketua RW sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.Menjaga kerukunan antar warga
    Mematuhi/melaksanakan keputusan Forum Musyawarah Warga
    Menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT
    Berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT
    Wajib membayar Iuaran Pemeliharaan Lingkungan (IPL)
     
    Setiap Anggota RT mempunyai hak :

    Mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dari RT
    Mengajukan usul dan pendapat dalam rapat forum musyawarah warga
    Memilih dan dipilih sebagai pengurus RT
    Turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT
    Memakai fasum/ fasos dengan mengikuti tata tertib yang berlaku
    Hak atas laporan kegiatan/ laporan keuangan RT

    Tugas Pengurus Rukun Tetangga
    Membantu tugas-tugas pelayananan kepada warga yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah
    Memelihara kerukunan warga, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan warga
    Menyusun rencana pelaksanaan pembangunan dengan menggerakan kesadaran warga dalam bergotong royong.
     
    Fungsi Pengurus RT adalah:

    Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya
    Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga
    Menangani masalah-masalah sosial warga
    Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya wargga
    Menggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi warga
    Mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dengan masyarakat
    Sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
     

    Kewajiban Pengurus Rukun Tetangga

    Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Tahun 1945 serta menjaga keutuhan NKRI
    Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait
    Menaati peraturan perundang-undangan
    Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat
    Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
    Melaksanakan keputusan musyawarah warga
    Membina kerukunan hidup warga
    Memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi
    Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit tiga bulan sekali
    Melaporkan kepada RW dan Lurah atas kejadian yang terjadi dan dipandang perlu untuk mendapat penyelesaian oleh Pemerintah Daerah.
     

    Hak Pengurus Rukun Tetangga

    Menyampaikan pendapat dalam musyawarah warga
    Memilih dan dipilih sebagai Pengurus
    Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada kelurahan melalui RW untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
    Berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus
    Menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah
    Mendapatkan bantuan operasional yang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.
     

     

     

     

  • Gokil, Desa BRILiaN Ini Bagikan THR Hingga Sediakan Jaminan Sosial

    Gokil, Desa BRILiaN Ini Bagikan THR Hingga Sediakan Jaminan Sosial

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nama Desa Wunut mungkin tidak begitu familiar bagi sebagian masyarakat Indonesia. Namun, desa di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, ini menyimpan potensi yang dikelola oleh pemerintah desa setempat dan BUMDes, sehingga memberikan dampak untuk kesejahteraan warga.

    Di area seluas 110,5 hektar, Desa Wunut dikenal dengan sumber mata air. Potensi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh warga untuk membangun wisata air yang kemudian berkontribusi pada roda ekonomi masyarakatnya, yaitu Umbul Pelem.

    Menurut Kepala Desa Wunut, Iwan Sulistya Setiawan, pembangunan Umbul Pelem dimulai sejak 2016 yang memanfaatkan dana desa.

    “Dulu di daerah tersebut hanya ada hamparan air. Lalu setelah dana desa, kita mulai berpikir untuk merancang mau digunakan untuk apa. Kalau desa yang lain kan ada yang membuat jalan dan sebagainya. Tapi kami memilih fokus membangun wisata air Umbul Pelem itu,” terang Iwan dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).

    Umbul Pelem berada di bawah pengelolaan BUMDes Sumberkamulyan yang berdiri pada 2023. Menurut Ketua BUMDes Sumberkamulyan, Sariyanto atau yang biasa disapa Ari, Umbul Pelem merupakan satu-satunya unit usaha yang digeluti hingga sekarang.

    “Karena potensi desa kami ini yang terbesar adalah mata air, jadi yang dikembangkan di sisi wisata air. Jadi kami fokus di situ. Kalau sisi peternakan, kami masih merintis dan mencoba untuk ketahanan pangan. Karena prinsip BUMDes kami fokus satu per satu, jadi kami memang ingin menyempurnakan yang ada dulu baru kemudian membuat terobosan baru,” ungkap Ari.

    Desa Wunut merupakan salah satu peserta kompetisi Program Desa BRILiaN BRI 2023, program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa, melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul dengan semangat kolaborasi demi mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs).

    Banyak pelajaran berharga yang menurut Ari sangat bermanfaat untuk mengelola dan mengembangkan desanya.

