Topik: Dana desa

  • Warga Desa Temon Geruduk Kejari Ponorogo, Desak Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa

    Warga Desa Temon Geruduk Kejari Ponorogo, Desak Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa

    Ponorogo (beritajatim.com) – Ratusan warga Desa Temon, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo. Aksi ini digelar untuk mendesak penegakan hukum atas dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Temon.

    Massa bergerak membawa berbagai spanduk tuntutan. Mereka menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai mencederai prinsip transparansi di desa mereka.

    “Kami datang untuk meminta Kejari menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa di Temon,” kata Koordinator Aksi, Arif Santosos, Senin (28/4/2025).

    Tidak hanya soal Dana Desa, warga juga menyoroti program ketahanan pangan yang dinilai berjalan tanpa melalui mekanisme musyawarah desa. Arif menyebut, keputusan program dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat.

    “Semua program dijalankan tanpa ada musyawarah. Tahu-tahu kegiatan sudah jadi dan masyarakat tidak pernah dilibatkan,” tegasnya.

    Warga juga mempertanyakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dinilai tidak transparan. Sejak dibentuk tahun 2018, menurut Arif, hingga 2024 Bumdes tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada warga.

    Setelah berorasi selama sekitar 30 menit, sebanyak 20 orang perwakilan warga diperkenankan masuk untuk bertemu perwakilan Kejari Ponorogo. Mereka menyerahkan laporan resmi kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

    Kasi Intelijen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan memberikan tanda terima resmi.

    “Kami sudah menerima laporan dari perwakilan warga, dan kami berikan surat tanda terima. Selanjutnya, laporan akan kami telaah untuk mempelajari dokumen dan bukti-bukti yang sudah dilampirkan,” jelas Agung.

    Agung menambahkan, Kejari Ponorogo akan menindaklanjuti laporan ini sesuai prosedur. Jika ada perkembangan, warga dipersilakan menghubungi petugas terkait. “Laporan ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan dana desa. Untuk rinciannya, kami masih akan pelajari lebih lanjut,” pungkas Agung.

    Melalui aksi ini, warga Desa Temon berharap aparat penegak hukum bertindak tegas, agar pengelolaan keuangan desa ke depan lebih transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain melakukan aksi di Kejari Ponorogo, ratusan warga Temon juga akan menggelar aksi serupa di Polres Ponorogo dan terakhir di depan DPRD Ponorogo. (end/kun)

  • Rumah Warga di Pangkep Jadi Tempat Judi, Polisi dan Pak Kades Kedapatan Ikut Main, Kacau!

    Rumah Warga di Pangkep Jadi Tempat Judi, Polisi dan Pak Kades Kedapatan Ikut Main, Kacau!

    GELORA.CO – Sebanyak 15 orang diamankan aparat Polres Pangkep saat penggerebekan praktik perjudian di sebuah rumah warga di Desa Malaka, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Minggu (19/4/2025) dini hari.

    Penggerebekan dilakukan tim Buru Sergap (Buser) sekitar pukul 00.30 WITA. Dalam operasi itu, polisi menyita uang tunai lebih dari Rp5 juta, perlengkapan judi seperti dadu dan kartu kiu-kiu, serta sebilah badik dan minuman keras.

    Dari 15 orang yang ditangkap, tiga di antaranya diketahui merupakan kepala desa aktif berinisial AR, RM, dan RMT. Selain itu, seorang oknum polisi berinisial SIF juga turut berada di lokasi.

    “Permainan dilakukan secara bergiliran. Taruhan berkisar antara Rp10 ribu hingga Rp100 ribu. Bandarnya juga berganti-ganti antarpemain,” ungkap Kasat Reskrim Polres Pangkep, AKP Muhammad Saleh, Sabtu (27/4/2025).

    Saleh menambahkan, pihaknya tengah mendalami peran masing-masing pelaku, termasuk dugaan penggunaan dana desa dalam aktivitas perjudian tersebut.

    “Kami masih mengumpulkan keterangan, terutama soal apakah ada dana desa yang ikut digunakan,” jelasnya.

    Terkait kehadiran polisi di lokasi judi, Saleh menyebut penanganannya akan menjadi kewenangan Propam. “Yang bersangkutan ada di tempat, tapi soal tindak lanjutnya itu urusan Propam,” tegasnya.

    Para pelaku dijerat Pasal 303 KUHP tentang perjudian, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp25 juta.

  • Menteri Keuangan Bongkar Gagasan Operasi APBN yang Mendanai 80 Ribu Koperasi Desa

    Menteri Keuangan Bongkar Gagasan Operasi APBN yang Mendanai 80 Ribu Koperasi Desa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Keuangan Sri Mulyani membongkar gagasan operasi APBN untuk mendanai berdirinya 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Berdasarkan rinciannya, terdapat banyak sumber pendanaan koperasi baru itu, yakni melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

    Elemennya beragam, yakni dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non-fisik, sampai dana otonomi khusus (otsus) untuk beberapa daerah.

