Xcloud.id

Topik: Buruh

  • Ojol Demo Besar-besaran & Offbid Massal Besok, Ini Tuntutannya

    Ojol Demo Besar-besaran & Offbid Massal Besok, Ini Tuntutannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia mengungkap lima tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi demonstrasi driver ojol yang bakal digelar besok Senin, 21 Juli 2025. 

    Aksi yang dinamakan Aksi 217 Korban Aplikator itu rencananya akan berlangsung di depan Istana Presiden dan beberapa titik di Jakarta. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan dari para pengemudi transportasi online terhadap tidak adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah atas permasalahan yang telah disampaikan sejak dua bulan terakhir.

    “Patut dipertanyakan pemerintah saat ini pro kepada rakyat atau pro kepada pebisnis aplikator sehingga lima tuntutan dasar dari para pengemudi diabaikan berlarut-larut,” kata Igun dalam keterangan resmi pada Minggu (20/7/2025). 

    Berikut 5 tuntutan ojol pada Aksi 217 Korban Aplikator:

        1.    Negara Hadirkan UU Transportasi Online/PERPPU

        2.    Driver 90% Aplikator 10% HARGA MATI

        3.    Pemerintah Buat Peraturan Tarif Antar Barang dan Makanan

        4.    Audit Investigatif Aplikator

        5.    Hapus Aceng, Slot, Hub, Multi Order, Member, Pengkotak-Kotakan dll. SEMUA DRIVER REGULER KEMBALI,”_ kata Igun.

    Igun menjelaskan, aksi tersebut rencananya melibatkan sekitar 50.000 pengemudi dari berbagai platform, mencakup ojek online roda dua (R2), taksi online roda empat (R4), serta kurir daring. 

    Lebih lanjut, dia menuturkan demo besar dan offbid massal besok dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ketidakjelasan sikap pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, aksi yang akan dilakukan besok berpotensi lebih besar dari sebelumnya dan mengundang berbagai elemen masyarakat yang terdampak oleh ketidakpastian aturan transportasi daring.

    Dia menyebut kelompok pengguna transportasi online seperti pekerja, buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum lainnya serta kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan bersatu pada Aksi 217. 

    Igun juga menyayangkan sikap Menteri Perhubungan yang dinilai tidak sigap dan membiarkan isu ini berlarut hingga menyasar Presiden Prabowo Subianto. 

    “Sehingga masyarakat menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo dibuat tidak konkret dalam menyelesaikan permasalahan transportasi online yang seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh Menteri Perhubungan pada l Mei 2025 lalu,” katanya.

    Lebih lanjut, Igun menyampaikan bahwa aksi 21 Juli besok bukan yang terakhir. Jika tidak ada tanggapan dari pemerintah, aksi lanjutan akan terus bergulir.

    “Selama Menteri Perhubungan serta Presiden tidak menanggapi tuntutan kami maka Aksi 217 bukan aksi terakhir, Agustus hingga Desember 2025 kami akan turun aksi massa secara bergelombang di seluruh Indonesia dengan berbagai aliansi pengemudi online se-Nusantara,” tutup Igun.

  • Driver Ojol Demo Besar-besaran Besok 21 Juli, Bakal Offbid Massal!

    Driver Ojol Demo Besar-besaran Besok 21 Juli, Bakal Offbid Massal!

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia mengungkap ribuan pengemudi transportasi online dari berbagai platform akan kembali turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin, 21 Juli 2025. 

    Aksi yang dinamakan “Korban Aplikator Kepung Istana Presiden dan Lumpuhkan Aplikasi Massal (Offbid Massal) Aksi 217” ini akan melibatkan sekitar 50.000 pengemudi ojek online roda dua (ojol), pengemudi mobil daring (R4), hingga kurir online.

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan para driver ojolterhadap pemerintah yang dinilai tidak kunjung menindaklanjuti tuntutan mereka sejak aksi damai pada 20 Mei 2025 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI.

