Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Ojol Ingin Tetap Jadi Mitra dan Punya Payung Hukum

    Ojol Ingin Tetap Jadi Mitra dan Punya Payung Hukum

    Jakarta: Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC) menyuarakan Tritura URC (Tiga Tuntutan Rakyat Aspal) sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakpastian hukum dan narasi yang selama ini dianggap merugikan pengemudi ojol.

    Jenderal Lapangan URC Bergerak, Achsanul Solihin, mengatakan aksi penyampaian pendapat akan dilakukan Kamis, 17 Juli 2025 di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat sebagai keresahan nyata di jalanan.

    “Kami bukan buruh, kami mitra mandiri. Kami menolak regulasi yang memaksa pengemudi masuk dalam sistem kerja subordinatif. Sudah cukup kami diam, sekarang kami bicara,” kata Achsanul dalam keterangan pers, Selasa, 15 Juli 2025.

    Dia menjelaskan dengan slogan ‘Dari Ojol, Oleh Ojol, Untuk Ojol’, URC menegaskan pergerakan mereka adalah murni suara dari bawah. Mereka menyatakan akan terus berjuang hingga pemerintah benar-benar mendengar dan menindaklanjuti aspirasi. 

    Achsanul menyebut pihaknya menolak status ojol sebagai pekerja lantaran bukan karyawan. “Kami adalah mitra mandiri, kami punya hak mengatur jam kerja, memilih order, dan menentukan ritme hidup kami sendiri. Ketika sistem ingin menempatkan kami sebagai buruh, maka yang akan hilang adalah kemerdekaan kami sebagai pengemudi,” jelasnya.
     

    Menurutnya jika berubah status sebagai karyawan, maka ojol akan dibebani aturan sepihak, target yang mengikat, dan berpotensi kehilangan fleksibilitas yang menjadi nilai utama pekerjaan ojek online.

    Achsanul mengatakan saat ini potongan 20 persen dari penghasilan pengemudi sudah berjalan bertahun-tahun dan mereka tidak keberatan dengan skema tersebut. 

    “Kami menolak keras opini publik dan framing sepihak yang menyatakan bahwa pengemudi menuntut pemotongan menjadi 10%. Kami memahami bahwa aplikator harus tetap bertahan dan kami juga harus bertahan, kami adalah mitra yang tidak bisa hidup tanpa satu sama lain,” ungkapnya.

    URC juga meminta presiden mengeluarkan Perppu untuk ojek online agar mempunyai payung hukum.

    “Jangan manfaatkan nama pengemudi untuk kepentingan politik, regulasi, atau kampanye kelompok tertentu. Suara pengemudi asli harusnya datang dari jalanan, bukan dari ruang rapat,” pungkasnya.

    Jakarta: Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC) menyuarakan Tritura URC (Tiga Tuntutan Rakyat Aspal) sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakpastian hukum dan narasi yang selama ini dianggap merugikan pengemudi ojol.
     
    Jenderal Lapangan URC Bergerak, Achsanul Solihin, mengatakan aksi penyampaian pendapat akan dilakukan Kamis, 17 Juli 2025 di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat sebagai keresahan nyata di jalanan.
     
    “Kami bukan buruh, kami mitra mandiri. Kami menolak regulasi yang memaksa pengemudi masuk dalam sistem kerja subordinatif. Sudah cukup kami diam, sekarang kami bicara,” kata Achsanul dalam keterangan pers, Selasa, 15 Juli 2025.

    Dia menjelaskan dengan slogan ‘Dari Ojol, Oleh Ojol, Untuk Ojol’, URC menegaskan pergerakan mereka adalah murni suara dari bawah. Mereka menyatakan akan terus berjuang hingga pemerintah benar-benar mendengar dan menindaklanjuti aspirasi. 
     
    Achsanul menyebut pihaknya menolak status ojol sebagai pekerja lantaran bukan karyawan. “Kami adalah mitra mandiri, kami punya hak mengatur jam kerja, memilih order, dan menentukan ritme hidup kami sendiri. Ketika sistem ingin menempatkan kami sebagai buruh, maka yang akan hilang adalah kemerdekaan kami sebagai pengemudi,” jelasnya.
     

     
    Menurutnya jika berubah status sebagai karyawan, maka ojol akan dibebani aturan sepihak, target yang mengikat, dan berpotensi kehilangan fleksibilitas yang menjadi nilai utama pekerjaan ojek online.
     
    Achsanul mengatakan saat ini potongan 20 persen dari penghasilan pengemudi sudah berjalan bertahun-tahun dan mereka tidak keberatan dengan skema tersebut. 
     
    “Kami menolak keras opini publik dan framing sepihak yang menyatakan bahwa pengemudi menuntut pemotongan menjadi 10%. Kami memahami bahwa aplikator harus tetap bertahan dan kami juga harus bertahan, kami adalah mitra yang tidak bisa hidup tanpa satu sama lain,” ungkapnya.
     
    URC juga meminta presiden mengeluarkan Perppu untuk ojek online agar mempunyai payung hukum.
     
    “Jangan manfaatkan nama pengemudi untuk kepentingan politik, regulasi, atau kampanye kelompok tertentu. Suara pengemudi asli harusnya datang dari jalanan, bukan dari ruang rapat,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • RUU PPRT: Menanti Keadilan dari Dapur