    “Ini semuanya adalah operasi APBN yang tentu tujuannya adalah pada ujungnya menyejahterakan masyarakat,” tegas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK secara virtual, Kamis, 24 April 2025.

    Dengan demikian, Menteri Keuangan akan melihat berbagai kemungkinan eksisting transfer dalam hal tersebut.

    “Untuk ini (opsi lain pendanaan Kopdes Merah Putih), itu juga akan kita lihat berbagai kemungkinan eksisting transfer maupun apa yang bisa kita optimalkan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ia menyinggung keberadaan pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, transfer dari pemerintah pusat dan PAD bisa dikombinasikan untuk pendanaan program koperasi.

    Opsi-opsi pendanaan yang disampaikan ini masih dikaji bersama, termasuk skema meminjam dana kepada bank BUMN alias Himbara.

    Sebagai bentuk penekanan, Sri Mulyani meminta agar prosesnya dibahas bersama dengan stakeholder terkait di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Kita meningkatkan identifikasi bagaimana anggaran kalau itu adalah langsung dari public fund atau kalau koperasi ini adalah aktivitas kegiatan ekonomi di tingkat desa, mereka kemudian bisa mengembangkan, sama seperti selama ini sudah ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” jelasnya.

  • VIDEO: Mantan Kades Banyuwangi Ditangkap Polisi Diduga Korupsi Rp1,3 Miliar

    VIDEO: Mantan Kades Banyuwangi Ditangkap Polisi Diduga Korupsi Rp1,3 Miliar

    Mantan Kepala Desa di Banyuwangi, Jawa Timur, ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa dengan kerugian negara Rp 1,3 miliar.

    Ringkasan

  • Siapa Seniman Patung Biawak Wonosobo? Ini 3 Fakta Unik Karya Seni Realistis

    Siapa Seniman Patung Biawak Wonosobo? Ini 3 Fakta Unik Karya Seni Realistis

    PIKIRAN RAKYAT – Sebuah patung biawak dengan ukuran raksasa dan tingkat realisme yang mencengangkan muncul di Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo.

    Kehadirannya bukan hanya sekadar menjadi pemandangan unik di jalur penghubung Wonosobo-Banjarnegara, tetapi juga menyimpan cerita menarik tentang kreativitas seniman lokal, kearifan lokal, dan semangat gotong royong masyarakat.

    Patung biawak yang viral ini adalah buah karya tangan dingin Rejo Arianto, seorang seniman kelahiran Wonosobo yang memiliki pendekatan unik dalam menciptakan karyanya.

    Alih-alih hanya mengandalkan imajinasi atau referensi visual semata, Rejo ternyata sengaja memelihara biawak untuk mempelajari secara mendalam anatomi dan setiap gerak-gerik reptil tersebut.

    Observasi langsung ini menjadi kunci utama dalam menghasilkan patung yang begitu hidup dan menyerupai aslinya.

    Rejo, seorang alumni Seni Rupa Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, mengungkapkan bahwa dalam menciptakan karya seni yang realistis, sentuhan “rasa” juga memegang peranan penting.

    Menurutnya, setiap patung harus memiliki “jiwa” agar dapat dirasakan dan terhubung dengan emosi orang yang melihatnya. Filosofi ini tercermin jelas dalam patung biawak karyanya, yang seolah memiliki tatapan dan postur tubuh yang hidup.

    Menariknya, sebelum dikenal sebagai pematung, Rejo lebih dulu malang melintang di dunia lukis Wonosobo.

    Bahkan, karya lukisnya pernah menghiasi Rumah Dinas Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat. Peralihan Rejo ke dunia patung menunjukkan fleksibilitas dan eksplorasi dalam dirinya sebagai seorang seniman.

    Inisiatif Pemuda Karang Taruna

    Ide pembuatan patung biawak yang kini menjadi ikon baru Wonosobo ini ternyata berawal dari inisiatif para pemuda karang taruna Desa Krasak.

    Mereka memiliki gagasan untuk menghadirkan sebuah ikon yang dapat merepresentasikan karakter lokal desa mereka. Dipilihnya biawak bukan tanpa alasan, pasalnya reptil ini memang cukup sering dijumpai di wilayah Desa Krasak.

    Yang lebih mengagumkan, biaya pembuatan patung biawak ini sepenuhnya didapatkan melalui skema gotong royong antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat dan berbagai komunitas lokal.

    Tanpa menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo, para pemuda dan seniman berhasil mewujudkan karya seni spektakuler ini dengan anggaran yang relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp50 juta.

    Hal ini membuktikan bahwa dengan semangat kebersamaan dan kreativitas, keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk menghasilkan karya yang luar biasa.

    Kini, patung biawak raksasa ini telah menjadi spot foto favorit bagi masyarakat yang melintas di jalur strategis yang menghubungkan Wonosobo dan Banjarnegara.

