Ribuan Buruh Migran Hilang Kontak, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tempuh Langkah Ini
Tim Redaksi
CIANJUR, KOMPAS.com –
Gubernur
Jawa Barat
,
Dedi Mulyadi
, meminta para kepala desa untuk mendata warganya yang bekerja sebagai
buruh migran
, dan hingga kini tidak ada kabar.
Dedi mengaku kerap menerima aduan dari masyarakat yang kehilangan kontak dengan anggota keluarganya yang bekerja di luar negeri.
“Kita akan kumpulkan para kepala desa untuk mengisi aplikasi pelaporan warga yang bekerja di luar negeri dan tidak ada kabar,” kata Dedi usai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Cianjur ke-348 di gedung DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025) petang.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di daerah agar bisa diselesaikan secara bersama.
Dedi meyakini, kasus buruh migran hilang kontan jumlahnya tidak sedikit, bahkan diperkirakan mencapai ribuan orang. “Ini warga kita, masa nasibnya dibiarkan begitu saja di luar negeri? Makanya,
pendataan
harus segera dimulai,” ujar dia.
Dedi juga menyinggung ironi pembahasan anggaran setiap tahun yang lebih banyak membahas fasilitas dan honor pejabat, sementara nasib warga yang bekerja di luar negeri kerap terabaikan.
“Setiap tahun kita sibuk membahas kendaraan baru dan honor naik, namun warganya yang sedang bekerja di luar negeri, tidak jelas nasibnya,” ujar dia.
Dedi berharap, ke depan warga Jawa Barat yang bekerja sebagai buruh migran tidak hanya menempati sektor nonformal, seperti asisten rumah tangga dan sopir.
“Saatnya pendidikan diarahkan pada keterampilan agar SDM bisa meningkat, sehingga bisa mengirim tenaga kerja yang punya keahlian di bidangnya,” pungkas Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: Buruh
-
/data/photo/2025/07/11/6870efc2276c2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ribuan Buruh Migran Hilang Kontak, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tempuh Langkah Ini
Regional
13 Juli 2025")
Ribuan Buruh Migran Hilang Kontak, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tempuh Langkah Ini Regional 13 Juli 2025
-
Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas
Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu panelis dalam Komisi Pajak kekayaan Inggris sekaligus pendukung Partai Buruh menilai Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves tidak akan menerapkan pajak kekayaan bagi miliarder dalam waktu dekat, meski defisit keuangannya semakin bengkak.
Associate professor di London School of Economics Andy Summers menyampaikan bahwa tidak ada peluang mereka akan memperkenalkan pajak kekayaan dalam anggaran berikutnya.
“Kecuali Departemen Keuangan telah bekerja secara rahasia selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka hal itu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya, dkutip dari Bloomberg, pada Sabtu (12/7/2025).
Pasalnya, Reeves membutuhkan 30 miliar poundsterling (US$40 miliar) pada musim gugur ini untuk menutup defisit keuangan nasional yang memburuk akibat perubahan kebijakan yang mahal terkait tunjangan yang dipaksakan padanya oleh anggota parlemen Partai Buruh yang memberontak.
Pajak kekayaan menjadi satu pilihan di samping terbatasnya kebijakan Reeves karena dirinya telah berjanji tidak menaikkan tarif pajak secara umum.
Bagi banyak anggota parlemen Partai Buruh, solusi terletak pada pajak kekayaan, dengan tokoh-tokoh di kiri termasuk Diane Abbott, anggota parlemen perempuan terlama di Inggris, mengangkat isu ini di House of Commons.
Serikat buruh terbesar di Inggris juga mendukung langkah tersebut, dan dalam seminggu terakhir, tokoh senior Partai Buruh dan mantan pemimpin Neil Kinnock, menyarankan agar menteri-menteri memperkenalkannya.
Perdana Menteri Keir Starmer menambah spekulasi dengan menolak untuk menyingkirkan kemungkinan pajak kekayaan minggu ini. Pada Senin, juru bicaranya, Tom Wells, ditanya berulang kali tentang pajak tersebut, dan menjawab: “Pemerintah berkomitmen untuk memastikan orang-orang terkaya di masyarakat membayar bagian yang adil dari pajak.”
Pada Rabu, Starmer sendiri gagal menyingkirkan kemungkinan tersebut saat ditanya secara eksplisit oleh pemimpin Partai Konservatif oposisi, Kemi Badenoch.
Kementerian Keuangan mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka tidak akan berkomentar tentang “spekulasi” dan bahwa keputusan pajak adalah demi anggaran.
Risiko Pajak Orang Kaya
Risiko bagi pemerintah Inggris dalam mempertimbangkan pajak semacam itu adalah investor akan kehilangan minat pada Inggris, terutama setelah kenaikan pajak 40 miliar poundsterlling Reeves dalam anggaran terakhirnya, yang terutama menargetkan bisnis, dan eksodus kekayaan yang terkait dengan perubahan sistem pajaknya terhadap yang disebut non-doms.
