Xcloud.id

Topik: CPNS

  • BGN Siapkan Skema Akselerasi Pembangunan 8.200 SPPG Kawasan 3T

    BGN Siapkan Skema Akselerasi Pembangunan 8.200 SPPG Kawasan 3T

    BANDUNG – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema akselerasi pembangunan 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada 2026.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan hal ini untukmengejar target layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat secara nasional. Dia menegaskan percepatan ini mendesak dilakukan mengingat realisasi infrastruktur dapur gizi di kawasan 3T hingga penghujung 2025 masih jauh dari ideal.

    “Di kawasan 3T itu, kita rencanakan 8.200, tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190 unit SPPG,” kata Dadan selepas Rakor Penyelenggaraan MBG di Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu, 17 Desember dilansir ANTARA.

    Untuk menutup celah infrastruktur tersebut, Dadan menegaskan kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci.

    Karenanya, dia memastikan proses seleksi pegawai, termasuk melalui jalur PPPK/CPNS BGN yang menggunakan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TGAT)sedang dikebut untuk memastikan operasional unit-unit baru tersebut.

    “TGAT itu Februari pasti sebagian besar sudah selesai,” ujar Dadan.

    Dadan merinci peta jalan BGN tahun depan akan berfokus pada keseimbangan wilayah. Selain 8.200 unit di daerah terpencil, BGN juga membidik pengoperasian minimal 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi atau perkotaan padat penduduk.

    “Sehingga, total ada 32.000 sampai 33.000 SPPG yang melayani 82,9 juta masyarakat,” ucap Dadan.

    Sementara untuk target jangka pendek pada akhir tahun 2025, BGN terus berupaya merampungkan pendirian 19.000 SPPG di seluruh Indonesia.

    Aspek keamanan pangan diakui Dadan, turut menjadi sorotan dalam rapat koordinasi tersebut.

    Dadan menyebutkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mendesak percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur penyedia.

    “Tadi sudah ditekankan Pak Gubernur agar ada percepatan lagi,” ucapnya.

    Berdasarkan data BGN di Jawa Barat, dari 1.548 SPPG yang mengajukan sertifikasi, baru sekitar 900 dapur yang dinyatakan lolos dan resmi mengantongi SLHS untuk menjamin standar kesehatan makanan yang didistribusikan.

  • Bos Otorita Sindir PNS Ogah Pindah ke IKN

    Bos Otorita Sindir PNS Ogah Pindah ke IKN

    Jakarta –

    Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyindir para calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai Kementerian/Lembaga lainnya yang menolak pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sebab menurutnya kawasan ibu kota itu secara khusus dibangun untuk generasi mendatang.

    “Karena IKN adalah kota bagi mereka, bukan buat saya, generasi saya, bukan buat generasi Menteri Bappenas, itu buat generasi muda ke depan. Itulah IKN,” ujar Basuki dalam acara Diseminasi Hasil dan Penyampaian Dokumen Publikasi Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025 di kantor BPS, dikutip Rabu (17/12/2025).

    Sebagai contoh, ia mengatakan setiap PNS yang pindah ke IKN akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang menurutnya sudah sangat lengkap.

    Semisal area tempat tinggal yang diberikan memiliki luas 98 m2 dengan tiga kamar tidur, dua kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur.

    “Namanya rusun karena saya khawatir kalau kita bilang apartemen, dikira ASN itu sombong tapi jelas itu kayak apartemen, airnya tap water langsung diminum, hot and cold,” terang Basuki.

    “Jauh lebih baik daripada CPNS yang di sini kos-kosannya di Tambun, atau Pamulang,” sindirnya.

    Dalam kesempatan itu, Basuki turut memastikan tinggal di IKN sangatlah nyaman. Sebab ia sendiri bersama jajaran OIKN sudah membuktikan.

    “Jangan khawatir, kami semua sekarang sudah di IKN. Saya sendiri bersama seluruh 1.100 aparat optorita berada di IKN,” tegas Basuki.

