Topik: CPNS

  • Opsi Pembukaan Seleksi CPNS 2025 Tergantung Instruksi Prabowo

    Opsi Pembukaan Seleksi CPNS 2025 Tergantung Instruksi Prabowo

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan ada atau tidaknya seleksi CPNS 2025 masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku belum membahas lebih lanjut mengenai pembukaan seleksi CPNS 2025.

    Rini menjelaskan pemerintah saat ini masih memetakan ulang jabatan sebelum membuka pendaftaran CPNS 2025. Semua dilakukan setelah perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga.

    “Nanti kami, tentunya kalau memang Bapak Presiden membolehkan lagi, tentunya kami akan buka lagi,” kata Rini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1) malam.

    “Kan kita ada kementerian baru, nanti mereka harus melakukan pemetaan jabatan lagi. Nah, nanti baru kami hitung lagi,” ucapnya.

    Jumlah kementerian dari era Jokowi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertambah 14 kementerian menjadi 48 instansi.

    Penataan organisasi kementerian/lembaga (K/L) sejak awal dinyatakan menjadi fokus pertama di 100 hari kerja Kemenpan RB.

    Rini merinci susunan Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian berubah nomenklatur atau pergeseran tugas, serta 2 lainnya hanya mengalami perubahan nomenklatur.

    Di sisi lain, Rini mengakui kebutuhan formasi CPNS saat ini juga belum seluruhnya terisi. Ia pun menyatakan Prabowo telah menugaskannya untuk melalukan pendataan terlebih dulu.

    “Tetapi tadi kan masih ada sekitar 400 atau 300an ribu lagi yang masih belum terisi,” ujar dia.

    Pada Desember 2024, Rini menyampaikan penataan ASN sudah dibahas bersama dengan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Hal ini guna memastikan proses penerimaan ASN 2024 dirampungkan.

    (mnf/chri)

  • Pendaftaran PPPK Tahap II 2024 Kembali Diperpanjang, Simak Syarat Melamarnya! – Page 3

    Pendaftaran PPPK Tahap II 2024 Kembali Diperpanjang, Simak Syarat Melamarnya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperpanjang pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 tahap dua. 

    Pendaftaran seleksi ini diperpanjang 2 kali. Penutupan pendaftaran seleksi PPPK seharusnya berakhir  31 Desember 2024 diundur menjadi 7 Januari 2025 dan kini diundur lagi menjadi 15 Januari 2025. 

    Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, tenaga non-ASN yang bisa mendaftar pada seleksi PPPK tahap dua ini adalah tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Tahap I.

    Selain itu, seleksi PPPK tahan dua juga dapat diikuti tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, serta tenaga non-ASN database BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN.

    “Pemerintah Bersama DPR RI sudah berkomitmen menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN,” kata Menteri Rini di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Oleh karena itu, masing-masing Kementerian dan lembaga hingga pemda memastikan data pelamar sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua pada empat jabatan pelaksana yang tersedia.

    Nantinya, pelamar PPPK 2024 dapat melamar pada jabatan Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, atau Penata Layanan Operasional.

    Kementerian PANRB juga mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk semakin proaktif dalam penataan non-ASN. Jaringan yang dimiliki Kemendagri dan BKN hingga ke daerah-daerah diharapkan bisa mempercepat penataan tenaga non-ASN ini.

     

  • Pecatan ASN yang Digrebek Suami di Mojokerto Disidangkan

    Pecatan ASN yang Digrebek Suami di Mojokerto Disidangkan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, RD (32) bersama pecatan honorer, IM (40) mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa keduanya melakukan tindakan percobaan perzinaan.

    Dalam sidang yang digelar tertutup di Ruang Cakra PN Mojokerto tersebut, JPU I Gusti Ngurah Yulio membacakan surat dakwaan. Terdakwa diancam pidana selama 3 bulan atau sepertiga dari hukuman maksimal 9 bulan penjara. JPU menyatakaan keduanya terbukti melakukan percobaan perzinaan.

    Yakni pasal 284 KUHP juncto pasal 53 KUHP. Dalam sidang perdana tersebut, kedua terdakwa hadir tanpa didampingi kuasa hukum. Dalam sidang berikutnya, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari JPU.

    Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, Nala Arjhunto mengatakan, tindakan kedua terdakwa adalah percobaan mengenai zina. “Peristiwa perzinaannya belum selesai kan, jadi pasalnya 284 juncto pasal 53 KUHP,” ungkapnya, Senin (6/1/2024).

    Masih kata Kasi Pidum, ancaman maksimal 9 bulan penjara. Lantaran percobaan maka ancaman penjara dikurangi sepertiga. Menurutnya, di sidang berikutnya, JPU akan menyiapkan sejumlah saksi yang akan dihadirkan. Termasuk beberapa bukti mulai dari hasil visum hingga video penggerebekan keduanya.

    “Nanti biar jaksa yang menghadirkan, termasuk alat bukti akan dibeberkan. Visum pasti ada, nanti akan dibuka waktu di persidangan,” tegasnya.

    Sebelumnya, seorang suami menggrebek sang istri yang sedang berduaan bersama pasangan selingkuhnya di dalam sebuah kamar pada, Selasa (2/7/2024). Sang istri, RD (34) diketahui merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

    Saat digerebek bersama warga, keduanya dalam keadaan telanjang bulat di dalam kamar di salah satu perumahan di Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Pasangan laki-laki yakni, IM (40) warga Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto merupakan pegawai honorer satu kantor dengan RD.

    RD merupakan pegawai di Pemkab Mojokerto yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada November 2020 hasil rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Ibu dua anak ini tinggal bersama sang suami di salah satu perumahan di Desa Tambakagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

    Sementara IM (40) merupakan tenaga honorer di Pemkab Mojokerto yang juga berdinas di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto. IM merupakan warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. IM juga sudah beristri dan telah mempunyai dua orang anak. Sebelumnya, IM sudah terlebih dahulu dipecat. [tin/but]

  • Kementerian PANRB dorong pemda perkuat komitmen penyelesaian honorer

    Kementerian PANRB dorong pemda perkuat komitmen penyelesaian honorer

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri mendorong komitmen pimpinan daerah dalam penyelesaian tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara.

    Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa langkah kolaborasi pemerintah pusat ini dalam mempercepat penataan tenaga non-ASN yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

    Selain dengan Kemendagri, Kementerian PANRB juga mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk makin proaktif dalam penataan non-ASN.

    Rini berharap jaringan Kemendagri dan BKN hingga ke daerah-daerah bisa mempercepat penataan tenaga non-ASN ini.

    Salah satu langkah yang sudah terapkan untuk penataan ini adalah seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dua tahap. Namun, Langkah ini masih menemukan beberapa kendala yang harus diselesaikan secara kolaboratif.

    Ia menuturkan bahwa Pemerintah sudah membuka kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi PPPK pada tahun 2024. Pemerintah dan DPR RI sudah berkomitmen dalam penataan ini.

    “Pemerintah bersama DPR RI sudah berkomitmen menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Seleksi PPPK tahap kedua ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin,” kata Rini.

    Sementara itu, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan bahwa strategi kolaborasi dengan Kemendagri dalam akselerasi penataan non-ASN.

    “Pertama adalah penguatan komitmen pejabat pembina kepegawaian (PPK) pemerintah daerah dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN,” ungkap Aba.

    Aba menjelaskan bahwa kolaborasi ini bisa mendorong PPK atau kepala daerah untuk bisa mengoptimalkan kebijakan penataan tenaga non-ASN. Dalam hal ini, optimalisasi pada seleksi PPPK Tahap II.

    “Kami mendorong dan memastikan PPK pemda untuk memberi kesempatan tenaga non-ASN mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK tahap kedua,” ucapnya.

    Pemerintah juga ingin memastikan PPK pemda melakukan pengangkatan tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi tahap kedua menjadi PPPK, atau PPPK paruh waktu.

    “Selain itu, memastikan PPK pemda menyediakan anggaran untuk PPPK maupun paruh waktu,” tambah Aba.

    Ia mengimbau instansi pemerintah memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua pada empat jabatan pelaksana yang tersedia. Pelamar PPPK 2024 dapat melamar pada jabatan pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional.

    Tenaga non-ASN yang bisa mendaftar pada seleksi tahap kedua ini adalah tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Tahap I.