    “Semua program Desa BRILiaN itu sangat baik dan mengedukasi. Manfaatnya tetap dirasakan hingga saat ini oleh pengurus desa, terutama dalam hal membangun dan menata ekonomi desa,” jelasnya.

    Kolaborasi dengan BRI juga terus berlanjut dalam mendorong kemajuan pariwisata di Desa Wunut. Pihak desa mendapatkan bantuan berupa branding loket tiket Umbul Pelem dari BRI, termasuk fasilitas pembayaran seperti mesin EDC dan QRIS.

    “Selain itu, jika nanti kolam renang syari Umbul Gedhe ini sudah mulai beroperasi, rencananya penghasilan dari kolam tersebut akan kami sisihkan 30% untuk tabungan masyarakat, di mana kami menggunakan rekening BRI. Karena saya melihat ada banyak potensi desa yang bisa kami kembangkan,” tutup Iwan.

    Desa Wunut mencuri perhatian berbagai media di tanah air karena berita viralnya terkait bagi-bagi THR warga. Iwan bercerita bahwa hal ini menjadi tradisi sejak 2023 lalu.

    Semua dana yang digunakan untuk program tersebut diambil dari penghasilan objek wisata Umbul Pelem yang pada 2024 lalu mencatatkan omset sebesar Rp6 miliar. Adapun besaran THR yang diberikan untuk warga adalah Rp200.000 per jiwa.

    Desa Wanut juga mendaftarkan warganya mengikuti program jaminan sosial. Menurut Iwan, tujuan diadakan program jaminan sosial ini adalah agar pemerintah desa bisa hadir untuk warganya, baik itu ketika ada yang sakit, meninggal, atau di momen penuh suka cita seperti Idulfitri.

    Awalnya pengurus desa hanya mendaftarkan perangkat desa, BPD, ketua RT/RW ke program BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKN dan JHT di tahun 2018. Seiring berjalannya waktu dan pendapatan usaha bertambah, pada 2020 pihak desa mendaftarkan semua kepala keluarga di program BPJS Ketenagakerjaan.

    “Tahun 2021 kami mulai daftarkan juga semua pekerja perempuan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tahun 2022 warga kami yang belum punya BPJS Kesehatan, kami daftarkan juga. Karena perlindungan diri sudah tercapai, akhirnya di tahun 2023 kami mulai memberikan bantuan tunai langsung berupa THR itu di momen Ramadan,” Imbuh Iwan.

    Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa program Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang dilakukan oleh BRI sejak 2020. Hingga akhir 2024 Program Desa BRILiaN diikuti 4.327 desa yang aktif tergerak berinisiatif dan berkomitmen untuk maju melalui program-program yang direncanakan.

    “Desa BRILiaN merupakan Program pemberdayaan desa yang bertujuan untuk menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi desa berbasis SDGs,” pungkas Hendy.

    (dpu/dpu)

  • Inspirasi dari Desa Wunut, Desa BRILiaN yang Membagikan THR Hingga Sediakan Jaminan Sosial Untuk Warganya

    Inspirasi dari Desa Wunut, Desa BRILiaN yang Membagikan THR Hingga Sediakan Jaminan Sosial Untuk Warganya

    FAJAR.CO.ID, KLATEN – Nama Desa Wunut mungkin tidak begitu familiar bagi sebagian masyarakat Indonesia. Namun, desa yang berada di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten ini menyimpan potensi luar biasa yang dikelola dengan baik oleh pemerintah desa setempat dan BUMDes, sehingga memberikan dampak untuk kesejahteraan warga.

    Di area seluas 110,5 hektar, Desa Wunut dikenal dengan sumber mata air yang begitu luar biasa. Potensi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh warganya untuk membangun wisata air yang kemudian berkontribusi pada roda ekonomi masyarakatnya sendiri, yaitu Umbul Pelem.

    Menurut Kepala Desa Wunut, Iwan Sulistya Setiawan, pembangunan Umbul Pelem sudah dimulai sejak tahun 2016 yang memanfaatkan dana desa.