    Tonton juga video “Nusron Wahid Soal Hak Guna Lahan 190 Tahun di IKN Batal”

    (igo/hns)

  • PNS yang tak Mau Pindah ke IKN Bodoh

    PNS yang tak Mau Pindah ke IKN Bodoh

    GELORA.CO –  Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sindirannya terhadap para pegawai negeri sipil (PNS) yang enggan untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, fasilitas tempat tinggal yang disediakan untuk para PNS di IKN telah disediakan dengan sangat bagus untuk para abdi negara.

    “Tadi saya bilang ke Kepala BPS (Badan Pusat Statistik), nanti kalau ke sana Januari (2026), bawa itu CPNS ke sana supaya dia lihat kalau ada CPNS yang enggak mau pindah ke IKN, itu goblok. Bodoh,” ungkap Basuki saat menyampaikan sambutan dalam acara Diseminasi Hasil dan Penyampaian Dokumen Publikasi Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025 di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Menurut Basuki, para PNS mesti memanfaatkan segala fasilitas yang diberikan untuk berdomisili di IKN nantinya. Basuki mengaku, ia bersama dengan 1.100 aparat otorita di IKN lainnya telah menjadi contoh untuk mau bertempat tinggal di IKN. “Karena IKN adalah kota bagi mereka. Bukan buat saya, generasi saya. Itu buat generasi muda ke depan. Itulah IKN,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, para PNS telah disediakan rusun yang memadai di IKN untuk ditempati dengan nyaman. Fasilitasnya diantaranya air bersih yang bisa langsung diminum dari keran atau tap water, serta air hot and cold, tiga kamar ber-AC, tersedia ruang tamu, ruang makan, ruang dapur, serta ruang cuci. Luasnya adalah 98 meter persegi.

    “Jauh lebih baik daripada CPNS yang di sini kos-kosannya di Tambun (Bekasi, Jawa Barat), atau Pamulang (Tangerang Selatan),” sindirnya. 

  • Karyawan Dapur MBG Dapat THR Lebaran 2026? Ini Penjelasannya

    Karyawan Dapur MBG Dapat THR Lebaran 2026? Ini Penjelasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tunjangan Hari Raya (THR) selalu jadi hal yang ditunggu menjelang Lebaran. Tak hanya buruh pabrik atau pegawai kantor, para pekerja di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mulai bertanya-tanya soal hak tersebut untuk Lebaran 2026.

    Program Makan Bergizi Gratis dijalankan pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam operasionalnya, dapur MBG merekrut banyak tenaga, mulai dari juru masak, petugas kebersihan, hingga tenaga ahli gizi. Status para pekerja yang beragam inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan: apakah mereka juga berhak menerima THR?

    Jawabannya bergantung pada status kepegawaian masing-masing.

    Bagi karyawan dapur MBG yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, CPNS, dan PPPK, hak atas THR sudah jelas. Pemerintah wajib memberikannya sesuai aturan yang berlaku. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

    Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya kepada aparatur negara sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian. Meski PP khusus untuk 2026 belum terbit, regulasi tahun sebelumnya kerap dijadikan gambaran awal untuk kebijakan di tahun berikutnya.

    Namun, kondisi berbeda berlaku bagi pekerja dapur MBG yang direkrut sebagai pegawai non-ASN atau swasta. Untuk kelompok ini, pemberian THR mengikuti aturan ketenagakerjaan.

    Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, THR merupakan hak pekerja. Besarannya ditentukan berdasarkan masa kerja.

  • 3 Jalur Resmi Jadi ASN, Mana yang Paling Tepat?

    3 Jalur Resmi Jadi ASN, Mana yang Paling Tepat?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjadi aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi salah satu pilihan profesi yang paling diminati. ASN mencakup dua status kepegawaian utama, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Keduanya berada di bawah naungan pemerintah dan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Daya tarik profesi ASN tidak terlepas dari janji stabilitas kerja, jaminan kesejahteraan, serta kesempatan untuk mengabdi langsung kepada negara.

    Namun, masih banyak calon pelamar yang merasa bingung dalam menentukan jalur yang paling tepat. Apakah harus menempuh sekolah kedinasan, bersaing dalam seleksi CPNS yang dikenal ketat, atau memanfaatkan peluang melalui formasi PPPK?