    Di samping itu, tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, serta tenaga non-ASN database BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN.

    Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mendukung kolaborasi ini. Jajaran BKN regional berkolaborasi dengan badan kepegawaian daerah (BKD) siap untuk percepatan penataan tenaga non-ASN.

    “Ini kebijakan Menteri PANRB yang harus didorong penguatannya sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN,” tambah Haryomo.

    Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro akan mengambil langkah cepat dan tepat untuk mendorong pemda memberikan kesempatan bagi tenaga non-ASN mengikuti seleksi PPPK tahap kedua.

    Menurut dia, penyelesaian penataan tenaga non-ASN adalah amanat UU yang sudah disepakati secara kolektif.

    “Kami mendukung optimalisasi pendaftaran non-ASN pada seleksi PPPK tahap kedua, dan mendorong PPK pemda agar non-ASN di instansinya bisa mendaftar seleksi ini,” pungkas Suhajar.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Dorong Pemda Perkuat Komitmen Penyelesaian Tenaga Non-ASN melalui Seleksi PPPK Tahap II

    Pemerintah Dorong Pemda Perkuat Komitmen Penyelesaian Tenaga Non-ASN melalui Seleksi PPPK Tahap II

    Pemerintah Dorong Pemda Perkuat Komitmen Penyelesaian Tenaga Non-ASN melalui Seleksi PPPK Tahap II
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) mendorong para pimpinan daerah untuk berkomitmen dalam menyelesaikan persoalan tenaga non-
    aparatur sipil negara
    (
    non-ASN
    ).
    Kolaborasi tersebut bertujuan untuk mempercepat penataan
    tenaga non-ASN
    sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
    Selain dengan Kemendagri, Kemenpan-RB juga mengajak Badan Kepegawaian Negara (
    BKN
    ) untuk lebih proaktif dalam mempercepat penataan tenaga non-ASN. Melalui jaringan Kemendagri dan BKN yang menjangkau hingga ke daerah, diharapkan proses penataan ini bisa berjalan lebih cepat.
    Salah satu langkah yang sudah diterapkan dalam penataan tersebut adalah melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dua tahap. Namun, langkah ini dinilai masih menemukan beberapa kendala yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
    Menteri Pendayagunaan
    Aparatur Sipil Negara
    dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengatakan bahwa pemerintah telah membuka kesempatan bagi tenaga non-ASN untuk mengikuti
    seleksi PPPK 2024
    .
    Ia menegaskan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah berkomitmen dalam penataan tenaga non-ASN.
    “Pemerintah bersama DPR RI sudah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam
    database
    BKN. Seleksi PPPK tahap kedua ini harus dimaksimalkan,” ujar Rini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (6/1/2025).
    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Aba Subagja menjelaskan bahwa strategi kolaborasi dengan Kemendagri difokuskan pada penguatan komitmen pejabat pembina kepegawaian (PPK)
    pemerintah daerah
    dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang terdata dalam
    database
    BKN.
    Pernyataan tersebut disampaikan Aba dalam rapat bersama Kemendagri dan BKN di Jakarta, Senin.
    Ia menambahkan bahwa kolaborasi Kemendagri dan BKN bertujuan untuk mendorong PPK atau kepala daerah agar mengoptimalkan kebijakan penataan tenaga non-ASN, khususnya dalam seleksi PPPK tahap II.
    “Kami mendorong dan memastikan PPK pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi tenaga non-ASN untuk mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK tahap II,” kata Aba.
    Pemerintah juga ingin memastikan PPK di tingkat daerah melakukan pengangkatan tenaga non-ASN yang lulus seleksi tahap II menjadi PPPK, baik secara penuh maupun paruh waktu.
    “Serta memastikan PPK menyediakan anggaran bagi PPPK maupun paruh waktu,” ucap Aba.
    Instansi pemerintah juga diharapkan memastikan data tenaga non-ASN sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua untuk empat jabatan pelaksana yang tersedia, yaitu Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.
    Tenaga non-ASN
    yang dapat mendaftar pada seleksi tahap II adalah mereka yang terdapat dalam
    database
    BKN dan sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK tahap I atau seleksi CPNS, serta tenaga non-ASN dalam
    database
    BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN.
    Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengungkapkan dukungan penuh terhadap kolaborasi tersebut.
    Ia menegaskan bahwa BKN bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) siap mempercepat penataan tenaga non-ASN sesuai kebijakan Menpan-RB yang berlandaskan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
    Di sisi lain, Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Suhajar Diantoro menegaskan bahwa pihaknya akan segera mendorong pemerintah daerah agar memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN untuk mengikuti seleksi PPPK tahap II.
    Menurutnya, penyelesaian penataan tenaga non-ASN merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi.
    “Kami mendukung optimalisasi pendaftaran non-ASN pada seleksi PPPK tahap II dan mendorong PPK pemerintah daerah untuk memfasilitasi tenaga non-ASN di instansinya agar bisa mengikuti seleksi ini,” ucap Suhajar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Top 3: Link dan Cara Cek Pengumuman CPNS 2024 – Page 3

