Topik: CPNS

  • Karyawan Dapur MBG Dapat THR Lebaran 2026? Ini Penjelasannya

    Karyawan Dapur MBG Dapat THR Lebaran 2026? Ini Penjelasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tunjangan Hari Raya (THR) selalu jadi hal yang ditunggu menjelang Lebaran. Tak hanya buruh pabrik atau pegawai kantor, para pekerja di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mulai bertanya-tanya soal hak tersebut untuk Lebaran 2026.

    Program Makan Bergizi Gratis dijalankan pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam operasionalnya, dapur MBG merekrut banyak tenaga, mulai dari juru masak, petugas kebersihan, hingga tenaga ahli gizi. Status para pekerja yang beragam inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan: apakah mereka juga berhak menerima THR?

    Jawabannya bergantung pada status kepegawaian masing-masing.

    Bagi karyawan dapur MBG yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, CPNS, dan PPPK, hak atas THR sudah jelas. Pemerintah wajib memberikannya sesuai aturan yang berlaku. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

    Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya kepada aparatur negara sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian. Meski PP khusus untuk 2026 belum terbit, regulasi tahun sebelumnya kerap dijadikan gambaran awal untuk kebijakan di tahun berikutnya.

    Namun, kondisi berbeda berlaku bagi pekerja dapur MBG yang direkrut sebagai pegawai non-ASN atau swasta. Untuk kelompok ini, pemberian THR mengikuti aturan ketenagakerjaan.

    Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, THR merupakan hak pekerja. Besarannya ditentukan berdasarkan masa kerja.

  • 3 Jalur Resmi Jadi ASN, Mana yang Paling Tepat?

    3 Jalur Resmi Jadi ASN, Mana yang Paling Tepat?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjadi aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi salah satu pilihan profesi yang paling diminati. ASN mencakup dua status kepegawaian utama, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Keduanya berada di bawah naungan pemerintah dan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Daya tarik profesi ASN tidak terlepas dari janji stabilitas kerja, jaminan kesejahteraan, serta kesempatan untuk mengabdi langsung kepada negara.

    Namun, masih banyak calon pelamar yang merasa bingung dalam menentukan jalur yang paling tepat. Apakah harus menempuh sekolah kedinasan, bersaing dalam seleksi CPNS yang dikenal ketat, atau memanfaatkan peluang melalui formasi PPPK?

    Untuk menjadi ASN, terdapat beberapa jalur resmi yang dapat ditempuh sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan tujuan karier masing-masing. Setiap jalur memiliki karakteristik, keunggulan, serta tantangan yang berbeda.

    Jalur Sekolah Kedinasan sebagai Pintu Masuk ASN

    Jalur sekolah kedinasan atau sekdin menjadi salah satu jalur favorit untuk menjadi ASN, terutama bagi lulusan SMA atau SMK. Sekolah kedinasan merupakan institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan kementerian atau lembaga pemerintah, seperti Politeknik Keuangan Negara STAN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

    Kurikulum sekolah kedinasan dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah sejak awal masa pendidikan. Keunggulan utama jalur ini terletak pada biaya pendidikan yang relatif murah bahkan gratis, serta adanya ikatan dinas.

    Beberapa sekolah kedinasan bahkan memberikan uang saku kepada peserta didik selama masa pendidikan. Setelah lulus dan dinyatakan memenuhi syarat, alumni sekolah kedinasan umumnya langsung diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan ditempatkan di instansi yang menaungi sekolah tersebut.

    Dengan demikian, lulusan sekdin tidak perlu lagi mengikuti seleksi CPNS umum. Status ini memberikan kepastian karier yang kuat, termasuk hak atas gaji tetap, jenjang kepangkatan, serta jaminan pensiun sebagai PNS.

    Namun, kepastian tersebut sebanding dengan tingkat persaingan yang sangat ketat. Seleksi masuk sekolah kedinasan dilakukan secara berlapis dan kompetitif.

    Calon peserta harus memenuhi persyaratan nilai akademik, batas usia, serta mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang cukup kompleks. Tahapan seleksi sekolah kedinasan umumnya meliputi seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis computer assisted test (CAT), tes akademik lanjutan, tes kesehatan, tes kesamaptaan atau fisik, hingga wawancara.

