Honorer Kabupaten Magelang Tuntut Diangkat PPPK Paruh Waktu
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com –
Sejumlah pekerja honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menuntut agar mereka diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang, di kantor dewan, Kamis (6/11/2025).
Agung Prabowo, perwakilan paguyuban pekerja honorer non-database BKN, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan mandiri, terdapat 160 tenaga honorer yang tidak diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.
Dari jumlah itu, 75 orang sudah diberhentikan sejak Mei 2025.
Menurut Agung, sebagian besar tenaga honorer tidak bisa mengikuti seleksi PPPK tahap 2 pada pertengahan 2025 karena pada 2024 mereka pernah mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), meskipun tidak lolos.
“Saat mendaftar itu kami tidak mendapat sosialisasi (soal konsekuensi seleksi CPNS) Kepegawaian maupun instansi masing-masing,” ungkapnya.
Agung, yang bekerja di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Magelang, meminta Komisi I DPRD mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) agar menerbitkan regulasi pengangkatan honorer non-database menjadi PPPK paruh waktu.
Perihal tidak adanya sosialisasi mengenai konsekuensi pendaftaran CPNS 2024 turut dikeluhkan Lufanda, mantan pekerja honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, yang dipecat pada 30 Juni 2025.
“Ada miskomunikasi,” cetusnya.
Lufanda juga mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan baru, terlebih dengan adanya batas usia pelamar.
Sementara itu, Eko Susilo, pegawai honorer di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Tempuran, mengkritik minimnya komunikasi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Magelang.
Ia menuturkan tidak mengetahui adanya seleksi PPPK tahap 1 pada 2024, dan baru mengikuti tahap 2 pada 2025, namun dinyatakan tidak memenuhi syarat karena masalah administratif.
“Saya ini seperti anak tiri di kabupaten, tapi di pusat tidak diakui,” ujar Eko.
Kepala BKPPD Kabupaten Magelang, Ari Handoko, menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirim surat ke masing-masing instansi terkait ketentuan seleksi aparatur sipil negara (ASN), termasuk konsekuensi mendaftar CPNS.
“Pengadaan tenaga ASN merupakan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” jelasnya.
Ari menyebut, BKPPD telah mengusulkan 2.456 pekerja honorer menjadi PPPK paruh waktu.
“Sembilan di antaranya mengundurkan diri. Jadi, sekarang ada 2.447,” ujar dia.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Magelang, Sholeh Nurcholis, memastikan pihaknya akan mengawal aspirasi tenaga honorer agar bisa diakomodasi dalam kebijakan dan regulasi kepegawaian.
“Kita akan menghadap (ke Kemenpan RB) hari Kamis, 13 November 2025,” cetusnya di hadapan belasan tenaga honorer.
Sholeh menambahkan, Komisi I DPRD akan membawa empat perwakilan tenaga honorer serta pejabat BKPPD Kabupaten Magelang dalam pertemuan tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: CPNS
-
/data/photo/2024/09/29/66f922c13927e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Honorer Kabupaten Magelang Tuntut Diangkat PPPK Paruh Waktu Regional 6 November 2025
-

CPNS 2026 Dibuka, Ini 5 Jurusan yang Paling Dibutuhkan
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah resmi memastikan pembukaan seleksi CPNS 2026 untuk menggantikan aparatur sipil negara (ASN) yang pensiun dan mengisi jabatan fungsional penting. Sejalan dengan kebijakan tersebut, lima jurusan berikut diprediksi menjadi yang paling dibutuhkan dan berpeluang besar untuk lolos seleksi CPNS.
Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menegaskan bahwa formasi CPNS 2026 akan difokuskan untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun serta mengisi jabatan fungsional yang masih dibutuhkan.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari arah baru manajemen ASN yang mengusung prinsip zero growth atau pertumbuhan nol pegawai. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa prinsip zero growth berarti pemerintah tidak menambah jumlah total ASN secara nasional.