    Untuk menjadi ASN, terdapat beberapa jalur resmi yang dapat ditempuh sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan tujuan karier masing-masing. Setiap jalur memiliki karakteristik, keunggulan, serta tantangan yang berbeda.

    Jalur Sekolah Kedinasan sebagai Pintu Masuk ASN

    Jalur sekolah kedinasan atau sekdin menjadi salah satu jalur favorit untuk menjadi ASN, terutama bagi lulusan SMA atau SMK. Sekolah kedinasan merupakan institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan kementerian atau lembaga pemerintah, seperti Politeknik Keuangan Negara STAN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

    Kurikulum sekolah kedinasan dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah sejak awal masa pendidikan. Keunggulan utama jalur ini terletak pada biaya pendidikan yang relatif murah bahkan gratis, serta adanya ikatan dinas.

    Beberapa sekolah kedinasan bahkan memberikan uang saku kepada peserta didik selama masa pendidikan. Setelah lulus dan dinyatakan memenuhi syarat, alumni sekolah kedinasan umumnya langsung diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan ditempatkan di instansi yang menaungi sekolah tersebut.

    Dengan demikian, lulusan sekdin tidak perlu lagi mengikuti seleksi CPNS umum. Status ini memberikan kepastian karier yang kuat, termasuk hak atas gaji tetap, jenjang kepangkatan, serta jaminan pensiun sebagai PNS.

    Namun, kepastian tersebut sebanding dengan tingkat persaingan yang sangat ketat. Seleksi masuk sekolah kedinasan dilakukan secara berlapis dan kompetitif.

    Calon peserta harus memenuhi persyaratan nilai akademik, batas usia, serta mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang cukup kompleks. Tahapan seleksi sekolah kedinasan umumnya meliputi seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis computer assisted test (CAT), tes akademik lanjutan, tes kesehatan, tes kesamaptaan atau fisik, hingga wawancara.

    Seluruh proses ini bertujuan menyaring calon ASN terbaik yang siap ditempa menjadi PNS profesional di instansi strategis negara.

    Jalur Seleksi CPNS

    Jalur CPNS merupakan mekanisme rekrutmen ASN yang paling dikenal masyarakat karena terbuka luas bagi lulusan D-3, S-1, hingga S-2 dari berbagai disiplin ilmu. Jalur ini ditujukan bagi pelamar yang ingin berstatus sebagai PNS di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

    Peserta yang berhasil lolos seleksi CPNS akan diangkat sebagai PNS dengan status kepegawaian penuh. Hak yang diperoleh mencakup gaji pokok, berbagai tunjangan, jenjang karier yang jelas, serta jaminan pensiun.

    Berbeda dengan sekolah kedinasan, jalur CPNS tidak menyediakan pendidikan khusus, sehingga pelamar diharapkan telah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan formasi yang dilamar.

    Seleksi CPNS dikenal sangat kompetitif dan diselenggarakan secara terpusat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses seleksinya terdiri dari dua tahap utama. Tahap pertama adalah SKD, yang menguji kemampuan peserta dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP) menggunakan sistem CAT.

    Peserta yang berhasil melewati nilai ambang batas SKD akan melanjutkan ke tahap kedua, yaitu seleksi kompetensi bidang (SKB). Pada tahap ini, peserta diuji kemampuan teknis sesuai dengan jabatan dan instansi yang dilamar.

    Keberhasilan melalui jalur CPNS sangat bergantung pada persiapan yang matang serta pemahaman materi ujian yang menyeluruh.

    Jalur PPPK

    PPPK merupakan jalur yang relatif lebih baru dalam sistem rekrutmen ASN. Meskipun sama-sama berstatus ASN, PPPK memiliki perbedaan mendasar dibandingkan PNS yang direkrut melalui sekolah kedinasan atau seleksi CPNS.

    Perbedaan utama terletak pada status kepegawaian. PPPK diangkat berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu, umumnya minimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan evaluasi kinerja. Berbeda dengan PNS, PPPK bukan pegawai tetap dan tidak memperoleh jaminan pensiun.