    Seluruh proses ini bertujuan menyaring calon ASN terbaik yang siap ditempa menjadi PNS profesional di instansi strategis negara.

    Jalur Seleksi CPNS

    Jalur CPNS merupakan mekanisme rekrutmen ASN yang paling dikenal masyarakat karena terbuka luas bagi lulusan D-3, S-1, hingga S-2 dari berbagai disiplin ilmu. Jalur ini ditujukan bagi pelamar yang ingin berstatus sebagai PNS di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

    Peserta yang berhasil lolos seleksi CPNS akan diangkat sebagai PNS dengan status kepegawaian penuh. Hak yang diperoleh mencakup gaji pokok, berbagai tunjangan, jenjang karier yang jelas, serta jaminan pensiun.

    Berbeda dengan sekolah kedinasan, jalur CPNS tidak menyediakan pendidikan khusus, sehingga pelamar diharapkan telah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan formasi yang dilamar.

    Seleksi CPNS dikenal sangat kompetitif dan diselenggarakan secara terpusat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses seleksinya terdiri dari dua tahap utama. Tahap pertama adalah SKD, yang menguji kemampuan peserta dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP) menggunakan sistem CAT.

    Peserta yang berhasil melewati nilai ambang batas SKD akan melanjutkan ke tahap kedua, yaitu seleksi kompetensi bidang (SKB). Pada tahap ini, peserta diuji kemampuan teknis sesuai dengan jabatan dan instansi yang dilamar.

    Keberhasilan melalui jalur CPNS sangat bergantung pada persiapan yang matang serta pemahaman materi ujian yang menyeluruh.

    Jalur PPPK

    PPPK merupakan jalur yang relatif lebih baru dalam sistem rekrutmen ASN. Meskipun sama-sama berstatus ASN, PPPK memiliki perbedaan mendasar dibandingkan PNS yang direkrut melalui sekolah kedinasan atau seleksi CPNS.

    Perbedaan utama terletak pada status kepegawaian. PPPK diangkat berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu, umumnya minimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan evaluasi kinerja. Berbeda dengan PNS, PPPK bukan pegawai tetap dan tidak memperoleh jaminan pensiun.

    Meski demikian, PPPK tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang hampir setara dengan PNS pada jabatan yang sama. Selain itu, PPPK juga diikutsertakan dalam program jaminan hari tua (JHT) serta jaminan kesehatan.

    Saat ini, rekrutmen PPPK difokuskan untuk mengisi formasi yang membutuhkan keahlian dan pengalaman kerja tertentu. Formasi PPPK banyak didominasi oleh tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Jalur ini sering menjadi solusi bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah.

    Proses seleksi PPPK meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi menguji kemampuan manajerial, sosial kultural, serta kemampuan teknis sesuai dengan bidang yang dilamar.

    Keunggulan jalur PPPK terletak pada peluang yang lebih besar bagi pelamar berpengalaman untuk memperoleh status ASN dengan penghasilan yang stabil.

    Ketentuan Pemilihan Jalur ASN

    Dalam praktiknya, pelamar tidak diperbolehkan mengikuti seluruh jalur ASN secara bersamaan dalam satu tahun rekrutmen. Pada periode yang sama, BKN biasanya menetapkan aturan ketat yang mewajibkan pelamar hanya memilih satu jenis seleksi, baik sekolah kedinasan, CPNS, maupun PPPK.

    Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga ketertiban administrasi dan memastikan proses seleksi berjalan secara adil. Meskipun demikian, pelamar tetap memiliki kesempatan untuk mencoba jalur ASN lainnya pada tahun berikutnya apabila belum berhasil.

    Oleh karena itu, sebelum mendaftar, calon pelamar ASN disarankan untuk mempertimbangkan secara matang jalur yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta rencana karier jangka panjang.