Summers mengatakan ada hambatan lain, yakni pemerintah perlu mengumpulkan data tentang orang-orang terkaya di Inggris dan menilai kekayaan mereka. Namun, HMRC, otoritas pajak Inggris, tidak tahu berapa banyak miliarder yang saat ini membayar pajak di negara tersebut, karena tidak ada kewajiban dalam undang-undang Inggris untuk melaporkan total kekayaan.
Stuart Adam, ekonom senior di Institut Studi Fiskal yang berpengaruh, mendukung pandangan Summers. Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif dan komprehensif akan mencakup properti dan pensiun orang, dan mengumpulkan data serta menetapkan mekanisme untuk melaksanakannya akan memakan waktu beberapa tahun.
“Saya tidak melihat cara apa pun untuk menerapkan pajak kekayaan dalam beberapa tahun ke depan,” katanya.
Summers mengatakan bahwa penilaian aset adalah hambatan lain. Komisi tersebut menetapkan kebutuhan akan ambang batas yang tinggi, seperti mengenakan pajak kekayaan di atas 10 juta poundsterling, karena pada tingkat yang lebih rendah, biayanya dapat membuatnya tidak layak.
Perketat Pajak yang Ada
Laporan dari Komisi Pajak Kekayaan Inggris tersebut juga menemukan bahwa perubahan pada pajak yang sudah ada lebih disukai daripada pajak kekayaan tahunan, tetapi pungutan sekali waktu dapat mengumpulkan “pendapatan yang substansial” dan “efisien secara ekonomi.”
Jika dikenakan sebesar 1% selama lima tahun pada aset bernilai di atas 10 juta poundsterling, hal itu dapat mengumpulkan 43 miliar poundsterling, kata para penyusun laporan tersebut.
Laporan mereka dipengaruhi oleh kebutuhan selama pandemi Covid untuk menutup defisit anggaran yang membengkak akibat program bantuan pandemi yang didanai pemerintah. Summers mengatakan pungutan semacam itu akan “kurang kredibel” sekarang dan orang kaya kurang mungkin percaya bahwa pungutan itu akan tetap sebagai pungutan sekali saja.
Namun, tokoh senior Partai Buruh Kinnock mengusulkan pungutan 2% atas aset di atas 10 juta poundsterling—tingkat yang juga diusulkan di Parlemen dalam beberapa pekan terakhir.
Ada potensi keuntungan politik bagi Reeves dengan mempertimbangkan ide tersebut, karena hal itu akan memberikan kepuasan bagi kalangan kiri.
Profesor Ilmu Politik di Universitas Manchester Rob Ford menyampaikan bahwa apa yang telah dipelajari Starmer dan Reeves dengan cara yang sangat sulit adalah bahwa politik simbolis sama pentingnya dengan substansi.
“Semua orang di kiri menyukai ide pajak kekayaan, dan itu adalah argumen politik yang mudah untuk diajukan. Simbolisme politik bukanlah hal yang sepele,” tuturnya.
Namun, pajak kekayaan memiliki rekam jejak yang buruk ketika diterapkan di negara lain. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, Swedia, dan Prancis pernah memperkenalkan pajak kekayaan dalam sejarah mereka, hanya untuk kemudian menghapusnya.
Masalah utama di mana pajak kekayaan gagal adalah bahwa berbagai kelas aset dibebaskan, memberi orang kaya opsi untuk menghindari pungutan tersebut, kata Summers.
“Ketika Anda mulai meninggalkan celah-celah itu, seluruh sistem runtuh,” katanya.
Salah satu opsi yang tersedia bagi Reeves adalah mengumumkan rencana pajak kekayaan dan memulai persiapan yang diperlukan, tetapi hal itu berisiko memicu eksodus lebih lanjut orang kaya dari Inggris.
Sebaliknya, Reeves sebaiknya mempertimbangkan untuk menaikkan pajak lain yang menargetkan orang kaya jika ia ingin meningkatkan pendapatan, menurut Dan Neidle, pendiri Tax Policy Associates.
“Pajak kekayaan hanyalah slogan politik yang menarik, tetapi bukan kebijakan pajak,” kata Neidle. “Jika kita ingin mengenakan pajak kekayaan secara lebih efektif, jauh lebih masuk akal untuk memperketat pajak yang sudah ada, seperti pajak keuntungan modal dan pajak warisan.”
-
Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas
Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu panelis dalam Komisi Pajak kekayaan Inggris sekaligus pendukung Partai Buruh menilai Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves tidak akan menerapkan pajak kekayaan bagi miliarder dalam waktu dekat, meski defisit keuangannya semakin bengkak.
Associate professor di London School of Economics Andy Summers menyampaikan bahwa tidak ada peluang mereka akan memperkenalkan pajak kekayaan dalam anggaran berikutnya.
“Kecuali Departemen Keuangan telah bekerja secara rahasia selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka hal itu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya, dkutip dari Bloomberg, pada Sabtu (12/7/2025).