    Tugu Biawak Wonosobo Bikin Heboh! Cuma Rp50 Juta tapi Realistis, Netizen Bandingkan dengan yang Rp15 Miliar! Instagram @mood.jakarta

    Keberadaannya bukan hanya menjadi daya tarik visual, tetapi juga simbol kekompakan warga Desa Krasak, kreativitas seniman lokal, dan kearifan lokal yang patut diacungi jempol.

    Fakta Unik Patung Biawak Viral

    Selain proses observasi langsung dan pendanaan gotong royong, terdapat beberapa fakta unik lainnya yang menyelimuti pembuatan patung biawak Wonosobo ini:

    1. Anggaran yang Efisien

    Dengan anggaran sekitar Rp50 juta, Rejo Arianto berhasil menciptakan patung biawak berukuran raksasa dengan tingkat realisme yang tinggi. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan keahlian Rejo dalam memaksimalkan sumber daya yang ada.

    2. Pengerjaan yang Relatif Singkat

    Meskipun ukurannya besar, Rejo mengungkapkan bahwa pengerjaan patung biawak ini relatif singkat. “Khusus untuk pembuatan patungnya sendiri sekitar satu minggu sudah selesai,” katanya.

    Namun, total waktu pengerjaan proyek ini secara keseluruhan, termasuk perencanaan dan persiapan, memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Kecepatan pengerjaan ini menunjukkan keahlian dan fokus Rejo dalam menyelesaikan karyanya.

    3. Ikon Wisata Baru

    Kehadiran patung biawak ini secara tidak langsung telah menjadi ikon wisata baru bagi Kabupaten Wonosobo, khususnya Desa Krasak. Banyak masyarakat dan pengguna jalan yang berhenti untuk berfoto dengan patung unik ini, memberikan dampak positif bagi promosi daerah.

    Rejo Arianto ternyata memiliki visi yang lebih besar untuk mengembangkan ikon patung di Wonosobo.

    Ia mengungkapkan bahwa jika mendapatkan dana yang lebih besar, misalnya 1 miliar rupiah, ia memiliki gagasan untuk membangun patung serupa di empat titik berbeda di Wonosobo.

    Hal ini menunjukkan ambisinya untuk mempercantik dan memberikan identitas visual yang kuat bagi daerahnya melalui karya seni patung.

    Menariknya, Rejo meluruskan informasi yang beredar mengenai sumber pendanaan patung biawak ini. Ia menegaskan bahwa dana yang digunakan berasal dari BUMD di Kabupaten Wonosobo, bukan dari dana desa.

    “Dana dari kebetulan dari BUMD, bukan dari dana desa seperti yang dikabarkan. Kalau disuruh mengerjakan dari dana desa saya tidak mau, saya insyaallah sadar hukum dan pingin taat hukum,” tegas lulusan ISI Solo tersebut dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Rejo juga berbagi latar belakang pendidikannya, di mana ia sebenarnya mendalami seni rupa dengan fokus pada seni murni lukis. Namun, ketertarikannya pada seni tiga dimensi mendorongnya untuk mengeksplorasi dunia patung.

    “Maka ini saya membuat patung sekarang untuk menyalurkan hasrat berkesenian, sampai saat ini baru tiga patung yang dibuat, ini patung untuk pemerintah. Patung pertama berbentuk ganesa untuk artistik kafe dan homestay, yang kedua berupa patung kuda,” jelasnya.

    Alasan Rejo memilih biawak sebagai ikon adalah karena satwa tersebut memang banyak ditemui di wilayah Wonosobo.

    Tugu Biawak yang dibangun di dekat Jembatan Krasak Kabupaten Wonosobo. Media 471

    Hal ini sejalan dengan inisiatif awal para pemuda karang taruna yang ingin mengangkat kearifan lokal melalui ikon yang familiar bagi masyarakat setempat.

    Menanggapi viralnya patung biawak karyanya, Rejo mengaku tidak terlalu euforia.

    “Respons saya pribadi, saya tidak begitu berfoya-foya dengan kabar berita viral ini, biasa saja. Saya cukup mewakili kalau masyarakat senang saya juga ikut senang, tetapi kalau masyarakat dengan karya saya kecewa saya akan sangat kecewa, berhubung ini masyarakat banyak sambutan, banyak dukungan dan banyak kegembiraan saya ikut bahagia sebagai orang yang membuatnya,” pungkasnya dengan rendah hati.

    Fenomena patung biawak di Wonosobo adalah contoh nyata bagaimana seni dapat menyatu dengan kearifan lokal dan semangat kebersamaan masyarakat.

    Karya Rejo Arianto bukan hanya sekadar patung, tetapi juga representasi dari identitas lokal, kreativitas tanpa batas, dan kekuatan gotong royong.

    Keberhasilannya menciptakan ikon baru bagi Wonosobo dengan anggaran yang efisien dan dalam waktu yang relatif singkat patut diacungi jempol.