Rekrutmen tahun depan hanya dilakukan untuk menggantikan pegawai yang pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri, sehingga jumlah ASN tetap stabil.
Menurut Zudan, kuota formasi CPNS 2026 akan dihitung secara cermat berdasarkan data pegawai yang mencapai batas usia pensiun atau yang diperkirakan keluar dari sistem.
“Formasi ASN tahun 2026 diprioritaskan untuk menggantikan pegawai yang pensiun dan jabatan fungsional yang benar-benar dibutuhkan. Kita dorong agar ASN lebih ramping tetapi efektif,” ujarnya.
Jurusan yang selaras dengan kebutuhan instansi pemerintah memiliki peluang lebih besar karena relevan dengan formasi yang dibuka setiap tahun. Berikut lima jurusan yang dinilai paling berpotensi dan cepat membuka jalan menuju karier sebagai CPNS.
Jurusan dengan Peluang Cepat Jadi CPNS
1. Jurusan pendidikan
Bidang pendidikan selalu menjadi prioritas utama pemerintah dalam rekrutmen CPNS. Lulusan dari jurusan pendidikan, baik guru SD, SMP, maupun SMA, hampir selalu memiliki banyak formasi yang dibuka setiap tahunnya.
Permintaan tenaga pendidik berkualitas terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Tak hanya bertugas mengajar di kelas, PNS dari jurusan pendidikan juga berperan penting dalam pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Dengan demikian, profesi guru di lingkungan ASN tidak sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi motor penggerak kemajuan pendidikan bangsa.
2. Jurusan kesehatan
Bidang kesehatan seperti kedokteran, keperawatan, dan farmasi juga termasuk jurusan yang paling banyak dibutuhkan dalam formasi CPNS. Pemerintah terus memperkuat sektor kesehatan publik melalui peningkatan jumlah tenaga medis dan paramedis, terutama di daerah.
PNS dari jurusan kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pencegahan penyakit, diagnosis, pengobatan, hingga rehabilitasi.
Selain itu, mereka juga berperan dalam promosi kesehatan dan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.
3. Administrasi publik
Jurusan administrasi publik atau administrasi negara menjadi pilihan tepat bagi mereka yang bercita-cita bekerja di instansi pemerintahan.
Lulusan jurusan ini memiliki kemampuan manajerial dan administratif yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program-program pemerintah.
PNS di bidang administrasi publik akan terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Keahlian mereka membantu memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efisien dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.
4. Ilmu pemerintahan
Jurusan ilmu pemerintahan berfokus pada tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai level. Lulusan jurusan ini banyak dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik, diplomasi antarlembaga, serta koordinasi antar daerah.
Dengan semakin kompleksnya sistem birokrasi dan tata kelola negara, tenaga kerja dengan latar belakang ilmu pemerintahan menjadi aset penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Manajemen
Jurusan manajemen juga termasuk dalam daftar jurusan favorit dengan peluang besar untuk lolos seleksi CPNS. Ilmu manajemen mencakup kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, hingga pengendalian sumber daya agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efisien.
Lulusan manajemen berperan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi di berbagai instansi pemerintah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan untuk memastikan kinerja birokrasi tetap profesional, efektif, dan akuntabel.
Dengan penerapan prinsip zero growth dalam rekrutmen CPNS 2026, peluang untuk menjadi aparatur sipil negara tetap terbuka lebar, terutama bagi lulusan dari jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
-

1.366 PPPK Paruh Waktu Dilantik Pemkot Magelang
FAJAR.CO.ID, MAGELANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang baru saja melantik Aparatur Sipil Negara (ASN) baru.
Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono.
Walikota Magelang melantik sampai 1.375 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, Senin (27/10/2025) lalu.
Dengan melakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS, PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu (PW).
