Topik: Dana desa

Kades hingga Mantan Kades di Kerinci Jambi Korupsi Rp 644 Juta Dana Desa Regional 20 Agustus 2025

Kades hingga Mantan Kades di Kerinci Jambi Korupsi Rp 644 Juta Dana Desa
Tim Redaksi
JAMBI, KOMPAS.com
– Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh menahan S, Kepala Desa Batang Merangin, dan Z, mantan Penjabat (Pjs)-nya, terkait dengan dugaan korupsi dana APBDesa 2021.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sungai Penuh, Soekma, menjelaskan bahwa pada 2021, Desa Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, mendapat dana APBDesa senilai Rp 1,6 miliar.
Awalnya, dana desa dikelola oleh Z yang kala itu menjabat sebagai Pjs Kades Batang Merangin pada periode Februari sampai Juli 2021.
Kemudian, pengelolaannya dilanjutkan oleh S, yang sudah menjadi Kepala Desa Batang Merangin definitif.
“Mereka ditahan atas kasus dugaan korupsi pembangunan gedung,” kata Soekma saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (20/8/2025).
Dalam pembangunannya, ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan yang tidak sesuai.
“Kami temukan adanya dugaan pelanggaran, penyalahgunaan APBDesa yang dilakukan oleh keduanya, di mana pertanggungjawaban dengan riil pembangunan dan kegiatan di lapangan tidak sesuai, bahkan ada yang fiktif,” tambahnya.
Soekma menjelaskan, gedung pertemuan tersebut tidak selesai dibangun, bahkan tidak berfungsi.
“Sudah berdiri (gedung pertemuan), tetapi tidak selesai dan tidak berfungsi,” katanya.
Berdasarkan penghitungan Inspektorat Kabupaten Kerinci, negara mengalami kerugian Rp 644 juta akibat dugaan korupsi ini.
Atas perbuatannya, Z dan S dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Mereka kini ditahan di rumah tahanan (Rutan) Kejari Sungai Penuh.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/08/2025 21:32
Daftar Bansos Cair Agustus 2025, Cek Penerimanya di Sini!

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat pada bulan Agustus 2025.

Sejumlah bansos yang akan diberikan pemerintah yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan BLT Dana Desa.

Berikut ini daftar bantuan sosial (bansos) yang cair pada bulan Agustus 2025.

Daftar Bansos Cair Agustus 2025

1. PKH

Pemerintah hingga saat ini masih memberikan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini merupakan program yang dikerahkan kepada keluarga miskin dan kurang mampu.

Bansos PKH dikategorikan sebagai model Social Transfer yang berbentuk tunai dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat.

Penyaluran PKH dilaksanakan secara bertahap dalam waktu 1 tahun melalui bank/pos.

Bansos PKH saat ini memasuki tahap 3 yang akan cair pada pertengahan Agustus 2025 untuk keluarga yang sudah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan nominal sebagai berikut:

Ibu hamil/nifas: Rp750.000
Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
Siswa SD: Rp225.000
Siswa SMP: Rp375.000
Siswa SMA: Rp500.000
Lansia: Rp600.000
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

2. BPNT

Sama seperti PKH, saat ini Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga sudah memasuki tahap 3. Di mana bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan besaran Rp200.000 per bulan untuk Juli, Agustus, dan September 2025.

Adapun bantuan ini akan dicairkan atau diberikan secara langsung oleh pemerintah dengan total Rp600.000.

3. PIP

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelajar yang membutuhkan.

Besaran PIP yang diberikan oleh pemerintah yakni:

SD: Rp450.000 per tahun
SMP: Rp750.000 per tahun
SMA/SMK: Rp1.800.000 per tahun

4. BLT

BLT atau bantuan langsung tunai yang diberikan pada bulan Agustus 2025 adalah program Dana Desa yang disalurkan langsung untuk 3 bulan (Juli-September).

Adapun total bantuan yang diberikan berbeda-beda tergantung kebijakan desa. Namun nominalnya berkisar pada angka Rp600-900 ribu.