    “Dulu di daerah tersebut hanya ada hamparan air. Lalu setelah dana desa, kita mulai berpikir untuk merancang mau digunakan untuk apa. Kalau desa yang lain kan ada yang membuat jalan dan sebagainya. Tapi kami memilih fokus membangun wisata air Umbul Pelem itu,” terang Iwan.

    Umbul Pelem berada di bawah pengelolaan BUMDes Sumberkamulyan yang berdiri pada 2023. Menurut Ketua BUMDes Sumberkamulyan, Sariyanto atau yang biasa disapa Ari, Umbul Pelem merupakan satu-satunya unit usaha yang digeluti hingga sekarang.

    “Karena potensi desa kami ini yang terbesar adalah mata air, jadi yang dikembangkan di sisi wisata air. Jadi kami fokus di situ. Kalau sisi peternakan, kami masih merintis dan mencoba untuk ketahanan pangan. Karena prinsip BUMDes kami fokus satu per satu, jadi kami memang ingin menyempurnakan yang ada dulu baru kemudian membuat terobosan baru,” ungkap Ari.

  • Beri Inspirasi, Desa BRILiaN Desa Wunut Bagikan THR dan Sediakan Jaminan Sosial untuk Warga – Halaman all

    Beri Inspirasi, Desa BRILiaN Desa Wunut Bagikan THR dan Sediakan Jaminan Sosial untuk Warga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Nama Desa Wunut mungkin tidak begitu familiar bagi sebagian masyarakat Indonesia. Namun, desa yang berada di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten ini menyimpan potensi luar biasa yang dikelola dengan baik oleh pemerintah desa setempat dan BUMDes, sehingga memberikan dampak untuk kesejahteraan warga. 

    Di area seluas 110,5 hektar, Desa Wunut dikenal dengan sumber mata air yang begitu luar biasa. Potensi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh warganya untuk membangun wisata air yang kemudian berkontribusi pada roda ekonomi masyarakatnya sendiri, yaitu Umbul Pelem. 

    Menurut Kepala Desa Wunut Iwan Sulistya Setiawan mengatakan, pembangunan Umbul Pelem sudah dimulai sejak tahun 2016 yang memanfaatkan dana desa. 

    “Dulu di daerah tersebut hanya ada hamparan air. Lalu setelah dana desa, kita mulai berpikir untuk merancang mau digunakan untuk apa. Kalau desa yang lain kan ada yang membuat jalan dan sebagainya. Tapi kami memilih fokus membangun wisata air Umbul Pelem itu,” jelas Iwan. 

    Umbul Pelem berada di bawah pengelolaan BUMDes Sumberkamulyan yang berdiri pada 2023. Menurut Ketua BUMDes Sumberkamulyan, Sariyanto atau yang biasa disapa Ari, Umbul Pelem merupakan satu-satunya unit usaha yang digeluti hingga sekarang. 

    “Karena potensi desa kami ini yang terbesar adalah mata air, jadi yang dikembangkan di sisi wisata air. Jadi kami fokus di situ. Kalau sisi peternakan, kami masih merintis dan mencoba untuk ketahanan pangan. Karena prinsip BUMDes kami fokus satu per satu, jadi kami memang ingin menyempurnakan yang ada dulu baru kemudian membuat terobosan baru,” ungkap Ari. 

    Desa Wunut merupakan salah satu peserta yang pernah ikut berkompetisi dalam Program Desa BRILiaN BRI 2023 yang merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa, melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul dengan semangat kolaborasi demi mengoptimalkan potensi desa berbasis SDG’s.

    Banyak pelajaran berharga yang menurut Ari sangat bermanfaat untuk mengelola dan mengembangkan desanya. 

    “Semua program Desa BRILiaN itu sangat baik dan mengedukasi. Manfaatnya tetap dirasakan hingga saat ini oleh pengurus Desa, terutama dalam hal membangun dan menata ekonomi desa,” jelas Ari. 

    Kolaborasi dengan BRI juga terus berlanjut dalam mendorong kemajuan pariwisata di Desa Wunut, dimana pihak desa mendapatkan bantuan berupa branding loket tiket Umbul Pelem dari BRI, termasuk fasilitas pembayaran seperti mesin EDC dan QRIS. 