Untuk ASN yang dilantik terdiri atas dua orang PNS, enam orang PPPK hasil seleksi tahap II, satu orang CPNS lulusan IPDN Angkatan ke-32Dan 1.366 orang PPPK Paruh Waktu yang ditempatkan kembali di unit kerja asal masing-masing.
Walikota Damar pun menyebut untuk pelantikan ini bentuk penghargaan atas dedikasi para tenaga non-ASN yang selama ini mengabdi di berbagai unit kerja.
“Langkah ini bukan hanya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga komitmen kami untuk memberikan penghargaan kepada tenaga non-ASN yang telah berkontribusi nyata bagi masyarakat,” katanya.Dan untuk pelatikan ini, ia menyebut pengangkatan PPPK Paruh Waktu didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.
Dengan keputusan itu, para pegawai paruh waktu kini sah berstatus ASN dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang diakui secara resmi oleh negara.
“Kinerja panjenengan tetap menjadi dasar evaluasi bagi peluang karier ke depan,” ujarnya.
(Erfyansyah/fajar)
-

Forum Honorer Desak PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu, Raden Sutopo: Tak Lagi Capek Daftar CPNS
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) mendesak peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi ASN full time.
Mereka konsisten pada tuntutan awal, yakni seluruh non-ASN diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Di mana saat ini sudah mulai ada pengangkatan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu.
Raden Sutopo Yuwono selaku Ketua Umum DPP FHNK2I mengatakan pihaknya terus berjuang agar 3 tuntutan yang digaungkan bisa terwujud.
Revisi UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimanfaatkan untuk menggaungkan lagi 3 tuntutan, yakni:
1.Peningkatan status ASN paruh waktu menjadi full time atau penuh waktu.
2.Kontrak kerja PPPK sampai batas usia pensiun (BUP).
3.PPPK mendapatkan pensiun bulanan seperti PNS.Raden Sutopo mendesak DPR dan pemerintah agar mengakomodasi 3 tuntutan itu dalam pembahasan revisi UU ASN.
Lebih lanjut dikatakan, bila 3 poin itu bisa terwujud, maka honorer akan berpikir dua kali untuk mendaftar PNS.
Honorer akan lebih suka diangkat menjadi PPPK, sebab hak-hak yang diterima sudah setara PNS.
“Kalau semuanya sudah jadi PPPK penuh waktu, kontrak kerja sampai BUP, dan ada uang pensiun bulanan, buat apa capek-capek daftar PNS. Lagipula jadi PNS itu tidak bisa otomatis, harus lewat seleksi dan lainnya,” urainya.
Dia juga menegaskan bahwa FHNK2I tidak ikut aksi 30 Oktober 2025 yang membawa tuntutan alih status PPPK ke PNS.
Pihaknya memilih cara melobi pemerintah dan DPR RI untuk peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi ASN full time.
“Berdasarkan fakta dokumen FHNK2I sebagai pemohon payung hukum rekrutmen ASN PPPK bagi honorer, maka kami tidak ikut aksi 30 Oktober 2025,” beber Sutopo dilansir dari JPNN (grup FAJAR), Rabu (29/10/2025).
-

Antusiasme CPNS 2026 Diprediksi Meledak, Lima Formasi Ini Jadi Rebutan Para Pelamar
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menjelang pembukaan CPNS 2026, antusiasme masyarakat diperkirakan bakal kembali memuncak. Pemerintah disebut tengah bersiap menggelar rekrutmen calon pegawai negeri sipil sebagai bagian dari lanjutan program reformasi birokrasi nasional.
Setiap tahunnya, pembukaan CPNS selalu menjadi momen yang dinanti jutaan pencari kerja dari berbagai daerah. Tahun 2026 pun diprediksi tak akan berbeda. Seleksi kali ini disebut akan berlangsung lebih ketat dan transparan, dengan proses yang menekankan integritas dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Pemerintah menargetkan ASN yang tak hanya punya etos kerja tinggi, tapi juga siap melayani masyarakat dengan profesionalisme dan inovasi.