    Semoga kisah inspiratif ini dapat mendorong munculnya karya-karya seni publik lainnya yang mengangkat potensi dan kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Terjerat Kasus Korupsi DD dan ADD, Mantan Kades Aliyan AS Ditangkap

    Terjerat Kasus Korupsi DD dan ADD, Mantan Kades Aliyan AS Ditangkap

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Penangkapan Mantan Kepala Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, berinisial AS dilakukan, usai ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi terkait Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

    Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi menemukan dua alat bukti yang kuat untuk menjerat AS. Kali ini kasus terjadi dalam praktik penyelewengan anggaran desa selama menjabat dari tahun 2018 hingga 2023.

    “Telah ada penetapan tersangka korupsi DD serta ADD yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Aliyan, dan hari ini juga langsung dilakukan penahanan di Lapas,” kata Kasi Intelijen Kejari Banyuwangi, Rizky Septa Kurniadi.

    Tersangka AS diektahui telah menjalani pemeriksaan kurang lebih lima jam akhirnya keluar dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan. Tersangka tampak tenang sambil tersenyum saat digiring masuk ke mobil tahanan Kejari Banyuwangi.

    Kasi Pidsus Kejari Banyuwangi, Rustamaji Yudica Adi Nugraha mengungkapkan, modus korupsi yang dilakukan AS cukup beragam. Pihaknya menyebut, kasusnya terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat terkait beberapa keluhan.

    “Banyak honor pegawai, seperti petugas kebersihan, kader posyandu, dan lainnya, tidak dibayarkan. Ada juga beberapa kegiatan fisik yang memang tidak sesuai,” jelasnya.

    Rustamaji mengatakan, kerugian negara hasil korupsi yang dilakukan cukup fantastis. Berdasarkan hasil audit Inspektorat yakni mencapai Rp 1.3 miliar. Praktik korupsi ini diduga dilakukan AS selama menjabat sebagai kades dari mulai tahun 2018 hingga 2023.

    Selain itu AS diduga bersekongkol dengan bendahara desa berinisial M yang saat ini berstatus DPO dan masih dalam penyelidikan oleh oleh Unit Tipikor Polresta Banyuwangi.

    Diketahui, dalam kasus AS kali ini Kejaksaan Banyuwangi juga telah memeriksa 20 orang saksi. Akibat perkara tersebut, AS dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 64 dan 55 KUHP.

    “Sesuai ketetapan hukum mantan Kades Aliyan itu terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun serta denda Rp 200 juta,” jelasnya.

    Sedangkan kuasa Hukum AS, Eko Sutrisno mengaku, menerima dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya pun menghargai proses hukum, serta berupaya tertip dalam mengikuti tahapan pemeriksaan yang kedepannya masih berlanjut.

    “Kita ikuti proses hukumnya, karena nanti masih ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan,” ujarnya.

    Eko menambahlan, menurut kliennya AS dana desa (DD) yang menbuatnya terjerat hukum itu justru digelapkan oleh bendahara desa yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena melarikan diri.

    “Kita masih pelajari dulu terkait dengan masalahnya, serta langkah-langkah hukum selanjutnya. Tapi yang jelas untuk persiapan-persiapan upaya hukum itu sedang kita susun,” tandasnya.

  • Mimpi Desa UMKM di Kaki Gunung Salak Jadi Objek Wisata

    Mimpi Desa UMKM di Kaki Gunung Salak Jadi Objek Wisata

    Bogor

    Desa Sukamantri, Ciomas, Kabupaten Bogor sukses mengekspor tanaman hias. Namun mereka masih punya mimpi menjadi desa wisata di kaki Gunung Salak.

    Usaha tanaman hias di Desa Sukamantri melibatkan 36 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang rata-rata beranggota 4-5 orang. Saat detikFinance menyusuri jalan desa, puluhan gerai berjejer menawarkan aneka jenis tanaman hias yang cantik-cantik.

    Gapoktan ini dikoordinasikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama Muda Sejahtera yang berdiri pada 2021 silam. Selain pertanian, BUMDes ini juga berjualan tabung LPG 3 Kg dan mengelola pabrik tahu yang penulis juga sempat mampir.

    “Produksi dari jam 07.00 WIB sampe maghrib. Dijual ke Pasar Bogor dan Pasar Merdeka. Ada juga yang ke rumah-rumah langsung pakai motor,” kata pegawai pabrik tahu, Bayu.

    Pabrik tahu milik BUMDes Desa Sukamantri, Ciomas, Kab Bogor. Foto: Fitraya Ramadhanny/detikcom

    Sekretaris Desa Sukamantri, Fuja Aditiya mengatakan mereka senang dengan raihan usaha para pelaku UMKM tanaman hias, tabung gas LPG dan pabrik tahu. Penjualan tabung gas LPG pas untuk menutup biaya operasional. Justru pabrik tahu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) dari hasil penjualan lewat pedagang-pedagang yang ada di Desa Sukamantri.