    “Aksi 217 akan berlangsung lebih besar dari aksi-aksi sebelumnya sebagai bentuk akumulasi kekecewaan para pengemudi online dan kurir online atas tidak tegas dan tidak responsifnya Kementerian Perhubungan serta Menteri Perhubungan mewakili pemerintah dan Presiden Prabowo yang membiarkan persoalan tuntutan aksi sebelumnya secara berlarut-larut bahkan membuat suatu keputusan kontraproduktif yaitu menaikkan tarif ojol hingga 15%,” kata Igun dalam keterangan resmi pada Minggu (20/7/2025). 

    Igun mengimbau para pengguna layanan ojek online, taksi online, serta jasa kurir untuk menyesuaikan rencana aktivitas pada hari aksi, karena sebagian besar pengemudi akan melakukan mogok massal.

    Dia menjelaskan aksi tersebut dilakukan karena hingga saat ini tidak ada tindak lanjut konkret dari pihak pemerintah maupun aplikator terkait lima tuntutan utama yang selama ini mereka nilai diabaikan. 

    Berikut lima tuntutan driver Ojol:

    1. Pemerintah diminta segera menghadirkan regulasi dalam bentuk Undang-Undang atau Perppu tentang Transportasi Online. 

    2. Pembagian hasil yang lebih adil, yakni 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator

    3. Penetapan regulasi tarif pengantaran barang dan makanan oleh pemerintah

    4. Dilakukannya audit investigatif terhadap aplikator. 

    5. Penghapusan sistem-sistem yang disebut merugikan pengemudi, seperti sistem aceng, slot, hub, multi order, membership, serta pengkotak-kotakan.

    Igun juga mendesak agar seluruh pengemudi dikembalikan sebagai driver reguler. Dia juga mempertanyakan posisi pemerintah yang menurutnya belum menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

    Aksi ini tak hanya melibatkan pengemudi online, tetapi juga sejumlah elemen masyarakat lain yang merasa terdampak oleh kondisi transportasi daring saat ini, seperti pekerja, buruh, mahasiswa, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

    Jika dalam waktu dekat tidak ada tanggapan konkret dari pemerintah, Igun memastikan aksi serupa akan terus berlanjut secara nasional hingga akhir tahun.

    “Selama Menteri Perhubungan serta Presiden tidak menanggapi tuntutan kami maka Aksi 217 bukan aksi terakhir, Agustus hingga Desember 2025 kami akan turun aksi massa secara bergelombang di seluruh Indonesia dengan berbagai aliansi pengemudi online se-Nusantara,” kata Igun.

  • Netflix Akui Pakai AI agar Produksi Film dan Serial Lebih Murah

    Netflix Akui Pakai AI agar Produksi Film dan Serial Lebih Murah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Netflix mengakui bahwa mereka menggunakan kecerdasan buatan generatif untuk menghasilkan efek visual yang muncul pertama kali di layar dalam salah satu serial originalnya, pada hari Kamis lalu. Mengutip Channel News Asia, Co-CEO Netflix, Ted Sarandos memuji AI sebagai “peluang luar biasa untuk membantu para kreator membuat film dan serial yang lebih baik, bukan hanya lebih murah.”

    Sarandos memberikan contoh serial fiksi ilmiah Argentina “El Eternauta (Sang Keabadian),” di mana para kreator ingin menampilkan sebuah bangunan yang runtuh di Buenos Aires. Efek visual itu akan berada di luar anggaran proyek. Tim kreatif lantas bermitra dengan Eyeline Studios, sebuah grup inovasi produksi di Netflix, untuk menciptakan adegan dramatis tersebut dengan bantuan AI.

    “Rangkaian VFX (visual effects) itu diselesaikan 10 kali lebih cepat daripada yang bisa diselesaikan dengan perangkat dan alur kerja VFX tradisional,” kata Sarandos dalam panggilan investor kuartal kedua perusahaan, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (19/7/2025).

    “Dan juga biayanya tidak akan terjangkau untuk sebuah acara dengan anggaran sebesar itu.”

    Sarandos mengatakan rangkaian tersebut adalah rekaman final GenAI pertama yang muncul di layar dalam serial atau film original Netflix.

    AI telah menjadi titik fokus di Hollywood sejak kerusuhan buruh industri film tahun 2023, yang menghasilkan pedoman baru untuk penggunaan teknologi tersebut. Kekhawatiran utamanya adalah AI dapat menggantikan pekerjaan manusia.