Sejumlah pengamat kebijakan publik memprediksi ada lima formasi strategis yang bakal menjadi incaran utama para pelamar CPNS tahun depan. Kelima posisi ini dianggap memiliki prospek karier menjanjikan serta peran penting dalam mendorong pembangunan nasional berkelanjutan.
Tenaga Kesehatan
Formasi tenaga kesehatan hampir selalu jadi yang paling diburu di setiap rekrutmen CPNS. Tahun 2026, kebutuhan terhadap dokter, perawat, bidan, hingga tenaga medis lainnya terus meningkat seiring dengan program pemerintah memperkuat sistem kesehatan nasional.Kementerian Kesehatan bahkan menargetkan penambahan ribuan tenaga medis baru untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok daerah. Formasi ini menjanjikan karier stabil sekaligus peluang besar untuk mengabdi langsung kepada masyarakat.
Guru dan Tenaga Pendidik
Bidang pendidikan juga masih jadi primadona. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) disebut akan membuka peluang luas bagi guru dan tenaga pendidik, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).Bagi lulusan sarjana pendidikan, ini jadi kesempatan emas untuk ikut membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah juga menargetkan peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru di seluruh wilayah.
Tenaga Ahli Teknologi Informasi
Transformasi digital di sektor publik membuat kebutuhan akan profesional IT melonjak tajam. Pemerintah akan memperbanyak formasi bagi lulusan teknologi informasi, sistem komputer, dan keamanan siber.Tenaga IT berperan penting dalam menciptakan sistem birokrasi yang modern, efisien, dan terintegrasi. Posisi ini juga diprediksi akan menjadi salah satu yang paling kompetitif di CPNS 2026.
-

1.437 ASN Baru Terima SK, Hari Santri di Lamongan Momentum Penguatan Etos Kerja
Lamongan (beritajatim.com) – Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Alun-Alun Lamongan, dirangkai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 1.437 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Rabu (22/10/2025).
Dengan dihadiri ratusan santri, momen tersebut dijadikan sebagai ajang peneguhan kembali semangat pengabdian aparatur negara kepada masyarakat.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menekankan bahwa peringatan Hari Santri tidak hanya memiliki muatan historis, tapi juga relevan sebagai pengingat nilai perjuangan.
Pria yang akrab disapa Pak Yes itu menyebut, semangat Resolusi Jihad harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan publik yang terbaik.
“Pesan yang kita sampaikan hari ini adalah supaya semangat Resolusi Jihad menjadi jiwa patriotisme bagi semuanya. Tidak hanya santri, tetapi juga para birokrasi yang hari ini telah menerima SK,” kata Pak Yes, dalam amanatnya.
Menurut Pak Yes, tantangan pelayanan publik saat ini menuntut aparatur lebih adaptif dan inovatif. Penguasaan teknologi informasi serta kemampuan mengikuti perkembangan zaman dinilai menjadi syarat mutlak dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Santri dan ASN hari ini wajib akrab dengan teknologi dan digitalisasi. Dunia bergerak cepat, dan kita harus mampu bergerak bersama perubahan itu,” tegasnya.
Bupati menambahkan bahwa indikator keberhasilan birokrasi bukan lagi diukur dari durasi pengabdian, melainkan dari dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, Pak Yes meminta para ASN, khususnya 1.437 pegawai yang baru saja menerima SK, untuk menjaga integritas dan meningkatkan profesionalisme kerja.
“Pegang teguh integritas dan profesionalisme. Ukur keberhasilan bukan dari lamanya bekerja, tapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya. [fak/aje]
-

Gibran Ditanya soal Optimalisasi CPNS Jawabnya ‘Nanti yah’, Yusuf Muhammad: Ini Terlihat Kosong
GELORA.CO – YouTuber Yusuf Muhammad memberikan respons keras soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ini berkaitan soal respon Wapres Gibran saat mendapatkan pertanyaan soal CPNS optimalisasi.