    RUU PPRT: Menanti Keadilan dari Dapur

    RUU PPRT: Menanti Keadilan dari Dapur
    Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
    DI RUANG
    yang tak pernah tampil di podium kekuasaan, mereka bangun paling pagi dan tidur paling larut.
    Pekerja rumah tangga
    — yang sering kali disebut “asisten rumah tangga” atau “mbak”— hadir dalam keseharian kita, tetapi absen dalam kebijakan negara.
    Di balik setiap seragam putih yang disetrika, lantai yang disapu, dan sarapan yang tersaji, ada wajah yang tak dikenali hukum, tak dihormati undang-undang, dan terlalu sering didiamkan negara.
    RUU Perlindungan
    Pekerja Rumah Tangga
    (PPRT) sesungguhnya bukan barang baru. Diperjuangkan sejak 2004, disuarakan oleh banyak pihak, dan terus dijanjikan oleh para pengambil kebijakan, tetapi dua dekade berselang, ia tetap mandek.
    Tertahan di ruang-ruang rapat Baleg, tertimbun di laci birokrasi, dan tak kunjung menjadi hukum positif.
    Negara, yang seharusnya hadir sebagai pelindung yang adil, justru membiarkan para pekerja domestik berjalan tanpa payung hukum. Seakan rumah tangga adalah ruang privat yang tak perlu diintervensi keadilan.
    Jumlah
    pekerja rumah tangga
    di Indonesia diperkirakan mencapai 4-5 juta orang. Sebagian besar perempuan.
    Sebagian besar hidup dalam relasi kuasa yang timpang. Upah rendah, beban kerja tak terbatas, tanpa jaminan sosial, tanpa cuti, dan tanpa kontrak tertulis. Mereka bekerja, tetapi tak dianggap sebagai pekerja.
    Ketiadaan perlindungan ini bukan semata kelalaian administratif, melainkan bentuk pembiaran struktural. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa setiap warga negara — tanpa kecuali — berhak atas perlindungan hukum yang adil.
    Namun, bagi para pekerja rumah tangga, konstitusi seolah hanya berlaku di ruang sidang, bukan di ruang makan.
    JALA PRT mencatat lebih dari 3.300 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sejak 2021. Komnas Perempuan mencatat 56 kasus sepanjang 2024.
    Kekerasan fisik, verbal, ekonomi, hingga kekerasan seksual. Banyak yang tak melapor karena takut. Banyak yang dipaksa diam karena tak tahu ke mana harus meminta keadilan.
    Negara diam. DPR lamban. Sementara para PRT terus bekerja, meski tak diakui.
    Maret 2023,
    RUU PPRT
    disahkan sebagai inisiatif DPR dan sempat masuk Prolegnas prioritas. Publik sempat berharap. Namun harapan itu segera dikecewakan: masa jabatan DPR periode 2019–2024 berakhir tanpa pengesahan. RUU kembali ke titik nol.
    Kini, DPR 2024–2029 membawa janji baru. Ketua DPR menyatakan bahwa RUU PPRT akan menjadi prioritas pasca-Hari Buruh 2025.
    Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut pengesahan sebagai komitmen moral. Baleg telah memulai RDP dan RDPU. Tapi publik tahu, proses legislasi bukan soal niat semata — melainkan soal keberanian untuk melawan kepentingan.
    Kepentingan siapa yang menolak RUU ini? Mungkin mereka yang nyaman dengan status quo. Mereka yang mempekerjakan tanpa tanggung jawab. Mereka yang melihat pekerja rumah tangga bukan sebagai subjek hukum, melainkan sekadar “bagian keluarga”.
    Padahal dalam logika hukum ketenagakerjaan, relasi kerja domestik tetaplah kerja. Hak tetaplah hak. Dan martabat tak bisa dikaburkan oleh tembok rumah.
    RUU PPRT seharusnya menjadi tonggak peradaban hukum ketenagakerjaan Indonesia. Draf yang telah dibahas memuat sejumlah terobosan.
    Pertama, pengakuan PRT sebagai pekerja formal, setara dengan profesi lain. Bukan sebagai “keluarga”, bukan sekadar “pembantu”, tetapi sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban jelas.
    Kedua, perjanjian kerja tertulis yang meliputi hak atas upah layak, cuti, jaminan sosial, dan jam kerja manusiawi. Termasuk ketentuan mengenai larangan kekerasan dan perlindungan dari penyalur ilegal.
    Ketiga, penyalur wajib berizin, tidak boleh menahan dokumen, memungut biaya, atau mengeksploitasi calon PRT.
    Keempat, pengawasan oleh pemerintah daerah, termasuk pendataan, pelatihan, dan penyelesaian sengketa berbasis mediasi.
    Dengan semua itu, RUU PPRT bukan hanya produk hukum, tetapi wajah keberpihakan. Ia mengoreksi sejarah ketimpangan dan memanusiakan profesi yang selama ini dibungkam oleh domestifikasi.
    Dalam sistem hukum kita, UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) secara eksplisit menyebut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.”
    Apakah PRT bukan “setiap orang”? Apakah mereka harus terus menunggu pengakuan dari negara yang katanya berdasarkan hukum?
    Pembiaran berlarut terhadap RUU PPRT adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip konstitusional itu sendiri. Negara tidak boleh tunduk pada tekanan sosial budaya atau status quo relasi kuasa. Negara harus berdiri tegak sebagai pelindung, bukan penonton.
    DPR dan Pemerintah tak bisa terus berdalih menunggu waktu yang tepat. Setiap hari yang ditunda adalah risiko baru yang dihadapi para PRT. Satu hari tanpa payung hukum bisa berarti satu nyawa hilang tanpa perlindungan.
    Keadilan yang ditunda — sebagaimana dikatakan William E. Gladstone — adalah keadilan yang ditolak.
    RUU PPRT adalah cermin. Ia mencerminkan apakah bangsa ini benar-benar percaya pada keadilan sosial. Apakah negara ini hanya melindungi yang lantang bersuara di Senayan atau juga yang diam di dapur sempit tanpa serikat.
    Dari dapur itulah, keadilan kini sedang ditunggu. Ia tak berteriak, tapi mendidih perlahan. Ia tak bersuara, tapi mendesak. Menanti untuk disambut oleh negara, bukan dengan janji, melainkan dengan keberanian legislasi.
    Jika negara tak segera mengetuk palu pengesahan, maka yang dikhianati bukan hanya para PRT, tetapi juga nurani konstitusi itu sendiri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenaker tegaskan tak mentoleransi praktik penahanan ijazah karyawan

    Wamenaker tegaskan tak mentoleransi praktik penahanan ijazah karyawan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamenaker tegaskan tak mentoleransi praktik penahanan ijazah karyawan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan tak akan menoleransi segala bentuk praktik penahanan ijazah karyawan yang dilakukan oleh setiap perusahaan.

    Noel, sapaan akrab Wamenaker Immanuel Ebenezer di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, menyebut bahwa penahanan ijazah karyawan aktif maupun mantan pekerja merupakan bentuk tindakan ilegal dan termasuk pelanggaran serius.