    Meski demikian, PPPK tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang hampir setara dengan PNS pada jabatan yang sama. Selain itu, PPPK juga diikutsertakan dalam program jaminan hari tua (JHT) serta jaminan kesehatan.

    Saat ini, rekrutmen PPPK difokuskan untuk mengisi formasi yang membutuhkan keahlian dan pengalaman kerja tertentu. Formasi PPPK banyak didominasi oleh tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Jalur ini sering menjadi solusi bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah.

    Proses seleksi PPPK meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi menguji kemampuan manajerial, sosial kultural, serta kemampuan teknis sesuai dengan bidang yang dilamar.

    Keunggulan jalur PPPK terletak pada peluang yang lebih besar bagi pelamar berpengalaman untuk memperoleh status ASN dengan penghasilan yang stabil.

    Ketentuan Pemilihan Jalur ASN

    Dalam praktiknya, pelamar tidak diperbolehkan mengikuti seluruh jalur ASN secara bersamaan dalam satu tahun rekrutmen. Pada periode yang sama, BKN biasanya menetapkan aturan ketat yang mewajibkan pelamar hanya memilih satu jenis seleksi, baik sekolah kedinasan, CPNS, maupun PPPK.

    Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga ketertiban administrasi dan memastikan proses seleksi berjalan secara adil. Meskipun demikian, pelamar tetap memiliki kesempatan untuk mencoba jalur ASN lainnya pada tahun berikutnya apabila belum berhasil.

    Oleh karena itu, sebelum mendaftar, calon pelamar ASN disarankan untuk mempertimbangkan secara matang jalur yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta rencana karier jangka panjang.

  • Hal Ini Jadi Pertimbangan Kementerian PANRB Sebelum Pembukaan Seleksi

    Hal Ini Jadi Pertimbangan Kementerian PANRB Sebelum Pembukaan Seleksi

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) masih harus menghitung kebutuhan dari seluruh instansi. Hal tersebut akan menjadi acuan untuk pembukaan seleksi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau CPNS 2026.

    Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini pada Kamis, 11 Desember 2025, dikutip Senin (15/12/2025).

    Usai ada 48 kementerian dan lembaga yang ditetapkan, Rini meminta seluruhnya menyetorkan kebutuhan pegawainya. Bukan hitungan biasa, tapi kebutuhan sejalan dengan peta jalan 5 tahun ke depan.

    “Tentunya untuk tahun 2026, karena kementeriannya sudah ada 48 kementerian. Saya sudah meminta mereka untuk melakukan analisis kebutuhan sesuai dengan strategi 5 tahun ke depan,” ujar Rini.

    Hitungan kebutuhan tersebut akan menjadi acuan terhadap proses rekrutmen nantinya. Rini bilang, setelah kebutuhan itu dihitung, maka bisa memastikan adanya pengurangan atau penambahan pegawai di setiap unitnya.

    “Jadi kita supaya bisa lihat apakah nanti akan ada positif growth terhadap jabatan-jabatan tentu. Apakah ada harus minus growth atau memang harus tetap seperti itu. Dan itu tentunya disesuaikan dengan Asta Cita dari Bapak Presiden, program-program Bapak Presiden,” kata dia.

    Rini menegaskan, seluruh kementerian/lembaga, baik yang baru maupun yang telah berjalan untuk bisa menyiapkan kebutuhannya. “Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa, begitu. Kita tunggu ya,” Rini menambahkan.

  • Cara Daftar CPNS 2026, Lengkap dengan Tutorial Buat Akun SSCASN

    Cara Daftar CPNS 2026, Lengkap dengan Tutorial Buat Akun SSCASN

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah segera membuka rekrutmen CPNS 2026 dengan format baru yang mana kebijakannya akan fokus pada penyelesaian tenaga non-ASN (honorer) menjadi regenerasi birokrasi melalui pelamar umum atau lulusan baru (fresh graduate).