Cara cek penerima bansos bulan Agustus 2025…

20/08/2025 12:33
Sentilan untuk 144 Koperasi Merah Putih di Gunungkidul: Jangan Buru-Buru Utang

Liputan6.com, Jakarta Koperasi Merah Putih (KMP) yang saat ini tengah digalakkan pemerintah desa di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, belum bisa langsung mengajukan pinjaman ke bank.

Sesuai aturan, koperasi wajib beroperasi lebih dulu dengan modal awal yang bersumber dari anggota, sebelum dinilai layak untuk mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan.

Kabid Perlindungan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Khoiru Rahmad Widiyanto menegaskan, prinsip koperasi tetap mengacu pada asas kekeluargaan.

“Koperasi harus sehat dulu. Jangan buru-buru berutang. Kalau berjalan dengan modal anggota, baru nanti bisa dinilai layak pinjam,” kata Khoiru Rahmad, Rabu (20/8).

Menurutnya, ada sejumlah tahapan yang harus ditempuh koperasi sebelum masuk tahap pengajuan pinjaman.

Tahap pertama adalah penyertaan modal awal dari anggota untuk menjalankan usaha kecil yang produktif. Selanjutnya, koperasi wajib menyusun rencana usaha secara detail, termasuk proyeksi pendapatan, keuntungan, dan skema angsuran.

Tahap berikutnya adalah Musyawarah Kalurahan Khusus yang melibatkan lurah serta tokoh masyarakat.

Dalam forum itu, akan diputuskan apakah koperasi sudah cukup layak untuk mengajukan pinjaman. Meski begitu, persetujuan desa tidak serta-merta membuat koperasi otomatis mendapatkan pinjaman, karena bank tetap akan melakukan verifikasi independen terhadap kelayakan usaha.

Khoiru juga mengingatkan agar dana desa tidak dijadikan sumber utama permodalan koperasi.

“Dana desa hanya dipakai sebagai jaring pengaman jika koperasi benar-benar macet membayar angsuran,” terangnya.

Hingga kini, sudah ada 144 KMP berbadan hukum yang tersebar di Gunungkidul. Namun, pinjaman dengan skala besar diperkirakan baru bisa dilakukan pada 2026, setelah koperasi benar-benar dinilai sehat dan memiliki unit usaha yang berjalan stabil.

Di wilayah Kapanewon Paliyan, Lurah Grogol Latif Wahyudi menyebut koperasi di desanya sudah terbentuk dengan kelembagaan standar.

“KMP Grogol sudah disiapkan tempatnya dan diberi waktu tiga bulan untuk persiapan operasional,” jelasnya.

Saat ini, KMP Grogol beranggotakan sekitar 35 orang dengan struktur pengurus standar mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, hingga pengawas.

Modal awal berasal dari iuran anggota, sementara sejumlah unit usaha seperti sambungan air rumah tangga (SR) dan penjualan sembako mulai disiapkan untuk menopang keberlangsungan koperasi.

Selain di Grogol, sejumlah KMP lain di beberapa wilayah juga sudah mulai beroperasi. Namun, mereka masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait mekanisme peminjaman dari pihak bank.

Proses ini memerlukan waktu karena menyangkut analisis kelayakan, verifikasi usaha, hingga kepastian keberlanjutan koperasi.

Meski penuh tantangan, kehadiran KMP diharapkan mampu menjadi pilar ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat. “Kalau berkembang pelan-pelan dari modal anggota, insyaallah lebih kuat dan tidak membebani desa,” pungkasnya.

20/08/2025 09:35
8 Fraksi DPR soal RAPBN 2026, Soroti MBG-Alokasi Transfer ke Daerah

Jakarta –

Fraksi-fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Sebanyak 8 fraksi di DPR RI setuju pembahasan RAPBN ini dibawa ke tingkat selanjutnya.

Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Rio Dondokambey meminta pemerintah menjelaskan secara detail perubahan struktur ekonomi dan ekosistem birokrasi.

“Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi akan dilaksanakan dan tahapannya, sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial ekosistem birokrasi dan kemandirian rakyat,” kata Rio dalam paripurna, Selasa (19/8/2025).

Ia menyoroti alokasi transfer ke daerah yang menurun. Menurutnya, perlu ada skema yang efektif, terutama dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.

“Alokasi transfer ke daerah menurun. Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga,” ujar Rio.