    “Penahanan ijazah adalah praktik ilegal dan kriminal. Siapa pun yang melakukan praktik kejahatan ini, negara tidak akan tinggal diam,” kata Noel.

    Pemerintah sejatinya sudah tegas melarang setiap perusahaan menahan ijazah karyawan, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja.

    Pernyataan Noel itu sekaligus menindaklanjuti laporan dan hasil inspeksi mendadak (sidak) ke dua perusahaan di Kota Malang yang menahan ijazah milik mantan pekerja.

    Dalam sidaknya sore tadi, Wamenaker Noel didampingi oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.

    Ia menyebut bahwa langkah mendatangi langsung perusahaan sebagaimana yang sudah dilakukannya merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyat, khususnya para pekerja yang hak-haknya terlanggar.

    “Kami ingin menunjukkan bahwa negara selalu hadir. Negara harus berdiri di sisi rakyat,” ucapnya.

    Noel menyatakan meminta kedua perusahaan agar segera mengembalikan ijazah milik eks pegawainya.

    Manajemen perusahaan, kata dia, pun berkomitmen melakukan pengembalian ijazah yang sebelumnya sempat ditahan, tanpa membebani pihak pemilik.

    “Manajemen berkomitmen menyelesaikan masalah ini secara tuntas dan tidak meminta mantan pekerja membayar satu rupiah pun,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengapresiasi upaya penanganan kasus penahanan ijazah yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.

    Kemudian juga memuji sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh manajemen kedua perusahaan dalam merespons persoalan ini.

    “Pengawas ketenagakerjaan Jawa Timur layak menjadi contoh dalam penanganan kasus ketenagakerjaan. Begitu juga dengan manajemen perusahaan yang bersikap terbuka dan kooperatif. Ini patut ditiru oleh perusahaan lainnya,” kata Noel.

    Sumber : Antara

  • Ribuan Warga Afghanistan Diam-diam Dimukimkan di Inggris Setelah Taliban Berkuasa

    Ribuan Warga Afghanistan Diam-diam Dimukimkan di Inggris Setelah Taliban Berkuasa

    JAKARTA – Pemerintah Inggris mengungkapkan ribuan warga Afghanistan dibawa ke Inggris melalui program pemukiman rahasia di masa setelah Taliban berkuasa. 

    Mengutip AP, Selasa 15 Juli, program tersebut dipicu kekhawatiran warga Afganistan yang kebanyakan bekerja dengan tentara Inggris itu akan menjadi sasaran Taliban.

    Namun, program tersebut dicabut pada hari ini. Pemerintah Inggris yang dikuasai Partai Buruh menyatakan, akan mempublikasikan data program tersebut.    

    Berdasarkan riset independen, hanya sedikit bukti dan hasil kajian yang menyatakan warga Afghanistan yang mengikuti program tersebut berisiko besar menerima pembalasan dari Taliban.

    Sebelumnya, program ini diberlakukan mengingat adanya kebocoran data berisi identitas 19.000 warga Afghanistan yang mengajukan permohonan datang ke Inggris setelah Taliban berkuasa. 

    Kebanyakan dari mereka menjalin kerja sama dengan Pemerintah Inggris di Afghanistan sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan.

    Pemerintah Inggris kemudian menjalankan perintah pengadilan yang dikenal sebagai superinjunction, yang melarang siapa pun mengungkapkan keberadaan ribuan warga Afghanistan itu.

  • Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar Bandung 15 Juli 2025

    Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar Bandung 15 Juli 2025

    Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
    Maruarar Sirait
    memuji Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Hal itu disampaikannya saat menyerahkan 100 kunci
    rumah subsidi
    kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat melalui skema
    KPR FLPP
    bank bjb.
    Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, keberhasilan penyaluran KPR FLPP di Jawa Barat tak lepas dari dukungan Gubernur Dedi Mulyadi.
    “Dukungan KDM untuk Program KPR FLPP sangat luar biasa, tegas dan cepat. Saya minta
    bank bjb
    bisa memberikan manfaat bagi masyarakat
    Jabar
    ,” tutur dia dalam rilisnya, Selasa (15/7/2025).
    Ia juga meminta bank bjb terus bekerja keras melayani warga.
    “Ayo
    Bank bjb
    siap kerja keras, siap fight dan bantu masyarakat Jabar miliki rumah. Saya akan datang lagi ke Jabar 22 Agustus mendatang untuk serahkan 1.000 kunci rumah untuk masyarakat Jabar,” tambahnya.
    Dalam acara tersebut, Maruarar berdialog dengan penerima rumah subsidi yang sebagian besar bekerja sebagai guru, buruh pabrik, dan pegawai kontrak.
    Mereka mengaku terbantu dengan skema KPR FLPP karena DP ringan, angsuran rendah, kualitas bangunan baik, serta jalan dan air yang memadai.
    “KPR FLPP ini mempermudah masyarakat karena uang muka hanya 1 persen, bunga 5 persen, angsuran terjangkau, dan ada asuransi jiwa bagi debiturnya,” jelas Maruarar.
    Menurut Maruarar, program ini sejalan dengan target nasional penyediaan 3 juta rumah untuk rakyat.
    “Mari kita bahagiakan rakyat Indonesia dengan menyediakan rumah subsidi yang layak huni, BPHTB dan PBG gratis. Kita lanjutkan program KPR FLPP untuk rakyat,” tutur dia.
    Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi di seluruh Indonesia, dengan target di Jabar sekitar 90.000–100.000 unit.
    “KPR FLPP ini wajib dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama. Dari pada uangnya buat yang lain, mendingan buat beli rumah karena harga tanah dan bahan bangunan makin lama makin naik,” ujarnya.
    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyebut, Jabar sebagai kontributor tertinggi penyaluran FLPP tahun ini dengan 29.856 unit rumah.
    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan Rp15,730 triliun untuk 126.932 unit rumah. Ini menunjukkan masih banyak MBR di Jabar perlu difasilitasi untuk hunian layak dan terjangkau,” beber dia.
    Bank bjb sendiri sejak 2016 hingga pertengahan tahun 2025, telah menyalurkan pembiayaan perumahan subdisi kepada 24.087 debitur di Jabar. Sedangkan total penyaluran KPR FLPP di jaringan bank bjb seluruh Indonesia mencapai 38.072.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini 25 Pahlawan Kemerdekaan Indonesia dan Perannya dalam Sejarah

    Ini 25 Pahlawan Kemerdekaan Indonesia dan Perannya dalam Sejarah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pahlawan kemerdekaan adalah tokoh-tokoh yang berjuang untuk membebaskan Bangsa Indonesia dari penjajahan. Para pahlawan datang latar belakang yang berbeda, ada militer, ulama, perempuan, dan kaum intelektual.