  • Hal Ini Jadi Pertimbangan Kementerian PANRB Sebelum Pembukaan Seleksi

    Hal Ini Jadi Pertimbangan Kementerian PANRB Sebelum Pembukaan Seleksi

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) masih harus menghitung kebutuhan dari seluruh instansi. Hal tersebut akan menjadi acuan untuk pembukaan seleksi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau CPNS 2026.

    Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini pada Kamis, 11 Desember 2025, dikutip Senin (15/12/2025).

    Usai ada 48 kementerian dan lembaga yang ditetapkan, Rini meminta seluruhnya menyetorkan kebutuhan pegawainya. Bukan hitungan biasa, tapi kebutuhan sejalan dengan peta jalan 5 tahun ke depan.

    “Tentunya untuk tahun 2026, karena kementeriannya sudah ada 48 kementerian. Saya sudah meminta mereka untuk melakukan analisis kebutuhan sesuai dengan strategi 5 tahun ke depan,” ujar Rini.

    Hitungan kebutuhan tersebut akan menjadi acuan terhadap proses rekrutmen nantinya. Rini bilang, setelah kebutuhan itu dihitung, maka bisa memastikan adanya pengurangan atau penambahan pegawai di setiap unitnya.

    “Jadi kita supaya bisa lihat apakah nanti akan ada positif growth terhadap jabatan-jabatan tentu. Apakah ada harus minus growth atau memang harus tetap seperti itu. Dan itu tentunya disesuaikan dengan Asta Cita dari Bapak Presiden, program-program Bapak Presiden,” kata dia.

    Rini menegaskan, seluruh kementerian/lembaga, baik yang baru maupun yang telah berjalan untuk bisa menyiapkan kebutuhannya. “Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa, begitu. Kita tunggu ya,” Rini menambahkan.

  • Cara Daftar CPNS 2026, Lengkap dengan Tutorial Buat Akun SSCASN

    Cara Daftar CPNS 2026, Lengkap dengan Tutorial Buat Akun SSCASN

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah segera membuka rekrutmen CPNS 2026 dengan format baru yang mana kebijakannya akan fokus pada penyelesaian tenaga non-ASN (honorer) menjadi regenerasi birokrasi melalui pelamar umum atau lulusan baru (fresh graduate).

    “Kami sangat concern terhadap regenerasi ASN. Ke depannya, saya berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari birokrasi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Adapun jadwal pembukaan rekrutmen CPNS 2026 belum mendapatkan tanggal yang pasti. Namun pemerintah melalui Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun postur SDM nasional untuk mengakomodasi kebutuhan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian.

    Dia telah menginstruksikan seluruh instansi untuk menyusun analisis kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan rencana strategis lima tahun ke depan.

    Analisis ini akan menjadi basis data untuk menentukan formasi jabatan mana yang membutuhkan penambahan pegawai (positive growth) dan mana yang harus dibatasi atau dikurangi (minus growth).

    “Jadi kementerian yang baru, yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis, tentunya harus sudah mulai menyiapkan. Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa,” jelasnya.

    Dia menjelaskan rencana ini menandai babak baru manajemen ASN setelah sebelumnya pemerintah memprioritaskan penyelesaian status tenaga honorer pada periode rekrutmen.

    Rini mengakui saat ini pihaknya masih merampungkan penetapan SK bagi tenaga honorer yang sempat meleset dari target Oktober. Kendati demikian, arah kebijakan jangka panjang dipastikan akan membuka ruang lebih besar bagi talenta muda.

    “Kemarin kan kita memang banyak fokus menyelesaikan tenaga honorer. Ke depannya, saya sih berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari pada birokrasi,” tutupnya.

    Cara Daftar CPNS 2026

    Meski belum mendapat jadwal khusus kapan pembukaan CPNS 2026, namun calon peserta diharapkan selalu update mengenai informasi rekrutmen ini.

    Salah satu yang perlu diketahui adalah cara mendaftar rekrutmen CPNS. Apabila menilik dari tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran CPNS dilakukan melalui situs resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

    Berikut tutorial mendaftar CPNS 2026, lengkap dengan cara buat akun SSCASN:

    1. Buat akun untuk akses portal SSCASN

    Peserta diminta untuk membuat akun SSCASN untuk mendaftar CPNS 2026. Pada halaman utama, pelamar dapat melihat daftar formasi, mencari berdasarkan pendidikan, instansi, dan jenis pengadaan.