    Top 3: Link dan Cara Cek Pengumuman CPNS 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2024 akan memasuki tahap baru setelah melalui beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), hingga seleksi kompetensi bidang (SKB). Semua proses ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi syarat yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

    Menurut pengumuman BKN yang merujuk pada surat Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tertanggal 13 Agustus 2024, setelah integrasi nilai SKD dan SKB CPNS yang berlangsung dari 17 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025, langkah selanjutnya adalah pengumuman CPNS 2024. Proses pengumuman ini menjadi momen penting bagi para peserta untuk mengetahui hasil dari usaha yang telah dilakukan.

    Pengumuman hasil seleksi CPNS dijadwalkan berlangsung mulai Minggu, 5 Januari 2024, dan akan berlanjut hingga 12 Januari 2025.

    Artikel cara cek pengumuman kelulusan CPNS 2024 ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

    Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Senin 6 Januari 2025:

    1. Cara Cek Pengumuman CPNS 2024 di Link sscasn.bkn.go.id

    Sejak dibuka pada Agustus 2024, proses seleksi CPNS 2024 telah berlangsung selama beberapa bulan dengan tahapan yang cukup ketat. Dimulai dari seleksi administrasi, para peserta diharuskan memenuhi berbagai persyaratan dokumen. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data yang diajukan oleh pelamar.

    Setelah lolos administrasi, peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menguji kemampuan verbal, logika, dan pengetahuan umum. SKD menjadi gerbang utama untuk menuju tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). SKB dirancang untuk mengukur kemampuan teknis sesuai dengan posisi yang dilamar.

    Proses penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2024 pun kini memasuki tahap baru. Hari ini, 5 Januari 2025, pengumuman kelulusan CPNS 2024 diumumkan usai tahapan mulai dari seleksi administasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), hingga seleksi kompetensi bidang (SKB).

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Ini yang Ditunggu-tunggu Guru Honorer, Hasil Seleksi PPPK Guru Tahap 1 Sudah Siap Diumumkan

    Ini yang Ditunggu-tunggu Guru Honorer, Hasil Seleksi PPPK Guru Tahap 1 Sudah Siap Diumumkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar baik bagi guru honorer yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut pengumuman kelulusan sudah bisa dilakukan.

    Ini setelah hasil seleksi kompetensi PPPK guru tahap 1 dari sekitar 108 instansi ditandangani digital oleh kepala BKN.

    “Alhamdulillah, ya Allah, sudah 108 instansi PPPK guru tahap 1 rampung DS (digital signature) kepala BKN,” kata Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN, Mohammad Ridwan dalam pesan singkatnya, dilansi jpnn, Minggu (5/1).

    Dia melanjutkan, itu artinya pengumuman kelulusan PPPK guru tahap 1 ini sudah ada di inbox instansi dan siap diumumkan. Ridwan menyarankan para guru honorer untuk menunggu update di medsos BKN.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Suharmen memberikan penjelasan soal proses pengumuman kelulusan PPPK guru tahap 1.

    Menurut Deputi Suharmen, data per 4 Januari 2025 pukul 12.00 WIB, sudah 484 instansi yang datanya masuk ke BKN dan sedang dilakukan pengecekan atas kebenaran data.

    “Kalau sudah oke langsung di running di sistem pengolahan, kemudian lanjut paraf kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN, paraf Deputi Mutasi, dan digital signature (DS) Pak Kepala BKN,” terang Deputi Suharmen kepada JPNN, Sabtu (4/1).