    Pahlawan kemerdekaan dikenang karena semangat juang, pengorbanan, dan kontribusi mereka dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

    Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

    Perjuangan kemerdekaan Indonesia berlangsung berabad-abad silam, sejak masa penjajahan Portugis, Belanda, hingga Jepang. Cara yang dilakukan rakyat Indonesia adalah melakukan perlawanan-baik diplomasi, gerakan bawah tanah, hingga perjuangan bersenjata.

    Masa pergerakan nasional dimulai sekitar awal abad ke-20 ketika muncul organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan kemudian Partai Nasional Indonesia (PNI). Semangat kebangsaan semakin kuat hingga akhirnya proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta.

    Daftar 25 Pahlawan Kemerdekaan Indonesia dan Perannya

    1. Ir. Soekarno

    Dilansir dari Arsip Nasional, Selasa (15/7/2025), Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia dan proklamator kemerdekaan bersama Mohammad Hatta. Soekarno adalah tokoh penting nasional yang memperjuangkan kemerdekaan melalui Partai Nasional Indonesia (PNI). Dia dikenal sebagai pencetus Pancasila.

    Perannya tidak hanya pada saat proklamasi, tetapi juga dalam menyatukan berbagai elemen bangsa lewat semangat nasionalisme dan anti-kolonialisme. Gagasan-gagasannya masih menjadi dasar negara hingga kini.

    2. Dr. Mohammad Hatta

    Mohammad Hatta, atau Bung Hatta adalah Wakil Presiden pertama Indonesia dan salah satu proklamator kemerdekaan. Dia merupakan tokoh intelektual yang mempelajari ekonomi dan politik di Belanda.

    Perannya sangat penting dalam diplomasi internasional pasca-proklamasi, termasuk pengakuan kedaulatan oleh Belanda lewat Konferensi Meja Bundar. Hatta juga dikenal sebagai pelopor koperasi di Indonesia.

    3. Ki Hajar Dewantara

    Ki Hajar Dewantara adalah tokoh penting dalam bidang pendidikan. Dia mendirikan Perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang memberikan akses belajar bagi anak-anak pribumi tanpa diskriminasi.

    Dalam salah satu tulisannya yang terkenal, ia menyatakan bahwa pendidikan harus “membentuk manusia merdeka lahir dan batin.” Melalui pendekatannya yang humanis dan nasionalis, Ki Hajar menanamkan semangat kebangsaan dan kemandirian melalui pendidikan. yang memberikan akses pendidikan bagi pribumi pada masa kolonial Belanda.

    Melalui sistem pendidikan yang ia rancang, Ki Hajar menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kemandirian. Ia juga dikenal dengan semboyan “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.”

    4. Tan Malaka

    Tan Malaka adalah tokoh revolusioner dan pemikir kiri yang aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari luar negeri. Ia menulis banyak buku politik dan strategi perlawanan.

    Tan Malaka juga sempat diusulkan sebagai Presiden pertama RI. Meskipun pandangannya kontroversial, kontribusinya dalam menyebarkan semangat anti-imperialisme tidak bisa dipungkiri.

    5. Sutan Sjahrir

    Sutan Sjahrir adalah Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh muda cerdas yang menjembatani diplomasi dengan negara-negara barat.

    Perannya sangat penting dalam masa awal kemerdekaan, terutama dalam menjaga eksistensi Republik di tengah tekanan militer dan politik dari Belanda dan sekutunya.

    6. H.O.S. Tjokroaminoto

    Haji Oemar Said Tjokroaminoto adalah pemimpin Sarekat Islam dan salah satu tokoh besar dalam pergerakan nasional. Ia dikenal sebagai guru para tokoh besar seperti Soekarno, Semaoen, dan Kartosuwiryo, yang kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Sarekat Islam berkembang pesat menjadi organisasi massa terbesar pertama di Hindia Belanda.

    Tjokroaminoto memainkan peran penting dalam memperkenalkan strategi politik modern dan organisasi massa kepada rakyat pribumi. Ia memperjuangkan keadilan sosial, ekonomi, dan kesetaraan melalui pendekatan damai dan sistematis. Ide-idenya menginspirasi banyak generasi perintis kemerdekaan untuk melawan penjajahan dengan cara yang terorganisir dan berbasis kesadaran rakyat.

    7. KH. Ahmad Dahlan

    KH. Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah, organisasi Islam yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan.

    Melalui Muhammadiyah, ia menyebarkan semangat modernisme Islam dan membangun sekolah-sekolah rakyat di berbagai daerah.

    8. KH. Hasyim Asy’ari

    KH. Hasyim Asy’ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan ulama kharismatik dari Jombang. Ia memimpin gerakan resolusi jihad yang menyerukan perjuangan bersenjata melawan penjajah.

    Peranannya sangat besar dalam membentuk basis massa santri sebagai kekuatan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan.

    9. Jenderal Soedirman

    Jenderal Soedirman adalah Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Ia memimpin perang gerilya melawan Belanda meski dalam kondisi sakit parah akibat penyakit paru-paru. Dalam keadaan ditandu, ia tetap memimpin pasukannya berpindah-pindah dari hutan ke hutan, menghindari serangan Belanda sambil menjaga semangat pasukan dan rakyat.

    Strategi gerilya yang diterapkannya berhasil memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan militer yang solid dan tak mudah ditaklukkan. Perjuangan Soedirman memberikan dampak besar dalam membakar semangat rakyat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan serta mendorong tekanan internasional terhadap Belanda agar mengakui kedaulatan Indonesia.