    Setelah masuk ke situs resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id, klik “BUAT AKUN”.

    2. Masukkan data diri

    Dalam proses pembuatan akun, peserta diminta untuk mengunggah informasi pribadi dan dokumen yang dibutuhkan seperti NIK KTP dan KK.

    Jika muncul pesan galat NIK/KK tidak sesuai, pelamar wajib mengikuti instruksi sistem dan berkoordinasi ke Dukcapil.

    3. Lengkapi dokumen yang dibutuhkan

    Adapun sejumlah data yang harus dilengkapi oleh peserta yakni Nama lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Email aktif, Nomor Telepon, hingga data sesuai Ijazah yang dimiliki.

    Kemudian peserta diminta untuk mengunggah scan data yang diperlukan. Peserta juga diminta untuk mengunggah swafoto melalui kamera komputer/laptop.

    Swafoto dengan background berwarna merah juga akan menjadi salah satu syarat mendaftar.

    4. Buat password dan cek ulang data diri

    Setelah itu, buat password minimal 8 karakter (huruf besar, kecil, angka, simbol) dengan pertanyaan pengaman 1 dan 2 dan jawabannya.

    Jangan lupa untuk cek ulang data diri yang sudah dilengkapi dan diunggah pada tahap awal.

    Jika semua sudah benar, klik “Akhiri Pendaftaran”.

    5. Cetak Kartu Informasi Akun

    Setelah akun berhasil dibuat, sistem akan menampilkan menu untuk mencetak Kartu Informasi Akun.

    Syarat Daftar CPNS 2026

  • Syarat dan Dokumen yang Diperlukan untuk Daftar CPNS 2026

    Syarat dan Dokumen yang Diperlukan untuk Daftar CPNS 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberikan kode bahwa pemerintah akan kembali membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun anggaran 2026.

    Rini mengatakan bahwa dalam rekrutmen 2026 nantinya difokuskan kebijakan rekrutmen dari penyelesaian tenaga non-ASN (honorer) menjadi regenerasi birokrasi melalui pelamar umum atau lulusan baru (fresh graduate).

    “Kami sangat concern terhadap regenerasi ASN. Ke depannya, saya berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari birokrasi,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Adapun jadwal pembukaan rekrutmen CPNS 2026 belum mendapatkan tanggal yang pasti. Namun pemerintah melalui Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun postur SDM nasional untuk mengakomodasi kebutuhan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian.

    Dia telah menginstruksikan seluruh instansi untuk menyusun analisis kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan rencana strategis lima tahun ke depan.

    Analisis ini akan menjadi basis data untuk menentukan formasi jabatan mana yang membutuhkan penambahan pegawai (positive growth) dan mana yang harus dibatasi atau dikurangi (minus growth).

    “Jadi kementerian yang baru, yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis, tentunya harus sudah mulai menyiapkan. Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa,” jelasnya.

    Dia menjelaskan rencana ini menandai babak baru manajemen ASN setelah sebelumnya pemerintah memprioritaskan penyelesaian status tenaga honorer pada periode rekrutmen.

    Rini mengakui saat ini pihaknya masih merampungkan penetapan SK bagi tenaga honorer yang sempat meleset dari target Oktober. Kendati demikian, arah kebijakan jangka panjang dipastikan akan membuka ruang lebih besar bagi talenta muda.

    “Kemarin kan kita memang banyak fokus menyelesaikan tenaga honorer. Ke depannya, saya sih berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari pada birokrasi,” tutupnya.

    Syarat Daftar CPNS 2026

    Menilik dari pendaftaran tahun lalu, berikut ini sejumlah syarat yang harus dipenuhi peserta untuk bisa ikut rekrutmen CPNS.

    Berikut ini syarat umum untuk ikut rekrutmen CPNS:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan instansi, dengan batas usia yang telah ditentukan.

    2. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, atau hingga 40 tahun bagi pelamar untuk posisi seperti dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.