Sebelumnya, video terkait Wapres Gibran yang dapat pertanyaan soal pesan-pesan CPNS yang dapat optimalisasi.
“Bapak ijin boleh pesan-pesan untuk CPNS optimalisasi bapak?,” tanya seorang perempuan dalam rekaman di video tersebut.
“Mau optimalisasi, mau RRI, nanti yah,” balas Gibran.
Respons inilah yang kemudian disorot tajam Yusuf Muhammad lewat unggahan di akun Threads pribadinya.
Ia menyebut Gibran seolah-olah sama sekali tidak tahu soal CPNS Optimalisasi ini.
“Entah apa yang ada dalam pikiran Wapres kita. Gibran ini terlihat kosong,” katanya dikutip Rabu (15/10/2025).
“Jujur saya curiga apa benar-benar dia tidak paham dengan apa itu CPNS Optimalisasi,” sebutnya.
Lebih lanjut, ia menyebut setidaknya jika tidak ada yang mampu diungkap ia berharap Gibran bisa memberikan pesan singkat.
Menurutnya pesan yang disampaikan tidak harus panjang. Setidaknya ada pesan yang disampaikan apa susahnya.
“Padahal kalau dia tidak paham setidaknya bisa memberikan semangat dan sehat selalu yah,” jelasnya.
“Harus bisa Gibran menyampaikan pesan singkat seperti itu, apa susahnya,” terangnya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2393603/original/017936200_1540570099-IMG_20181026_224820.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ada Peluang Pendaftaran CPNS Dibuka Tahun Depan, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi! – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan agenda rekrutmen yang umumnya digelar pemerintah secara berkala tergantung kebutuhan di tiap kementerian dan instansi. Tahun ini, isu mengenai pendaftaran CPNS kembali mencuri perhatian publik.
Namun mengingat tahun ini tinggal 3 bulan lagi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan mustahil ada rekrutmen CPNS di 2025. Lalu bagaimana dengan tahun depan atau 2026?
Plt Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Badan Kepegawaian Negara (BKN), Aris Windiyanto, menyatakan harapan besar agar pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilakukan setiap tahun atau setidaknya dua tahun sekali.
“Untuk 2026 kita berharap ada. Kalau bisa setiap tahun ada pengadaan calon ASN, kalau tidak bisa ya dua tahun sekali,” kata dia dalam Forum Tematik Bakohumas dikutip Sabtu (11/10/2025).
Setiap kali seleksi CPNS dibuka, jumlah pendaftar selalu membludak. Stabilitas karier, kepastian status, dan peluang bekerja di instansi pemerintah menjadi alasan profesi ASN tetap diminati.
Meski belum ada jadwal pendaftaran yang ditetapkan pemerintah, perbincangan tentang CPNS 2026 sudah ramai di kalangan masyarakat.
Perhatian mereka kembali tertuju pada berbagai informasi yang beredar, salah satunya terkait persyaratan dan dokumen yang diperlukan dalam proses pendaftaran ini.
Perlu diingat, syarat pendaftaran CPNS bisa berubah sesuai kebutuhan formasi tiap periode seleksi.
Meski begitu, syarat umum yang diberlakukan pada seleksi sebelumnya dapat menjadi acuan awal guna mempermudah proses persiapan dokumen sejak dini.
Berdasarkan pengumuman Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada seleksi tahun 2024, syarat umum CPNS mencakup sejumlah ketentuan dasar yang wajib dipenuhi setiap pelamar.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3033320/original/056331500_1580109526-20200127-Ekspresi-Peserta-Tes-CPNS-2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Apa Itu CPNS? Simak Penjelasan Lengkapnya di Sini! – Page 3
Jawabannya, bisa.