    10. Sisingamangaraja XII

    Sisingamangaraja XII adalah raja dan pemimpin suku Batak yang memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda di wilayah Tapanuli.

    Ia dikenal karena perjuangannya yang konsisten hingga gugur di medan perang pada 1907.

    11. Pangeran Diponegoro

    Perpustakaan Nasional mencatatkan bahwa Pangeran Diponegoro pernah memimpin perlawanan besar-besaran terhadap penjajah Belanda dalam Perang Jawa (1825–1830). Perjuangan Pahlawan Diponenoro bangkit karena melihat ketidakadilan dan campur tangan Belanda terhadap hak tanah dan budaya lokal Jawa.

    Dengan dukungan rakyat, dia menggunakan strategi perang gerilya yang menyulitkan tentara kolonial. Perjuangannya menjadi simbol kebangkitan rakyat terhadap penjajahan dan dikenang sebagai salah satu perlawanan paling berdampak dalam sejarah Indonesia.

    Dia memimpin perlawanan karena ketidakadilan pemerintah kolonial dan pelanggaran terhadap adat serta tanah leluhur.

    12. Tuanku Imam Bonjol

    Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin Perang Padri di Sumatera Barat. Ia berjuang melawan Belanda dan menentang feodalisme yang menindas rakyat.

    Perjuangannya mencerminkan perpaduan antara semangat keagamaan dan nasionalisme awal.

    13. Teuku Umar

    Teuku Umar adalah pejuang Aceh yang terkenal dengan taktik berpura-pura bekerja sama dengan Belanda untuk memperkuat pasukannya.

    Setelah cukup kuat, ia kembali melawan Belanda dan menjadi sosok strategis dalam Perang Aceh.

    14. Cut Nyak Dien

    Cut Nyak Dien adalah istri Teuku Umar yang melanjutkan perjuangan melawan Belanda setelah suaminya gugur.

    Ia dikenal sebagai pejuang perempuan yang tangguh dan penuh semangat juang hingga akhir hayatnya.

    15. R.A. Kartini

    R.A. Kartini merupakan tokoh perempuan dari Jepara yang memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan setara. Dalam surat-suratnya kepada sahabat Belandanya, ia mencurahkan kegelisahannya atas keterbatasan peran perempuan di masyarakat kolonial.

    Pemikiran Kartini dituangkan dalam kumpulan surat yang kemudian diterbitkan dengan judul “Habis Gelap Terbitlah Terang.” Melalui gagasan-gagasannya, Kartini menginspirasi lahirnya gerakan emansipasi perempuan Indonesia dan tetap relevan hingga saat ini.

    Pemikirannya dituangkan dalam surat-suratnya yang kemudian dibukukan dan menjadi inspirasi perjuangan kesetaraan gender.

    16. Dewi Sartika

    Dewi Sartika adalah tokoh pendidikan perempuan dari Jawa Barat. Ia mendirikan sekolah perempuan pertama di Bandung pada 1904.

    Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan dan kemerdekaan perempuan Indonesia.

    17. Cut Nyak Meutia

    Cut Nyak Meutia adalah pejuang perempuan dari Aceh Utara yang memimpin pasukan rakyat melawan Belanda setelah suaminya gugur.

    Ia dikenal berani turun langsung ke medan perang dan menjadi simbol keberanian perempuan Aceh.

    18. Sutan Takdir Alisjahbana

    Sutan Takdir Alisjahbana adalah sastrawan dan tokoh bahasa yang mendorong pembentukan identitas nasional melalui kebudayaan dan bahasa Indonesia.

    Karyanya mendukung semangat persatuan dan kesadaran nasional sejak masa pergerakan awal.

    19. KH. Zainul Arifin

    KH. Zainul Arifin adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang memimpin laskar Hizbullah dalam masa revolusi fisik.

    Ia berperan aktif dalam mengorganisasi kekuatan rakyat berbasis agama untuk mempertahankan kemerdekaan.

    20. Mohammad Natsir

    Mohammad Natsir adalah tokoh Masyumi dan Perdana Menteri RI. Ia menggagas Mosi Integral pada 3 April 1950, yang bertujuan untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah Indonesia yang sempat terpecah dalam bentuk negara-negara bagian buatan Belanda seperti Republik Indonesia Serikat (RIS).

    Mosi Integral ini disampaikan di parlemen dan berhasil mengubah bentuk negara dari federal menjadi kesatuan. Perannya sangat penting dalam konsolidasi politik dan memperkuat integrasi nasional pasca-kemerdekaan, menjadikan Indonesia sebagai satu negara kesatuan yang berdaulat dan utuh.

    21. Amir Sjarifuddin

    Amir Sjarifuddin adalah Menteri Pertahanan pertama dan tokoh kiri yang aktif dalam pergerakan pemuda dan buruh.

    Ia turut memimpin laskar revolusi dan berperan dalam awal pembentukan struktur pertahanan negara.

    22. Rasuna Said

    Rasuna Said adalah aktivis perempuan asal Minangkabau yang dikenal sebagai orator hebat dan pembela hak perempuan serta bangsa.

    Ia merupakan satu-satunya perempuan dalam daftar Pahlawan Nasional tahun 1974.

    23. Rohana Kudus

    Rohana Kudus adalah jurnalis perempuan pertama Indonesia. Ia mendirikan surat kabar dan sekolah untuk perempuan pada masa penjajahan.

    Ia memperjuangkan pendidikan dan kebebasan perempuan sebagai bagian dari kemerdekaan bangsa.

    24. Abdul Muis

    Abdul Muis adalah tokoh pergerakan dan penulis. Ia memperjuangkan hak-hak rakyat melalui tulisan dan keterlibatannya dalam organisasi nasional.

    Ia juga menjadi anggota Volksraad dan turut menyuarakan kepentingan bangsa Indonesia.

    25. Wage Rudolf Supratman

    W.R. Supratman adalah sosok di balik lahirnya lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, yang pertama kali diperdengarkan secara instrumental dalam suasana haru dan semangat di Kongres Pemuda II tahun 1928.