    “Kenapa tahu? Karena keterjangkauan daya beli masyarakat, kedua karena kebutuhan yang hampir diperlukan tiap hari dan ketiga, pasarnya kita punya sendiri,” kata Fuja saat dijumpai di Kantor Desa Sukamantri.

    Fuja menegaskan peran BUMDes sangat vital untuk perekonomian desa. BUMDes mengkoordinir para pelaku UMKM di desa sehingga tidak ada monopoli.

    “Tanpa BUMDes pelaku usaha akan maju sendiri-sendiri, pemerataan akan susah,” ujar Fuja.

    Mimpi jadi desa wisata di masa depan

    Namun pihak Desa Sukamantri tidak berpuas diri. Kata Fuja, mereka punya mimpi menjadi desa wisata melalui kerja sama dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

    Pada 2022 ada bantuan keuangan kabupaten (Bankab) atau disebut juga SAMISADE yang dipakai untuk membangun akses jalan ke bumi perkemahan di dalam TNGHS. Sebelumnya, orang harus menyusuri sungai kering.

    Dengan ada kegiatan wisata, kegiatan tambang pasir ilegal di wilayah itu pelan-pelan menghilang. Kata Fuja, mereka sedang merancang bagaimana kegiatan usaha tanaman hias di Desa Sukamantri bisa menjadi zona wisata agroekonomi.

    “September kemarin kita sudah undang taman nasional dan beberapa PT juga untuk tahu program desa kemana arahnya. Tahun ini kita berencana pengadaan kendaraan wisata buat keliling,” jelas Fuja.

    Wisata alam dari pesona Gunung Salak Halimun tetap menjadi daya tarik utama. Kata Fuja sudah ada operator wisata baru PT Halimun Rimba Lestari (HRL) yang akan memanfaatkan arena taman nasional untuk wisata seluas 1-2 hektar untuk perkemahan sampai glamping.

    Masalah tiket jadi perhatian, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa aneka objek wisata alam di Kabupaten Bogor mulai dari Sentul, Gunung Salak dan Puncak, banyak aksi getok harga. Fuja mengatakan wisatawan nanti tak perlu kuatir.

    “Kita pastikan bayar tiket cuma satu kali, kalau sudah berjalan. Sudah ada komitmen antara BUMDes dan PT HRL. Taman Nasional kerjasamanya ke PT HRL, PT HRL ke pihak desa,” ujar Fuja.

    Kantor Desa Sukamantri, Ciomas, Kab Bogor. Foto: Fitraya Ramadhanny/detikcom

    Ada skema saling menguntungkan dalam merancang objek wisata ini. Kata Fuja, kedua pihak bersepakat tempat parkir ada di wilayah desa, nanti turis naik mobil shuttle ke dalam Taman Nasional.

    “Kalau sekarang kegiatan wisata, tiap Sabtu-Minggu memang area untuk olahraga jogging ya, trail running juga ada. Jalannya sekarang nyaman, tapi kendaraan besar nggak boleh,” kata dia.

    Sementara itu, lahan HGU PT Rejo Sari Bumi di desa mereka juga dikontrak oleh PT Bumi Halimun Indah menjadi lapangan golf.

    “Itu yang menjadi potensi wisata kita di masa depan. Targetnya kan galian pasir diberhentikan supaya alam selamat dan kita bisa manfaatkan untuk area wisata,” kata Fuja.

    Tanaman hias adalah potensi ekonomi yang besar untuk Desa Sukamantri, tapi menurut Fuja ini ada musimnya alias mengikuti trend. Sedangkan, pariwisata tidak mengenal musim. Fuja membayangkan mobil shuttle bisa menghubungkan wisatawan ke semua destinasi di Sukamantri.

    “Tinggal kita menghubungkan ke PT HRL (wisata alam taman nasional-red), ke golf, terus nanti beres diajak keliling juga ke taman-taman bunga. Nanti bisa belanja oleh-oleh tanaman hias. Untuk jajanan, ada tahu,” jelas Fuja.

    Manfaat menjadi Desa BRILian

    Prestasi Desa Sukamantri membuat mereka didapuk menjadi Desa BRILian untuk Batch 3 tahun 2024. Fuja mengatakan ada banyak manfaat dengan menjadi Desa BRILian. Para generasi mida desa yang terlibat dalam aneka kegiatan usaha BUMDes terbantu dengan aneka pelatihan seperti cara berjualan, pemecahan masalah dan mencari peluang pasar.

    “Membuka peluang pasar bagaimana, terutama pasar digital ya. Alhamdulillah kegiatan usaha tahu juga bisa bikin konten. Kalau yang tanaman hias memang jago-jago bikin kontennya,” kata Fuja.

    Pihak BRI kata Fuja punya hubungan baik dengan Pemdes dan warga Desa Sukamantri. Petugas Mantri BRI cukup aktif mendampingi warga dan pelaku UMKM.