“Penurunan alokasi Dana Desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha,” imbuhnya.

Fraksi Golkar mendukung RAPBN 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Golkar mengaku setuju dengan program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.

“Dari sisi indikator makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada level 5,4% dari produk domestik bruto. Fraksi partai Golkar menilai target tersebut tergolong optimis untuk dicapai, meskipun pemerintah telah berhasil meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% pada triwulan ke-2 2025,” ujar fraksi Golkar.

Gerindra juga menyetujui RAPBN 2026 dibahas ke tingkat selanjutnya. Gerindra mengatakan anggaran besar bagi kementerian dan lembaga semata-mata digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh atas RAPBN 2026 dengan fokus utama 8 program pemerintah Presiden Prabowo. Pertama, ketahanan pangan dengan mengalokasikan anggaran Rp 164,4 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata politikus Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya.

Danang juga mengungkit anggaran senilai Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi hingga anggaran makan bergizi gratis (MBG) untuk 2026 senilai Rp 335 trilun.

“Makan bergizi gratis dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat mengalokasikan anggaran Rp 335 triliun,” kata Danang.

“Fraksi Gerindra DPR RI menegaskan bahwa anggaran yang besar di kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2026 sepenuhnya adalah untuk rakyat,” tambahnya.

Fraksi NasDem yang diwakili oleh Ratih Megasari mendukung hilirisasi industri hingga pertanian dari RAPBN 2026. Ratih mengatakan pihaknya juga menyetujui adanya penyederhanaan izin usaha.

“Besarnya alokasi pada program MBG, yaitu sebesar Rp 335 triliun untuk 82,9 juta siswa dan 30.000 satuan pemenuhan pelayanan gizi menandai pendekatan pro siswa. Kami mendukung program MBG sebagai upaya peningkatan gizi dan kualitas belajar siswa namun menekankan perlunya pengawasan ketat dan transparansi dalam prosesnya pada program tersebut,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkap oleh Fraksi PKB yang diwakili oleh Ratna Juwita Sari. PKB menyayangkan efisiensi anggaran oleh pemerintah tetapi tak bisa menaikkan proporsi belanja modal.

“Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan diangkat 4,4 sampai dengan 4,96%, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai bahwa target penurunan jumlah pengangguran seharusnya dapat ditetapkan di angka yang lebih optimis, bonus demografi bisa kita perjuangkan untuk menjadi model jika pemerintah serius memperluas lapangan kerja formal,” ujar Ratna.

“Belanja modal yang mengalami penurunan kami dari fraksi PKB menyayangkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dpat menaikan proporsi belanja modal yang dapat digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik,” tambahnya.

Fraksi PKS mendukung program Makan Bergizi Gratis. PKS berharap lewat program itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) RI ke depannya dapat ditingkatkan.

“Mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis, dengan program tersebut fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memastikan tercapainya target menciptakan generasi unggul dan meningkatkan kualitas SDM masa depan Indonesia juga harus mampu memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal,” ujar Fraksi PKS diwakili oleh Amin Ak.

Sementara itu Fraksi PAN menyoroti soal alokasi transfer ke daerah yang perlu diantisipasi. Ia berharap belanja negara tetap produktif dan merata.

“Penurunan alokasi transfer ke daerah perlu diantisipasi dengan mekanisme kompensasi yang adil dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah agar belanja negara tetap produktif merata dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Rizki Sadiq.

Partai Demokrat juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang mengambil hampir setengah porsi anggaran pendidikan. Ia mengatakan kualitas pendidikan di RI jangan sampai menurun setelah kebijakan itu.

“Program Makan Bergizi Gratis yang mengambil porsi hampir setengah dari alokasi pendidikan memang penting untuk kualitas sumber daya manusia, namun tidak boleh mengurangi mutu pendidikan secara keseluruhan,” ujar perwakilan Demokrat, Andi Muzakkir Aqil.

Halaman 2 dari 4

(dwr/maa)

19/08/2025 19:31
Nasdem Minta RAPBN 2026 Fokus ke Sektor Padat Karya hingga Perluasan Hilirisasi

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Ratih Megasari mengatakan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RABN) 2026 fokus dalam meningkatkan sektor padat karya hingga memperluas hilirisasi di berbagai sektor.