    3. Memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik.

    4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa penjara 2 tahun atau lebih.

    5. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, baik sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pegawai swasta.

    6. Tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.

    7. Tidak terlibat dalam partai politik, baik sebagai anggota maupun pengurus, serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.

    8. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

    9. Sehat secara jasmani dan rohani, sesuai kebutuhan posisi yang dilamar.

    10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri sesuai kebutuhan instansi.

    Syarat Khusus

    Selain syarat umum, ada syarat khusus yang bisa diketahui dari laman masing-masing lembaga yang membuka pendaftaran CPNS pada tahun anggaran 2026.

    Dokumen Pendaftaran CPNS 2026

    Adapun sebelum ikut mendaftar CPNS 2026, calon peserta diminta untuk menyiapkan sejumlah dokumen yang diperlukan.

    Dokumen yang diperlukan yakni misalnya:

    KTP dan Kartu Keluarga (KK)
    Ijazah dan transkrip nilai asli
    Pas foto latar merah
    Swafoto (selfie) untuk pembuatan akun SSCASN
    Surat lamaran dengan format sesuai dengan instansi yang akan dilamar
    Dokumen pendukung lainnya seperti sertifikat dan surat keterangan.

  • Jadwal Pembukaan Rekrutmen CPNS 2026, Fresh Graduate Diprioritaskan

    Jadwal Pembukaan Rekrutmen CPNS 2026, Fresh Graduate Diprioritaskan

    Bisnis.com, JAKARTA – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 disinyalir akan segera dibuka oleh pemerintah.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa dalam rekrutmen pada 2026 nantinya difokuskan kebijakan rekrutmen dari penyelesaian tenaga non-ASN (honorer) menjadi regenerasi birokrasi melalui pelamar umum atau lulusan baru (fresh graduate).

    “Kami sangat concern terhadap regenerasi ASN. Ke depannya, saya berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari birokrasi,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Adapun jadwal pembukaan rekrutmen CPNS 2026 belum mendapatkan tanggal yang pasti. Namun pemerintah melalui Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun postur SDM nasional untuk mengakomodasi kebutuhan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian.

    Dia telah menginstruksikan seluruh instansi untuk menyusun analisis kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan rencana strategis lima tahun ke depan.

    Analisis ini akan menjadi basis data untuk menentukan formasi jabatan mana yang membutuhkan penambahan pegawai (positive growth) dan mana yang harus dibatasi atau dikurangi (minus growth).

    “Jadi kementerian yang baru, yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis, tentunya harus sudah mulai menyiapkan. Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa,” jelasnya.

    Dia menjelaskan rencana ini menandai babak baru manajemen ASN setelah sebelumnya pemerintah memprioritaskan penyelesaian status tenaga honorer pada periode rekrutmen.

    Rini mengakui saat ini pihaknya masih merampungkan penetapan SK bagi tenaga honorer yang sempat meleset dari target Oktober. Kendati demikian, arah kebijakan jangka panjang dipastikan akan membuka ruang lebih besar bagi talenta muda.

    “Kemarin kan kita memang banyak fokus menyelesaikan tenaga honorer. Ke depannya, saya sih berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari pada birokrasi,” tutupnya.

    Syarat Daftar CPNS 2026

    Menilik dari pendaftaran tahun lalu, berikut ini sejumlah syarat yang harus dipenuhi peserta untuk bisa ikut rekrutmen CPNS.

    Berikut ini syarat umum untuk ikut rekrutmen CPNS:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan instansi, dengan batas usia yang telah ditentukan.

    2. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, atau hingga 40 tahun bagi pelamar untuk posisi seperti dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.

    3. Memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik.

    4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa penjara 2 tahun atau lebih.

    5. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, baik sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pegawai swasta.

    6. Tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.

    7. Tidak terlibat dalam partai politik, baik sebagai anggota maupun pengurus, serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.

    8. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

    9. Sehat secara jasmani dan rohani, sesuai kebutuhan posisi yang dilamar.

    10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri sesuai kebutuhan instansi.