    Data BKN juga menyebutkan, 9 instansi datanya belum diterima BKN, tetapi masih ada di instansi.

    Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN Mohammad Ridwan yang dihubungi terpisah mengatakan, saat ini proses pengolahan data masih berjalan. BKN berupaya untuk mempercepat pengolahan, meskipun bersamaan dengan pengolahan data CPNS 2024 yang akan diumumkan hasil seleksinya dimulai 5 – 12 Januari.

  • Daftar Link Pengumuman Kelulusan CPNS 2024 dari Berbagai Instansi – Page 3

    Daftar Link Pengumuman Kelulusan CPNS 2024 dari Berbagai Instansi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sejak dibuka pada Agustus 2024, proses seleksi CPNS 2024 telah berlangsung selama beberapa bulan dengan tahapan yang cukup ketat. Dimulai dari seleksi administrasi, para peserta diharuskan memenuhi berbagai persyaratan dokumen. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data yang diajukan oleh pelamar.

    Setelah lolos administrasi, peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menguji kemampuan verbal, logika, dan pengetahuan umum. SKD menjadi gerbang utama untuk menuju tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). SKB dirancang untuk mengukur kemampuan teknis sesuai dengan posisi yang dilamar.

    Proses penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2024 pun kini memasuki tahap baru. Hari ini, 5 Januari 2025, hasil seleksi CPNS 2024 diumumkan usai tahapan mulai dari seleksi administasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), hingga seleksi kompetensi bidang (SKB).

    Berdasarkan pengumuman BKN berdasarkan surat Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tertanggal 13 Agustus 2024, setelah integrasi nilai SKD dan SKB CPNS pada 17 Desember 2024-4 Januari 2025, tahap selanjutnya yakni pengumuman CPNS 2024.

    Adapun pengumuman hasil CPNS dilakukan mulai Minggu, 5 Januari 2024. Pengumuman hasil seleksi CPNS 2024 itu berlangsung dari 5 Januari-12 Januari 2025. Lantas apa saja link untuk mengakses pengumuman kelulusan CPNS 2024? Berikut daftarnya: 

    Link Cek Pengumuman CPNS 2024 dari Berbagai Kementerian dan Lembaga

    Selain laman utama SSCASN yaitu sscasn.bkn.go.id, pemerintah menyediakan link resmi dari berbagai kementerian dan lembaga. Berikut adalah beberapa link yang dapat Anda gunakan:

    Kementerian Sekretaris Negara (https://www.setneg.go.id/)
    Badan Kepegawaian Negara (https://www.bkn.go.id/)
    Kemenkumham (https://cpns.kemenkumham.go.id/)
    Mahkamah Agung (https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id/)
    KPK (https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns)
    Badan Riset dan Inovasi Nasional (https://casn.brin.go.id/)
    Kementerian ESDM (https://casn.esdm.go.id/)
    Kementerian Agama (https://casn.kemenag.go.id/)
    Kemendikbud Ristek (https://casn.kemdikbud.go.id/cpns/cpns2024)
    Kementerian Perhubungan (https://cpns.dephub.go.id/)
    Kementerian Pertanian (https://casn.pertanian.go.id/)
    Kementerian Kesehatan (https://casn.kemkes.go.id/)
    Kemendagri (https://infocasn.kemendagri.go.id/)

     

  • Cara Cek Pengumuman CPNS Kemenkumham 2024, Klik Link dan Lihat Hasil Tes SKB CPNS 2024 – Halaman all

    Cara Cek Pengumuman CPNS Kemenkumham 2024, Klik Link dan Lihat Hasil Tes SKB CPNS 2024 – Halaman all

    Inilah cara cek pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 dan lihat hasil akhir kelulusan pelamar yang lolos tes SKB CPNS 2024.

    Tayang: Minggu, 5 Januari 2025 12:30 WIB

    casn.kemenkumham.go.id

    Pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 – Inilah cara cek pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 dan lihat hasil akhir kelulusan pelamar yang lolos tes SKB CPNS 2024. 

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah cara cek pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 dan lihat hasil akhir kelulusan pelamar yang lolos tes SKB CPNS 2024.