Hal itu dia sampaikan saat Sidang Paripuna ke-2 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun Anggaran 2026 dan penetapan Keanggotaan Fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan DPR RI tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Selasa (19/8/2025).

“Nasdem menekankan pentingnya mengarahkan investasi ke sektor padat karya, pembangunan infrastruktur publik, serta penguatan industri dalam negeri agar manfaat lebih merata,” kata Ratih.

Selain itu, dia menjelaskan hilirisasi tidak hanya di sektor tambang tetapi juga di pertanian, perikanan, dan kehutanan guna menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang mampu bersaing pasar global.

Dia mengimbau pemerintah mewaspadai tantangan berupa lambatnya pertumbuhan permintaan komoditas ekspor serta moderasi harga komoditas unggulan di pasar internasional.

Dia menuturkan RAPBN 2026 tidak hanya dirancang berorientasi pada hasil jangka pendek, tapi perlu diarahkan untuk mengatasi akar-akar struktural kemiskinan.

Di sisi lain, fraksi Nasdem sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun 2026 merupakan sasaran yang optimis. Begitupun target penurunan kemiskinan yang mencapai 0,5% hingga 0%.

“Tingkat pengangguran terbuka di 2026 yang berada di kisaran 4,44% sampai 4,96% merupakan target yang realistis,” jelasnya.

Nasdem turut menyambut baik proporsi penciptaan lapangan kerja sebagai indikator baru di tahun 2026 yang ditargetkan sebesar 37,95%.

Ratih juga menyampaikan bahwa Nasdem mengapresiasi subsidi pupuk, dana desa, KUR, hingga pembangunan lumbung pangan sehingga memerlkuat sektor pangan.

Adapun Ratih sebagai perwakilan Nasdem memahami bahwa penurunan transfer dana ke desa merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang memperbesar alokasi belanja kementerian/lembaga hingga Rp1.498,3 triliun dengan porsi signifikan diarahkan langsung untuk mendukung program di daerah.

“Penyesuaian kebijakan fiskal yang progresif, di mana alokasi belanja pemerintah pusat lebih diarahkan untuk menyentuh masyarakat secara langsung tanpa mengurangi komitmen terhadap pengembangan daerah,” pungkasnya

19/08/2025 17:56
Fraksi PDIP Wanti-wanti Alokasi Dana Kopdes hingga Transparansi Pendapatan RAPBN 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi Partai PDIP, Rio A.J Dondokambey mengingatkan agar Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dilaksanakansecara transparan dan terukur, salah satunya pada pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Menurutnya pelaksanaan program Kopdes bersamaan dengan menurunnya alokasi dana ke desa.

“Penurunan alokasi dana desa di tengah pelaksanaan koperasi merah putih desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pemilihan masyarakat,” katanya di Gedung Nusantara II, Selasa (19/8/2025).

Terlebih, katanya, alokasi dana daerah juga menurun sehingga dia meminta agar pemerintah memastikan skema alokasi dan anggaran lainnya agar pembangunan daerah tetap terlaksana dengan maksimal.

Tak hanya itu, dia meminta agar pemerintah menyediakan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik dan peningkatan kompetensi usaha

Rio menjelaskan bahwa saat ini pemerintah melakukan perubahan struktur APBN yang sangat signifikan. Dia menegaskan agar pemerintah transparan dalam melaporkan pendapatan dan alokasi dana pada 2026.

“Belanja perpajakan pemerintah harus disertai dengan penjelasan, dampak yang terukur bagi perekonomian Indonesia dan penerimaan negara yang berkelanjutan,” paparnya.

Rio menyebutkan pemerintah juga harus menjabarkan sumber-sumber penerimaan pajak pada 2026. Apalagi pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%.

“Pemerintah perlu menjelaskan sumber bernilai tambah dan dampaknya terhadap peningkatan masyarakat,”

Sebagai informasi, DPR sedang menggelar Sidang Paripurnake-2 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun Anggaran 2026 dan penetapan Keanggotaan Fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan DPR RI tahun Sidang 2025-2026

Adapun dalam acara ini turut dihadiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

19/08/2025 12:46
Menkop Buka-bukaan soal Kopdes Wajib Setor Keuntungan 20% ke Desa

Jakarta –

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi buka-bukaan terkait aturan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang mewajibkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih setor 20% keuntungan ke pemerintah desa.