    Co-CEO Netflix Greg Peters mengatakan pihaknya mungkin menemukan cara lain untuk memanfaatkan AI generatif guna meningkatkan pengalaman pengguna. Itu termasuk menawarkan kepada penonton kemampuan untuk menggunakan kata-kata lisan guna menemukan sesuatu untuk ditonton.

    “Mengatakan ‘Saya ingin menonton film thriller psikologis kelam dari tahun 80-an,’ (dan mendapatkan) beberapa hasil… sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dalam pengalaman kami sebelumnya,” kata Peters.

    Ia melanjutkan, periklanan merupakan peluang lain bagi AI generatif, seiring merek dan pemasar berupaya menciptakan konten yang menarik.

    “Kami yakin teknik generatif ini dapat mengurangi hambatan tersebut secara iteratif seiring waktu dan memungkinkan kami melakukannya di lebih banyak tempat,” kata Peters.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sipropam Polres Priok Gelar Jumat Berkah, Bagikan 150 Nasi Kotak

    Sipropam Polres Priok Gelar Jumat Berkah, Bagikan 150 Nasi Kotak

    Jakarta –

    Sipropam Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar kegiatan Jumat Berkah untuk meningkatkan kedekatan dan kepedulian sosial kepada masyarakat. Sipropam membagikan paket makanan kepada para jemaah Masjid Baitullatief di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Kegiatan sosial ini berlangsung pada hari Jumat, 19 Juli 2025 mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai, berlokasi di depan Masjid Baitullatief. Sebanyak 150 paket makanan dan minuman dibagikan secara langsung kepada para jemaah yang terdiri dari para pekerja, buruh bongkar muat, anak buah kapal, pengemudi angkutan barang, serta kernet yang beraktivitas di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Kasipropam IPTU S. Sukoco, Sabtu (19/7/2025).

    Jumat Berkah dihadiri Kasipropam IPTU S. Sukoco, didampingi oleh Kasatbinmas AKP Sudirman Agus, Kanitpaminal IPDA Mardi, Kaurbinopsatbinmas IPTU Agus, bersama Personel Sipropam dan Satbinmas lainnya.

    Kasipropam IPTU S. Sukoco, menyampaikan bahwa kegiatan Jumat Berkah ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat pekerja, khususnya yang berada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

    Sementara itu, Kapolres AKBP Martuasah H. Tobing, menjelaskan bahwa melalui kegiatan Jumat Berkah tersebut untuk mempererat tali asih dengan masyarakat.

    “Kami ingin mempererat tali kasih dan membangun hubungan yang lebih harmonis antara Polri dan masyarakat, khususnya para pekerja pelabuhan yang berjasa dalam aktivitas logistik dan perekonomian nasional,” kata Martuasah.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ancaman Puluhan Ribu Buruh RI Kena PHK gegara Trump

    Ancaman Puluhan Ribu Buruh RI Kena PHK gegara Trump

    Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan Presiden AS Donald Trump untuk memangkas tarif impor produk Indonesia masuk ke Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut membuat tarif turun dari 32% menjadi 19%.

    Namun, ada sejumlah ‘imbalan’ yang harus dipenuhi Indonesia terkait penurunan tarif tersebut. Salah satunya yakni Indonesia tidak akan mengenakan tarif apapun terhadap produk ekspor dari AS.

    Syarat tersebut dinilai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dapat mengancam keberlangsungan pabrik dalam negeri. Dampak buruknya yakni terjadi gelombang PHK.

  • Komite II DPD RI gunakan masa reses cek beras oplosan

    Komite II DPD RI gunakan masa reses cek beras oplosan

    jangan sampai semangat yang dibuat oleh Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada akan surut atau mati akibat kasus beras oplosan oleh oknum tidak bertanggung jawab

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Angelius Wake Kako meminta anggota Komite II DPD RI menggunakan kunjungannya di daerah pemilihan pada masa reses untuk mengecek beras oplosan dan memastikan beras yang beredar sesuai standar kualitas dan berat seperti tertulis dalam kemasan.