    Lagu ini bukan sekadar karya musik, tetapi simbol penyatuan semangat pemuda dari seluruh nusantara. yang menjadi semangat perjuangan kemerdekaan. Lagu ini pertama kali diperdengarkan secara instrumental pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, dan sejak saat itu menjadi simbol penting dalam perjuangan nasional.

    “Indonesia Raya” membangkitkan rasa persatuan dan nasionalisme di tengah penjajahan Belanda. Lagu tersebut sempat dilarang oleh pemerintah kolonial, tetapi tetap dinyanyikan secara sembunyi-sembunyi oleh rakyat. Karya Supratman menjadi pemicu semangat kebangsaan yang akhirnya mengantarkan Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan.

    Perjuangan pahlawan kemerdekaan Indonesia adalah cerminan dari semangat juang tanpa pamrih demi tegaknya kemerdekaan. Mereka berasal dari berbagai suku, agama, dan latar belakang, namun bersatu untuk satu tujuan: Indonesia merdeka.

    “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.” – Ir. Soekarno

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • Melihat Hari Pertama Sekolah Rakyat Senin 14 Juli 2025, Siswa Semangat Ikut MPLS – Page 3

    Melihat Hari Pertama Sekolah Rakyat Senin 14 Juli 2025, Siswa Semangat Ikut MPLS – Page 3

    Hari pertama Sekolah Rakyat di Jombang juga disambut sangat antusias. Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem datang menjinjing tas besar. Mereka datang naik ambulans desa ke lapangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kecamatan Mojoagung, Jombang, Senin 14 Juli 2025.

    Samsul (53) turun lebih dulu. Wajahnya letih, namun matanya menyala. Di belakangnya, Ani (52), istrinya yang penyandang disabilitas, menggamit dua anak perempuan mereka, Nisa (17) dan Jingga (13). Keempatnya menjinjing tas besar—bukan berisi obat atau peralatan medis–melainkan harapan yang dikemas dalam pakaian sederhana.

    “Ini bawa baju untuk tinggal di sekolah. Semua gratis, alhamdulillah,” ucap Ani lirih, sembari membetulkan jilbab Nisa.

    Dia tampak lebih tenang dari sebelumnya, dari hari-hari saat anak sulungnya terpaksa berhenti sekolah karena tak ada biaya. Kini, anak itu kembali belajar, meski harus memulai ulang dari kelas X.

    Di sisi lain, seorang ibu muda bernama Rini (46) terlihat memarkir motor tuanya. Di boncengannya, Sherly (16), anak semata wayangnya. Mereka datang dari Desa Sambirejo, Wonosalam, desa pegunungan yang jauh dari Mojoagung. Mereka telah menunggu sejak Subuh.

    “Saya rela anak tinggal di sekolah, biar masa depannya lebih baik,” ujar Rini, buruh tani yang tiap harinya bekerja di ladang orang lain.

    Tak hanya di Kabupaten Jombang, di Kabupaten Pacitan, wilayah paling selatan dan barat di Jatim, hari pertama masuk Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA 23) Pacitan, Senin, dipenuhi wajah-wajah penuh harap para siswa dari berbagai desa di Kabupaten Pacitan.

    Salah satunya adalah Nadjua Tihta Nadia Wardhani (15), siswi asal Desa Sawahan, Kecamatan Donorojo, yang tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan awal.

    Sejak pagi, Nadjua tiba di Gedung Karya Dharma, lingkungan Pendopo Kabupaten Pacitan, yang menjadi lokasi tes kesehatan dan kebugaran sebelum Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Ia datang ditemani keluarga yang turut memberikan semangat di hari penting itu.

    “Senang banget, hari pertama masuk bisa ketemu teman-teman dari desa dan kecamatan lain se-Kabupaten Pacitan. Tadi diantar sama keluarga,” ujarnya.

    Masa pengenalan lingkungan sekolah di SRMA 23 Pacitan akan berlangsung selama sepekan sebelum para siswa resmi tinggal di asrama dan menjalani pembelajaran penuh.

    Sedangkan di Kabupaten Mojokerto, sebanyak 50 siswa akan belajar di Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto yang ‘disulap’ sebagai Sekolah Rakyat (SR) di Mojokerto.

    Bintang Kurnia Purnomo Putri (13) merupakan salah satu siswa Sekolah Rakyat (SR) Mojokerto datang ke sekolah diantar kedua orang tuanya, Dony Hendro Purnowo (47) dan Apriliana (37) ke Gedung Diklat BKPSDM Kabupaten Mojokerto. Orang tuanya berharap sang putri kerasan dan bisa mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.

    Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Mojokerto membuka dua rombongan belajar dengan masing-masing sebanyak 25 siswa. Ada 50 siswa yang terdaftar dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, sebanyak 22 siswa dan sebanyak 28 siswi.

    Selain itu, puluhan siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 22 Kota Malang di hari pertama mereka, Senin, berkumpul di Gedung BPSDM Jatim Kampus di Jalan Kawi Kota Malang. Bangunan ini dulunya merupakan kampus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Malang.

    Wajah penuh senyum dan antusias terlihat jelas dari para orang tua yang mengantar anak-anak mereka dari berbagai penjuru Malang. Program populis dari Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan mampu jadi jembatan menuju masa depan lebih cerah.

    Dwiyono, orang tua siswa dari Pagelaran, Malang, mengungkapkan kelegaannya. “Kemarin sempat bingung mau lanjut SMA, untungnya lolos Sekolah Rakyat ini. Saya pasrah dan ikhlas anak saya di sini, di asrama,” ujarnya.

    Selama menjalani pendidikan, siswa-siswi Sekolah Rakyat mendapatkan fasilitas sekolah, seragam, makan dan asrama, perlengkapan ibadah, perlengkapan sekolah, perlengkapan mandi, dan perlengkapan asrama.

    Widya, siswa SRMA 22 yang sebelumnya bersekolah di SMPN 6 Malang, mengatakan, “Saya berterima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan program ini.”

    Rahmah Dwi Nor Wita Imtikhanah, S.Pd, M.Sc, Kepala Sekolah SRMA 22 Malang, mengatakan, sekolah ini menampung 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar, dengan masing-masing rombongan berisi 25 siswa.