Pasalnya, Reeves membutuhkan 30 miliar poundsterling (US$40 miliar) pada musim gugur ini untuk menutup defisit keuangan nasional yang memburuk akibat perubahan kebijakan yang mahal terkait tunjangan yang dipaksakan padanya oleh anggota parlemen Partai Buruh yang memberontak.
Pajak kekayaan menjadi satu pilihan di samping terbatasnya kebijakan Reeves karena dirinya telah berjanji tidak menaikkan tarif pajak secara umum.
Bagi banyak anggota parlemen Partai Buruh, solusi terletak pada pajak kekayaan, dengan tokoh-tokoh di kiri termasuk Diane Abbott, anggota parlemen perempuan terlama di Inggris, mengangkat isu ini di House of Commons.
Serikat buruh terbesar di Inggris juga mendukung langkah tersebut, dan dalam seminggu terakhir, tokoh senior Partai Buruh dan mantan pemimpin Neil Kinnock, menyarankan agar menteri-menteri memperkenalkannya.
Perdana Menteri Keir Starmer menambah spekulasi dengan menolak untuk menyingkirkan kemungkinan pajak kekayaan minggu ini. Pada Senin, juru bicaranya, Tom Wells, ditanya berulang kali tentang pajak tersebut, dan menjawab: “Pemerintah berkomitmen untuk memastikan orang-orang terkaya di masyarakat membayar bagian yang adil dari pajak.”
Pada Rabu, Starmer sendiri gagal menyingkirkan kemungkinan tersebut saat ditanya secara eksplisit oleh pemimpin Partai Konservatif oposisi, Kemi Badenoch.
Kementerian Keuangan mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka tidak akan berkomentar tentang “spekulasi” dan bahwa keputusan pajak adalah demi anggaran.
Risiko Pajak Orang Kaya
Risiko bagi pemerintah Inggris dalam mempertimbangkan pajak semacam itu adalah investor akan kehilangan minat pada Inggris, terutama setelah kenaikan pajak 40 miliar poundsterlling Reeves dalam anggaran terakhirnya, yang terutama menargetkan bisnis, dan eksodus kekayaan yang terkait dengan perubahan sistem pajaknya terhadap yang disebut non-doms.
Summers mengatakan ada hambatan lain, yakni pemerintah perlu mengumpulkan data tentang orang-orang terkaya di Inggris dan menilai kekayaan mereka. Namun, HMRC, otoritas pajak Inggris, tidak tahu berapa banyak miliarder yang saat ini membayar pajak di negara tersebut, karena tidak ada kewajiban dalam undang-undang Inggris untuk melaporkan total kekayaan.
Stuart Adam, ekonom senior di Institut Studi Fiskal yang berpengaruh, mendukung pandangan Summers. Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif dan komprehensif akan mencakup properti dan pensiun orang, dan mengumpulkan data serta menetapkan mekanisme untuk melaksanakannya akan memakan waktu beberapa tahun.
“Saya tidak melihat cara apa pun untuk menerapkan pajak kekayaan dalam beberapa tahun ke depan,” katanya.
Summers mengatakan bahwa penilaian aset adalah hambatan lain. Komisi tersebut menetapkan kebutuhan akan ambang batas yang tinggi, seperti mengenakan pajak kekayaan di atas 10 juta poundsterling, karena pada tingkat yang lebih rendah, biayanya dapat membuatnya tidak layak.
Perketat Pajak yang Ada
Laporan dari Komisi Pajak Kekayaan Inggris tersebut juga menemukan bahwa perubahan pada pajak yang sudah ada lebih disukai daripada pajak kekayaan tahunan, tetapi pungutan sekali waktu dapat mengumpulkan “pendapatan yang substansial” dan “efisien secara ekonomi.”
Jika dikenakan sebesar 1% selama lima tahun pada aset bernilai di atas 10 juta poundsterling, hal itu dapat mengumpulkan 43 miliar poundsterling, kata para penyusun laporan tersebut.
Laporan mereka dipengaruhi oleh kebutuhan selama pandemi Covid untuk menutup defisit anggaran yang membengkak akibat program bantuan pandemi yang didanai pemerintah. Summers mengatakan pungutan semacam itu akan “kurang kredibel” sekarang dan orang kaya kurang mungkin percaya bahwa pungutan itu akan tetap sebagai pungutan sekali saja.
Namun, tokoh senior Partai Buruh Kinnock mengusulkan pungutan 2% atas aset di atas 10 juta poundsterling—tingkat yang juga diusulkan di Parlemen dalam beberapa pekan terakhir.
Ada potensi keuntungan politik bagi Reeves dengan mempertimbangkan ide tersebut, karena hal itu akan memberikan kepuasan bagi kalangan kiri.
Profesor Ilmu Politik di Universitas Manchester Rob Ford menyampaikan bahwa apa yang telah dipelajari Starmer dan Reeves dengan cara yang sangat sulit adalah bahwa politik simbolis sama pentingnya dengan substansi.
“Semua orang di kiri menyukai ide pajak kekayaan, dan itu adalah argumen politik yang mudah untuk diajukan. Simbolisme politik bukanlah hal yang sepele,” tuturnya.