    “Kalau misalkan ada yang perlu untuk permodalan, BRI itu menyiapkan 1 petugas mantri untuk 1 desa. Komunikasi rajin. Nasabah mau ke mantri langsung bisa, mau dibantu BUMDes juga bisa,” pungkasnya.

    Sekretaris Desa Sukamantri, Fuja Aditiya. Foto: Fitraya Ramadhanny/detikcomKolaborasi bisa wujudkan mimpi BUMDes

    detikFinance pun meminta tanggapan dari pakar ekonomi pedesaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Desti Fitriani. Menurut dia, BUMDes sangat penting kontribusinya untuk ekonomi pedesaan.

    “Terutama kalau kita melihat BUMDes-BUMDes yang bisa mendanai kegiatan operasionalnya sendiri tanpa harus mengandalkan bantuan dari alokasi Dana Desa,” kata Desti.

    Peneliti BUMDes di Bogor, Yogyakarta dan Lombok ini mengatakan salah satu kunci sukses BUMDes adalah kolaborasi termasuk dengan pihak swasta. Dalam hal ini misalnya kolaborasi BUMDes Bersama Muda Sejahtera dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan PT Halimun Rimba Lestari (HRL) serta memanfaatkan kolaborasi PT Rejo Sari Bumi dan PT Bumi Halimun Indah.

    “Kelebihan bekerja sama dengan swasta adalah BUMDes-nya bisa belajar bagaimana menghasilkan produk atau men-deliver jasa dengan lebih efisien, lebih profesional, sehingga menguntungkan BUMDes-nya,” pungkas Desti.

    (fay/hns)

  • Minim Auditor, DPRD Bondowoso Desak Camat Aktif Awasi Dana Desa

    Minim Auditor, DPRD Bondowoso Desak Camat Aktif Awasi Dana Desa

    Bondowoso (beritajatim.com) – Minimnya jumlah auditor di Kabupaten Bondowoso menjadi perhatian serius Komisi I DPRD setempat. Oleh karenanya, Ketua Komisi I, Setyo Budi, mendorong para camat untuk lebih proaktif dalam pengawasan dan pembinaan desa. Salah satu tujuannya adalah guna mencegah penyelewengan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

    “Dari kebutuhan sekitar 70 auditor untuk seluruh desa (209 desa) di Bondowoso, saat ini hanya tersedia 27 orang,” tuturnya.

    Menurut legislator Partai Gerindra tersebut, hal ini tentu jadi kendala besar dalam melakukan pengawasan menyeluruh. “Akhirnya muncul kasus-kasus di desa,” nilai Budi.

    Ia menegaskan bahwa peran Camat sangat strategis sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah ke desa. Karena itu, Komisi I memberikan sejumlah catatan penting dalam evaluasi kinerja camat tahun 2024. “Kita wanti-wanti agar kekurangan di 2024 tidak terulang lagi di 2025,” tegasnya.

    Budi juga menyoroti maraknya persoalan hukum yang melibatkan aparat desa. Ia berharap camat lebih aktif dalam pembinaan. “Termasuk memberikan rekomendasi yang tepat dalam pencairan DD dan ADD, karena DPRD tidak memiliki wewenang langsung ke tingkat desa. Kita maksimal hanya di tataran kecamatan,” paparnya.

    Budi mengapresiasi peran media dalam mengangkat persoalan di lapangan. Komisi I memastikan akan memberi perhatian khusus terhadap kecamatan-kecamatan yang desanya kerap bermasalah. [awi/beq]

  • Kejati Babel Usul Ada IUP Rakyat untuk Kelola Tambang Timah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 April 2025

    Kejati Babel Usul Ada IUP Rakyat untuk Kelola Tambang Timah Nasional 25 April 2025

    Kejati Babel Usul Ada IUP Rakyat untuk Kelola Tambang Timah
    Tim Redaksi
    PANGKALPINANG, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempermudah izin usaha pertambangan (IUP) bagi rakyat untuk mengelola
    tambang timah
    di Bangka Belitung.
    Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Babel M Teguh Darmawan menyatakan,
    IUP rakyat
    itu penting diterbitkan agar pertambangan timah turut memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat lokal.
    “Kami mendorong regulasi penerbitan
    IUP Rakyat
    di Bangka Belitung di Kementerian ESDM dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pertambangan skala kecil yang dilakukan masyarakat,” kata Teguh Darmawan kepada
    Kompas.com
    , Kamis (24/4/2025).
    Teguh mengatakan, Kejaksaan juga menaruh perhatian pada aspek lingkungan pasca-pertambangan.
    Kejaksaan menilai perlu adanya tindakan reklamasi di lahan bekas tambang IUP PT Timah Tbk.
    Menurut Teguh, reklamasi yang fokus pada revegetasi dan rehabilitasi ekosistem alam bisa memberikan manfaat lingkungan maupun sosial ekonomi.
    Selain itu, Kejati Babel juga mendorong keterlibatan berbagai pihak di tingkat lokal, misalnya adanya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Timah Tbk dengan pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
    “Dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar tambang, mengurangi penambangan ilegal, dan memastikan pertambangan dilakukan sesuai prosedur serta menjaga lingkungan,” kata Teguh.
    Tak hanya itu, untuk mendukung perbaikan tata kelola timah ini, Kejati Babel juga mengawal pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel melalui sosialisasi atau dengan pengisian aplikasi Jaga Desa oleh para kepala desa.
    Teguh mengeklaim, langkah ini bisa mencegah potensi kebocoran anggaran dan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.
    “Langkah ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan penyimpangan dan permasalahan terkait pengelolaan dana desa,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menjual Pesona dari Pinggiran: Desa Janti dan Paket Wisata untuk Klaten yang Lebih Ramah Pelancong – Halaman all