    “Kalau beras premium, ya harus premium,” kata Senator Angelo, sapaan akrabnya, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia menilai persoalan beras oplosan itu merupakan persoalan yang sangat merugikan masyarakat. “Ini sangat merugikan masyarakat,” tuturnya.

    Oleh karena itu, ia mendukung langkah Kementerian Pertanian bersama aparat penegak hukum (APH) menindak oknum yang melakukan praktik yang merugikan masyarakat.

    Ia juga mengapresiasi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman yang memiliki keberanian dan berpihak kepada kepada masyarakat.

    “Pak Mentan berani dan memiliki keberpihakan yang jelas kepada konsumen dalam hal ini masyarakat,” ujarnya.

    Angelo mengingatkan jangan sampai semangat yang dibuat oleh Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada akan surut atau mati akibat kasus beras oplosan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

    Pada kesempatan itu, Angelo menilai harga gabah di tingkat buruh saat ini sudah baik sekitar Rp6.500 per kilogram, seraya mengingatkan pelaku usaha untuk tidak mengambil keuntungan besar.

    Angelo kemudian menyoroti soal masalah timbangan yang tidak sesuai dengan angka yang tertera dalam kemasan beras.

    Menurut Angelo, DPD RI menemukan di daerah bahwa ada beras yang tidak sesuai ukurannya seperti tertulis dalam kemasan.

    Misalnya, beras yang tertulis dalam kemasan seberat 50 Kg, tetapi kenyataan isinya hanya 49 Kg, 48 Kg, atau bahkan 47 Kg.

    Angelo juga menyoroti soal beras yang dijual tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET). Beras yang dijual tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi terjadi di beberapa zona, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Di NTT, kata Angelo, termasuk dalam zona 2 dengan harga eceran tertinggi untuk beras beras Medium seharga Rp13.100 per Kg.

    Namun, di lapangan dijual dengan harga Rp14.000 bahkan mencapai Rp17.000 per Kg.

    “Hal ini perlu mendapat perhatian,” ujar Senator dari Provinsi NTT ini.

    Untuk diketahui, berikut ini rincian harga berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

    Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi), harga beras Premium Rp14.900 per Kg dan beras Medium Rp12.500 per Kg

    Zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan), harga beras Premium Rp15.400 per kg dan Beras Medium Rp13.100 per Kg.

    Zona 3 (Maluku dan Papua) terdiri dari Beras Premium Rp15.800 per kg dan Beras Medium Rp13.500 per Kg.

    Meski demikian, Angelo mengapresiasi pemerintah karena ketersediaan beras atau produksi beras dalam negeri saat ini dalam kondisi aman terkendali.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terungkap! Segini Rata-rata Gaji Pekerja di RI

    Terungkap! Segini Rata-rata Gaji Pekerja di RI

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih pekerja Indonesia pada Februari 2025 mencapai Rp 2,84 juta per bulan. Jumlah itu mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2024 yang sebesar Rp 2,76 juta per bulan.

    “Rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja pada Februari 2025 mencapai Rp 2,84 juta, mengalami kenaikan dibandingkan dengan Februari 2024 sebesar Rp 2,76 juta,” tulis data BPS bertajuk ‘Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2025’, dikutip Jumat (18/7/2025).

    Terdapat perbedaan antara rata-rata pendapatan bersih pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian, dengan rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan/pegawai. Pada Februari 2025, rata-rata pendapatan bersih pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian masing-masing sebesar Rp 1,38 juta dan Rp 2,03 juta per bulan. Sementara itu, rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan/pegawai mencapai Rp 3,09 juta per bulan.

    “Secara nominal, baik rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja maupun buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan dibandingkan keadaan Februari 2024,” jelas BPS.

    Dari 17 kategori pekerjaan utama, rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih pekerja tertinggi terdapat di kategori pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara yakni sebesar Rp 5,35 juta per bulan. Kemudian diikuti aktivitas keuangan dan asuransi, serta pertambangan dan penggalian yang masing-masing sebesar Rp 4,81 juta dan 4,68 juta per bulan.

    “Upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja terendah terdapat di kategori A (pertanian, kehutanan dan perikanan) sebesar Rp 1,71 juta,” ungkap BPS.