Namun, pajak kekayaan memiliki rekam jejak yang buruk ketika diterapkan di negara lain. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, Swedia, dan Prancis pernah memperkenalkan pajak kekayaan dalam sejarah mereka, hanya untuk kemudian menghapusnya.
Masalah utama di mana pajak kekayaan gagal adalah bahwa berbagai kelas aset dibebaskan, memberi orang kaya opsi untuk menghindari pungutan tersebut, kata Summers.
“Ketika Anda mulai meninggalkan celah-celah itu, seluruh sistem runtuh,” katanya.
Salah satu opsi yang tersedia bagi Reeves adalah mengumumkan rencana pajak kekayaan dan memulai persiapan yang diperlukan, tetapi hal itu berisiko memicu eksodus lebih lanjut orang kaya dari Inggris.
Sebaliknya, Reeves sebaiknya mempertimbangkan untuk menaikkan pajak lain yang menargetkan orang kaya jika ia ingin meningkatkan pendapatan, menurut Dan Neidle, pendiri Tax Policy Associates.
“Pajak kekayaan hanyalah slogan politik yang menarik, tetapi bukan kebijakan pajak,” kata Neidle. “Jika kita ingin mengenakan pajak kekayaan secara lebih efektif, jauh lebih masuk akal untuk memperketat pajak yang sudah ada, seperti pajak keuntungan modal dan pajak warisan.”
-
7 Gembong Narkoba Dibekuk di Donggala, Polisi Sita Senpi Rakitan
Donggala, Beritasatu.com – Polres Donggala, Sulawesi Tengah, menangkap tujuh pengedar narkoba jaringan antarprovinsi dalam serangkaian operasi penindakan yang digelar sejak akhir Juni hingga awal Juli 2025.
Selain menyita narkotika jenis sabu-sabu seberat 39,32 gram, petugas juga mengamankan satu senjata api rakitan beserta 11 butir amunisi aktif. Dua tersangka lainnya melarikan diri dan kini berstatus buronan.
Kasatnarkoba Polres Donggala, Iptu Andi Ardin, menyebut para tersangka ditangkap di lima lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Donggala. Ia menyebut jaringan ini memiliki pola distribusi sistematis dan tidak menutup kemungkinan terhubung dengan jaringan narkoba di luar provinsi.
“Salah satu tersangka membawa senjata api saat ditangkap. Ini membuktikan bahwa jaringan ini bukan pengedar kelas teri,” ujar Andi dalam keterangan tertulis untuk Beritasatu.com. Sabtu (12/7).
Tersangka pertama berinisial MF (35), ditangkap di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, pada 20 Maret 2025. Polisi menyita sabu, satu pucuk senpi rakitan, dan 11 butir amunisi. MF diketahui beroperasi sebagai pengedar di Desa Siboang, Kecamatan Sojol.
Tersangka kedua, NP (43), seorang ibu rumah tangga di Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, ditangkap di rumahnya pada 6 Juli 2025. Polisi mengamankan sabu siap edar dari lokasi penangkapan.
Tersangka ketiga, A (30), ditangkap pada 5 Juli 2025 di pondok kebun miliknya di Desa Ogoamas 1, Kecamatan Sojol Utara. Dalam penggerebekan itu, seorang pelaku lain bernama Pite melarikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Selanjutnya, tersangka M (56), buruh pelabuhan, ditangkap di kediamannya di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, pada 30 Juni 2025. Ia sempat menyembunyikan sabu di atas ventilasi pintu rumahnya, tetapi berhasil ditemukan petugas.
Tiga tersangka lain, K (50), Radit (21), dan Suadi (44), ditangkap di Desa Lombonga, Kecamatan Balaesang, pada 8 Juli 2025. Ketiganya dikenal sebagai pengedar aktif di wilayah pesisir barat Donggala.
Dari seluruh lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sabu seberat 39,32 gram, satu senpi rakitan, 11 butir peluru, timbangan digital, plastik klip, alat isap sabu, pireks, hand phone, korek api gas, serta uang tunai sebesar Rp 991.000.
Satu tersangka lainnya, Fahrul, turut ditetapkan sebagai DPO setelah melarikan diri saat penggerebekan.
Para tersangka dijerat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda hingga Rp 10 miliar.
Kasat Narkoba menegaskan, Polres Donggala tidak akan berhenti sampai di sini. Operasi pemberantasan narkotika akan terus dilakukan untuk memutus rantai peredaran hingga ke akar-akarnya.
“Ini peringatan keras. Kami tidak akan toleransi terhadap siapa pun yang bermain-main dengan narkoba di Donggala,” tegas Iptu Andi.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba. “Tanpa informasi dari warga, pengungkapan seperti ini sulit dilakukan. Mari jaga Donggala bersama-sama dari bahaya narkoba,” pungkasnya.