    Syarat Khusus

    Selain syarat umum, ada syarat khusus yang bisa diketahui dari laman masing-masing lembaga yang membuka pendaftaran CPNS pada tahun anggaran 2026.

  • Menpan RB Beri Sinyal Lowongan CPNS 2026, Fresh Graduate Siap-siap Daftar!

    Menpan RB Beri Sinyal Lowongan CPNS 2026, Fresh Graduate Siap-siap Daftar!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberikan kode akan kembali membuka rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun anggaran 2026 atau yang lebih dikenal dengan CPNS 2026.

    Rini mengungkap bahwa pemerintah berencana menggeser fokus kebijakan rekrutmen dari penyelesaian tenaga non-ASN (honorer) menjadi regenerasi birokrasi melalui pelamar umum atau lulusan baru (fresh graduate).

    “Kami sangat concern terhadap regenerasi ASN. Ke depannya, saya berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari birokrasi,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Rini menjelaskan bahwa saat ini Kementerian PANRB tengah menyusun postur SDM nasional untuk mengakomodasi kebutuhan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian.

    Dia telah menginstruksikan seluruh instansi untuk menyusun analisis kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan rencana strategis lima tahun ke depan.

    Analisis ini akan menjadi basis data untuk menentukan formasi jabatan mana yang membutuhkan penambahan pegawai (positive growth) dan mana yang harus dibatasi atau dikurangi (minus growth).

    “Jadi kementerian yang baru, yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis, tentunya harus sudah mulai menyiapkan. Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa,” jelasnya.

    Dia menjelaskan rencana ini menandai babak baru manajemen ASN setelah sebelumnya pemerintah memprioritaskan penyelesaian status tenaga honorer pada periode rekrutmen.

    Rini mengakui saat ini pihaknya masih merampungkan penetapan SK bagi tenaga honorer yang sempat meleset dari target Oktober. Kendati demikian, arah kebijakan jangka panjang dipastikan akan membuka ruang lebih besar bagi talenta muda.

    “Kemarin kan kita memang banyak fokus menyelesaikan tenaga honorer. Ke depannya, saya sih berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari pada birokrasi,” tutupnya.

  • Janjikan Jalur Khusus Masuk BUMN, Bos Bimbel Hexagonal Mojokerto Tipu Warga Rp1,6 Miliar

    Janjikan Jalur Khusus Masuk BUMN, Bos Bimbel Hexagonal Mojokerto Tipu Warga Rp1,6 Miliar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mojokerto Kota berhasil membongkar kasus dugaan penipuan dan penggelapan bermodus jalur khusus rekrutmen pegawai BUMN dan instansi pemerintah yang melibatkan pemilik lembaga bimbingan belajar (Bimbel) Hexagonal Mojokerto, Kamis (11/12/2025). Pelaku berinisial WK (50), warga Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, diduga telah meraup keuntungan hingga Rp1,6 miliar dari para korbannya.

    Perempuan paruh baya tersebut memanfaatkan lembaga pendidikan miliknya sebagai kedok untuk meyakinkan para korban. WK mengklaim memiliki akses ke “orang pusat” yang mampu meloloskan peserta didik masuk ke berbagai instansi bergengsi seperti PT KAI, Pertamina, Telkom, menjadi prajurit karier TNI, hingga lolos seleksi CPNS.

    Modus yang paling kerap ditawarkan tersangka adalah janji menggantikan posisi pegawai PLN yang hendak pensiun tanpa melalui prosedur seleksi resmi. Salah satu korban yang melaporkan kasus ini pada Maret 2025 mengaku telah mendaftarkan anaknya sejak 2022 untuk persiapan CPNS. Ketika sang anak gagal berulang kali, WK menawarkan jalan pintas masuk PLN dengan tarif Rp325 juta dibayar di muka dengan jaminan pasti diterima.

    Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Herdiawan Arifianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima empat laporan polisi terkait aksi tersangka. Dari laporan yang masuk, kerugian terverifikasi mencapai Rp925 juta. Angka ini membengkak hingga estimasi Rp1,6 miliar setelah dua korban lainnya, yakni Henny Astuti asal Pamekasan (rugi Rp350 juta) dan Liza Mayantika asal Jember (rugi Rp250 juta), turut melaporkan kejadian serupa.