    “Selain itu, jika nanti kolam renang syari Umbul Gedhe ini sudah mulai beroperasi, rencananya penghasilan dari kolam tersebut akan kami sisihkan 30 persen untuk tabungan masyarakat, di mana kami menggunakan rekening BRI. Karena saya melihat ada banyak potensi desa yang bisa kami kembangkan,” tutup Iwan. 

    Bagi-Bagi THR Untuk Warga dan Program Jaminan Sosial

    Desa Wunut mencuri perhatian berbagai media di tanah air karena berita viralnya terkait bagi-bagi THR warga. Terkait hal tersebut, menurut Iwan selaku Kepala Desa bercerita bahwa hal ini sudah menjadi tradisi sejak tahun 2023 lalu. 

    Semua dana yang digunakan untuk program tersebut, lanjut Iwan diambil dari penghasilan objek wisata Umbul Pelem yang pada tahun 2024 lalu mencatatkan omset sebesar Rp6 miliar. Adapun besaran THR yang diberikan untuk warga adalah Rp200.000 per jiwa. 

    Tidak hanya membagikan THR, Desa Wanut juga mendaftarkan warganya mengikuti program jaminan sosial. Menurut Iwan, tujuan diadakan program jaminan sosial ini adalah agar pemerintah desa bisa hadir untuk warganya, baik itu ketika ada yang sakit, meninggal, atau di momen penuh suka cita seperti Idulfitri.

    Awalnya pengurus desa hanya mendaftarkan perangkat desa, BPD, ketua RT/RW ke program BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKN dan JHT di tahun 2018. 

    Lalu seiring berjalannya waktu dan pendapatan usaha bertambah, pada 2020 pihak desa mendaftarkan semua kepala keluarga di program BPJS Ketenagakerjaan. 

    “Tahun 2021 kami mulai daftarkan juga semua pekerja perempuan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tahun 2022 warga kami yang belum punya BPJS Kesehatan, kami daftarkan juga. Karena perlindungan diri sudah tercapai, akhirnya di tahun 2023 kami mulai memberikan bantuan tunai langsung berupa THR itu di momen Ramadan,” Imbuh Iwan.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa program Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang dilakukan oleh BRI sejak tahun 2020. 

    Hingga akhir 2024 Program Desa BRILiaN telah diikuti 4.327 desa yang aktif tergerak berinisiatif dan berkomitmen untuk maju melalui program-program yang telah direncanakan. 

    “Desa BRILiaN merupakan Program pemberdayaan desa yang bertujuan untuk menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDG’s) ,” pungkas Hendy.

  • Pemdaprov Siapkan Anggaran Jalan dan Jembatan Provinsi Rp2,4 Triliun

    Pemdaprov Siapkan Anggaran Jalan dan Jembatan Provinsi Rp2,4 Triliun

    JABAR EKSPRES – Pemda Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk penanganan jalan provinsi serta penggantian maupun rehabilitasi jembatan di jalan provinsi.

    “Ini fokus kita untuk tahun ini dan tahun depan,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi, melalui akun instagram pribadinya.

    Menurut KDM –sapaan Dedi Mulyadi, setelah jalan provinsi semuanya dan dalam keadaan sempurna, Pemdaprov akan memberikan stimulus terhadap kabupaten kota yang tidak memiliki kemampuan anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan.

    “Sekali lagi yang tidak punya kemampuan keuangan untuk membangun jalan, untuk segera menyempurnakan pembangunan jalan kabupaten kota. Setelah sebelumnya saya pasti mengevaluasi terhadap anggaran yang dimilikinya,” ucap Dedi.

    “Jangan sampai untuk jalan tidak ada, untuk kegiatan lain ada,” imbuhnya.

    Sedangkan untuk jalan desa, menurut Dedi, sudah ada dana desa.

    Apabila desa-desa tidak memiliki kemampuan karena wilayahnya sangat luas dan alokasi dana desanya tidak mencukupi, pihaknya akan memberikan stimulus terhadap pembangunan jalan desa.

    “Stimulus akan diberikan dengan catatan dana desanya sudah bisa dilaksanakan secara optimal dan biasanya tidak punya kemampuan keuangan untuk membangun jalan karena keterbatasan anggaran,” katanya.

    “Anggarannya tidak akan terfokuskan di Jawa Barat secara bersama-sama antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi Jawa Barat, serta pemerintah pusat,” tuturnya.