-
/data/photo/2024/12/28/676fa1b86f8b3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Penyebab Kematian Masih Misterius, Jenazah PMI Asal Gunungkidul yang Meninggal di Taiwan Akan Dipulangkan
Regional
11 Juli 2025")
Penyebab Kematian Masih Misterius, Jenazah PMI Asal Gunungkidul yang Meninggal di Taiwan Akan Dipulangkan Regional 11 Juli 2025
Penyebab Kematian Masih Misterius, Jenazah PMI Asal Gunungkidul yang Meninggal di Taiwan Akan Dipulangkan
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
Penantian panjang keluarga untuk memulangkan jenazah
Pekerja Migran Indonesia
(PMI) asal Kalurahan Mulusan, Paliyan,
Gunungkidul
, DI Yogyakarta,
Slamet Nugraha
, akhirnya terjawab.
Rencananya, jenazah akan dipulangkan akhir pekan ini.
Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Transmigrasi Gunungkidul, Nanang Putranto, menyampaikan bahwa dari koordinasi yang dilakukan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa jenazah Slamet akan segera dipulangkan akhir pekan ini.
“Kita sudah dapat info bahwa hari Sabtu besok jenazah diberangkatkan dari Taiwan. Kemungkinan hari Minggu sampai rumah duka,” kata Nanang saat dihubungi melalui telepon pada Jumat (11/7/2025).
Dia mengatakan,
pemulangan jenazah
pria yang memiliki dua orang anak itu dari Taiwan ke Indonesia dilakukan oleh majikan.
Sementara itu, nantinya dari Jakarta ke rumah duka akan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Keluarga kami sarankan untuk tetap di sini saja menunggu kedatangan jenazah, tidak usah ke Jakarta,” kata dia.
Disinggung mengenai penyebab kematian, Nanang menyebut hingga kini pihaknya belum mengetahui penyebab kematian bapak dua orang anak itu.
Jenazah sempat disemayamkan di Rumah Duka Taichung, Taipei, Taiwan.
“Untuk penyebabnya tidak diberitahukan,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, di sebuah rumah sederhana di Padukuhan Mulusan, Gunungkidul, suasana sendu menyelimuti keluarga Marno.
Sejak akhir pekan lalu, kabar duka datang dari Taiwan mengenai adik iparnya, Slamet Nugraha (42), seorang buruh migran yang sudah enam tahun bekerja di negeri seberang, dikabarkan meninggal dunia.
Kabar itu datang dari seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru saja pulang dari Taiwan.
“Kami dapat kabar Sabtu (21/6/2025), katanya adik ipar saya sudah meninggal dunia,” kata Marno, saat ditemui di rumahnya, Kamis (26/6/2025).
Slamet berangkat ke Taiwan sekitar enam tahun lalu.
Ia tidak melalui jalur resmi sebagai pekerja migran, melainkan memakai visa wisata dan bertahan di sana dengan bekerja serabutan. “Hidupnya berpindah-pindah agar aman,” ujar Marno.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/08/22/66c6d93c69e32.jfif?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Said Iqbal Puji Kapolri Jenderal Sigit: Dia Malaikatku")
Said Iqbal Puji Kapolri Jenderal Sigit: Dia Malaikatku
Said Iqbal Puji Kapolri Jenderal Sigit: Dia Malaikatku
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),
Said Iqbal
, memuji
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
sebagai malaikat. Bagaimana maksudnya?
“Saya maaf ya agak berlebihan, tapi saya menyebut dia malaikatku,” kata Said Iqbal.
Pujian itu Iqbal sampaikan saat menghadiri acara penganugerahan penghargaan dari International Trade Union Confederation (ITUC) untuk Kapolri, digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Kamis (10/7/2025).
Dalam pidatonya yang penuh semangat, Said Iqbal menyebut Kapolri sebagai sosok yang memiliki hati mulia dan menyebutnya “malaikat” bagi kaum buruh
“Karena beliau selalu memberikan solusi dan mencairkan suasana di tengah kebuntuan, demi mencari jalan keluar terbaik untuk buruh,” lanjut dia.
Penghargaan dari ITUC kepada Kapolri merupakan sejarah baru dalam dunia serikat pekerja internasional.
Said Iqbal menegaskan bahwa belum pernah sebelumnya seorang Kepala Kepolisian mendapatkan penghormatan dari konfederasi buruh global tersebut.
“Ini adalah penghargaan pertama dalam sejarah dunia yang diberikan ITUC kepada seorang Kapolri. Tidak diminta, tidak diatur, beliau tidak pernah meminta pujian, tapi kerja-kerjanya nyata,” kata dia.
ITUC sendiri merupakan konfederasi serikat buruh terbesar di dunia, dengan 80 juta anggota dari 67 negara. Kehadiran langsung Sekretaris Jenderal ITUC, Shoya Yoshida, dalam acara ini disebut sebagai bentuk penghormatan atas kepemimpinan Kapolri dalam mengedepankan pendekatan humanis terhadap buruh.
Said Iqbal mengatakan bahwa perubahan pendekatan aparat dalam menangani aksi buruh yang sebelumnya sering bersifat represif. Ia menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Listyo Sigit, instruksi kepada jajarannya adalah pendekatan kekeluargaan, bukan kekerasan.