    “Modusnya, tersangka menjanjikan korban bisa masuk ke instansi tertentu melalui jalur khusus. Jika gagal, dananya dijanjikan akan dikembalikan 100 persen. Namun setelah tes tidak lolos, uang tidak dikembalikan. Tidak ada yang diterima di instansi dan BUMN seperti yang dijanjikan,” ungkap AKBP Herdiawan, Kamis (11/12/2025).

    Dalam menjalankan aksinya, tersangka WK sering mencatut nama seseorang bernama Jasmadi, yang disebut-sebut sebagai figur “orang pusat” penentu kelulusan. Hingga kini, keberadaan sosok tersebut masih misterius dan menjadi fokus penyelidikan kepolisian untuk mengungkap jaringan di balik penipuan ini.

    Para korban umumnya mentransfer uang secara bertahap karena tergiur janji manis tersangka. Kenyataannya, setelah menunggu berbulan-bulan, anak-anak korban tidak pernah dipanggil untuk bekerja. Saat korban menagih pengembalian uang (refund) sesuai perjanjian, tersangka selalu berkelit dan uang tersebut tidak pernah kembali.

    Kini, WK telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto. Polisi menyita sejumlah barang bukti krusial, termasuk rekening koran dari Bank BRI, Mandiri, dan Jatim atas nama Sri Yulis Setyoningsih, riwayat percakapan WhatsApp antara pelaku dan korban, serta berkas persyaratan lamaran kerja palsu.

    Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. AKBP Herdiawan memperingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran jalur instan dalam rekrutmen kerja.

    “Masyarakat dihimbau agar waspada terhadap oknum atau lembaga yang menjanjikan kelulusan dengan cara instan. Tidak ada jalur khusus, apalagi dengan membayar sejumlah uang. Semua proses rekrutmen instansi pemerintah maupun BUMN dilakukan secara terbuka dan transparan,” tegas Kapolres. [tin/beq]

  • 1,6 Juta Honorer Jadi ASN Sepanjang 2025, Kepala BKN: Ini Akan Terus Bertambah
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 Desember 2025

    1,6 Juta Honorer Jadi ASN Sepanjang 2025, Kepala BKN: Ini Akan Terus Bertambah Regional 10 Desember 2025

    1,6 Juta Honorer Jadi ASN Sepanjang 2025, Kepala BKN: Ini Akan Terus Bertambah
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut penyelesaian tenaga kontrak dan honorer di berbagai lembaga negara tersu dikebut.
    Sepanjang tahun ini, sekitar 1,6 juta orang telah diangkat menjadi aparatur sipil negara (
    ASN
    ), baik sebagai CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
    Kepala
    BKN
    Zudan Arif Fakrulloh mengatakan jumlah tersebut berasal dari sekitar 6 juta peserta yang mengikuti proses seleksi.
    “Jadi yang tes itu kan kurang lebih ada 6 juta orang, yang sudah terangkat menjadi PPPK Penuh, PPPK Paruh Waktu, dan CPNS itu ada kurang lebih 1,6 juta orang ASN baru, ini akan terus bertambah,” ujar Zudan di Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (9/12/2025) petang.
    Zudan menegaskan bahwa angka 1,6 juta ASN baru bukan final. Kebutuhan instansi yang terus berjalan memungkinkan jumlah tersebut terus meningkat.
    “1,6 juta ASN baru ini akan terus bertambah, usulan sedang kami proses, kalau di Kalteng relatif sudah selesai,” katanya.
    Ia menyebut BKN telah meminta seluruh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengajukan kebutuhan formasi CPNS.
    “Yang akan meminta formasi silakan segera usulkan. Kami harus menetapkan dulu formasi. Kalau tidak ada yang mengajukan formasi, maka tidak ada tes CPNS, karena tidak ada formasi yang tersedia,” bebernya.
    Di sisi lain, Zudan mengungkapkan bahwa permohonan formasi CPNS dari berbagai instansi saat ini masih sangat sedikit.
    “Permohonannya belum banyak yang masuk, permohonan kebutuhan formasi dari berbagai institusi belum banyak yang masuk,” ujarnya.
    Karena itu, belum ada kepastian jadwal pembukaan seleksi CPNS selanjutnya.
    “Kalau enggak ada permintaan formasi bisa jadi enggak ada seleksi CPNS, kan enggak ada yang minta,” kata Zudan.
    Zudan menekankan bahwa usulan formasi adalah langkah awal seleksi sebelum CPNS dan PPPK dapat dibuka.
    “Hal ini dilakukan karena beberapa alasan strategis yang mendasar, terkait efisiensi anggaran, akuntabilitas, dan prinsip meritokrasi,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Target Atap Stadion GDJ Tuntas 2026, Pemkab Kediri Anggarkan Rp60 Miliar