    “Kami sangat concern terhadap regenerasi ASN. Ke depannya, saya berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari birokrasi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Adapun jadwal pembukaan rekrutmen CPNS 2026 belum mendapatkan tanggal yang pasti. Namun pemerintah melalui Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun postur SDM nasional untuk mengakomodasi kebutuhan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian.

    Dia telah menginstruksikan seluruh instansi untuk menyusun analisis kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan rencana strategis lima tahun ke depan.

    Analisis ini akan menjadi basis data untuk menentukan formasi jabatan mana yang membutuhkan penambahan pegawai (positive growth) dan mana yang harus dibatasi atau dikurangi (minus growth).

    “Jadi kementerian yang baru, yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis, tentunya harus sudah mulai menyiapkan. Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa,” jelasnya.

    Dia menjelaskan rencana ini menandai babak baru manajemen ASN setelah sebelumnya pemerintah memprioritaskan penyelesaian status tenaga honorer pada periode rekrutmen.

    Rini mengakui saat ini pihaknya masih merampungkan penetapan SK bagi tenaga honorer yang sempat meleset dari target Oktober. Kendati demikian, arah kebijakan jangka panjang dipastikan akan membuka ruang lebih besar bagi talenta muda.

    “Kemarin kan kita memang banyak fokus menyelesaikan tenaga honorer. Ke depannya, saya sih berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari pada birokrasi,” tutupnya.

    Cara Daftar CPNS 2026

    Meski belum mendapat jadwal khusus kapan pembukaan CPNS 2026, namun calon peserta diharapkan selalu update mengenai informasi rekrutmen ini.

    Salah satu yang perlu diketahui adalah cara mendaftar rekrutmen CPNS. Apabila menilik dari tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran CPNS dilakukan melalui situs resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

    Berikut tutorial mendaftar CPNS 2026, lengkap dengan cara buat akun SSCASN:

    1. Buat akun untuk akses portal SSCASN

    Peserta diminta untuk membuat akun SSCASN untuk mendaftar CPNS 2026. Pada halaman utama, pelamar dapat melihat daftar formasi, mencari berdasarkan pendidikan, instansi, dan jenis pengadaan.

    Setelah masuk ke situs resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id, klik “BUAT AKUN”.

    2. Masukkan data diri

    Dalam proses pembuatan akun, peserta diminta untuk mengunggah informasi pribadi dan dokumen yang dibutuhkan seperti NIK KTP dan KK.

    Jika muncul pesan galat NIK/KK tidak sesuai, pelamar wajib mengikuti instruksi sistem dan berkoordinasi ke Dukcapil.

    3. Lengkapi dokumen yang dibutuhkan

    Adapun sejumlah data yang harus dilengkapi oleh peserta yakni Nama lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Email aktif, Nomor Telepon, hingga data sesuai Ijazah yang dimiliki.

    Kemudian peserta diminta untuk mengunggah scan data yang diperlukan. Peserta juga diminta untuk mengunggah swafoto melalui kamera komputer/laptop.

    Swafoto dengan background berwarna merah juga akan menjadi salah satu syarat mendaftar.

    4. Buat password dan cek ulang data diri

    Setelah itu, buat password minimal 8 karakter (huruf besar, kecil, angka, simbol) dengan pertanyaan pengaman 1 dan 2 dan jawabannya.

    Jangan lupa untuk cek ulang data diri yang sudah dilengkapi dan diunggah pada tahap awal.

    Jika semua sudah benar, klik “Akhiri Pendaftaran”.

    5. Cetak Kartu Informasi Akun

    Setelah akun berhasil dibuat, sistem akan menampilkan menu untuk mencetak Kartu Informasi Akun.

    Syarat Daftar CPNS 2026

  • Syarat dan Dokumen yang Diperlukan untuk Daftar CPNS 2026

    Syarat dan Dokumen yang Diperlukan untuk Daftar CPNS 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberikan kode bahwa pemerintah akan kembali membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun anggaran 2026.

    Rini mengatakan bahwa dalam rekrutmen 2026 nantinya difokuskan kebijakan rekrutmen dari penyelesaian tenaga non-ASN (honorer) menjadi regenerasi birokrasi melalui pelamar umum atau lulusan baru (fresh graduate).