“Beliau selalu mengatakan, buruh adalah keluarga kita, mereka bukan minta mobil mewah, bukan rumah elite, mereka hanya minta upah layak dan diperlakukan sebagai manusia,” jelas Iqbal.
Salah yang menjadi sorotan Said Iqbal adalah pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri, yang dinilai sebagai terobosan bersejarah.
“Saya jadi saksi sejarah. Di dunia belum pernah ada yang namanya desk tenaga kerja di institusi kepolisian. Di Indonesia, itu terjadi,” ujar dia.
Iqbal mencontohkan sebuah kasus PHK massal tanpa pesangon yang berlangsung selama 4 tahun dan mengakibatkan 7 pekerja meninggal akibat stres. Namun dengan intervensi Desk Ketenagakerjaan Polri, kasus tersebut akhirnya bisa diselesaikan.
Pidato Said Iqbal juga menunjukkan dukungan penuh terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa buruh siap bersinergi dengan pemerintah dan kepolisian dalam perjuangan ke depan, termasuk penghapusan outsourcing dan pembentukan Satgas Pengawasan Alih Daya (PAK).
“Kalau Anda cinta Prabowo, teriak hidup buruh! Kalau Anda cinta Kapolri, teriak hidup Kapolri!” serunya, disambut tepuk tangan meriah dari para buruh.
Dalam pidatonya, Said Iqbal berharap agar penghargaan ini menjadi pemacu semangat untuk perjuangan buruh ke depan.
“Perjuangan masih panjang. Tapi hari ini kita melihat satu jenderal bintang empat yang bukan hanya dihormati di dalam institusi, tapi juga dicintai oleh buruh,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/10/686fa3f34b2c3.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Duel Lawan 2 Begal, Buruh di Bekasi Terluka di Lengan dan Punggungnya
Megapolitan
10 Juli 2025")
Duel Lawan 2 Begal, Buruh di Bekasi Terluka di Lengan dan Punggungnya Megapolitan 10 Juli 2025
Duel Lawan 2 Begal, Buruh di Bekasi Terluka di Lengan dan Punggungnya
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Seorang buruh di Kabupaten Bekasi bernama Samsul (48) terluka setelah berduel dengan dua
begal
di Jalan Raya Cikarang Bekasi Laut, Desa Srijaya, Tambun Utara, pada Rabu (9/7/2025) dini hari.
Ia terluka di bagian lengan kanan dan punggung kiri.
“Ini tangan (lengan terluka). Belakang ada juga kena sabetan celurit. Tetap Alhamdulillah tidak apa-apa,” kata Samsul saat dikonfirmasi, Kamis (10/7/2025).
Samsul menjelaskan, aksi pembegalan bermula ketika ia berangkat kerja dari kediamannya di Babelan melalui Jalan Cikarang Bekasi Laut.
Saat dalam perjalanan, ia tiba-tiba dipepet dua begal yang mengendarai sepeda motor.
Saat itu, kedua pelaku langsung menyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Pelaku juga sempat mengacungkan pistol mainan.
“Setelah dipepet langsung diserang pakai celurit,” ujarnya.
Setelah diserang, Samsul menghentikan motornya. Namun, pelaku tetap berupaya merebutnya.
Tak terima sepeda motornya hendak dirampas, korban berupaya mempertahankan diri hingga terjadi duel tak seimbang selama 30 menit.
Duel baru berakhir setelah kedua begal keletihan dan kabur meninggalkan celurit dan pistol mainannya di lokasi. Kedua pelaku juga gagal membawa sepeda motor korban.
“Ya nyerah juga kali dia, kecapekan kali sudah berantemnya. Pelaku sekitar sepantaran kayak saya,” ungkap Samsul.
Setelah pelaku kabur, korban langsung pergi ke sebuah klinik untuk mendapat perawatan medis.
Terpisah, Kapolsek Tambun Selatan Kompol Wuryanti menuturkan, anak buahnya telah mendatangi TKP dan menemui korban.
Namun korban enggan membuat laporan ke polisi dengan alasan pelaku gagal merampas kendaraannya.
“Namun demikian penyelidikan tetap kita lanjutkan,” ucap Wuryanti.
Di sisi lain, Wuryanti mengimbau masyarakat jika menjadi korban pembegalan untuk segera membuat laporan polisi.
“Itu bisa menjadi petunjuk bagi polisi bahwa di lokasi tersebut ada kejadian dan harus diantisipasi,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Pakar Desak Usulan Moratorium Cukai Rokok Libatkan Semua Sektor
Bisnis.com, JAKARTA — Usulan penghentian atau moratorium cukai hasil tembakau (CHT) dalam tiga tahun ke depan dinilai harus dipertimbangkan dengan pendekatan multisektoral. Sebab, kebijakan industri ini memengaruhi berbagai sektor, tak hanya industri pengolahan.
Akademisi sekaligus sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), AB Widyanta mengatakan dominasi satu perspektif dalam kebijakan CHT berisiko mengabaikan realitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor ini.