Budi Arie menyambut baik kebijakan tersebut. Pasalnya Kopdes Merah Putih merupakan milik desa sehingga keuntungannya harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat desa.

“Itu kan sudah dibuat aturannya oleh Kemendes. Nggak apa-apa, itu jalan, supaya semua ini jadi guyub, semuanya jadi milik bersama. Kan Koperasi Desa itu milik warga desa. Iya kan? Warga desa harus memperkuat pemerintah desa juga,” kata Budi Arie kepada wartawan di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).

Menurut Budi Arie, yang terpenting semuanya harus dioperasikan secara transparan, profesional dan akuntabel.

“Nanti kan setiap tahun ada RAT, Rapat Anggota Tahunan. Nah dalam RAT itulah kita bisa lihat, kita nanti bisa monitoring, kita evaluasi, begitu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan keuntungan dari Kopdes Merah Putih sekurang-kurangnya 20% akan diberikan ke desa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Kopdes Merah Putih.

“Karena lahirnya, prosesnya, pengawalannya peran desa dan kepala desa, termasuk dana desa sangat kuat di sini. Maka desa akan mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha itu, atau laba imbal jasa sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota,” ujar Yandri dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).

Kopdes Merah Putih memberikan imbal jasa setiap tahun dan akan dicatat sebagai lain-lain dalam pendapatan desa yang sah dalam APBDes. Dengan masuknya di APBDes, manfaatnya dapat digunakan untuk mendukung program-program desa.

“Jadi nanti masuk dalam APBD desa bisa digunakan untuk pembangunan desa itu, termasuk pembangunan sumber daya manusia, kemudian untuk infrastruktur dan lain sebagainya,” imbuh dia.

(kil/kil)

18/08/2025 08:30
Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto mengatakan penurunan nilai anggaran transfer ke daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak akan memengaruhi program pembangunan di desa. Termasuk manfaat-manfaat yang tercantum dalam Dana Desa.

Yandri mengatakan, manfaat yang diterima masyarakat desa sama saja karena pembangunan yang dilakukan tepat di daerah-daerah. Kendati anggaran TKD pada rancangan belanja pemerintah tahun depan hanya Rp650 triliun atau lebih rendah dari APBN 2025 sebesar, yakni Rp919 triliun.

“Selama ini memang transfer ke daerah, langsung ke desa-desa, enggak ada perubahan,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Yandri lalu menjelaskan bahwa Dana Desa tahun depan akan fokus untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti ketahanan pangan, pengentasan stunting maupun kemiskinan ekstrem.

Dana Desa juga difokuskan untuk program desa tematik, hingga mendukung Koperasi Desa Merah Putih. “Termasuk kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih kalau gagal bayar,” terang Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Meski demikian, Yandri menekankan bahwa Peraturan Menteri Desa (Permendes) No.10/2025 sudah mengatur secara detail ihwal proses pengajuan dana pinjaman untuk KopDes ke himbara.

Adapun pendanaan utama salah satu program prioritas Prabowo Subianto itu tidak secara langsung berasal dari APBN. Akan tetapi, APBN melalui Dana Desa berperan untuk memberikan talangan bagi KopDes apabila terjadi gagal bayar atau default, terhadap pinjaman perbankan itu.

Permendes itu, kata Yandri, sudah mengatur bahwa pengajuan pinjaman dana untuk KopDes dari ke Himbara bermula dari kepala desa, yang nantinya membuat rapat Musyawarah Desa Khusus dengan BPD. Pembahasan turut meliputi berapa besaran pinjaman yang akan diajukan ke himbara.

“Itu disepakati KopDes, kepala desa, dan peserta Musyawarah Desa Khusus. kalau KopDes beda dengan yang lain lah,” katanya.

17/08/2025 16:41
Budi Arie Buka Suara soal Untung 20% Kopdes Merah Putih Disetor ke Desa

Jakarta –

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menanggapi aturan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang mewajibkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih untuk setor 20% dari keuntungan ke pemerintah desa.