    Menjual Pesona dari Pinggiran: Desa Janti dan Paket Wisata untuk Klaten yang Lebih Ramah Pelancong – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com. Chrysnha Pradipha

    TRIBUNNEWS.COM, KLATEN – Di tengah hamparan sawah yang seolah tak bertepi dan gemericik air yang tak pernah kehabisan aliran, Desa Janti di Kecamatan Polanharjo menyimpan denyut kehidupan yang menenangkan.

    Sejuknya udara pagi yang menyentuh permukaan kolam ikan nila merah dan hitam itu bukan hanya menyapa petani, tetapi juga menyambut pelancong yang mulai mengenal desa ini lewat keberadaan Janti Park, sebuah oase wisata air yang tumbuh dari semangat gotong royong warga.

    Kini, Janti melangkah lebih jauh.

    Tak lagi sekadar tempat liburan singkat, tetapi mulai dirancang sebagai titik awal dari paket wisata terpadu berbasis desa, sebuah inovasi yang menyasar pengalaman autentik di tengah kehidupan pedesaan Klaten.

    Dari memanen ikan, menanam padi, menyicip olahan lokal, hingga mengikuti aktivitas UMKM, semuanya dirancang sebagai satu alur kunjungan yang tak hanya menyenangkan, tapi juga bermakna.

    Plt Direktur BUMDes Jaya Janti, Didik Setiawan, menjelaskan, inovasi dan pengembangan terus dilakukan, salah satunya dengan menggagas kolaborasi segmen wisata di desa ini.

    “Kami ingin pengunjung tak hanya datang untuk bermain air. Tapi mereka juga bisa menyelami kehidupan kami. Belajar cara beternak ikan, menanam padi, mengenal makanan khas, bahkan melihat bagaimana UMKM bergerak dan hidup di desa,” jelasnya pada Selasa (15/4/2025).

    Gagasan inovatif ini masih digodok untuk menjadikan Desa Janti semakin melambung ke depannya.

    Lantaran belum maksimalnya pemanfaatan luasnya lahan sawah juga tanah kas desa yang berpotensi besar menjadi penambah istimewanya Desa Janti sebagai tujuan objek wisata di Klaten.

    Hal ini untuk memaksimalkan potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Janti dengan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Jaya Janti, antara lain wisata air Janti Park, unit perikanan, unit perdagangan dan UMKM, unit peternakan dan pertanian, serta wisata edukasi sampah dan lingkungan. 

    Pada segmen wisata airnya, Desa Janti memiliki Janti Park yang menjadi wajah paling dikenal dari BUMDes Jaya Janti.

    Dibuka pada akhir 2020, wisata air ini menyulap kolam-kolam ikan menjadi arena wisata keluarga lengkap dengan kolam renang, wahana terapi ikan, hingga atraksi khas seperti mandi busa dan mandi salju.

    “Kita pelopori wisata mandi salju di Klaten. Waktu itu orang bilang tidak layak buka karena kolam kita baru penuh 36 jam sebelum buka. Tapi kami punya keyakinan. Akhirnya saat Natal 2020 pengunjung tembus 800 orang,” kenang Didik.

    Tak hanya menyasar rekreasi, Janti Park juga mulai dirancang menjadi titik sentral dari paket wisata tematik.

    Pengunjung bisa mengikuti aktivitas harian warga, belajar cara mengolah ikan, membuat kerajinan, dan menikmati produk UMKM lokal.

    Kemudian pada unit perikanan, Janti memiliki maskotnya berupa ikan nila merah yang laris dipasarkan hingga luar kota.

    Jika Janti Park adalah wajah, maka perikanan adalah jantung dari BUMDes Jaya Janti.

    Desa ini sejak era 1980-an dikenal sebagai sentra pembibitan ikan, bahkan kini menjadi pemasok utama bibit glondong (usia 3 bulan) ke Waduk Gajah Mungkur, Kedung Ombo, hingga Wonosobo.

    “Kita punya nila merah dan nila hitam. Bahkan larva dan bibit dari sini banyak dikirim ke luar daerah,” jelas Didik.

    Unit ini tidak hanya menjual benih, tapi juga menyediakan pengalaman wisata edukatif, mulai dari menebar benih, memberi pakan, hingga memanen ikan.