“Ada perkebunan, ada pertanian, ada perindustrian, ada perdagangan. Libatkan mereka untuk mengkalkulasi secara legal, tentang apa-apa yang termasuk dalam kenaikan cukai itu, sekaligus juga menakar dimensi-dimensi berbagai sektor tadi secara berimbang,” kata Widyanta dalam keterangan tertulis, Rabu (9/7/2025).
Menurut dia, sektor yang menyerap lebih dari 6 juta pekerja ini harus memiliki proteksi di tengah pelemahan daya beli, khususnya bagi petani dan buruh di pabrik rokok.
Sebab, untuk menjaga daya beli masyarakat saat ini, pendapatan para pekerja pun harus stabil. Kenaikan cukai rokok dinilai tak serta merta menurunkan pravelensi konsumsi masyarakat terhadap rokok, sebab maraknya peredaran rokok ilegal murah.
“Itu yang mesti dipertimbangkan, diperhitungkan dengan matang dan dikelola dengan multi-sektoralitas,” tegasnya.
Dia pun mendorong pemerintah untuk dapat mengelola isu ini secara menyeluruh dan berimbang. Perhitungan kebijakan secara menyeluruh holistik seperti itu dapat mendorong tata kelola potensi sumber daya yang Indonesia punya.
Terlebih, pengenaan cukai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Merujuk pada data Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) kontribusi cukai rokok masih menjadi yang terbesar. Pada 2022, realisasi cukai rokok mencapai Rp218,6 triliun, kemudian turun menjadi Rp213,48 triliun pada 2023, dan mencapai Rp216,9 triliun pada 2024.
Pada 2024, CHT menyumbang Rp216,9 triliun dari total penerimaan cukai Rp226,4 triliun. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga Mei 2025, penerimaan cukai mencapai Rp17,1 triliun.
Total penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp122,9 triliun atau 40,7% dari target APBN. Tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan CHT sebesar Rp230,09 triliun dari total target penerimaan cukai sebesar Rp301,6 triliun.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budi Utama, mengatakan penentuan tarif cukai akan mempertimbangkan berbagai aspek lintas sektor.
“Terkait usulan [moratorium cukai] tersebut akan dilihat dari pengendalian konsumsi hasil tembakau, industri dan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan capaian negara, dan peredaran rokok ilegal yang setiap saat dilakukan pencegahan,” ujar Djaka.
Pernyataan ini merupakan respons atas desakan dari pelaku industri dan berbagai kalangan yang meminta pemerintah tidak menaikkan tarif CHT hingga tiga tahun ke depan.
Kekhawatiran utama adalah bahwa kenaikan tarif yang terlalu agresif dapat menekan industri, meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), serta meningkatkan pergeseran konsumsi ke produk ilegal yang semakin masif akhir-akhir ini.
Djaka menambahkan bahwa keputusan terkait tarif CHT tidak hanya menjadi kewenangan Bea Cukai, melainkan merupakan hasil koordinasi lintas direktorat.
“Dalam rumusan kebijakan cukai, Bea Cukai tidak berdiri sendiri tapi berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal,” jelasnya.
-
Karyawan Kontrak Bisa Dapat THR dan Pensiunan? Ini Penjelasannya
Jakarta –
Pekerjaan dengan status kontrak atau PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sering menimbulkan pertanyaan seputar hak-hak yang seharusnya diterima karyawan. Beberapa yang kerap ditanyakan adalah Tunjangan Hari Raya (THR) dan hak pensiunan setelah masa kontraknya berakhir.
Meskipun masa kerjanya terbatas sesuai perjanjian, karyawan kontrak tetap memiliki hak tertentu yang perlu dipahami. Meskipun ada juga hak-hak lain yang tidak bisa mereka dapatkan, tergantung dari kesepakatan kerja hingga aturan di undang-undang.
Lantas, apakah karyawan kontrak berhak menerima THR dan Pensiunan dari perusahaan tempat mereka bekerja? Apa saja kualifikasi untuk bisa memperoleh THR atau uang pensiun?
Golongan Karyawan yang Berhak Mendapat THR
Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, karyawan kontrak memiliki hak untuk menerima THR, meskipun statusnya tidak tetap. THR ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan terhadap karyawan yang telah bekerja sepanjang tahun.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, disebutkan bahwa pengusaha wajib membayar THR kepada karyawan dengan masa kerja 1 bulan.
“Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih,” tulis pasal 2 ayat 1, dikutip Selasa (8/7/2025).
Lalu di pasal kedua, dijelaskan bahwa buruh yang dimaksud termasuk yang statusnya PKWT hingga PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) atau karyawan tetap.
“THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu,” jelas pasal 2 ayat 2.
Bagi pekerja yang masa kerjanya 12 bulan atau lebih, THR yang diberikan adalah 1 bulan upah. Sedangkan pekerja yang waktu kerjanya 1 bulan tapi kurang dari 12 bulan maka diberikan secara proporsional.
Perusahaan juga boleh memberi THR secara lebih, selama hal itu lebih baik dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa karyawan kontrak bisa mendapat THR keagamaan.