    Jika dirinci menurut provinsi, rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja memperlihatkan adanya variasi yang tinggi yakni berkisar antara Rp 2,10 juta sampai Rp 4,79 juta. Paling tinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (Rp 4,79 juta), lalu disusul Papua Tengah (Rp 4,75 juta) dan Kepulauan Riau (Rp 4,57 juta).

    “Sedangkan pada buruh/karyawan/pegawai, rata-rata upah/gaji bersih sebulan tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (Rp 4,88 juta), Papua Tengah (Rp 4,75 juta) dan Kepulauan Riau (Rp 4,74 juta)” jelas BPS.

    Dari penghasilan itu, rata-rata jam kerja di Indonesia per Februari 2025 mencapai 41 jam dalam sepekan. Rata-rata lama bekerja itu tidak mengalami perubahan dibandingkan catatan per Februari 2024.

    “Besarnya rata-rata jam kerja seminggu pekerja pada Februari 2025 adalah 41 jam, relatif sama dibandingkan periode Februari 2024 yaitu 41 jam,” tulis BPS.

    (acd/acd)

  • Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Jakarta –

    Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan tarif dagang. Semua produk Indonesia yang masuk pasar AS kena tarif 19%, turun dari sebelumnya 32%.

    Namun Presiden Donald Trump meminta beberapa hal kepada Pemerintah Indonesia sebagai balasan atas pemangkasan tarif tersebut. Salah satunya semua produk AS yang masuk ke Indonesia bebas tarif (non-tariff barrier).

    Permintaan Donald Trump tersebut dinilai bisa mengancam keberlangsungan industri dalam negeri, yang ujungnya memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Dengan membanjirnya produk Amerika yang nol persen tarif, produsen-produsen lokal, UMKM, dan pabrik-pabrik kecil akan kalah bersaing. Apa yang akan terjadi? Ya PHK juga,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Said Iqbal mengatakan pemangkasan tarif dari 32% menjadi 19% seolah-olah menguntungkan Indonesia. Tapi ingat, penurunan tarif ini disertai pengorbanan besar yaitu produk AS bebas masuk Indonesia tanpa dikenakan tarif.

    “Ini adalah bentuk penggadaian kedaulatan ekonomi nasional,” kata Said.

    Menurutnya membebaskan tarif impor terhadap produk AS justru akan menghantam industri dalam negeri dari dua arah. Di satu sisi, Indonesia tetap dikenakan tarif ekspor oleh Amerika. Di sisi lain, produk Amerika masuk ke Indonesia tanpa hambatan.

    Alhasil, di tengah tekanan ini, produsen lokal tidak akan mampu bersaing, yang akhirnya berujung pada PHK massal. Said memperkirakan, akibat kebijakan ini, ada potensi PHK terhadap 40 ribu orang buruh dalam tiga bulan ke depan.

    “Indonesia mendapat double uppercut. Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini,” terang Iqbal.

    Bukan itu saja, industri dalam negeri juga harus menghadapi serbuan produk-produk China. Setelah pasar Amerika menjadi semakin mahal karena tarif tinggi dari Trump, produsen China akan mencari pasar baru, termasuk Asia Tenggara.

    Indonesia, sebagai pasar terbesar di kawasan ini, akan menjadi sasaran utama. Kombinasi produk murah dari Amerika dan China yang menyerbu pasar domestik akan membuat industri dalam negeri semakin terjepit.

    Untuk itu, Said Iqbal mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menegakkan kembali kedaulatan ekonomi nasional dan menghentikan praktik liberalisasi perdagangan yang merugikan pekerja dan industri lokal.

    “Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi. Jangan gadaikan masa depan bangsa hanya demi penurunan tarif,” seru Iqbal.

    Tak hanya itu, KSPI juga menagih komitmen Presiden Prabowo untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK seperti yang pernah diinstruksikan dalam Sidang Ekonomi Nasional beberapa waktu lalu.

    “Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk. Sudah hampir enam bulan sejak perintah Presiden disampaikan, tapi implementasinya belum terlihat,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Jakarta –

    Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan tarif dagang. Semua produk Indonesia yang masuk pasar AS kena tarif 19%, turun dari sebelumnya 32%.