Budi Arie menyambut baik kebijakan tersebut karena Kopdes Merah Putih merupakan milik desa sehingga keuntungannya harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat desa.

“Itu kan sudah dibuat aturannya oleh Kemendes. Nggak apa-apa, itu jalan, supaya semua ini jadi guyub, semuanya jadi milik bersama. Kan Koperasi Desa itu milik warga desa. Iya kan? Warga desa harus memperkuat pemerintah desa juga,” kata Budi Arie kepada wartawan di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).

Menurut Budi Arie, yang terpenting semuanya harus dioperasikan secara transparan, profesional dan akuntabel.

“Nanti kan setiap tahun ada RAT, Rapat Anggota Tahunan. Nah dalam RAT itulah kita bisa lihat, kita nanti bisa monitoring, kita evaluasi, begitu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan keuntungan dari Kopdes Merah Putih sekurang-kurangnya 20% akan diberikan ke desa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Kopdes Merah Putih.

“Karena lahirnya, prosesnya, pengawalannya peran desa dan kepala desa, termasuk dana desa sangat kuat di sini. Maka desa akan mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha itu, atau laba imbal jasa sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota,” ujar Yandri dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).

Kopdes Merah Putih memberikan imbal jasa setiap tahun dan akan dicatat sebagai lain-lain dalam pendapatan desa yang sah dalam APBDes. Dengan masuknya di APBDes, manfaatnya dapat digunakan untuk mendukung program-program desa.

“Jadi nanti masuk dalam APBD desa bisa digunakan untuk pembangunan desa itu, termasuk pembangunan sumber daya manusia, kemudian untuk infrastruktur dan lain sebagainya,” imbuh dia.

(kil/kil)

17/08/2025 16:30
Bos Danantara Jamin Bank BUMN Tak Kena Risiko Jika Kopdes Gagal Bayar

Jakarta –

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria memastikan himpunan bank milik negara (Himbara) alias bank BUMN tidak menanggung risiko apabila terjadi gagal bayar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Sebab, pemerintah menjamin pembiayaan Kopdes Merah Putih melalui dana desa.

Melalui beleid Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes), dana desa dialokasikan sebesar 30% dari pagu anggaran yang ditetapkan tiap desa.

Dalam penyaluran pembiayaan, Dony menerangkan dapat dilihat dari pengeluaran modal atau capital expenditure (Capex) serta biaya operasional (Opex). Selain itu, pihaknya juga menghitung kemampuan membayar kembali berdasarkan unit bisnis yang dijalankan setiap Kopdes Merah Putih.

“Kita membatasi bahwa Capex-nya itu seminimal mungkin. Karena kalau Capex-nya besar, sebagian besar kemungkinan justru cicilannya akan didapatkan dari dana desa, walaupun ada backup dana desa. Karena itu kami melakukan assessment bahwa 20% Capex, 80%-nya adalah Opex,” ujar Dony dalam talkshow bersama dengan Chairman CT Corp Chairul Tanjung dengan tajuk ‘Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026’, Jumat (15/8/2025).

Dengan skema seperti itu, Dony berharap Kopdes Merah Putih dapat membayar cicilan sendiri sehingga tidak terjadi gagal bayar. Dony pun memastikan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan kapasitas bisnis setiap Kopdes Merah Putih. Untuk itu, dia tidak menyamaratakan penilaian kinerja setiap Kopdes Merah Putih.

Lalu untuk bunga pinjaman, Dony menyebut dikenakan sebesar 6% per tahun sehingga tidak memberatkan Kopdes Merah Putih. Untuk risiko kredit, Dony menjelaskan pemerintah menjamin dengan dana desa.

“Apabila kemudian terjadi gagal bayar, secara otomatis kita, dana desa akan mengintervensi untuk pembayaran kepada kami, meng-intercept kepada Bank Himbara. Dengan demikian ATMR-nya nol, jadi kita tidak menanggung, tidak ada risiko sebetulnya buat bank dan ini karena itulah kita mendukung program ini dalam bentuk pembiayaan yang akan dilakukan oleh Bank Himbara,” jelas Dony.

(rea/hns)

15/08/2025 22:30