Lantas, Bisakah Karyawan Kontrak Mendapat Pensiunan?
Secara aturan belum ada regulasi yang menyebut secara eksplisit aturan soal uang pensiun bagi karyawan kontrak. Namun, karyawan kontrak bisa menerima hak-hak lain jika masa kerja mereka berakhir.
Salah satu yang diatur adalah uang kompensasi. Uang tersebut harus diberikan pengusaha kepada karyawan setelah hubungan kerja karyawan berakhir sesuai perjanjian. Pemerintah pun telah menetapkan besaran uang kompensasi bagi pegawai kontrak setelah masa kerja berakhir.
“Hal ini diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021,” tulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam akun Instagram @kemnaker, beberapa waktu lalu.
Besaran uang kompensasi pekerja kontrak, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah.
2. PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah.
3. PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah.
4. Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
5. Dalam hal upah di perusahaan tidak menggunakan komponen upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi yaitu upah tanpa tunjangan
6. Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan uang kompensasi yaitu Upah pokok.
7. Dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam PKWT maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan.
8. Besaran uang kompensasi untuk Pekerja/Buruh pada usaha mikro dan usaha kecil diberikan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
9. Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja/buruh.Tonton juga “Wamenaker Soal Ojol Terima THR Rp 50 Ribu: Aplikator Rakus” di sini:
(ily/fdl)
-
Kemiskinan Hantui Inggris, Anak-Anak Hidup Melarat-Diserang Tikus
Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi anak-anak di Inggris makin memprihatinkan. Komisioner Anak-anak Inggris Dame Rachel de Souza menyebut mereka hidup dalam kemiskinan ekstrem yang disebutnya “mirip era Dickens”.
Kemiskinan ala Dickens merujuk pada kondisi hidup ekstrem seperti di era abad ke-19 Inggris, di mana masa ini penuh kekurangan, hunian tak layak, dan minim akses pada kebutuhan dasar, seperti digambarkan dalam novel-novel Charles Dickens.
“Anak-anak berbagi kisah-kisah kesulitan yang mengerikan, dengan beberapa di antaranya berada dalam tingkat kemiskinan yang hampir seperti Dickens,” ujar De Souza dalam laporan terbarunya, seperti dikutip The Guardian pada Selasa (8/7/2025).
“Mereka tidak bicara tentang kemiskinan sebagai konsep, tapi soal tidak punya rumah layak, makanan cukup, atau tempat untuk mengerjakan PR.”
Laporan itu mengungkap kondisi anak-anak yang harus berbagi kamar tidur berjamur, menghadapi gigitan tikus, kekurangan air untuk mandi, hingga tidak memiliki pemanas saat musim dingin. Beberapa bahkan menempuh perjalanan panjang ke sekolah karena tinggal jauh dari pusat kota.
Lebih memprihatinkan, banyak anak mulai menerima kondisi ini sebagai hal normal.
“Ini sangat mengkhawatirkan. Di salah satu negara terkaya di dunia, seharusnya para pemegang kekuasaan malu bahwa masa depan anak-anak ditentukan oleh keadaan finansial,” kata De Souza.
Menurut data pemerintah, hingga April 2024 tercatat 4,5 juta anak hidup dalam kemiskinan di Inggris. Namun strategi utama Partai Buruh untuk mengatasi kemiskinan anak ditunda hingga musim gugur mendatang, di tengah tekanan untuk mencabut kebijakan pembatasan tunjangan dua anak.
Kebijakan yang diberlakukan sejak 2017 oleh Partai Konservatif ini membatasi pemberian Universal Credit dan tunjangan pajak hanya kepada dua anak pertama di suatu rumah tangga. Akibatnya, menurut Child Poverty Action Group, sekitar 109 anak jatuh ke dalam kemiskinan setiap hari karena aturan ini.
Bridget Phillipson, Menteri Pendidikan dari Partai Buruh, mengakui bahwa perubahan arah pemerintah bisa menyulitkan pembatalan aturan tersebut.
“Keputusan yang telah diambil dalam minggu lalu memang membuat keputusan di masa depan menjadi lebih sulit,” ujarnya dalam acara Sunday with Laura Kuenssberg di BBC.
Institute for Fiscal Studies memperkirakan pencabutan batas dua anak akan menelan biaya sekitar 3,4 miliar poundsterling per tahun. Namun, kebijakan ini diyakini mampu mengangkat setidaknya 500.000 anak keluar dari kemiskinan relatif.
Laporan ini juga merekomendasikan kenaikan tunjangan anak secara otomatis mengikuti inflasi (triple lock child benefits), reformasi untuk mencegah keluarga tinggal di akomodasi sementara seperti bed and breakfast lebih dari enam minggu, dan transportasi bus gratis bagi semua anak sekolah di Inggris.
De Souza menekankan bahwa tidak ada solusi instan untuk mengakhiri kemiskinan anak, namun mencabut batas dua anak adalah langkah paling mendesak. “Setiap strategi untuk mengakhiri kemiskinan anak harus dimulai dari sana,” ujarnya.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]