    Namun Presiden Donald Trump meminta beberapa hal kepada Pemerintah Indonesia sebagai balasan atas pemangkasan tarif tersebut. Salah satunya semua produk AS yang masuk ke Indonesia bebas tarif (non-tariff barrier).

    Permintaan Donald Trump tersebut dinilai bisa mengancam keberlangsungan industri dalam negeri, yang ujungnya memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Dengan membanjirnya produk Amerika yang nol persen tarif, produsen-produsen lokal, UMKM, dan pabrik-pabrik kecil akan kalah bersaing. Apa yang akan terjadi? Ya PHK juga,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Said Iqbal mengatakan pemangkasan tarif dari 32% menjadi 19% seolah-olah menguntungkan Indonesia. Tapi ingat, penurunan tarif ini disertai pengorbanan besar yaitu produk AS bebas masuk Indonesia tanpa dikenakan tarif.

    “Ini adalah bentuk penggadaian kedaulatan ekonomi nasional,” kata Said.

    Menurutnya membebaskan tarif impor terhadap produk AS justru akan menghantam industri dalam negeri dari dua arah. Di satu sisi, Indonesia tetap dikenakan tarif ekspor oleh Amerika. Di sisi lain, produk Amerika masuk ke Indonesia tanpa hambatan.

    Alhasil, di tengah tekanan ini, produsen lokal tidak akan mampu bersaing, yang akhirnya berujung pada PHK massal. Said memperkirakan, akibat kebijakan ini, ada potensi PHK terhadap 40 ribu orang buruh dalam tiga bulan ke depan.

    “Indonesia mendapat double uppercut. Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini,” terang Iqbal.

    Bukan itu saja, industri dalam negeri juga harus menghadapi serbuan produk-produk China. Setelah pasar Amerika menjadi semakin mahal karena tarif tinggi dari Trump, produsen China akan mencari pasar baru, termasuk Asia Tenggara.

    Indonesia, sebagai pasar terbesar di kawasan ini, akan menjadi sasaran utama. Kombinasi produk murah dari Amerika dan China yang menyerbu pasar domestik akan membuat industri dalam negeri semakin terjepit.

    Untuk itu, Said Iqbal mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menegakkan kembali kedaulatan ekonomi nasional dan menghentikan praktik liberalisasi perdagangan yang merugikan pekerja dan industri lokal.

    “Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi. Jangan gadaikan masa depan bangsa hanya demi penurunan tarif,” seru Iqbal.

    Tak hanya itu, KSPI juga menagih komitmen Presiden Prabowo untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK seperti yang pernah diinstruksikan dalam Sidang Ekonomi Nasional beberapa waktu lalu.

    “Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk. Sudah hampir enam bulan sejak perintah Presiden disampaikan, tapi implementasinya belum terlihat,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • KSPI: Satgas PHK bisa cegah ancaman pengangguran imbas tarif AS

    KSPI: Satgas PHK bisa cegah ancaman pengangguran imbas tarif AS

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) bisa menjadi salah satu upaya mitigasi untuk mencegah ancaman pengangguran imbas penerapan tarif baru Amerika Serikat (AS) keIndonesia.

    “Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Adapun ia menilai, tarif baru AS bisa kembali membuka potensi PHK di berbagai sektor industri, mengingat keran impor dari Negeri Paman Sam akan lebih terbuka.

    Di tengah tekanan ini, jika produsen lokal tidak akan mampu bersaing, ancaman PHK massal kemungkinan dapat terjadi lagi.

    “Indonesia mendapat double uppercut. Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini,” katanya.

    Ia berharap, pemerintah Indonesia dapat memberikan upaya strategis agar pekerja dan industri dalam negeri bisa terus bergeliat di tengah tantangan ini.

    “Kami meminta Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi,” ujar Said.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Nilai baru tersebut menunjukkan telah tercapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April lalu.

    Trump mengatakan Indonesia berjanji akan membebaskan semua halangan tarif dan non-tarif bagi produk AS yang masuk ke RI.

    Selain penetapan nilai tarif, kesepakatan yang diteken antara Trump dan Prabowo juga mencakup komitmen RI membeli energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai sebesar 4,5 miliar dolar AS.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.