    Diketahui pengumuman hasil kelulusan CPNS Kemenkumham 2024 (Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM) dapat dilihat mulai hari ini, Minggu, 5 Januari 2025.

    Pelamar dapat melihat pengumuman kelulusan CPNS Kemenkumham 2024 melalui portal resmi SSCASN dan laman Kemenkumham.

    Adapun pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 dapat dicek hingga 12 Januari 2025 mendatang.

    Pengumuman kelulusan CPNS Kemenkumham 2024 ini adalah hasil final dari seluruh tahapan seleksi yang telah dilalui pelamar.

    Mulai seleksi administrasi CPNS, Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang kesehatan, pengamatan fisik dan psikotes CPNS.

    Hingga Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan, Praktik kerja dan wawancara.

    Pelamar CPNS Kemenkumham 2024 bisa mengecek hasilnya dengan melakukan login di situs https://sscasn.bkn.go.id/ cukup memasukkan NIK dan Password:

    Buka laman SSCASN BKN melalui https://sscasn.bkn.go.id/.
    Pilih “Masuk”, pelamar akan diarahkan ke laman login.
    Masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK), password, dan kode captcha.
    Pilih “Masuk”.
    Jika sudah ada di beranda akun, geser layar ke bawah.
    Cari tulisan yang menunjukkan pengumuman hasil SKB CPNS 2024.
    Pelamar yang dinyatakan lolos akan muncul tanda Selamat! lanjut pengisian Daftar Riwayat Hidup.

    Sedangkan yang belum lolos akan muncul menu pilihan sanggah.

    Pelamar juga bisa mengecek hasil kelulusan CPNS Kemenkumham melalui laman instansi Kemenkumham lewat laman https://casn.kemenkumham.go.id/ atau KLIK LINK

    Lalu cari opsi ‘Pengumuman’.

    Pilih “Pengumuman CPNS” atau yang berkaitan dengan SKB.

    Hasilnya akan dilampirkan di dalam pengumuman tersebut.

    Apabilapengumuman CPNS Kemenkumham 2024 belum ada hari ini, kamu bisa terus memantau akun SSCASN atau situs instansi atau akun media sosial resmi dari lembaga yang dilamar.

    Berikut jadwal pelaksanaan CPNS Kemenkumham 2024 yang perlu kamu perhatikan:

    Integrasi nilai SKD dan SKB CPNS: 5 – 12 Januari 2025
    Pengumuman hasil CPNS: 5 – 12 Januari 2025
    Masa sanggah: 13 – 15 Januari 2025
    Jawab sanggah: 13 – 19 Januari 2025
    Pengolahan seleksi hasil sanggah: 15 – 20 Januari 2025
    Pengumuman pasca sanggah: 16 – 22 Januari 2025.

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Link Pengumuman Kelulusan CPNS 2024 Hari Ini, Simak Jadwal Lengkap!

    Link Pengumuman Kelulusan CPNS 2024 Hari Ini, Simak Jadwal Lengkap!

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengumuman hasil kelulusan CPNS 2024 sudah dapat dilakukan mulai hari ini, Minggu (5/1/2025). Ini merupakan pengumuman kelulusan tahap terakhir.

    Lantas bagaimana cara melihat pengumuman hasil kelulusan CPNS 2024?

    Mengutip detikcom, hasil kelulusan dapat dicek secara online melalui laman SSCASN atau situs resmi instansi yang dilamar. Peserta CPNS 2024 akan mengetahui lulus tidaknya sebagai calon pegawai negeri sipil.

    Ranking menentukan kelulusan pelamar. Jika masuk dalam urutan formasi yang dibutuhkan, pelamar dinyatakan lulus. Hasil perangkingan diperoleh dari integrasi nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

    Untuk mengetahui lulus tidaknya, peserta dapat mencari tahu dengan dua cara yakni lewat laman SSCASN dan instansi yang dilamar. Berikut ini tata caranya mengeceknya:

    1. Cek di SSCASN

    – Buka laman https://sscasn.bkn.go.id/

    – Masukkan NIK dan Password yang didaftarkan

    – Klik “Login”

    – Resume pendaftaran akan ditampilkan

    – Scroll ke bawah untuk mengecek hasilnya

    – Muncul tampilan pemberitahuan peserta lolos SKB atau tidak.