    Adapun kewenangan pengelolaan maupun penanganan jalan di Jawa Barat, sesuai UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Jalan, terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan jalan nasional.

    Pemdaprov Jabar melalui DBMPR Jabar bertanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi, dan pemda kabupaten kota bertanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan jalan kabupaten kota.

    Dinas BMPR Jabar bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan melaksanakan penanganan jalan provinsi di wilayah Jawa Barat, serta memastikan bahwa jalan-jalan di provinsi tersebut dalam kondisi yang baik dan aman untuk dilalui.

    Sementara itu, tingkat kemantapan jalan di Jawa Barat telah mencapai 86,44 persen pada akhir tahun 2024 dan ditargetkan meningkat menjadi 87,51 persen pada akhir 2025 melalui perbaikan jalan sepanjang 272 kilometer.

  • Menkeu akan Terbitkan Surat Berharga Syariah Negara untuk Pembiayaan Jalur Kereta Api Sukabumi

    Menkeu akan Terbitkan Surat Berharga Syariah Negara untuk Pembiayaan Jalur Kereta Api Sukabumi

    JAKARTA – Dukungan pembiayaan negara untuk pembangunan jalur kereta api Sukabumi akan dilakukan dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

    “Untuk mendukung konektivitas antarkota, Kementerian Perhubungan telah memastikan jalur kereta semakin andal, salah satunya dengan membangun jalur double track kereta api yang didanai melalui SBSN,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis, 3 April.

    Sementara andil LMAN dilakukan melalui pembebasan lahan pembangunan double track kereta api Bogor-Sukabumi, yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp91,5 miliar.

    Sri Mulyani pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan moda transportasi kereta api dalam perjalanan mudik ke Sukabumi.

    “Dengan infrastruktur perkeretaapian yang semakin baik, mudik ke Sukabumi menjadi lebih tenang dan menyenangkan,” tutur Menkeu.

    Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengungkapkan andil APBN dalam pembangunan Wisata Air Kali Kesek, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, melalui Dana Desa senilai Rp250 juta sebagai modal awal. Objek wisata itu dikelola oleh warga Desa Sriwulan dan mulai beroperasi sejak Mei 2022.

    Di sisi lain, APBN juga memberikan dukungan untuk pembangunan Tol Batang-Semarang, dengan ciri khasnya berupa Jembatan Kali Kuto berwarna merah.

    Dukungan itu dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Namun, Sri Mulyani tak merinci besaran dukungan APBN untuk pembangunan infrastruktur ini.

    APBN juga memberikan dukungan untuk pembangunan tol Padang-Sicincin, Sumatera Barat, yang mencapai Rp906,24 miliar.

    Jalan tol ini dibangun dengan APBN #UangKiTa melalui pendanaan dari Badan Layanan Umum (BLU) LMAN dengan realisasi anggaran sebesar Rp906,24 miliar hingga 20 Maret 2025.

  • Sri Mulyani; APBN Hadir untuk Pariwisata dan Jalan Tol

    Sri Mulyani; APBN Hadir untuk Pariwisata dan Jalan Tol

    Jakarta: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus berperan dalam pembangunan di berbagai sektor, termasuk pariwisata dan infrastruktur jalan tol. 
     
    Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hadir mendukung pembangunan wisata daerah hingga jalan tol.
    Wisata air kali kesek dari dana desa 
    Salah satu bukti nyata pemanfaatan APBN untuk pariwisata adalah Wisata Air Kali Kesek di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Destinasi ini mendapat dukungan Dana Desa sebesar Rp250 juta sebagai modal awal pengelolaan. 
     
    Sejak mulai beroperasi pada Mei 2022, wisata ini dikelola langsung oleh warga Desa Sriwulan dan telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

    Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, Wisata Air Kali Kesek tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman edukatif bagi pengunjung.
     
    “Wisata Air Kali Kesek dapat menjadi salah satu opsi destinasi wisata. Terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sini, salah satunya adalah kita dapat mempelajari proses pembuatan gula aren,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati dilansir Antara, Rabu, 2 April 2025.
     
    Dukungan APBN untuk wisata daerah seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan memperkuat sektor ekonomi berbasis komunitas.
     