    Ada sejumlah program persiapan yang akan dijalani siswa, yakni orientasi studi dan lapangan, keamanan, leadership, pengetahuan dasar mata pelajaran, program kebahasaan, pembangunan karier dan kepribadian, keterampilan sosial, kegiatan pawai budaya, dan kegiatan olahraga serta kesamaptaan.

    Saat di asrama, siswa wajib bangun paling lambat pukul 04.30 WIB, dilarang membawa alat elektronik tanpa izin, serta wajib berada di kamar pada pukul 21.00 WIB.

    Mereka juga diizinkan menerima tamu pada waktu yang ditentukan, membersihkan kamar dan area asrama setiap hari, tidak diperbolehkan mengambil barang milik teman tanpa izin, menjaga kebersihan pribadi dan fasilitas bersama, wajib membersihkan dan merapikan tempat tidur, dan menghormati waktu istirahat teman asrama.

  • Biografi Tan Malaka: Bapak Republik, Pahlawan Nasional, & Pemikir Madilog

    Biografi Tan Malaka: Bapak Republik, Pahlawan Nasional, & Pemikir Madilog

    Bisnis.com, JAKARTA – Tan Malaka adalah seorang tokoh revolusioner Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Republik. Tan Malaka juga penulis karya monumental “Madilog”. Lahir di Sumatera Barat pada awal abad ke-20, Tan Malaka memainkan peran penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia dari dalam dan luar negeri.

    Tan Malaka begitu penting dalam membentuk arah republik yang merdeka karena pemikiran, perjuangan, dan karya-karyanya. Artikel ini mengupas siapa Tan Malaka, dari latar belakang hingga warisan ideologisnya.

    Biografi Tan Malaka

    Tan Malaka, bernama asli Ibrahim Datuk Tan Malaka, lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga aristokrat Minangkabau dan sejak muda dikenal cerdas serta memiliki semangat belajar tinggi.

    Setelah menempuh pendidikan di Kweekschool Fort de Kock dan Belanda, pemikirannya mulai berkembang ke arah sosialisme dan perlawanan terhadap kolonialisme.

    Kiprahnya tak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di panggung internasional, khususnya saat bergabung dengan Komunis Internasional (Comintern) dan aktif di Asia serta Eropa.

    Ia dikenal sebagai penulis karya penting “Madilog” dan otobiografi revolusionernya “Dari Penjara ke Penjara”. Meski wafat secara tragis pada 21 Februari 1949, Tan Malaka baru diakui sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1963.

    Profil Singkat Tan Malaka

    Nama Lengkap: Ibrahim Gelar Datuk Sutan Malaka
    Tanggal Lahir: 2 Juni 1897
    Tempat Lahir: Nagari Pandan Gadang, Sumatera Barat
    Tanggal Wafat: 21 Februari 1949
    Julukan: Bapak Republik Indonesia
    Pendidikan: Rijkskweekschool, Haarlem, Belanda
    Status: Pahlawan Nasional (ditetapkan 1963)

    Latar Belakang dan Pendidikan

    Tan Malaka lahir dari keluarga aristokrat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai pendidikan dan Islam. Ia menempuh pendidikan awal di Kweekschool Fort de Kock (Bukittinggi) sebelum menerima beasiswa ke Belanda. Di sana, ia belajar di Sekolah Guru Rijkskweekschool di Haarlem.

    Pendidikan di Belanda membuka wawasan Tan Malaka terhadap dunia barat, termasuk ide-ide sosialisme dan perjuangan kelas. Interaksi dengan gerakan buruh dan intelektual kiri di Eropa membentuk dasar pemikiran politiknya. Ia mulai terlibat dalam pergerakan sosial dan menulis gagasan-gagasan pembebasan rakyat Indonesia.

    Transformasi Ideologis dan Aktivisme

    Setelah mengenal sosialisme, Tan Malaka mulai mengkritik sistem kolonial dan feodalisme di tanah air. Ia menjadi aktivis internasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jaringan komunis internasional.

    Kesadarannya tumbuh bahwa revolusi bukan hanya persoalan kemerdekaan dari kolonial, tetapi juga transformasi sosial dan ekonomi. Keterlibatannya dalam pergerakan buruh internasional memperkuat posisinya sebagai aktivis ideologis.

    Ia aktif dalam organisasi-organisasi buruh di Belanda dan kemudian di Asia Tenggara. Pemikiran Tan Malaka mengalami evolusi, dari Marxisme ortodoks ke pendekatan kritis yang kemudian dituangkan dalam “Madilog”.

    Peran Tan Malaka di Comintern dan Pendiri Partai

    Tan Malaka adalah seorang komunis dan pernah menjadi tokoh Partai Komunis Indonesia alias PKI. Pada tahun 1923, Tan Malaka hadir dalam Kongres Komunis Internasional (Comintern) di Moskwa dan aktif di Canton Conference, Tiongkok. Ia berperan sebagai perwakilan dari Asia Tenggara dan memperjuangkan suara Indonesia di forum internasional.

    Tan Malaka pecah kongsi dengan PKI setelah Peristiwa Pemberontakan 1926 yang gagal. Dia dalam banyak referensi sejarah, disebut menentang aksi PKI yang dinilainya terlalu tergesa-gesa.

    Ia kemudian mendirikan Partai Republik Indonesia dan menjadi inisiator Persatuan Perjuangan, sebuah aliansi yang menolak kompromi politik dengan Belanda. Tan Malaka juga mendirikan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak), yang menjadi kendaraan politik untuk perjuangan ideologisnya.

    Madilog dan Autobiografi

    “Madilog” (Materialisme, Dialektika, Logika) ditulis saat pengasingan di Padangpanjang antara 1942–1943. Buku ini adalah sintesis antara pemikiran rasional dan revolusioner untuk membangun kesadaran bangsa Indonesia yang berpikir logis dan kritis.

    Pemikiran Tan Malaka dalam “Madilog” menolak tahayul dan fatalisme. Ia menyerukan agar rakyat berpikir rasional, ilmiah, dan progresif.

    Autobiografi “Dari Penjara ke Penjara” (From Jail to Jail) ditulis sebagai rekaman perjalanan hidup, pengasingan, dan perjuangannya di berbagai negara. Buku ini menjadi sumber primer untuk memahami karakter, strategi, dan filsafat hidup Tan Malaka.