    – Jika lulus, maka berhak lanjut tahapan berikutnya yakni pengisian daftar riwayat hidup (DRH)

    2. Cek Melalui Situs Instansi yang Dilamar

    Untuk mengecek lewat instansi, mesti tahu alamat dari situs resminya. Lalu, cari pengumuman hasil CPNS 2024 pada laman tersebut. Untuk mengetahui nama situsnya bisa cari di internet nama instansi lalu akan muncul tampilan pengumuman hasil CPNS. Jika tidak ada, bisa klik menu “Pengumuman” atau “Berita”.

    Apabila masih juga belum muncul pengumumannya, peserta dapat menunggu hingga batas akhir 12 Januari 2025. Seluruh instansi dipastikan merilis hasil pengumumannya hingga tanggal tersebut.

    Jadwal Pengumuman CPNS 2024

    Merujuk surat Surat Pengumuman Nomor:02/Panpel.BKN/CPNS/IX/2024, pengumuman kelulusan CPNS 2024 dilakukan dari tanggal 5-12 Januari 2025. Peserta dapat mengecek secara online melalui laman SSCASN ataupun instansi yang dilamar.

    Tanda peserta lulus CPNS 2024 ditunjukkan dengan pernyataan “Selamat Anda Lolos SKB” pada laman SSCASN. Bila melihat dari instansi yang dilamar, akan ada daftar perangkingan dan kode lulus berupa huruf “L”.

    Tahapan Setelah Pengumuman Hasil CPNS 2024

    Setelah hasil CPNS diumumkan, ada dua tahapan yang terjadi. Peserta yang lulus dapat menunggu jadwal pengisian daftar riwayat hidup atau DRH NIP CPNS. Bagi yang dinyatakan tidak lulus, bisa mengajukan sanggah.

    Proses sanggah dimulai sejak 13 Januari 2025 hingga 19 Januari 2025. Peserta mengisi formulir sanggah sesuai dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh panitia. Setelah itu, dilakukan jawab sanggah dan pengolahan seleksi hasil sanggah.

    Terakhir, pengumuman pasca sanggah dilakukan panitia untuk memutuskan peserta yang berhak lulus CPNS 2024. Berikut ini detail jadwalnya:

    Pengumuman Hasil CPNS 2024: 5-12 Januari 2025

    Masa Sanggah: 13-15 Januari 2025

    Jawab Sanggah: 13-19 Januari 2025

    Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah: 15-20 Januari 2025

    Pengumuman pasca sanggah: 16-22 Januari 2025

    Pengisian DRH NIP CPNS: 23 Januari-25 Februari 2025

    Usul penetapan NIP CPNS: 22 Februari-23 Maret 2025

    Sementara itu, ada juga beberapa link pengumuman CPNS 2024 yang bisa dipilih sesuai dengan instansi yang dilamar.

    65 Link Pengumuman CPNS 2024

    1. Link SSCASN: https://sscasn.bkn.go.id/

    2. Kementerian Kesehatan (https://casn.kemkes.go.id/Cpns/pengumuman.html)

    3. Badan Kepegawaian Negara (https://www.bkn.go.id/category/publikasi/pengumuman/)

    4. Kemenkumham (https://casn.kemenkumham.go.id/)

    5. KPK (https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns/pengumuman)

    6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (https://casn.brin.go.id/pages/pengumuman)