    Target Atap Stadion GDJ Tuntas 2026, Pemkab Kediri Anggarkan Rp60 Miliar

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan anggaran signifikan sebesar Rp60 miliar dari APBD Tahun 2026 untuk menyelesaikan pemasangan atap Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ). Alokasi anggaran ini menjadi komitmen nyata Pemkab Kediri dalam mempercepat pembangunan fasilitas olahraga tersebut yang seluruh proyeknya ditargetkan tuntas pada 2027 mendatang.

    “Untuk tahun depan sudah kita anggarkan, sudah kita dok di anggaran RAPBD kemarin, sekarang masih evaluasi gubernur. Total anggaran Rp60 miliar,” terang Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat ditemui awak media usai penutupan Latsar CPNS dan PPPK beberapa waktu lalu.

    Pembangunan stadion direncanakan selesai seluruhnya pada 2027 melalui beberapa tahap anggaran yang terencana. Setelah alokasi Rp60 miliar untuk tahun 2026, pemerintah daerah telah menyiapkan sekitar Rp55 miliar pada tahun berikutnya untuk melanjutkan konstruksi hingga tuntas.

    Mas Dhito menegaskan bahwa pemasangan lampu stadion akan menjadi tahap paling akhir. Urutan ini ditetapkan secara cermat untuk memastikan struktur atap telah benar-benar kuat sebelum instalasi pencahayaan berstandar internasional dipasang.

    “Atap semua nanti kita pasang lampu. Lampu paling terakhir, kenapa? Karena kita harus tahu kekuatan atapnya dulu, kan FIFA dan PSSI sudah punya standar untuk lampu dan sebagainya dan sebagainya. Ini hal yang saya enggak mau ada miss,” ujarnya.

    Pemenuhan standar FIFA dan PSSI sangat penting untuk kualitas dan keamanan stadion. Mas Dhito menegaskan bahwa stadion yang megah ini akan menjadi fasilitas olahraga yang terbuka luas bagi berbagai klub, bukan hanya didominasi oleh Persik Kediri.

    “Tidak hanya Persik, Persik dan Persedikab atau mungkin tim sepak bola dari kota kabupaten lain, kalau mau latihan, monggo silakan dipakai,” tuturnya. Ini adalah sinyal positif bagi perkembangan olahraga di seluruh Jawa Timur.

    Selain untuk kegiatan olahraga, lanjutnya, yang tak kalah penting adalah proyeksi Stadion Gelora Daha Jayati sebagai pusat kegiatan masyarakat berskala besar. Untuk memfasilitasi kebutuhan ini, Pemkab Kediri berencana menyiapkan grass cover. Alat pelindung ini akan memastikan lapangan dapat digunakan untuk kegiatan non-olahraga, seperti acara keagamaan atau konser, tanpa merusak rumput.

    “Kita nanti mau siapkan grass cover, jadi cover untuk rumput. Kalau ada selawatan bisa di situ,” imbuhnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya fokus pada bangunan inti stadion. Pengembangan kawasan (site development) di sekitar lokasi juga menjadi prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Area sekitar stadion ini juga jadi penting, karena pertumbuhan ekonominya di sekitar sini nanti,” ujar Mas Dhito. [nm/but]