    Konflik Politik dan Pengasingan

    Tan Malaka kerap berselisih dengan tokoh-tokoh nasional seperti Sukarno, Sjahrir, dan PKI karena perbedaan strategi revolusi. Ia menolak perjanjian-perjanjian dengan Belanda dan menentang politik diplomasi yang dianggapnya melemahkan perjuangan rakyat.

    Konflik ini membuatnya berada dalam posisi terasing dalam politik nasional. Ia beberapa kali ditahan, diasingkan ke berbagai negara, dan hidup dalam penyamaran. Namun, ia tetap menulis dan menyebarkan ide-idenya secara luas.

    Wafatnya Tan Malaka

    Tan Malaka ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan TNI di Kediri, Jawa Timur, pada 21 Februari 1949, dalam suasana revolusi fisik. Eksekusinya hingga kini masih menjadi kontroversi sejarah.

    Pada tahun 1963, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional. Namanya mulai dikenal luas kembali di kalangan akademisi dan aktivis muda sebagai simbol pemikir merdeka dan revolusioner.

    Fakta Unik Tan Malaka

    Memiliki lebih dari 20 nama samaran untuk menghindari deteksi kolonial dan lawan politik.
    Pemikiran Tan Malaka memengaruhi gerakan kiri di Asia Tenggara.
    Ia disebut sebagai salah satu pemikir revolusioner paling orisinal dari Asia oleh sejarawan internasional.

    Kutipan Tan Malaka

    “Kita tidak bisa mendirikan Indonesia merdeka dengan kebodohan dan ketakutan.”
    “Orang yang tidak berani berpikir tidak akan pernah bisa berpikir merdeka.”

    FAQ

    Siapa Tan Malaka? Seorang revolusioner Indonesia, penulis Madilog, dan Pahlawan Nasional.
    Apa saja karya utama Tan Malaka? Madilog dan Dari Penjara ke Penjara.
    Apa kontribusinya bagi Indonesia? Memperjuangkan kemerdekaan dan membangun fondasi ideologis rakyat berpikir kritis.
    Bagaimana Tan Malaka wafat? Dieksekusi di Kediri oleh TNI pada 1949.

    Tan Malaka bukan hanya tokoh sejarah, melainkan simbol perjuangan intelektual dan ideologis bangsa. Pemikirannya tentang pendidikan, kemerdekaan sejati, dan kesetaraan sosial masih sangat relevan untuk generasi muda Indonesia hari ini.

    Referensi Resmi:

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • Ada Link Palsu Berkedok BSU, Jangan Sampai Tertipu! – Page 3

    Ada Link Palsu Berkedok BSU, Jangan Sampai Tertipu! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, mengatakan pihaknya menemukan dugaan upaya phishing melalui tautan seperti https://layanan-bsu2.kem-naker.com/.

    “Perlu kami tegaskan, informasi resmi terkait BSU hanya disampaikan melalui situs resmi Kemnaker, yaitu bsu.kemnaker.go.id,” selain situs resmi Kemnaker tersebut berarti palsu atau penipuan ujar Sunardi di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Sunardi menjelaskan, tautan palsu tersebut sengaja dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui masyarakat dan mengambil data pribadi yang dapat disalahgunakan, dan jika ada masyarakat yang terlanjur tertipu supaya segera melaporkan kepada pihak kepolisian karena hal tersebut merupakan perbuatan pidana.

    Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan program bantuan pemerintah.

    Sunardi mengatakan, tahun ini, pemerintah kembali menyalurkan BSU kepada para pekerja dan buruh dengan besaran sebesar Rp 300.000 per bulan untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli.

    “Sehingga total bantuan yang diterima pekerja adalah Rp 600.000. Dana tersebut dibayarkan sekaligus dalam satu kali pencairan melalui rekening penerima,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyaluran BSU 2025 diawali dengan proses verifikasi dan validasi data calon penerima yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, kemudian diverifikasi kembali oleh Kemnaker.

     

  • Kemenaker minta Duta Palma laporkan wamen ke polisi

    Kemenaker minta Duta Palma laporkan wamen ke polisi

    Korban penahanan ijazah oleh PT Duta Palma Tower, Hebben Tarnando menunjukkan surat pemanggilan dari pihak Kepolisian di Polres Metro Jakarta Selatan (Polres Metro Jaksel), Jakarta, Senin (14/7/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Kemenaker minta Duta Palma laporkan wamen ke polisi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 14 Juli 2025 – 17:24 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta PT Duta Palma melaporkan wakil menteri ketenagakerjaan ke Kepolisian karena melindungi buruh terkait kasus penahanan ijazah. 

    “Kalau mau mereka tuntut buruhnya, ya mereka juga harus tuntut wamen-nya,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin.

    Immanuel mengatakan itu terkait langkah PT Duta Palma yang melaporkan korban penahanan ijazah, Hebben Tarnando ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pencemaran nama baik.

    Dia mengatakan, pihaknya memiliki bukti berupa video terkait pengakuan Duta Palma yang tidak menahan ijazah dan sudah dipulangkan.

     

    Kemudian, dia mengatakan semua itu berawal dari laporan penahanan ijazah Hebbi yang juga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui kanal aduan “Buruh Tanya Wamen” milik Kementerian Ketenagakerjaan.

    Kemudian, dari pihak tim teknologi Informasi (IT) Kemenaker  juga menyebarkan ke publik terkait konten tersebut.

    Karena itu, kata dia, seharusnya PT Duta Palma melaporkan Kemenaker ke Kepolisian.

    “Karena yang membuka aplikasi laporan ‘Buruh Tanya Wamen’, ya saya. Jadi Duta Palma harus melaporkan saya sebagai negara. Itu lebih adil dibanding laporkan orang susah,” katanya.

    Dia juga menegaskan jangan menyusahkan rakyat kecil hanya karena memiliki relasi kekuasaan.

    Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) mendampingi korban PT Duta Palma Tower, Hebben Tarnando yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan untuk memenuhi panggilan di Polres Metro Jakarta Selatan (Polres Metro Jaksel).

    Mereka tiba pukul 13.24 WIB di Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel).

    Sumber : Antara