    7. Kementerian ESDM (https://casn.esdm.go.id/?pg=pengumuman)

    8. Kementerian Agama (https://casn.kemenag.go.id/)

    9. Kemendikbud Ristek (https://casn.kemdikbud.go.id/cpns/cpns2024)

    10. Kementerian Perhubungan (https://cpns.dephub.go.id/site/pengumuman)

    11. Kementerian Pertahanan (https://www.kemhan.go.id/ropeg/category/pengadaan-cpns)

    12. Kementerian Keuangan (https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/pengumuman)

    13. Kementerian Perindustrian (https://rekrutmen.kemenperin.go.id/)

    14. Kementerian Sosial (https://kemensos.go.id/)

    15. Kementerian Bappenas (https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns/news)

    16. Kemenko Bidang Perekonomian (https://rekrutmen.ekon.go.id/cpns/pengumuman)

    17. Kementerian Perdagangan (https://rekrutmen.kemendag.go.id/cpns/landing/main/pengumuman)

    18. Kemenko Polhukam (https://polkam.go.id/casn-polhukam/)

    19. Kemenko PMK (https://kemenkopmk.go.id/pengumuman/cpns)

    20. Kemenkop dan UKM (https://kop.go.id/kepegawaian/)

    21. Kemenpan-RB (https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/cpns)

    22. Kejaksaan RI (https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/cpns)

    23. Kemenparekraf (https://kemenparekraf.go.id/pengumuman)

    24. Kementerian PUPR (https://pu.go.id/pengumuman)

    25. Kemenkominfo (https://casn.kominfo.go.id/seleksi-cpns/2024)

    26. Kementerian Kelautan dan Perikanan (https://ropeg.kkp.go.id/

    27. Kementerian KLHK (https://casn.menlhk.go.id/)

    28. Kementerian Ketenagakerjaan (https://kemnaker.go.id/news/search?tags=pengumuman-dan-info)

    29. Kementerian Luar Negeri (https://e-casn.kemlu.go.id/pengumuman/)

    30. Kementerian Pemuda dan Olahraga (https://www.kemenpora.go.id/rekrutmenasn)

    31. Kementerian BKPM (https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/karir)

    32. Setjen MPR RI (https://setjen.mpr.go.id/pengumumans)

    33. Mahkamah Agung (https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman)

    34. Setjen Komisi Yudisial (https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/announcement)

    35. Badan Pemeriksa Keuangan (https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/)

    36. Setjen Dewan Ketahanan Nasional (https://www.wantannas.go.id/pengumuman)

    37. Badan Siber dan Sandi Negara (https://www.bssn.go.id/cpns-2024/)

    38. Lembaga Administrasi Negara (https://lan.go.id/?cat=125)

    39. Badan Pusat Statistik (https://casn.bps.go.id/)

    40. Arsip Nasional Republik Indonesia (https://anri.go.id/publikasi/pengumuman)

    41. Badan Informasi Geospasial BIG (https://casn.big.go.id/#/pengumuman)

    42. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (https://www.bkkbn.go.id/)

    43. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (https://www.bpkp.go.id/id/pengumuman/WyO)

    44. Perpustakaan Nasional (https://casn.perpusnas.go.id/)

    45. Badan Narkotika Nasional (https://bnpb.go.id/)

    46. Setjen Komisi Pemilihan Umum (https://www.kpu.go.id/berita/11/pengumumanse)

    47. Komnas HAM (https://www.komnasham.go.id/index.php/penerimaan-pegawai/)

    48. BP2MI (https://bp2mi.go.id/pengumuman-list)

    49. Badan Keamanan Laut (https://www.bakamla.go.id/)

    50. Basarnas (https://basarnas.go.id/berita)

    51. LKPP (https://www.lkpp.go.id/pengumuman)

    52. Badan Nasional Penanggulan Terorisme (https://bnpt.go.id/category/berita-artikel)

    53. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (https://www.lpsk.go.id/publikasi?search=cpns)

    54. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (https://bpip.go.id/)

    55. Badan Karantina Indonesia (https://casn.karantinaindonesia.go.id/index.php/cpns)

    56. Badan Pangan Nasional (https://badanpangan.go.id/pengumuman)

    57. Otorita Ibu Kota Nusantara (https://www.ikn.go.id/karier)

    58. Setjen Dewan Nasional KEK (https://kek.go.id/media/press?tag=CPNS+2024)

    59. Bawaslu (https://www.bawaslu.go.id/id/pengumuman/rekrutmen-casn)

    60. Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (https://www.bmkg.go.id/cpns/)

    61. Badan Pengawas, Obat dan Makanan (https://casn.pom.go.id/home?type=CPNS)

    62. Kejaksaan Agung (https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/pengumuman)

    63. Setjen DPR (https://www.dpr.go.id/cpns)

    64. Kementerian PPA (https://kemenpppa.go.id/page/view/konten/ODQ)

    65. Kemendagri (https://infocasn.kemendagri.go.id/)

    (fab/fab)