    “Kami sangat concern terhadap regenerasi ASN. Ke depannya, saya berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari birokrasi,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Adapun jadwal pembukaan rekrutmen CPNS 2026 belum mendapatkan tanggal yang pasti. Namun pemerintah melalui Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun postur SDM nasional untuk mengakomodasi kebutuhan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian.

    Dia telah menginstruksikan seluruh instansi untuk menyusun analisis kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan rencana strategis lima tahun ke depan.

    Analisis ini akan menjadi basis data untuk menentukan formasi jabatan mana yang membutuhkan penambahan pegawai (positive growth) dan mana yang harus dibatasi atau dikurangi (minus growth).

    “Jadi kementerian yang baru, yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis, tentunya harus sudah mulai menyiapkan. Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa,” jelasnya.

    Dia menjelaskan rencana ini menandai babak baru manajemen ASN setelah sebelumnya pemerintah memprioritaskan penyelesaian status tenaga honorer pada periode rekrutmen.

    Rini mengakui saat ini pihaknya masih merampungkan penetapan SK bagi tenaga honorer yang sempat meleset dari target Oktober. Kendati demikian, arah kebijakan jangka panjang dipastikan akan membuka ruang lebih besar bagi talenta muda.

    “Kemarin kan kita memang banyak fokus menyelesaikan tenaga honorer. Ke depannya, saya sih berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari pada birokrasi,” tutupnya.

    Syarat Daftar CPNS 2026

    Menilik dari pendaftaran tahun lalu, berikut ini sejumlah syarat yang harus dipenuhi peserta untuk bisa ikut rekrutmen CPNS.

    Berikut ini syarat umum untuk ikut rekrutmen CPNS:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan instansi, dengan batas usia yang telah ditentukan.

    2. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, atau hingga 40 tahun bagi pelamar untuk posisi seperti dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.

    3. Memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik.

    4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa penjara 2 tahun atau lebih.

    5. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, baik sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pegawai swasta.

    6. Tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.

    7. Tidak terlibat dalam partai politik, baik sebagai anggota maupun pengurus, serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.

    8. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

    9. Sehat secara jasmani dan rohani, sesuai kebutuhan posisi yang dilamar.

    10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri sesuai kebutuhan instansi.

    Syarat Khusus

    Selain syarat umum, ada syarat khusus yang bisa diketahui dari laman masing-masing lembaga yang membuka pendaftaran CPNS pada tahun anggaran 2026.

    Dokumen Pendaftaran CPNS 2026

    Adapun sebelum ikut mendaftar CPNS 2026, calon peserta diminta untuk menyiapkan sejumlah dokumen yang diperlukan.

    Dokumen yang diperlukan yakni misalnya:

    KTP dan Kartu Keluarga (KK)
    Ijazah dan transkrip nilai asli
    Pas foto latar merah
    Swafoto (selfie) untuk pembuatan akun SSCASN
    Surat lamaran dengan format sesuai dengan instansi yang akan dilamar
    Dokumen pendukung lainnya seperti sertifikat dan surat keterangan.

  • Jadwal Pembukaan Rekrutmen CPNS 2026, Fresh Graduate Diprioritaskan

    Jadwal Pembukaan Rekrutmen CPNS 2026, Fresh Graduate Diprioritaskan

    Bisnis.com, JAKARTA – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 disinyalir akan segera dibuka oleh pemerintah.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa dalam rekrutmen pada 2026 nantinya difokuskan kebijakan rekrutmen dari penyelesaian tenaga non-ASN (honorer) menjadi regenerasi birokrasi melalui pelamar umum atau lulusan baru (fresh graduate).

    “Kami sangat concern terhadap regenerasi ASN. Ke depannya, saya berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari birokrasi,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Adapun jadwal pembukaan rekrutmen CPNS 2026 belum mendapatkan tanggal yang pasti. Namun pemerintah melalui Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun postur SDM nasional untuk mengakomodasi kebutuhan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian.