    Wisatawan pun bisa mencicipi olahan lokal seperti ikan bakar dan lele goreng yang diolah langsung oleh warga.

    Lalu ada unit perdagangan dan UMKM yang dimiliki BUMDes menjadi jembatan antara UMKM desa dan konsumen.

    PUNDI USAHA – Pundi usaha terdiri dari berbagai unit usaha BUMDes Jaya Janti di Desa Janti, Polanharjo, Klaten.

    Ada sekitar 60 UMKM yang dibina, mulai dari pengrajin blangkon, handuk, rambak, hingga pengolah masakan khas desa.

    Produk-produk ini dipasarkan langsung di Janti Park dan juga dijual secara digital lewat platform daring.

    Baru-baru ini, Janti juga mulai mengembangkan peternakan ayam petelur dengan populasi 1.000 ekor.

    Selain mendukung kebutuhan protein lokal, peternakan ini juga dirancang sebagai bagian dari tur edukasi desa.

    “2024 kita kembangkan indukan ikan jadi 6 paket, dan kita juga coba siapkan lahan tidur untuk pertanian wisata,” terang Didik.

    Potensi pertanian desa memang luar biasa.

    Panen bisa tiga kali setahun.

    Maka, BUMDes mulai merancang konsep wisata tani seperti menanam padi, wisata panen, hingga pengolahan hasil pertanian.

    Unit baru yang kini mulai dirintis adalah pengolahan sampah berbasis wisata edukatif.

    Konsepnya, sampah rumah tangga tidak hanya diolah, tapi dijadikan bahan pembelajaran bagi anak-anak sekolah hingga wisatawan.

    “Ke depan, kita ingin semua unit usaha bisa terhubung dalam satu narasi wisata desa,” tegas Didik.

    Lantas sekian unit usaha BUMDes tersebut merupakan pundi-pundi penghasilan yang tidak hanya menumbuhkan keuntungan tapi mensejahterakan warganya.

    Dana yang terkumpul bahkan bisa menyokong bantuan kepada 17 RT di Desa Janti, selain itu juga untuk perputaran uang untuk operasional wahana dan lainnya. 

    “Kalau kita tunggu dana desa, kadang momentum lewat. Jadi kita putar dari unit-unit usaha, termasuk dari hasil perdagangan ini,” kata Didik.

    Transparansi pun jadi kunci.

    Setiap tahun, BUMDes membuat laporan penggunaan laba yang dialokasikan untuk pengembangan usaha dan kegiatan sosial desa.

    Sejalan Kebijakan Pemkab

    Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Klaten, Sri Nugroho, menyambut baik gagasan desa-desa untuk mengembangkan usaha demi kemajuan pariwisata.

    Ia menyampaikan, wacana paket wisata seperti yang dikembangkan Janti sangat sejalan dengan arah kebijakan pemkab.

    “Kebanyakan memang dikelola BUMDes. Maka kami lakukan pembinaan mulai dari SDM, pelayanan, keamanan, hingga promosi digital,” jelasnya ketika berbincang dengan Tribunnews pada Rabu (16/4/2025).

    Ia menambahkan, pemerintah kabupaten juga rutin bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas.

    “Ada pelatihan manajemen homestay, promosi digital, termasuk kolaborasi dengan muspika dan relawan desa agar wisata di desa tetap aman dan nyaman.”

    Bagi Sri Nugroho, konsep paket wisata desa merupakan salah satu solusi strategis untuk mendorong pemerataan pengunjung dan penguatan ekonomi lokal.

    Tantangan tetap ada, terutama soal konsistensi pelayanan dan kualitas SDM, namun ia yakin dengan kolaborasi yang baik, potensi desa-desa seperti Janti bisa menjadi wajah baru pariwisata Klaten.

    MANDI SALJU – Wahana di Janti Park berupa mandi salju dan perosotan diambil dari Instagram @jantipark.klaten. (Instagram @jantipark.klaten)

    “Sekarang saingan makin banyak, tapi kami percaya desa-desa di Klaten punya keunikan sendiri. Dengan inovasi dan kerja sama dari semua pihak, termasuk kepala desa dan masyarakat, kami yakin wisata desa akan jadi andalan,” katanya.

    Data pengunjung pun menunjukkan progres positif.

    Menurut catatannya, jumlah wisatawan di Klaten meningkat dari tahun ke tahun.

    Pada momen libur Lebaran misalnya, pada 2024 mencapai 351 ribu pengunjung, kemudian pada libur Lebaran 2025 meningkat menjadi 503 ribu pengunjung.

    Hal ini berdasarkan laporan jumlah wisatawan di 39 desa serta dari 63 titik lokasi wisata di Klaten, termasuk wisata air Janti Park.

    “Setiap tahun ada peningkatan jumlah wisatawan di Klaten, yang signifikan sampai 45-an persen,” papar dia.

    (*)