Berdasarkan aturan dalam Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2024, salah satu syarat umum pelamar CPNS adalah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kualifikasi ini terkandung dalam Pasal 23 ayat (1) mengatakan:
“memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;”
Dengan demikian, lulusan SMA/SMK dapat ikut seleksi CPNS, asalkan formasi yang dipilih memang mensyaratkan pendidikan setara SMA/SMK. Berikut ada beberapa rekomendasi formasi CPNS untuk para lulusan SMK.
1.SMK Administrasi Perkantoran
Pengelola Kepegawaian
Pengelola Persuratan
Arsiparis
Sekretaris
Staf Tata UsahaFormasi ini biasanya dibuka di kementerian, seperti lembaga pemerintah non-kementerian, hingga pemerintah daerah.
2. SMK Akuntansi
Pengelola Keuangan
Verifikator Keuangan
Staf Akuntansi
Bendahara
Penyusun Laporan KeuanganKementerian Keuangan (Kemenkeu) rutin membuka formasi ini, tetapi juga tersedia di instansi lain.
3. SMK Pertanian
Paramedik Veteriner
Pengawas Benih Tanaman
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
Teknisi Litkayasa
Pengawas Mutu PakanFormasi ini banyak dibuka oleh Kementerian Pertanian dan dinas pertanian di daerah.
4. Jurusan SMK Lainnya
Kemenkumham: Penjaga Tahanan
BIN: Asisten Penata Kelola Intelijen
Kejaksaan RI: Pengelola Penanganan Perkara
KemenESDM: Pengamat Gunung Api
Kemenlutkan: Teknisi Akuakultur
Kominfo: Asisten Teknisi SiaranDengan pilihan ini, peluang lulusan SMK untuk menjadi CPNS sangat terbuka lebar, dan jangan lupa untuk dilihat terlebih dahulu persyaratan tingkatan jabatannya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5200075/original/014351200_1745665822-1000261711.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu, Setara PNS? – Page 3
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja menyampaikan, pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024.
Aba menegaskan pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya dilakukan untuk pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024.
“PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi non-ASN yang terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024 baik PPPK maupun CPNS namun tidak lulus mengisi formasi. Non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi PPPK pun dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu,” ujar Aba dalam Sosialisasi Pengadaan PPPK Paruh Waktu, secara daring, Selasa (29/7/2025).
Aba menguraikan PPPK Paruh Waktu diperuntukkan bagi pegawai non-ASN dapat diusulkan oleh PPK masing-masing instansi pemerintah dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya kriteria pelamar dan pengisian formasi PPPK diprioritaskan secara berurutan.
Rincian jabatan PPPK Paruh Waktu dapat diusulkan untuk jabatan Guru; Tenaga Kesehatan; dan Tenaga Teknis lainnya yang terdiri dari jabatan Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.
Mekanisme pengadaan PPPK Paruh Waktu diawali dengan pengusulan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu oleh PPK kepada Menteri PANRB. Rincian kebutuhan yaitu jumlah kebutuhan, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan.
“Pengusulan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu disampaikan melalui layanan elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN), sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketersediaan anggaran instansi pemerintah,” tutur Aba.
Selanjutnya, Menteri PANRB menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap Instansi Pemerintah. Apabila telah menerima penetapan rincian kebutuhan, PPK mengusulkan nomor induk (NI) PPPK/nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN maksimal 7 hari kerja sejak menerima penetapan. Selanjutnya akan dilakukan Penetapan NI PPPK/nomor identitas pegawai ASN.
Penerbitan NI PPPK/nomor identitas pegawai ASN akan diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Pegawai yang non-ASN yang telah menerima nomor induk/nomor identitas pegawai ASN akan ditetapkan dan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu oleh PPK instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jadi PPPK Paruh Waktu itu merupakan jalan tengah untuk menjawab agar sedikit mungkin orang yang diberhentikan atau tidak bisa melanjutkan bekerja di instansi pemerintah. Agar tidak ada PHK massal, sesuai dengan prinsip penataan pegawai non-ASN,“ imbuh Aba.