    Jalan tol pakai APBN
    Tak hanya di sektor pariwisata, APBN juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur strategis. Salah satu proyek yang didukung adalah Jalan Tol Batang-Semarang, yang memiliki ikon Jembatan Kali Kuto berwarna merah.
     
    Tol sepanjang 75 km ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan tiga wilayah utama, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. 
     
    Pembangunannya menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta mendapatkan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
     
    “Jalan Tol Batang-Semarang membentang sepanjang 75 km sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Ia menghubungkan 3 wilayah: Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. Dengan adanya Jalan Tol Batang-Semarang, konektivitas masyarakat semakin mudah, waktu tempuh juga jauh lebih singkat,” tambah Sri Mulyani.
     
    Selain di Pulau Jawa, APBN juga membantu pembangunan tol di Sumatera. Salah satu yang terbaru adalah Jalan Tol Padang-Sicincin, Sumatera Barat, yang mendapatkan pendanaan dari Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp906,24 miliar.
     
    Jalan tol sepanjang 35,9 km ini kini telah dibuka secara fungsional dan menjadi pilihan utama pemudik yang ingin menuju Sumatera Barat. Tol ini mampu memangkas waktu tempuh hingga 25 menit, memberikan kenyamanan lebih bagi para pengguna jalan.
     
    Yang lebih menarik, tol ini bisa dilewati secara gratis selama periode mudik Lebaran 2025!
     
    “Kabar baiknya, para pemudik bisa melewati jalan tol Padang-Sicincin secara gratis pada periode mudik lebaran kali ini. Yuk, kita manfaatkan!” ucap Sri Mulyani.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Menkeu ungkap APBN hadir untuk wisata daerah dan jalan tol

    Menkeu ungkap APBN hadir untuk wisata daerah dan jalan tol

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi untuk meningkatkan daya saing industri padat karya. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

    Menkeu ungkap APBN hadir untuk wisata daerah dan jalan tol
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 02 April 2025 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hadir mendukung pembangunan wisata daerah hingga jalan tol.

    Salah satu contohnya adalah Wisata Air Kali Kesek, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang mendapat dukungan Dana Desa dari APBN #UangKita sebesar Rp250 juta sebagai modal awal. Objek wisata itu dikelola oleh warga Desa Sriwulan dan mulai beroperasi sejak Mei 2022.

    “Wisata Air Kali Kesek dapat menjadi salah satu opsi destinasi wisata. Terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sini, salah satunya adalah kita dapat mempelajari proses pembuatan gula aren,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Rabu.

    Menkeu pun menyebut Wisata Air Kali Kesek telah memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

    Di sisi lain, APBN juga memberikan dukungan untuk pembangunan Tol Batang-Semarang, dengan ciri khasnya berupa Jembatan Kali Kuto berwarna merah. Dukungan itu dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Namun, Sri Mulyani tak merinci besaran dukungan APBN untuk pembangunan infrastruktur ini.

    “Jalan Tol Batang-Semarang membentang sepanjang 75 km sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Ia menghubungkan 3 wilayah: Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. Dengan adanya Jalan Tol Batang-Semarang, konektivitas masyarakat semakin mudah, waktu tempuh juga jauh lebih singkat,” tambah Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Menkeu juga menyampaikan dukungan APBN untuk tol Padang-Sicincin, Sumatera Barat, yang mencapai Rp906,24 miliar. Jalan tol ini dibangun dengan APBN #UangKiTa melalui pendanaan dari Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan realisasi anggaran sebesar Rp906,24 miliar hingga 20 Maret 2025.

    Jalan tol Padang-Sicincin sudah dibuka secara fungsional. Para pemudik yang menggunakan jalur darat menuju wilayah Sumatera Barat bisa memilih opsi melewati jalan tol ini. Sri Mulyani menambahkan, dengan ruas sepanjang 35,9 km, jalan tol Padang-Sicincin bisa memangkas waktu tempuh perjalanan hingga kurang lebih 25 menit.

    “Kabar baiknya, para pemudik bisa melewati jalan tol Padang-Sicincin secara gratis pada periode mudik lebaran kali ini. Yuk, kita manfaatkan!” tambah Menkeu.

    Sumber : Antara