    Dia telah menginstruksikan seluruh instansi untuk menyusun analisis kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan rencana strategis lima tahun ke depan.

    Analisis ini akan menjadi basis data untuk menentukan formasi jabatan mana yang membutuhkan penambahan pegawai (positive growth) dan mana yang harus dibatasi atau dikurangi (minus growth).

    “Jadi kementerian yang baru, yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis, tentunya harus sudah mulai menyiapkan. Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa,” jelasnya.

    Dia menjelaskan rencana ini menandai babak baru manajemen ASN setelah sebelumnya pemerintah memprioritaskan penyelesaian status tenaga honorer pada periode rekrutmen.

    Rini mengakui saat ini pihaknya masih merampungkan penetapan SK bagi tenaga honorer yang sempat meleset dari target Oktober. Kendati demikian, arah kebijakan jangka panjang dipastikan akan membuka ruang lebih besar bagi talenta muda.

    “Kemarin kan kita memang banyak fokus menyelesaikan tenaga honorer. Ke depannya, saya sih berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari pada birokrasi,” tutupnya.

    Syarat Daftar CPNS 2026

    Menilik dari pendaftaran tahun lalu, berikut ini sejumlah syarat yang harus dipenuhi peserta untuk bisa ikut rekrutmen CPNS.

    Berikut ini syarat umum untuk ikut rekrutmen CPNS:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan instansi, dengan batas usia yang telah ditentukan.

    2. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, atau hingga 40 tahun bagi pelamar untuk posisi seperti dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.

    3. Memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik.

    4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa penjara 2 tahun atau lebih.

    5. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, baik sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pegawai swasta.

    6. Tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.

    7. Tidak terlibat dalam partai politik, baik sebagai anggota maupun pengurus, serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.

    8. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

    9. Sehat secara jasmani dan rohani, sesuai kebutuhan posisi yang dilamar.

    10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri sesuai kebutuhan instansi.

    Syarat Khusus

    Selain syarat umum, ada syarat khusus yang bisa diketahui dari laman masing-masing lembaga yang membuka pendaftaran CPNS pada tahun anggaran 2026.

  • Menpan RB Beri Sinyal Lowongan CPNS 2026, Fresh Graduate Siap-siap Daftar!

    Menpan RB Beri Sinyal Lowongan CPNS 2026, Fresh Graduate Siap-siap Daftar!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberikan kode akan kembali membuka rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun anggaran 2026 atau yang lebih dikenal dengan CPNS 2026.

    Rini mengungkap bahwa pemerintah berencana menggeser fokus kebijakan rekrutmen dari penyelesaian tenaga non-ASN (honorer) menjadi regenerasi birokrasi melalui pelamar umum atau lulusan baru (fresh graduate).

    “Kami sangat concern terhadap regenerasi ASN. Ke depannya, saya berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari birokrasi,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Rini menjelaskan bahwa saat ini Kementerian PANRB tengah menyusun postur SDM nasional untuk mengakomodasi kebutuhan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian.

    Dia telah menginstruksikan seluruh instansi untuk menyusun analisis kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan rencana strategis lima tahun ke depan.

    Analisis ini akan menjadi basis data untuk menentukan formasi jabatan mana yang membutuhkan penambahan pegawai (positive growth) dan mana yang harus dibatasi atau dikurangi (minus growth).

    “Jadi kementerian yang baru, yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis, tentunya harus sudah mulai menyiapkan. Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa,” jelasnya.

    Dia menjelaskan rencana ini menandai babak baru manajemen ASN setelah sebelumnya pemerintah memprioritaskan penyelesaian status tenaga honorer pada periode rekrutmen.

    Rini mengakui saat ini pihaknya masih merampungkan penetapan SK bagi tenaga honorer yang sempat meleset dari target Oktober. Kendati demikian, arah kebijakan jangka panjang dipastikan akan membuka ruang lebih besar bagi talenta muda.

    “Kemarin kan kita memang banyak fokus menyelesaikan tenaga honorer. Ke depannya, saya sih berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari pada birokrasi,” tutupnya.